Recommended
More Related Content
Similar to TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)
Similar to TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP) (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)
- 1. ETIKA BISNIS# PERTEMUAN KE- 4 DI SUSUN OLEH: NAMA : REFO AKBAR RUSWANDI NPM : 16216138 KELAS : 3EA08 UNIVERSITAS GUNADARMA DEPOK 2019
- 2. 1.POKOK BAHASAN a)NORMA DAN ETIKA DALAM PEMASARAN, PRODUKSI, MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN FINANSIAL 2.SUB POKOK BAHASAN a)PASAR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN b)ETIKA IKLAN c)PRIVASI KONSUMEN d)MULTIMEDIA ETIKA BISNIS e)ETIKA PRODUKSI f)PEMANFAATAN SDM g)ETIKA KERJA h)HAK-HAK PEKERJA i)HUBUNGAN SALING MENGUNTUNGKAN j)PERSEPAKATAN PENGGUNAAN DANA
- 3. 2.SUB POKOK BAHASAN a)PASAR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PASAR ADALAH TEMPAT BERTEMUNYA PEMBELI DAN PENJUAL UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI BARANG ATAU JASA. MENURUT ILMU EKONOMI, PASAR BERKAITAN DENGAN KEGIATANNYA BUKAN TEMPATNYA. CIRI KHAS SEBUAH PASAR ADALAH ADANYA KEGIATAN TRANSAKSI ATAU JUAL BELI. PARA KONSUMEN DATANG KE PASAR UNTUK BERBELANJA DENGAN MEMBAWA UANG UNTUK MEMBAYAR HARGANYA. STANTON, MENGEMUKAKAN PENGERTIAN PASAR YANG LEBIH LUAS. PASAR MEMILIKI SEKURANG-KURANGNYA TIGA FUNGSI UTAMA, YAITU FUNGSI DISTRIBUSI, FUNGSI PEMBENTUKAN HARGA, DAN FUNGSI PROMOSI. SEBAGAI FUNGSI DISTRIBUSI, PASAR BERPERAN SEBAGAI PENYALUR BARANG DAN JASA DARI PRODUSEN KE KONSUMEN MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI. SEBAGAI FUNGSI PEMBENTUKAN HARGA, DI PASAR PENJUAL YANG MELAKUKAN PERMINTAAN ATAS BARANG YANG DIBUTUHKAN. SEBAGAI FUNGSI PROMOSI, PASAR JUGA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMPERKENALKAN PRODUK BARU DARI PRODUSEN KEPADA CALON KONSUMENNYA. PENGERTIAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN : PASAL 1 AYAT 2 : “ KONSUMEN ADALAH SETIAP ORANG PEMAKAI BARANG DAN/ ATAU JASA YANG TERSEDIA DALAM MASYARAKAT, BAIK BAGI KEPENTINGAN DIRI SENDIRI, KELUARGA, ORANG LAIN, MAUPUN MAKHLUK HIDUP LAIN DAN TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN”.
- 4. PENGERTIAN ETIKA (ETIMOLOGI), BERASAL DARI BAHASA YUNANI ADALAH “ETHOS”, YANG BERARTI WATAK KESUSILAAN ATAU ADAT KEBIASAAN (CUSTOM). ETIKA BIASANYA BERKAITAN ERAT DENGAN PERKATAAN MORAL YANG MERUPAKAN ISTILAH DARI BAHASA LATIN, YAITU “MOS” DAN DALAM BENTUK JAMAKNYA “MORES”, YANG BERARTI JUGAADAT KEBIASAAN ATAU CARA HIDUP SESEORANG DENGAN MELAKUKAN PERBUATAN YANG BAIK (KESUSILAAN), DAN MENGHINDARI HAL-HAL TINDAKAN YANG BURUK. BERDASARKAN DEFINISI ETIKA DIATAS, ETIKA DALAM PERIKLANAN ADALAH NILAI KEJUJURAN YANG TERKANDUNG DIDALAM SUATU IKLAN, TIDAK MEMICU KONFLIK SARA, TIDAK MENGANDUNG PORNOGRAFI, TIDAK BERTENTANGAN DENGAN NORMA-NORMA YANG BERLAKU DI BUDAYA SEKITAR, TIDAK MELANGGAR ETIKA BISNIS DAN TIDAK MENCONTEK ATAU PLAGIAT. • IKLAN YANG BAIK IKLAN YANG BAIK ADALAH IKLAN YANG MEMPUNYAI 2 FAKTOR PENTING, YAITU ETIS DAN ESTETIS. ETIS ADALAH IKLAN YANG MEMPUNYAI NILAI KEJUJURAN, TIDAK PERTENTANGAN DENGAN NORMA-NORMA YANG BERLAKU DAN SEMUA YANG BERKAITAN DENGAN KEPANTASAN. ESTETIS ADALAH IKLAN YANG MEMILIKI NILAI SENI TINGGI UNTUK MENGUNDANG DAYA TARIK CALON KONSUMEN. • CONTOH PENERAPAN ETIKA DALAM PERIKLANAN IKLAN ROKOK: TIDAK MENAMPAKKAN SECARA EKSPLISIT ORANG MEROKOK. IKLAN PEMBALUT WANITA: TIDAK MEMPERLIHATKAN SECARA REALISTIS DENGAN MEMPERLIHATKAN DAERAH KEPRIBADIAN WANITA TERSEBUT. IKLAN SABUN MANDI: TIDAK DENGAN MEMPERLIHATKAN ORANG MANDI SECARA UTUH.
- 5. c)PRIVASI KONSUMEN DATA PRIVACY ATAU DATA PRIBADI ADALAH DATA YANG BERUPA IDENTITAS, KODE, SIMBOL, HURUF ATAU ANGKA PENANDA PERSONAL SESEORANG YANG BERSIFAT PRIBADI. SETIAP NEGARA MENGGUNAKAN PERISTILAHAN YANG BERBEDA ANTARA INFORMASI PRIBADI DAN DATA PRIBADI. AKAN TETAPI SECARA SUBSTANTIF KEDUA ISTILAH TERSEBUT MEMPUNYAI PENGERTIAN YANG HAMPIR SAMA SEHINGGA KEDUA ISTILAH TERSEBUT SERING DIGUNAKAN BERGANTIAN. AMERIKA SERIKAT, KANADA, DAN AUSTRALIAN MENGGUNAKAN ISTILAH INFORMASI PRIBADI SEDANGKAN NEGARA-NEGARA UNI EROPA DAN INDONESIA SENDIRI DALAM UU ITE MENGGUNAKAN ISTILAH DATA PRIBADI. SEBAGAIMANA YANG TELAH DIPAPARKAN DIATAS, INDONESIA BELUM MEMILIKI KEBIJAKAN ATAU REGULASI YANG KOMPREHENSIF PERIHAL MENGENAI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SATU PERATURAN KHUSUS. KONSTITUSI INDONESIA TIDAK SECARA EKSPLISIT MENGATUR MENGENAI PERLINDUNGAN DATA DIDALAM UUD 1945. MESKIPUN UUD 1945 MENYATAKAN DENGAN TEGAS ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA. DALAM UUD 1945 KETENTUAN MENGENAI PERLINDUNGAN DATA, SECARA IMPLISIT BISA DITEMUKAN DALAM PASAL 28F DAN 28G (1), MENGENAI KEBEBASAN UNTUK MENYIMPAN INFORMASI DAN PERLINDUNGAN ATAS DATA DAN INFORMASI YANG MELEKAT KEPADANYA. d)MULTIMEDIA ETIKA BINIS MULTIMEDIA ADALAH SUATU SARANA (MEDIA) YANG DIDALAMNYA TERDAPAT PERPADUAN (KOMBINASI) BERBAGAI BENTUK ELEMEN INFORMASI, SEPERTI TEKS, GRAPHICS, ANIMASI, VIDEO, INTERAKTIF MAUPUN SUARA SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK MENCAPAI TUJUANNYAYAITU MENYAMPAIKAN INFORMASI ATAU SEKEDAR MEMBERIKAN HIBURAN BAGI TARGET AUDIENS-NYA.MULTIMEDIA SERING DIGUNAKAN DALAM DUNIA HIBURAN SEPERTI GAME. KATA MULTIMEDIA ITU SENDIRI BERASAL DARI KATA MULTI (BAHASA LATIN) YANG BERARTI BANYAK DAN KATAMEDIA (BAHASA LATIN) YANG BERARTI SESUATU YANG DIPAKAI UNTUK MENYAMPAIKAN SESUATU. ETIKA BISNIS MERUPAKAN CARA UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN BISNIS, YANG MENCAKUP SELURUH ASPEK YANG BERKAITAN DENGAN INDIVIDU, PERUSAHAAN DAN JUGA MASYARAKAT. ETIKA BISNIS DALAM SUATU PERUSAHAAN DAPAT MEMBENTUK NILAI, NORMA DAN PERILAKU KARYAWAN SERTA PIMPINAN DALAM MEMBANGUN HUBUNGAN YANG ADIL DAN SEHAT DENGAN PELANGGAN/MITRA KERJA, PEMEGANG SAHAM, MASYARAKAT.
- 6. e)ETIKA PRODUKSI ETIKAADALAH SEPERANGKAT PRINSIP-PRINSIP DAN NILAI-NILAI YANG MENEGASKAN TENTANG BENAR DAN SALAH. SEDANGKAN PRODUKSI ADALAH SUATU KEGIATAN MENAMBAH NILAI GUNA BARANG DENGAN MENGGUNAKAN SUMBERDAYA YANG ADA JADI, ETIKA PRODUKSI ADALAH SEPERANGKAT PRINSIP-PRINSIP DAN NILAI-NILAI YANG MENEGASKAN TENTANG BENAR DAN SALAHNYA HAL HAL YANG DIKUKAN DALAM PROSES PRODUKSI ATAU DALAM PROSES PENAMBAHAN NILAI GUNA BARANG. TUJUAN PRODUKSI ANTARA LAIN : 1.MEMPERBANYAK JUMLAH BARANG DAN JASA 2.MENGHASILKAN BARANG DAN JASA YANG BERKUALITAS TINGGI 3.MEMENUHI KEBUTUHAN SESUAI DENGAN PERADABAN 4.MENGGANTI BARANG-BARANG YANG RUSAK ATAU HABIS 5.MEMENUHI PASAR DALAM NEGERI UNTUK PERUSAHAAN DAN RUMAH TANGGA 6.MEMENUHI PASAR INTERNASIONAL 7.MENINGKATKAN KEMAKMURAN
- 7. SONNY SUMARSONO (2003) MENGARTIKAN BAHWA SUMBER DAYA MANUSIA MEMPUYAI BEBERAPA PENGERTIAN YAITU SUMBER DAYA MANUSIAADALAH USAHA KERJAYANG BERMANFAAT BAGI KEBERLANGSUNGAN PRODUKSI. SEDANGKAN MAKNAYANG KEDUA, SUMBER DAYA MANUSIA MERUPAKAN KELOMPOK MANUSIA YANG TERDIRI DARI MANUSIA YANG MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MEMBERIKAN JASA. • FUNGSI SDM 1.SEBAGAI TENAGA KERJA TENAGA KERJA DISEBUT JUGA ‘MAN POWER’ MERUPAKAN SELURUH PENDUDUK YANG MEMILIKI USIA SIAP KERJA (PRODUKTIF). TENAGA KERJA MEMPUNYAI KEMAMPUAN UNTUK MEMBERIKAN JASA SETIAP SATUAN WAKTU YANG BERGUNA UNTUK MENGHASILKAN PRODUK BERUPA BARANG MAUPUN JASAYANG DAPAT BERMANFAAT BAGI DIRINYA SENDIRI ATAU ORANG LAIN 2. SEBAGAI TENAGAAHLI SUMBER DAYA MANUSIA DAPAT BERFUNGSI SESUAI BIDANG DAN KEMAMPUANNYA SALAH SATUNYAADALAH SEBAGAI TENAGAAHLI BAGI SUATU PERUSAHAAN ATAU NEGARA. 3. SEBAGAI PEMIMPIN SUMBER DAYA MANUSIA YANG MEMPUNYAI KAPASITAS LEBIH BESAR DENGAN SKILL DAN PENGALAMAN YANG MUMPUNI DAPAT BERFUNGSI SEBAGAI PEMIMPIN BAGI SUATU GOLONGAN, PERUSAHAAN, MAUPUN ORGANISASI. 4. SEBAGAI TENAGA USAHAWAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG DAPAT MENJADI TENAGA USAHAWAN ADALAH MEREKA YANG DAPAT MELAKSANAKAN PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEMANDIRIAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN SUATU PRODUK BARU YANG BERMANFAAT BAGI ORANG BANYAK MAUPUN LINGKUNGANNYA. 5. BERFUNGSI DALAM PENGEMBANGAN IPTEK SUMBER DAYA MANUSIA JUGA MEMPUNYAI FUNGSI UTAMA DALAM PENEMUAN DAN PENGEMBANGAN ILMU SEHINGGA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KEMAJUAN DIRINYA SENDIRI, LINGKUNGAN, DAN ORANG LAIN TERMASUK
- 8. YANG DIMAKSUD DENGAN ETIKA KERJAADALAH NORMA-NORMAYANG MELANDASI TATA KRAMA HUBUNGAN ANTARA SEORANG KARYAWAN DENGAN PIHAK LAINNYA. PIHAK-PIHAK YANG BERHUBUNGAN ANTARA LAIN: -ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN -ANTARA TUGAS, WEWENANG, DAN JABATAN -ANTARAATASAN DAN BAWAHAN -ANTAR KARYAWAN • DISINI AKAN DI JELASKAN SECARA RINCI PIHAK-PIHAK YANG BERHUBUNGAN TERSEBUT: 1. HUBUNGAN ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN SEORANG KARYAWAN HARUS BERUSAHA YANG TERBAIK UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN, JELASNYA BAHWA SETIAP KARYAWAN HARUS BERBUAT YANG TERBAIK BAGI PERUSAHAAN. 2.HUBUNGAN ANTARA TUGAS, WEWENANG, DAN JABATAN SEORANG KARYAWAN HARUS MEMPUNYAI RASA TANGGUNG JAWAB DALAM MENGGUNAKAN WEWENANG DAN JABATAN AGAR TIDAK MERUGIKAN PERUSAHAAN, REKAN KERJA, ORANG LAIN DAN DIRINYA SENDIRI. 3. HUBUNGAN ANTARAATASAN DAN BAWAHAN BAWAHAN HARUS BERSIKAP HORMAT PADAATASANNYA, DENGAN KATA LAIN PENGHORMATAN BAWAHAN TERHADAP ATASANNYA SEMATA-MATAATAS PERTIMBANGAN WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN WIBAWA. 4. HUBUNGAN ANTAR KARYAWAN SALING MENGHARGAI DAN MEMBINA SEMANGAT KERJASAMAYAKNI DENGAN SALING MENGHARGAI KARENA PERSAMAAN HARKAT DAN MARTABAT DAN MEMBINA KERJASAMA KERENA SEMUA KARYAWAN BEKERJA DALAM TEAM YAITU PERUSAHAAN.
- 9. HAK DASAR PEKERJA MERUPAKAN HAK YANG MELEKAT SEJAK DIA DIANGKAT SEBAGAI KARYAWAN DALAM SEBUAH PERUSAHAAN. HAK INI MELIPUTI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SAMPAI DENGAN KESEMPATAN UNTUK BERKEMBANG DI PERUSAHAAN TERSEBUT. 1. HAK UNTUK MENGEMBANGKAN POTENSI KERJA, MENGEMBANGKAN MINAT, BAKAT DAN KEMAMPUAN HAK DASAR YANG PERTAMA INI DIATUR DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 DAN UU 12/2003, YANG MENYATAKAN BAHWA SETIAP PEKERJA MEMILIKI HAK UNTUK MENGEMBANGKAN POTENSI KERJA, SERTA MEMPEROLEH KESEMPATAN UNTUK MENGEMBANGKAN MINAT, BAKAT DAN KEMAMPUAN. UNDANG-UNDANG INI JUGA MENGATUR BAHWA SEORANG PEKERJA MEMPUNYAI HAK UNTUK TERLINDUNGI DARI TINDAK KESUSILAAN DAN MORAL, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA, SERTA PERLAKUAN YANG SESUAI DENGAN HARKAT DAN MARTABAT SEBAGAI MANUSIA DAN NILAI-NILAI AGAMA. 2. HAK DASAR ATAS JAMINAN SOSIAL, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA HAK INI DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI (PERMEN) NOMOR 4/1993, PERATURAN MENTERI NO 1/1998, KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22/1993, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14/1993, UNDANG-UNDANG NOMOR 1/1970, UU 3/1992, SERTA UU 13/2003. HAK DASAR YANG DIMAKSUD TERMASUK DIDALAMNYA HAK UNTUK MEMPEROLEH JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN, JAMINAN HARI TUA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA. 3. SETIAP PEKERJA BERHAK MENDAPATKAN UPAH YANG LAYAK. HAK DASAR INI DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI (PERMEN) NOMOR 1/1999, PP 8/1981, SERTA UU 13/2003 DIKATAKAN, SEORANG PEKERJA MEMILIKI HAK UNTUK MENDAPATKAN UPAH YANG LAYAK. 4. HAK DASAR UNTUK BERLIBUR, CUTI, ISTIRAHAT, SERTA MEMPEROLEH PEMBATASAN WAKTU KERJA. HAL INI DIATUR DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 YANG MENYEBUTKAN BAHWA PERUSAHAAN DIWAJIBKAN UNTUK MEMBERIKAN KOMPENSASI JIKA KARYAWAN BEKERJA DI LUAR JAM KERJA DENGAN MEMBERIKAN KOMPENSASI UPAH LEMBUR. 5. HAK DASAR UNTUK MEMBENTUK SERIKAT PEKERJA. HAK-HAK DASAR INI DIATUR OLEH UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000, DAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003. HAL INI DIMAKSUDKAN SEBAGAI MEDIA PENYALUR ASPIRASI PEKERJAYANG MEMILIKI KAPASITAS HUKUM UNTUK MEMBUAT PERJANJIAN KERJA DENGAN PEMILIK MODALATAU PIHAK PERUSAHAAN.
- 10. i)HUBUNGAN SALING MENGUNTUNGKAN PADA PRINSIP SALING MENGUNTUNGKAN MENUNTUT AGAR KEGIATAN BISNIS YANG DIJALANKAN BISA MENGUNTUNGKAN SEMUA PIHAK. HAL TERPENTING BAHWA PRINSIP INI BISA MENGAKOMODASI HAKIKAT DAN TUJUAN BISNIS, DI MANA PELAKU USAHA INGIN MENDAPAT KEUNTUNGAN. DI ISISI LAIN KONSUMEN JUGA INGIN MENDAPAT BARANG ATAU JASA BERKUALITAS YANG MEMUASKAN. j)PERSEPATAKAN PENGGUNAAN DANA PENGELOLA PERUSAHAAN MAU MEMBERIKAN INFORMASI TENTANG RENCANA PENGGUNAAN DANA SEHINGGA PENYANDANG DANA DAPAT MEMPERTIMBANGKAN PELUANG RETURN DAN RESIKO. RENCANA PENGGUNAAN DANA HARUS BENAR-BENAR TRANSPARAN, KOMUNIKATIF DAN MUDAH DIPAHAMI. SEMUA HARUS DIATUR ATAU DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENYANDANG DANA DENGAN ALOKATOR DANA.