Pendanaan ke Daerah

3,370 views

Published on

Pendanaan ke Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Published in: Technology, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,370
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
496
Actions
Shares
0
Downloads
127
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pendanaan ke Daerah

  1. 1. PENDANAAN KE DAERAH Jakarta, 2 Nopember 2010
  2. 2. PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL Sebagian Urusan UU No. 32/2004 PemerintahPemerintah Pusat Daerah Sumber pendanaan PP No. 58/2005 UU No. 33/2004 ttg Pengelolaan APBD Keuangan Daerah • RPP PDRD PAD UU No.28/2009 tentang PDRD Pendapatan PP No. 55/2005Desentralisasi Transfer tentang Dana PP No. Perimbangan 56/2005 tentangDekonsentrasi •PP No.7/2008 Lain-lain PP No. 57/2005 tentang Pendapatan SIKD tentang Hibah Dekonsentrasi yang Sah Tugas Kepada Daerah dan DanaPembantuan Tugas Belanja RPP Dana Pemerintah Pembantuan DaruratPusat kepada • PP Surplus/Defisit Daerah No.38/2007 PP 23/2003 tentang Pembiayaan PP No. 54/2005 Pembagian tentang Pinjaman Urusan Daerah Pemerintahan APBN 1
  3. 3. HUBUNGAN KEUANGAN antara PEMERINTAH PUSAT, PEMDA & BUMD UU 17/2003  Pasal 221) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU perimbangan keuangan pusat dan daerah.2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. UU 1/2004  Pasal 331) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
  4. 4. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT,PEMERINTAH DAERAH DAN BUMDUU 17/2003  Keuangan NegaraPasal 241) Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah.2) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.3) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara.4) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah.5) Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR.6) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.7) Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR. 3
  5. 5. Belanja APBN ke Daerah Pemerintah Pusat Daerah MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY Mendanai Dana Vertikal PENDAPATAN kewenangan 6 di Daerah Melalui Urusan Angg K/L Dana Dekonsentrasi Belanja Mendanai Dana Tgs Pembantuan Pemerintah kewenangan PNPM, BOS, Jamkesmas Pusat di luar 6 Urusan Melalui Angg Subsidi dan Bantuan Non K/LAPBN BELANJA Masuk APBD Hibah Mendanai Transfer kewenangan • Dana Perimbangan Ke Daerah Daerah • Dana Otsus dan (Desentralisasi) Penyesuaian PEMBIAYAAN Pinjaman 4
  6. 6. APBN BA - K/L BA - BUN RKA-KL Transfer Daerah : Non – K/L : Dana Perimbangan Pemb. Bunga & Cicilan Otsus & Penyesuaian Utang Subsidi Kantor Kantor Dekon- Tugas Belanja Lain-lain Pusat Daerah sentrasi Pembantuan Hibah (KD) (DK) (TP) Penerusan Pinjaman sbg (KP) Pinjaman Penyertaan Modal Negara Penerusan Pinjaman & Mendanai Urusan Hibah sebagai Hibah Pusat Dilaksanakan OlehBel. Pegawai PemdaBel. Brg & Jasa Mendanai UrusanBel. Modal Daerah (APBD)Bel. Bantuan 5sosial
  7. 7. Perkembangan Dana APBN ke Daerah 2005-2010 63.1 % 176.3 34.4 113.0 7.5 33.3 150.8 226.2 253.3 292.4 309.3 344.6 Transfer Daerah terdiri dari DBH, DAU, DAK, dan Dana Otsus & Dana Penyesuaian. Bantuan Ke masyarakat terdiri dari PNPM, BOS, Jamkesmas dan BLT (2008- 2009). Subsidi Terdiri dari Energi(BBM dan Listrik) dan Non Energi (Pangan, Pupuk, Benih dan lainnya). Data Subsidi hanya mencakup tahun 2008-2010.www.djpk.depkeu.go.id 6
  8. 8. Belanja APBNP 2010 (Triliun Rupiah) Belanja Pusat di Pusat; Total Belanja = 1.126,15 416.10; 36.95%Sumber : APBNP2010 Belanja Pusat di Daerah; 154.70; 13.74% Bantuan ke Masyarakat; 34.40; 3.05% Subsidi; 176.33; 15.66% Transfer ke Daerah; 344.61; 30.60% Dana ke Daerah = 710,05(63,05%) Melalui Angg.K/L dan APP Melalui Angg. Transfer ke Daerah Melalui APP (Subsidi) Melalui Angg. K/L (Program Nasional) (Masuk APBD)•PNPM 9.5(0.84%) • BBM 88.8(7.89%) •DBH 89.6(7.96%) • Dana Dekon 33.3(2.96%)•BOS 19.8(1.76%) • Listrik 55.1(4.89%) •DAU 203.6(18.08%) • Dana TP 7.5(0.67%)•Jamkes 5.1(0.45%) • Pangan 13.9(1.24%) •DAK 21.1(1.88%) • Dana Vertikal 113.(10.11%) • Pupuk 18.4(1.63%) •OTSUS 9.09(0.81%) • Penyesuaian 21.1(1.88%)*) APP = Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Total 34.4(3.05%) Total 176.3(15.66%) Total 344.6(30.06%) Total 154.7(13.74%) 7
  9. 9. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 Urusan (Absolut) • Sebagian dapat 1. Politik Luar Negeri diselenggarakan Sendiri 2. Pertahanan oleh Pemerintah; Yang Menjadi 3. Keamanan • Sebagian dapat Kewenangan 4. Yustisi diselenggarakan melalui Pusat 5. Moneter dan Fiskal Nasional asas Dekonsentrasi; 6. Agama • Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Tugas Pembantuan.PenyelenggaraanUrusanPemerintahan Urusan Wajib (Obligatory) Terkait dengan Penyelenggaraan Yang Menjadi Pelayanan Dasar, seperti Pendidikan, Kewenangan dan Kesehatan. Daerah Diselenggarakan Urusan Pilihan (Optional) melalui asas Terkait dengan potensi unggulan Desentralisasi seperti, Pertambangan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata. [8] 8
  10. 10. APBN PDN + Hibah PHLN PHDN DITERUSKANK/L PINJAMAN PENYERTAAN HIBAH BUMN BUMN BUMN PEMDA BUMD PEMDA BUMD BUMD NP3/NPP NPPH/NPHD 9
  11. 11. Hibah Daerah Hibah sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hibah diberikan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hibah dari pemberi Hibah LN melalui Pemerintah dan dapat kepada diteruskan kepada BUMD dalam bentuk hibah atau penyertaan modal. Hibah dari Pemerintah terutama dari HLN kepada Pemerintah Daerah bersifat output based. Hibah bersifat bantuan untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah, dan kegiatan merupakan usulkan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Pemberian hibah dari Pemerintah kepada Pemda dilakukan dalam hubungan wewenang dan hubungan pelayan (Kementerian Keuangan selaku BA-BUN, K/L selaku executing agency dan Pemda sebagai implementing agency) dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah bersifat transfer. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dapat bersifat multi years.
  12. 12. •Supervisi pelaksanaan dalam rangka kegiatan pencairan dana 11
  13. 13. SUMBER HIBAH DAERAH LUAR NEGERI: • HIBAH LN • PINJAMAN LN KELOMPOK MASYARAKAT/ PEMERINTAH PERORANGAN PUSAT DALAM NEGERI BADAN/LEMBAGA/ ORG.PEMDA LAINNYA SWASTADALAM NEGERI PEMDA
  14. 14. Pinjaman Daerah Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari fihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Sumber pinjaman:1. Pemerintah; 2. Pemerintah Daerah lain; 3. Lembaga keuangan bank; 4. Lembaga keuangan bukan bank; dan 5. Masyarakat, melalui obligasi daerah. Obligasi daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh pemda yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal domestik dan digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 13
  15. 15. Pinjaman DaerahDaerah tidak dapat melakukan pinjaman langsungkepada pihak luar negeri – kecuali Obligasi Daerah.Pemda tidak dapat memberikan jaminan pinjamankepada pihak lain ( pihak-pihak di luar Pemda)seperti: BUMD, Konsorsium, Pemdalain, swasta, Desa dsb., kecuali pinjaman PDAMyang bersumber dari penerusan pinjaman luarnegeri dan kredit investasi dari perbankan nasionalsesuai dengan Perpres No 29 Tahun 2009.
  16. 16. Pinjaman Daerah (2)Pinjaman oleh BUMD dilakukan melalui PemerintahDaerah dan mendapat persetujuan dari DPRD.Pemda dapat melakukan pinjaman khusus yang dapatdigunakan untuk penyertaan modal BUMD.Pendapatan daerah tidak boleh dijadikan sebagaijaminan untuk Pinjaman Daerah.Barang milik daerah yang merupakan sarana pelayananpublic tidak boleh dijadikan jaminan bagi PinjamanDaerah, seperti ; RSUD, sekolah, terminal, kantorPemerintah dan lainnya.Pinjaman Daerah tidak melebihi Batas Defisit APBD danBatas Kumulatif Pinjaman Daerah yang telah ditetapkandalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  17. 17. PENGERTIAN DK/TP Dekonsentrasi (DK) adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah (WP) dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. [16]
  18. 18. PENGERTIAN DANA DK/TP Dana Dekonsentrasi (DK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. [17]
  19. 19. RPP Dana Darurat (Dana Pasca Bencana)Dana penanggulangan bencana yangbersumber dari APBN dan APBD padatahap pascabencana dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dana penangulangan bencana dalamtahap pascabencana digunakan untukkegiatan:– Rehabilitasi; dan– Rekonstruksi 18
  20. 20. UU No. 28/2010CLOSED LIST SYSTEM1. Daerah tidak diperbolehkan memungut pajak daerah selain yang ditetapkan dalam UU.2. Daerah tidak diperbolehkan memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam UU dan PP.
  21. 21. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA 20

×