PP No. 19/2010 mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi. Dokumen ini membahas implikasi PP tersebut terhadap pengembangan sekretariat gubernur, termasuk opsi penataan organisasi daerah untuk membentuk sekretariat gubernur yang efektif dan efisien.
Pemerintah Pusat adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD 1945. Pemerintahan dimaksud
dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia. Dalam menyelenggarakan kekuasaan tersebut,
Presiden berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan, dibantu oleh Wapres, dan para
Menteri Negara yang masing-masing membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan ini diwujudkan dalam fungsi pelayanan,
pengayoman (pengaturan), dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan
pembangunan.
Menanti wajah baru pemerintahan Indonesia saat ini tengah menanti babak baru, menunggu siapa yang akan menjadi juru kemudi bagi perjalanan nasib bangsa ini ke depan. 9 Juli merupakan fase determinan yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia selama 5 tahun, 10 tahun ke depan, atau bahkan mungkin untuk kurun waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, energi yang tercurah dalam proses kampanye terbuka yang dimulai sejak 4 Juni ini seharusnya tidak habis sia-sia, semata-mata hanya untuk menampilkan visi misi abstrak yang mungkin tidak akan pernah menemukan wujudnya di dalam pemerintahan mendatang.
Pemerintah Pusat adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD 1945. Pemerintahan dimaksud
dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia. Dalam menyelenggarakan kekuasaan tersebut,
Presiden berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan, dibantu oleh Wapres, dan para
Menteri Negara yang masing-masing membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan ini diwujudkan dalam fungsi pelayanan,
pengayoman (pengaturan), dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan
pembangunan.
Menanti wajah baru pemerintahan Indonesia saat ini tengah menanti babak baru, menunggu siapa yang akan menjadi juru kemudi bagi perjalanan nasib bangsa ini ke depan. 9 Juli merupakan fase determinan yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia selama 5 tahun, 10 tahun ke depan, atau bahkan mungkin untuk kurun waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, energi yang tercurah dalam proses kampanye terbuka yang dimulai sejak 4 Juni ini seharusnya tidak habis sia-sia, semata-mata hanya untuk menampilkan visi misi abstrak yang mungkin tidak akan pernah menemukan wujudnya di dalam pemerintahan mendatang.
Disampaikan pada Diskusi Tematik YAPPIKA “Mendesaknya Pengesahan
RUU-ASN bagi Terwujudnya Layanan Publik yang Berkualitas dan Akuntabel”
Jakarta, 31 Oktober 2013
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Sekretariat Gubernur sbg Implikasi PP No. 19 Tahun 2010
1. Tri Widodo W Utomo KajianSekretariatGubernursbgImplikasi PP No. 19/2010 PusatKajianManajemenKebijakan LembagaAdministrasi Negara RI Biro OrganisasiSetprovBanten Cilegon, 28 Januari 2011
13. KehidupanBerbangsa & MenjagaKeutuhan NKRI (pasal 11) Penetapankriteriaancaman, tantangan, hambatan, dan gangguansesuaisituasi/kondisidaerah; PEMANTAUAN situasi/kondisi daerah dengan kriteria ancaman, tantangan, hambatan & gangguan; EVALUASI situasi/kondisidaerahdengankriteriaancaman, tantangan, hambatan & gangguan; KOORDINASI dengan aparat keamanan yg terkait untuk mengatasiancaman, tantangan, hambatan & gangguan; PELAPORAN kepada Presiden melalui Mendagri mengenaisituasi & kondisidaerahdengankriteriaancaman, tantangan, hambatan & gangguan. Pusat KMK LAN-RI
14. MengamalkanIdeologiPancasila & MembangunDemokrasi(pasal 12) MemeliharadanmempertahankanideologiPancasila; Pengembangandemokrasi; Menjaga kerukunan antarumat beragama; dan Melestarikan nilai sosial budaya. Pusat KMK LAN-RI
15. MemeliharaStabilitasPolitik(pasal 13) Penetapankriteriastabilitaspolitiksesuaidengansituasi/kondisidaerah; PEMANTAUAN situasidankondisidaerahsesuaidengankriteriastabilitaspolitik; EVALUASI situasidankondisidaerahsesuaidengankriteriastabilitaspolitik; KOORDINASI dengan aparat keamanan yang terkait untuk memeliharastabilitaspolitik; dan PELAPORAN kepada Presiden melalui Mendagri mengenaisituasi/kondisidaerahsesuaikriteriastabilitaspolitik. Pusat KMK LAN-RI
16.
17. Membangun etos kerja penyelenggaraan pemerintahan sesuaidenganetikadannorma.Pusat KMK LAN-RI
21. BAGIAN 2 PENGEMBANGAN SEKRETARIAT GUBERNUR sbg IMPLIKASI PP NO. 19/2010 Pusat KMK LAN-RI
22. Pasal 17-18 PP No. 19/2010 Dalammelaksanakantugas & wewenangselakuWakilPemerintah, secaraoperasionalgubernurdibantuolehSekretarisGubernur. SekretarisGubernursecaraex officio dijabatolehSekretaris Daerah Provinsi. SekretarisGubernurdibantuolehSekretariatdanTenagaAhli. SekretariatsbgunsurpembantuSekretarisGubernurdipimpinolehKepalaSekretariat. Pusat KMK LAN-RI