SlideShare a Scribd company logo
Kedudukan dan Fungsi Kementerian
Negara Republik Indonesia dan
Lembaga Pemerintah Non-Kementeri
1
KementerianNegaraRepublikIndonesiadapatdiklasifikasikan
berdasarkanurusanpemerintahanyangditanganinya.
2
Yang nomenklatur/ nama
kementeriannya secara
tegas disebutkan dalam
UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara
dengan upaya pencapaian
tujuan kementerian sebagai
bagian dari tujuan
pembangunan nasional
Dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara serta
menjalankan fungsi perumusan dan
penetapan kebijakan di bidangnya,
koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan di bidangnya,
pengelolaan barang milik/kekayaan
negara yang menjadi tanggung
jawabnya, dan pengawasan atas
pelaksanaan tugas di bidangnya
3 Kementerian
19 Kementerian 8 Kementerian
3
Kementerianberdasarkankoordinatoryangbertugasmelakukansinkronisasidan
koordinasiurusankementerian-kementerianyangberadadi dalamlingkuptugasnya.
Kementeriankoordinator,terdiriatasbeberapakementeriansebagaiberikut
Kementerian
Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan
Keamanan
Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan
Kementerian
Koordinator Bidang
Kemaritiman.
6 Kementerian 10 Kementerian 8 Kementerian 4 Kementerian
Kementerian Koordinator Bidang Politik
Hukum dan Keamanan
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Hukum dan HAM
3. Kementerian Luar Negeri
4. Kementerian Pertahanan
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
4
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
5
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Perindustrian
4. Kementerian Perdagangan
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Kementerian Pertanian
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
9. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Kementerian Kesehatan;
5. Kementerian Sosial;
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
8. Kementerian Pemuda dan Olahraga
6
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan.
7
Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman
1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Perhubungan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kementerian Pariwisata
LEMBAGA PEMERINTAH NON
KEMENTERIAN
8
Lembaga Pemerintah Non- Kementerian Merupakan lembaga
negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam
melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan
bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri
atau pejabat setingkat menteri yang terkait.
9
Lembaga Pemerintah Non -Kementerian yang
ada di Indonesia.
1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Badan Informasi Geospasial (BIG).
3. Badan Intelijen Negara (BIN).
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah
koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.
7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), di bawah
koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). ( masih banyak yang lainnya)

More Related Content

What's hot

Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaPancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
Nena Puji
 
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negara
Muhammad Hidayat
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
Tri Widodo W. UTOMO
 
1. perumusan UUD NRI Tahun 1945
1. perumusan UUD NRI Tahun 19451. perumusan UUD NRI Tahun 1945
1. perumusan UUD NRI Tahun 1945
guruppkn11
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
Dadang Solihin
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
afifahdhaniyah
 
Ringkasan pkn kelas x xi xii
Ringkasan pkn kelas x xi xiiRingkasan pkn kelas x xi xii
Ringkasan pkn kelas x xi xii
SMK
 
Perbandingan Negara Indonesia China
Perbandingan Negara Indonesia ChinaPerbandingan Negara Indonesia China
Perbandingan Negara Indonesia China
Rifda Latifa
 
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian  kekuasaan negaraKe 1 sistem pembagian  kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Meita Purnamasari
 
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PTPendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
Haristian Sahroni Putra
 
Ancaman Non-Militer
Ancaman Non-MiliterAncaman Non-Militer
Ancaman Non-Militer
Aliyahhusnun
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Ella Feby
 
Hubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudHubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uud
Fitria Nuri
 
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptPPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
Muhamad Yogi
 
BUKU GURU PPKn KELAS XII EDISI REVISI TAHUN 2018
BUKU GURU PPKn KELAS XII EDISI REVISI TAHUN 2018BUKU GURU PPKn KELAS XII EDISI REVISI TAHUN 2018
BUKU GURU PPKn KELAS XII EDISI REVISI TAHUN 2018
Muhamad Yogi
 
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesiaPengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
afifahdhaniyah
 
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negarawawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
Muslihin Hilim
 
Wawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanWawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan
Tri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaPancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
 
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negara
 
PKn Kelas X
PKn Kelas XPKn Kelas X
PKn Kelas X
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
1. perumusan UUD NRI Tahun 1945
1. perumusan UUD NRI Tahun 19451. perumusan UUD NRI Tahun 1945
1. perumusan UUD NRI Tahun 1945
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
 
Ringkasan pkn kelas x xi xii
Ringkasan pkn kelas x xi xiiRingkasan pkn kelas x xi xii
Ringkasan pkn kelas x xi xii
 
Perbandingan Negara Indonesia China
Perbandingan Negara Indonesia ChinaPerbandingan Negara Indonesia China
Perbandingan Negara Indonesia China
 
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian  kekuasaan negaraKe 1 sistem pembagian  kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
 
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PTPendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
 
Ancaman Non-Militer
Ancaman Non-MiliterAncaman Non-Militer
Ancaman Non-Militer
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
 
Hubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudHubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uud
 
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptPPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
 
BUKU GURU PPKn KELAS XII EDISI REVISI TAHUN 2018
BUKU GURU PPKn KELAS XII EDISI REVISI TAHUN 2018BUKU GURU PPKn KELAS XII EDISI REVISI TAHUN 2018
BUKU GURU PPKn KELAS XII EDISI REVISI TAHUN 2018
 
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesiaPengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
 
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negarawawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
 
Wawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanWawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan
 

Similar to KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMNETERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LPNK

Materi ke 4 kelas x
Materi ke 4 kelas xMateri ke 4 kelas x
Materi ke 4 kelas x
IndraAzianti
 
MATERI PPKN KELAS X KE 2
MATERI PPKN KELAS X KE 2MATERI PPKN KELAS X KE 2
MATERI PPKN KELAS X KE 2
Hakman Hamdani
 
MATERI PPKN KELAS X PER TEMUAN KE 2
MATERI PPKN KELAS X PER TEMUAN KE 2MATERI PPKN KELAS X PER TEMUAN KE 2
MATERI PPKN KELAS X PER TEMUAN KE 2
Hakman Hamdani
 
Kementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerian
Kementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerianKementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerian
Kementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerian
Yessy Baramulli
 
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non KementerianKementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
afifahdhaniyah
 
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan NegaraPkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
Nandha Zulyana
 
Perpres47 2009 tentang pembentukan kementrian
Perpres47 2009 tentang pembentukan kementrianPerpres47 2009 tentang pembentukan kementrian
Perpres47 2009 tentang pembentukan kementrianRidwan Usman
 
Power Point BAB 1.pptx
Power Point BAB 1.pptxPower Point BAB 1.pptx
Power Point BAB 1.pptx
Putraekaw
 
Power Point BAB 1.pdf
Power Point BAB 1.pdfPower Point BAB 1.pdf
Power Point BAB 1.pdf
GiantoGianto3
 
Power Point BAB 1.pdf
Power Point BAB 1.pdfPower Point BAB 1.pdf
Power Point BAB 1.pdf
ekalarassari
 
Power Point BAB 1.pdf
Power Point BAB 1.pdfPower Point BAB 1.pdf
Power Point BAB 1.pdf
anggiepuspitasari
 
Kekuasaan lembaga negara
Kekuasaan lembaga negaraKekuasaan lembaga negara
Kekuasaan lembaga negara
Asniar Shelalahi
 
Pkn fungsi kementrian
Pkn fungsi kementrianPkn fungsi kementrian
Pkn fungsi kementrian
athifah_h
 
C. Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Negara - D. Nilai2 Pancasila dalam Prak...
C. Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Negara - D. Nilai2 Pancasila dalam Prak...C. Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Negara - D. Nilai2 Pancasila dalam Prak...
C. Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Negara - D. Nilai2 Pancasila dalam Prak...
TTSSM
 
Perpres nomor 73 tahun 2020
Perpres nomor 73 tahun 2020Perpres nomor 73 tahun 2020
Perpres nomor 73 tahun 2020
RepublikaDigital
 
Perpres Nomor 73 tahun 2020
Perpres Nomor 73 tahun 2020Perpres Nomor 73 tahun 2020
Perpres Nomor 73 tahun 2020
Agaton Kenshanahan
 
Kabinet bayangan-rumahpolitikindonesia-v1
Kabinet bayangan-rumahpolitikindonesia-v1Kabinet bayangan-rumahpolitikindonesia-v1
Kabinet bayangan-rumahpolitikindonesia-v1
Jaja Triharja
 
Tatakelola (antun nasri sisik 2014)
Tatakelola (antun nasri sisik 2014)Tatakelola (antun nasri sisik 2014)
Tatakelola (antun nasri sisik 2014)
Researcher Syndicate68
 
Salinan perpres nomor 114 tahun 2021
Salinan perpres nomor 114 tahun 2021Salinan perpres nomor 114 tahun 2021
Salinan perpres nomor 114 tahun 2021
CIkumparan
 
Rpp ppkn sma xi bab 4 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 4 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 4 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 4 pertemuan 2
eli priyatna laidan
 

Similar to KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMNETERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LPNK (20)

Materi ke 4 kelas x
Materi ke 4 kelas xMateri ke 4 kelas x
Materi ke 4 kelas x
 
MATERI PPKN KELAS X KE 2
MATERI PPKN KELAS X KE 2MATERI PPKN KELAS X KE 2
MATERI PPKN KELAS X KE 2
 
MATERI PPKN KELAS X PER TEMUAN KE 2
MATERI PPKN KELAS X PER TEMUAN KE 2MATERI PPKN KELAS X PER TEMUAN KE 2
MATERI PPKN KELAS X PER TEMUAN KE 2
 
Kementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerian
Kementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerianKementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerian
Kementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerian
 
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non KementerianKementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
 
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan NegaraPkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
Pkn Bab 4 kelas XI semester 1 Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
 
Perpres47 2009 tentang pembentukan kementrian
Perpres47 2009 tentang pembentukan kementrianPerpres47 2009 tentang pembentukan kementrian
Perpres47 2009 tentang pembentukan kementrian
 
Power Point BAB 1.pptx
Power Point BAB 1.pptxPower Point BAB 1.pptx
Power Point BAB 1.pptx
 
Power Point BAB 1.pdf
Power Point BAB 1.pdfPower Point BAB 1.pdf
Power Point BAB 1.pdf
 
Power Point BAB 1.pdf
Power Point BAB 1.pdfPower Point BAB 1.pdf
Power Point BAB 1.pdf
 
Power Point BAB 1.pdf
Power Point BAB 1.pdfPower Point BAB 1.pdf
Power Point BAB 1.pdf
 
Kekuasaan lembaga negara
Kekuasaan lembaga negaraKekuasaan lembaga negara
Kekuasaan lembaga negara
 
Pkn fungsi kementrian
Pkn fungsi kementrianPkn fungsi kementrian
Pkn fungsi kementrian
 
C. Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Negara - D. Nilai2 Pancasila dalam Prak...
C. Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Negara - D. Nilai2 Pancasila dalam Prak...C. Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Negara - D. Nilai2 Pancasila dalam Prak...
C. Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Negara - D. Nilai2 Pancasila dalam Prak...
 
Perpres nomor 73 tahun 2020
Perpres nomor 73 tahun 2020Perpres nomor 73 tahun 2020
Perpres nomor 73 tahun 2020
 
Perpres Nomor 73 tahun 2020
Perpres Nomor 73 tahun 2020Perpres Nomor 73 tahun 2020
Perpres Nomor 73 tahun 2020
 
Kabinet bayangan-rumahpolitikindonesia-v1
Kabinet bayangan-rumahpolitikindonesia-v1Kabinet bayangan-rumahpolitikindonesia-v1
Kabinet bayangan-rumahpolitikindonesia-v1
 
Tatakelola (antun nasri sisik 2014)
Tatakelola (antun nasri sisik 2014)Tatakelola (antun nasri sisik 2014)
Tatakelola (antun nasri sisik 2014)
 
Salinan perpres nomor 114 tahun 2021
Salinan perpres nomor 114 tahun 2021Salinan perpres nomor 114 tahun 2021
Salinan perpres nomor 114 tahun 2021
 
Rpp ppkn sma xi bab 4 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 4 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 4 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 4 pertemuan 2
 

More from Muhamad Yogi

Aksi Nyata Membuat Video Tips Untuk Pembinaan dan Komunikasi.pptx
Aksi Nyata Membuat Video Tips Untuk Pembinaan dan Komunikasi.pptxAksi Nyata Membuat Video Tips Untuk Pembinaan dan Komunikasi.pptx
Aksi Nyata Membuat Video Tips Untuk Pembinaan dan Komunikasi.pptx
Muhamad Yogi
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka BelajarAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar
Muhamad Yogi
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah?.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah?.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah?.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah?.pdf
Muhamad Yogi
 
Buku Siswa SMP PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
Buku Siswa SMP PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018Buku Siswa SMP PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
Buku Siswa SMP PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
Muhamad Yogi
 
Buku Guru PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
Buku Guru PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018Buku Guru PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
Buku Guru PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
Muhamad Yogi
 
Jurnal Guru Mengajar
Jurnal Guru MengajarJurnal Guru Mengajar
Jurnal Guru Mengajar
Muhamad Yogi
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ujian PPL PPG
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ujian PPL PPGRencana Pelaksanaan Pembelajaran Ujian PPL PPG
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ujian PPL PPG
Muhamad Yogi
 
RPP PPKn KELAS X TERINTEGRASI 4C DAN PPK
RPP PPKn KELAS X TERINTEGRASI 4C DAN PPKRPP PPKn KELAS X TERINTEGRASI 4C DAN PPK
RPP PPKn KELAS X TERINTEGRASI 4C DAN PPK
Muhamad Yogi
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XIISILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
Muhamad Yogi
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XISILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
Muhamad Yogi
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS X
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XSILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS X
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS X
Muhamad Yogi
 
Format Penilaian Keterampilan Peserta Didik Diskusi dan Presentasi
Format Penilaian Keterampilan Peserta Didik Diskusi dan PresentasiFormat Penilaian Keterampilan Peserta Didik Diskusi dan Presentasi
Format Penilaian Keterampilan Peserta Didik Diskusi dan Presentasi
Muhamad Yogi
 
SOAL PTS PPKn Kelas XI SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
SOAL PTS PPKn Kelas XI SMAN 7 BANDUNG 2018-2019SOAL PTS PPKn Kelas XI SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
SOAL PTS PPKn Kelas XI SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
Muhamad Yogi
 
KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
Muhamad Yogi
 
KISI-KISI DAN SOAL UH PPKn Kelas X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI-KISI  DAN SOAL UH PPKn Kelas X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019KISI-KISI  DAN SOAL UH PPKn Kelas X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI-KISI DAN SOAL UH PPKn Kelas X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
Muhamad Yogi
 
SOAL PAS PPKn KELAS XI SMAN 7 BANDUNG TAHUN 2018-2019
SOAL PAS PPKn KELAS XI SMAN 7 BANDUNG TAHUN 2018-2019SOAL PAS PPKn KELAS XI SMAN 7 BANDUNG TAHUN 2018-2019
SOAL PAS PPKn KELAS XI SMAN 7 BANDUNG TAHUN 2018-2019
Muhamad Yogi
 
SURAT IJIN MENGADAKAN OBSERVASI KE PENGADILAN NEGERI BANDUNG
SURAT IJIN MENGADAKAN OBSERVASI KE PENGADILAN NEGERI BANDUNGSURAT IJIN MENGADAKAN OBSERVASI KE PENGADILAN NEGERI BANDUNG
SURAT IJIN MENGADAKAN OBSERVASI KE PENGADILAN NEGERI BANDUNG
Muhamad Yogi
 
RPP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
RPP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIKRPP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
RPP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Muhamad Yogi
 
RPP PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA
RPP PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIARPP PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA
RPP PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Muhamad Yogi
 
Laporan PPL PPG Pasca SM-3T MUHAMAD YOGI SMAN 7 BANDUNG
Laporan PPL PPG Pasca SM-3T MUHAMAD YOGI SMAN 7 BANDUNGLaporan PPL PPG Pasca SM-3T MUHAMAD YOGI SMAN 7 BANDUNG
Laporan PPL PPG Pasca SM-3T MUHAMAD YOGI SMAN 7 BANDUNG
Muhamad Yogi
 

More from Muhamad Yogi (20)

Aksi Nyata Membuat Video Tips Untuk Pembinaan dan Komunikasi.pptx
Aksi Nyata Membuat Video Tips Untuk Pembinaan dan Komunikasi.pptxAksi Nyata Membuat Video Tips Untuk Pembinaan dan Komunikasi.pptx
Aksi Nyata Membuat Video Tips Untuk Pembinaan dan Komunikasi.pptx
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka BelajarAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah?.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah?.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah?.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah?.pdf
 
Buku Siswa SMP PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
Buku Siswa SMP PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018Buku Siswa SMP PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
Buku Siswa SMP PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
 
Buku Guru PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
Buku Guru PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018Buku Guru PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
Buku Guru PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
 
Jurnal Guru Mengajar
Jurnal Guru MengajarJurnal Guru Mengajar
Jurnal Guru Mengajar
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ujian PPL PPG
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ujian PPL PPGRencana Pelaksanaan Pembelajaran Ujian PPL PPG
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ujian PPL PPG
 
RPP PPKn KELAS X TERINTEGRASI 4C DAN PPK
RPP PPKn KELAS X TERINTEGRASI 4C DAN PPKRPP PPKn KELAS X TERINTEGRASI 4C DAN PPK
RPP PPKn KELAS X TERINTEGRASI 4C DAN PPK
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XIISILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XISILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn Kelas XI
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS X
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XSILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS X
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS X
 
Format Penilaian Keterampilan Peserta Didik Diskusi dan Presentasi
Format Penilaian Keterampilan Peserta Didik Diskusi dan PresentasiFormat Penilaian Keterampilan Peserta Didik Diskusi dan Presentasi
Format Penilaian Keterampilan Peserta Didik Diskusi dan Presentasi
 
SOAL PTS PPKn Kelas XI SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
SOAL PTS PPKn Kelas XI SMAN 7 BANDUNG 2018-2019SOAL PTS PPKn Kelas XI SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
SOAL PTS PPKn Kelas XI SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
 
KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI KISI DAN SOAL UH KELAS X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
 
KISI-KISI DAN SOAL UH PPKn Kelas X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI-KISI  DAN SOAL UH PPKn Kelas X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019KISI-KISI  DAN SOAL UH PPKn Kelas X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
KISI-KISI DAN SOAL UH PPKn Kelas X SMAN 7 BANDUNG 2018-2019
 
SOAL PAS PPKn KELAS XI SMAN 7 BANDUNG TAHUN 2018-2019
SOAL PAS PPKn KELAS XI SMAN 7 BANDUNG TAHUN 2018-2019SOAL PAS PPKn KELAS XI SMAN 7 BANDUNG TAHUN 2018-2019
SOAL PAS PPKn KELAS XI SMAN 7 BANDUNG TAHUN 2018-2019
 
SURAT IJIN MENGADAKAN OBSERVASI KE PENGADILAN NEGERI BANDUNG
SURAT IJIN MENGADAKAN OBSERVASI KE PENGADILAN NEGERI BANDUNGSURAT IJIN MENGADAKAN OBSERVASI KE PENGADILAN NEGERI BANDUNG
SURAT IJIN MENGADAKAN OBSERVASI KE PENGADILAN NEGERI BANDUNG
 
RPP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
RPP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIKRPP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
RPP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
 
RPP PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA
RPP PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIARPP PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA
RPP PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA
 
Laporan PPL PPG Pasca SM-3T MUHAMAD YOGI SMAN 7 BANDUNG
Laporan PPL PPG Pasca SM-3T MUHAMAD YOGI SMAN 7 BANDUNGLaporan PPL PPG Pasca SM-3T MUHAMAD YOGI SMAN 7 BANDUNG
Laporan PPL PPG Pasca SM-3T MUHAMAD YOGI SMAN 7 BANDUNG
 

Recently uploaded

MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
heridawesty4
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
gloriosaesy
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
TarkaTarka
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
haryonospdsd011
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
yuniarmadyawati361
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
lastri261
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
Hernowo Subiantoro
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
SABDA
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
AgusRahmat39
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 

Recently uploaded (20)

MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMNETERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LPNK

  • 1. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non-Kementeri 1
  • 2. KementerianNegaraRepublikIndonesiadapatdiklasifikasikan berdasarkanurusanpemerintahanyangditanganinya. 2 Yang nomenklatur/ nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional Dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya 3 Kementerian 19 Kementerian 8 Kementerian
  • 3. 3 Kementerianberdasarkankoordinatoryangbertugasmelakukansinkronisasidan koordinasiurusankementerian-kementerianyangberadadi dalamlingkuptugasnya. Kementeriankoordinator,terdiriatasbeberapakementeriansebagaiberikut Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 6 Kementerian 10 Kementerian 8 Kementerian 4 Kementerian
  • 4. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Hukum dan HAM 3. Kementerian Luar Negeri 4. Kementerian Pertahanan 5. Kementerian Komunikasi dan Informatika 6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4
  • 5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 5 1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Perdagangan 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 6. Kementerian Pertanian 7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 9. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
  • 6. 1. Kementerian Agama; 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Sosial; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 8. Kementerian Pemuda dan Olahraga 6 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  • 7. 7 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Kementerian Perhubungan 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Kementerian Pariwisata
  • 8. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN 8 Lembaga Pemerintah Non- Kementerian Merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait.
  • 9. 9 Lembaga Pemerintah Non -Kementerian yang ada di Indonesia. 1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Badan Informasi Geospasial (BIG). 3. Badan Intelijen Negara (BIN). 4. Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 6. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). ( masih banyak yang lainnya)