Paparan camat tulakan deteksi dini 2013Adhi Pradana
Rapat koordinasi tim deteksi dini di Kabupaten Pacitan membahas permasalahan pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2013 di Kecamatan Tulakan. Ada 16 desa di kecamatan tersebut dengan 12 desa melaksanakan pemilihan secara serentak pada bulan Agustus, 1 desa telah selesai, dan sisanya 3 desa menunggu petunjuk. Beberapa desa rawan konflik karena munculnya 2 calon yang berebut dukungan masyarakat.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help boost feelings of calmness, happiness and focus.
Rapat koordinasi daerah III membahas laporan dan evaluasi kegiatan amal serta laporan keuangan tahunan dari lazismu se-Sragen. Laporan harus diserahkan pada 1 Desember dan diperbarui hingga 31 Desember dengan format yang telah ditentukan. Rapat juga membahas program tutup tahun untuk Rohingya dan gerakan sukses rukun Islam ke-3.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah level di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga dijelaskan tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa mulai dari kajian oleh bupati, penyusunan rancangan peraturan bupati, hingga penetapan peraturan desa
Paparan camat tulakan deteksi dini 2013Adhi Pradana
Rapat koordinasi tim deteksi dini di Kabupaten Pacitan membahas permasalahan pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2013 di Kecamatan Tulakan. Ada 16 desa di kecamatan tersebut dengan 12 desa melaksanakan pemilihan secara serentak pada bulan Agustus, 1 desa telah selesai, dan sisanya 3 desa menunggu petunjuk. Beberapa desa rawan konflik karena munculnya 2 calon yang berebut dukungan masyarakat.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help boost feelings of calmness, happiness and focus.
Rapat koordinasi daerah III membahas laporan dan evaluasi kegiatan amal serta laporan keuangan tahunan dari lazismu se-Sragen. Laporan harus diserahkan pada 1 Desember dan diperbarui hingga 31 Desember dengan format yang telah ditentukan. Rapat juga membahas program tutup tahun untuk Rohingya dan gerakan sukses rukun Islam ke-3.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah level di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga dijelaskan tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa mulai dari kajian oleh bupati, penyusunan rancangan peraturan bupati, hingga penetapan peraturan desa
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Dokumen tersebut membahas tentang peran kecamatan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memperoleh sebagian kewenangan dari bupati untuk menangani urusan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
Dokumen tersebut berisi enam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban di Kantor Camat Ampenan, meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), permohonan lembur kegiatan, pelaksanaan kegiatan monitoring, dan permohonan data gangguan ketertiban umum.
Bagaimana posisi dan peranan camat dalam pembinaan admintrasi pemerintahan desa.
Camat adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam pemibinaan adminstratsi Pemerintah Desa
Laboratorium Inovasi Sebagai Scaling-up Reformasi Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Lokakarya “Peranan Inovator dan Regulator Dakam Menumbuh-kembangkan Inovasi Pelayanan Publik”, diselenggarakan oleh Tim Independen RB Nasional
Jakarta 5 April 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai inovasi-inovasi yang dilakukan di sektor publik Indonesia pada tahun 2014 hingga 2016. Beberapa poin penting yang disampaikan adalah daftar top 33 inovasi tahun 2014 dan 2015, serta daftar inovasi yang dilakukan di berbagai daerah seperti kabupaten, kota, dan provinsi pada tahun 2016. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai upaya-upaya inovasi yang dilakuk
Kak fs jalan tol tanjung selor tanjung redebalamsyahnoor1
Studi kelayakan pembangunan jalan tol Tanjung Selor - Tanjung Redeb meliputi pengumpulan data, analisis kelayakan, dan rekomendasi alternatif terbaik untuk pembangunan jalan tol yang diharapkan dapat mendukung pembangunan wilayah dan ekonomi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Studi ini akan menghasilkan laporan pendahuluan, antara, draft akhir, dan akhir.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan di lingkungan LAN, (2) Dibahas pula pedoman inovasi pelayanan publik berdasarkan peraturan terkait dan kebutuhan LAN, (3) Dokumen ini juga menjelaskan tahapan kompetisi inovasi pelayanan publik dan transfer inovasi antar instansi.
Dokumen tersebut merangkum pelatihan penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh DPW APPI dan DPD Ferari Sumatera Utara. Dokumen tersebut menjelaskan tentang pelaku dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah."
1. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melakukan modernisasi kebijakan pengawasan dan meningkatkan kapabilitasnya untuk mengawasi unit-unit di bawah Kementerian Perhubungan;
2. Fokus peningkatan kapabilitas meliputi sertifikasi auditor, penjenjangan jabatan fungsional, dan peningkatan kualitas laporan hasil audit;
3. Upaya lain untuk meningkatkan orientasi kepada masyarakat melip
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Secara garis besar membahas tentang tujuan, kebijakan, prinsip, etika pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku pengadaan, perencanaan, persiapan, pemilihan pengadaan, serta pengadaan untuk pelaksanaan penelitian.
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Dokumen tersebut membahas tentang peran kecamatan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memperoleh sebagian kewenangan dari bupati untuk menangani urusan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
Dokumen tersebut berisi enam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban di Kantor Camat Ampenan, meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), permohonan lembur kegiatan, pelaksanaan kegiatan monitoring, dan permohonan data gangguan ketertiban umum.
Bagaimana posisi dan peranan camat dalam pembinaan admintrasi pemerintahan desa.
Camat adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam pemibinaan adminstratsi Pemerintah Desa
Laboratorium Inovasi Sebagai Scaling-up Reformasi Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Lokakarya “Peranan Inovator dan Regulator Dakam Menumbuh-kembangkan Inovasi Pelayanan Publik”, diselenggarakan oleh Tim Independen RB Nasional
Jakarta 5 April 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai inovasi-inovasi yang dilakukan di sektor publik Indonesia pada tahun 2014 hingga 2016. Beberapa poin penting yang disampaikan adalah daftar top 33 inovasi tahun 2014 dan 2015, serta daftar inovasi yang dilakukan di berbagai daerah seperti kabupaten, kota, dan provinsi pada tahun 2016. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai upaya-upaya inovasi yang dilakuk
Kak fs jalan tol tanjung selor tanjung redebalamsyahnoor1
Studi kelayakan pembangunan jalan tol Tanjung Selor - Tanjung Redeb meliputi pengumpulan data, analisis kelayakan, dan rekomendasi alternatif terbaik untuk pembangunan jalan tol yang diharapkan dapat mendukung pembangunan wilayah dan ekonomi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Studi ini akan menghasilkan laporan pendahuluan, antara, draft akhir, dan akhir.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan di lingkungan LAN, (2) Dibahas pula pedoman inovasi pelayanan publik berdasarkan peraturan terkait dan kebutuhan LAN, (3) Dokumen ini juga menjelaskan tahapan kompetisi inovasi pelayanan publik dan transfer inovasi antar instansi.
Dokumen tersebut merangkum pelatihan penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh DPW APPI dan DPD Ferari Sumatera Utara. Dokumen tersebut menjelaskan tentang pelaku dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah."
1. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melakukan modernisasi kebijakan pengawasan dan meningkatkan kapabilitasnya untuk mengawasi unit-unit di bawah Kementerian Perhubungan;
2. Fokus peningkatan kapabilitas meliputi sertifikasi auditor, penjenjangan jabatan fungsional, dan peningkatan kualitas laporan hasil audit;
3. Upaya lain untuk meningkatkan orientasi kepada masyarakat melip
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Secara garis besar membahas tentang tujuan, kebijakan, prinsip, etika pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku pengadaan, perencanaan, persiapan, pemilihan pengadaan, serta pengadaan untuk pelaksanaan penelitian.
Menteri Perhubungan membahas prioritas peningkatan pelayanan dan kesejahteraan di Kementerian Perhubungan melalui perubahan mindset pegawai, peningkatan kesejahteraan, pemimpin sebagai teladan, pemimpin mengetahui masalah detail, serta peningkatan pelayanan dengan berbagai upaya seperti penerbitan 25 peraturan tentang standar pelayanan dan penyederhanaan perizinan.
PPT PMK DD Saluran Pembuang Ciujung.pptxyadisuryadi27
Dokumen tersebut merupakan Program Mutu (PMK) untuk pekerjaan Detail Desain Saluran Pembuang Daerah Irigasi Ciujung Kabupaten Serang. PMK ini menjelaskan informasi proyek, organisasi kerja, jadwal pelaksanaan, dan metode pelaksanaan proyek selama 120 hari kalender.
Paradigma pengawasan bergeser dari pendekatan sanksi menjadi pendekatan pembinaan. Peningkatan kapabilitas pengawasan internal menjadi level 3 yang menerapkan praktik audit profesional. Itjen Kemenhub berupaya meningkatkan tata kelola dan menyelamatkan uang negara melalui reviu HPS besar dan tindak lanjut hasil audit.
Similar to Epd inovasi daerah format kendali hulu hilir aceh (20)
2. Latar Belakang
• Penyerapan anggaran (realisasi) melalui
belanja pemerintah adalah salah satu siklus
atau tahapan dari sistem pelaksanaan
penganggaran pemerintah yang sangat
penting.
• Kebijakan belanja pemerintah diyakini akan
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
• Belanja yang bersifat produktif dan
bersentuhan langsung dengan kepentingan
publik akan dapat menstimulus
perekonomian.
3. Latar Belakang.... (lanjutan)
• Rendahnya tingkat penyerapan anggaran
merupakan permasalahan klasik dalam sistem
penganggaran pemerintah di Indonesia.
• Ditandai dengan lambatnya penyerapan dana di
triwulan I sampai dengan triwulan III dan
meningkat/melonjaknya penyerapan dana di
Triwulan IV.
• Hal ini sangat tidak menguntungkan baik secara
makro ekonomi maupun mikro ekonomi.
• Pemerintah Aceh yang pada tahun 2009 hanya
mampu menyerap anggaran sebesar 64% dari
pagu anggaran sebesar Rp.9,79 triliun.
4. Alternatif Solusi?
• Tahun 2011 dibentuk unit kerja Pengendalian
Percepatan Kegiatan Anggaran Pendapatan
Belanja Aceh (P2K-APBA).
• P2K-APBA kemudian mengembangkan Format
Kendali Hulu Hilir sebagai sistem
pengendalian dan pelaporan kegiatan APBA
secara cepat, tepat, akurat.
5.
6. 1. P2K-APBA
Tupoksi:
• Untuk membantu Gubernur dalam perumusan dan penetapan kebijakan
umum dalam pengendalian Kegiatan APBA.
• Membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (BAPPEDA)
dalam pengendalian Pembangunan Daerah.
• Membantu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam perencanaan,
pengendalian dan pelaporan serta mendukung kegiatan lain yang berkaitan
dengan percepatan dan pengendalian APBA
Struktur Organisasi :
• Pengarah, terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah.
• Pelaksana, terdiri dari ketua dan sekretaris.
• Operasional (Pengendali), terdiri dari pengendali SKPD, Pengendali Teknis,
Pengendali data, dan Sekretariat. Masing-masing di dukung oleh kordinator
dan staf.
• Khusus pengendali tekhnis didukung oleh koordinator, koordinator wilayah
dan staf tekhnis lapangan.
7.
8.
9.
10.
11. 2. Format Kendali Hulu Hilir Aceh
• Merupakan sebuah inovasi daerah dari Provinsi Aceh dalam
hal peningkatan kapasitas dan akuntabilitas aparatur
• Inovasi Daerah ini juga telah ditetapkan sebagai bagian dari
Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia tahun 2014 oleh
Menpan.
• Telah memenuhi standar Internasional dan pernah
digunakan pada saat BRR Aceh-Nias hingga tahun 2008-2009
dan terus dikembangkan sejak tahun 2010 hingga saat ini
• format kendali ini juga merupakan format standar UKP4 dan
telah diadopsi penggunaannya oleh beberapa Tim Evaluasi
dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) di beberapa
Provinsi.
17. Singkatan
A. Metode Pemilihan
1 Pengadaan Barang & Jasa 1. Pelelangan 35 s/d 40
a. Pelelangan Umum LU >200 Juta 36
b. Pelelangan Sederhana LS ≤ 200 Juta 37 (1a)
2. Penunjukan Langsung PK Tanpa Batasan Nilai, Keadaan Tertentu, Barang Khusus
3. Pengadaan Langsung PL ≤ 100 Juta 39
4. Sayembara/Kontes SY Kreativitas,Inovasi, Tdk Ada Harga Satuan 40
2 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 1. Pelelangan Umum LU >200 Juta 36 (1)
2. Pelelangan Terbatas LT >200 Juta Konstruksi Kompleks 36 (2)
3. Pemilihan Langsung PML ≤ 200 Juta 37 (1b)
4. Penunjukan Langsung PK Tanpa Batasan Nilai, Keadaan Tertentu, Konstruksi Khusus 38
5. Pengadaan Langsung PL ≤ 100 Juta 39
3 Pengadaan Jasa Konsultansi 1. Seleksi 41s/d 46
a. Seleksi Umum SU >200 Juta 42
b. Seleksi Sederhana SS >50 JT S/D <=200 JT 43
2. Penunjukan Langsung PK Tanpa Batasan Nilai, Keadaan Tertentu, Konsultansi Khusus 44
3. Pengadaan Langsung PL ≤ 50 Juta 45
4. Sayembara SY 46
4 Jasa Lainnya 1. Pelelangan 35 s/d 40
a. Pelelangan Umum LU >200 Juta 36
b. Pelelangan Sederhana LS ≤ 200 Juta 37 (1a)
2. Penunjukan Langsung PK Tanpa Batasan Nilai, Keadaan Tertentu, Barang Khusus
3. Pengadaan Langsung PL ≤ 100 Juta 39
4. Sayembara/Kontes SY Kreativitas,Inovasi, Tdk Ada Harga Satuan 40
Jasa konsultan tidak terbatasjasa rekayasa,
Perencanaan, Pengawasan keahlian profesi
(huruf c) penjelasan pasal 4 huruf c
Resume Jenis Pengadaan & Metode Pengadaan Serta Syarat Umunya Perpres 54
No JenisPengadaan
Metode
Syarat Umum Pasal
Nama Lengkap
Tidak terbataspada bahan baku, barang
setengan jadi, barang jadi / peralatan dan
mahluk hidup(Penjelasan Pasal 4 huruf a)
Berhubung dengan pelaksanaan konstruksi
bangunan atau wujud fisik yang tidak terbatas
konstruksi bagi kapal, persiapan lahan, perakitan,
reboisasi (Penjelasan Pasal 4 huruf b)
Bab IV
26 s.d 32
Tidak terbataspada Jasa Boga, Cleaning, Tenaga
Kerja, Asuransi, Jahit, Layanan Kesehatan,
Percetakan (Penjelasan pasal 4 huruf d)
B. Swakelola
Direncanakan, Dikerjakan &
Diawasi oleh PA/KPA/PPK
SWA
Kontrak antara PA/KPA dgn PPK atau PPK dgn
Kelompok Masyarakat
18. 1 2 3
8910
5
6
7
4
A.
Pascakualifikasi
47 Hari / 12 Proses
Sesuai Perka LKPP No. 14 thn
2012 Tentang Petunjuk Teknis
Prepres 70 Thn 2012 – Bab II
H : 1 - 14
Download Dokumen
Pengadaan
Tgl. 28 Feb – 13 Mar
H : 1 - 8
Pengumuman
Pascakualifikasi
Tgl. 28 Feb – 7 Mar
H : 7
Pemberian
Penjelasan
Tgl. 6 Mar
H : 8 - 15
Upload Dokumen
Penawaran
Tgl. 7 Mar – 14 Mar
H : 15
Pembukaan Dokumen
Penawaran
Tgl. 14 Mar
H : 16 - 20
Evaluasi
Penawaran
Tgl 15 – 19 Mar
H : 21 - 27
Evaluasi Dokumen dan
Pembuktian Kualifikasi
Tgl. 20 – 26 Mar
H : 28
Upload Berita Acara
Hasil Pelelangan
Tgl. 27 Mar
H : 29
Penetapan
Pemenang
Tgl. 28 Mar
H : 30
Pengumuman
Pemenang
Tgl. 29 Mar
H : 31 - 34
Masa Sanggah
Hasil Lelang
Tgl. 30 Mar – 2 Apr
11
H : 34
Upload Berita
Acara Hasil
Pelelangan
Tgl. 2 Apr
12
H : 47
Penandatanganan
Kontrak
Tgl. 15 Apr
Jadwal Proses Lelang Kolektif I APBA 2013 P13
B.4
Tomy Hal 138
19. 1 2 3 4
11121314
19
18
17
16
15
6
7
8
9
5
B. Prakualifikasi
63 Hari / 19 Proses
Seleksi Umum
Metode Evaluasi Kualitas
& Biaya
H : 35
Pengumuman
Pemenang
Tgl. 5 Apr
H : 29
Pembukaan Dokumen
Penawaran
Tgl. 28 Mar
H : 23 – 29
Upload Dokumen
Penawaran
Tgl. 22 – 28 Mar
H : 45 – 47
Masa Sanggah
Hasil Lelang
Tgl. 15 – 17 Apr
H : 22
Pemberian
Penjelasan
Tgl. 21 Mar
H : 49 – 52
Klarifikasi & Negoisasi
Teknis & Biaya
Tgl. 19 – 22 Apr
H : 53
Upload Berita Acara
Hasil Pelelangan
Tgl. 23 Apr
H : 54
Surat Penunjukan
Penyedia
Barang/Jasa
Tgl. 24 Apr
H : 18 – 28
Download Dokumen
Pemilihan
Tgl. 17 – 27 Mar
H : 14 – 16
Masa Sanggah
Prakualifikasi
Tgl. 13 – 15 Mar
H : 12
Pengumuman Hasil
Kualifikasi
Tgl. 11 Mar
H : 12
Penetapan Hasil
Kualifikasi
Tgl. 11 Mar
H : 9
Pembuktian
Kualifikasi
Tgl. 8 Mar
H : 2 – 8
Pemasukan & Evaluasi
Dokumen Kualifikasi
Tgl. 1 – 7 Mar
H : 2
Penjelasan Dokumen
Prakualifikasi
Tgl 1 Mar
H : 1 – 5
Download Dokumen
Kualifikasi
Tgl. 28 Feb – 4 Mar
H : 1 – 8
Pengumuman
Prakualifikasi
Tgl. 28 Feb – 7 Mar
H : 63
Penandatanganan
Kontrak
Tgl. 1 Mei
H : 34
Penetapan
Pemenang
Tgl. 4 Apr
H : 30 – 33
Evaluasi
Penawaran
Tgl. 29 Mar – 3
Apr
P13
B.5 Tomy Hal 139
10
20. Papan Proyek dan Papan Arah Kegiatan APBA 2014 D.9
120cm
80 cm
150cm
APBA 2014
Nama Paket : Pembangunan Terminal Penumpang
Pelabuhan Krueng Geukueh
Nomor Kontrak
Nilai Kontrak
Volume
Perencana
Pelaksana
Pengawas
Tgl. Mulai
Tgl. Selesai
Sumber Dana
: Rp. 2.937.100.000,-
: 1 Paket
: PT. Konsultan Perencana
: PT. BANGUN ALAM BEUTARI
: Otsus Aceh/Migas/Dana Alokasi Umum
: PT. Konsultan Pengawas
: 10 April 2014
: 002/Hubkom/IV/2014
: 20 Okober 2014
DISHUBKOMINTEL ACEH
Jl. T.Hamzah Bendahra No. 52, Banda Aceh
40cm
500
meter
Jarak
Pembangunan Terminal
Penumpang Pelabuhan Krueng
50 cm
APBA 2014
210cm
(Pilih Salah Satu)
21. Output dan Outcome :
• Provinsi Aceh yang sebelumnya pada tahun 2009
termasuk kedalam daerah yang serapanan
anggarannya rendah dimana dari pagu anggaran
sebesar Rp.9,79 triliun hanya mampu melakukan
realisasi keuangan sebesar 64%, sejak tahun 2010
hingga tahun 2012 telah berhasil mencapai
prestasi realisasi fisik dan keuangan diatas 90%,
sebagai berikut :
• Tahun 2010 pagu Rp. 8,25 triliun dengan realisasi
fisik 99% dan keuangan 92%.
22. Output dan Outcome :
• Tahun 2011 pagu Rp. 7,98 triliun dengan realisasi fisik
99% dan keuangan 94%
• Tahun 2012 pagu Rp. 9,51 triliun dengan realisasi fisik
99% dan keuangan 93% (sebelum audit)
• dengan menggunakan Format Kendali Hulu Hilir
Provinsi Aceh telah mampu mengidentifikasi paket
kegiatan pada bulan Januari serta kinerja penyerapan
anggaran dan pelaksanaan proyek/kegiatan dapat
terpantau dan terukur secara akurat
• Selanjutnya prestasi lainnya adalah ditetapkannya Aceh
oleh UKP4 sebagai teladan (role model) bagi Provinsi
lainnya dalam pengendalian penyeraan anggaran