Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasiinfosanitasi
Hibah daerah merupakan salah satu mekanisme pembiayaan pemerintah pusat untuk mendanai kewenangan daerah sesuai prioritas pembangunan nasional dan pelayanan publik. Hibah dapat bersumber dari APBN, pinjaman luar negeri, atau hibah luar negeri seperti dari pemerintah Australia. Hibah disalurkan ke pemda berdasarkan kinerja setelah penandatanganan perjanjian antara kementerian keuangan dan kepal
Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas berbagai sumber pendanaan untuk pembangunan sanitasi dan air minum di daerah, termasuk dana dari pusat melalui deksentralisasi, transfer keuangan, dan DAK serta dana dari APBD melalui PAD dan transfer keuangan. Dokumen juga menjelaskan peran SKPD dalam pelaksanaan proyek sanitasi dan air minum menggunakan berbagai sumber dana tersebut."
Dokumen tersebut merangkum tentang tata cara pemberian hibah kepada daerah sesuai dengan PMK No. 168 tahun 2008. Ia menjelaskan prinsip-prinsip pemberian hibah, sumber dana hibah, bentuk hibah, kriteria dan proses pengajuan, penilaian, persetujuan, serta pengelolaan dan pemantauan hibah oleh daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, prinsip dasar, sumber, kriteria, persetujuan, pencatatan, pelaporan, dan pemantauan hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah. Hibah berasal dari berbagai sumber seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga swasta, dan hibah luar negeri. Kriteria pemberian hibah meliputi kegiatan pemerintahan daerah, dukungan program nas
Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasiinfosanitasi
Hibah daerah merupakan salah satu mekanisme pembiayaan pemerintah pusat untuk mendanai kewenangan daerah sesuai prioritas pembangunan nasional dan pelayanan publik. Hibah dapat bersumber dari APBN, pinjaman luar negeri, atau hibah luar negeri seperti dari pemerintah Australia. Hibah disalurkan ke pemda berdasarkan kinerja setelah penandatanganan perjanjian antara kementerian keuangan dan kepal
Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas berbagai sumber pendanaan untuk pembangunan sanitasi dan air minum di daerah, termasuk dana dari pusat melalui deksentralisasi, transfer keuangan, dan DAK serta dana dari APBD melalui PAD dan transfer keuangan. Dokumen juga menjelaskan peran SKPD dalam pelaksanaan proyek sanitasi dan air minum menggunakan berbagai sumber dana tersebut."
Dokumen tersebut merangkum tentang tata cara pemberian hibah kepada daerah sesuai dengan PMK No. 168 tahun 2008. Ia menjelaskan prinsip-prinsip pemberian hibah, sumber dana hibah, bentuk hibah, kriteria dan proses pengajuan, penilaian, persetujuan, serta pengelolaan dan pemantauan hibah oleh daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, prinsip dasar, sumber, kriteria, persetujuan, pencatatan, pelaporan, dan pemantauan hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah. Hibah berasal dari berbagai sumber seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga swasta, dan hibah luar negeri. Kriteria pemberian hibah meliputi kegiatan pemerintahan daerah, dukungan program nas
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah daerah, yang mencakup hibah kepada pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah daerah. Hibah daerah dapat berupa uang, barang, atau jasa dan sumbernya dapat berasal dari pemerintah pusat, luar negeri, atau pihak lain. Peraturan ini juga mengatur mekanisme perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan hibah daerah.
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah kepada daerah, mencakup sumber hibah dari dalam dan luar negeri, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan hibah. Hibah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan aparatur daerah.
Konsep pembahasan fundchanelling_hibahlangsung_kl_13agustus2012Febriansyah Soebagio
Pertemuan membahas mekanisme penyaluran dana hibah UNICEF dan UNFPA langsung ke daerah melalui kementerian/lembaga. Mekanisme ini dianggap paling sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memungkinkan penyaluran dana secara efektif ke pelaksana di daerah. Pertemuan juga menjelaskan tata cara registrasi, pembukaan rekening, pengubahan anggaran, dan pengesahan hibah baik berupa uang maupun barang
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah. Dokumen utama yang diatur adalah rencana komprehensif, rencana tahunan, rencana alokasi hibah, dan daftar isian pelaksanaan anggaran hibah. Kepala daerah bertanggung jawab atas penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana hibah.
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah oleh Pemerintah Indonesia. Pinjaman luar negeri dan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, kehati-hatian, dan tidak memiliki ikatan politik. Menteri Keuangan berwenang melakukan pinjaman luar negeri dan menerima hibah, yang kemudian dapat diteruskan kepemerintahan
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU). Dokumen ini mengatur tata cara penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan BLU berdasarkan basis kinerja, biaya, dan kemampuan pendapatan. RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan ambang batas tertentu dan dicantumkan dalam ikhtisar RBA untuk digabungkan ke dalam
Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah (AusAID)infosanitasi
Program Hibah Air Limbah dan Australia-Indonesia Infrastructure Grant for Sanitation (sAIIG) bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah memperluas cakupan layanan sanitasi dengan memberikan hibah untuk pembangunan prasarana. Hibah diberikan kepada daerah yang memenuhi kriteria persiapan dan teknis serta akan digunakan untuk pembangunan sistem pengelolaan limbah cair dan padat.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Bank Bengkulu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai penyertaan modal telah mencapai Rp1,1 miliar hingga 2010 dan akan terus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Bupati akan memantau pelaksanaan penyertaan modal tersebut.
Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional memberikan pedoman pengelolaan Dana BOS dalam APBD tahun 2011, meliputi:
1. Dasar hukum dan alokasi Dana BOS per sekolah
2. Pengelolaan Dana BOS untuk sekolah swasta dan negeri
3. Mekanisme penyaluran Dana BOS ke sekolah
Program Hibah Air Limbah dan Bantuan Teknis untuk Daerah (AusAID)infosanitasi
Program hibah air limbah dan bantuan teknis untuk daerah memberikan hibah senilai $A190 juta untuk program air bersih, sanitasi, dan pengembangan infrastruktur terkait untuk periode 2012-2015. Hibah sanitasi senilai $A5 juta akan diberikan kepada 7.000 unit sanitasi rumah tangga, sedangkan bantuan teknis akan mencakup pengelolaan sampah padat dan indeks layanan air dan sanitasi.
Presentasi Sosialisasi perpres 70 tahun 2012Khalid Mustafa
Slide presentasi yang dibawakan pada saat sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
O documento fornece informações sobre uma corretora de seguros (AWS) localizada em Cerquilho. Ele resume que a AWS tem uma imagem positiva de confiança na cidade, mas precisa expandir sua comunicação e oferta de produtos para agregar mais valor aos clientes, como qualidade de vida e resolução de problemas. Além disso, o documento propõe novas estratégias de marketing esportivo e parcerias para promover a AWS e atrair novos clientes.
O Mercado de Seguros no Brasil no Século XXI - Cenário econômico atual e pers...Gilton Paiva
O documento discute o cenário econômico atual e as perspectivas para o Brasil no século 21. Apresenta o cenário econômico global em desaceleração e os desafios internos do Brasil, como a queda nos termos de troca, a inflação acima dos parceiros e a falta de mão de obra qualificada. Defende a necessidade de reformas estruturais para aumentar a competitividade e o crescimento potencial do país.
A Bolsa de Seguros® é a única empresa autorizada a usar essa denominação e marca registrada. Ela oferece todos os tipos de seguros online através de vários sites e corretores parceiros, 24 horas por dia, para facilitar as vendas de seguros. A estrutura envolve poucos funcionários e terceirização de serviços para manter os custos baixos e os processos eficientes.
Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros 2013Maíra Medeiros
O documento descreve o 18o Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros realizado no Rio de Janeiro entre os dias 16 e 18 de outubro de 2013, com programação de palestras, jantares e shows. O evento contou com a participação de cerca de 5.000 pessoas e a MAPFRE teve um estande promocional com jogos, sorteios e apresentações musicais diárias. Os depoimentos elogiam a organização do estande da MAPFRE e a palestra do Diretor Geral.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah daerah, yang mencakup hibah kepada pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah daerah. Hibah daerah dapat berupa uang, barang, atau jasa dan sumbernya dapat berasal dari pemerintah pusat, luar negeri, atau pihak lain. Peraturan ini juga mengatur mekanisme perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan hibah daerah.
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah kepada daerah, mencakup sumber hibah dari dalam dan luar negeri, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan hibah. Hibah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan aparatur daerah.
Konsep pembahasan fundchanelling_hibahlangsung_kl_13agustus2012Febriansyah Soebagio
Pertemuan membahas mekanisme penyaluran dana hibah UNICEF dan UNFPA langsung ke daerah melalui kementerian/lembaga. Mekanisme ini dianggap paling sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memungkinkan penyaluran dana secara efektif ke pelaksana di daerah. Pertemuan juga menjelaskan tata cara registrasi, pembukaan rekening, pengubahan anggaran, dan pengesahan hibah baik berupa uang maupun barang
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah. Dokumen utama yang diatur adalah rencana komprehensif, rencana tahunan, rencana alokasi hibah, dan daftar isian pelaksanaan anggaran hibah. Kepala daerah bertanggung jawab atas penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana hibah.
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah oleh Pemerintah Indonesia. Pinjaman luar negeri dan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, kehati-hatian, dan tidak memiliki ikatan politik. Menteri Keuangan berwenang melakukan pinjaman luar negeri dan menerima hibah, yang kemudian dapat diteruskan kepemerintahan
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU). Dokumen ini mengatur tata cara penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan BLU berdasarkan basis kinerja, biaya, dan kemampuan pendapatan. RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan ambang batas tertentu dan dicantumkan dalam ikhtisar RBA untuk digabungkan ke dalam
Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah (AusAID)infosanitasi
Program Hibah Air Limbah dan Australia-Indonesia Infrastructure Grant for Sanitation (sAIIG) bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah memperluas cakupan layanan sanitasi dengan memberikan hibah untuk pembangunan prasarana. Hibah diberikan kepada daerah yang memenuhi kriteria persiapan dan teknis serta akan digunakan untuk pembangunan sistem pengelolaan limbah cair dan padat.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Bank Bengkulu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai penyertaan modal telah mencapai Rp1,1 miliar hingga 2010 dan akan terus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Bupati akan memantau pelaksanaan penyertaan modal tersebut.
Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional memberikan pedoman pengelolaan Dana BOS dalam APBD tahun 2011, meliputi:
1. Dasar hukum dan alokasi Dana BOS per sekolah
2. Pengelolaan Dana BOS untuk sekolah swasta dan negeri
3. Mekanisme penyaluran Dana BOS ke sekolah
Program Hibah Air Limbah dan Bantuan Teknis untuk Daerah (AusAID)infosanitasi
Program hibah air limbah dan bantuan teknis untuk daerah memberikan hibah senilai $A190 juta untuk program air bersih, sanitasi, dan pengembangan infrastruktur terkait untuk periode 2012-2015. Hibah sanitasi senilai $A5 juta akan diberikan kepada 7.000 unit sanitasi rumah tangga, sedangkan bantuan teknis akan mencakup pengelolaan sampah padat dan indeks layanan air dan sanitasi.
Presentasi Sosialisasi perpres 70 tahun 2012Khalid Mustafa
Slide presentasi yang dibawakan pada saat sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
O documento fornece informações sobre uma corretora de seguros (AWS) localizada em Cerquilho. Ele resume que a AWS tem uma imagem positiva de confiança na cidade, mas precisa expandir sua comunicação e oferta de produtos para agregar mais valor aos clientes, como qualidade de vida e resolução de problemas. Além disso, o documento propõe novas estratégias de marketing esportivo e parcerias para promover a AWS e atrair novos clientes.
O Mercado de Seguros no Brasil no Século XXI - Cenário econômico atual e pers...Gilton Paiva
O documento discute o cenário econômico atual e as perspectivas para o Brasil no século 21. Apresenta o cenário econômico global em desaceleração e os desafios internos do Brasil, como a queda nos termos de troca, a inflação acima dos parceiros e a falta de mão de obra qualificada. Defende a necessidade de reformas estruturais para aumentar a competitividade e o crescimento potencial do país.
A Bolsa de Seguros® é a única empresa autorizada a usar essa denominação e marca registrada. Ela oferece todos os tipos de seguros online através de vários sites e corretores parceiros, 24 horas por dia, para facilitar as vendas de seguros. A estrutura envolve poucos funcionários e terceirização de serviços para manter os custos baixos e os processos eficientes.
Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros 2013Maíra Medeiros
O documento descreve o 18o Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros realizado no Rio de Janeiro entre os dias 16 e 18 de outubro de 2013, com programação de palestras, jantares e shows. O evento contou com a participação de cerca de 5.000 pessoas e a MAPFRE teve um estande promocional com jogos, sorteios e apresentações musicais diárias. Os depoimentos elogiam a organização do estande da MAPFRE e a palestra do Diretor Geral.
O documento resume um evento de alinhamento comercial da MAPFRE ocorrido em Atibaia entre os dias 10 e 12 de março de 2015. O evento reuniu 315 pessoas para consolidar o modelo comercial da empresa para os próximos 3 anos e contou com programação que incluiu palestras, atividades nas salas, almoços, jantares e premiação.
O documento discute as vendas on-line de seguros no Brasil e as estratégias de corretores e seguradoras para operar on-line. Algumas corretoras operam exclusivamente on-line oferecendo cotações comparativas, enquanto seguradoras desenvolveram ferramentas on-line para seus produtos. As redes sociais e fóruns como o Yahoo Respostas podem ajudar os corretores a estabelecer relacionamentos e indicações para vender seguros on-line.
O documento discute tendências tecnológicas no mercado de seguros, incluindo a popularização de wearables para personalização de produtos, o uso da Internet das Coisas para monitoramento preventivo, e smartphones substituindo cartões de crédito para pagamentos.
Este documento discute os perigos da internet para crianças, como conteúdo impróprio, contato com estranhos e violação de privacidade. Também aborda como o uso excessivo da tecnologia pode afetar negativamente o desenvolvimento e a sociabilidade das crianças. Por fim, fornece recomendações para pais e educadores garantirem o uso seguro da internet por crianças.
O Mercado de Seguros e o Brasil do Século XXIGilton Paiva
O documento apresenta dados sobre o mercado de seguros no Brasil e no mundo, incluindo o perfil do consumidor brasileiro de seguros e a distribuição de seguros no país. O corretor de seguros é um importante canal de distribuição para a MAPFRE Seguros no Brasil, porém precisa se adaptar aos novos tempos atuando de forma mais ativa e digital.
Relatório de planejamento, organização e entrega da viagem de premiação da campanha de incentivos MAPFRE DNA, realizada em Nova Iorque (EUA), em maio de 2016.
O documento discute 7 tendências tecnológicas para o mercado segurador em 2016, incluindo: 1) serviços agregados ao seguro através da Internet das Coisas; 2) novos canais de venda online; 3) visão global do cliente através de dados coletados.
O documento fornece estatísticas e informações sobre o mercado brasileiro de seguros, previdência, capitalização e resseguros. Ele mostra:
1) O crescimento dos prêmios de seguros, contribuições para previdência e capitalização entre 2001-2010;
2) As participações dos diferentes ramos de seguros nos prêmios totais;
3) As dez maiores seguradoras do Brasil em termos de prêmios e sinistros.
Na palestra do Meio-Dia, do dia 19 de março, Enrico Ventura, Diretor Comercial da Bradesco Seguros, apresentou o novo do modelo comercial da seguradora e perspectivas do mercado segurador.
Dokumen tersebut membahas konsep dan manajemen anggaran. Secara garis besar membahas pengertian anggaran dan kebijakan anggaran, tujuan anggaran, prinsip-prinsipnya, sistem anggaran kinerja, transparansi anggaran, proses penyusunan anggaran, peran DPRD dalam proses anggaran, serta kebijakan fiskal nasional dan alur dana APBN ke daerah.
Memorandum Program 4-2 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Formalinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang siklus perencanaan penganggaran pusat dan daerah serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMD. Termasuk didalamnya adalah penjelasan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan, sistem perencanaan, proses penganggaran daerah, serta pembagian peran dalam perencanaan dan penyusunan anggaran.
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...Oswar Mungkasa
1. Dokumen membahas tentang pendanaan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan.
2. Pendanaan bersumber dari APBN (Dana Urusan Bersama/DUB) dan APBD (Dana Daerah untuk Urusan Bersama/DDUB) berdasarkan indeks fiskal dan kemiskinan daerah.
3. Indeks fiskal dan kemiskinan daerah dimaksudkan agar pengalokasian DUB dilakukan
Dokumen tersebut membahas tentang sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah. Sinkronisasi ini meliputi dokumen perencanaan, kerangka perencanaan dan pembiayaan, serta alokasi belanja daerah yang memperhatikan standar pelayanan. Dokumen ini juga menjelaskan pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah berdasarkan undang-undang terkait.
Dokumen tersebut membahas skema transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah di Indonesia. Transfer keuangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta beberapa dana khusus untuk daerah tertentu. Dokumen menjelaskan rumus dan mekanisme perhitungan besaran transfer keuangan untuk masing-masing jenis dana tersebut.
Program IEG Infrastrucutre Enhancement Grant iiinfosanitasi
Program IEG Tahap II merupakan lanjutan dari Program IEG Tahap I yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur sanitasi. Program kali ini mengubah konsep dari performance-based menjadi output-based dan menambah subsektor yang didanai meliputi air limbah, persampahan, dan drainase dengan alokasi dana lebih besar untuk diselesaikan dalam tiga tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, prinsip, persyaratan, jenis, prosedur, larangan penjaminan, dan pelaporan pinjaman daer
Dokumen tersebut membahas tentang desentralisasi keuangan pemerintahan di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai konsep desentralisasi fiskal, sumber pendanaan pemerintah daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dokumen ini juga menjelaskan alur anggaran pemerintah pusat menuju daerah berdasarkan prinsip "uang mengikuti fungsi".
Sosialisasi Peminatan Program Air Limbah Setempat 150823.pptxdaristanu
Dokumen tersebut membahas mengenai hibah kepada daerah, khususnya hibah air limbah setempat (ALS). Hibah ALS bersumber dari APBN dengan alokasi Rp150 miliar untuk 83 daerah guna membangun tangki septik dan resapan untuk 25.000 rumah. Kinerja penyaluran hibah ALS rata-rata 51,4% dari alokasi APBN selama 5 tahun terakhir. Ada 6 daerah yang mengundurkan diri dari program hibah
Dokumen tersebut membahas tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional. Dokumen tersebut menjelaskan definisi, unsur-unsur, dasar hukum, kebijakan penetapan program dan alokasi, serta administrasi pengalokasian DAK.
APBN dan APBD merupakan dokumen penganggaran pemerintah yang menjelaskan rencana pendapatan dan pengeluaran negara/daerah untuk satu tahun. APBN dan APBD memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Syukriy Abdullah
Peraturan ini memperbarui aturan pengelolaan keuangan daerah terkait perubahan undang-undang dan peraturan terkini seperti penganggaran tahun jamak, pengelolaan dana BOS, dan penanganan belanja tanggap darurat bencana.
Similar to Bahan direktur pkd shangrila hotel maret 2012 (20)
This document summarizes worldwide experiences restructuring railways across five key issues: industry structure, ownership and control, infrastructure access, regulatory oversight, and community service obligations. It reviews approaches in multiple countries and discusses options like public ownership, outsourcing, concessions, and privatization. The document also discusses ensuring efficient separation of infrastructure from operations. Overall, the summary provides a high-level overview of global experiences restructuring railways and considering issues like competition, investment, and regulation.
Dokumen ini membahas masalah infrastruktur terkait dengan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), pelican crossings, dan akses ke sekolah di kota Denpasar, Bali. Dokumen ini menjelaskan definisi dari fasilitas tersebut dan lokasi proyek yang akan didesain untuk meningkatkan keselamatan siswa. Dokumen ini juga membahas masalah yang ada terkait fasilitas tersebut dan langkah selanjutnya untuk merancang solusi infra
This document discusses developing multimodal transport in the North Java Corridor. It identifies the main economic centers and activities in the corridor and notes the need for infrastructure to meet the needs of these economic activities. It then discusses the current transport context and ideal modes for different cargo types. Key obstacles to efficient freight transport by road, rail, sea and lack of intermodal connectivity are identified. The document recommends targeting specific commodities for shifting to rail and sea transport. It outlines the right infrastructure, policies and reforms needed over the short, medium and long term to improve multimodal transport in the corridor.
Dokumen tersebut membahas strategi pembangunan transportasi multimoda di Pulau Jawa dengan memanfaatkan peran strategis perkeretaapian untuk menghubungkan wilayah-wilayah strategis seperti pelabuhan, bandara, dan kawasan industri. Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi di beberapa rute utama di Pulau Jawa diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkutan kereta api."
The document discusses plans to develop transportation infrastructure in Indonesia. It notes that Tanjung Priok Port is the largest in Indonesia and handles about 60% of cargo traffic. Plans are outlined to expand Tanjung Priok and develop a new port called NewPriok to meet growing demand. Integrating NewPriok with a logistics park is discussed to boost trade and employment. Developing multimodal transportation between ports, including a Pendulum Nusantara shipping route, is presented as a way to reduce domestic logistics costs and stimulate domestic trade.
Dokumen tersebut membahas mengenai angkutan multimoda dan peran angkutan penyeberangan dalam mendukung sistem transportasi multimoda di Indonesia. Secara ringkas, angkutan multimoda menggunakan minimal dua moda transportasi berbeda berdasarkan satu kontrak, sedangkan angkutan penyeberangan berperan sebagai penghubung antar moda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah.
Dokumen tersebut membahas pendekatan sistem yang aman dalam menangani masalah infrastruktur dan kecelakaan di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan berbagai unsur seperti jalan dan kendaraan yang aman, pengguna jalan yang patuh, pendidikan publik, peraturan dan penegakan hukum, serta kerja sama lintas sektor untuk mengurangi kematian akibat kecelakaan.
This document discusses strategies for improving road safety for vulnerable road users in Indonesia. It recommends implementing a "Safe System" approach with four key elements: safe speeds, safe roads, safe road users, and safety management. For each element, the document provides examples of specific countermeasures, such as setting speed limits below 40km/h, building separated cycling and walking infrastructure, conducting educational campaigns on risks like not wearing helmets, and establishing inter-agency partnerships to coordinate road safety efforts. In conclusion, it proposes a six-point plan to apply the Safe System approach in Bandung, Indonesia focusing on speed management, crossing facilities, footpath quality, cycling infrastructure, promotional campaigns, and inter-agency coordination.
Dokumen ini membahas upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan rentan di Bandung melalui pengelolaan kecepatan, penyeberangan yang aman, trotoar yang terpelihara, fasilitas bersepeda, kampanye promosi, dan koordinasi antar instansi.
The document discusses community consultation for an integrated urban road safety program in Indonesia. It outlines steps for planning consultation, including conducting surveys of local schools to gather student travel data and stakeholder issues. The surveys would collect information on travel modes, home locations, parking/drop-off areas, crossing locations and speeds. Local organizations, governments or universities could assist with data collection to help plan infrastructure improvements and identify early issues. The goal is to inform, consult and engage stakeholders during the project planning phase.
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja monitoring dan evaluasi untuk proyek infrastruktur. Ia menekankan perlunya mengidentifikasi keluaran-keluaran proyek, merencanakan pelaksanaan dan pemantauan berdasarkan anggaran dan jadwal, serta mengevaluasi pencapaian tujuan jangka pendek dan panjang proyek.
Dokumen ini membahas program Integrated Urban Road Safety yang diusulkan untuk kota Medan, Pekanbaru dan Bandung di Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi kecelakaan pejalan kaki dengan memperbaiki kondisi trotoar dan menyediakan fasilitas penyeberangan jalan yang lebih aman. Program ini akan menerapkan perbaikan infrastruktur seperti perpanjangan trotoar, pulau median, dan ruang henti khusus untuk mengurangi konflik lalu lintas
Dokumen tersebut membahas pendekatan sistem yang aman dalam menangani masalah infrastruktur dan kecelakaan di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan berbagai unsur seperti jalan dan kendaraan yang aman, pengemudi yang terampil, penegakan hukum, serta edukasi masyarakat untuk mencapai tujuan mengurangi kematian akibat kecelakaan.
More from Indonesia Infrastructure Initiative (20)
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...Habibatut Tijani
Program Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online di Kecamatan Sambikerep bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu PKK dan masyarakat sekitar dengan memberikan edukasi dan bimbingan dalam mempromosikan produk melalui media sosial. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan pemasaran digital, membantu mendaftarkan usaha ke marketplace, dan mengelola media online secara efektif. Dengan pendekatan teori jaringan sosial dan partisipatif aktif, program ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar UMKM, meningkatkan penjualan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi peserta dan komunitas secara keseluruhan.
0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco BuildingMargionoPriadi
"KAMI DUAZ&CO merupakan pengkaji teknis yang berpengalaman semenjak 2015 untuk melakukan audit bangunan, penyusunan kajian sertfikat laik fungsi (SLF) hingga proses permohonan penerbitan SLF Info Call 0818.0927.0089
Jasa Konsultan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan di Duaznco Bali. Mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan adalah salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa gedung yang telah dibangun memenuhi standar keselamatan dan fungsionalitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Di Bali, Duaznco menawarkan jasa konsultasi profesional untuk membantu pemilik bangunan mendapatkan SLF dengan mudah dan cepat.
Mengapa Memilih Jasa Konsultan SLF Duaznco Bali?
Duaznco adalah perusahaan konsultan yang telah berpengalaman dalam membantu pemilik bangunan di Bali untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi. Ada beberapa alasan mengapa Duaznco menjadi pilihan yang tepat:
- Pengalaman dan Keahlian
Duaznco memiliki tim ahli yang berpengalaman dalam mengurus berbagai jenis bangunan, mulai dari perumahan, komersial, hingga industri.
- Layanan Profesional dan Terpercaya
Duaznco terkenal dengan layanan profesional yang terpercaya. Mereka memberikan solusi yang tepat dan cepat untuk memastikan bangunan Anda mendapatkan sertifikasi yang diperlukan tanpa kendala.
- Pendekatan yang Personal
Setiap proyek ditangani dengan pendekatan yang personal, di mana konsultasi dilakukan secara menyeluruh untuk memahami kebutuhan spesifik dari setiap klien.
Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Duaznco Bali
Biaya pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Duaznco Bali bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis bangunan, ukuran, dan kompleksitas proyek. Namun, secara umum, biaya ini mencakup beberapa komponen utama:
- Survey dan Inspeksi
Tahap awal ini melibatkan inspeksi menyeluruh oleh tim ahli untuk menilai kondisi bangunan dan memastikan bahwa semua persyaratan teknis terpenuhi.
- Penyusunan Laporan Teknis
Setelah inspeksi, tim akan menyusun laporan teknis yang mendetail mengenai kondisi bangunan dan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Laporan ini penting untuk proses pengajuan SLF.
- Pengurusan Administrasi
Proses administrasi melibatkan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan SLF ke instansi terkait.
- Konsultasi dan Pendampingan
Duaznco juga menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan selama proses pengurusan SLF, termasuk bantuan dalam melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan dan fungsionalitas.
Info 0818.0927.0089
website https://duaznco.com/
Bali Office
Jl. Cokroaminoto No. 460, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Denpasar, Bali 80116
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdfFORTRESS
"PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar; Pintu Double Besi Rumah Minimalis di Buleleng; Pintu Double Rumah Minimalis di Sawan; Pintu Dua Daun Minimalis di Abang; Pintu Garis Minimalis di Manggis.
FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja; solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99; Rt.005/Rw.003; Binong; Kec. Curug; Kabupaten Tangerang; Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo; Pekanbaru; Surabaya; Lampung; Palembang; Kendari; Makassar; Balikpapan; Medan; Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura; Kab Bangli; Kab Buleleng-Singaraja; Kab Gianyar; Kab Jembrana-Negara; Kab Karangasem-Amlapura; Kab Klungkung-Semarapura; Kab Tabanan; Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintudobelminimalisdidenpasar #pintudoublebesirumahminimalisdibuleleng #pintudoublerumahminimalisdisawan #pintuduadaunminimalisdiabang #pintugarisminimalisdimanggis
Pintu Dobel Minimalis di Denpasar; Pintu Double Minimalis Motif Kayu di Busung Biu; Pintu Double Rumah Modern di Seririt; Pintu Dua Minimalis Terbaru di Bebandem; Pintu Hitam Minimalis di Rendang."
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptxabiddah0606
"Mie Gacoan" adalah sebuah merk dagang dari jaringan restaurant mie pedas No. 1 di Indonesia, yang menjadi anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi. Nama "Gacoan" berasal dari bahasa Jawa yang berarti "jagoan" atau "andalan". Berdiri sejak awal tahun 2016, saat ini merk "Mie Gacoan" telah tumbuh menjadi market leader F&B terbesar di Indonesia. Mengusung konsep bersantap modern dengan harga yang affordable, kehadiran "Mie Gacoan" telah mendapatkan apresiasi luar biasa di setiap market dimana "Mie Gacoan" hadir untuk melayani puluhan ribu pelanggan setiap bulannya. Oleh karena itu, inovasi akan selalu dikedepankan agar "Mie Gacoan" tetap relevan dan menjadi pilihan terbaik bagi para customer loyal.
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptx
Bahan direktur pkd shangrila hotel maret 2012
1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
KEBIJAKAN HIBAH DAERAH
oleh:
Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
1
2. DASAR HUKUM
• UUD 1945 Perubahan kedua, BAB VI Pemerintah Daerah
Pasal 18A:
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,
diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
2
3. DASAR HUKUM
• UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;
• UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
• UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
• PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
• PP 10/2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah
• PP 2/2012 tentang Hibah Daerah (Pengganti PP 57/2005);
• PMK Nomor 168/PMK.07/2008 Tentang Hibah Daerah (Proses Revisi)
• PMK Nomor 169 /PMK.07/2008 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada
Pemerintah Daerah (Proses Revisi)
3
4. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah dan BUMD
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 22:
1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah
Daerah atau sebaliknya.
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - Pasal 33:
1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah
Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang
tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
PP 10/2011
Hibah kepada BUMD dilakukan melalui pemerintah daerah
PP 2/2012
Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah
4
5. UU 33/2004
Pasal 1 (28)
Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing,
badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga
dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang
dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar
kembali.
Pasal 44
1) Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat
2) Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui
Pemerintah
3) Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan
pemberi hibah
4) Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)
5
6. DANA APBN KE DAERAH
APBN
ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH ANGGARAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PUSAT MELALUI K/L (MENKEU SELAKU BUN)
•RKA - KL •Rencana Dana Pengeluaran
(RDP) - BUN
Tugas Transfer ke
Kantor Kantor Dekon- Belanja
Pemban- Daerah Pinjaman
Pusat Daerah sentrasi Subsidi Lain-
tuan (DAU, dan Hibah
(KP) (KD) (DK) lain
(TP) DAK,DBH)
Mendanai Urusan
Mendanai Urusan Pusat Daerah (APBD)
Dilaksanakan oleh Pemda
6
8. DEFINISI
PP 2/2012
•Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari
Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui
perjanjian
•Hibah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk
mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
•Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
8
9. LINGKUP HIBAH DAERAH
PEMDA LAIN
PINJAMAN
LUAR NEGERI
HIBAH
BADAN, LEMBAGA,
PEMERINTAH PEMDA ATAU ORGANISASI
PUSAT DALAM NEGERI
HIBAH LUAR KELOMPOK
NEGERI MASYARAKAT ATAU
PERORANGAN
DALAM NEGERI
BUMD
9
10. PRINSIP HIBAH DAERAH (PP 2/2012)
• Hibah diberikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan
keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik
• Mekanisme APBN dan APBD
• Memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal
• Melalui penandatanganan Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan
cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah
• Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri
dilakukan melalui Pemerintah
10
11. KRITERIA PEMBERIAN HIBAH
Sumber: Hibah Luar Negeri
• kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
• kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
• kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar
Negeri.
Sumber: Pinjaman Luar Negeri
• digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah
Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan
nasional
Sumber: Penerimaan Dalam Negeri
• kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan
peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan
aparatur Pemerintah Daerah;
• kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan
penambahan beban pada APBD;
• kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan
penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau
• kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
11
13. BAGAN PENERIMAAN HIBAH LUAR NEGERI (PP 10/2011)
Calon Pemberi Hibah Bappenas DJPU
Usulan Kegiatan sumber DRKH
Usulan K/L Pinjaman/hibah LN Termasuk Hibah
pembiayaan LN yang
Usulan diterushibahkan
Penilaian : RPJM, Rencana K/L pembiayaan
Pemanfaatan Hibah
Penetapan MK: pinjaman LN dan
DRKH
hibah LN yang diterushibahkan
Komitmen
Pemberian Hibah Negosiasi & Penandatanganan
Perjanjian Hibah
PENERUSAN HIBAH (PP 2/2012)
Usulan nilai
DJPK
K/L
hibah dan daftar Penetapan MK Pemberian/Penerusan Hibah
pemda
Penandatanganan Perjanjian Hibah
Penganggaran dalam APBN
Penyaluran Hibah Penyaluran Hibah
a. pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
b. Pembayaran langsung;
c. Rekening Khusus;
d. Letter of Credit;
e. Pembiayaan Pendahuluan
14. MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH
• Penetapan Pemerintah untuk hibah kepada
Pemerintah Daerah yang bersumber dari PDN
• Penetapan Menteri atas alokasi peruntukkan
pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri
K/L MENKEU PEMDA
PENGUSULAN NILAI PENETAPAN MK:
PERJANJIAN HIBAH
HIBAH DAN DAFTAR PEMBERIAN/PENERU ANTARA MK DAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA
PEMDA PENERIMA SAN HIBAH KEPADA KEGIATAN HIBAH
KEPALA DAERAH
HIBAH PEMDA
Mempertimbangkan: Penyaluran dilakukan
• Sumber Hibah LN: Pemda sebagai berdasarkan kinerja
a) kapasitas fiskal daerah; b) Penetapan setelah Perjanjian
Daerah yang ditentukan oleh Implementing Agency yang diverifikasi K/L
Hibah LN ditandatangani bertanggung jawab atas
Pemberi Hibah Luar • Sumber Pinjaman LN:
Negeri; c) Daerah yang penyelesaian kegiatan dan
setelah Pagu APBN penggunaan dana hibah
memenuhi persyaratan yang • Sumber Penerimaan DN:
ditentukan oleh K/L; dan/atau sesuai Perjanjian Hibah
setelah Pagu APBN dan Manual Teknis
d) Daerah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah 14
16. PERJANJIAN HIBAH DAERAH
• Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara
Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota
atau pejabat yang diberi kuasa.
• Perjanjian paling sedikit memuat:
a. tujuan;
b. jumlah;
c. sumber;
d. penerima;
e. persyaratan;
f. tata cara penyaluran;
g. tata cara pelaporan dan pemantauan;
h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan
i. sanksi.
16
17. PERJANJIAN HIBAH DAERAH
Salinan perjanjian hibah daerah wajib disampaikan oleh:
a. Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan kementerian negara/lembaga
pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh
Pemerintah.
b. kepala daerah kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan
kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal
hibah diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada
Badan Pemeriksa Keuangan, kementerian negara/lembaga pemerintah non
kementerian terkait dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi Hibah Luar
Negeri.
Dalam hal Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, atau Perjanjian Hibah Luar Negeri
mengalami perubahan, maka perjanjian Hibah Daerah atau perjanjian penerusan
hibah harus disesuaikan.
17
19. PENGANGGARAN HIBAH
PENGANGGARAN DI PUSAT PENGANGGARAN DI DAERAH
• Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah • Penerimaan hibah oleh Pemerintah
Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai Daerah dianggarkan dalam Lain-lain
Bagian Anggaran Bendahara Umum Pendapatan Daerah yang Sah sebagai
Negara sesuai ketentuan perundang- jenis pendapatan hibah
undangan • Penggunaan dana hibah dianggarkan
• Dalam hal APBN telah ditetapkan: sebagai belanja dan/atau pengeluaran
penerushibahan kepada Pemerintah pembiayaan
Daerah yang bersumber dari hibah luar • Dalam hal APBD telah ditetapkan:
negeri dapat dilaksanakan untuk penggunaan dana hibah dapat
kemudian dianggarkan dalam perubahan dilaksanakan untuk kemudian
APBN dianggarkan dalam Perubahan APBD
• Setelah APBN Perubahan ditetapkan: • Dalam hal Perubahan APBD telah
penerushibahan kepada Pemerintah dapat ditetapkan: penggunaan dana hibah
dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dapat dilaksanakan untuk kemudian
dalam Laporan Keuangan Pemerintah dilaporkan dalam Laporan Keuangan
Pusat. Pemerintah Daerah.
21. HUBUNGAN FUNGSI:
PELAKSANAAN MEKANISME HIBAH DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN
KPA - HPD
Verifikasi
KEMENTERIAN PU PEMERINTAH DAERAH
(EXECUTING AGENCY) (IMPLEMENTING AGENCY)
21
22. PENYALURAN HIBAH [PMK 169/2008]
4 Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD
3 Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi
2 Permintaan pertimbangan atas dokumen terkait dan verifikasi
PEMDA K/L KEMENKEU
1
Pelaksanaan kegiatan/persyaratan hibah
5 Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3
Pihak ketiga
22
23. PENYALURAN HIBAH – PP 2/2012
• Penyaluran hibah berdasarkan permintaan penyaluran dana dari Pemda
• Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secara bertahap sesuai
dengan capaian kinerja
• Lima (5) Mekanisme penyaluran:
a. pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
b. pembayaran langsung;
c. rekening khusus;
d. letter of credit (L/C); atau
e. pembiayaan pendahuluan.
23
25. HIBAH KE DAERAH DALAM APBN 2010 – 2011
NO PROGRAM MEKANISME EXECUTING SUMBER NILAI JUMLAH
PENYALURAN AGENCY DAERAH
1. Mass Rapid Transit Performance- Ditjen. JICA Rp 5,3 T 1 Pemprov
(MRT) based Perkeretaapian,
Dephub
2. Local Basic Education Performance- Ditjen. Komisi Eropa Rp 125 M 50 Daerah
Capacity (L-BEC) based Mandikdasmen, dan Belanda
Depdiknas
3. Hibah Air Minum Output-based Ditjen. Cipta Australia Rp 199 M 35 Daerah
Karya, Dept. PU
4. Hibah Air Limbah Output-based Ditjen. Cipta Australia Rp 35 M 5 Daerah
Karya, Dept. PU
5. WASAP-D Performance- Ditjen. Cipta Belanda Rp 18 M 6 Daerah
based Karya, Dept. PU
6. Hibah Percepatan Performance- Ditjen. Cipta Australia Rp 48 M 22 Daerah
Pembangunan Sanitasi based Karya, Dept. PU
26. ALOKASI HIBAH T.A. 2010 - 2011
Waktu Realisasi
No Kegiatan Total Alokasi Output
Pelaksanaan Penyaluran
1. L-BEC* 2009 - 2012 125.000.000.000 71.000.000.000 Terselenggaranya kegiatan
peningkatan kapasitas di bidang
pendidikan di 50 kab/kota
2. Hibah Air Minum 2010 - 2011 199.550.000.000 199.050.000.000 Terpasangnya 77.000
Sambungan Rumah (SR) Air
Minum
3. Hibah Air Limbah 2010 - 2011 25.000.000.000 24.130.000.000 Terpasangnya 4.826 SR
Pengelolaan Air Limbah
4. IEG* 2010 - 2012 54.397.500.000 43.389.800.400 Pembangunan sarana
persampahan dan air limbah di
21 kab/kota
5. MRT* 2010 - 2014 44.218.410.000 6.777.398.429 Pelaksanaan Tender Assistance
Services – 1
6. WASAP-D* 2010 - 2012 17.952.000.000 6.297.150.700 Kegiatan pembangunan fisik
sanitasi berbasis masyarakat
dan berbasis institusi
*) Sisa alokasi yang tidak terserap untuk kegiatan L-BEC, IEG, MRT dan WASAP-D akan diluncurkan pada TA 2012
27. HIBAH DAERAH 2012
Pagu Alokasi
Waktu
No Kegiatan APBN TA 2012 Target Output
Pelaksanaan
(Rp)
1. Mass Rapid Transit (MRT)* 2010 - 2014 1.533.136.670.000 1. Constructuction Management
Consulting Services
2. Tender Assistance Services – 2
3. Elevated Construction
4. Underground Construction
2. Local Basic Education Capacity (L- 2009 - 2012 11.500.000.000 Terselenggaranya kegiatan
BEC)* peningkatan kapasitas di bidang
pendidikan di 23 kab/kota
3. Water Resources and Irrigation 2012 - 2015 147.780.000.000 Desain Irigasi, fisik irigasi dan
System Management Project – APL 2 pelatihan kelompok petani
(WISMP-2)
4. IEG (Transportasi) 2012 Luncuran
5. WASAP-D 2012 Luncuran
6. Hibah Air Minum, Hibah Air Limbah, Pembahasan Proses Grant Agreement
Hibah IEG
