Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mencakup kewenangan pengelolaan keuangan desa, kedudukan keuangan desa, pengelola keuangan desa, dan klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa."
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang mencakup ketentuan umum, struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat desa seperti sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis."
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan anggaran desa (APB Desa), pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa."
asas kekuasaan pengelolaan keuangan desaFormasi Org
Dokumen tersebut merangkum asas dan ketentuan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 tahun 2014, yang mencakup transparan, partisipatif, akuntabel, tertib, disiplin, masa pengelolaan selama satu tahun, kekuasaan dan tugas Kepala Desa, Koordinator PTPKD, Pelaksana PTPKD, serta Bendahara PTPKD dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang laporan kerja kepala desa sesuai peraturan pemerintah, termasuk jenis laporan, ruang lingkup, sistematika, dan pendanaannya.
2. Ada 4 jenis laporan yang harus dibuat kepala desa yaitu laporan akhir tahun, akhir masa jabatan, laporan kepada BPD, dan informasi untuk masyarakat.
3. Laporan-laporan
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mencakup kewenangan pengelolaan keuangan desa, kedudukan keuangan desa, pengelola keuangan desa, dan klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa."
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang mencakup ketentuan umum, struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat desa seperti sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis."
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan anggaran desa (APB Desa), pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa."
asas kekuasaan pengelolaan keuangan desaFormasi Org
Dokumen tersebut merangkum asas dan ketentuan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 tahun 2014, yang mencakup transparan, partisipatif, akuntabel, tertib, disiplin, masa pengelolaan selama satu tahun, kekuasaan dan tugas Kepala Desa, Koordinator PTPKD, Pelaksana PTPKD, serta Bendahara PTPKD dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang laporan kerja kepala desa sesuai peraturan pemerintah, termasuk jenis laporan, ruang lingkup, sistematika, dan pendanaannya.
2. Ada 4 jenis laporan yang harus dibuat kepala desa yaitu laporan akhir tahun, akhir masa jabatan, laporan kepada BPD, dan informasi untuk masyarakat.
3. Laporan-laporan
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan dana desa dan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup sumber dana desa, alokasi anggaran, prioritas penggunaannya untuk sarana publik desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaTV Desa
PP 11/2021 mengatur tentang organisasi, modal, aset, dan operasional BUM Desa untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. BUM Desa diatur sebagai badan hukum terpisah dari pemerintah desa dengan organisasi terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas bersama oleh pemerintah desa dan BPD. APB Desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pelaksanaan APB Desa meliputi penyusunan, persetujuan, pelaporan realisasi, dan evaluasi. Terdapat dua jenis swakelola yaitu swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya yang dilaksanakan ole
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
Laporan ini membahas tentang pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Karo, termasuk kewajiban Kepala Desa untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa, serta jenis-jenis laporan yang harus disampaikan Kepala Desa.
Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan musyawarah desa di Indonesia. Musyawarah desa merupakan forum diskusi antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan masyarakat untuk membahas hal-hal strategis di desa. Peraturan ini mengatur tata cara persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut musyawarah desa serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...Yudhi Aldriand
Dokumen tersebut merangkum struktur organisasi dan tata kelola keuangan Inspektorat Kabupaten Bekasi. Terdiri dari pejabat dan personil inspektorat, dasar hukum, bentuk pengawasan, ruang lingkup, dan proses penyusunan anggaran pemerintahan desa.
Dokumen tersebut membahas tentang penataan desa berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2017. Penataan desa dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui pemekaran, penggabungan, atau penghapusan desa dengan memperhatikan syarat dan prosedur yang ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi desa saat ini di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa, serta prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2024 yang diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib serta dikelola dalam satu tahun anggaran. Kepala desa memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan desa dengan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendah
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan dana desa dan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup sumber dana desa, alokasi anggaran, prioritas penggunaannya untuk sarana publik desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaTV Desa
PP 11/2021 mengatur tentang organisasi, modal, aset, dan operasional BUM Desa untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. BUM Desa diatur sebagai badan hukum terpisah dari pemerintah desa dengan organisasi terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas bersama oleh pemerintah desa dan BPD. APB Desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pelaksanaan APB Desa meliputi penyusunan, persetujuan, pelaporan realisasi, dan evaluasi. Terdapat dua jenis swakelola yaitu swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya yang dilaksanakan ole
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
Laporan ini membahas tentang pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Karo, termasuk kewajiban Kepala Desa untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa, serta jenis-jenis laporan yang harus disampaikan Kepala Desa.
Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan musyawarah desa di Indonesia. Musyawarah desa merupakan forum diskusi antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan masyarakat untuk membahas hal-hal strategis di desa. Peraturan ini mengatur tata cara persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut musyawarah desa serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...Yudhi Aldriand
Dokumen tersebut merangkum struktur organisasi dan tata kelola keuangan Inspektorat Kabupaten Bekasi. Terdiri dari pejabat dan personil inspektorat, dasar hukum, bentuk pengawasan, ruang lingkup, dan proses penyusunan anggaran pemerintahan desa.
Dokumen tersebut membahas tentang penataan desa berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2017. Penataan desa dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui pemekaran, penggabungan, atau penghapusan desa dengan memperhatikan syarat dan prosedur yang ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi desa saat ini di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa, serta prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2024 yang diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib serta dikelola dalam satu tahun anggaran. Kepala desa memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan desa dengan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendah
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup mandat, dasar hukum, tujuan, prinsip, alur, dan format penatausahaan keuangan desa secara singkat.
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...MAHMUN SYARIF
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Terdapat perubahan definisi pengelolaan keuangan desa, pengelola keuangan desa, klasifikasi belanja desa, serta pendapatan dan pengeluaran desa."
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara ringkas, dijelaskan mengenai dasar hukum, kewenangan desa, penghasilan pemerintah desa, pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.
pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan peraturan bupati. pengelolaan keuangan desa telah menggunakan software aplikasi program komputer.
Perbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan finalari saridjo
Peraturan ini mengatur pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2015 di Kabupaten Kuningan. Pedoman ini mencakup pengertian, pokok-pokok kebijakan penyusunan anggaran desa, teknis penyusunan anggaran, dan hal lain terkait penyusunan anggaran desa.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Terdapat beberapa asas pengelolaan keuangan desa, proses pengelolaan keuangan desa, serta pengawasan keuangan desa oleh berbagai pihak seperti masyarakat, camat, BPD, aparat pengawas intern pemerintah, BPK, dan KPK;
2. Ditemukan beberapa temuan pemeriksaan terkait pengelola
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Termasuk didalamnya adalah tentang pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, penyusunan APBDesa, perubahan APBDesa, alokasi dana desa, dan penggunaan dana desa.
3. Kebijakan pen
1. Dokumen tersebut membahas mengenai pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.
2. Terdapat berbagai asas dan proses pengelolaan keuangan desa seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
3. Ada beberapa pihak yang melakukan pengawasan terhadap desa seperti masyarakat, camat, BPD, aparat pengawasan intern pemerint
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup pokok-pokok, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Termasuk didalamnya peran kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan, pelaksanaan, dan roadmap peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Secara garis besar dijelaskan mengenai sumber-sumber pendapatan desa, prinsip pengaturan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta tahapan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pemantauan dana desa.
2. Dasar Hukum
1. Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014
2. PP Nomor 43 Tahun 2014 Jo PP 47 Thn 2015
3. PP 60 th 2014, 22 th 2015 tentang Dana Desa
4. Permendagri 111 TAHUN 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di desa
5. Permendagri 112 TAHUN 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa
6. Permendagri 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
7. Permendagri 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa
2
3. Dasar Hukum
1. Permendes 1 ttg Pedoman Kewenangan berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
2. Permendes 2 ttg Pedoman Tata tertib dan
mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa
3. Permendes 3 ttg Pendampingan Desa
4. Permendes 4 ttg Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Bumdes
5. Permendes 5 ttg Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Thn 2015
3
6. Kepala Desa
1. Menetapkan Kebijakan ttg pelaksanaan
APBDesa
2. Menetapkan Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
3. Menetapkan Petugas Pemungut
Penerimaan Desa
4. Menyetujui Pengeluaran Kegiatan
5. Melakukan Tindakan yang
Mengakibatkan Pengeluaran
6
7. Sekretaris Desa
1. Menyusun & Melaksanakan Kebijakan
Pengelolaan Keuangan desa
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa
APB Desa.
3. Melakukan Verifikasi RAB
4. Melakukan Verifikasi bukti pada SPP.
5. Menyusun Pelaporan dan Pertanggung
jawaban Pelaksanaan APBDesa
7
8. Pelaksana Kegiatan
1. Menyusun RAB kegiatan.
2. Melakukan tindakan Pengeluaran atas
Beban Anggaran Belanja Kegiatan.
3. Melakukan Pencatatan dalam Buku
Pembantu Kas Kegiatan.
4. Mengajukan SPP dan melengkapinya
dengan bukti-bukti pendukung
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan
kegiatan
8
9. Bendahara Desa
1. Melakukan Pembayaran.
2. Memungut dan menyetorkan PPh dan
Pajak lainnya.
3. Melakukan Pencatatan setiap
Penerimaan dan Pengeluaran serta
melakukan tutup buku setiap akhir
bulan secara tertib.
4. Mempertanggungjawabkan Uang
melalui Laporan Pertanggungjawaban
9
10. 10
Menyusun raperdes
APBDesa
Raperdes APBDesa Raperdes APBDesa
Menyetujui raperdes
APBDesa
Raperdes APBDesa
Pembahasan bersama
dengan BPD
Raperdes APBDesa
Evaluasi
Hasil evaluasiHasil evaluasi
Perbaikan
Perdes APBDesa
Sekretaris Desa Kepala Desa
Bupati/Walikota
(melalui Camat)
TAHAP PERENCANAAN
11. 11
APBDesa
Pendapatan Desa :
Semua Penerimaan uang
melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam
satu tahun anggaran yang
tidak perlu dibayar kembali
oleh desa
12. 12
Pendapatan Desa
- PADesa
Hasil Usaha
Hasil Aset
Swadaya, partisipasi, gotong royong
Lain-lain PAD
- Transfer
Dana Desa
Bagian Hasil Pajak dan Retribusi
Alokasi Dana Desa (ADD)
Bantuan Keuangan Provinsi
Bantuan Keuangan Kabupaten
- Pendapatan Lain Lain
Hibah dan Sumbangan pihak ketiga
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
13. 13
APBDesa
Belanja Desa
Semua Pengeluaran dari
rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam satu
tahun anggaran, yang tidak
akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh desa
14. 14
BELANJA DESA
a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja
Desa digunakan : penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa;
b. Paling banyak 30% untuk:
1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa
….dan perangkat Desa;
2. Operasional Pemerintah Desa;
3. Tunjangan dan operasional BPD
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga
15. 15
Bidang
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Belanja Tak Terduga
Kegiatan Kegiatan
Jenis Belanja
Belanja Desa
16. BELANJA BARANG JASA
Alat tulis kantor;
Benda pos;
Bahan/material;
Pemeliharaan;
Cetak/penggandaan
Sewa kantor desa;
Sewa perlengkapan
dan peralatan
kantor;
Makanan dan
minuman rapat;
Pakaian dinas
Perjalanan dinas;
Upah kerja;
Honorarium
narasumber/ahli;
Operasional
Pemerintah Desa;
Operasional BPD;
Insentif RT/RW
Pemberian barang
pada masyarakat.
16
17. 17
BELANJA M0DAL
Psl 116
Belanja Modal digunakan untuk
pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan barang atau
bangunan yang nilai manfaatnya
lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Pembelian /pengadaan barang atau
bangunan digunakan untuk kegiatan
penyelenggaraan kewenangan desa.
19. 19
APBDesa
Pembiayaan
- Penerimaan Pembiayaan
SiLPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan kekayaan Desa yg
…dipisahkan
- Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Desa
20. 20
Pelaksanaan
Semua Penerimaan dan Pengeluaran desa
dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa
Dilarang melakukan pungutan selain yang
ditetapkan Peraturan Desa
Bdh dpt simpan uang dlm jml tertentu utk
kebutuhan operasioanal Peraturan Bupati
Semua Peneriman dan Pengeluaran desa
harus didukung Bukti (lengkap dan sah)
SPP: Lamp Pernyataan Tanggungjawab,
bukti transaksi
SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang
atau jasa diterima
21. Alur Pelaksanaan
SPP
Barang Diterima,
Pelaksana Kegiatan
Mengajukan SPP
Lampiran SPP:
Surat Pernyataan Tanggngjawab
Belanja
Lampiran Bukti Transaksi:
Verifikasi SPP
Sekdes
Persetujuan
Kepala Desa
•Meneliti Kelengkapan
•Menguji Kebenaran Perhitungan
•Menguji Ketersediaan dana
•Menolak jika tidak memenuhi
syarat
Pembayaran
Bendahara
Pihak III
Pelaksana Kegiatan
22. Penatausahaan
Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran
dilakukan oleh Bendahara
Tutup buku dilakukan setiap akhir bulan
secara tertib
Bendahara wajib membuat Laporan
Pertanggungjawaban kpd Kepala Desa
Penatausahaan Penerimaan dan
Pengeluaran menggunakan: BKU, Buku
Pembantu Pajak, Buku Bank
22
23. PELAPORAN
Kepala Desa Bupati/Walikota
Lap Semester LRA APBDesa
( JULI thn berjalan)
Lap Semester Akhir Tahun
( Januari thn berikutnya)
23
25. PENYUSUNAN LAPORAN
25
LRA APBDesa
LKMD
PENGGABUNGAN PADA
SEKRETARIS DESA
LAPORAN
KEGIATAN
(PELAKSANA
KEGIATAN)
LAPORAN
KEGIATAN
(PELAKSANA
KEGIATAN)
LAPORAN
KEGIATAN
(PELAKSANA
KEGIATAN)
LAPORAN
KEGIATAN
(PELAKSANA
KEGIATAN)
RINCIAN
PEMBIAYAAN
BENDAHARA
RINCIAN
PENDAPATAN
BENDAHARA
26. PERTANGGUNGJAWABAN
Kepala Desa Bupati/Walikota
Peraturan Desa ttg Lap Pertgjwban
Pelaksanaan APBDesa
Lap Pertgjwban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa
Lap Kekayaan Milik Desa
Lap Program Pemerintah dan Pemda
yg masuk ke desa
26
27. Pengawasan & Pembinaan
Sosialisasi Peraturan2 terkait Pengelolaan Keuangan Desa
Penyusunan Perkada Tatacara Penyaluran Dana ke Desa
Penyusunan Perkada Pengadaan Barang/Jasa Desa
Penyusunan Perkada Pengelolaan Keuangan Desa
Penyusunan Perkada Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
Inventarisasi Bersama Kekayaan Milik Desa antara Pemkab/kota dengan
Pemerintah Desa (Paling lama 2 Thn sejak UU 6/2014 berlaku)
Peningkatan Kapasitas SDM
27
Pemkab/kota
WASBIN
Penyaluran
Pemantauan
DESA
WASBIN
Pelaksanaan
Pemerintah Provinsi
UU 6 Tahun 2014 Pasal 114,115
Permendagri 113/2014 Pasal 44