2. 2
2
SUATU SISTEM
SUATU SISTEM HUBUNGAN YANG
HUBUNGAN YANG
TERBENTUK
TERBENTUK ANTARA PARA PELAKU
ANTARA PARA PELAKU
DALAM PROSES PRODUKSI BARANG
DALAM PROSES PRODUKSI BARANG
DAN / ATAU JASA YANG TERDIRI DARI
DAN / ATAU JASA YANG TERDIRI DARI
UNSUR PENGUSAHA, PEKERJA/BURUH,
UNSUR PENGUSAHA, PEKERJA/BURUH,
DAN PEMERINTAH YANG DIDASARKAN
DAN PEMERINTAH YANG DIDASARKAN
PADA NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD
PADA NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD
NEGARA R.I.1945
NEGARA R.I.1945
(
(UU 13/2003, psl. 1 butir 16
UU 13/2003, psl. 1 butir 16)
)
HUBUNGAN INDUSTRIAL
HUBUNGAN INDUSTRIAL
3. 3
3
FUNGSI
FUNGSI (pasal 102)
(pasal 102)
PEMERINTAH
PEMERINTAH
1.
1. MENETAPKAN KEBIJAKAN
MENETAPKAN KEBIJAKAN
2.
2. MEMBERIKAN PELAYANAN
MEMBERIKAN PELAYANAN
3.
3. MELAKSANAKAN PENGAWASAN
MELAKSANAKAN PENGAWASAN
4.
4. MELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP
MELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP
PELANGGARAN PERATURAN PER-UU-
PELANGGARAN PERATURAN PER-UU-
AN KETENAGAKERJAAN
AN KETENAGAKERJAAN
4. 4
4
FUNGSI
FUNGSI
PEKERJA/BURUH DAN SERIKAT
PEKERJA/BURUH DAN SERIKAT
PEKERJA/BURUH
PEKERJA/BURUH
1.
1. MENJALANKAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN
MENJALANKAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN
KEWAJIBANNYA.
KEWAJIBANNYA.
2.
2. MENJAGA KETERTIBAN DEMI KELANGSUNGAN
MENJAGA KETERTIBAN DEMI KELANGSUNGAN
PRODUKSI.
PRODUKSI.
3.
3. MENYALURKAN ASPIRASI SECARA DEMOKRATIS.
MENYALURKAN ASPIRASI SECARA DEMOKRATIS.
4.
4. MENGEMBANGKAN KETRAMPILAN DAN KEAHLIAN
MENGEMBANGKAN KETRAMPILAN DAN KEAHLIAN
5.
5. IKUT MEMAJUKAN PERUSAHAAN.
IKUT MEMAJUKAN PERUSAHAAN.
6.
6. MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA
MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA
BESERTA KELUARGANYA.
BESERTA KELUARGANYA.
5. 5
5
FUNGSI
FUNGSI
PENGUSAHA DAN ORGANISASI
PENGUSAHA DAN ORGANISASI
PENGUSAHA
PENGUSAHA
1.
1.MENCIPTAKAN KEMITRAAN.
MENCIPTAKAN KEMITRAAN.
2.
2.MENGEMBANGKAN USAHA.
MENGEMBANGKAN USAHA.
3.
3.MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA.
MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA.
4.
4.MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN
MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA/BURUH SECARA TERBUKA,
PEKERJA/BURUH SECARA TERBUKA,
DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN.
DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN.
6. 6
6
FILOSOFI HUBUNGAN INDUSTRIAL
FILOSOFI HUBUNGAN INDUSTRIAL
PANCASILA
UUD 1945
PASAL 27
HAK ATAS PEKERJAAN
HAK UNTUK HIDUP LAYAK
PASAL 28
HAK BERPENDAPAT
HAK BERSERIKAT
DIATUR DALAM
UU KETENAGAKERJAAN
7. 7
7
MAKNA
MAKNA
TERDAPAT HUBUNGAN KERJA DIANTARA PARA
TERDAPAT HUBUNGAN KERJA DIANTARA PARA
PELAKU PROSES PRODUKSI;
PELAKU PROSES PRODUKSI;
DALAM PELAKSANAANNYA TERDAPAT HAK &
DALAM PELAKSANAANNYA TERDAPAT HAK &
KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK;
KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK;
MEMPUNYAI TUJUAN YANG SAMA YAITU INGIN
MEMPUNYAI TUJUAN YANG SAMA YAITU INGIN
MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN HIDUP,
MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN HIDUP,
KEMAJUAN PERUSAHAAN DAN UNTUK
KEMAJUAN PERUSAHAAN DAN UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN;
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN;
PEMERINTAH BERKEWAJIBAN UNTUK
PEMERINTAH BERKEWAJIBAN UNTUK
MELAKUKAN PEMBINAAN AGAR TERWUJUD
MELAKUKAN PEMBINAAN AGAR TERWUJUD
HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG KONDUSIF.
HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG KONDUSIF.
8. 8
8
CIRI-CIRI HUBUNGAN
CIRI-CIRI HUBUNGAN
INDUSTRIAL DI INDONESIA
INDUSTRIAL DI INDONESIA
1.
1. KEMITRAAN
KEMITRAAN
ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DI
ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DI
PERUSAHAAN MEMPUNYAI KEDUDUKAN
PERUSAHAAN MEMPUNYAI KEDUDUKAN
YANG SAMA (SETARA)
YANG SAMA (SETARA)
2.
2. DEMOKRASI
DEMOKRASI
SEGALA SESUATU HENDAKNYA
SEGALA SESUATU HENDAKNYA
DISELESAIKAN SECARA MUSYAWARAH
DISELESAIKAN SECARA MUSYAWARAH
UNTUK MUFAKAT
UNTUK MUFAKAT
3.
3. KEKELUARGAAN
KEKELUARGAAN
MEMBANGUN SUASANA KEKELUARGAAN
MEMBANGUN SUASANA KEKELUARGAAN
ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA YANG
ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA YANG
HARMONIS, SERASI DAN SELARAS
HARMONIS, SERASI DAN SELARAS
9. 9
9
LANDASAN HUKUM
LANDASAN HUKUM
HUBUNGAN INDUSTRIAL
HUBUNGAN INDUSTRIAL
a. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
b. UU No. 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja;
c. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja beserta peraturan
pelaksanaannya.
10. 10
10
Landasan Hukum Hubungan Industrial
Landasan Hukum Hubungan Industrial
(Lanjutan)
(Lanjutan)
d. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/
Serikat Buruh beserta peraturan
pelaksanaannya;
e.
e. UU No. 13 Tahun 2003 tentang
UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan beserta peraturan
Ketenagakerjaan beserta peraturan
pelaksanaannya;
pelaksanaannya;
f.
f. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial beserta
Perselisihan Hubungan Industrial beserta
peraturan pelaksanaannya;
peraturan pelaksanaannya;
11. 11
11
SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL
SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL
(Psl. 103, UU 13/2003)
(Psl. 103, UU 13/2003)
1.
1. SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH,
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH,
2.
2. ORGANISASI PENGUSAHA,
ORGANISASI PENGUSAHA,
3.
3. LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT,
LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT,
4.
4. LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT,
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT,
5.
5. PERATURAN PERUSAHAAN,
PERATURAN PERUSAHAAN,
6.
6. PERJANJIAN KERJA BERSAMA,
PERJANJIAN KERJA BERSAMA,
7.
7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KETENAGAKERJAAN,
KETENAGAKERJAAN,
8.
8. LEMBAGA PENYELESAIAN
LEMBAGA PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL.
INDUSTRIAL.
12. 12
12
SARANA HUBUNGAN
SARANA HUBUNGAN
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
ORGANISASI YANG DIBENTUK DARI, OLEH,
ORGANISASI YANG DIBENTUK DARI, OLEH,
DAN UNTUK PEKERJA/BURUH DI
DAN UNTUK PEKERJA/BURUH DI
PERUSAHAAN MAUPUN DI LUAR
PERUSAHAAN MAUPUN DI LUAR
PERUSAHAAN, YANG BERSIFAT BEBAS,
PERUSAHAAN, YANG BERSIFAT BEBAS,
TERBUKA, MANDIRI, DEMOKRATIS, DAN
TERBUKA, MANDIRI, DEMOKRATIS, DAN
BERTANGGUNG JAWAB GUNA
BERTANGGUNG JAWAB GUNA
MEMPERJUANGKAN, MEMBELA SERTA
MEMPERJUANGKAN, MEMBELA SERTA
MELINDUNGI HAK DAN KEPENTINGAN
MELINDUNGI HAK DAN KEPENTINGAN
PEKERJA/BURUH SERTA MENINGKATKAN
PEKERJA/BURUH SERTA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH DAN
KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH DAN
KELUARGANYA
KELUARGANYA
(UU 13/2003, Psl 1 butir 17)
(UU 13/2003, Psl 1 butir 17)
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
13. 13
13
SARANA HUBUNGAN
SARANA HUBUNGAN
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
Setiap pekerja/buruh berhak
Setiap pekerja/buruh berhak
membentuk dan menjadi anggota SP/SB
membentuk dan menjadi anggota SP/SB
SP/SB dibentuk oleh sekurang- kurangnya
SP/SB dibentuk oleh sekurang- kurangnya
10
10
(sepuluh) orang pekerja/buruh
(sepuluh) orang pekerja/buruh
SP/SB berhak membentuk dan menjadi
SP/SB berhak membentuk dan menjadi
anggota Federasi SP/SB
anggota Federasi SP/SB
Federasi SP/SB dibentuk oleh sekurang-
Federasi SP/SB dibentuk oleh sekurang-
kurangnya 5 (lima) SP/SB
kurangnya 5 (lima) SP/SB
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
14. 14
14
SARANA HUBUNGAN
SARANA HUBUNGAN
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
Organisasi terdiri dari perkumpulan
Organisasi terdiri dari perkumpulan
pengusaha-pengusaha
pengusaha-pengusaha
setiap pengusaha berhak membentuk dan
setiap pengusaha berhak membentuk dan
menjadi anggota organisasi pengusaha
menjadi anggota organisasi pengusaha
ORGANISASI PENGUSAHA
ORGANISASI PENGUSAHA
15. 15
15
SARANA HUBUNGAN
SARANA HUBUNGAN
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI
FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI
MENGENAI HAL-HAL YANG BERKAITAN
MENGENAI HAL-HAL YANG BERKAITAN
DENGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI SATU
DENGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI SATU
PERUSAHAAN YANG ANGGOTANYA
PERUSAHAAN YANG ANGGOTANYA
TERDIRI DARI PENGUSAHA DAN SERIKAT
TERDIRI DARI PENGUSAHA DAN SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT BURUH YANG SUDAH
PEKERJA/SERIKAT BURUH YANG SUDAH
TERCATAT PADA INSTANSI YANG
TERCATAT PADA INSTANSI YANG
BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG
BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG
KETENAGAKERJAAN ATAU UNSUR
KETENAGAKERJAAN ATAU UNSUR
PEKERJA/BURUH
PEKERJA/BURUH
(UU 13/2003, Psl 1 butir 18)
(UU 13/2003, Psl 1 butir 18)
LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
16. 16
16
SARANA HUBUNGAN
SARANA HUBUNGAN
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50
Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50
(lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih
(lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih
wajib membentuk LKS Bipartit
wajib membentuk LKS Bipartit
Lembaga Kerjasama Bipartit dapat dibentuk
sesudah atau sebelum terbentuknya serikat
pekerja/serikat buruh di perusahaan.
Lembaga Kerjasama Bipartit terbentuk
merupakan hasil permufakatan antara
pekerja/buruh dan pengusaha.
LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
17. 17
17
SARANA HUBUNGAN
SARANA HUBUNGAN
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
FORUM KOMUNIKASI, KONSULTASI DAN
FORUM KOMUNIKASI, KONSULTASI DAN
MUSYAWARAH TENTANG MASALAH
MUSYAWARAH TENTANG MASALAH
KETENAGAKERJAAN YANG ANGGOTANYA
KETENAGAKERJAAN YANG ANGGOTANYA
TERDIRI DARI UNSUR ORGANISASI
TERDIRI DARI UNSUR ORGANISASI
PENGUSAHA, SERIKAT PEKERJA/SERIKAT
PENGUSAHA, SERIKAT PEKERJA/SERIKAT
BURUH, DAN PEMERINTAH
BURUH, DAN PEMERINTAH
(UU 13/2003, Psl 1 butir 19
(UU 13/2003, Psl 1 butir 19 )
)
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
18. 18
18
SARANA HUBUNGAN
SARANA HUBUNGAN
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
LKS Tripartit memberikan pertimbangan,
LKS Tripartit memberikan pertimbangan,
dan
dan
saran dan pendapat kepada pemerintah
saran dan pendapat kepada pemerintah
dan
dan
pihak terkait dalam penyusunan kebijakan
pihak terkait dalam penyusunan kebijakan
dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.
dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.
Tingkat Nasional, Provinsi, Kota,
Tingkat Nasional, Provinsi, Kota,
Kabupaten.
Kabupaten.
Pengaturan Tata Kerja dan Susunan
Pengaturan Tata Kerja dan Susunan
Organisasi ada dalam PP No. 8 Tahun 1985
Organisasi ada dalam PP No. 8 Tahun 1985
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
19. 19
19
SARANA HUBUNGAN
SARANA HUBUNGAN
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
PERATURAN YANG DIBUAT SECARA
PERATURAN YANG DIBUAT SECARA
TERTULIS OLEH PENGUSAHA YANG
TERTULIS OLEH PENGUSAHA YANG
MEMUAT SYARAT-SYARAT KERJA DAN
MEMUAT SYARAT-SYARAT KERJA DAN
TATA TERTIB PERUSAHAAN
TATA TERTIB PERUSAHAAN
(
(UU 13/2003, Psl 1 butir 20
UU 13/2003, Psl 1 butir 20 )
)
PERATURAN PERUSAHAAN (PP)
PERATURAN PERUSAHAAN (PP)
20. 20
20
SARANA HUBUNGAN
SARANA HUBUNGAN
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
Pengusaha yang mempekerjakan
Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10
pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) orang wajib membuat PP
(sepuluh) orang wajib membuat PP
Tidak berlaku bagi perusahaan yang telah
Tidak berlaku bagi perusahaan yang telah
memiliki PKB
memiliki PKB
PERATURAN PERUSAHAAN (PP)
PERATURAN PERUSAHAAN (PP)
21. 21
21
SARANA HUBUNGAN
SARANA HUBUNGAN
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
PERJANJIAN YANG MERUPAKAN HASIL
PERJANJIAN YANG MERUPAKAN HASIL
PERUNDINGAN ANTARA SP/SB ATAU
PERUNDINGAN ANTARA SP/SB ATAU
BEBERAPA SP/SB YANG TERCATAT PADA
BEBERAPA SP/SB YANG TERCATAT PADA
INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI
INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI
BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN
BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN
PENGUSAHA, ATAU BEBERAPA
PENGUSAHA, ATAU BEBERAPA
PENGUSAHA ATAU PERKUMPULAN
PENGUSAHA ATAU PERKUMPULAN
PENGUSAHA YANG MEMUAT SYARAT-
PENGUSAHA YANG MEMUAT SYARAT-
SYARAT KERJA, HAK DAN KEWAJIBAN
SYARAT KERJA, HAK DAN KEWAJIBAN
KEDUA BELAH PIHAK
KEDUA BELAH PIHAK
(
(UU 13/2003, Psl 1 butir 21
UU 13/2003, Psl 1 butir 21 )
)
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
22. 22
22
SARANA HUBUNGAN
SARANA HUBUNGAN
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
Penyusunan dilaksanakan secara
Penyusunan dilaksanakan secara
musyawarah
musyawarah
dibuat secara tertulis, dengan huruf latin
dibuat secara tertulis, dengan huruf latin
dan
dan
berbahasa Indonesia
berbahasa Indonesia
dalam hal tidak berbahasa Indonesia, maka
dalam hal tidak berbahasa Indonesia, maka
harus diterjemahkan dengan penerjemah
harus diterjemahkan dengan penerjemah
tersumpah
tersumpah
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
23. 23
23
SARANA HUBUNGAN
SARANA HUBUNGAN
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
UU, KEPUTUSAN PRESIDEN, PERATURAN
UU, KEPUTUSAN PRESIDEN, PERATURAN
PEMERINTAH, KEPUTUSAN MENTERI,dll
PEMERINTAH, KEPUTUSAN MENTERI,dll
YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG
YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG
KETENAGAKERJAAN
KETENAGAKERJAAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KETENAGAKERJAAN
KETENAGAKERJAAN
24. 24
24
SARANA HUBUNGAN
SARANA HUBUNGAN
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
DI DALAM PENGADILAN
DI DALAM PENGADILAN
DI LUAR PENGADILAN
DI LUAR PENGADILAN
LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL.
HUBUNGAN INDUSTRIAL.
25. 25
25
SEPAKAT 2 PIHAK
PERSELISIHAN
KEPENTINGAN SP/SB HAK PHK
BIPARTIT
DISNAKER
ARBITER KONSILIASI MEDIASI
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MAHKAMAH AGUNG
(KASASI)
PUTUSAN
FINAL
PB PB
PB 30 HARI
Ps. 3 (2)
30 HARI
Ps 15,
Ps 25,
Ps 40 (1)
50 HARI
Ps. 103
30 HARI
Ps 115
PROSEDUR PENYELESAIAN
PROSEDUR PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
140
HARI
P. PHK
P. HAK
PK
