SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
MANAJEMEN KINERJA
Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor: 08 Tahun 2021
Analis Kepegawaian Madya
bkpsdmd
SISTEM
MANAJEMEN
KINERJA PNS
4 TAHAPAN
UTAMA
1. PERENCANAAN KINERJA
2. PELAKSANAAN, PEMANTAUAN
DAN PEMBINAAN KINERJA
3. PENILAIAN KINERJA
4. TINDAK LANJUT
Kinerja Utama dan Kinerja Tambahan
kinerja berdasarkan cascading yang berbasis
hasil diperoleh melalui dialog kinerja
Indikator Kinerja Individu
Memperhatikan Kriteria :
Spesifik, Terukur, Realistis, memiliki batas waktu
pencapaian, dan menyesuaikan kondisi internal
dan ekstenal organisasi
MEMUAT
SKP
PP 30/2019 jo PERMENPANRB 8/2021
Sistem Manajemen Kinerja PNS
Kegiatan Tugas Jabatan
Berbasis aktivitas
berdasarkan TUSI
PP 46/2011 Jo
Perka 1 Tahun 2013
Sasaran Kerja
Pegawai
Sasaran Kinerja
Pegawai
TRANSFORMASI SKP
MEMUAT
1. Penilaian SKP periode II
2. Penilaian Perilaku Kerja
periode II
3. Integrasi Nilai Kinerja periode I
dan II (maks Feb 2022)
Penilaian Prestasi Kerja PNS
Periode I :
1. Penilaian SKP,
2. Penilaian Perilaku Kerja)
Penyusunan SKP
Periode I
PERKA BKN 1/2013 PermenPANRB 8/2021 SMK PNS
JUN
JAN
Periode I
PERIODE TRANSISI KINERJA PEGAWAI TAHUN 2021
(SE MENPAN NO 3/2021)
Penyusunan SKP
Periode II
DES
JUL
Periode II
Rencana kinerja pada SKP harus
dituliskan dalam bahasa
pencapaian (hasil kerja) bukan
aktivitas maupun kategori pekerjaan
SKP berdasarkan
PermenPANRB 8/2021 SMK
PNS
PROSES PENYUSUNAN SKP
Perencanaan Strategis Instansi
Pemerintah
1
2 Perjanjian Kinerja
Organisasi dan Tata Kerja
3
Uraian Jabatan; dan/ atau
4
SKP Atasan Langsung
5
Memperhatikan
BAHAN PENYUSUNAN SKP
RPJMD/
RENSTRA Uraian
jabatan
pada SOTK
SKP
PERJANJIAN
KINERJA
RKT/POK/
DPA
I II
MENENTUKAN PERANINDIVIDU BERDASARKANPENYELARASAN
DIRECT
CASCADING
Kinerja dicascading
dengan pendekatan :
 pembagian
aspek/tahapan
 pembagian wilayah
 pembagian beban
target kuantitatif
METODE
CASCADING
melalui dialog kinerja
direviu oleh
Pejabat Pengelola Kinerja
NON - DIRECT
CASCADING
Kinerja dicascading
dalam bentuk:
layanan
produk
STRATEGI PENYELARASAN KINERJA JPT  JA DAN JF
Lebih tepat digunakan untuk IP
yang sudah memiliki deskripsi
sasaran dan indicator kinerja unit
kerja yang jelas & dapat dibagi
berdasarkan (aspek, wilayah,
dan/atau beban target kuantitatif) Pertimbangkan jenis, kondisi, struktur, dan bidang pekerjaan
yang ada di masing-masing unit kerja
DUA JENIS KINERJA DALAM SKP
Kinerja
Utama
Kinerja
Tambahan
1. Wajib memuat sasaran, indicator, target
pada PK dengan memperhatikan Renstra,
Renja, dan unit kerja mandiri
2. Wajib mencerminkan kualitas dan tangkat
kendali sebagai berikut
1) outcome
2) output dengan tingkat kendali rendah
3) output dengan tingkat kendali sedang
1. Merupakan jenis kinerja yang mendorong
pegawai untuk berkontribusi terhadap
pencapaian sasaran unit kerja/instansi
diluar tugas pokok jabatannya
2. Kinerja tambahan berupa:
1) development commitment
2) community involvement
A. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA SKP BAGI PEJABAT
PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI
Dasar/ Inisiasi Pengembangan
Lihat Keseluruhan
Organisasi
(Renstra/PK/Pohon
Kinerja/Peta Strategis)
Format Rencana SKP (Kinerja
Utama, IK dan target)
Lihat Keseluruhan Organisasi
Renstra/PK/ Pohon Kinerja/
Peta Strategis)
Manual Indikator Kinerja
Model SKP JPT dan Pimpinan
Unit Kerja Mandiri
Format Rencana SKP
(Kinerja Utama, IKI dan
Target)
Manual Indikator
PENETAPAN
SKP
Reviu oleh
Pejabat
Pengelola
Kinerja
PENETAPAN
SKP
Reviu oleh
Pejabat
Pengelola
Kinerja
RENCANA SKP JPT RENCANA SKP JPT
Perspektif Kinerja Utama
(BSC)
• Penerima Layanan
• Proses Bisnis
• Penguatan Internal
• Anggaran
B. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA SKP BAGI JABATAN
ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL
Matriks, Peran dan Hasil
(Metode Cascading
Format SKP
(Rencana Kinerja, IKI dan Target)
Keterkaitan Kinerja dengan AK
untuk JF
Dasar/Inisiasi Pengembangan
PENETAPAN SKP
JA/JF
PENETAPAN SKP
JA/JF
Reviu oleh Pejabat
Pengelola Kinerja
RENCANA SKP JA/JF
Matriks, Peran dan Hasil
(Metode Cascading)
Format SKP
(Rencana Kinerja, IKI dan Target)
Standar Kinerja/ Kategori
Penilaian
Cara Mengukur Kinerja
Keterkaitan Kinerja dengan AK
untuk JF
Lihat Keseluruhan Organisasi
(Pohon Kinerja/ Peta Strategis
Lihat Keseluruhan Organisasi
(Pohon Kinerja/ Peta Strategis
Model SKP JA dan JF
Reviu oleh Pejabat
Pengelola Kinerja
RENCANA SKP JA/JF
MENUANGKAN PERAN INDIVIDU DALAM TIM BERDASARKAN
PENYELARASAN KINERJA
Kinerja (peran) individu dituangkan dalam Matriks Peran-Hasil.
Matriks peran hasil hanyalah sebuah tabel yang mempermudah
untuk mengidentifikasi hasil yang harus dihasilkan oleh setiap
anggota unit/tim kerja untuk mendukung pencapaian tim kerja
berdasarkan cascading kinerja
MENUANGKAN
KINERJAINDIVIDU
DALAM MATRIKS
PERAN - HASIL
Langkah 1
Tuliskan intermediate outcome/ produk/
layanan tim kerja di baris paling atas
tabel.
Langkah 2
Daftar setiap anggota tim kerja atau setiap
pekerjaan posisikan ke bawah kolom kiri
matriks.
Langkah 4
Setelah mengetahui peran individu tuliskan
pencapaian/ hasil kerja yang menggambarkan
ekspektasi atas kinerja dimaksud
Langkah 5
Pencapaian dari peran individu akan
menjadi rencana kinerja di dalam
SKP pegawai
Langkah 3
Untuk setiap sel tabel, ajukan pertanyaan ini: Apa
yang harus dihasilkan atau dilakukan oleh anggota
unit (misalkan: menyelesaikan…) untuk mendukung
suatu produk atau layanan?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
NAMA DAN JABATAN
PEGAWAI
INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA
UNIT KERJA
KETUA TIM KERJA INTERMEDIATE
OUTCOME/
PRODUK/LAYANAN
TIM KERJA
INTERMEDIATE
OUTCOME/
PRODUK/LAYAN AN
TIM KERJA
INTERMEDIATE
OUTCOME/
PRODUK/LAYANAN
TIM KERJA
Anggota Tim Kerja • Peran (rencana kinerja)
• Peran (rencana kinerja)
• Peran (rencana kinerja)
• Peran (rencana kinerja)
N/A
Anggota Tim Kerja • Peran (rencana kinerja)
• Peran (rencana kinerja)
N/A • Peran (rencana kinerja)
• Peran (rencana kinerja)
CONTOH MATRIKS PERAN-HASIL
IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)
 ukuran/tolak ukur yang digunakan untuk menentukan seberapa baik pegawai
menghasilkan produk atau layanan.
 Ukuran terdiri atas Aspek Indikator dan IKI.
PIRAMIDA UNTUK
MENENTUKAN IKI
OUTCOMES/
INTERMEDIATE
OUTCOMES/
OUPUTS KENDALI
RENDAH
INTERMEDIATE
OTCOMES/ OUTPUTS
KENDALI SEDANG
OUTPUT
KENDALI
TINGGI
UKURAN SEIMBANG
UNTUK JPT DAN
ADMINISTRATOR,
PENGAWAS,
KOORDINATOR TIM KERJA
UKURAN
SEIMBANG
UNTUK PEGAWAI
JPT/PIMPINAN
UNIT KERJA
MANDIRI
PELAKSANA/
JF
ADMINISTRATOR
PENGAWAS
KOORDINATOR/
KETUA TIM KERJA
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN KINERJA
INDIVIDU
Setelah perencanaan kinerja, setiap pegawai melaksanakan
rencana kinerja disertai:
 pendokumentasian output rencana kinerja dan/atau renaksi,
 dilakukan pemantauan oleh pejabat penilai dibantu manajer
kinerja
 terhadap hasil pemantauan dilakukan pengukuran kemajuan
atau progress pencapaian SKP.
 Pembinaan kinerja juga harus dilaksanakan untuk memastikan
kinerja tidak mengalami penyimpangan atau hambatan.
Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Individu
PELAKSANAAN KINERJA PEMANTAUAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA
1. Dilaksanakan setelah penetapan SKP
2. Dilaksanakan pendokumentasian
terhadap output/end-product dari
rencana kinerja SKP
3. Adanya penyusunan rencana aksi/inisiatif
strategis untuk kinerja yang tidak bisa
diukur sesuai periode pengukuran
(bulanan/ triwulan/ semesteran)
4. Renaksi adalah inisatif pegawai dalam
mencapai rencana kinerja
5. Renaksi harus berupa output dan
memiliki target penyelesaian dalam
kurun waktu tertentu.
6. Penyusunan rencana aksi dilakukan oleh
Pegawai melalui dialog kinerja
1. Adanya reviu kemajuan kinerja paling
kurang 1x dalam setiap semester
2. Pemantauan kinerja juga diharapkan
dilakukan secara insidentil terhadap
capaian kinerja pegawai.
3. Dilakukan dengan mengamaticapaian
kinerja melalui dokumentasi kinerja yang
terdapat dalam SI non-elektronik
dan/atau sistem informasi elektronik dan
dapat juga dilakukan dengan dialog
kinerja.
4. Dilakukan oleh pejabat penilai
kinerja dibantu oleh manajer
kinerja
5. Tindak lanjut dari hasil pemantauan
kinerja adalah :
 Rekomendasi Perubahan SKP
 Bimbingan Kinerja
 Konseling Kinerja
1. Pengukuran kinerja dilakukan dalam
suatu sistem pengukuran kinerja
2. Sistem pengukuran kinerja dapat
dilakukan bulanan, triwulanan atau
semesteran atau tahunan sesuai
dengan kebijakan IP
3. Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap
capaian SKP dan perilaku kerja
4. Pengukuran SKP berdasarkan capaian
kinerja dilakukan dengan
membandingkan realisasi dengan
terget kinerja
5. Pengukuran Perilaku Kerja dilakukan
dengan penilaian perilaku kerja (bisa
3600)
6. Instansi pemerintah menetapkan
periode pengukuran kinerja yang
berlaku di lingkungan instansinya.
7. Pengukuran berdasarkan
bukti/ dokumentasi
- Confidential -
PENGUKURAN KINERJA PERIODIK PNS
bisa diukur periodik
YA
Menyusun rencana aksi/
inisiatif (ouput antara)
startegis dalam mencapai
Kinerja Utama
capaian periodik KU
TIDAK
RENCANA
KINERJA
JA & JF
YA
TIDAK
capaian rencana aksi/inisiatif
strategis (ouput antara)
KINERJA
UTAMA JA
DAN JF
capaian periodik KU
Tidak perlu menyusun
rencana aksi
KINERJA
TAMBAHAN JA
DAN JF
KINERJA
UTAMA
YA
capaian periodik KT
TIDAK
Tidak perlu menyusun
rencana aksi
Terdiri
atas
KINERJA
TAMBAHAN
(jika ada)
bisa diukur periodik
Menyusun rencana aksi/
inisiatif startegis (output
antara) dalam mencapai
Kinerja Tambahan
capaian rencana aksi/inisiatif
strategisb(ouput antara)
bisa diukur periodik
bisa diukur periodik
Menyusun rencana aksi/
inisiatif (ouput antara)
startegis dalam mencapai
Kinerja Utama
capaian rencana aksi/inisiatif
strategis (ouput antara)
YA
capaian periodik KT
Tidak perlu menyusun
rencana aksi
Menyusun rencana aksi/
inisiatif (ouput antara)
startegis dalam mencapai
Kinerja Tambahan
capaian rencana aksi/inisiatif
strategis (ouput antara)
Terdiri
atas
Tidak perlu menyusun
rencana aksi
RENCANA
KINERJA
JPT
TIDAK
PENILAIAN KINERJA PNS
Penilaian SKP;
Penilaian PERILAKU KERJA;
Penilaian IDE BARU; dan
Penilaian kinerja bagi pegawai yang menjalankan tugas belajar.
PENILAIAN KINERJA PNS
Nilai SKP
PENILAIAN
KINERJA
PEJABAT PENILAI
KINERJA PNS
PERILAKU
KERJA
Nilai Perilaku
Kerja
Nilai
SUDAH
MENERAPKAN
METODE 360˚
BELUM
MENERAPKAN
METODE 360˚
PENILAIAN
 70% SKP
 30% PerilakuKerja
PENILAIAN
 60% SKP
 40% PerilakuKerja
PREDIKAT KINERJA PNS
 Sangat Baik (nilai 110 ≤ x < 120) dan menciptakan ide
baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang
memberi manfaat bagi organisasi atau negara.
 Baik, nilai 90 ≤ x < 120
 Cukup, nilai 70 ≤ x < 90
 Kurang, nilai 50 ≤ x < 70
 Sangat Kurang, nilai <50
DOKUMEN PENILAIAN
KINERJA
SKP
Hasil
Pengukura
n Kinerja
𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢
,
PENILAIAN SKP JPT
Model Dasar
LANGKAH – LANGKAH PENILAIAN SKP JPT
Berdasarkan pengukuran kinerja tahunan dilakukan :
I II
Menghitung capaian
IKI pada KU dan KT.
MENGHITUNG
CAPAIAN IKI (CIKI)
MENENTUKAN
KATEGORI CAPAIAN DAN
NILAI CAPAIAN IKI (NCIKI)
Konversi capaian
setiap IKI menjadi
nilai capaian IKI
MENGHITUNG
NILAI SKP
Mengitung nilai SKP
berdasarkan nilai
tertimbang capaian
IKI KU dan KT
III IV
Nilai tertimbang = Bobot x NCIKI
100
MENENTUKAN
BOBOT TOTAL CAPAIAN IKI
DAN NILAI TERTIMBANG
Untuk Capaian IKI KU berupa:
• Capaian IKI PK
• Capaian IKI Renstra
• Capaian IKI RKT
• Capaian IKI Direktif
Untuk Capaian IKI KU berupa:
• Capaian IKI Rencana Aksi
• Capaian IKI Insisiatif
Strategis
Untuk Capaian IKI Kinerja Tambahan
(jika ada)
+
Maks
10
Maks
40
Min
60
Capaian IKI =
Perbandingan
realisasi IKI dengan
target IKI pada SKP
Berdasarkan tabel
konversi capaian
IKI menjadi nilai
capaian IKI
Keterangan:
KU = Kinerja Utama
KT = Kinerja Tambahan
I. MENGHITUNG CAPAIAN IKI (CIKI)
CAPAIAN IKI KONDISI
NORMAL
(MAXIMISE)
Semakin tinggi nilai realisasi IKI
maka semakin baik capaian
kinerjanya (capaian melampaui
target)
T
R > T
R < T Capaian
semakin
baik
capaian
semakin
buruk Ket:
T = Target
R = Realisasi
1. Indeks Sistem Merit
2. Jumlah IP yang memiliki
nilai RB minimal ”Baik”
3. Indeks kepuasan layanan
4. Jumlah penerimaan pajak
5. Jumlah produksi
perikanan budidaya
CONTOH IKI:
CAPAIAN IKI KONDISI
KHUSUS
(MINIMISE)
Semakin rendah nilai realisasi
IKI maka semakin baik
capaian kinerjanya (capaian
melampaui target)
T R > T
R < T Capaian
semakin
buruk
capaian
semakin
baik Ket:
T = Target
R = Realisasi
CONTOH IKI:
1. Angka kematian Bayi
2. Persentase jalanan ibu kota
provinsi yang rusak
3. Persentase complain yang
masuk
Realisasi IKI
Capaian IKI = ------------------------- X 100%
Target
formula
Realisasi IKI
Capaian IKI = [1 + (1 -------------------- ) ]X 100%
Target
formula
II. MENENTUKAN KATEGORI CAPAIAN DAN NILAI CAPAIAN IKI
CAPAIAN IKI
KATEGORI
CAPAIAN IKI
RENTANG NILAI CAPAIAN IKI
MINIMAL MAKSIMAL
101% - 110% Sangat Baik (5) 110 120
100% Baik (4) 109
80% - 99% Cukup (4) 70 89
60 – 79% Kurang (2) 50 69
0 - 59% Sangat Kurang (1) 0 49
Berdasarkan capaian IKI
ditentukan Kategori dan
Nilai Capaian IKI (NCIK)
berdasarkan tabel konversi
dibawah ini :
Apabila capaian IKI berada kategori Sangat Baik (5) atau pada range 101% - 110%
maka Nilai Capaian IKI adalah :
NCIKI = 110 + [(120 -110)/(110% - 101%) x (Capaian IKI – 101%)]
Apabila capaian IKI berada kategori Baik (4) atau 100%
maka Nilai Capaian IKI adalah :
NCIKI = 109
Apabila capaian IKI berada kategori Cukup (3) atau pada range 80% - 99%
maka Nilai Capaian IKI adalah :
Apabila capaian IKI berada kategori Kurang (2) atau pada range 60% - 79%
maka Nilai Capaian IKI adalah :
Apabila capaian IKI berada kategori Sangat Kurang (1) atau pada range 0% - 59%
maka Nilai Capaian IKI adalah :
Apabila capaian IKI > 110% maka berada pada kategori Sangat Baik (5) dan
Nilai Capaian IKI adalah :
NCIKI = 120
Apabila capaian IKI adalah
100% dan target adalah
target maksimal yang dapat
dicapai pada IKI tersebut
maka capaian IKI berada pada
kategori Sangat baik (5)
dengan NCIKI = 120.
Pengecualian
NCIKI = 70 + [(89 - 70)/(99% - 80%) x (Capaian IKI – 80%)]
NCIKI = 50 + [(69 - 50)/(79% - 60%) x (Capaian IKI – 60%)]
NCIKI = Capaian IKI/ 59% x 49
III. MENENTUKAN BOBOT TOTAL CAPAIAN IKI DAN NILAI TERTIMBANG RENCANA KINERJA
Min
60
Maks
40
NILAI TERTIMBANG
CAPAIAN IKI KU 1
NILAI TERTIMBANG
CAPAIAN IKI KT
NILAI TERTIMBANG
CAPAIAN IKI KU 2
(Bobot∗ x NCIKI kinerja tambahan SKP)
Bobot** x Rata – Rata NCIKI kinerja
utama SKP yang yang berdasarkan
1. Capaian Rencana Aksi dan/atau
2. Capaian Inisaitif Srategis
Bobot** x Rata - rata NCIKI pada kinerja
utama SKP yang berdasarkan:
1. Capaian PK/Renstra
2. Capaian Direktif
**Bobot ditentukan oleh masing – masing IP
Maks
10
CAPAIAN IKI
Capaian Rencana Kinerja JPT terlihat pada setiap capaian IKI Rencana Kinerja (Kinerja Utama dan Kinerja Tambahan).
Bobot adalah besarnya angka yang ditetapkan sebagai pengali nilai capaian IKI (NCIKI). Bobot tergantung pada jenis
kinerja JPT.
**Bobot ditentukan oleh masing – masing IP
PENGATURAN BOBOT CAPAIAN KINERJA TAMBAHAN
Bobot unruk Rencana Kinerja Tambahan ditentukan
berdasarkan lingkup penugasan Kinerja Tambahan dan NCIKI
Kinerja Tambahan
Apabila capaian IKI berada kategori Sangat Baik (5) maka
Nilai Tertimbang Capaian IKI :
Apabila capaian IKI berada kategori Baik (4) maka
Nilai Tertimbang Capaian IKI :
Apabila capaian IKI berada kategori Cukup (3) maka
Nilai Tertimbang Capaian IKI :
Apabila capaian IKI berada kategori Kurang (2) maka
Nilai Tertimbang Capaian IKI :
Apabila capaian IKI berada kategori Sangat Kurang (1) maka
Nilai Tertimbang Capaian IKI :
Nilai Tertimbang = 25/100 x bobot lingkup penugasan x NCIKI
Pengaturan Bobot NCIKI KT
Nilai Tertimbang = 100/100 x bobot lingkup penugasan x NCIKI
Nilai Tertimbang = 80/100 x bobot lingkup penugasan x NCIKI
Nilai Tertimbang = 60/100 x bobot lingkup penugasan x NCIKI
Nilai Tertimbang = 40/100 x bobot lingkup penugasan x NCIKI
INSTANSI BOBOT
1.
Dalam satu perangkat
daerah
1
2.
Antar perangkat daerah
dalam satu daerah
2
3.
Antar daerah (Daerah-
Daerah/ Daerah–Pusat)
3
Instansi
Daerah
LINGKUP PENUGASAN
IV. MENGHITUNG NILAI AKHIR SKP
Berdasarkan Nilai Tertimbang capaian IKI dihitung Nilai Akhir SKP :
dimana :
Nilai KT = ∑ Nilai Tertimbang Capaian Kinerja Tambahan
Apabila perolehan nilai SKP lebih dari 120, maka nilai SKP dikonversi menjadi 120 dengan
menambahkan keterangan.
Formula yang digunakan adalah :
Nilai KU = Nilai Tertimbang Capaian KU1 + Nilai Tertimbang Capaian KU2
∑ NCIKI berdasarkan PK/Renstra/Direktif ∑ NCIKI berdasarkan Inisiatif Strategis dan Rencana Aksi
= -------------------------------------------------------- + ------------------------------------------------------------------------------
Jumlah IKI PK/Renstra/ Direktif Jumlah IKI Inisiatif Strategis dan Rencana Aksi
Nilai SKP = Nilai KU + Nilai KT
PENILAIAN KINERJA JA DAN JF
Model Dasar
LANGKAH – LANGKAH PENILAIAN SKP JA DAN JF (MODEL DASAR)
Berdasarkan pengukuran tahunan
I II
MENENTUKAN
CAPAIAN IKI RENCANA
KINERJA
Perhitungan
capaian IKI pada
KU dan KT.
MENENTUKAN KATEGORI
DAN NILAI CAPAIAN
RENCANA KINERJA
MENGHITUNG NILAI
TERTIMBANG CAPAIAN
RENCANA KINERJA
Konversi capaian IKI menjadi
nilai capaian kinerja dan nilai
capaian kinerja
MENGHITUNG
NILAI SKP
Mengitung nilai SKP
berdasarkan nilai
capaian Kinerja
tertimbang
III IV
Capaian IKI =
Perbandingan
realisasi IKI dengan
target IKI pada SKP
Berdasarkan tabel
konversi capaian
kinerja menjadi
nilai kinerja
Mengaitkan Kinerja
atasan dengan
Kinerja Bawahan
Nilai capaian kinerja akan
dibobotkan menjadi nilai
kinerja tertimbang
I. MENGHITUNG CAPAIAN IKI
(CIKI)
CAPAIAN IKI KONDISI
NORMAL (MAXIMISE)
Semakin tinggi nilai realisasi IKI maka
semakin baik capaian kinerjanya
(capaian melampaui target)
T
R > T
R < T Capaian
semakin
baik
capaian
semakin
buruk Ket:
T = Target
R = Realisasi
1. Persentase Telahaan yang
diselesaikan
CONTOH
IKI:
CAPAIAN IKI KONDISI
KHUSUS (MINIMISE)
T
R > T
R < T Capaian
semakin
buruk
capaian
semakin
baik Ket:
T = Target
R = Realisasi
CONTOH IKI:
1. Ketepatan waktu penyelesaian laporan
2. Persentase complain yang masuk
3. Frekuensi kesalahan penulisan nota
dinas
Realisasi IKI
Capaian IKI = ----------------------------- X 100%
Target
formula
Realisasi IKI
Capaian IKI = [1+(1- ---------------------- ) ]X 100%
Target
formula
CAPAIAN IKI KATEGORI
CAPAIAN IKI
101% - 110% Sangat Baik (5)
100% Baik (4)
80% - 99% Cukup (4)
60 – 79% Kurang (2)
0 - 59% Sangat Kurang (1)
Apabila capaian IKI adalah 100% dan
target adalah target maksimal yang
dapat dicapai pada IKI tersebut makan
capaian Iki berada pada kategori 5
(Sangat baik)
Pengecualian
Semakin rendah nilai realisasi IKI maka
semakin baik capaian kinerjanya (capaian
melampaui target)
II. MENENTUKAN KATEGORI CAPAIAN RENCANA KINERJA
Berdasarkan capaian IKI berserta kategorinya ditentukan capaian rencana kinerja berdasarkan tabel konversi
dibawah ini :
Dalam hal suatu rencana kinerja hanya memiliki satu Indikator Kinerja Individu, maka capaian IKI merupakan capaian
rencana kinerja.
KATEGORI NILAI
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori "Sangat Baik",
dan/atau tidak ada Capaian IKI yang berada dibawah kategori “Baik”.
SANGAT BAIK 120
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori "Baik",
dan/atau tidak lebih dari 1 Capaian IKI berada pada kategori "Cukup" serta
tidak ada Capaian IKI berada pada kategori “Kurang” atau “Sangat Kurang”.
BAIK 100
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori “Cukup”,
dan/atau tidak lebih dari 1 Capaian IKI yang berada pada kategori "Kurang"
serta tidak ada Capaian IKI berada pada kategori "Sangat Kurang"
CUKUP 80
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori “Kurang”
dan/atau tidak lebih dari 1 Capaian IKI berada pada kategori "Sangat Kurang"
KURANG 60
Dua atau lebih Capaian IKI berada pada kategori "Sangat Kurang" SANGAT KURANG 25
KETENTUAN
CAPAIAN RENCANA KINERJA
III. MENGHITUNG NILAI TERTIMBANG CAPAIAN RENCANA KINERJA
Nilai tertimbang berfungsi untuk mengikat kinerja individu dengan kinerja organisasi atau kinerja bawahan dengan kinerja atasan langsung.
Bobot adalah besarnya angka yang ditetapkan sebagai pengali nilai capaian Rencana Kineja. Bobot tergantung pada Metode
Penyelarasan Kinerja yang digunakan.
Metode
Cascading
Ketentuan Rencana Kinerja Ada/Tidak
Pembagian
Bobot
Non - Direct 1 Kinerja Utama Ada 80
Kinerja atasan langsung yang diintervensi Ada Maksimal 20
Kinerja Tambahan Ada Maksimal 10
Non - Direct 2 Kinerja Utama Ada 80
Kinerja atasan langsung yang diintervensi Ada Maksimal 20
Kinerja Tambahan Tidak -
Direct 3 Kinerja Utama Ada 100
Kinerja atasan langsung yang diintervensi Tidak -
Kinerja Tambahan Ada Maksimal 10
Direct 4 Kinerja Utama Ada 100
Kinerja atasan langsung yang diintervensi Tidak -
Kinerja Tambahan Tidak -
1. Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode direct maka :
• Bobot untuk nilai capaian rencana kinerja adalah 100 poin
• Nilai capaian kinerja atasan yang diintervensi tidak diperhitungkan dalam penilaian.
2. Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode non-direct maka :
• Bobot untuk nilai capaian rencana kinerja adalah 80 poin
• Bobot untuk nilai capaian kinerja atasan yang diintervensi adalah maksimal 20 poin
3. Jika terdapat kinerja tambahan maka bobot total untuk nilai capaian kinerja tambahan adalah maksimal 10 poin
KETENTUAN PEMBOBOTAN NILAI TERTIMBANG
Keterangan:
NCRKP= NILAI CAPAIAN RENCANA KINERJA PEGAWAI
NCRKAL = NILAI CAPAIAN RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG/ RATA – RATA NILAI CAPAIAN IKI JPT YANG DIINTERVENSI
METODE NON DIRECT
80/100 x NCRKP + Bobot*/100 x NCRKAL
METODE DIRECT
100/100 x NCRKP + 0/100* x NCRKAL
Bobot dipengaruhi oleh Kategori
Capaian Kinerja Atasan
Sangat Baik*
Baik*
Cukup*
Kurang*
Sangat Kurang*
20/100 x NCRKAL
20/100 x NCRKAL
10/100 x NCRKAL
5/100 x NCRKAL
1/100 x NCRKAL
IV. MENGHITUNG NILAI AKHIR SKP
Berdasarkan Nilai capaian Rencana Kinerja dihitung Nilai Akhir SKP :
dimana :
Nilai Capaian KU
Nilai Capaian KT
Apabila perolehan nilai SKP lebih dari 120, maka nilai SKP dikonversi
menjadi 120 dengan menambahkan keterangan.
Formula yang digunakan adalah :
Nilai SKP = NILAI TERTIMBANG CAPAIAN KU + NILAI TERTIMBANG KT
= Rata2 Nilai Kinerja Utama
= ∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑈𝑡𝑎𝑚𝑎
Jumlah Kinerja Utama
= Total Nilai Tertimbang Capaian Kinerja Tambahan
= (Nilai Capaian KT x
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡1
100
+ (
) Nilai Capaian KT x
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡2
100
+ (
_
+
) Nilai Capaian KT x
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡𝑛
100
)
PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS
1. Orientasi Pelayanan
2. Komitmen
3. Insiatif Kerja
4. Kerja sama
5. Kepemimpinan
PERILAKU KERJA
Ditetapkan
berdasarkan Standar
Perilaku yang berlaku
dalam jabatan
STANDAR PERILAKU KERJA
Jabatan Jenjang Jabatan
Standar/ Level yang
dipersyaratkan
Utama 7
Madya 6 – 7
Pratama 5 – 6
Administrator 4 – 5
Pengawas 3 – 4
Pelaksana 1 – 2
Utama 5 – 6
Madya 4 – 5
Muda 3 – 4
Pertama 2 – 3
Penyelia 3 – 4
Mahir 2 – 3
Terampil 1 – 2
Pemula 1 – 2
Jabatan Pimpinan
Tinggi
Jabatan
Administrasi
Jabatan Fungsional
Keahlian
Jabatan Fungsional
Keterampilan
Langkah – Langkah Melakukan Penilaian Perilaku Kerja
Menentukan level perilaku
kerja yang diperoleh
berdasarkan pengamatan
untuk setiap situasi.
1. Sesuai standar,
2. Di atas standar (1 level
diatas standar yang
dipersyaratkan), atau
3. Di bawah standar (1 level
dibawah standar yang
dipersyaratkan)
Contoh:
Seorang pejabat pimpinan tinggi pratama menilai perilaku kerja bawahan langsungnya yang merupakan seorang pejabat administrator pada aspek
orientasi pelayanan. Standar/Level perilaku kerja yang dipersyaratkan untuk seorang pejabat administrator adalah 4 – 5. Maka dalam penilaian
perilaku akan diujikan kesesuaian indikator perilaku kerja dari level 4 sampai dengan 6. Berdasarkan hasil pengamatannya diperoleh:
TERPENUHI
(☑/❌)
Memberikan pelay anan diatas standar dan membangun nilai tambah
dalam pelay anan.
☑
Berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelay anan dan
percepatan penanganan masalah.
☑
Mengev aluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak y ang
dilay ani.
❌
Memberikan pelay anan diatas standar dan membangun nilai tambah
dalam pelay anan.
☑
Berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelay anan dan
percepatan penanganan masalah.
☑
Mengev aluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak y ang
dilay ani.
☑
Memberikan pelay anan diatas standar dan membangun nilai tambah
dalam pelay anan.
☑
Berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelay anan dan
percepatan penanganan masalah.
❌
Mengev aluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak y ang
dilay ani.
Tidak diujikan
Memberikan pelay anan diatas standar dan membangun nilai tambah
dalam pelay anan.
❌
Berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelay anan dan
percepatan penanganan masalah.
Tidak diujikan
Mengev aluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak y ang
dilay ani.
Tidak diujikan
Memberikan pelay anan diatas standar dan membangun nilai tambah
dalam pelay anan.
☑
Berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelay anan dan
percepatan penanganan masalah.
☑
Mengev aluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak y ang
dilay ani.
❌
5
Ketika diharapkan dengan
benturan kepentingan.
5
Ketika diharapkan
memberikan nilai-nilai
tumbuh atas lay anan y ang
diberikan kepada pihak-
pihak y ang dilay ani.
2
Ketika membangun
hubungan dengan pihak-
pihak y ang dilay ani.
6
3 4
4
Ketika beradaptasi dengan
menggunakan teknologi
digital.
3
ASPEK PERILAKU KERJA : 1 . ORIENTASI PELAYANAN
NO SITUASI INDIKATOR PERILAKU KERJA
LEVEL YANG
DIPEROLEH
1
Ketika memberikan
pelay anan kepada pihak-
pihak y ang dilay ani
5
PENILAIAN PNS TUGAS BELAJAR
Penilaian Kinerja Bagi Pegawai yang menjalankan Tugas Belajar
1. Penilaian kinerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar dilakukan menggunakan dua indikator yaitu Indeks Prestasi
Kumulatif dan ketepatan waktu lulus pegawai.
2. Indikator nilai Indeks Prestasi Kumulatif setiap tahun akademik digunakan untuk menilai kinerja PNS selama masih
mengikuti kegiatan pembelajaran.
3. Bagi universitas luar negeri yang tidak mengeluarkan nilai prestasi akademik berupa Indeks Prestasi, maka penilaian kinerja
pegawai selama melaksanakan tugas belajar dapat menggunakan Predikat Akademik atau sebutan lain yang berlaku pada
universitas tersebut.
4. Indikator ketepatan waktu kelulusan terbagi dalam 2 (dua) kategori:
• Pegawai yang lulus tepat waktu atau sesuai jangka waktu tertentu (batas waktu normatif program studi)
• Pegawai yang lulus tidak tepat waktu atau adanya perpanjangan jangka waktu tugas belajar sesuai dengan ketentuan
perundang- undangan
5. Ketentuan konversi IPK dan ketepatan waktu lulus menjadi predikat kinerja pegawai dilakukan berdasarkan pembobotan. Bobot IPK
adalah 60 dan bobot ketepatan waktu lulus adalah 40.
6. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar namun masih melaksanakan tugas jabatan di unit kerja, maka penilaian kinerja
pegawai yang bersangkutan tetap berdasarkan penilaian kinerja bukan sebagai PNS yang melaksanakan tugas belajar.
KONVERSI HASIL PEMBOBOTAN KE PREDIKAT KINERJA
Nilai Tertimbang Predikat Kinerja
4,60 – 5,00 Sangat Baik
4,00 – 4,59 Baik
3,60 – 3,99 Cukup
< 3,00 Sangat Kurang
NILAI TERTIMBANG
BERDASARKAN PREDIKAT IPK DAN WAKTU KELULUSAN
Predikat Kinerja Berdasarkan
IPK/Ketepatan Waktu Kelulusan
Adanya
Perpanjangan
Tepat
Waktu
Lebih
Cepat
Sangat Baik 4,2 4,6 5
Baik 3,6 4 4,4
Cukup 3 3,4 3,8
Sangat Kurang 1,8 2,2 2,6
KETENTUAN AKREDITASI UNIVERSITAS, PROGRAM STUDI DAN RANGE IPK
UNIVERSITAS DALAM NEGERI
S1 (Strata 1)
Profesi, S2 (Strata 2), S3
(Strata 3)
Akredita
si
Universit
as
Akredita
si
Program
Studi
Sangat
Baik
Bai
k
Cuku
p
Sang
at
Kuran
g
A
UNIVERSITAS LUAR NEGERI
Kriteria Penilaian Kinerja seperti pada Universitas Luar Negeri dengan
ketentuanadalah :
Kriteria universitas luar negeri sesuai dengan ketentuan yang
dikeluarkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang
pendidikan dan kebudayaan.
• Seorang pegawai menjalankan tugas belajar dan memulai pembelajaran pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020 pada program studi magister Ilmu Komunikasi
di Universitas Indonesia, Indeks Prestasi semester 1 pegawai tersebut adalah 3,32 dan pada semester 2 adalah 3,45. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pegawai pada
tahun akademik 2020/2021 adalah 3,39. Maka, nilai kinerja pegawai untuk tahun akademik tersebut adalah 3,39 dengan predikat kinerja “Baik”
• Selanjutnya pada tahun akademik 2020/2021 pegawai tersebut mendapatkan Indeks Prestasi semester 3 dan semester 4 masing masing sebesar 3,43 dan pada tahun
akademik tersebut adalah 3,43. Maka, nilai kinerja pegawai untuk tahun akademik tersebut adalah 3,43. Jika pada tahun akademik yang sama pegawai yan3,50. IPK
pegawai g bersangkutan berhasil lulus dari studinya, maka ketepatan waktu lulus pegawai akan menjadi pertimbangan dalam penetuan predikat kinerja pegawai.
• Nilai tertimbang yang diperoleh dari Tabel Nilai Tertimbang Berdasarkan Predikat IPK dan Waktu Kelulusan adalah 4 maka predikat kinerja berdasarkan Tabel Konversi
Hasil Pembobotan ke Predikat Kinerja adalah Baik. Sehingga, nilai kinerja pegawai adalah 3,43 dengan predikat kinerja Baik
Contoh Kasus Penilaian Kinerja Tugas Belajar
PENILAIAN IDE BARU
IDE BARU
1. tim kerja;
2. unit kerja;
3. instansi/ daerah; atau
4. nasional.
Lingkup
PENGAJUAN
IDE BARU
1. Pimpinan unit kerja untuk ide baru
lingkup tim kerja dan unit kerja.
2. Menteri, pimpinan Lembaga, atau
pejabat setingkat untuk ide baru
lingkup InstansiPusat.
3. Kepala Daerah untuk ide baru lingkup
Instansi Daerah.
4. Presiden, atau Menteri, pimpinan
Lembaga, atau pejabat setingkat
untuk ide baru lingkup Nasional.
Penilaian atas usulan ide
baru dilakukan paling
kurang terkait aspek
orisinalitas, aspek
penggunaan anggaran, dan
aspek kemanfaatan,
Pejabat yang menetapkan
Aspek yang Dinilai
PENILAIAN
USULAN IDE
BARU
PENETAPAN
IDE BARU
Dapat diajukan individual atau dalam
tim dan mendapatkan rekomendasi
pejabat lingkup ide baru
PERHITUNGAN IDE BARU
Ditambahkan dalam bentuk
poin saat penilaian kinerja
1. Lingkup tim kerja diberikan 2 poin; masa berlaku 1 tahun
2. Lingkup unit kerja diberikan 3 poin; masa berlaku 1 tahun
3. Lingkup instansi diberikan 4 poin; masa berlaku 2 tahun dan
4. Lingkup nasional diberikan 5 poin. masa berlaku 2 tahun
gagasan kreatif pegawai atau sekelompok pegawai yang dapat digunakan untuk pemecahan
masalah dan/atau perbaikan metode dan proses kerja yang sudah berjalan sehingga
memberikan manfaat atau dampak pada lingkup tim kerja/ unit kerja/ instansi/daerah/ nasional.
Setelah
ditetapkan
PYB
TIM PENILAI
KINERJA PNS
PEJABAT
PENILAI
KINERJA
PNS
PELAPORAN KINERJA
Menandatangani
LAPORAN DOKUMEN
PENILAIAN KINERJA:
memuat paling sedikit:
 Nilai Kinerja PNS
 Predikat Kinerja PNS
 Permasalahan Kinerja
PNS
 Rekomendasi
UNTUK DIJADIKAN ACUAN DALAM:
 Mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan
pendidikan/pelatihan
 Mengembangkan kompetensi
 Mengembangkan karier
 Pemberian tunjangan
 Pertimbangan mutasi, dan promosi
 Memberikan penghargaan dan pengenaan sanksi
 Menindaklanjuti permasalahan dalam penilaian
SKP dan perilaku kerja.
SANKSI KINERJA
JPT
DENGAN
KINERJA
TIDAK
TERCAPAI
Predikat Kinerja :
CUKUP, KURANG
ATAU SANGAT
KURANG
6 Bulan untuk
memperbaiki kinerjanya
YA
Uji Kompetensi
Kembali
dipindahkan pada jabatan lain sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki
ditempatkan pada jabatan yang lebih
rendah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
TIDAK
JA DAN JF
KINERJA
TIDAK
TERCAPAI
Predikat Kinerja :
KURANG ATAU
SANGAT KURANG
YA dipindahkan pada jabatan lain sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki atau
ditempatkan pada jabatan yang lebih
rendah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
TIDAK
Ditempatkan sementara pada jabatan
tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu)
tahun.
Setelah satu tahun tidak tersedia
lowongan, pegawai diberhentikan
dengan hormat
6 Bulan untuk
memperbaiki kinerjanya
Uji Kompetensi
Kembali
Sistem Manajemen Kinerja PNS

More Related Content

What's hot

Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Manajemen penganggaran
Manajemen penganggaranManajemen penganggaran
Manajemen penganggaranhoyin rizmu
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asnKutsiyatinMSi
 
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdfGambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdfjane164133
 
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural & fungsional
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural &  fungsionalPengembangan karier pns dalam jabatan struktural &  fungsional
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural & fungsionalTatang Suwandi
 
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencanadef1t
 
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdfssuser29a8ba
 
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerjaStrategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerjaKutsiyatinMSi
 
1. Tugas Pokok Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
1. Tugas Pokok  Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx1. Tugas Pokok  Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
1. Tugas Pokok Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptxwahyu120222
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDPSEKP - UGM
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaKutsiyatinMSi
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfHairi II
 

What's hot (20)

Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Panduan Cascading Kinerja.pptx
Panduan Cascading Kinerja.pptxPanduan Cascading Kinerja.pptx
Panduan Cascading Kinerja.pptx
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Manajemen penganggaran
Manajemen penganggaranManajemen penganggaran
Manajemen penganggaran
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn
 
overview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptxoverview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptx
 
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdfGambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
 
Grand design kapabilitas apip
Grand design kapabilitas apipGrand design kapabilitas apip
Grand design kapabilitas apip
 
dengan
dengandengan
dengan
 
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural & fungsional
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural &  fungsionalPengembangan karier pns dalam jabatan struktural &  fungsional
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural & fungsional
 
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
 
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranPeran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
 
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerjaStrategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerja
 
1. Tugas Pokok Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
1. Tugas Pokok  Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx1. Tugas Pokok  Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
1. Tugas Pokok Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
 

Similar to Sistem Manajemen Kinerja PNS

Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi e-kinerja
Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi e-kinerjaPengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi e-kinerja
Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi e-kinerjaBaharudinBahrin1
 
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...anhar131
 
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...NichoFernandez
 
2 nov 21 - Manajemen Kinerja PNS_SKP (Asdep) tayang.pdf
2 nov 21 - Manajemen Kinerja PNS_SKP (Asdep) tayang.pdf2 nov 21 - Manajemen Kinerja PNS_SKP (Asdep) tayang.pdf
2 nov 21 - Manajemen Kinerja PNS_SKP (Asdep) tayang.pdfNezarAbdillah
 
Materi Perencanaan JPT.pdf
Materi Perencanaan JPT.pdfMateri Perencanaan JPT.pdf
Materi Perencanaan JPT.pdfKasiantoKasianto
 
PENGELOLAAN KINERJA ASN.ppt
PENGELOLAAN KINERJA ASN.pptPENGELOLAAN KINERJA ASN.ppt
PENGELOLAAN KINERJA ASN.pptEstyRokhyani1
 
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptxBAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptxMiSan12
 
20210412_01Devi Anantha Asdep Manajemen Kinerja dan Kesejahteran SDMA - Kemen...
20210412_01Devi Anantha Asdep Manajemen Kinerja dan Kesejahteran SDMA - Kemen...20210412_01Devi Anantha Asdep Manajemen Kinerja dan Kesejahteran SDMA - Kemen...
20210412_01Devi Anantha Asdep Manajemen Kinerja dan Kesejahteran SDMA - Kemen...ssusere09d70
 
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxPPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxSugengPriyadi11
 
PPT. PMS PAK ARIF.ppt
PPT. PMS PAK ARIF.pptPPT. PMS PAK ARIF.ppt
PPT. PMS PAK ARIF.pptIwAn927910
 
RIYAN RIYADI, S.Pd_Resume sesion 2 Hari ke-1.pdf
RIYAN RIYADI, S.Pd_Resume sesion 2 Hari ke-1.pdfRIYAN RIYADI, S.Pd_Resume sesion 2 Hari ke-1.pdf
RIYAN RIYADI, S.Pd_Resume sesion 2 Hari ke-1.pdfjanudin96
 
SL Teknis Sistem Kerja pada IP untuk PB.pdf
SL Teknis Sistem Kerja pada IP untuk PB.pdfSL Teknis Sistem Kerja pada IP untuk PB.pdf
SL Teknis Sistem Kerja pada IP untuk PB.pdfssusera717a3
 
Paparan bkd nov 2021 edit
Paparan bkd nov 2021 editPaparan bkd nov 2021 edit
Paparan bkd nov 2021 editKutsiyatinMSi
 
Materi permenpan 08 Tahun 2021 3.ppt
Materi permenpan 08 Tahun 2021 3.pptMateri permenpan 08 Tahun 2021 3.ppt
Materi permenpan 08 Tahun 2021 3.pptssuserac3b2d
 
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdfPenyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdfSyontenHindom
 
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.pptTATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.pptSawaluddinTumanggor
 
2. 16 Jun 2021 _ new Penyusunan SKP PP 30-2019 (updated)-converted (1).pdf
2. 16 Jun 2021 _ new Penyusunan SKP PP 30-2019 (updated)-converted (1).pdf2. 16 Jun 2021 _ new Penyusunan SKP PP 30-2019 (updated)-converted (1).pdf
2. 16 Jun 2021 _ new Penyusunan SKP PP 30-2019 (updated)-converted (1).pdfAbdiRahman552824
 

Similar to Sistem Manajemen Kinerja PNS (20)

Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi e-kinerja
Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi e-kinerjaPengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi e-kinerja
Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi e-kinerja
 
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
 
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
 
2 nov 21 - Manajemen Kinerja PNS_SKP (Asdep) tayang.pdf
2 nov 21 - Manajemen Kinerja PNS_SKP (Asdep) tayang.pdf2 nov 21 - Manajemen Kinerja PNS_SKP (Asdep) tayang.pdf
2 nov 21 - Manajemen Kinerja PNS_SKP (Asdep) tayang.pdf
 
Materi Perencanaan JPT.pdf
Materi Perencanaan JPT.pdfMateri Perencanaan JPT.pdf
Materi Perencanaan JPT.pdf
 
PENGELOLAAN KINERJA ASN.ppt
PENGELOLAAN KINERJA ASN.pptPENGELOLAAN KINERJA ASN.ppt
PENGELOLAAN KINERJA ASN.ppt
 
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptxBAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
 
20210412_01Devi Anantha Asdep Manajemen Kinerja dan Kesejahteran SDMA - Kemen...
20210412_01Devi Anantha Asdep Manajemen Kinerja dan Kesejahteran SDMA - Kemen...20210412_01Devi Anantha Asdep Manajemen Kinerja dan Kesejahteran SDMA - Kemen...
20210412_01Devi Anantha Asdep Manajemen Kinerja dan Kesejahteran SDMA - Kemen...
 
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxPPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
 
PPT. PMS PAK ARIF.ppt
PPT. PMS PAK ARIF.pptPPT. PMS PAK ARIF.ppt
PPT. PMS PAK ARIF.ppt
 
RIYAN RIYADI, S.Pd_Resume sesion 2 Hari ke-1.pdf
RIYAN RIYADI, S.Pd_Resume sesion 2 Hari ke-1.pdfRIYAN RIYADI, S.Pd_Resume sesion 2 Hari ke-1.pdf
RIYAN RIYADI, S.Pd_Resume sesion 2 Hari ke-1.pdf
 
Buku penerapan pmprb1
Buku penerapan pmprb1Buku penerapan pmprb1
Buku penerapan pmprb1
 
SL Teknis Sistem Kerja pada IP untuk PB.pdf
SL Teknis Sistem Kerja pada IP untuk PB.pdfSL Teknis Sistem Kerja pada IP untuk PB.pdf
SL Teknis Sistem Kerja pada IP untuk PB.pdf
 
Paparan bkd nov 2021 edit
Paparan bkd nov 2021 editPaparan bkd nov 2021 edit
Paparan bkd nov 2021 edit
 
Materi permenpan 08 Tahun 2021 3.ppt
Materi permenpan 08 Tahun 2021 3.pptMateri permenpan 08 Tahun 2021 3.ppt
Materi permenpan 08 Tahun 2021 3.ppt
 
POIN PENTING.pptx
POIN PENTING.pptxPOIN PENTING.pptx
POIN PENTING.pptx
 
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdfPenyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
 
Cara mudah menyusun lakip
Cara mudah menyusun lakipCara mudah menyusun lakip
Cara mudah menyusun lakip
 
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.pptTATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
 
2. 16 Jun 2021 _ new Penyusunan SKP PP 30-2019 (updated)-converted (1).pdf
2. 16 Jun 2021 _ new Penyusunan SKP PP 30-2019 (updated)-converted (1).pdf2. 16 Jun 2021 _ new Penyusunan SKP PP 30-2019 (updated)-converted (1).pdf
2. 16 Jun 2021 _ new Penyusunan SKP PP 30-2019 (updated)-converted (1).pdf
 

Recently uploaded

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 

Sistem Manajemen Kinerja PNS

  • 1. MANAJEMEN KINERJA Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor: 08 Tahun 2021 Analis Kepegawaian Madya bkpsdmd
  • 2. SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS 4 TAHAPAN UTAMA 1. PERENCANAAN KINERJA 2. PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN KINERJA 3. PENILAIAN KINERJA 4. TINDAK LANJUT
  • 3.
  • 4. Kinerja Utama dan Kinerja Tambahan kinerja berdasarkan cascading yang berbasis hasil diperoleh melalui dialog kinerja Indikator Kinerja Individu Memperhatikan Kriteria : Spesifik, Terukur, Realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan menyesuaikan kondisi internal dan ekstenal organisasi MEMUAT SKP PP 30/2019 jo PERMENPANRB 8/2021 Sistem Manajemen Kinerja PNS Kegiatan Tugas Jabatan Berbasis aktivitas berdasarkan TUSI PP 46/2011 Jo Perka 1 Tahun 2013 Sasaran Kerja Pegawai Sasaran Kinerja Pegawai TRANSFORMASI SKP MEMUAT
  • 5. 1. Penilaian SKP periode II 2. Penilaian Perilaku Kerja periode II 3. Integrasi Nilai Kinerja periode I dan II (maks Feb 2022) Penilaian Prestasi Kerja PNS Periode I : 1. Penilaian SKP, 2. Penilaian Perilaku Kerja) Penyusunan SKP Periode I PERKA BKN 1/2013 PermenPANRB 8/2021 SMK PNS JUN JAN Periode I PERIODE TRANSISI KINERJA PEGAWAI TAHUN 2021 (SE MENPAN NO 3/2021) Penyusunan SKP Periode II DES JUL Periode II
  • 6. Rencana kinerja pada SKP harus dituliskan dalam bahasa pencapaian (hasil kerja) bukan aktivitas maupun kategori pekerjaan SKP berdasarkan PermenPANRB 8/2021 SMK PNS
  • 7. PROSES PENYUSUNAN SKP Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah 1 2 Perjanjian Kinerja Organisasi dan Tata Kerja 3 Uraian Jabatan; dan/ atau 4 SKP Atasan Langsung 5 Memperhatikan
  • 8. BAHAN PENYUSUNAN SKP RPJMD/ RENSTRA Uraian jabatan pada SOTK SKP PERJANJIAN KINERJA RKT/POK/ DPA
  • 9. I II MENENTUKAN PERANINDIVIDU BERDASARKANPENYELARASAN DIRECT CASCADING Kinerja dicascading dengan pendekatan :  pembagian aspek/tahapan  pembagian wilayah  pembagian beban target kuantitatif METODE CASCADING melalui dialog kinerja direviu oleh Pejabat Pengelola Kinerja NON - DIRECT CASCADING Kinerja dicascading dalam bentuk: layanan produk STRATEGI PENYELARASAN KINERJA JPT  JA DAN JF Lebih tepat digunakan untuk IP yang sudah memiliki deskripsi sasaran dan indicator kinerja unit kerja yang jelas & dapat dibagi berdasarkan (aspek, wilayah, dan/atau beban target kuantitatif) Pertimbangkan jenis, kondisi, struktur, dan bidang pekerjaan yang ada di masing-masing unit kerja
  • 10. DUA JENIS KINERJA DALAM SKP Kinerja Utama Kinerja Tambahan 1. Wajib memuat sasaran, indicator, target pada PK dengan memperhatikan Renstra, Renja, dan unit kerja mandiri 2. Wajib mencerminkan kualitas dan tangkat kendali sebagai berikut 1) outcome 2) output dengan tingkat kendali rendah 3) output dengan tingkat kendali sedang 1. Merupakan jenis kinerja yang mendorong pegawai untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran unit kerja/instansi diluar tugas pokok jabatannya 2. Kinerja tambahan berupa: 1) development commitment 2) community involvement
  • 11. A. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA SKP BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI Dasar/ Inisiasi Pengembangan Lihat Keseluruhan Organisasi (Renstra/PK/Pohon Kinerja/Peta Strategis) Format Rencana SKP (Kinerja Utama, IK dan target) Lihat Keseluruhan Organisasi Renstra/PK/ Pohon Kinerja/ Peta Strategis) Manual Indikator Kinerja Model SKP JPT dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri Format Rencana SKP (Kinerja Utama, IKI dan Target) Manual Indikator PENETAPAN SKP Reviu oleh Pejabat Pengelola Kinerja PENETAPAN SKP Reviu oleh Pejabat Pengelola Kinerja RENCANA SKP JPT RENCANA SKP JPT Perspektif Kinerja Utama (BSC) • Penerima Layanan • Proses Bisnis • Penguatan Internal • Anggaran
  • 12. B. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA SKP BAGI JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL Matriks, Peran dan Hasil (Metode Cascading Format SKP (Rencana Kinerja, IKI dan Target) Keterkaitan Kinerja dengan AK untuk JF Dasar/Inisiasi Pengembangan PENETAPAN SKP JA/JF PENETAPAN SKP JA/JF Reviu oleh Pejabat Pengelola Kinerja RENCANA SKP JA/JF Matriks, Peran dan Hasil (Metode Cascading) Format SKP (Rencana Kinerja, IKI dan Target) Standar Kinerja/ Kategori Penilaian Cara Mengukur Kinerja Keterkaitan Kinerja dengan AK untuk JF Lihat Keseluruhan Organisasi (Pohon Kinerja/ Peta Strategis Lihat Keseluruhan Organisasi (Pohon Kinerja/ Peta Strategis Model SKP JA dan JF Reviu oleh Pejabat Pengelola Kinerja RENCANA SKP JA/JF
  • 13. MENUANGKAN PERAN INDIVIDU DALAM TIM BERDASARKAN PENYELARASAN KINERJA Kinerja (peran) individu dituangkan dalam Matriks Peran-Hasil. Matriks peran hasil hanyalah sebuah tabel yang mempermudah untuk mengidentifikasi hasil yang harus dihasilkan oleh setiap anggota unit/tim kerja untuk mendukung pencapaian tim kerja berdasarkan cascading kinerja MENUANGKAN KINERJAINDIVIDU DALAM MATRIKS PERAN - HASIL Langkah 1 Tuliskan intermediate outcome/ produk/ layanan tim kerja di baris paling atas tabel. Langkah 2 Daftar setiap anggota tim kerja atau setiap pekerjaan posisikan ke bawah kolom kiri matriks. Langkah 4 Setelah mengetahui peran individu tuliskan pencapaian/ hasil kerja yang menggambarkan ekspektasi atas kinerja dimaksud Langkah 5 Pencapaian dari peran individu akan menjadi rencana kinerja di dalam SKP pegawai Langkah 3 Untuk setiap sel tabel, ajukan pertanyaan ini: Apa yang harus dihasilkan atau dilakukan oleh anggota unit (misalkan: menyelesaikan…) untuk mendukung suatu produk atau layanan?
  • 17. NAMA DAN JABATAN PEGAWAI INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA KETUA TIM KERJA INTERMEDIATE OUTCOME/ PRODUK/LAYANAN TIM KERJA INTERMEDIATE OUTCOME/ PRODUK/LAYAN AN TIM KERJA INTERMEDIATE OUTCOME/ PRODUK/LAYANAN TIM KERJA Anggota Tim Kerja • Peran (rencana kinerja) • Peran (rencana kinerja) • Peran (rencana kinerja) • Peran (rencana kinerja) N/A Anggota Tim Kerja • Peran (rencana kinerja) • Peran (rencana kinerja) N/A • Peran (rencana kinerja) • Peran (rencana kinerja) CONTOH MATRIKS PERAN-HASIL
  • 18. IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)  ukuran/tolak ukur yang digunakan untuk menentukan seberapa baik pegawai menghasilkan produk atau layanan.  Ukuran terdiri atas Aspek Indikator dan IKI. PIRAMIDA UNTUK MENENTUKAN IKI OUTCOMES/ INTERMEDIATE OUTCOMES/ OUPUTS KENDALI RENDAH INTERMEDIATE OTCOMES/ OUTPUTS KENDALI SEDANG OUTPUT KENDALI TINGGI UKURAN SEIMBANG UNTUK JPT DAN ADMINISTRATOR, PENGAWAS, KOORDINATOR TIM KERJA UKURAN SEIMBANG UNTUK PEGAWAI JPT/PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI PELAKSANA/ JF ADMINISTRATOR PENGAWAS KOORDINATOR/ KETUA TIM KERJA
  • 19. PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN KINERJA INDIVIDU Setelah perencanaan kinerja, setiap pegawai melaksanakan rencana kinerja disertai:  pendokumentasian output rencana kinerja dan/atau renaksi,  dilakukan pemantauan oleh pejabat penilai dibantu manajer kinerja  terhadap hasil pemantauan dilakukan pengukuran kemajuan atau progress pencapaian SKP.  Pembinaan kinerja juga harus dilaksanakan untuk memastikan kinerja tidak mengalami penyimpangan atau hambatan.
  • 20. Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Individu PELAKSANAAN KINERJA PEMANTAUAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA 1. Dilaksanakan setelah penetapan SKP 2. Dilaksanakan pendokumentasian terhadap output/end-product dari rencana kinerja SKP 3. Adanya penyusunan rencana aksi/inisiatif strategis untuk kinerja yang tidak bisa diukur sesuai periode pengukuran (bulanan/ triwulan/ semesteran) 4. Renaksi adalah inisatif pegawai dalam mencapai rencana kinerja 5. Renaksi harus berupa output dan memiliki target penyelesaian dalam kurun waktu tertentu. 6. Penyusunan rencana aksi dilakukan oleh Pegawai melalui dialog kinerja 1. Adanya reviu kemajuan kinerja paling kurang 1x dalam setiap semester 2. Pemantauan kinerja juga diharapkan dilakukan secara insidentil terhadap capaian kinerja pegawai. 3. Dilakukan dengan mengamaticapaian kinerja melalui dokumentasi kinerja yang terdapat dalam SI non-elektronik dan/atau sistem informasi elektronik dan dapat juga dilakukan dengan dialog kinerja. 4. Dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dibantu oleh manajer kinerja 5. Tindak lanjut dari hasil pemantauan kinerja adalah :  Rekomendasi Perubahan SKP  Bimbingan Kinerja  Konseling Kinerja 1. Pengukuran kinerja dilakukan dalam suatu sistem pengukuran kinerja 2. Sistem pengukuran kinerja dapat dilakukan bulanan, triwulanan atau semesteran atau tahunan sesuai dengan kebijakan IP 3. Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap capaian SKP dan perilaku kerja 4. Pengukuran SKP berdasarkan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan terget kinerja 5. Pengukuran Perilaku Kerja dilakukan dengan penilaian perilaku kerja (bisa 3600) 6. Instansi pemerintah menetapkan periode pengukuran kinerja yang berlaku di lingkungan instansinya. 7. Pengukuran berdasarkan bukti/ dokumentasi - Confidential -
  • 21. PENGUKURAN KINERJA PERIODIK PNS bisa diukur periodik YA Menyusun rencana aksi/ inisiatif (ouput antara) startegis dalam mencapai Kinerja Utama capaian periodik KU TIDAK RENCANA KINERJA JA & JF YA TIDAK capaian rencana aksi/inisiatif strategis (ouput antara) KINERJA UTAMA JA DAN JF capaian periodik KU Tidak perlu menyusun rencana aksi KINERJA TAMBAHAN JA DAN JF KINERJA UTAMA YA capaian periodik KT TIDAK Tidak perlu menyusun rencana aksi Terdiri atas KINERJA TAMBAHAN (jika ada) bisa diukur periodik Menyusun rencana aksi/ inisiatif startegis (output antara) dalam mencapai Kinerja Tambahan capaian rencana aksi/inisiatif strategisb(ouput antara) bisa diukur periodik bisa diukur periodik Menyusun rencana aksi/ inisiatif (ouput antara) startegis dalam mencapai Kinerja Utama capaian rencana aksi/inisiatif strategis (ouput antara) YA capaian periodik KT Tidak perlu menyusun rencana aksi Menyusun rencana aksi/ inisiatif (ouput antara) startegis dalam mencapai Kinerja Tambahan capaian rencana aksi/inisiatif strategis (ouput antara) Terdiri atas Tidak perlu menyusun rencana aksi RENCANA KINERJA JPT TIDAK
  • 22. PENILAIAN KINERJA PNS Penilaian SKP; Penilaian PERILAKU KERJA; Penilaian IDE BARU; dan Penilaian kinerja bagi pegawai yang menjalankan tugas belajar.
  • 23. PENILAIAN KINERJA PNS Nilai SKP PENILAIAN KINERJA PEJABAT PENILAI KINERJA PNS PERILAKU KERJA Nilai Perilaku Kerja Nilai SUDAH MENERAPKAN METODE 360˚ BELUM MENERAPKAN METODE 360˚ PENILAIAN  70% SKP  30% PerilakuKerja PENILAIAN  60% SKP  40% PerilakuKerja PREDIKAT KINERJA PNS  Sangat Baik (nilai 110 ≤ x < 120) dan menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara.  Baik, nilai 90 ≤ x < 120  Cukup, nilai 70 ≤ x < 90  Kurang, nilai 50 ≤ x < 70  Sangat Kurang, nilai <50 DOKUMEN PENILAIAN KINERJA SKP Hasil Pengukura n Kinerja 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢 ,
  • 25. LANGKAH – LANGKAH PENILAIAN SKP JPT Berdasarkan pengukuran kinerja tahunan dilakukan : I II Menghitung capaian IKI pada KU dan KT. MENGHITUNG CAPAIAN IKI (CIKI) MENENTUKAN KATEGORI CAPAIAN DAN NILAI CAPAIAN IKI (NCIKI) Konversi capaian setiap IKI menjadi nilai capaian IKI MENGHITUNG NILAI SKP Mengitung nilai SKP berdasarkan nilai tertimbang capaian IKI KU dan KT III IV Nilai tertimbang = Bobot x NCIKI 100 MENENTUKAN BOBOT TOTAL CAPAIAN IKI DAN NILAI TERTIMBANG Untuk Capaian IKI KU berupa: • Capaian IKI PK • Capaian IKI Renstra • Capaian IKI RKT • Capaian IKI Direktif Untuk Capaian IKI KU berupa: • Capaian IKI Rencana Aksi • Capaian IKI Insisiatif Strategis Untuk Capaian IKI Kinerja Tambahan (jika ada) + Maks 10 Maks 40 Min 60 Capaian IKI = Perbandingan realisasi IKI dengan target IKI pada SKP Berdasarkan tabel konversi capaian IKI menjadi nilai capaian IKI Keterangan: KU = Kinerja Utama KT = Kinerja Tambahan
  • 26. I. MENGHITUNG CAPAIAN IKI (CIKI) CAPAIAN IKI KONDISI NORMAL (MAXIMISE) Semakin tinggi nilai realisasi IKI maka semakin baik capaian kinerjanya (capaian melampaui target) T R > T R < T Capaian semakin baik capaian semakin buruk Ket: T = Target R = Realisasi 1. Indeks Sistem Merit 2. Jumlah IP yang memiliki nilai RB minimal ”Baik” 3. Indeks kepuasan layanan 4. Jumlah penerimaan pajak 5. Jumlah produksi perikanan budidaya CONTOH IKI: CAPAIAN IKI KONDISI KHUSUS (MINIMISE) Semakin rendah nilai realisasi IKI maka semakin baik capaian kinerjanya (capaian melampaui target) T R > T R < T Capaian semakin buruk capaian semakin baik Ket: T = Target R = Realisasi CONTOH IKI: 1. Angka kematian Bayi 2. Persentase jalanan ibu kota provinsi yang rusak 3. Persentase complain yang masuk Realisasi IKI Capaian IKI = ------------------------- X 100% Target formula Realisasi IKI Capaian IKI = [1 + (1 -------------------- ) ]X 100% Target formula
  • 27. II. MENENTUKAN KATEGORI CAPAIAN DAN NILAI CAPAIAN IKI CAPAIAN IKI KATEGORI CAPAIAN IKI RENTANG NILAI CAPAIAN IKI MINIMAL MAKSIMAL 101% - 110% Sangat Baik (5) 110 120 100% Baik (4) 109 80% - 99% Cukup (4) 70 89 60 – 79% Kurang (2) 50 69 0 - 59% Sangat Kurang (1) 0 49 Berdasarkan capaian IKI ditentukan Kategori dan Nilai Capaian IKI (NCIK) berdasarkan tabel konversi dibawah ini : Apabila capaian IKI berada kategori Sangat Baik (5) atau pada range 101% - 110% maka Nilai Capaian IKI adalah : NCIKI = 110 + [(120 -110)/(110% - 101%) x (Capaian IKI – 101%)] Apabila capaian IKI berada kategori Baik (4) atau 100% maka Nilai Capaian IKI adalah : NCIKI = 109 Apabila capaian IKI berada kategori Cukup (3) atau pada range 80% - 99% maka Nilai Capaian IKI adalah : Apabila capaian IKI berada kategori Kurang (2) atau pada range 60% - 79% maka Nilai Capaian IKI adalah : Apabila capaian IKI berada kategori Sangat Kurang (1) atau pada range 0% - 59% maka Nilai Capaian IKI adalah : Apabila capaian IKI > 110% maka berada pada kategori Sangat Baik (5) dan Nilai Capaian IKI adalah : NCIKI = 120 Apabila capaian IKI adalah 100% dan target adalah target maksimal yang dapat dicapai pada IKI tersebut maka capaian IKI berada pada kategori Sangat baik (5) dengan NCIKI = 120. Pengecualian NCIKI = 70 + [(89 - 70)/(99% - 80%) x (Capaian IKI – 80%)] NCIKI = 50 + [(69 - 50)/(79% - 60%) x (Capaian IKI – 60%)] NCIKI = Capaian IKI/ 59% x 49
  • 28. III. MENENTUKAN BOBOT TOTAL CAPAIAN IKI DAN NILAI TERTIMBANG RENCANA KINERJA Min 60 Maks 40 NILAI TERTIMBANG CAPAIAN IKI KU 1 NILAI TERTIMBANG CAPAIAN IKI KT NILAI TERTIMBANG CAPAIAN IKI KU 2 (Bobot∗ x NCIKI kinerja tambahan SKP) Bobot** x Rata – Rata NCIKI kinerja utama SKP yang yang berdasarkan 1. Capaian Rencana Aksi dan/atau 2. Capaian Inisaitif Srategis Bobot** x Rata - rata NCIKI pada kinerja utama SKP yang berdasarkan: 1. Capaian PK/Renstra 2. Capaian Direktif **Bobot ditentukan oleh masing – masing IP Maks 10 CAPAIAN IKI Capaian Rencana Kinerja JPT terlihat pada setiap capaian IKI Rencana Kinerja (Kinerja Utama dan Kinerja Tambahan). Bobot adalah besarnya angka yang ditetapkan sebagai pengali nilai capaian IKI (NCIKI). Bobot tergantung pada jenis kinerja JPT. **Bobot ditentukan oleh masing – masing IP
  • 29. PENGATURAN BOBOT CAPAIAN KINERJA TAMBAHAN Bobot unruk Rencana Kinerja Tambahan ditentukan berdasarkan lingkup penugasan Kinerja Tambahan dan NCIKI Kinerja Tambahan Apabila capaian IKI berada kategori Sangat Baik (5) maka Nilai Tertimbang Capaian IKI : Apabila capaian IKI berada kategori Baik (4) maka Nilai Tertimbang Capaian IKI : Apabila capaian IKI berada kategori Cukup (3) maka Nilai Tertimbang Capaian IKI : Apabila capaian IKI berada kategori Kurang (2) maka Nilai Tertimbang Capaian IKI : Apabila capaian IKI berada kategori Sangat Kurang (1) maka Nilai Tertimbang Capaian IKI : Nilai Tertimbang = 25/100 x bobot lingkup penugasan x NCIKI Pengaturan Bobot NCIKI KT Nilai Tertimbang = 100/100 x bobot lingkup penugasan x NCIKI Nilai Tertimbang = 80/100 x bobot lingkup penugasan x NCIKI Nilai Tertimbang = 60/100 x bobot lingkup penugasan x NCIKI Nilai Tertimbang = 40/100 x bobot lingkup penugasan x NCIKI INSTANSI BOBOT 1. Dalam satu perangkat daerah 1 2. Antar perangkat daerah dalam satu daerah 2 3. Antar daerah (Daerah- Daerah/ Daerah–Pusat) 3 Instansi Daerah LINGKUP PENUGASAN
  • 30. IV. MENGHITUNG NILAI AKHIR SKP Berdasarkan Nilai Tertimbang capaian IKI dihitung Nilai Akhir SKP : dimana : Nilai KT = ∑ Nilai Tertimbang Capaian Kinerja Tambahan Apabila perolehan nilai SKP lebih dari 120, maka nilai SKP dikonversi menjadi 120 dengan menambahkan keterangan. Formula yang digunakan adalah : Nilai KU = Nilai Tertimbang Capaian KU1 + Nilai Tertimbang Capaian KU2 ∑ NCIKI berdasarkan PK/Renstra/Direktif ∑ NCIKI berdasarkan Inisiatif Strategis dan Rencana Aksi = -------------------------------------------------------- + ------------------------------------------------------------------------------ Jumlah IKI PK/Renstra/ Direktif Jumlah IKI Inisiatif Strategis dan Rencana Aksi Nilai SKP = Nilai KU + Nilai KT
  • 31. PENILAIAN KINERJA JA DAN JF Model Dasar
  • 32. LANGKAH – LANGKAH PENILAIAN SKP JA DAN JF (MODEL DASAR) Berdasarkan pengukuran tahunan I II MENENTUKAN CAPAIAN IKI RENCANA KINERJA Perhitungan capaian IKI pada KU dan KT. MENENTUKAN KATEGORI DAN NILAI CAPAIAN RENCANA KINERJA MENGHITUNG NILAI TERTIMBANG CAPAIAN RENCANA KINERJA Konversi capaian IKI menjadi nilai capaian kinerja dan nilai capaian kinerja MENGHITUNG NILAI SKP Mengitung nilai SKP berdasarkan nilai capaian Kinerja tertimbang III IV Capaian IKI = Perbandingan realisasi IKI dengan target IKI pada SKP Berdasarkan tabel konversi capaian kinerja menjadi nilai kinerja Mengaitkan Kinerja atasan dengan Kinerja Bawahan Nilai capaian kinerja akan dibobotkan menjadi nilai kinerja tertimbang
  • 33. I. MENGHITUNG CAPAIAN IKI (CIKI) CAPAIAN IKI KONDISI NORMAL (MAXIMISE) Semakin tinggi nilai realisasi IKI maka semakin baik capaian kinerjanya (capaian melampaui target) T R > T R < T Capaian semakin baik capaian semakin buruk Ket: T = Target R = Realisasi 1. Persentase Telahaan yang diselesaikan CONTOH IKI: CAPAIAN IKI KONDISI KHUSUS (MINIMISE) T R > T R < T Capaian semakin buruk capaian semakin baik Ket: T = Target R = Realisasi CONTOH IKI: 1. Ketepatan waktu penyelesaian laporan 2. Persentase complain yang masuk 3. Frekuensi kesalahan penulisan nota dinas Realisasi IKI Capaian IKI = ----------------------------- X 100% Target formula Realisasi IKI Capaian IKI = [1+(1- ---------------------- ) ]X 100% Target formula CAPAIAN IKI KATEGORI CAPAIAN IKI 101% - 110% Sangat Baik (5) 100% Baik (4) 80% - 99% Cukup (4) 60 – 79% Kurang (2) 0 - 59% Sangat Kurang (1) Apabila capaian IKI adalah 100% dan target adalah target maksimal yang dapat dicapai pada IKI tersebut makan capaian Iki berada pada kategori 5 (Sangat baik) Pengecualian Semakin rendah nilai realisasi IKI maka semakin baik capaian kinerjanya (capaian melampaui target)
  • 34. II. MENENTUKAN KATEGORI CAPAIAN RENCANA KINERJA Berdasarkan capaian IKI berserta kategorinya ditentukan capaian rencana kinerja berdasarkan tabel konversi dibawah ini : Dalam hal suatu rencana kinerja hanya memiliki satu Indikator Kinerja Individu, maka capaian IKI merupakan capaian rencana kinerja. KATEGORI NILAI Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori "Sangat Baik", dan/atau tidak ada Capaian IKI yang berada dibawah kategori “Baik”. SANGAT BAIK 120 Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori "Baik", dan/atau tidak lebih dari 1 Capaian IKI berada pada kategori "Cukup" serta tidak ada Capaian IKI berada pada kategori “Kurang” atau “Sangat Kurang”. BAIK 100 Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori “Cukup”, dan/atau tidak lebih dari 1 Capaian IKI yang berada pada kategori "Kurang" serta tidak ada Capaian IKI berada pada kategori "Sangat Kurang" CUKUP 80 Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori “Kurang” dan/atau tidak lebih dari 1 Capaian IKI berada pada kategori "Sangat Kurang" KURANG 60 Dua atau lebih Capaian IKI berada pada kategori "Sangat Kurang" SANGAT KURANG 25 KETENTUAN CAPAIAN RENCANA KINERJA
  • 35. III. MENGHITUNG NILAI TERTIMBANG CAPAIAN RENCANA KINERJA Nilai tertimbang berfungsi untuk mengikat kinerja individu dengan kinerja organisasi atau kinerja bawahan dengan kinerja atasan langsung. Bobot adalah besarnya angka yang ditetapkan sebagai pengali nilai capaian Rencana Kineja. Bobot tergantung pada Metode Penyelarasan Kinerja yang digunakan. Metode Cascading Ketentuan Rencana Kinerja Ada/Tidak Pembagian Bobot Non - Direct 1 Kinerja Utama Ada 80 Kinerja atasan langsung yang diintervensi Ada Maksimal 20 Kinerja Tambahan Ada Maksimal 10 Non - Direct 2 Kinerja Utama Ada 80 Kinerja atasan langsung yang diintervensi Ada Maksimal 20 Kinerja Tambahan Tidak - Direct 3 Kinerja Utama Ada 100 Kinerja atasan langsung yang diintervensi Tidak - Kinerja Tambahan Ada Maksimal 10 Direct 4 Kinerja Utama Ada 100 Kinerja atasan langsung yang diintervensi Tidak - Kinerja Tambahan Tidak - 1. Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode direct maka : • Bobot untuk nilai capaian rencana kinerja adalah 100 poin • Nilai capaian kinerja atasan yang diintervensi tidak diperhitungkan dalam penilaian. 2. Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode non-direct maka : • Bobot untuk nilai capaian rencana kinerja adalah 80 poin • Bobot untuk nilai capaian kinerja atasan yang diintervensi adalah maksimal 20 poin 3. Jika terdapat kinerja tambahan maka bobot total untuk nilai capaian kinerja tambahan adalah maksimal 10 poin
  • 36. KETENTUAN PEMBOBOTAN NILAI TERTIMBANG Keterangan: NCRKP= NILAI CAPAIAN RENCANA KINERJA PEGAWAI NCRKAL = NILAI CAPAIAN RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG/ RATA – RATA NILAI CAPAIAN IKI JPT YANG DIINTERVENSI METODE NON DIRECT 80/100 x NCRKP + Bobot*/100 x NCRKAL METODE DIRECT 100/100 x NCRKP + 0/100* x NCRKAL Bobot dipengaruhi oleh Kategori Capaian Kinerja Atasan Sangat Baik* Baik* Cukup* Kurang* Sangat Kurang* 20/100 x NCRKAL 20/100 x NCRKAL 10/100 x NCRKAL 5/100 x NCRKAL 1/100 x NCRKAL
  • 37. IV. MENGHITUNG NILAI AKHIR SKP Berdasarkan Nilai capaian Rencana Kinerja dihitung Nilai Akhir SKP : dimana : Nilai Capaian KU Nilai Capaian KT Apabila perolehan nilai SKP lebih dari 120, maka nilai SKP dikonversi menjadi 120 dengan menambahkan keterangan. Formula yang digunakan adalah : Nilai SKP = NILAI TERTIMBANG CAPAIAN KU + NILAI TERTIMBANG KT = Rata2 Nilai Kinerja Utama = ∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑈𝑡𝑎𝑚𝑎 Jumlah Kinerja Utama = Total Nilai Tertimbang Capaian Kinerja Tambahan = (Nilai Capaian KT x 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡1 100 + ( ) Nilai Capaian KT x 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡2 100 + ( _ + ) Nilai Capaian KT x 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡𝑛 100 )
  • 39. 1. Orientasi Pelayanan 2. Komitmen 3. Insiatif Kerja 4. Kerja sama 5. Kepemimpinan PERILAKU KERJA Ditetapkan berdasarkan Standar Perilaku yang berlaku dalam jabatan STANDAR PERILAKU KERJA Jabatan Jenjang Jabatan Standar/ Level yang dipersyaratkan Utama 7 Madya 6 – 7 Pratama 5 – 6 Administrator 4 – 5 Pengawas 3 – 4 Pelaksana 1 – 2 Utama 5 – 6 Madya 4 – 5 Muda 3 – 4 Pertama 2 – 3 Penyelia 3 – 4 Mahir 2 – 3 Terampil 1 – 2 Pemula 1 – 2 Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Keahlian Jabatan Fungsional Keterampilan
  • 40. Langkah – Langkah Melakukan Penilaian Perilaku Kerja Menentukan level perilaku kerja yang diperoleh berdasarkan pengamatan untuk setiap situasi. 1. Sesuai standar, 2. Di atas standar (1 level diatas standar yang dipersyaratkan), atau 3. Di bawah standar (1 level dibawah standar yang dipersyaratkan) Contoh: Seorang pejabat pimpinan tinggi pratama menilai perilaku kerja bawahan langsungnya yang merupakan seorang pejabat administrator pada aspek orientasi pelayanan. Standar/Level perilaku kerja yang dipersyaratkan untuk seorang pejabat administrator adalah 4 – 5. Maka dalam penilaian perilaku akan diujikan kesesuaian indikator perilaku kerja dari level 4 sampai dengan 6. Berdasarkan hasil pengamatannya diperoleh: TERPENUHI (☑/❌) Memberikan pelay anan diatas standar dan membangun nilai tambah dalam pelay anan. ☑ Berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelay anan dan percepatan penanganan masalah. ☑ Mengev aluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak y ang dilay ani. ❌ Memberikan pelay anan diatas standar dan membangun nilai tambah dalam pelay anan. ☑ Berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelay anan dan percepatan penanganan masalah. ☑ Mengev aluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak y ang dilay ani. ☑ Memberikan pelay anan diatas standar dan membangun nilai tambah dalam pelay anan. ☑ Berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelay anan dan percepatan penanganan masalah. ❌ Mengev aluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak y ang dilay ani. Tidak diujikan Memberikan pelay anan diatas standar dan membangun nilai tambah dalam pelay anan. ❌ Berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelay anan dan percepatan penanganan masalah. Tidak diujikan Mengev aluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak y ang dilay ani. Tidak diujikan Memberikan pelay anan diatas standar dan membangun nilai tambah dalam pelay anan. ☑ Berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelay anan dan percepatan penanganan masalah. ☑ Mengev aluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak y ang dilay ani. ❌ 5 Ketika diharapkan dengan benturan kepentingan. 5 Ketika diharapkan memberikan nilai-nilai tumbuh atas lay anan y ang diberikan kepada pihak- pihak y ang dilay ani. 2 Ketika membangun hubungan dengan pihak- pihak y ang dilay ani. 6 3 4 4 Ketika beradaptasi dengan menggunakan teknologi digital. 3 ASPEK PERILAKU KERJA : 1 . ORIENTASI PELAYANAN NO SITUASI INDIKATOR PERILAKU KERJA LEVEL YANG DIPEROLEH 1 Ketika memberikan pelay anan kepada pihak- pihak y ang dilay ani 5
  • 42. Penilaian Kinerja Bagi Pegawai yang menjalankan Tugas Belajar 1. Penilaian kinerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar dilakukan menggunakan dua indikator yaitu Indeks Prestasi Kumulatif dan ketepatan waktu lulus pegawai. 2. Indikator nilai Indeks Prestasi Kumulatif setiap tahun akademik digunakan untuk menilai kinerja PNS selama masih mengikuti kegiatan pembelajaran. 3. Bagi universitas luar negeri yang tidak mengeluarkan nilai prestasi akademik berupa Indeks Prestasi, maka penilaian kinerja pegawai selama melaksanakan tugas belajar dapat menggunakan Predikat Akademik atau sebutan lain yang berlaku pada universitas tersebut. 4. Indikator ketepatan waktu kelulusan terbagi dalam 2 (dua) kategori: • Pegawai yang lulus tepat waktu atau sesuai jangka waktu tertentu (batas waktu normatif program studi) • Pegawai yang lulus tidak tepat waktu atau adanya perpanjangan jangka waktu tugas belajar sesuai dengan ketentuan perundang- undangan 5. Ketentuan konversi IPK dan ketepatan waktu lulus menjadi predikat kinerja pegawai dilakukan berdasarkan pembobotan. Bobot IPK adalah 60 dan bobot ketepatan waktu lulus adalah 40. 6. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar namun masih melaksanakan tugas jabatan di unit kerja, maka penilaian kinerja pegawai yang bersangkutan tetap berdasarkan penilaian kinerja bukan sebagai PNS yang melaksanakan tugas belajar. KONVERSI HASIL PEMBOBOTAN KE PREDIKAT KINERJA Nilai Tertimbang Predikat Kinerja 4,60 – 5,00 Sangat Baik 4,00 – 4,59 Baik 3,60 – 3,99 Cukup < 3,00 Sangat Kurang NILAI TERTIMBANG BERDASARKAN PREDIKAT IPK DAN WAKTU KELULUSAN Predikat Kinerja Berdasarkan IPK/Ketepatan Waktu Kelulusan Adanya Perpanjangan Tepat Waktu Lebih Cepat Sangat Baik 4,2 4,6 5 Baik 3,6 4 4,4 Cukup 3 3,4 3,8 Sangat Kurang 1,8 2,2 2,6
  • 43. KETENTUAN AKREDITASI UNIVERSITAS, PROGRAM STUDI DAN RANGE IPK UNIVERSITAS DALAM NEGERI S1 (Strata 1) Profesi, S2 (Strata 2), S3 (Strata 3) Akredita si Universit as Akredita si Program Studi Sangat Baik Bai k Cuku p Sang at Kuran g A UNIVERSITAS LUAR NEGERI Kriteria Penilaian Kinerja seperti pada Universitas Luar Negeri dengan ketentuanadalah : Kriteria universitas luar negeri sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan. • Seorang pegawai menjalankan tugas belajar dan memulai pembelajaran pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020 pada program studi magister Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia, Indeks Prestasi semester 1 pegawai tersebut adalah 3,32 dan pada semester 2 adalah 3,45. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pegawai pada tahun akademik 2020/2021 adalah 3,39. Maka, nilai kinerja pegawai untuk tahun akademik tersebut adalah 3,39 dengan predikat kinerja “Baik” • Selanjutnya pada tahun akademik 2020/2021 pegawai tersebut mendapatkan Indeks Prestasi semester 3 dan semester 4 masing masing sebesar 3,43 dan pada tahun akademik tersebut adalah 3,43. Maka, nilai kinerja pegawai untuk tahun akademik tersebut adalah 3,43. Jika pada tahun akademik yang sama pegawai yan3,50. IPK pegawai g bersangkutan berhasil lulus dari studinya, maka ketepatan waktu lulus pegawai akan menjadi pertimbangan dalam penetuan predikat kinerja pegawai. • Nilai tertimbang yang diperoleh dari Tabel Nilai Tertimbang Berdasarkan Predikat IPK dan Waktu Kelulusan adalah 4 maka predikat kinerja berdasarkan Tabel Konversi Hasil Pembobotan ke Predikat Kinerja adalah Baik. Sehingga, nilai kinerja pegawai adalah 3,43 dengan predikat kinerja Baik Contoh Kasus Penilaian Kinerja Tugas Belajar
  • 45. IDE BARU 1. tim kerja; 2. unit kerja; 3. instansi/ daerah; atau 4. nasional. Lingkup PENGAJUAN IDE BARU 1. Pimpinan unit kerja untuk ide baru lingkup tim kerja dan unit kerja. 2. Menteri, pimpinan Lembaga, atau pejabat setingkat untuk ide baru lingkup InstansiPusat. 3. Kepala Daerah untuk ide baru lingkup Instansi Daerah. 4. Presiden, atau Menteri, pimpinan Lembaga, atau pejabat setingkat untuk ide baru lingkup Nasional. Penilaian atas usulan ide baru dilakukan paling kurang terkait aspek orisinalitas, aspek penggunaan anggaran, dan aspek kemanfaatan, Pejabat yang menetapkan Aspek yang Dinilai PENILAIAN USULAN IDE BARU PENETAPAN IDE BARU Dapat diajukan individual atau dalam tim dan mendapatkan rekomendasi pejabat lingkup ide baru PERHITUNGAN IDE BARU Ditambahkan dalam bentuk poin saat penilaian kinerja 1. Lingkup tim kerja diberikan 2 poin; masa berlaku 1 tahun 2. Lingkup unit kerja diberikan 3 poin; masa berlaku 1 tahun 3. Lingkup instansi diberikan 4 poin; masa berlaku 2 tahun dan 4. Lingkup nasional diberikan 5 poin. masa berlaku 2 tahun gagasan kreatif pegawai atau sekelompok pegawai yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah dan/atau perbaikan metode dan proses kerja yang sudah berjalan sehingga memberikan manfaat atau dampak pada lingkup tim kerja/ unit kerja/ instansi/daerah/ nasional. Setelah ditetapkan
  • 46. PYB TIM PENILAI KINERJA PNS PEJABAT PENILAI KINERJA PNS PELAPORAN KINERJA Menandatangani LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN KINERJA: memuat paling sedikit:  Nilai Kinerja PNS  Predikat Kinerja PNS  Permasalahan Kinerja PNS  Rekomendasi UNTUK DIJADIKAN ACUAN DALAM:  Mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan pendidikan/pelatihan  Mengembangkan kompetensi  Mengembangkan karier  Pemberian tunjangan  Pertimbangan mutasi, dan promosi  Memberikan penghargaan dan pengenaan sanksi  Menindaklanjuti permasalahan dalam penilaian SKP dan perilaku kerja.
  • 47. SANKSI KINERJA JPT DENGAN KINERJA TIDAK TERCAPAI Predikat Kinerja : CUKUP, KURANG ATAU SANGAT KURANG 6 Bulan untuk memperbaiki kinerjanya YA Uji Kompetensi Kembali dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TIDAK JA DAN JF KINERJA TIDAK TERCAPAI Predikat Kinerja : KURANG ATAU SANGAT KURANG YA dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan TIDAK Ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Setelah satu tahun tidak tersedia lowongan, pegawai diberhentikan dengan hormat 6 Bulan untuk memperbaiki kinerjanya Uji Kompetensi Kembali