Penerapan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Meskipun memiliki manfaat dalam memperkuat desentralisasi dan kreativitas daerah, otonomi daerah juga menghadapi tantangan seperti pengawasan yang lemah, rentan terhadap korupsi, dan kesenjangan antar daerah. Adanya perbedaan aturan antar daerah mengakibatkan kesulitan dalam mencapai keseimbangan kepentingan dan koordinasi yang efektif.

1. Penerapan (Pelaksanaan) otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting
dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa
disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-
masing. Dalam daerah otonom, masyarakat otonomnya tidak hanya diam saja
mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Manfaat otonomi
daerah bagi masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan dan juga
pelaksanaan berbagai macam program yang dilakukan dan dikeluarkan oleh
pemerintah sehingga masyarakat otonomnya lebih aktif.
Dari paparan tersebutsilahkansaudarauntuk melaksanakandiskusidenganketentuan
sebagai berikut :
 Mahasiswa nomer urut 1-25 masuk dalam kelompok yang mendukung otonomi
daerah
 Mahasiswa nomer urut 26-50 masuk dalam kelompok yang menolak otonomi
daerah. (lihat didaftar peserta tuton/klik peserta)
Tanggapan saudara dalam diskusi merujuk pada kelompok saudara. Berikan argumen
yang mendukung kelompok saudara!
Jawaban
Daerah otonom adalah daerah yang menjalankan otonomi daerah. Di mana otonomi
daerah merupakan sistem pemerintahan desentralisasi, yaitu pembagian atau
pelimpahan hak, wewenang, tugas, dan kewajiban antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dan Indonesia
sebagai negara yang mempunyai wilayah yang sangat luas menerapkan otonomi
daerahdalampengelolaandaerahnya. Prinsip-prinsip Otonomi daerah dan asas-asan
otonomi daerahdi Indonesia diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 . Selanjutnya peraturan
perundang-undanganotonomidaerah diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang
Otonomi Daerah.
Otonomi daerah mempunyai dampak positif yang lebih banyak dari nampak negatif
yang diberikannya.Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah , yaitu :
 Menyalurkan aspirasi masyarakat daerah untuk kepentingan daerah itu sendiri
dan secara politik untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional yang
diterapkan oleh pemerintah pusat.
 Meningkatkanmanfaatdanhasil dari penyelenggaraanpemerintahan, khususnya
dalam memberikan pelayanan publik, sehingga langsung tepat sasaran sesuai

2. kebutuhan masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan yang
dibutuhkan.
 Menumbuhkan kreativitas masyarakat daerah agar lebih mandiri dalam
meningkatkan kesejahteraan sendiri tanpa tergantung pada pemerintah pusat,
sehingga semua potensi daerah dapat dioptimalisasi.
 Melancarkan program dan rencana kerja pembangunan demi tercapainya
masyarakat sejahtera yang cepat terwujud.
Kekurangan Otonomi Daerah
Otonomi daerah mempunyai beberapa kekurangan. Kekurangan yang harus
disadari sehingga bisa diminimalisir kejadiannya. Kekurangan yang dapat memacu
semuapihakterkait untuk selalu intropeksi agar lebih banyak kelebihan yang dicapai
daripada kekurangan. Kekurangan otonomi daerah tersebut, antara lain :
 Pertentangan Peraturan
Otonomi dapat membuat terjadinya pertentangan peraturan antara pemerintah
daerah.Namun,meskipundemikianselamaperaturanyangberbedatersebutbisa
saling melengkapi, tidak akan menimbulkan masalah. Contoh pertentangan
peraturanadalahadanya peraturanpelaksanaanhukumIslamdi Propinsi Nangroe
Aceh Darusalam. Bertentangan dengan pelaksanaan Undang-Undang lain yang
berlakudi Indonesia.Karenahal tersebutadalahkeinginanmasyarakat dan dalam
pelaksanaannya dalam saling melengkapi, juga menciptakan ketertiban, maka
tidak ada hal negatif yang terjadi.
 Pengawasan Lemah
Pengawasan pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi lemah. Pada
beberapa kasus, hal tersebut memungkinkan timbulnya penguasa-penguasa
daerah yang sewenang-wenang. Untuk mengawasi hal ini, maka masyarakat
daerah yang harus berperan aktif dalam daerahnya.
 Rentan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Pengawasan yang lemah, juga menyebabkan mudahnya korupsi, kolusi, dan
nepotisme di kalangan pejabat pemerintah daerah. Penyalahgunaan wewenang
untuk kepentingan pribadi dan merugikan negara secara pribadi dapat terjadi.
Korupsi dana pembangunan daerah yang paling banyak dilakukan. Selain itu,
penyalahgunaan dalam bentuk kolusi dan nepotisme, di mana tidak adanya
profesionalisme dalam pekerjaan juga marak. Setiap proyek pembangunan

3. diserahkan kepada perusahaan milik pribadi atau keluarga tanpa melalui proses
seharusnya banyak dilakukan.
 Kesenjangan Antar Daerah
Dampak negatif selanjutnya adalah kesenjangan antar daerah. Karena tidak
semuawilayahmempunyai sumberdayayangbanyak.Ataumungkinsumberdaya
yang banyak tetapi tidak dikelola dengan baik. Akibatnya, terjadi kesenjangan
antar daerah. Wilayah yang satu lebih sejahtera dibandingkan wilayah lain. Cara
mengatasi kesenjangan sosial, budaya, dan ekonomi harus diupayakan karena
dapat memicu konflik antar daerah.
 Koordinasi Sulit
Banyaknya pemerintah daerah, berarti juga banyak organisasi dan instansi di
bawahnya. Selain membuat lemahnya pengawasan, hal ini menyebabkan
koordinasi sulit.Pemerintahpusattidakbisamelakukankebijakan yang berada di
luar wewenangnya dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia. Karena nantinya
pemerintah daerah harus diikutsertakan dalam kewenangan tersebut.
 Keseimbangan Kepentingan Sulit Tercapai
Keseimbangankepentingansulittercapai karenasetiapdaerahmempunyai aturan
yang berbeda.Untukmenyatukannyamenjadi hal sulit.Apalagi menyeimbangkan
kepentingandaerahyangsatudengandaerahlain.Perlukebijakan kepala daerah
dan ketegasan pemerintah pusat untuk mencapai keseimbangan.
 Perlu Biaya Desentralisasi
Seperti telah disebutkan, bahwa otonomi daerah atau desentralisasi berarti
membuat bertambahnya pejabat di daerah. Secara birokrasi, ini lebih efisien
waktu, tenaga , dan biaya. Namun secara keorganisasian, membutuhkan biaya
lebih banyak. Sistem di daerah juga harus dibangun dengan biaya tidak sedikit
hingga dapat menyerap aspirasi masyarakat.
 Kedaerahan
Seharusnya, setiap wilayah mengusahakan upaya menjaga keutuhan NKRI.
Otonomi daerahmembukapeluangkedaerahanataukelompok menjadi terbuka.
Jika tidak dijaga, sikap mementingkan kelompok / wilayah / daerahnya lebih
terasa dibandingkan kepentingan nasional
 Keputusan Lebih Panjang

4. Dalam hal yang mendesak, keputusan menjadi lebih cedpat. Namun, mencakup
keputusan nasional alurnya bertambah panjang. Karena untuk menerapkan
kebijakan nasional, pemerintah pusat harus mempertimbangkan aspirasi dari
semua daerah. jJngan sampai kebijakan hanya menguntungkan daerah tertentu
saja.
Otonomi daerahjugamengandungkelemahansebagaimanapendapat Josef Riwu
Kaho antara lain sebagai berikut ini:
 Karena besarnya organ-organ pemerintahan maka struktur pemerintahan
bertambah kompleks, yang mempersulit koordinasi.
 Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan
daerah dapat lebih mudah terganggu.
 Dapat mendorong timbulnya daerahisme atau pro-insialisme.
 Keputusanyang diambil memerlukan waktu yang lama,karena memerlukan
perundingan yang bertele-tele.
 Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukanbiaya yang lebih banyak
dan sulit untuk memperoleh keseragaman atau uniformitas dan
kesederhanaan.
 Pertahanan dan keamanan daerah akan diserahkan langsung kepada
pemerintah daerah, yang menyebabkan pertahanan tersebut kurang
memadaidi beberapa daerah.
 Pemerintah daerah berwenang penuh atas keluar-masuknya dana yang ada
di pemerintahannya, menyebabkan pemerintah daerah menjadi sewenang-
wenang dalam penarikan biaya yang tidakperlu.
 Pada daerah khusus, euforia yang berlebihan diman awewenang itu hanya
menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk
mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi. Hal ini terjadi karena sulit
dikontrol oleh pemerinah pusat.
 Pemda ada yang mengatur daerahnya denganmenetapkan Perda yang
bertentangan denganperaturan yang lebih tinggi, sehingga berpotensi
menimbulkan kerawanan di daerah.