Evaluasi peningkatan kapabilitas APIP di Kabupaten/Kota/Provinsi meliputi kronologi pembinaan yang dilakukan, kondisi sebelum evaluasi, data umum, dan indikator tata kelola pemerintahan. Evaluasi menilai pemenuhan infrastruktur kapabilitas pada enam elemen yaitu peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola.
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Dadang Solihin
Makalah ini membahas proses perencanaan pembangunan daerah dari RPJP hingga APBD. Mulai dari pedoman RPJP nasional dan daerah, kemudian disusun RPJM, RKP, rencana kerja dan anggaran SKPD, hingga akhirnya disusun rancangan APBD. [/ringkasan]
PP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdfAgusTubels
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, mencakup prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah, tugas dan wewenang pejabat terkait pengelolaan keuangan daerah seperti kepala daerah, sekretaris daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, kepala SKPD, bendahara penerimaan dan pengeluaran.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan materi tentang SPPN, perencanaan pembangunan, dan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
2. Dibahas pula proses perencanaan, syarat dokumen perencanaan, dan perbedaan RPJMN 2004-2009 dengan RPJMN 2010-2014.
3. Memberikan informasi mengenai sistem perencanaan pembangunan di
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas strategi penyusunan kebijakan anggaran pembangunan daerah yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi anggaran pembangunan daerah. Dibahas pula analisis potensi pendapatan dan belanja daerah, prioritas pembangunan, prinsip penyusunan anggaran, serta alur dan langkah-langkah penyusunan rancangan anggaran pembangunan daerah.
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahrizqialfadly
Dokumen tersebut berisi profil singkat seorang pegawai negeri sipil beserta pendidikan dan pengalamannya. Dokumen ini juga membahas tentang sistem perencanaan pembangunan daerah dan reformasi sistem perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah.
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Dadang Solihin
Makalah ini membahas proses perencanaan pembangunan daerah dari RPJP hingga APBD. Mulai dari pedoman RPJP nasional dan daerah, kemudian disusun RPJM, RKP, rencana kerja dan anggaran SKPD, hingga akhirnya disusun rancangan APBD. [/ringkasan]
PP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdfAgusTubels
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, mencakup prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah, tugas dan wewenang pejabat terkait pengelolaan keuangan daerah seperti kepala daerah, sekretaris daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, kepala SKPD, bendahara penerimaan dan pengeluaran.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan materi tentang SPPN, perencanaan pembangunan, dan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
2. Dibahas pula proses perencanaan, syarat dokumen perencanaan, dan perbedaan RPJMN 2004-2009 dengan RPJMN 2010-2014.
3. Memberikan informasi mengenai sistem perencanaan pembangunan di
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas strategi penyusunan kebijakan anggaran pembangunan daerah yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi anggaran pembangunan daerah. Dibahas pula analisis potensi pendapatan dan belanja daerah, prioritas pembangunan, prinsip penyusunan anggaran, serta alur dan langkah-langkah penyusunan rancangan anggaran pembangunan daerah.
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahrizqialfadly
Dokumen tersebut berisi profil singkat seorang pegawai negeri sipil beserta pendidikan dan pengalamannya. Dokumen ini juga membahas tentang sistem perencanaan pembangunan daerah dan reformasi sistem perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas kebijakan Satu Data Indonesia dan implementasinya di Provinsi Jawa Tengah. Dokumen menjelaskan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia seperti standar data dan metadata, interoperabilitas data, serta penyelenggaraannya. Dokumen juga menjelaskan implementasi Single Data System di Jawa Tengah untuk mengintegrasikan data antar instansi dan membuatnya terbuka melalui Open Data. Hingga saat ini, terdapat 15 jenis data dari 15
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman umum mengenai kerugian negara/daerah, pendekatan hukum administrasi negara dan pidana terkait penyelesaian kerugian negara, serta informasi dan pelaporan kerugian negara/daerah.
Kontrak perkuliahan ini membahas mata kuliah Hukum Keuangan Negara yang mencakup tujuan instruksional umum untuk menjelaskan masalah keuangan negara, landasan hukum pengelolaannya, asas-asas pengelolaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pengawasan, serta pertanggungjawaban. Mata kuliah ini terdiri atas 10 topik pokok bahasan dan akan memberikan manfaat untuk memahami pengelolaan
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan Mendagri. Terdiri dari 6 tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Juga dijelaskan mengenai perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang teknis penyusunan anggaran bantuan keuangan (hibah dan bantuan sosial) di pemerintahan daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang kepada pemerintah lain, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi untuk menunjang pemerintahan daerah, sedangkan bantuan sosial adalah pemberian untuk melindungi dari resiko sosial seperti bencana dan kemiskinan.
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk tujuan, proses, permasalahan, dan kegagalan perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, dibahas mengenai pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas definisi dan tujuan dari kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program pembangunan agar pertimbangan lingkungan dapat diperhitungkan sejak awal proses pengambilan keputusan. KLHS bertujuan untuk meningkatkan manfaat pembangunan, memastikan keberlanjutannya, serta meminimalkan dampak
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia, termasuk dasar hukum, ruang lingkup, kekuasaan, asas, dan pelaksanaannya.
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnaBappedaLampungUtara
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2022 melalui aplikasi KRISNA. Terdapat penjelasan mengenai tahapan pengusulan DAK fisik, perubahan fitur dalam aplikasi KRISNA 2022, struktur DAK fisik 2022, dan penjelasan mengenai pengusulan kegiatan oleh Bappeda dan OPD provinsi/kabupaten/kota melalui aplikasi
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
Dokumen tersebut membahas tentang integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) dan rencana strategis SKPD. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RPJMD dan rencana strategis SKPD secara terpadu dan sinkron.
Teknik Perencanaan Pembangunan membahas tatacara perencanaan pembangunan berbasis kinerja, penyusunan program dan kegiatan, dan penyusunan indikator outcome dan output.
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
Dokumen tersebut membahas sistematika dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD menurut Permendagri 86/2017, termasuk perubahan sistematika, pemetaan permasalahan, dan daftar periksa pengendalian dan evaluasi penyusunan Renstra OPD."
Panduan ini memberikan panduan mengenai proses penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) bagi setiap pegawai awam. Prosesnya terdiri daripada 5 peringkat utama: perancangan tahunan organisasi, penetapan rancangan kerja, penetapan SKT dan petunjuk prestasi, pelaksanaan dan pengesanan kerja, dan penilaian pencapaian kerja. SKT merupakan elemen penting dalam sistem penilaian prestasi untuk menetapkan aktiviti tahunan pegaw
Dokumen tersebut membahas kebijakan Satu Data Indonesia dan implementasinya di Provinsi Jawa Tengah. Dokumen menjelaskan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia seperti standar data dan metadata, interoperabilitas data, serta penyelenggaraannya. Dokumen juga menjelaskan implementasi Single Data System di Jawa Tengah untuk mengintegrasikan data antar instansi dan membuatnya terbuka melalui Open Data. Hingga saat ini, terdapat 15 jenis data dari 15
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman umum mengenai kerugian negara/daerah, pendekatan hukum administrasi negara dan pidana terkait penyelesaian kerugian negara, serta informasi dan pelaporan kerugian negara/daerah.
Kontrak perkuliahan ini membahas mata kuliah Hukum Keuangan Negara yang mencakup tujuan instruksional umum untuk menjelaskan masalah keuangan negara, landasan hukum pengelolaannya, asas-asas pengelolaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pengawasan, serta pertanggungjawaban. Mata kuliah ini terdiri atas 10 topik pokok bahasan dan akan memberikan manfaat untuk memahami pengelolaan
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan Mendagri. Terdiri dari 6 tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Juga dijelaskan mengenai perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang teknis penyusunan anggaran bantuan keuangan (hibah dan bantuan sosial) di pemerintahan daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang kepada pemerintah lain, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi untuk menunjang pemerintahan daerah, sedangkan bantuan sosial adalah pemberian untuk melindungi dari resiko sosial seperti bencana dan kemiskinan.
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk tujuan, proses, permasalahan, dan kegagalan perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, dibahas mengenai pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas definisi dan tujuan dari kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program pembangunan agar pertimbangan lingkungan dapat diperhitungkan sejak awal proses pengambilan keputusan. KLHS bertujuan untuk meningkatkan manfaat pembangunan, memastikan keberlanjutannya, serta meminimalkan dampak
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia, termasuk dasar hukum, ruang lingkup, kekuasaan, asas, dan pelaksanaannya.
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnaBappedaLampungUtara
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2022 melalui aplikasi KRISNA. Terdapat penjelasan mengenai tahapan pengusulan DAK fisik, perubahan fitur dalam aplikasi KRISNA 2022, struktur DAK fisik 2022, dan penjelasan mengenai pengusulan kegiatan oleh Bappeda dan OPD provinsi/kabupaten/kota melalui aplikasi
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
Dokumen tersebut membahas tentang integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) dan rencana strategis SKPD. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RPJMD dan rencana strategis SKPD secara terpadu dan sinkron.
Teknik Perencanaan Pembangunan membahas tatacara perencanaan pembangunan berbasis kinerja, penyusunan program dan kegiatan, dan penyusunan indikator outcome dan output.
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
Dokumen tersebut membahas sistematika dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD menurut Permendagri 86/2017, termasuk perubahan sistematika, pemetaan permasalahan, dan daftar periksa pengendalian dan evaluasi penyusunan Renstra OPD."
Panduan ini memberikan panduan mengenai proses penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) bagi setiap pegawai awam. Prosesnya terdiri daripada 5 peringkat utama: perancangan tahunan organisasi, penetapan rancangan kerja, penetapan SKT dan petunjuk prestasi, pelaksanaan dan pengesanan kerja, dan penilaian pencapaian kerja. SKT merupakan elemen penting dalam sistem penilaian prestasi untuk menetapkan aktiviti tahunan pegaw
Dokumen tersebut membahas evaluasi reformasi birokrasi pemerintah yang mencakup tujuan, langkah, proses, dan mekanisme evaluasi. Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah-langkah reformasi mencakup komitmen kuat pimpinan, pembentukan tim reformasi, penetapan roadmap perubahan, dan monitoring
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTIAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas tentang supervisi teknis aplikasi dalam rangka implementasi SPAN dan SAKTI. Supervisi teknis aplikasi mencakup tiga bidang yaitu supervisi implementasi SPAN dan SAKTI, supervisi standardisasi infrastruktur dan SDM, serta bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi. Metode supervisi menggunakan pendekatan siklus Plan-Do-Monitor dan Evaluate."
Studi kelayakan penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan meliputi pengkajian teknis, ekonomi, lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan guna mengetahui tingkat kelayakan program penyelenggaraan di suatu wilayah pelayanan. Parameter pengkajian mencakup perencanaan,
Keamanan siber, tata kelola, audit, dan kerangka kerja cobit 5Suryo Utomo, CISA
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka kerja COBIT 5 untuk keamanan siber, tata kelola, dan audit. COBIT 5 menggunakan 5 prinsip yaitu menemukan kebutuhan stakeholder, mengkaver perusahaan secara end to end, mengaplikasikan kerangka kerja tunggal yang terintegrasi, mengaktifkan pendekatan secara menyeluruh, dan memisahkan tata kelola dan manajemen. COBIT 5 juga membahas area tata kelola dan manaj
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
Dokumen tersebut membahas konsep dasar audit manajemen, termasuk tujuan, jenis, ruang lingkup, tahapan pelaksanaan, dan perbedaannya dengan audit keuangan. Audit manajemen bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. KRONOLOGIS PEMBINAAN
*Jabarkan kronologis pembinaan, Bimtek, SA, QA, SP, Evaluasi, sampai
dengan siap ekspose
No Uraian Kegiatan No danTanggal Surat
Tugas
No danTanggal
Laporan
1
2
3
dst
3. KONDISI SEBELUM EKSPOS
No Area of Improvement (AoI) Tindak Lanjut
1 Elemen Peran dan Layanan
Misal,Audit Kinerja belum berdasarkan
PPBR
2 Elemen SDM
Misal, Belum terdapat gap Kompetensi
3 Elemen Praktik Profesiona
Misal, PKPT yang disusun belum berbasis
risiko
dst
Level 2/2 plus ditetapkan dengan SP Nomor…..Tanggal …..
Catatan perbaikan meliputi hal-hal berikut:
4. DATA UMUM
• Profil Anggaran
Anggaran Pengawasan, Anggaran Peningkatan SDM,Total Anggaran APIP
(2 tahun terakhir)
• Profil SDM
Jumlah Pejabat Struktural, JFA, PPUPD, dan Jabatan lainnya.
Rincian SDM BerdasarkanTingkat Pendidikan (SLTA, DIII,S1, S2, S3,
termasuk latar belakang Akuntansi/Manajemen)
Rinician SDM yang memiliki sertifikasi (CIA,PBJ, CRMO, CRMP, CGCAE,
Cfra, dsb)
*Dapat disajikan dalam bentuk diagram dan tabel
5. INDIKATORTATA KELOLA PEMERINTAHAN
No IndikatorTata Kelola
Pemerintahan
2019 2020 2021
1 Nilai Maturitas SPIP
2 Indeks MR
3 Skor LKjIP
4 Opini Laporan Keuangan
5 Lavel Kapabilitas APIP
6 Skor RB
7 WBS
8 WBK/WBBM
9 Kasus Hukum
6. SIMPULAN SKOR
DAN LEVEL
*Nilai skor topik, simpulan level elemen,skor elemen dan skor level entitas merefer ke nilai di aplikasi
7. 7
Delivery
Peran dan Layanan
Audit Ketaatan
pada………….
Hasil pengawasan telah memberikan
nilai tambah bagi organisasi dari sudut
kepatuhan berupa ……………
Pengelolaan
SDM
Praktik
Profesional
Akuntabilitas
dan
Manajemen
Kinerja
Budaya
Dan
Hubungan
Organisasi
Struktur
Tata Kelola
Telah dilakukan identifikasi kebutuhan
SDM, Proses rekrutmen telah terbuka
dan transparan, serta telah
ditempatkan pada posisi yang tepat.*
• PKPT telah berbasis risiko dan
memperhatikan ketersediaan sumber
daya
• Register risiko telah dievaluasi
• Reviu berjenjang, internal dan eksternal
telah dilaksanakan.*
• Perkin telah selaras dengan Renja dan
RKA
• Laporan pelaksanaan anggaran telah
dimanfaatkan sebagai dasar
pengambilan keputusan
• SKP telah ditetapkan untuk masing-
masing individu
• Sistem pengukuran kinerja APIP telah
dipantau secara berkala
• Laporan akuntabilitas telah
menginformasikan pengelolaan
keuangan dan capaian kinerja *
• Pengelolaan komunikasi internal APIP
telah meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pengawasan
• APIP telah berpartisipasi dalam forum dan
komite organisasi K/L/D
• APIP telah melakukan koordinasi untuk
memininimalisir duplikasi pengawasan*
• Pimpinan APIP melaporakan kegiatan
pengawasan kepada Manajemen K/L/D
• Tidak terdapat intervensi dan pembatasan
informasi. Jika ada telah ditangani sesuai
kebijakan yang ada
• Alokasi anggaran pengawasan telah
memperhatikan sumber daya yang
dibutuhkan dan ditetapkan secara
transparan*
Audit Ketaatan
(Sesuai dengan jumlah
program yang diaudit)
Pengawasan
Kepatuhan pada…….
*Disi dengan bisnis operasi program yang diaudit
1. …….(Pengenalan
Operasi Bisnis)
2. …….(Penetapan
area sampling
pengawasan)
3. ……..(Menguji) 4…….(Pembahasan
dan atensi)
5. ……..(Pelaporan
dan TL)
8. 8
Delivery
Peran dan Layanan
Audit Kinerja
pada………….
Hasil pengawasan telah memberikan
nilai tambah bagi organisasi dari sudut
3E berupa ……………
Pengelolaan
SDM
Praktik
Profesional
Akuntabilitas
dan
Manajemen
Kinerja
Budaya
Dan
Hubungan
Organisasi
Struktur
Tata Kelola
Telah dilakukan identifikasi kebutuhan
SDM, Proses rekrutmen telah terbuka
dan transparan, serta telah
ditempatkan pada posisi yang tepat.*
• PKPT telah berbasis risiko dan
memperhatikan ketersediaan sumber
daya
• Register risiko telah dievaluasi
• Reviu berjenjang, internal dan eksternal
telah dilaksanakan.*
• Perkin telah selaras dengan Renja dan
RKA
• Laporan pelaksanaan anggaran telah
dimanfaatkan sebagai dasar
pengambilan keputusan
• SKP telah ditetapkan untuk masing-
masing individu
• Sistem pengukuran kinerja APIP telah
dipantau secara berkala
• Laporan akuntabilitas telah
menginformasikan pengelolaan
keuangan dan capaian kinerja *
• Pengelolaan komunikasi internal APIP
telah meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pengawasan
• APIP telah berpartisipasi dalam forum dan
komite organisasi K/L/D
• APIP telah melakukan koordinasi untuk
memininimalisir duplikasi pengawasan*
• Pimpinan APIP melaporakan kegiatan
pengawasan kepada Manajemen K/L/D
• Tidak terdapat intervensi dan pembatasan
informasi. Jika ada telah ditangani sesuai
kebijakan yang ada
• Alokasi anggaran pengawasan telah
memperhatikan sumber daya yang
dibutuhkan dan ditetapkan secara
transparan*
Audit Kinerja
(Sesuai dengan jumlah
program yang diaudit)
Pengawasan
3E pada…….
*Disi dengan bisnis operasi program yang diaudit
1. …….(Pengenalan
Operasi Bisnis)
2. …….(Penetapan
kesepakatan
indikator dan
kriteria )
3. ……..(Menguji) 4…….(Pembahasan
dan atensi)
5. ……..(Pelaporan
dan TL)
9. PEMENUHAN INFRASTRUKTUR KAPABILITAS APIP
Elemen Pengelolaan SDM
• Topik Perencanaan SDM APIP
Identifikasi Kebutuhan ………..
Proses Rekrutmen terbuka dan transparan …..
Penempatan dan pola mutasi telah …….
• Topik Pengembangan SDM Profesional APIP
Peta kompetensi…..
dst
* Masing-masing topik diisi dengan parameter pokok untuk mencapai tujuan
topik, berikut infrastruktur/evidence yang mendukung (evidence dapat berupa
dokumen dan gambar)
10. PEMENUHAN INFRASTRUKTUR KAPABILITAS APIP
Elemen Praktik Profesional
• Topik Perencanaan Pengawasan
PKPT telah disusun berdasarkan risiko auditan dan pertimbangan manajemen
Register risiko telah dievaluasi
PKPT memperhitungkan ketersediaan sumber daya
• Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas
Reviu berjenjang telah dilaksanakan untuk memastikan kesesuian dengan
kode etik dan standar
Reviu internal dan eksternal telah dilaksanakan untuk memastikan kesesuian
dengan kode etik dan standar
* Masing-masing topik diisi dengan parameter pokok untuk mencapai tujuan
topik, berikut infrastruktur/evidence yang mendukung (evidence dapat berupa
dokumen dan gambar)
11. PEMENUHAN INFRASTRUKTUR KAPABILITAS APIP
Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
• Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP
Perkin,PKPT telah selaras dengan Renja dan RKA
Renja dan RKA menjadi acuan bagi pimpinan APIP dalam pertanggungajawaban penggunaan sumber
daya
• Topik PelaksanaanAnggaran
Sistem pelaksanaan anggaran telah merinci biaya secara akurat dan dimanfaatkan sebagai dasar
pengambilan keputusan
• Topik Sistem Pengukuran Kinerja APIP
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) telah ditetapkan untuk masing-masing individu
Sistem telah mengukur kinerja APIP dan dipantau secara berkala
• Topik Pelaporan kepada Manajemen K/L/D
Laporan akuntabilitas telah mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja
* Masing-masing topik diisi dengan parameter pokok untuk mencapai tujuan topik, berikut
infrastruktur/evidence yang mendukung (evidence dapat berupa dokumen dan gambar)
12. PEMENUHAN INFRASTRUKTUR KAPABILITAS APIP
Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi
• Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP
Pengelolaan komunikasi internal APIP telah meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pengawasan
• Topik Hubungan APIP dengan Manajemen
APIP telah berpartisipasi dalam forum dan komite organisasi K/L/D
• Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran
Penjaminan
APIP telah melakukan koordinasi untuk memininimalisir duplikasi
pengawasan
* Masing-masing topik diisi dengan parameter pokok untuk mencapai tujuan topik,
berikut infrastruktur/evidence yang mendukung (evidence dapat berupa dokumen dan
gambar)
13. PEMENUHAN INFRASTRUKTUR KAPABILITAS APIP
Elemen StrukturTata Kelola
• Topik Hubungan Pelaporan
Pimpinan APIP melaporakan kegiatan pengawasan kepada Manajemen K/L/D
• Topik Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM
Tidak terdapat intervensi dan pembatasan informasi. Jika ada telah ditangani
sesuai kebijakan yang ada
• Topik Mekanisme Pendanaan
Alokasi anggaran pengawasan telah memperhatikan sumber daya yang
dibutuhkan dan ditetapkan secara transparan
* Masing-masing topik diisi dengan parameter pokok untuk mencapai tujuan topik,
berikut infrastruktur/evidence yang mendukung (evidence dapat berupa dokumen dan
gambar)
14. PEMENUHAN INFRASTRUKTUR KAPABILITAS APIP
Elemen Peran dan Layanan APIP
• Topik Audit Ketaatan
Audit ketaatan pada ….. telah menghasilkan rekomendasi berupa kepatuhan pada …….
• Topik Audit Kinerja
Audit kinerja telah dilakukan pada program/kegiatan strategis berupa ……
Terdapat kesepakatan indikator kinerja dan skala pengukuran kinerja
Hasil audit kinerja menilai ketaatan, 3E, memberikan saran perbaikan risiko
Temuan telah selaras dengan risiko-risiko yang teridentifikasi, ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh stakeholder
• Topik Assurance atas GRC
Pemda melakukan Penilaian Mandiri (PM) maturitas SPIP
APIP melakukan Penjaminan Kualitas atas PM maturitas SPIP
Temuan dan rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh stakeholder
• Topik Jasa Konsultansi
APIP telah meberikan jasa konsultansi kepada pihak eksternal
Terdapat rencana aksi atas jasa konsultansi yang telah diberikan
* Masing-masing topik diisi dengan parameter pokok untuk mencapai tujuan topik, berikut
infrastruktur/evidence yang mendukung (evidence dapat berupa dokumen dan gambar)
15. Lampirkan Kertas Kerja Evaluasi yang Relevan
Misal:
• Gambaran perwujudan sebagai APIP yang efektif (hasil pengawasan yang
memberi keyakinan memadai atas 3E K/L/D, memberi peringatan dini dan
meningkatkan MR, meningtkan kualitas tata kelola)
• Kertas Kerja PPBR (dimulai audit universe, penilaian dan evaluasi RR,
perankingan risiko, dan penyusunan PKPT)
• Kertas Kerja Audit Kinerja (dimulai pembuktian bahwa program yang
diaudit benar strategis dan mendukung perekonomian daerah dimulai dari
RPJMD lanjut cascading, pemenuhan parameter pelaksanaan audit kinerja,
pemenuhan kualitas hasil audit dan tindak lanjut)
• Kertas Kerja penyusunan rencana diklat telah didasarkan pada kebutuhan
untuk mengurangi gap kompetensi
• Wawancara terkait kebermanfaatan APIP.
*Evidence dapat berupa dokumen ataupun gambar