jangan lupa bayar pajak

1. Oleh :
Fajaryatul agustin 63010150063
Siti nur rafika 63010150057
Tri mulyani 630101500
*

2. *
Menurut mardiasmo(2009:57) menyatakan bahwa
sanksi pajak perpajakan merupakan jaminan bahwa
ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan
(norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau
dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat
pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar
norma perpajakan

3. SANKSI
Sanksi
administrasi
1. Sanksi denda
2. Bunga 2% per
bulan
3. kenaikan
1. Denda
Pidana
2. Kurungan
3. Penjara
Sanksi pidana

4. A. Sanksi Administrasi
1. Denda
Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam
UU Perpajakan. Terkait besarannya, denda dapat ditetapkan sebesar
jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka
perkalian dari jumlah tertentu.
dalam tabel berikut dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi
administrasi berupa denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya
denda.

5. No Masalah Cara Membayar/menagih
1. Tidak / terlambat memasukkan /
menyampaikan SPT.
STP ditambah Rp 100.000,- atau
Rp 500.000,- atau Rp1.000.000,-
2. Pembetulan sendiri, SPT tahunan
atau SPT masa tetapi belum di sidik.
SSP ditambah 15%
3. Khusus PPN:
a. Tidak melaporkan usaha
b. Tidak membuat / mengisi faktur
c.Melanggar larangan membuat
Faktur(PKP yang tidak dikukuhkan)
SSP/SPKPB ditambah 2% denda
dari dasar pengenaan
4. Khusus PBB:
a. STP, SKPKB tidak / kurang
dibayar atau terlambat dibayar
b. Dilakukan pemeriksaan, pajak
kurang dibayar
STP + denda 2% (maksimum 24
bulan).
SKPKB + denda administrasi dari
selisih pajak yang terutang

6. 2. Bunga 2% per bulan
Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga
pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan.
Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran
pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri
tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT. Dengan
demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP,
yaitu meliputi antara lain:
(a) Bunga karena pembetulan STP.
(b) Bunga karena angsuran / penundaan pembayaran.
(c) Bunga karena terlambat membayar.
(d) Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutag dan pajak
sementara.

7. *Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang
ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT
tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga
penagihan umumnya ditagih dengan STP (lihat pasal 19 ayat 1
KUP).
*Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat
ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan
dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya
ditagih dengan SKPKB (lihat pasal 13 ayat 2 KUP).

8. No Masalah Cara Membayar/menagih
1. Pembetulan sendiri SPT (tahunan
atau masa) tetapi belum diperiksa.
SSP/STP
2. Dari penelitian rutin:
-PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar.
-PPh pasal 21, 22, 23, dan 26 serta
PPn yang terlambat bayar.
-SKPKB, STP, SKPKBT tidak/ kurang
dibayar atau terlambat dibayar.
-SPT salah tulis/hitung.
SSP/STP
SSP/STP
SSP/STP
SSP/STP

9. 3. Dilakukan pemeriksaan,
pajak kurang dibayar
(maksimum 24 bulan).
SSP/SPKB
4. Pajak diangsur/ditunda;
SKPKB, SKKPP, STP.
SSP/STP
5. SPT tahunan PPh ditunda,
pajak kurang dibayar.
SSP/STP

10. *
No Masalah Cara Membayar/menagih
1. Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan
secara jabatan:
a. Tidak memasukkan SPT:
(a) SPT tahunan (PPh 29)
(b) SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 dan
PPN)
b.Tidak menyelenggarakan pembukuan
sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal
28 KUP
c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen,
tidak memberi keterangan, tidak mem-beri
bantuan guna kelancaran pemerik-saan,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29
SKPKB ditambah kenaikan 50%
SKPKB ditambah kenaikan 100%
SKPKB 50% PPh pasal 29
100% PPh pasal 21, 23, 26, dan PPN
SKPKB 50% PPh pasal 29
100% PPh pasal 21, 23, 26, dan PPN.

11. 2. Dikeluarkan SKPKBT karena: ditemukan
data baru, data semula yg belum terungkap
setelah dikeluarkan SKPKB.
SKPKBT 100%
3. Khusus PPN:
Dikeluarkan SKPKB karena pemerik-saan,
dimana PKP tidak seharusnya
mengompensasi selisih lebih, meng-hitung
tariff 0% diberi restitusi pajak.
SKPKB 100%

12. B. Sanksi Pidana
Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:
denda pidana, kurungan, dan penjara.
A. Denda pidana
Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan
diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang
melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang
bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahata
B. Pidana kurungan
Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat
pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena
pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya
sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya
hanya ketentuan mengenai denda pidana sekiat itu diganti dengan pidana
kurungaN selama-lamanya sekian.
C. Pidana penjara
Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman
perampasankemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.
Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya
kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

13. Yang
dikenakan
sanksi pidana
Norma Sanksi Pidana
1. Setiap
Orang
1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau
menyampaikan SPT tetapi tidak benar/tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yg
tidak benar.
2.Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak
meminjamkan pem-bukuan, catatan, atau
dokumen lain, dan hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam pasal 39 KUP.
3. Melakukan percobaan untuk melakukan
tindak pidana me-nyalahgunakan atau
menggu-nakan tanpa hak NPWP atau PPKP
sebagaimana, atau me-nyampaikan Surat
Pemberi-tahuan dan atau keterangan yg isi
nya tidak benar atau tidak lengkap, dalam
rangka menga-jukan permohonan restitusi
atau melakukan kompensasi pajak atau
pengkreditan pajak.
Didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3
(tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling
lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar.
Pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali
sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi
tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1
tahun, terhitung sejak selesainya men-jalani pidana
penjara yang dijatuhkan.
Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling
lama 2 tahun dan denda pa-ling sedikit 2 kali jumlah
restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau
pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4
kali jumlah restitusi yang di-mohonkan dan/atau
kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

14. 4.Sengaja tidak
menyampaikan SPOP atau
menyampaikan SPOP tetapi
isinya tidak benar
sebagaimana dimaksudkan
da-lam pasal 24 UU PBB.
5.Dengan sengaja tidak me-
nyampaikan SPOP, mem-
perlihatkan/meminjamkan
surat/ dokumen palsu, dan
hal-hal lain sebagaimana
diatur dalam pasal 25 ayat 1
UU PBB.
Pidana kurungan selama-lamnya 6 bulan dan atau setinggi-
tingginya 2 kali jumlah pajak terhutang.
a. Pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan atau denda
setinggi-tingginya 5 kali jumlah pajak yang terutang.
b. Sanksi (a) dilipat dua kan jika sebe-lum lewat satu tahun
terhitung se-jak selesainya menjalani sebagian/ seluruh pidana
yang dijatuhkan me-lakukan tindak pidana lagi.
2.Pejabat Kealpaan tidak memenuhi
kewaji-ban merahasiakan hal-
hal sebagai-mana dimaksud
dalam pasal 34 KUP (tindak
pelanggaran).
Pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah).
3.Pihak
Ketiga
Sengaja tidak memperhatikan
atau tidak meminjamkan surat
atau do-kumen lainnya dan
atau tidak me-nyampaikan
keterangan yang diper-lukan
sebagaimana dimaksud da-
lam pasal 25 ayat 1 huruf d
dan e UU PBB.
Pidana Kurungan selama-lamanya 1 ta-hun dan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua jut rupiah).

15. Catatan:
*Pidana penjara dan atau denda pidana (karena
melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan)
dapat dilipatduakan, apabila melakukan tindak pidana
perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak
selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana
penjara yang dijatuhkan.
*Penuntunan tindak pidana terhadap pejabat hanya
dilakukan apabila pengaduan dari orang yang
kerahasiannya dilanggar. Jadi, pidana terhadap pejabat
merupakan delik aduan.
*Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah
lampau 5 tahun.

16. *
Sebuah WP melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2009 pada 30
April 2010 sebesar Rp 100 juta,- yang ternyata kurang bayar. Wajib pajak
menyadari bahwa SPT-nya terdapat kesalahan sehingga ia melakukan
pembetulan pada 24 desember 2014 dan terdapat kurang bayar menjadi
Rp. 108 juta,- artinya terjadi peningkatan berupa kekurangan pembayaran
pajak sebesar Rp 8 juta,-
Perhitungan :
Pajak yang kurang disetor :
(Rp.108 juta – Rp 100 juta) = Rp. 8.000.000
Perhitungan sanksi bunga :
(2% x 44x Rp.8 juta,-) = Rp. 7.040.000

17. Cv sukasuka telah menjual