Slide ini berisi rancangan indikator kinerja Percepatan Peningkatan Penggunan Produk Dalam Negeri (P3DN) beserta pengawasan kolaboratifnya versi 21 Juni 2023.
Silahkan diberikan tanggapan jika Anda tertarik.
Bahan diambil dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomo3 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Bahan diambil dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomo3 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Disampaikan Oleh Sutiah LPKP
dalam Sosialisasi Internal di OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 28 Oktober 2019
Bahan Paparan pada Diskusi Publik "Indikator Kinerja Kunci Bidang Pemerintahan", kerjasama GTZ Pro-Bangkit dan Tribun Kaltim
Grand Victoria, Samarinda, 31 Oktober 2009
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pusat Pendidikan Administrasi Lemdik Polri
12 Mei 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Kebijakan dan Strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam upaya Mendukung Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Bangsa ini disajikan oleh unsur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ketika membahas rancangan indikator kinerja Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengawasan kolaboratifnya pada 21 Juni 2023
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Disampaikan Oleh Sutiah LPKP
dalam Sosialisasi Internal di OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 28 Oktober 2019
Bahan Paparan pada Diskusi Publik "Indikator Kinerja Kunci Bidang Pemerintahan", kerjasama GTZ Pro-Bangkit dan Tribun Kaltim
Grand Victoria, Samarinda, 31 Oktober 2009
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pusat Pendidikan Administrasi Lemdik Polri
12 Mei 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Kebijakan dan Strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam upaya Mendukung Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Bangsa ini disajikan oleh unsur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ketika membahas rancangan indikator kinerja Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengawasan kolaboratifnya pada 21 Juni 2023
Arahan Menteri Keuangan RAKORNAS 28092018 Peningkatan peran apip dalam optim...Dr. Zar Rdj
“Marilah kita tingkatkan peran APIP dalam pengawasan penerimaan negara khususnya pajak atas belanja pemerintah dan PNBP serta perlunya koordinasi antar APIP sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor 9 Tahun 2018 serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik” . Menteri Keuangan Sri Mulyani
Kertas Kerja Audit Kinerja P3DN v 1.0 ini dirancang untuk membantu Internal Auditor di Pemerintah Daerah dalam mengaudit kinerja P3DN di Pemerintah Daerah. Kami tunggu masukan Anda.
Fenomena penerapan manajemen kinerja yang terperangkap sebagai kegiatan administratif, kurang memberikan nilai, harus menjadi perhatian kita bersama. Pertanyaannya adalah: Bagaimanakah agar kita, pegawai sektor publik di Indonesia, dapat menerapkan manajemen kinerja yang memberikan nilai?
Bagaimanakah menjadi auditor millenial yang handal di masa depan? Pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran penting bagi kita semua, termasuk para auditor. Auditor millenial dapat mengambil pelajaran penting dari Pandemi Covid-19 ini, terutama bagaimana mereka bisa berperan di masa depan agar tetap sustain keberadaannya.
Materi ini disampaikan pada acara AuditZone di Poltek Keuangan STAN tanggal 15 Januari 2021. Semoga menginspirasi Anda semua.
I shared my presentation in TOP Digital Awards 2020. You can learn on what the challenges of internal auditors during Pandemic COVID-19 and how my office transformed digitally as an internal audit agency.
Slide ini akan menguraikan pentingnya memahami budaya dan peran pengawasan intern berbasis risiko dalam mempercepat penerapan manajemen risiko di kementerian/lembaga.
Video lengkapnya tentang materi ini ada di link youtube ini:
https://youtu.be/J9R74R2Pi18
https://youtu.be/BTYYVsVpZ84
This presentation is a concept to support the President of Indonesia in managing his/her accountability using advanced information technology. A prototype was developed. Therefore, this presentation also shows the weakness that observed when implemented. The successors who want to implement a similar system should learn from the experiences shown by this presentation. Learning from past experiences will enable the possibility to implement a similar system successfully in the future.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2
Tahun 2022
Penilaian EPPD, penilaian RB,
pemberian insentif, dan penilaian
kinerja pengadaan barang/jasa belum
mempertimbangkan ukuran kinerja
P3DN yang komprehensif
Pengawasan APIP terbatas pada nilai
komitmen dan realisasi belanja KLP
Pemberian penghargaan P3DN belum
merepresentasikan usaha (effort) yang
utuh berbasis kinerja P3DN
Reformasi Birokrasi Tematik: Percepatan Isu Aktual
Presiden
Kepala BPKP bersama Menteri/Pimpinan
Lembaga:
Melakukan harmonisasi/sinkronisasi dan
korespondensi kodifikasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Melakukan integrasi data dan/atau
interkoneksi sistem yang mendukung
kodifikasi Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Perancangan ukuran kinerja P3DN
Pengembangan pengawasan kolaboratif
P3DN yang melibatkan APIP di masing-
masing KLP
Permasalahan
Solusi
Kepala BPKP:
Melakukan pengawasan P3DN
Mengoordinasikan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) KLP
KLP tidak diperlakukan adil
Kinerja P3DN tidak dapat diukur dan
menjadi bahan perbaikan strategi
Kemandirian industri dalam negeri
terhambat
Ketergantungan terus-menerus pada
produk luar negeri (PLN)
Ketidakefisienan belanja PLN secara
nasional
Akibat
KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIHARAPKAN
Indonesia Competitive Industrial Performance Index
(1990-2020)
lATAR BELAKANG
1.0
3. Pedoman Pengawasan Daerah
Berbasis Kinerja P3DN
OUTPUT KUNCI (KEY PROJECT DELIVERABLES)
2.0
Disepakatinya ukuran kinerja P3DN
Tersedianya draft pedoman pengawasan
Terlaksananya piloting pengawasan dengan draft
pedoman pengawasan
Tersedianya pedoman pengawasan final
Terlaksananya pengawasan kolaboratif daerah
Diusulkannya revisi terkait EPPD menggunakan indikator kinerja P3DN
Diusulkannya revisi Permenpan RB terkait penilaian RB menggunakan
indikator kinerja P3DN
JANGKA MENENGAH
Terlaksananya pengawasan kolaboratif nasional
Diadopsinya ukuran kinerja P3DN hasil rancangan PP ini dalam
:
Revisi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Pemberian insentif oleh Menteri Keuangan
Pemberian penghargaan oleh Presiden
Tersedianya informasi kinerja P3DN tingkat daerah dan nasional
sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi P3DN
JANGKA PANJANG
Rancangan Ukuran
Kinerja P3DN
JANGKA PENDEK
Pedoman Pengawasan
Nasional Berbasis Kinerja
P3DN
4. Metodologi pengawasan kolaboratif
Penilaian mandiri evaluasi pengawasan
kolaboratif
audit kinerja p3dn
assurance lainnya
Validasi nilai PDN dan TKDN
Reviu kewajaran alokasi belanja
reviu kewajiban input dan tagging pada SIRUP
3.0
5. Rancangan Ukuran kinerja p3dn
ASPEK
DEMAND INPUT
PROCESS
OUTPUT
INPUT
PROCESS
OUTPUT
4
3
2
4
2
4
4
4
2
20
20
10
20
10
20
20
15
10
9
10
50
10
50
45
INPUT
PROCESS
OUTPUT
MARKET
SUPPLY
29 145
JUMLAH
VARIABEL JUMLAH INDIKATOR JUMLAH PARAMETER
SUB JUMLAH
SUB JUMLAH
SUB JUMLAH
4.0
6. Kebijakan telah
disosialisasikan
Kebijakan telah
disahkan oleh
Kepala Daerah
Kebijakan telah
diimplementasikan
Kebijakan
dievaluasi
Hasil evaluasi
digunakan dalam
perbaikan kebijakan
0 - 40 % dari Total
Anggaran Belanja
Barang/Jasa
Alokasi Anggaran untuk belanja PDN
Kebijakan Pendorong Demand P3DN
41-65 % dari Total
Anggaran Belanja
Barang/Jasa
66-80 % dari Total
Anggaran Belanja
Barang/Jasa
81-90 % dari Total
Anggaran Belanja
Barang/Jasa
lebih dari 90 % dari
Total Anggaran
Belanja Barang/Jasa
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
DEMAND
INPUT
7. UKPBJ tidak memiliki
indikator kinerja yang
mendukung belanja
PDN
Kinerja Unit Pengadaan
Insentif Sisi Demand
UKPBJ sudah memiliki
indikator kinerja yang
mendukung belanja
PDN
Terdapat Insentif berupa
penambahan anggaran
barang jasa di tahun
anggaran berikutnya
belum terdapat
kebijakan insentif
UKPBJ tidak mencapai
target indikator
kinerja yang
mendukung belanja
PDN
Terdapat Insentif
berupa Penambahan
anggaran barang jasa
di tahun anggaran
berikutnya dan insentif
berupa TPP/Tukin bagi
pegawai di satuan
kerja yang mencapai
target belanja PDN
yang diterima di tahun
berikutnya
UKPBJ sudah
mencapai target
indikator kinerja yang
mendukung belanja
PDN
Terdapat Insentif
berupa Penambahan
anggaran barang jasa
pada tahun berjalan
dan insentif
UKPBJ melakukan
monitoring capaian
target indikator kinerja
yang mendukung belanja
PDN
Terdapat Insentif berupa
Penambahan anggaran
barang jasa pada tahun
berjalan dan insentif
berupa TPP/Tukin bagi
pegawai di satuan kerja
yang mencapai target
belanja PDN yang
diterima di periode
berikutnya
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
DEMAND
INPUT
8. OPD telah mengunggah
rencana pengadaan yang
mendukung Belanja PDN
di SIRUP
Dukungan PBJ dalam Penggunaan PDN
Pengawasan atas pelaksanaan Belanja Barang/Jasa
Seluruh OPD telah
menginput realisasi
belanja PDN pada
aplikasi Siswas P3DN
Pengawasan telah
dilakukan oleh Internal
OPD
Terdapat Kebijakan
terkait Pengawasan
Pelaksanaan Belanja
Barang/Jasa PDN
Belanja barang/jasa
PDN telah dilakukan
pengujian persentase
TKDN
Pengawasan telah
dilakukan oleh APIP
Pemerintah daerah
memiliki mekanisme
pelaporan hambatan
dalam pengadaan
barang jasa PDN
Hasil pengawasan APIP
telah dijadikan bahan
evaluasi Belanja PDN
oleh Kepala Daerah
Kepala daerah
melakukan monitoring
secara berkala terhadap
realisasi belanja PDN
seluruh OPD
Rekomendasi atas hasil
pengawasan telah
ditindak lanjuti.
Parameter
Parameter
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Terdapat kegiatan
pernyataan komitmen
bersama di Pemerintah
Daerah terkait Gerakan
Nasional Bangga Buatan
Indonesia
Belum ada kegiatan
terkait Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia
Pemerintah telah
membentuk Tim P3DN
Tim P3DN telah berperan
aktif dalam
melaksanakan Gerakan
Nasional Bangga Buatan
Indonesia melalui
berbagai kegiatan rapat
dan sosialisasi
Pemerintah Daerah telah
memiliki e-Katalog Lokal
dan melakukan
pendataan
UKM/IKM/Artisan Lokal
untuk ditayangkan pada
e-Katalog/Toko Daring
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
DEMAND
PROCESS
9. 0-10% Realisasi
Belanja Barang/Jasa
adalah Produk Dalam
Negeri
Realisasi Belanja
Peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh Pemerintah Daerah
11 - 20 % Realisasi
Belanja Barang/Jasa
adalah Produk Dalam
Negeri
5% - 10%
peningkatan dari
tahun sebelumnya
Kurang dari 5%
peningkatan dari
tahun sebelumnya
21 - 30 % Realisasi
Belanja Barang/Jasa
adalah Produk
Dalam Negeri
11% - 15%
peningkatan dari
tahun sebelumnya
31 - 40 % Realisasi
Belanja Barang/Jasa
adalah Produk
Dalam Negeri
16% - 20%
peningkatan dari
tahun sebelumnya
lebih dari 40 %
Realisasi Belanja
Barang/Jasa adalah
Produk Dalam Negeri
Lebih dari 20%
peningkatan dari
tahun sebelumnya
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
DEMAND
OUTPUT
10. Kebijakan telah
disahkan oleh Kepala
Daerah
Kebijakan Penyelenggaraan e-Katalog Lokal
Kebijakan Insentif PD
Kebijakan telah
disosialisasikan
Kebijakan telah
disosialisasikan
Kebijakan telah
disahkan oleh Kepala
Daerah
Kebijakan telah
diimplementasikan
Kebijakan telah
diimplementasikan
Kebijakan dievaluasi
Kebijakan dievaluasi
Hasil evaluasi
digunakan dalam
perbaikan kebijakan
Hasil evaluasi
digunakan dalam
perbaikan kebijakan
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
MARKET
INPUT
11. Telah dibentuk tim
pengelola katalog
elektronik lokal
Kinerja Tim Pengelola e-Katalog Lokal
Anggaran Pengelolaan e-Katalog Lokal
Tim pengelola
katalog elektronik
lokal ditetapkan oleh
pimpinan KLPBUBL
Anggaran rencana
kerja/kegiatan
pengelolaan e-Katalog
Lokal sebesar 20% dari
anggaran UKPBJ
Tersedia anggaran
rencana
kerja/kegiatan
pengelolaan e-Katalog
Lokal
Tim pengelol katalog
elektronik lokal
telah memiliki
rencana
kerja/kegiatan
Anggaran rencana
kerja/kegiatan
pengelolaan e-Katalog
Lokal sebesar 40% dari
anggaran UKPBJ
Rencana
kerja/kegiatan telah
didukung dengan
sumber daya yang
memadai
Anggaran rencana
kerja/kegiatan
pengelolaan e-Katalog
Lokal sebesar 60% dari
anggaran UKPBJ
Efektivitas tim
pengelola katalog
elektronik lokal telah
dievaluasi dan memuat
saran perbaikan
Anggaran rencana
kerja/kegiatan
pengelolaan e-Katalog
Lokal sebesar 80% dari
anggaran UKPBJ
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
MARKET
INPUT
12. Tidak ada kriteria
khusus (PDN dan
TKDN) bagi produk
yang akan
didaftarkan di katalog
elektronik lokal
Pemantauan atas produk yang tayang di katalog lokal baik itu PDN maupun TKDN
Penerapan Manajemen Risiko dan Keberlangsungan
Sudah ada pengaturan
terhadap kriteria
produk yang akan
didaftarkan di katalog
elektronik lokal salah
satunya baik itu PDN
atau TKDN
Risiko yang telah
diidentifikasi telah
dianalisis dan
termuat dalam peta
risiko
Telah dilakukan
identifikasi risiko
yang termuat dalam
register risiko
Sudah ada
pengaturan
terhadap kriteria
produk yang akan
didaftarkan di
katalog elektronik
lokal, yaitu PDN dan
TKDN
Telah disusun
rencana tindak
pengendalian atas
risiko prioritas
Kriteria baik PDN
dan TKDN sudah
diterapkan pada
saat proses
pendaftaran produk
di katalog
elektronik lokal
Rencana Tindak
Pengendalian dan
keterjadian risiko
telah dimonitoring
secara berkala
Sudah dilakukan
evaluasi berkala
atas penerapan
kriteria tersebut
Implementasi rencana
tindak telah efektif
memitigasi risiko ke
dalam batas risk
tolerance
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
MARKET
PROCESS
13. Sudah ada produk
dari UMKM di wilayah
pemda yang terdaftar
dalam katalog
elektronik lokal
Produk Tayang pada Katalog Elektronik Lokal
Transaksi dalam Katalog Elektronik Lokal
Produk yang tayang
di katalog
elektronik lokal
mencapai 20%
berasal dari produk
UMKM di wilayah
pemda
Transaksi di katalog
elektronik lokal dalam
tahun anggaran
berjalan mencapai 5%
dari total belanja
pengadaan
Telah terdapat
realisasi transaksi di
katalog elektronik
lokal dalam tahun
anggaran berjalan
Produk yang tayang
di katalog
elektronik lokal
mencapai 40%
berasal dari produk
UMKM di wilayah
pemda
Transaksi di katalog
elektronik lokal
dalam tahun
anggaran berjalan
mencapai 10% dari
total belanja
pengadaan
Produk yang tayang
di katalog
elektronik lokal
mencapai 60%
berasal dari produk
UMKM di wilayah
pemda
Transaksi di katalog
elektronik lokal
dalam tahun
anggaran berjalan
mencapai 20% dari
total belanja
pengadaan
Produk yang tayang
di katalog elektronik
lokal mencapai 80%
berasal dari produk
UMKM di wilayah
pemda
Transaksi di katalog
elektronik lokal dalam
tahun anggaran
berjalan mencapai 30%
dari total belanja
pengadaan
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
MARKET
OUTPUT
14. Jumlah kontribusi
fiskal dari transaksi
katalog elektronik lokal
mencapai kurang dari
20% dari PAD
Kontribusi Fiskal Katalog Elektronik Lokal
Nilai PDN dari hasil transaksi katalog elektronik lokal
Jumlah kontribusi
fiskal dari transaksi
katalog elektronik
lokal mencapai 20%
dari PAD
Nilai PDN dalam
transaksi katalog
elektronik lokal telah
mencapai 20% dari
total transaksi
Telah terdapat nilai
PDN dalam transaksi
di katalog elektronik
lokal dalam tahun
anggaran berjalan
Jumlah kontribusi
fiskal dari
transaksi katalog
elektronik lokal
mencapai 40% dari
PAD
Nilai PDN dalam
transaksi katalog
elektronik lokal telah
mencapai 40% dari
total transaksi
Jumlah kontribusi
fiskal dari transaksi
katalog elektronik
lokal mencapai 60%
dari PAD
Nilai PDN dalam
transaksi katalog
elektronik lokal telah
mencapai 60% dari
total transaksi
Jumlah kontribusi
fiskal dari transaksi
katalog elektronik
lokal mencapai 80%
dari PAD
Nilai PDN dalam
transaksi katalog
elektronik lokal telah
mencapai 80% dari
total transaksi
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
MARKET
OUTPUT
15. SUPPLY
Kebijakan telah
disosialisasikan
Kebijakan telah
disahkan oleh
Kepala Daerah
Kebijakan telah
diimplementasikan
Kebijakan
dievaluasi
Hasil evaluasi
digunakan dalam
perbaikan kebijakan
INPUT
Anggaran
program/kegiatan
belum dialokasikan
khusus untuk
pembinaan produsen
Anggaran Pembinaan Produsen
Kebijakan pendorong supply PDN
Anggaran
program/kegiatan
telah dialokasikan
dan ditetapkan oleh
pejabat berwenang
Anggaran
program/kegiatan
telah dialokasikan,
tetapi belum
sepenuhnya
direalisasikan
Anggaran
program/kegiatan
telah dialokasikan
dan direalisasikan
100%
Anggaran
program/kegiatan
yang telah
direalisasikan
dievaluasi untuk
perbaikan
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
16. Kebijakan telah
disosialisasikan
Kebijakan telah
disahkan oleh
Kepala Daerah
Kebijakan telah
diimplementasikan
Kebijakan
dievaluasi
Hasil evaluasi
digunakan dalam
perbaikan kebijakan
Belum terdapat roadmap
pengembangan produk
dalam negeri dan produk
usaha mikro, usaha kecil,
dan koperasi
Pelatihan penyedia/produsen produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha
kecil, dan koperasi
Kebijakan Insentif Sisi Supply
Terdapat roadmap
yang telah
disahkan oleh
pejabat yang
berwenang
Roadmap disertai
dengan mekanisme
pemantauan dan
evaluasi efektivitasnya
Telah disediakan
sumber daya yang
memadai untuk
melaksanakan
roadmap tersebut
Satu atau lebih
kegiatan dalam
roadmap yang
dipandang signifikan
telah dilaksanakan
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
SUPPLY
INPUT
17. Terdapat rencana
penyelenggaraan
Business Matching
Penyelenggaraan Business Matching dengan mengundang penyedia/produsen
Antisipasi Free Trade Agreement pada PBJ Pemerintah
Rencana
penyelenggaraan
Business Matching telah
disahkan oleh pegawai
berwenang
Rencana
penyelenggaraan
kegiatan antisipasi Free
Trade Agreement pada
PBJ Pemerintah telah
disahkan oleh pegawai
berwenang
Terdapat rencana
penyelenggaraan
program/kegiatan
terkait antisipasi Free
Trade Agreement pada
PBJ Pemerintah
Rencana
penyelenggaraan
Business Matching
disertai dengan
mekanisme pemantauan
dan evaluasi
efektivitasnya
Rencana
penyelenggaraan
antisipasi Free Trade
Agreement pada PBJ
Pemerintah disertai
dengan mekanisme
pemantauan dan
evaluasi efektivitasnya
Telah disediakan
sumberdaya yang
memadai untuk
melaksanakan Business
Matching
Telah disediakan
sumberdaya yang
memadai untuk
melaksanakan antisipasi
Free Trade Agreement
pada PBJ Pemerintah
Satu atau lebih kegiatan
dalam kebijakan yang
dipandang signifikan
telah dilaksanakan
Satu atau lebih kegiatan
dalam antisipasi Free
Trade Agreement pada
PBJ Pemerintah telah
dilaksanakan
Parameter
Parameter
SUPPLY
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
PROCESS
18. Terdapat design kebijakan
mengenai program
kegiatan terkait
kemudahan sertifikasi
TKDN
Kemudahan sertifikasi TKDN
Kolaborasi dengan lembaga atau asosiasi industri lokal
Rencana kegiatan
telah disertai dengan
uraian mengenai
pelaksana serta peran,
tugas, dan fungsinya
Terdapat kolaborasi
yang terjalin antara
pemerintah daerah
dengan industri lokal,
namun masih terbatas
pada beberapa program
atau kegiatan P3DN
Belum ada kolaborasi
antara pemerintah
daerah dan industri
lokal
Rencana kegiatan
disertai dengan
mekanisme pemantauan
dan evaluasi
Terdapat kolaborasi
yang terjalin antara
pemerintah daerah
dengan
lembaga/asosiasi
industri lokal
Telah disediakan
sumber daya yang
memadai untuk
melaksanakan kegiatan
tersebut
Telah disediakan
sumber daya yang
memadai untuk
melaksanakan
kegiatan kolaborasi
Satu atau lebih
kegiatan terkait
kemudahan sertifikasi
telah dilaksanakan
Terdapat mekanisme
pemantauan dan
evaluasi atas kegiatan
kolaborasi
Parameter
Parameter
SUPPLY
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
PROCESS
19. Terdapat design kebijakan
mengenai program
kegiatan terkait
kemudahan sertifikasi
TKDN
Verifikasi terhadap informasi yang disajikan penyedia/produsen atas capaian TKDN
Pengadaan barang/jasa dari supplier lokal
Rencana
penyelenggaraan
verifikasi terhadap
informasi yang disajikan
penyedia/produsen telah
disahkan oleh pegawai
berwenang
Rendah (10% - 25%):
Persentase pengadaan
barang/jasa yang berasal
dari supplier lokal masih
rendah, menunjukkan
adanya potensi untuk
meningkatkan
penggunaan produk
dalam negeri
Sangat rendah (<10%):
Persentase pengadaan
barang/jasa yang berasal
dari supplier lokal sangat
rendah, menunjukkan
ketergantungan yang
tinggi pada supplier non-
lokal atau impor
Rencana penyelenggaraan
verifikasi terhadap
informasi yang disajikan
penyedia/produsen
disertai dengan
mekanisme pemantauan
dan evaluasi
efektivitasnya
Sedang (26% - 50%):
Persentase pengadaan
barang/jasa yang berasal
dari supplier lokal
mencapai tingkat sedang,
menunjukkan adanya
upaya untuk meningkatkan
penggunaan produk dalam
negeri, namun masih
terdapat ruang untuk
peningkatan lebih lanjut
Telah disediakan
sumber daya yang
memadai untuk
melaksanakan verifikasi
terhadap informasi
yang disajikan
penyedia/produsen
Tinggi (51% - 75%):
Persentase pengadaan
barang/jasa yang
berasal dari supplier
lokal mencapai tingkat
tinggi, menunjukkan
keterlibatan yang kuat
dalam penggunaan
produk dalam negeri
Satu atau lebih kegiatan
dalam rencana
penyelenggaraan
verifikasi terhadap
informasi yang disajikan
penyedia/produsen telah
dilaksanakan
Sangat Tinggi (>75%):
Persentase pengadaan
barang/jasa yang berasal
dari supplier lokal sangat
tinggi, menunjukkan
komitmen yang kuat dalam
penggunaan produk dalam
negeri dan dukungan
terhadap perekonomian
lokal.
Parameter
Parameter
Rancangan indikator kinerja p3dn
5.0
SUPPLY
OUTPUT