Rakorda iii
•Download as PPSX, PDF•
0 likes•88 views
Rapat koordinasi daerah III membahas laporan dan evaluasi kegiatan amal serta laporan keuangan tahunan dari lazismu se-Sragen. Laporan harus diserahkan pada 1 Desember dan diperbarui hingga 31 Desember dengan format yang telah ditentukan. Rapat juga membahas program tutup tahun untuk Rohingya dan gerakan sukses rukun Islam ke-3.
Report
Share
Report
Share
Recommended
Lembaran pengesahan
Laporan PKL Operasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Primer
di Daerah Irigasi Manikin
Kata pengantar laporan 2014
Laporan ini merangkum pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2014. Meliputi pemaparan struktur organisasi, standar operasional prosedur, kinerja pegawai, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan perkara dan keuangan, serta dukungan teknologi informasi. Laporan ini bertujuan mempertanggungjawabkan kinerja dan dievaluasi untuk perbaikan pelaksanaan tugas di masa mendatang.
Sambutan ketua pmu usdrp kota palangka raya
Workshop ini bertujuan menutup kegiatan USDRP di Kota Palangka Raya dan meneruskan program positif setelah proyek berakhir pada Mei 2013. Workshop mendiskusikan hasil dan pelajaran USDRP serta rencana kerja untuk mencapai tujuan proyek.
Ipnu makesta
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi organisasi IPNU dan IPPNU. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang pentingnya tertib administrasi dalam menunjang kemajuan organisasi serta memberikan contoh format surat resmi IPNU dan IPPNU seperti bentuk kop, penomoran, kode indeks, dan unsur-unsur lainnya.
Dewey_HahnLAAirPollutionArticle
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help boost feelings of calmness, happiness and focus.
Paparan camat tulakan deteksi dini 2013
Rapat koordinasi tim deteksi dini di Kabupaten Pacitan membahas permasalahan pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2013 di Kecamatan Tulakan. Ada 16 desa di kecamatan tersebut dengan 12 desa melaksanakan pemilihan secara serentak pada bulan Agustus, 1 desa telah selesai, dan sisanya 3 desa menunggu petunjuk. Beberapa desa rawan konflik karena munculnya 2 calon yang berebut dukungan masyarakat.
Recommended
Lembaran pengesahan
Laporan PKL Operasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Primer
di Daerah Irigasi Manikin
Kata pengantar laporan 2014
Laporan ini merangkum pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2014. Meliputi pemaparan struktur organisasi, standar operasional prosedur, kinerja pegawai, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan perkara dan keuangan, serta dukungan teknologi informasi. Laporan ini bertujuan mempertanggungjawabkan kinerja dan dievaluasi untuk perbaikan pelaksanaan tugas di masa mendatang.
Sambutan ketua pmu usdrp kota palangka raya
Workshop ini bertujuan menutup kegiatan USDRP di Kota Palangka Raya dan meneruskan program positif setelah proyek berakhir pada Mei 2013. Workshop mendiskusikan hasil dan pelajaran USDRP serta rencana kerja untuk mencapai tujuan proyek.
Ipnu makesta
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi organisasi IPNU dan IPPNU. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang pentingnya tertib administrasi dalam menunjang kemajuan organisasi serta memberikan contoh format surat resmi IPNU dan IPPNU seperti bentuk kop, penomoran, kode indeks, dan unsur-unsur lainnya.
Dewey_HahnLAAirPollutionArticle
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help boost feelings of calmness, happiness and focus.
Paparan camat tulakan deteksi dini 2013
Rapat koordinasi tim deteksi dini di Kabupaten Pacitan membahas permasalahan pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2013 di Kecamatan Tulakan. Ada 16 desa di kecamatan tersebut dengan 12 desa melaksanakan pemilihan secara serentak pada bulan Agustus, 1 desa telah selesai, dan sisanya 3 desa menunggu petunjuk. Beberapa desa rawan konflik karena munculnya 2 calon yang berebut dukungan masyarakat.
Epd inovasi daerah format kendali hulu hilir aceh
Tugas Mata Kuliah Ekonomi Perencanaan Daerah: Inovasi daerah MPKP FE-UI 2013
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah level di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga dijelaskan tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa mulai dari kajian oleh bupati, penyusunan rancangan peraturan bupati, hingga penetapan peraturan desa
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017.
Presentasi design inovasi kabupaten katingan 2016
kerjasama laboratorium inovasi PKP2A III LAN dan Pemkab Katingan 2016 (tahap drum-up-diagnose-design)
Panduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Dokumen tersebut membahas tentang peran kecamatan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memperoleh sebagian kewenangan dari bupati untuk menangani urusan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
Perbub no 12 th 2016 perangkat desa
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pengangkatan Perangkat Desa
7 sop seksi trantib
Dokumen tersebut berisi enam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban di Kantor Camat Ampenan, meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), permohonan lembur kegiatan, pelaksanaan kegiatan monitoring, dan permohonan data gangguan ketertiban umum.
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Bagaimana posisi dan peranan camat dalam pembinaan admintrasi pemerintahan desa.
Camat adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam pemibinaan adminstratsi Pemerintah Desa
Laboratorium Inovasi Sebagai Scaling-up Reformasi Sektor Publik
Disampaikan pada Lokakarya “Peranan Inovator dan Regulator Dakam Menumbuh-kembangkan Inovasi Pelayanan Publik”, diselenggarakan oleh Tim Independen RB Nasional
Jakarta 5 April 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Inovasi Sektor Publik (Public Sector Innovation)
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai inovasi-inovasi yang dilakukan di sektor publik Indonesia pada tahun 2014 hingga 2016. Beberapa poin penting yang disampaikan adalah daftar top 33 inovasi tahun 2014 dan 2015, serta daftar inovasi yang dilakukan di berbagai daerah seperti kabupaten, kota, dan provinsi pada tahun 2016. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai upaya-upaya inovasi yang dilakuk
More Related Content
Viewers also liked
Epd inovasi daerah format kendali hulu hilir aceh
Tugas Mata Kuliah Ekonomi Perencanaan Daerah: Inovasi daerah MPKP FE-UI 2013
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah level di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga dijelaskan tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa mulai dari kajian oleh bupati, penyusunan rancangan peraturan bupati, hingga penetapan peraturan desa
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017.
Presentasi design inovasi kabupaten katingan 2016
kerjasama laboratorium inovasi PKP2A III LAN dan Pemkab Katingan 2016 (tahap drum-up-diagnose-design)
Panduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Dokumen tersebut membahas tentang peran kecamatan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memperoleh sebagian kewenangan dari bupati untuk menangani urusan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
Perbub no 12 th 2016 perangkat desa
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pengangkatan Perangkat Desa
7 sop seksi trantib
Dokumen tersebut berisi enam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban di Kantor Camat Ampenan, meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), permohonan lembur kegiatan, pelaksanaan kegiatan monitoring, dan permohonan data gangguan ketertiban umum.
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Bagaimana posisi dan peranan camat dalam pembinaan admintrasi pemerintahan desa.
Camat adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam pemibinaan adminstratsi Pemerintah Desa
Laboratorium Inovasi Sebagai Scaling-up Reformasi Sektor Publik
Disampaikan pada Lokakarya “Peranan Inovator dan Regulator Dakam Menumbuh-kembangkan Inovasi Pelayanan Publik”, diselenggarakan oleh Tim Independen RB Nasional
Jakarta 5 April 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Inovasi Sektor Publik (Public Sector Innovation)
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai inovasi-inovasi yang dilakukan di sektor publik Indonesia pada tahun 2014 hingga 2016. Beberapa poin penting yang disampaikan adalah daftar top 33 inovasi tahun 2014 dan 2015, serta daftar inovasi yang dilakukan di berbagai daerah seperti kabupaten, kota, dan provinsi pada tahun 2016. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai upaya-upaya inovasi yang dilakuk
Viewers also liked (16)
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
sosialisasi perka bkn urusan kelautan dan perikanan
sosialisasi perka bkn urusan kelautan dan perikanan
Laboratorium Inovasi Sebagai Scaling-up Reformasi Sektor Publik
Laboratorium Inovasi Sebagai Scaling-up Reformasi Sektor Publik
Rakorda iii
- 1. GOOD REPORT PRASYARAT LAZ KREDIBEL RAPAT KOORDINASI DAERAH III Kantor Layanan Kecamatan Se-Sragen Senin, 21 Nopember 2016 Ikhwanushoffa / Ketua Badan Pengurus Lazismu Sragen
- 2. 1. Laporan & Evaluasi Qurban
- 3. 2. Laporan Keuangan Tahunan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 37 Ketentuan Lain-lain (1) Muhammadiyah menggunakan Tahun Takwim dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.
- 4. Format Laporan PEROLEHAN PENGELUARAN SALDO ZAKAT INFAQ … … TOTAL LAPORAN KEUANGAN LAZISMU KANTOR LAYANAN KECAMATAN ………………………..
- 5. Waktu Pelaporan 1. Serentak tanggal 1 Desember 2016 2. Update tanggal 25-31 Desember 2016
- 6. No. Nama Desa Format Laporan LAPORAN DONATUR LAZISMU KANTOR LAYANAN KECAMATAN ………………………..
- 7. 4. Program Tutup Tahun: Rohingya
- 8. Ayo Bersama Gerakan Sukses Rukun Islam Ke-3