Keterbukaan Informasi Publik - Desa

1. YUSUF MURTIONO
FORMASI KEBUMEN JAWA TENGAH

2. INFORMASI ?

3. POKOK-POKOK UU 14/2008

4. MANDAT KETERBUKAAN INFORMASI & SID
DALAM UU DESA

6. Korelasi UU Desa dan UU KIP
1. Tujuan Pengaturan
Desa (psl 4 point e )
2. Kewajiban Desa (psl
67 ayat 2)
3. Masy Desa (psl 68 &
82 ayat 1)
4. Sistem Informasi Desa
(psl 86)
Pemerintah
Desa sebagai
Badan Publik
UU
KIP
UU Desa

7. Mengelola Informasi Desa (psl 86)
Desa
Mendapatkan
Akses Informasi
Infrastruktur
Sistem
Informasi
Desa
Pemerintah
Kab/Kota
Mengembangkan SID
Data Desa, Data Pembangunan
Desa, Kawasan Perdesaan dan Informasi
perencanaan Pembangunan Kab/Kota untuk
Desa.
Produk Informasi
Warga &
Stakeholder
Informasi mengenai rencana dan
pelaksanaan Pembangunan Desa.
1. Sistem Layanan Informasi dan
2. Pedoman Pelayanan Informasi

8. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau
organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah, sumbangan masyarakat , dan/atau luar negeri.
Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan
Badan Kerjasama Antar Desa. (Perki, 1/2018 psl 1)

9. 1. Menolak memberikan informasi yang
dikecualikan (Pasal 6);
2. Mengecualikan informasi publik untuk diakses
secara ketat dan terbatas berdasarkan prinsip
consequential harm test, balancing public interest
test dan non-permanence (Pasal 2, 17 19 dan
20).
1. Menyediakan informasi publik
secara proaktif maupun pasif;
2. Mengembangkan dan
membangun sistem informasi
dan dokumentasi untuk
mengelola informasi publik
secara efektif dan efisien;
3. Membuat pertimbangan tertulis
dari setiap kebijakan yang
diambil; (Pasal 7)
4. Melaporkan pelaksaan UU ini
setiap tahunnya (Pasal 11 (1) h
IMPLEMENTASI
1.Daftar Informasi Publik
(DIP)
2.Pedoman Pengelolaan
Informasi dan
Dokumentasi disetiap
Badan Publik ;
3.Standar Layanan
Informasi

10. Kewajiban Pemerintah Desa dalam IP
• menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan
Informasi Publik;
• memiliki Alur Pelayanan Informasi Publik Desa
• menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi
layanan Informasi Publik Desa
• menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi
Publik Desa, termasuk papan pengumuman dan meja
informasi di setiap kantor Badan Publik Desa
• menetapkan dan memutakhirkan secara berkala
Daftar Informasi Publik Desa
• menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa
(PERKI, Nomor 1 Tahun 2018 , psl 7

11. Manfaat Transparansi Desa
• Dapat meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif dan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.
• Masyarakat dapat dengan mudah mengawasi setiap
pembangunan Desa yang telah direncanakan bersama yang
telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP Desa).
• Kepercayaan masyarakat akan meningkat jika pemerintah
desa secara konsisten memberikan informasi akuntabilitas
dan terpecaya yang pada akirnya memperkuat dukungan
masyarakat terhadap pemerintah.
• Menjadi sarana sosialisasi program desa dan kegiatan-
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

12. • Tanpa transparansi memang sulit menciptakan
akuntabilitas. Transparansi tidak hanya yang
berhubungan dengan keuangan, tetapi juga
perencanaan. Transparansi adalah salah satu
wujud pertanggungjawaban tatakelola pemerintah
dengan rakyat
• Ternyata kita masih sulit mendefinisikan
transparansi untuk desa. "Desa tak lancar
mendefinisikan transparansi, tapi fasih
menyajikan bukti. Pemerintah bisa belajar, bukan
menghajar (Ahmad Erani Yustika)