Disampaikan oleh Oswar Mungkasa (Karo Perencanaan dan Anggaran Kemenpera) dalam DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III Kemenpera 8 Oktober 2010

1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
SUBSTANSI PERENCANAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Disampaikan dalam:
DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Jakarta, 8 Oktober 2010

2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
A PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

3. I. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
(Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)
6 Urusan (Absolut) • Sebagian dapat
1. Politik Luar Negeri diselenggarakan Sendiri
Yang Menjadi 2. Pertahanan oleh Pemerintah;
Kewenangan 3. Keamanan • Sebagian dapat
Pusat 4. Yustisi diselenggarakan melalui
5. Moneter dan Fiskal Nasional asas Dekonsentrasi;
6. Agama
Penyelenggaraan • Sebagian dapat
Di luar 6 Urusan Absolut diselenggarakan melalui
Urusan
Pemerintahan asas Tugas
CONCURRENT Pembantuan.
(Urusan Bersama)
Urusan Wajib (Obligatory)
Yang Menjadi Terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan
Kewenangan Dasar, seperti Pendidikan, dan Kesehatan.
Daerah Diselenggarakan melalui
Urusan Pilihan (Optional) asas Desentralisasi
Terkait dengan potensi unggulan seperti,
Pertambangan, Perikanan, Pertanian,
Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata.

4. II. ALUR PENDANAAN URUSAN
Prinsip Money Follows Function
PUSAT Belanja Pusat
DAERAH
di Pusat
Belanja Pemerintah 6 Urusan Mutlak
K/L
Pusat
Belanja Pusat Kanwil di Daerah
1. Belanja Pegawai di Daerah
2. Belanja Barang Di luar 6 Urusan
3. Belanja Modal
4. Pembayaran Bunga Utang Dikerjakan sendiri Dana Sektoral di
APBN 5. Subsidi Melalui UPT Daerah
6. Hibah Dilimpahkan ke Dana
7. Bantuan Sosial Gubernur Dekonsentrasi
8. Belanja Lain-lain Ditugaskan ke Dana Tugas
Gub/Bupati/ Walikota Pembantuan
Transfer ke Daerah
APBD
1. Dana Perimbangan
Dana
2. Dana Otonomi Khusus Desentralisasi
3. Dana Penyesuaian Hibah
[4]
Dana Darurat

5. III. ALUR BELANJA APBN KE DAERAH
Pemerintah Pusat Daerah
Mendanai kewenangan Penyelenggaraan
di luar 6 Urusan Dekon & Tugas Pembantuan
Belanja Penyelenggaraan Urusan
Melalui Mendanai kewenangan
Pemerintah Angg K/L Pemerintahan Daerah
6 Urusan
Pusat Kantor Vertikal di Daerah
Mendanai Program
Bantuan :
Nasional kewenangan
bersama
PNPM, BOS, Jamkesmas
Angg Non K/L  anggaran yg dikelola
Belanja Men-Keu sbg Bend-Um yg kegiatannya
Melalui
dilaksanakan oleh K/L BLT, Subsidi :
APBN Angg Non K/L
(Energi dan Non Energi)
Dana • DBH  Pajak
Perimbangan • DAU  SDA
• DAK
Transfer
Dana
ke
Otsus
Daerah Penyelenggaraan Desentralisasi
(Masuk APBD)
Dana
Penyesuaian

6. IV. DEKOSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
A. Pengertian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 Dekonsentrasi (DK) adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah (WP) dan/atau kepada instansi vertikal
di wilayah tertentu
 Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada
daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau
kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada
desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan
B. Pengertian Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
 Dana Dekonsentrasi (DK) adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi
vertikal pusat di daerah.
 Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

7. V. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang
bersumber dari APBN yang dialokasikan Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud
kepada daerah tertentu untuk mendanai adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi
kegiatan khusus yang merupakan bagian dari DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria
program yang menjadi prioritas nasional khusus, dan kriteria teknis.
yang telah menjadi urusan daerah.
Pasal 51 dan 52
PP 55/2005
Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh
Pemerintah mengutamakan kegiatan
Program yang menjadi prioritas nasional
pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau
sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana
peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan
Kerja Pemerintah tahun anggaran
prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat
bersangkutan.
dengan umur ekonomis yang panjang,
termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

8. VI. MEKANISME PENDANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (APBN)
1. UU 17/2003: KEUANGAN NEGARA ANGGARAN
2. UU 1/2004: PERBENDAHARAAN NEGARA • Untuk mendanai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemenpera
KEMENPERA
3. UU 32/2004: PEMERINTAH DAERAH • Untuk mendanai pencapaian sasaran RPJMN dan Rencana Strategis
(BA 091 DAN
4. UU 33/2004: PERIMBANGAN KEUANGAN Kemenpera
SUBSIDI)
PUSAT DAN DAERAH
• Untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Kapasitas
Fiskal rendah dalam mendanai penyelenggaraan urusan wajib bidang
HIBAH DAERAH
PRINSIP PENGANGGARAN PEMBANGUNAN perumahan dan memenuhi SPM bidang perumahan. Diprioritaskan untuk
kegiatan prioritas nasional.
A. ANGGARAN BERBASIS KINERJA
• Meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
1. PP 55/2005: DANA PERIMBANGAN perumahan melalui pelimpahan tugas kepada Pemerintah Provinsi
2. PP 7/2008: DEKONSENTRASI & DEKONSENTRASI • Dana Dekonsentrasi bid. Perkim Tahun 2010 untuk 33 Provinsi:
TUGAS PEMBANTUAN 1. Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perkim
2. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perkim
B. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
PENYELENGGARAAN OTODA • Latar belakang: Keterbatasan kemampuan daerah untuk mendanai
penyelenggaraan urusan wajib bidang perumahan.
1. PP 38/2007: PEMBAGIAN URUSAN • Usulan DAK bidang perumahan: diprioritaskan pada fasilitasi penyediaan
PEMERINTAHAN DANA ALOKASI
KHUSUS PSU Kawasan Perumahan
2. PP 41/2007: ORGANISASI PERANGKAT • Tujuan: Memberikan stimulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
DAERAH menyelenggarakan urusan wajib bidang perumahan khususnya
penyediaan PSU Kawasan
C. PENYELENGGARAAN PINJAMAN/
HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) • Alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mengatasi keterbatasan
alokasi APBN dan kemampuan Keuangan Negara
PP 2/2006: TATA CARA PENGADAAN, PHLN
• Untuk mendukung pembiayaan kegiatan prioritas dalam rangka mencapai
PENERIMAAN DAN sasaran RPJMN dan sesuai dengan Rencana Strategis Kemenpera
PENERUSAN PHLN
8

9. VII. KONTEKS PENYUSUNAN RPJMN DAN RENSTRA TAHUN 2010 - 2014
SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
[UU NO. 25 TAHUN 2004]
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG (RPJP) 2005-2025
[UU NO. 17 TAHUN 2007]
2005-2009 2010-2014 2015-2020 2021-2025
VISI – MISI
PRESIDEN/WAPRES
TERPILIH
RENCANA PEMBANGUNAN RENCANA STRATEGIS
JANGKA MENENGAH (RPJM) NASIONAL KEMENPERA
2010 - 2014 2010 - 2014
BUKU I BUKU II BUKU III RENSTRA UNIT ES - I
RENSTRA UNIT ES - II

10. VIII. SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM APBN
<Process Name> Tahun N - 2 Tahun N-1 Tahun N
September – Desember Januari - April Mei - Agustus September - Desember Januari - Desember
Pembahasan
Pokok-pokok Pembahasan Pembahasan UU APBN
DPR
Kebijakan Fikal RKA-KL RAPBN
& RKP
Nota Keuangan
Kebijakan Umum &
RAPBN dan
Presiden
Kabinet/
Prioritas Anggaran Keppres tentang
Lampiran
Rincian APBN
Penelaahan
Rakorbangpus Musrenbangnas Konsistensi dengan
Bappenas
RKP
SEB Prioritas Dokumen
Program dan Trilateral Trilateral
Indikasi Pagu Meeting Meeting SE Pagu Lampiran RAPBN
Sementara (Himpunan RKA-KL) Rancangan
Keppres tentang
Kemenkeu
Pengesahan
Rincian
Penelaahan
Konsistensi dengan
Prioritas Anggaran
Pembahasan Renja oleh Pembahasan RKA-KL oleh
Usulan Pagu Panitia Anggaran Kemenpera Panitia Anggaran Kemenpera
Indikatif
Konsep Dokumen Dokumen
Rancangan Renja Pelaksanaan Pelaksanaan
Renstra KL RKA-KL Anggaran Anggaran
KL
Kemenpera
Renstra Unit Rancangan Renja Rencana Kerja
RKA-KL Unit Eselon I
Eselon I Unit Eselon I Tahunan Unit Eselon I
Renstra Unit Rancangan Renja Rencana Kerja
RKA-KL Unit Eselon II
Eselon II Unit Eselon II Tahunan Unit Eselon II
MONEV
KONSULTASI VERIFIKASI
RAKORPERA PELAKSANAAN
REGIONAL LAPANGAN
USULAN
Daerah
DAERAH
Musrenbangprov

11. IX. REFORMASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN
A. Prinsip Reformasi Kerangka Pendanaan
TEPAT, rencana disusun berdasarkan:
• Kinerja yang lebih terukur dan runtut mulai dari indikator
kinerja prioritas (impact), program (outcome), dan kegiatan
(output)
• Realistis (memperhitungkan ketersediaan anggaran dan
bukan “daftar kebutuhan tak terbatas”)
• Efisien (mencapai sasaran dengan biaya sehemat mungkin)
AKUNTABEL
• Jelas sasaran yang akan dicapai
• Jelas penanggungjawabnya
TRANSPARAN
Dapat dicermati oleh seluruh rakyat, melalui dokumen-dokumen
 RPJMN dan RENSTRA (lima tahunan)
 RKP dan APBN (tahunan)

12. Lanjutan 1 - REFORMASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN
B. Konsep Kerangka Pendanaan
(Public Expenditure Management)
Aggregate Fiscal Discipline MTFF: Medium Term Fiscal Framework
(Ketersediaan Anggaran)
2010 2011 2012
- Rasio pajak
- Rasio defisit
- Rasio utang
Allocative Efficiency KPJM: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF:
(Alokasi pada Prioritas) Medium Term Expenditure Framework)
Alokasi pada Prioritas Prakiraan Maju
- Program  outcomes (Forward Estimates)
- Kegiatan  output
Anggaran Berbasis Kinerja
(PBB: Performance Based Budgeting)
Anggaran Terpadu
Catatan: Anggaran Berbasis Kinerja juga meliputi pembagian kewenangan pemerintah-masy./antar instansi (Unified Budget)
pem./pusat-daerah
Operational Efficiency Budaya:
(Efisiensi Belanja) - Budaya Kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja)
- Efisiensi melalui harga pasar (Robust Market)
- External Control
- Lelang (bidding)
- Internal Control
- Management Accountability
- Perjalanan Dinas (at cost)
*) RPJMN (5 TAHUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DENGAN 3 TAHUN ROLLING PLAN MELALUI RKP DAN APBN)

13. Lanjutan 2-REFORMASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN
C. Bagan Arsitektur Program Untuk Kemen/Kemenko
STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ANGGARAN STRUKTUR PERENCANAAN STRUKTUR MANAJEMEN
KEBIJAKAN KINERJA
SASARAN POKOK
FUNGSI PRIORITAS
(IMPACT)
INDIKATOR KINERJA
SUB-FUNGSI FOKUS PRIORITAS FOKUS PRIORITAS
(OUTCOME)
MISI/SASARAN K/L
ORGANISASI
(IMPACT)
PROGRAM:
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
PROGRAM TEKNIS PROGRAM
ESELON 1 PROGRAM GENERIK (OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
ESELON 2 KEGIATAN KEGIATAN
PRIORITAS (OUTPUT)
JENIS BELANJA
Fungsi Kementerian/Lembaga:
1. Koordinator Fokus Prioritas (sesuai dengan penugasan Presiden)
2. Pelaksana Kegiatan Prioritas (sesuai dengan tupoksi)
3. Melaksanakan program & kegiatan K/L (impact, outcome dan output K/L)

14. Lanjutan 3-REFORMASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN
D. Nomenklatur Output Dan Outcome
 Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program/fokus prioritas. Kriteria rumusan outcome program :
 Outcome Program  kinerja hasil dari unit Eselon 1A sesuai tupoksi;
 Outcome Program  mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi dan sasaran
strategis K/L);
 Outcome Program dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.
Kriteria rumusan outcome fokus prioritas:
 Outcome Fokus Prioritas  kinerja hasil dari satu/beberapa K/L yang terkait dengan
pencapaian kinerja Prioritas;
 Outcome Fokus Prioritas  mendukung pencapaian kinerja Kabinet K/L (Sasaran
Pokok Prioritas); dan
 Outcome Fokus Prioritas dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu
 Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program. Kriteria rumusan output
kegiatan:
 Mencerminkan sasaran kinerja unit Eselon 2 sesuai dengan tupoksinya;
 Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;
 Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome program dan/atau
outcome fokus prioritas dalam rangka pelaksanaan Perencanaan Kebijakan; dan
 Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu

15. RENSTRA KEMENTERIAN PERUMAHAN
B RAKYAT TAHUN 2010 - 2014

16. I. TUGAS DAN FUNGSI KEMENPERA
(Berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara)
A. TUGAS
Kementerian Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang
perumahan rakyat dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara (Pasal 673).
B. FUNGSI
Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perumahan Rakyat menyelenggarakan
fungsi:
1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perumahan rakyat;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian
Perumahan Rakyat;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat;
dan
5. penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah dan
pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk
penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya sesuai
dengan undang-undang di bidang perumahan dan permukiman, dan rumah susun.

17. II. KONDISI UMUM PERUMAHAN
Keterbatasan penyediaan rumah. Jumlah kekurangan rumah (backlog) mengalami
peningkatan dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 7,4 juta unit pada akhir
tahun 2009.
Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni
dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang
memadai.
Pada tahun 2009, 4,8 juta unit rumah diperkirakan dalam kondisi rusak.
Menurut Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2008, sebanyak 13,8% rumah
tangga masih menghuni rumah dengan lantai tanah, 12,4 % dengan dinding
belum permanen, dan 1,2 % tinggal di rumah yang beratapkan daun
Permukiman kumuh yang semakin meluas. Pada tahun 2009 luas permukiman
kumuh diperkirakan menjadi 57.800 Ha dari kondisi sebelumnya yakni 54.000 Ha
pada akhir tahun 2004.
Peningkatan proporsi rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sudah
mempunyai bukti hukum berupa sertifikat dari BPN, girik, maupun akta jual beli
dari 74,49% (2004) menjadi 77,94% (2007)

18. III. GARIS BESAR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TAHUN 2010-2014
(SESUAI RPJMN DAN RENSTRA KEMENPERA 2010 – 2014)
ARAH KEBIJAKAN
V I S I: 1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan
SETIAP KELUARGA iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di SASARAN
tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan Standar
INDONESIA
PERMASALAHAN POKOK: Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman. 1.Penyediaan rumah baru
MENEMPATI RUMAH
YANG LAYAK HUNI layak huni sebanyak 1,5
1. KETERBATASAN
2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) juta unit yang didukung
PENYEDIAAN RUMAH
yang didukung dengan PSU serta kepastian bermukim bagi PSU;
2. PENINGKATAN JUMLAH
RUMAH TANGGA YANG MBM, melalui:
2.Mendorong keswadayaan
MENEMPATI RUMAH a. Pembangunan RLH melalui pasar formal maupun secara masyarakat dalam
YANG TIDAK LAYAK HUNI
M I S I: swadaya masyarakat baik untuk pembangunan baru pembangunan rumah
DAN TIDAK DIDUKUNG maupun peningkatan kualitas; baru sebanyak 3,6 juta
1. MENINGKATKAN IKLIM YANG b. Pembangunan rumah susun sederhana baik sewa
OLEH PSU YANG unit dan melalui fasilitasi
KONDUSIF & KOORDINASI maupun milik;
MEMADAI. Pemerintah sebanyak
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
3. PERMUKIMAN KUMUH c. Penyediaan PSU perumahan dan permukiman yang 50.000 unit;
PEMBANGUNAN PERUMAHAN
YANG SEMAKIN MELUAS memadai untuk pengembangan kawasan dan PSU
DAN PERMUKIMAN. 3.Meningkatnya kualitas
perumahan swadaya;
d. Penanganan lingkungan perumahan dan permukiman rumah melalui fasilitasi
FAKTOR YANG 2. MENINGKATKAN kumuh; Pemerintah sebesar
MEMPENGARUHI: 50.000 unit;
KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK e. Pembangunan rumah khusus, termasuk rumah
1. REGULASI DAN KEBIJAKAN HUNI DALAM LINGKUNGAN sederhana sewa dan pasca bencana;
4.Meningkatnya kualitas
YANG BELUM YANG SEHAT & AMAN SERTA f. Pengembangan kawasan khusus, termasuk kawasan lingkungan perumahan
SEPENUHNYA DIDUKUNG OLEH PRASARANA, perbatasan, daerah tertinggal dan pasca bencana;
MENDUKUNG IKLIM YANG
dan permukiman kumuh
SARANA DAN UTILITAS YANG g. Fasilitasi pra sertifikasi dan pendampingan pasca
KONDUSIF seluas 655 Ha yang
MEMADAI. sertifikasi tanah bagi MBR.
2. KETERBATASAN LAHAN. dihuni oleh 130.000
3. LEMAHNYA KEPASTIAN penduduk;
BERMUKIM. 3. MENGEMBANGKAN SISTEM
3. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan 5.Meningkatnya kepastian
4. BELUM TERSEDIA DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
permukiman bagi MBM melalui: hukum dalam bermukim
MURAH JANGKA PANJANG JANGKA PANJANG YANG
UNTUK MENINGKATKAN a. Pengembangan pembiayaan perumahan melalui fasilitasi untuk 30.000 rumah
EFISIEN, AKUNTABEL DAN
AKSES DAN DAYA BELI likuiditas; tangga;
BERKELANJUTAN.
MBM. b. Pengembangan Tabungan Perumahan Nasional;
5. BELUM EFISIEN PASAR c. Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan 6.Meningkatnya kualitas
PRIMER DAN BELUM 4. MENINGKATKAN untuk pembangunan perumahan dan permukiman. perencanaan dan
BERKEMBANG PASAR PENDAYAGUNAAN penyelenggaraan
SEKUNDER PERUMAHAN pembangunan perkim di
SUMBERDAYA PERUMAHAN
6. BELUM MANTAPNYA 4. Peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan tingkat pusat dan daerah
KELEMBAGAAN
DAN PERMUKIMAN SECARA
OPTIMAL. perumahan dan permukiman serta pengembangan dan khususnya melalui
PENYELENGGARA
PEMBANGUNAN PERKIM pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan teknologi maupun pengembangan regulasi
5. MENINGKATKAN PERAN sumber daya dan kearifan lokal. dan kebijakan serta
7. BELUM OPTIMAL
PEMANFAATAN SUMBER PEMERINTAH DAERAH DAN peningkatan peran dan
DAYA. PEMANGKU KEPENTINGAN kapasitas Pemerintah
5. Peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaan Daerah di 33 Provinsi.
LAINNYA DALAM pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan
PEMBANGUNAN PERUMAHAN perumahan dan permukiman
DAN PERMUKIMAN.
18

19. VII. TARGET PEMBANGUNAN PERUMAHAN 2010-2014
RPJMN 2010 - 2014
No. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SATUAN TARGET ALOKASI ANGGARAN (Rp. Milyar)
2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
A BA 091
I PROGRAM DUKUNGAN DAN 127,61 156,63 242,46 303,33 341,35 1.171,4
MANAJEMEN TUGAS TEKNIS LAINNYA
II PROGRAM PENGEMBANGAN 2.185,73 2.520,46 3.874,52 1.679,37 1.851,02 12.111,1
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 Pembangunan rumah susun sederhana twin block 100 100 180 - - 380 1.200,00 1.200,00 2.160,00 - - 4.560,0
sewa
2 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan unit 7.500 12.500 16.250 7.500 6.250 50.000 75,00 125,00 178,75 82,50 75,00 536,3
perumahan swadaya
3 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas unit 7.500 12.500 16.250 7.500 6.250 50.000 37,50 62,50 97,50 45,00 43,75 286,3
perumahan swadaya
4 Fasilitasi pembangunan PSU kawasan unit 90.374 117.010 145.000 161.616 186.000 700.000 564,84 731,31 906,25 1.010,10 1.162,50 4.375,0
perumahan dan permukiman
5 Fasilitasi pembangunan PSU perumahan unit 7.500 12.500 16.250 7.500 6.250 50.000 30,00 50,00 81,25 37,50 37,50 236,3
swadaya
6 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Ha 50 100 150 175 180 655 75,00 160,00 240,00 280,00 288,00 1.043,0
Lingkungan Permukiman Kumuh
7 Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan unit - 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000 - 2,25 3,00 3,00 3,75 12,0
pasca-sertifikasi
8 Fasilitasi pembangunan rumah khusus unit 250 750 1.050 1.350 1.600 5.000 42,87 28,88 47,25 60,75 80,00 259,7
9 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi peraturan 4 4 4 4 4 20 160,52 160,52 160,52 160,52 160,52 802,6
Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan perundangan
Permukiman
III PROGRAM PENGEMBANGAN 82,40 82,40 82,40 82,40 82,40 412,0
PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
1 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi peraturan 2 2 2 2 2 10 82,40 82,40 82,40 82,40 82,40 412,0
Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan perundangan
Perumahan dan Permukiman
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014 (BA 091) 2.395,7 2.759,5 4.199,4 2.065,1 2.274,8 13.694,5
B. BA 999
III PROGRAM PENGEMBANGAN 4.163,51 3.840,00 4.440,00 4.440,00 4.740,00 21.623,51
PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
1 Bantuan Subsidi Perumahan unit 210.000 250.000 290.000 290.000 310.000 1.350.000 3.240,00 3.840,00 4.440,00 4.440,00 4.740,00 20.700,00
2 Masa Transisi 187.006 187.006 923,51 923,51
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014 (BA 999) 4.163,5 3.840,0 4.440,0 4.440,0 4.740,0 21.623,5
19

20. VIII. KEGIATAN KEMENPERA TAHUN 2010
No. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SATUAN TARGET ANGGARAN
A BA 091 964,52
I PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN TUGAS TEKNIS LAINNYA 174,51
1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 124,51
2 Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Provinsi 33 50,00
II PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 750,13
1 Pembangunan rumah susun sederhana sewa TB 52 248,28
1. Kemenpera TB 52 248,28
Pembangunan Baru *) TB 40 160,00
Luncuran **) TB 12 88,28
2. Depdiknas TB
2 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya Unit 2.000 20,00
3 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya Unit 20.000 100,00
4 Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman Unit 10.374 64,84
5 Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya Unit 20.000 40,00
6 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Ha 50 75,00
7 Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi - 0,00
8 Fasilitasi pembangunan rumah khusus Unit 1.000 39,31
9 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman Peraturan Perundangan 4 162,71
III PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 39,88
1 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Peraturan Perundangan 2 39,88
B BA 999 3.099,05
I PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 3.099,05
1 Pembayaran Tunggakan Unit 90.000 416,00
2 Fasilitas Likuiditas ***) Unit 67.219 2.683,05
1. Mahyuni Formal Unit 54.006 1.863,05
2. Rusunami Unit 13.213 820,00
TOTAL KEMENPERA (BA 091 + BA 999) 4.063,56
Keterangan:
*) Alokasi Pembangunan Rusunawa Baru Tahun Pertama sebesar 33,33% dari total kebutuhan anggaran
**) Alokasi Luncuran Pembangunan Rusunawa sebesar 66,67% dari total kebutuhan anggaran
***) Kegiatan bantuan subsidi perumahan mulai tahun 2010 dilaksanakan melalui mekanisme fasilitas likuiditas 20

21. C KEBIJAKAN TEROBOSAN

22. A.1. PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MBR DAN MBM MELALUI
DUKUNGAN PEMERINTAH
Kewajiban Tabungan
Pinjaman/ Dana Alokasi PSU Fasilitas
Pelayanan Perumahan
Hibah Khusus Kawasan Likuiditas
Umum Nasional
Memperkuat Kapasitas PSU
Kawasan PSU
Pemda dalam Penugasan khusus
 Jaringan air minum; Kawasan
pengembangan Pemerintah kpd BUMN
Penyaluran  Air limbah; (septic  Jalan;
kawasan perumahan  Drainase. untuk pembangunan
tank komunal);
Pinjaman/ melalui  Jaringan listrik; perumahan bagi MBR
sistem land banking  PJU dengan spesifikasi dan
Penyaluran hibah harga sesuai standar BLU
Pemerintah
Pusat
Pembiayaan Pemerintah Pembiayaan
Daerah Perumahan
Menerbitkan
Pasar Obligasi Blended
Sekunder Daerah Pengembang
Pengembang Bank
Bank Financing
Underlying Pembangunan Pelaksana
Pelaksana
Asset PSU Kawasan
Dikelola oleh KAWASAN Kredit
Pusat KPR
PERUMAHAN Konstruksi dg
Pengelolaan dgn
bunga rendah
Aset (land banking) bunga
(dibawah rendah
Permerintah Produk
Daerah)
Harga Jual ↓
Keterangan: Konsumen
Kegiatan TA 2011
Rusunami Rumah Layak SUSTAINABLE
Huni (RLH)
CITIES BETTER CITY LIFE
SISI PASOKAN SISI PERMINTAAN
PASAR SEKUNDER PASAR PRIMER 14

23. A.2. KEBIJAKAN PENDANAAN PEMBANGUNAN YANG MENDUKUNG SINERGI PUSAT-DAERAH
TUJUAN, SASARAN, KEGIATAN TINDAK LANJUT YANG
NO LATAR BELAKANG HAL-HAL YANG TELAH DISELESAIKAN
DAN ANGGARAN DIPERLUKAN
1 DEKON
Dalam rangka  Tujuan:  Penerbitan Permenpera:  Menyellesaikan
meningkatkan efektivitas Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan 1. Pelimpahan (Permenpera No. 3/PERMEN/M/2010) Pelaksanaan Bimtek,
pelaksanaan urusan urusan pemerintahan di bidang perkim. 2. Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan (Permenpera No. Sosialisasi dan
pemerintahan di bidang  Sasaran: 4/PERMEN/M/2010) Konsinyasi
perumahan, ada (1)Terlaksananya pendataan dan  Bintek Dekonsentrasi Kemenpera Tahun 2010 Dekonsentrasi 2010
beberapa urusan monitoring pembangunan perkim; dan pada tanggal 22-24 April 2010
pemerintahan yang akan (2)Terlaksananya sosialisasi kebijakan  Penerbitan SRAA oleh Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu
dilimpahkan kepada bidang perkim.  Rapat Koordinasi dan Pembinaan SAI Dalam Rangka
Gubernur selaku Wakil  Kegiatan: Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian
Pemerintah di daerah. (1)Pendataan dan Monitoring Perumahan Rakyat Tahun 2010 pada tanggal 2-4 Juni
Pembangunan Perkim; dan 2010
(2)Sosialisasi Kebijakan Bidang Perkim.  Pelaksanaan Bimtek di 31 Provinsi dan Soialisasi di 20
 Anggaran (TA 2010): Rp. 50 Milyar (33 Provinsi
provinsi).
2. DAK
Dalam rangka menun-  Tujuan: • Penyampaian Usulan Program dan Kriteria Teknis untuk  Verifikasi lokasi calon
jang prioritas nasional di Meningkatkan tersedianya rumah yang layak Pengalokasian DAK TA 2011 melalui surat Sesmenpera penerima DAK
bidang infrastruktur dan huni dan terjangkau bagi Masyarakat a.n. Menpera No: 323/SM/LU.01.02/09/2010, tanggal 2 Perumahan tahun 2011
menstimulan pemba- Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat September 2010;  Sosialisasi DAK Bidang
ngunan perumahan di Berpenghasilan Rendah (MBM/R) di dalam • Koordinasi internal Kemenpera Tim Penyiapan DAK Perkim ke Pemerintah
daerah sehingga dapat kawasan perumahan dan permukiman yang Bidang Perumahan dan Permukiman dalam rangka Provinsi dan Pemerintah
meningkatkan pemba- didukung oleh prasarana dan sarana serta Penyiapan Permenpera tentang Juknis DAK Bidang Kab/Kota.
ngunan perumahan dan utilitas yang memadai. Perumahan dan Permukiman
berkontribusi dalam  Sasaran: • Penyiapan survey dalam rangka verifikasi lokasi calon
mempercepat pengu- Terfasilitasinya PSU Perumahan dan penerima DAK Perumahan 2011
rangan backlog Permukiman sebanyak 24.000 unit (Tahun
perumahan. 2011)
 Ruang Lingkup:
1. Jaringan Air Bersih;
2. Pengelolaan Air Limbah;
3. Jaringan listrik;
4. Penerangan Jalan Umum
 Alokasi Anggaran Tahun 2011: Rp. 150 Milyar

24. A.3. PSO PERUMAHAN
HAL-HAL YANG TELAH TINDAK LANJUT YANG PERLU
NO LATAR BELAKANG TUJUAN, SASARAN, KEGIATAN DAN ANGGARAN
DISELESAIKAN DILAKUKAN
3 PSO
Dalam rangka penyediaan • Tujuan • Surat Keputusan Tim Kerja Penyampaian Surat Menteri
perumahan dan permukiman Meningkatkan hunian layak bagi MBR, Keamanan Penyiapan Kewajiban Pelayanan Negara Perumahan Rakyat
bagi MBR melalui penugasan Hunian, dan Pengurangan backlog Umum (Public Service kepada Menteri Keuangan tentang
khusus kepada Perum Obligation/PSO) untuk Perum penyampaian usulan kebutuhan
Perumnas sebagai satu- • Sasaran Perumnas anggaran PSO Perumahan tahun
satunya National Housing and Penyediaan rumah layak huni sebanyak ±2.500 unit 2011.
Urban Development pada tahun 2011 • Tanggapan Terhadap Buku Putih
Corporation (NHUCD) di Perum Perumnas
Indonesia • Kegiatan
Pembangunan Rumah Tapak • Analisa kebutuhan bahan dan
volume pekerjaan untuk rumah
• Anggaran tembok (Tipe-36 dan 21) di 33
Usulan alokasi anggaran PSO Perumahan tahun 2011 Provinsi
sebesar Rp. 40 Milyar rupiah
• Rapat pembahasan antara tim
pengarah dan pelaksana PSO
• Exercise kebutuhan anggaran
PSO Perumahan
• Usulan lokasi PSO Perumahan
• Verifikasi lokasi PSO Perumahan

25. SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH