Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas berbagai sumber pendanaan untuk pembangunan sanitasi dan air minum di daerah, termasuk dana dari pusat melalui deksentralisasi, transfer keuangan, dan DAK serta dana dari APBD melalui PAD dan transfer keuangan. Dokumen juga menjelaskan peran SKPD dalam pelaksanaan proyek sanitasi dan air minum menggunakan berbagai sumber dana tersebut."
Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasiinfosanitasi
Hibah daerah merupakan salah satu mekanisme pembiayaan pemerintah pusat untuk mendanai kewenangan daerah sesuai prioritas pembangunan nasional dan pelayanan publik. Hibah dapat bersumber dari APBN, pinjaman luar negeri, atau hibah luar negeri seperti dari pemerintah Australia. Hibah disalurkan ke pemda berdasarkan kinerja setelah penandatanganan perjanjian antara kementerian keuangan dan kepal
Dokumen tersebut merangkum tentang tata cara pemberian hibah kepada daerah sesuai dengan PMK No. 168 tahun 2008. Ia menjelaskan prinsip-prinsip pemberian hibah, sumber dana hibah, bentuk hibah, kriteria dan proses pengajuan, penilaian, persetujuan, serta pengelolaan dan pemantauan hibah oleh daerah.
IDFC adalah mekanisme pembiayaan infrastruktur melalui kerjasama antara pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Tujuannya membantu pemerintah daerah membangun infrastruktur dasar dan komersial dengan menggunakan dana pinjaman dari IDFC.
Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas berbagai sumber pendanaan untuk pembangunan sanitasi dan air minum di daerah, termasuk dana dari pusat melalui deksentralisasi, transfer keuangan, dan DAK serta dana dari APBD melalui PAD dan transfer keuangan. Dokumen juga menjelaskan peran SKPD dalam pelaksanaan proyek sanitasi dan air minum menggunakan berbagai sumber dana tersebut."
Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasiinfosanitasi
Hibah daerah merupakan salah satu mekanisme pembiayaan pemerintah pusat untuk mendanai kewenangan daerah sesuai prioritas pembangunan nasional dan pelayanan publik. Hibah dapat bersumber dari APBN, pinjaman luar negeri, atau hibah luar negeri seperti dari pemerintah Australia. Hibah disalurkan ke pemda berdasarkan kinerja setelah penandatanganan perjanjian antara kementerian keuangan dan kepal
Dokumen tersebut merangkum tentang tata cara pemberian hibah kepada daerah sesuai dengan PMK No. 168 tahun 2008. Ia menjelaskan prinsip-prinsip pemberian hibah, sumber dana hibah, bentuk hibah, kriteria dan proses pengajuan, penilaian, persetujuan, serta pengelolaan dan pemantauan hibah oleh daerah.
IDFC adalah mekanisme pembiayaan infrastruktur melalui kerjasama antara pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Tujuannya membantu pemerintah daerah membangun infrastruktur dasar dan komersial dengan menggunakan dana pinjaman dari IDFC.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, prinsip dasar, sumber, kriteria, persetujuan, pencatatan, pelaporan, dan pemantauan hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah. Hibah berasal dari berbagai sumber seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga swasta, dan hibah luar negeri. Kriteria pemberian hibah meliputi kegiatan pemerintahan daerah, dukungan program nas
Undang-undang ini mengatur tentang Surat Utang Negara. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur bentuk, jenis, tujuan penerbitan, kewenangan dan kewajiban pemerintah, pengelolaan, akuntabilitas dan transparansi, ketentuan pidana, serta ket
Presentasi Sosialisasi perpres 70 tahun 2012Khalid Mustafa
Slide presentasi yang dibawakan pada saat sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dokumen tersebut membahas manajemen PPN di PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan, mencakup definisi manajemen PPN, tata cara manajemen PPN yang meliputi identifikasi transaksi, manajemen faktur pajak, dan diskusi."
Dokumen tersebut membahas mengenai rescheduling utang luar negeri Indonesia melalui mekanisme debt swap dengan berbagai negara kreditur. Debt swap merupakan pertukaran utang dengan dana untuk program tertentu seperti pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Dokumen juga menjelaskan proses pelaksanaan debt swap beserta manfaat dan tantangannya."
Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional memberikan pedoman pengelolaan Dana BOS dalam APBD tahun 2011, meliputi:
1. Dasar hukum dan alokasi Dana BOS per sekolah
2. Pengelolaan Dana BOS untuk sekolah swasta dan negeri
3. Mekanisme penyaluran Dana BOS ke sekolah
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian. Perubahan mencakup penyesuaian definisi istilah, ketentuan baru tentang jenis perusahaan perasuransian dan unit syariah, serta peningkatan persyaratan modal minimum perusahaan perasuransian.
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...khoiril anwar
1. Dokumen ini membahas kebijakan dan kinerja program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui kredit usaha rakyat.
2. Kredit usaha rakyat merupakan program pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil dengan penjaminan pemerintah hingga 70-80% untuk meningkatkan akses pembiayaan.
3. Dokumen ini juga membahas perkembangan dan tantangan penyaluran kredit usaha ra
El resumen del documento es el siguiente:
1) Se realizó un foro abierto en el Centro de la Cultura Plurinacional (CCP) con la participación de gestores culturales y representantes de instituciones.
2) Los participantes discutieron la percepción sobre el trabajo del CCP y señalaron áreas de oportunidad como mejorar las instalaciones, ampliar los horarios y apoyar más proyectos independientes.
3) El presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia respondió a las inquietudes comprometiénd
The document discusses how social media and the internet have enabled revolutions by empowering citizens to share information in real-time without censorship. It provides examples of the 2009 Iranian election protests and the Arab Spring uprisings, noting that access to uncensored information online inspired resistance and support for democracy both domestically and abroad. While the internet itself did not cause these events, it provided people with a powerful new tool to organize and spread their message when they wanted to enact change.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, prinsip dasar, sumber, kriteria, persetujuan, pencatatan, pelaporan, dan pemantauan hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah. Hibah berasal dari berbagai sumber seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga swasta, dan hibah luar negeri. Kriteria pemberian hibah meliputi kegiatan pemerintahan daerah, dukungan program nas
Undang-undang ini mengatur tentang Surat Utang Negara. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur bentuk, jenis, tujuan penerbitan, kewenangan dan kewajiban pemerintah, pengelolaan, akuntabilitas dan transparansi, ketentuan pidana, serta ket
Presentasi Sosialisasi perpres 70 tahun 2012Khalid Mustafa
Slide presentasi yang dibawakan pada saat sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dokumen tersebut membahas manajemen PPN di PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan, mencakup definisi manajemen PPN, tata cara manajemen PPN yang meliputi identifikasi transaksi, manajemen faktur pajak, dan diskusi."
Dokumen tersebut membahas mengenai rescheduling utang luar negeri Indonesia melalui mekanisme debt swap dengan berbagai negara kreditur. Debt swap merupakan pertukaran utang dengan dana untuk program tertentu seperti pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Dokumen juga menjelaskan proses pelaksanaan debt swap beserta manfaat dan tantangannya."
Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional memberikan pedoman pengelolaan Dana BOS dalam APBD tahun 2011, meliputi:
1. Dasar hukum dan alokasi Dana BOS per sekolah
2. Pengelolaan Dana BOS untuk sekolah swasta dan negeri
3. Mekanisme penyaluran Dana BOS ke sekolah
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian. Perubahan mencakup penyesuaian definisi istilah, ketentuan baru tentang jenis perusahaan perasuransian dan unit syariah, serta peningkatan persyaratan modal minimum perusahaan perasuransian.
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...khoiril anwar
1. Dokumen ini membahas kebijakan dan kinerja program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui kredit usaha rakyat.
2. Kredit usaha rakyat merupakan program pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil dengan penjaminan pemerintah hingga 70-80% untuk meningkatkan akses pembiayaan.
3. Dokumen ini juga membahas perkembangan dan tantangan penyaluran kredit usaha ra
El resumen del documento es el siguiente:
1) Se realizó un foro abierto en el Centro de la Cultura Plurinacional (CCP) con la participación de gestores culturales y representantes de instituciones.
2) Los participantes discutieron la percepción sobre el trabajo del CCP y señalaron áreas de oportunidad como mejorar las instalaciones, ampliar los horarios y apoyar más proyectos independientes.
3) El presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia respondió a las inquietudes comprometiénd
The document discusses how social media and the internet have enabled revolutions by empowering citizens to share information in real-time without censorship. It provides examples of the 2009 Iranian election protests and the Arab Spring uprisings, noting that access to uncensored information online inspired resistance and support for democracy both domestically and abroad. While the internet itself did not cause these events, it provided people with a powerful new tool to organize and spread their message when they wanted to enact change.
Este documento define y clasifica diferentes tipos de bases de datos. Explica que una base de datos es un conjunto de datos e información organizado y almacenado en un soporte para facilitar su acceso. Luego describe que las bases de datos se pueden clasificar por variabilidad de datos, contenido, entre otros criterios. Menciona ejemplos como bases de datos bibliográficas, de texto completo y directorios.
The document discusses the root servers, which answer all DNS requests and provide redirection to DNS servers. They maintain a directory of domain names and their IP addresses. The root servers are critical infrastructure, as if they are down the entire internet will be affected. To secure these important servers, physical security measures are implemented like biometric access controls and environmental protections. Administrative access is also restricted and logged to only authorized personnel to ensure data confidentiality and security of the root servers.
Transtorno de personalidade é um padrão persistente de percepção, relação e julgamento que se manifesta em diversos contextos sociais e pessoais. O transtorno de personalidade histriônica é caracterizado por emotividade excessiva, busca por atenção, mudanças rápidas de humor e uso da aparência para chamar atenção. Deve estar presente desde a idade adulta e causas e tratamento ainda são pouco compreendidos, podendo estar relacionado ao transtorno antissocial.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan keuangan daerah di Indonesia secara historis mulai dari masa kolonial hingga era reformasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan ordonasi pada masa Hindia Belanda, perubahan sistem keuangan daerah pada masa kemerdekaan, dan pengaturan keuangan daerah melalui undang-undang baru pada era reformasi seperti UU No. 22 Tahun
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah daerah, yang mencakup hibah kepada pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah daerah. Hibah daerah dapat berupa uang, barang, atau jasa dan sumbernya dapat berasal dari pemerintah pusat, luar negeri, atau pihak lain. Peraturan ini juga mengatur mekanisme perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan hibah daerah.
APBN dan APBD merupakan dokumen penganggaran pemerintah yang menjelaskan rencana pendapatan dan pengeluaran negara/daerah untuk satu tahun. APBN dan APBD memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Konsep pembahasan fundchanelling_hibahlangsung_kl_13agustus2012Febriansyah Soebagio
Pertemuan membahas mekanisme penyaluran dana hibah UNICEF dan UNFPA langsung ke daerah melalui kementerian/lembaga. Mekanisme ini dianggap paling sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memungkinkan penyaluran dana secara efektif ke pelaksana di daerah. Pertemuan juga menjelaskan tata cara registrasi, pembukaan rekening, pengubahan anggaran, dan pengesahan hibah baik berupa uang maupun barang
Dokumen tersebut membahas tentang konsep pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, prinsip, persyaratan, jenis, prosedur, larangan penjaminan, dan pelaporan pinjaman daer
Dokumen tersebut membahas konsep dan manajemen anggaran. Secara garis besar membahas pengertian anggaran dan kebijakan anggaran, tujuan anggaran, prinsip-prinsipnya, sistem anggaran kinerja, transparansi anggaran, proses penyusunan anggaran, peran DPRD dalam proses anggaran, serta kebijakan fiskal nasional dan alur dana APBN ke daerah.
Undang-undang ini mengatur tentang Keuangan Negara. Secara garis besar, undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah, penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, serta kekuasaan yang dimiliki oleh berbagai pihak terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Reformulasi Desentralisasi Fiskal dalam Instrumen DAU, DAK, dan DBH Dadang Solihin
Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini memberikan ringkasan tentang konsep dan prinsip-prinsip desentralisasi fiskal di Indonesia, termasuk pilar-pilar, pertimbangan biaya dan manfaat, serta sumber-sumber pendanaan bagi pemerintah daerah.
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah kepada daerah, mencakup sumber hibah dari dalam dan luar negeri, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan hibah. Hibah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan aparatur daerah.
Peraturan Pemerintah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengaturan pejabat pengelola keuangan daerah, pengaturan pendapatan dan belanja daerah, serta pembentukan tim anggaran pemerintah daerah."
Similar to Socialisation s aiig adriansyah mof (20)
This document summarizes worldwide experiences restructuring railways across five key issues: industry structure, ownership and control, infrastructure access, regulatory oversight, and community service obligations. It reviews approaches in multiple countries and discusses options like public ownership, outsourcing, concessions, and privatization. The document also discusses ensuring efficient separation of infrastructure from operations. Overall, the summary provides a high-level overview of global experiences restructuring railways and considering issues like competition, investment, and regulation.
Dokumen ini membahas masalah infrastruktur terkait dengan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), pelican crossings, dan akses ke sekolah di kota Denpasar, Bali. Dokumen ini menjelaskan definisi dari fasilitas tersebut dan lokasi proyek yang akan didesain untuk meningkatkan keselamatan siswa. Dokumen ini juga membahas masalah yang ada terkait fasilitas tersebut dan langkah selanjutnya untuk merancang solusi infra
This document discusses developing multimodal transport in the North Java Corridor. It identifies the main economic centers and activities in the corridor and notes the need for infrastructure to meet the needs of these economic activities. It then discusses the current transport context and ideal modes for different cargo types. Key obstacles to efficient freight transport by road, rail, sea and lack of intermodal connectivity are identified. The document recommends targeting specific commodities for shifting to rail and sea transport. It outlines the right infrastructure, policies and reforms needed over the short, medium and long term to improve multimodal transport in the corridor.
Dokumen tersebut membahas strategi pembangunan transportasi multimoda di Pulau Jawa dengan memanfaatkan peran strategis perkeretaapian untuk menghubungkan wilayah-wilayah strategis seperti pelabuhan, bandara, dan kawasan industri. Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi di beberapa rute utama di Pulau Jawa diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkutan kereta api."
The document discusses plans to develop transportation infrastructure in Indonesia. It notes that Tanjung Priok Port is the largest in Indonesia and handles about 60% of cargo traffic. Plans are outlined to expand Tanjung Priok and develop a new port called NewPriok to meet growing demand. Integrating NewPriok with a logistics park is discussed to boost trade and employment. Developing multimodal transportation between ports, including a Pendulum Nusantara shipping route, is presented as a way to reduce domestic logistics costs and stimulate domestic trade.
Dokumen tersebut membahas mengenai angkutan multimoda dan peran angkutan penyeberangan dalam mendukung sistem transportasi multimoda di Indonesia. Secara ringkas, angkutan multimoda menggunakan minimal dua moda transportasi berbeda berdasarkan satu kontrak, sedangkan angkutan penyeberangan berperan sebagai penghubung antar moda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah.
Dokumen tersebut membahas pendekatan sistem yang aman dalam menangani masalah infrastruktur dan kecelakaan di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan berbagai unsur seperti jalan dan kendaraan yang aman, pengguna jalan yang patuh, pendidikan publik, peraturan dan penegakan hukum, serta kerja sama lintas sektor untuk mengurangi kematian akibat kecelakaan.
This document discusses strategies for improving road safety for vulnerable road users in Indonesia. It recommends implementing a "Safe System" approach with four key elements: safe speeds, safe roads, safe road users, and safety management. For each element, the document provides examples of specific countermeasures, such as setting speed limits below 40km/h, building separated cycling and walking infrastructure, conducting educational campaigns on risks like not wearing helmets, and establishing inter-agency partnerships to coordinate road safety efforts. In conclusion, it proposes a six-point plan to apply the Safe System approach in Bandung, Indonesia focusing on speed management, crossing facilities, footpath quality, cycling infrastructure, promotional campaigns, and inter-agency coordination.
Dokumen ini membahas upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan rentan di Bandung melalui pengelolaan kecepatan, penyeberangan yang aman, trotoar yang terpelihara, fasilitas bersepeda, kampanye promosi, dan koordinasi antar instansi.
The document discusses community consultation for an integrated urban road safety program in Indonesia. It outlines steps for planning consultation, including conducting surveys of local schools to gather student travel data and stakeholder issues. The surveys would collect information on travel modes, home locations, parking/drop-off areas, crossing locations and speeds. Local organizations, governments or universities could assist with data collection to help plan infrastructure improvements and identify early issues. The goal is to inform, consult and engage stakeholders during the project planning phase.
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja monitoring dan evaluasi untuk proyek infrastruktur. Ia menekankan perlunya mengidentifikasi keluaran-keluaran proyek, merencanakan pelaksanaan dan pemantauan berdasarkan anggaran dan jadwal, serta mengevaluasi pencapaian tujuan jangka pendek dan panjang proyek.
Dokumen ini membahas program Integrated Urban Road Safety yang diusulkan untuk kota Medan, Pekanbaru dan Bandung di Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi kecelakaan pejalan kaki dengan memperbaiki kondisi trotoar dan menyediakan fasilitas penyeberangan jalan yang lebih aman. Program ini akan menerapkan perbaikan infrastruktur seperti perpanjangan trotoar, pulau median, dan ruang henti khusus untuk mengurangi konflik lalu lintas
Dokumen tersebut membahas pendekatan sistem yang aman dalam menangani masalah infrastruktur dan kecelakaan di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan berbagai unsur seperti jalan dan kendaraan yang aman, pengemudi yang terampil, penegakan hukum, serta edukasi masyarakat untuk mencapai tujuan mengurangi kematian akibat kecelakaan.
More from Indonesia Infrastructure Initiative (20)
1. MEKANISME HIBAH DAERAH
Jakarta, 28 Januari 2013
oleh:
Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia
1
2. OUTLINE
1. KEBIJAKAN HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT & DAERAH (HKPD)
2. HIBAH DAERAH
3. PROGRAM & OUTPUT
4. HIBAH AUSAID: SAIIG
4. • UUD 1945 Perubahan kedua, BAB VI Pemerintah Daerah
Pasal 18A:
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,
diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
4
5. KONSTITUSI
Pasal 31 PENYELENGGARA
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya.
PUSAT:
Pasal 33 K/L BLU
Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat BUMN
hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
Lainnya
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 34 PEMDA:
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. SKPD BLUD
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
BUMD
dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Lainnya
6. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT,
PEMERINTAH DAERAH DAN BUMD
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 22:
1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah
Daerah atau sebaliknya.
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - Pasal 33:
1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah
Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang
tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
PP 10/2011
Hibah kepada BUMD dilakukan melalui pemerintah daerah
PP 2/2012
Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah
6
7. APBN APBD
PENDAPATAN
Pajak I. PENDAPATAN
PNBP a. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hibah b. PENDAPATAN TRANSFER
BELANJA NEGARA c. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
I. Pemerintah Pusat 1. Pendapatan Hibah
● Belanja Pegawai 2. Pendapatan Dana Darurat
● Belanja Barang
● Belanja Modal
3. Pendapatan Lainnya
● Bantuan Sosial
● Pembayaran Bunga II. BELANJA
● Subsidi a. Belanja Langsung
● Belanja Hibah b. Belanja Tidak Langsung
● Belanja Lain-lain
II. Transfer Daerah
● Dana Perimbangan
III. PEMBIAYAAN
● Dana Otsus & Penyesuaian a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN 1. Penggunaan SiLPA
I. PENERIMAAN 2. Pencairan Dana Cadangan
I. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
1. Penggunaan Silpa Dipisahkan
2. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri 4. Pinjaman
3. Penerimaan Dari Investasi
4. Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Perus. Negara/Daerah
5. Pen. Kembali Pinj. Kpd Peusahaan
II. Penerimaan Pembiayaan Luar negeri (neto) Negara/Daerah/Pemda Lainnya
1. Penerimaan Pinjaman LN (bruto)
2. Penerimaan Kembali Pinj. Kpd Lemb. Intl. b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN
II. PENGELUARAN : 1. Pembentukan Dana Cadangan
I. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
1. Pembayaran Pokok Pinjaman DLN
2. Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
3. Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda 4. Pemb. Pinj. Kpd Perusahaan
II. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Negara/Daerah/Pemda Lainnya
1. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 7
2. Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Intl
9. APBN
ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH ANGGARAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PUSAT MELALUI K/L (MENKEU SELAKU BUN)
•RKA - KL •Rencana Dana Pengeluaran
(RDP) - BUN
Tugas Transfer ke
Kantor Kantor Dekon- Belanja
Pemban- Daerah Pinjaman
Pusat Daerah sentrasi Subsidi Lain-
tuan (DAU, dan Hibah
(KP) (KD) (DK) lain
(TP) DAK,DBH)
Mendanai Urusan
Mendanai Urusan Pusat Daerah (APBD)
Dilaksanakan oleh Pemda
9
11. PRINSIP HIBAH DAERAH (PP 2/2012)
MENDANAI KEWENANGAN DAERAH
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
HIBAH DIPRIORITASKAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK
DAERAH
PERJANJIAN HIBAH
MEKANISME APBN DAN APBD
PENYALURAN BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA
11
12. HUBUNGAN FUNGSI: PELAKSANAAN HIBAH DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN
KPA - HPD
Verifikasi & Supervisi
KEMENTERIAN TEKNIS PEMERINTAH DAERAH
(EXECUTING AGENCY) (IMPLEMENTING AGENCY)
12
13. PERJANJIAN HIBAH DAERAH
Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteri
atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat
yang diberi kuasa.
Perjanjian paling sedikit memuat:
a. tujuan;
b. jumlah;
c. sumber;
d. penerima;
e. persyaratan;
f. tata cara penyaluran;
g. tata cara pelaporan dan pemantauan;
h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan
i. sanksi.
*Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan,
kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Hibah Luar Negeri.
13
14. MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH
K/L MENKEU PEMDA
PENGUSULAN NILAI PENETAPAN MK:
PERJANJIAN HIBAH
HIBAH DAN DAFTAR PEMBERIAN/PENERU ANTARA MK DAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA
PEMDA PENERIMA SAN HIBAH KEPADA KEGIATAN HIBAH
KEPALA DAERAH
HIBAH PEMDA
Mempertimbangkan: Penyaluran dilakukan
• Sumber Hibah LN: Pemda sebagai berdasarkan kinerja
a) kapasitas fiskal daerah; b) Penetapan setelah Perjanjian
Daerah yang ditentukan oleh Implementing Agency yang diverifikasi K/L
Hibah LN ditandatangani bertanggung jawab atas
Pemberi Hibah Luar • Sumber Pinjaman LN:
Negeri; c) Daerah yang penyelesaian kegiatan dan
setelah Pagu APBN penggunaan dana hibah
memenuhi persyaratan yang • Sumber Penerimaan DN:
ditentukan oleh K/L; dan/atau sesuai Perjanjian Hibah
setelah Pagu APBN dan Manual Teknis
d) Daerah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah
14
15. MEKANISME PENYALURAN:
Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi
5 Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD
4 Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi
3 Proses verifikasi teknis
PEMDA KEMENPU KEMENKEU
2 Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3
Pihak ketiga 1 Pembangunan fisik sanitasi
18. HIBAH DAERAH T.A. 2010 – 2012: PROGRAM & OUTPUT
Waktu Daerah
No Kegiatan Total Alokasi Output
Pelaksanaan Penerima
1 Hibah Air Minum 2010 - 2011 Rp 199,55 35 Terpasangnya 77.000 Sambungan
Miliar Rumah (SR) Air Minum (berfungsi –
telah diverifikasi KemPU)
2 Hibah Air Limbah 2010 - 2011 Rp 25 Miliar 5 Terpasangnya 4.826 SR Pengelolaan
Air Limbah (berfungsi – verifikasi
KemPU)
3 Infrastructure Enhancement 2010 - 2011 Rp 48 Miliar 22 Pembangunan sarana persampahan
Grant (IEG) - Sanitasi dan air limbah di 21 kab/kota
(berfungsi – telah diverifikasi KemPU)
4. IEG - Transportasi 2012 Rp 6,4 Miliar 2 Pembangunan 53 halte tambahan
untuk mendukung pengoperasian
Bus Rapid Transit
5. Local Basic Education Capacity 2009 - 2012 Rp 125 Miliar 50 Terselenggaranya kegiatan
(L-BEC) peningkatan kapasitas di bidang
pendidikan di 50 kab/kota
6. Water and Sanitation – Sub 2010 - 2012 Rp 17,95 Miliar 6 Kegiatan pembangunan fisik sanitasi
Program D (WASAP-D) berbasis masyarakat dan berbasis
institusi (verifikasi KemPU)
7. Water Resources and Irrigation 2012 - 2015 Rp 575 Miliar 115 Proses -- Desain Irigasi, fisik irigasi
System Management Project – dan pelatihan kelompok petani
APL 2 (WISMP-2)
20. HIBAH PEMERINTAH AUSTRALIA: TAHAP I DAN TAHAP II
Penandatanganan Perjanjian Hibah (Subsidiary
HIBAH AUSAID TAHAP I Arrangement) antara Pemerintah Australia dengan
(2009 – 2011) Menteri Keuangan cq. Ditjen Pengelolaan Utang
• Water Hibah = $ 22 Jt
• Wastewater Hibah = $ 3 Jt
PEMERINTAH INDONESIA
• Infrastructure Enhancement
Grant (IEG) – Sanitation = $ 6 Jt
• IEG Transportation = $ 0.81 Jt
Pemerintah Pusat Pemda
HIBAH AUSAID TAHAP 2
(2012 – 2015)
• Water Hibah = $ 90 Juta
• Hibah Air Limbah = $ 5 Juta
• Sanitation Hibah = $ 40 Juta
• Wastewater Investment = $ 30 Jt
• Community Water Supply = $ 25 Jt Mekanisme Penerusan Hibah:
• Sub-national Roads = $ 38 Juta • Berdasarkan kinerja (output-based)
• Road Safety = $ 18 Juta • Penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah
• other grants = $ 4 Juta antara Menteri cq. Dirjen Perimbangan Keuangan
dengan kepala daerah penerima hibah
20
22. HIBAH AUSAID TAHAP 2: WATER & SANITATION
NO PROGRAM NILAI HIBAH TARGET OUPUT KETERANGAN
(AUD)
1 Hibah Air Minum $ 90 Juta 300.000 Sambungan • Telah dialokasikan untuk 27 pemda (usulan
(Water Hibah) Rumah bagi MBR KemenPU dan persetujuan AusAID)
(melayani sekitar 1,3 • Telah dialokasikan tambahan 47 pemda
Juta masyarakat) (proses penyusunan draft PPH)
2 Hibah Air Limbah $ 5 Juta Dalam tahap finalisasi desain program dan
(Wastewater Hibah) seleksi daerah penerima hibah
3 Sanitation Hibah $ 40 Juta Dalam tahap finalisasi desain program
dan seleksi daerah penerima hibah
4 Wastewater $ 30 Juta Proses desain dan seleksi daerah penerima
Investment Plan
5 Community Water $ 25 Juta Proses desain dan seleksi daerah penerima
Supply
22
