SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
STANDARDISASI DALAM
PENGEMBANGAN EKONOMI
DAERAH
DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhDDEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD
20022002
SERBASERBA
SWASTA/SWASTA/
MASYARAKATMASYARAKAT
PERGESERAN PERANPERGESERAN PERAN
SERBA NEGARA
PROSES DALAM “GOVERNANCE”PROSES DALAM “GOVERNANCE”
PEMERINTAH SWAST
A
MASYARAKAT
DEMOKRAS
I
PRIVATISASI
KEWIRAUSAHAA
N
(ENTERPRENEURSHI
P)
EKSTRIM DALAM “GOVERNANCE”EKSTRIM DALAM “GOVERNANCE”
PEMERINTAH SWAST
A
MASYARAKAT
KOMUNIS
ETATIS KAPITALIS
KEMITRAAN DALAM PEREKONOMIANKEMITRAAN DALAM PEREKONOMIAN
MENURUT UUD 1945 (pasal 33)MENURUT UUD 1945 (pasal 33)
PEMERINTAH SWAST
A
MASYARAKAT
KOPERASI
PERUSAHAA
N
BUMN
DESENTRALISASIDESENTRALISASI
& OTONOMI& OTONOMI
PERGESERAN KEWENANGANPERGESERAN KEWENANGAN
SENTRALISASI
APA YANG DIDESENTRALISASIKAN?APA YANG DIDESENTRALISASIKAN?
1.1. DESENTRALISASI FISKAL,DESENTRALISASI FISKAL,
2.2. DESENTRALISASI POLITIKDESENTRALISASI POLITIK
3.3. DESENTRALISASI ADMINISTRASIDESENTRALISASI ADMINISTRASI
ATAU KEWENANGANATAU KEWENANGAN
ALASAN DESENTRALISASIALASAN DESENTRALISASI
1.1. TUMBUHNYA IKLIM DEMOKRASITUMBUHNYA IKLIM DEMOKRASI
2.2. SISTEM POLITIK (MULTIPARTAI)SISTEM POLITIK (MULTIPARTAI)
3.3. TRANSISI DARI EKONOMITRANSISI DARI EKONOMI
TERPIMPIN KE EKONOMI PASARTERPIMPIN KE EKONOMI PASAR
4.4. KEBUTUHAN PENINGKATAN PELAYA-KEBUTUHAN PENINGKATAN PELAYA-
NAN MASYARAKATNAN MASYARAKAT
5.5. KERAGAMAN ETNIS DAN GEOGRAFISKERAGAMAN ETNIS DAN GEOGRAFIS
6.6. KETERBATASAN PUSAT DALAMKETERBATASAN PUSAT DALAM
PELAYANAN MASYARAKATPELAYANAN MASYARAKAT
MANFAAT DESENTRALISASIMANFAAT DESENTRALISASI
1.1. EFISIENSI PENGERAHAN DANEFISIENSI PENGERAHAN DAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA,PEMANFAATAN SUMBER DAYA,
2.2. STABILITAS MAKROEKONOMI,STABILITAS MAKROEKONOMI,
3.3. PENINGKATAN PELAYANANPENINGKATAN PELAYANAN
MASYARAKAT,MASYARAKAT,
4.4. PEMERATAANPEMERATAAN
BENTUK DESENTRALISASIBENTUK DESENTRALISASI
1.1. DEKONSENTRASIDEKONSENTRASI
PENYERAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA APARATPENYERAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA APARAT
PUSAT DI DAERAHPUSAT DI DAERAH
2.2. DELEGASIDELEGASI
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA DAERAHPELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA DAERAH
3.3. DEVOLUTIONDEVOLUTION
PENYERAHAN WEWENANG SEPENUHNYA KEPADA DAERAHPENYERAHAN WEWENANG SEPENUHNYA KEPADA DAERAH
4.4. PRIVATISASIPRIVATISASI
PENYERAHAN WEWENANG KEPADA SWASTAPENYERAHAN WEWENANG KEPADA SWASTA
POTENSI KONFLIK AKIBATPOTENSI KONFLIK AKIBAT
DESENTRALISASIDESENTRALISASI
1.1. DANA PERIMBANGAN DARI S.D.ADANA PERIMBANGAN DARI S.D.A
2.2. TERHAMBATNYA ALIRAN BARANG DAN JASATERHAMBATNYA ALIRAN BARANG DAN JASA
ANTAR DAERAHANTAR DAERAH
3.3. TERHAMBATNYA MOBILITAS PENDUDUKTERHAMBATNYA MOBILITAS PENDUDUK
4. PERBEDAAN KAPASITAS ANTAR DAERAH4. PERBEDAAN KAPASITAS ANTAR DAERAH
5. PENYELENGGARA PEMERINTAHAN TIDAK5. PENYELENGGARA PEMERINTAHAN TIDAK
BERJIWA WIRAUSAHABERJIWA WIRAUSAHA
HUBUNGAN OTDA DENGANHUBUNGAN OTDA DENGAN
GLOBALISASIGLOBALISASI
OTONOMI DAERAH
GO GLOBAL
* PEMILIHAN LOKASI * DAYA SAING SECARA
* SUMBER DAYA ALAM LOKAL, NASIONAL, & GLOBAL
* SUMBER DAYA MANUSIA * HARGA YANG KOMPETITIF
COMPARATIVE
ADVANTAGES
COMPETITIVE
ADVANTAGES
USAHA MEREKA UMUMNYAUSAHA MEREKA UMUMNYA
1.1. PertanianPertanian
2.2. PeternakanPeternakan
3.3. Perikanan/KelautanPerikanan/Kelautan
4.4. Jasa/PariwisataJasa/Pariwisata
5.5. Pengumpul Hasil HutanPengumpul Hasil Hutan
6.6. Usaha Tambang RakyatUsaha Tambang Rakyat
7.7. Industri:Industri: ** KerajinanKerajinan
** Pengolahan HasilPengolahan Hasil
(Pertanian, Peternakan,(Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Hasil Hutan)Perikanan, Hasil Hutan)
KURANG APA MEREKA ?KURANG APA MEREKA ?
1.1. ModalModal
2.2. Informasi Pasar dan PemasaranInformasi Pasar dan Pemasaran
3.3. Pengolahan dan PengemasanPengolahan dan Pengemasan
4.4. Sumber Bahan Baku, Bibit danSumber Bahan Baku, Bibit dan
Bahan PenunjangBahan Penunjang
5.5. Manajemen dan TeknologiManajemen dan Teknologi
6.6. Jaminan, Standard danJaminan, Standard dan
PerlindunganPerlindungan
CAKUPAN STANDARDISASI
Mutu atau KualitasMutu atau Kualitas
Unjuk KerjaUnjuk Kerja
Dimensi atau UkuranDimensi atau Ukuran
Sistem OperasiSistem Operasi
Kandungan BahanKandungan Bahan
KompatibilitasKompatibilitas
DENGAN OTONOMI DAERAHDENGAN OTONOMI DAERAH
MAKA EKONOMI AKAN:MAKA EKONOMI AKAN:
1.1. EFISIENEFISIEN
2.2. BERDAYA SAING TINGGI BAIKBERDAYA SAING TINGGI BAIK
TINGKAT LOKAL, NASIONAL,TINGKAT LOKAL, NASIONAL,
MAUPUN GLOBALMAUPUN GLOBAL
3.3. BERMANFAAT BAGI MASYARAKATBERMANFAAT BAGI MASYARAKAT
SEKITARNYA (LAPANGAN KERJASEKITARNYA (LAPANGAN KERJA
DAN DAMPAK POSITIF LAINNYA)DAN DAMPAK POSITIF LAINNYA)
CONTOH STRATEGICONTOH STRATEGI
(CONTOH KASUS DI PROPINSI OITA JEPANG)
1.SATU PROPINSI SATU KOMODITAS1.SATU PROPINSI SATU KOMODITAS
UNGGULANUNGGULAN
2.SATU KABUPATEN SATU KOMODITAS2.SATU KABUPATEN SATU KOMODITAS
UNGGULANUNGGULAN
3.SATU DESA SATU KOMODITAS UNGGULAN3.SATU DESA SATU KOMODITAS UNGGULAN
4.SATU KELOMPOK SATU KOMODITAS4.SATU KELOMPOK SATU KOMODITAS
UNGGULANUNGGULAN
5.SATU ORANG SATU KOMODITAS ISTIMEWA5.SATU ORANG SATU KOMODITAS ISTIMEWA
Terima Kasih

More Related Content

Similar to STANDARISASI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Pengantar bisnis
Pengantar bisnisPengantar bisnis
Pengantar bisnisArib Herzi
 
Investasi Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat
Investasi Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan RakyatInvestasi Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat
Investasi Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan RakyatDeddy Supriady Bratakusumah
 
Kuliah%20 af 4.%20tumpangsari
Kuliah%20 af 4.%20tumpangsariKuliah%20 af 4.%20tumpangsari
Kuliah%20 af 4.%20tumpangsarirahmiatt
 
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.ppt
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.pptMembangun sistem ekonomi kerakyatan.ppt
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.pptAbeng Fariz
 
Sarana hubungan industrial
Sarana hubungan industrialSarana hubungan industrial
Sarana hubungan industrialWahyu Saputro
 
Trans public policy
Trans public policyTrans public policy
Trans public policytrio Saputra
 
Sosiologi pertanian (kelembagaan pertanian)1
Sosiologi  pertanian (kelembagaan  pertanian)1Sosiologi  pertanian (kelembagaan  pertanian)1
Sosiologi pertanian (kelembagaan pertanian)1Imo Priyanto
 
2mnj isyu strategis2
2mnj isyu strategis22mnj isyu strategis2
2mnj isyu strategis2trio Saputra
 
Ketahanan Pangan Nasional
Ketahanan Pangan NasionalKetahanan Pangan Nasional
Ketahanan Pangan NasionalF W
 
Kajian model bisnis ketahanan pangan dalam mendukung pengelolaan ekosistem ga...
Kajian model bisnis ketahanan pangan dalam mendukung pengelolaan ekosistem ga...Kajian model bisnis ketahanan pangan dalam mendukung pengelolaan ekosistem ga...
Kajian model bisnis ketahanan pangan dalam mendukung pengelolaan ekosistem ga...International Tropical Peatlands Center
 
Eb Model Pemberdayaan B
Eb Model Pemberdayaan BEb Model Pemberdayaan B
Eb Model Pemberdayaan Bguestda53ab
 
TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)
TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)
TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)Refo Akbar Ruswandi
 
Korps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan Global
Korps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan GlobalKorps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan Global
Korps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan GlobalBima Hermastho
 
Perniagaan Antarabangsa
Perniagaan AntarabangsaPerniagaan Antarabangsa
Perniagaan AntarabangsaDHIMITIRA
 
Sambutan Bupati Polewali Mandar Acara Launching Aksi Perubahan POSTER JAGO.pdf
Sambutan Bupati Polewali Mandar Acara Launching Aksi Perubahan POSTER JAGO.pdfSambutan Bupati Polewali Mandar Acara Launching Aksi Perubahan POSTER JAGO.pdf
Sambutan Bupati Polewali Mandar Acara Launching Aksi Perubahan POSTER JAGO.pdfssuserbe157a
 
KONSEP DAN PENGERTIAN DESA SIAGA
KONSEP DAN PENGERTIAN DESA SIAGAKONSEP DAN PENGERTIAN DESA SIAGA
KONSEP DAN PENGERTIAN DESA SIAGABJS GSDP
 
Konseppengertiandesasiaga 100204111508-phpapp02
Konseppengertiandesasiaga 100204111508-phpapp02Konseppengertiandesasiaga 100204111508-phpapp02
Konseppengertiandesasiaga 100204111508-phpapp02David Sigalingging
 

Similar to STANDARISASI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH (20)

Pengantar bisnis
Pengantar bisnisPengantar bisnis
Pengantar bisnis
 
Investasi Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat
Investasi Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan RakyatInvestasi Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat
Investasi Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat
 
Kuliah%20 af 4.%20tumpangsari
Kuliah%20 af 4.%20tumpangsariKuliah%20 af 4.%20tumpangsari
Kuliah%20 af 4.%20tumpangsari
 
Bumdes dan potensi desa
Bumdes dan potensi desaBumdes dan potensi desa
Bumdes dan potensi desa
 
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.ppt
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.pptMembangun sistem ekonomi kerakyatan.ppt
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.ppt
 
Sarana hubungan industrial
Sarana hubungan industrialSarana hubungan industrial
Sarana hubungan industrial
 
Etika profesi humas
Etika profesi humasEtika profesi humas
Etika profesi humas
 
Trans public policy
Trans public policyTrans public policy
Trans public policy
 
Sosiologi pertanian (kelembagaan pertanian)1
Sosiologi  pertanian (kelembagaan  pertanian)1Sosiologi  pertanian (kelembagaan  pertanian)1
Sosiologi pertanian (kelembagaan pertanian)1
 
2mnj isyu strategis2
2mnj isyu strategis22mnj isyu strategis2
2mnj isyu strategis2
 
Ketahanan Pangan Nasional
Ketahanan Pangan NasionalKetahanan Pangan Nasional
Ketahanan Pangan Nasional
 
fungsi pemerintah
fungsi pemerintahfungsi pemerintah
fungsi pemerintah
 
Kajian model bisnis ketahanan pangan dalam mendukung pengelolaan ekosistem ga...
Kajian model bisnis ketahanan pangan dalam mendukung pengelolaan ekosistem ga...Kajian model bisnis ketahanan pangan dalam mendukung pengelolaan ekosistem ga...
Kajian model bisnis ketahanan pangan dalam mendukung pengelolaan ekosistem ga...
 
Eb Model Pemberdayaan B
Eb Model Pemberdayaan BEb Model Pemberdayaan B
Eb Model Pemberdayaan B
 
TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)
TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)
TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)
 
Korps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan Global
Korps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan GlobalKorps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan Global
Korps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan Global
 
Perniagaan Antarabangsa
Perniagaan AntarabangsaPerniagaan Antarabangsa
Perniagaan Antarabangsa
 
Sambutan Bupati Polewali Mandar Acara Launching Aksi Perubahan POSTER JAGO.pdf
Sambutan Bupati Polewali Mandar Acara Launching Aksi Perubahan POSTER JAGO.pdfSambutan Bupati Polewali Mandar Acara Launching Aksi Perubahan POSTER JAGO.pdf
Sambutan Bupati Polewali Mandar Acara Launching Aksi Perubahan POSTER JAGO.pdf
 
KONSEP DAN PENGERTIAN DESA SIAGA
KONSEP DAN PENGERTIAN DESA SIAGAKONSEP DAN PENGERTIAN DESA SIAGA
KONSEP DAN PENGERTIAN DESA SIAGA
 
Konseppengertiandesasiaga 100204111508-phpapp02
Konseppengertiandesasiaga 100204111508-phpapp02Konseppengertiandesasiaga 100204111508-phpapp02
Konseppengertiandesasiaga 100204111508-phpapp02
 

More from Deddy Supriady Bratakusumah

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxDeddy Supriady Bratakusumah
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanDeddy Supriady Bratakusumah
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Deddy Supriady Bratakusumah
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Deddy Supriady Bratakusumah
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)Deddy Supriady Bratakusumah
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Deddy Supriady Bratakusumah
 

More from Deddy Supriady Bratakusumah (20)

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
 
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-DaerahPenyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
 
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat DaerahKonsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
 
Empowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for DevelopmentEmpowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for Development
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
 
Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)
 
Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)
 
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
 
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
 
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIAFISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
 

STANDARISASI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

  • 1. STANDARDISASI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhDDEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD 20022002
  • 3. PROSES DALAM “GOVERNANCE”PROSES DALAM “GOVERNANCE” PEMERINTAH SWAST A MASYARAKAT DEMOKRAS I PRIVATISASI KEWIRAUSAHAA N (ENTERPRENEURSHI P)
  • 4. EKSTRIM DALAM “GOVERNANCE”EKSTRIM DALAM “GOVERNANCE” PEMERINTAH SWAST A MASYARAKAT KOMUNIS ETATIS KAPITALIS
  • 5. KEMITRAAN DALAM PEREKONOMIANKEMITRAAN DALAM PEREKONOMIAN MENURUT UUD 1945 (pasal 33)MENURUT UUD 1945 (pasal 33) PEMERINTAH SWAST A MASYARAKAT KOPERASI PERUSAHAA N BUMN
  • 6. DESENTRALISASIDESENTRALISASI & OTONOMI& OTONOMI PERGESERAN KEWENANGANPERGESERAN KEWENANGAN SENTRALISASI
  • 7. APA YANG DIDESENTRALISASIKAN?APA YANG DIDESENTRALISASIKAN? 1.1. DESENTRALISASI FISKAL,DESENTRALISASI FISKAL, 2.2. DESENTRALISASI POLITIKDESENTRALISASI POLITIK 3.3. DESENTRALISASI ADMINISTRASIDESENTRALISASI ADMINISTRASI ATAU KEWENANGANATAU KEWENANGAN
  • 8. ALASAN DESENTRALISASIALASAN DESENTRALISASI 1.1. TUMBUHNYA IKLIM DEMOKRASITUMBUHNYA IKLIM DEMOKRASI 2.2. SISTEM POLITIK (MULTIPARTAI)SISTEM POLITIK (MULTIPARTAI) 3.3. TRANSISI DARI EKONOMITRANSISI DARI EKONOMI TERPIMPIN KE EKONOMI PASARTERPIMPIN KE EKONOMI PASAR 4.4. KEBUTUHAN PENINGKATAN PELAYA-KEBUTUHAN PENINGKATAN PELAYA- NAN MASYARAKATNAN MASYARAKAT 5.5. KERAGAMAN ETNIS DAN GEOGRAFISKERAGAMAN ETNIS DAN GEOGRAFIS 6.6. KETERBATASAN PUSAT DALAMKETERBATASAN PUSAT DALAM PELAYANAN MASYARAKATPELAYANAN MASYARAKAT
  • 9. MANFAAT DESENTRALISASIMANFAAT DESENTRALISASI 1.1. EFISIENSI PENGERAHAN DANEFISIENSI PENGERAHAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA,PEMANFAATAN SUMBER DAYA, 2.2. STABILITAS MAKROEKONOMI,STABILITAS MAKROEKONOMI, 3.3. PENINGKATAN PELAYANANPENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT,MASYARAKAT, 4.4. PEMERATAANPEMERATAAN
  • 10. BENTUK DESENTRALISASIBENTUK DESENTRALISASI 1.1. DEKONSENTRASIDEKONSENTRASI PENYERAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA APARATPENYERAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA APARAT PUSAT DI DAERAHPUSAT DI DAERAH 2.2. DELEGASIDELEGASI PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA DAERAHPELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA DAERAH 3.3. DEVOLUTIONDEVOLUTION PENYERAHAN WEWENANG SEPENUHNYA KEPADA DAERAHPENYERAHAN WEWENANG SEPENUHNYA KEPADA DAERAH 4.4. PRIVATISASIPRIVATISASI PENYERAHAN WEWENANG KEPADA SWASTAPENYERAHAN WEWENANG KEPADA SWASTA
  • 11. POTENSI KONFLIK AKIBATPOTENSI KONFLIK AKIBAT DESENTRALISASIDESENTRALISASI 1.1. DANA PERIMBANGAN DARI S.D.ADANA PERIMBANGAN DARI S.D.A 2.2. TERHAMBATNYA ALIRAN BARANG DAN JASATERHAMBATNYA ALIRAN BARANG DAN JASA ANTAR DAERAHANTAR DAERAH 3.3. TERHAMBATNYA MOBILITAS PENDUDUKTERHAMBATNYA MOBILITAS PENDUDUK 4. PERBEDAAN KAPASITAS ANTAR DAERAH4. PERBEDAAN KAPASITAS ANTAR DAERAH 5. PENYELENGGARA PEMERINTAHAN TIDAK5. PENYELENGGARA PEMERINTAHAN TIDAK BERJIWA WIRAUSAHABERJIWA WIRAUSAHA
  • 12. HUBUNGAN OTDA DENGANHUBUNGAN OTDA DENGAN GLOBALISASIGLOBALISASI OTONOMI DAERAH GO GLOBAL * PEMILIHAN LOKASI * DAYA SAING SECARA * SUMBER DAYA ALAM LOKAL, NASIONAL, & GLOBAL * SUMBER DAYA MANUSIA * HARGA YANG KOMPETITIF COMPARATIVE ADVANTAGES COMPETITIVE ADVANTAGES
  • 13. USAHA MEREKA UMUMNYAUSAHA MEREKA UMUMNYA 1.1. PertanianPertanian 2.2. PeternakanPeternakan 3.3. Perikanan/KelautanPerikanan/Kelautan 4.4. Jasa/PariwisataJasa/Pariwisata 5.5. Pengumpul Hasil HutanPengumpul Hasil Hutan 6.6. Usaha Tambang RakyatUsaha Tambang Rakyat 7.7. Industri:Industri: ** KerajinanKerajinan ** Pengolahan HasilPengolahan Hasil (Pertanian, Peternakan,(Pertanian, Peternakan, Perikanan, Hasil Hutan)Perikanan, Hasil Hutan)
  • 14. KURANG APA MEREKA ?KURANG APA MEREKA ? 1.1. ModalModal 2.2. Informasi Pasar dan PemasaranInformasi Pasar dan Pemasaran 3.3. Pengolahan dan PengemasanPengolahan dan Pengemasan 4.4. Sumber Bahan Baku, Bibit danSumber Bahan Baku, Bibit dan Bahan PenunjangBahan Penunjang 5.5. Manajemen dan TeknologiManajemen dan Teknologi 6.6. Jaminan, Standard danJaminan, Standard dan PerlindunganPerlindungan
  • 15. CAKUPAN STANDARDISASI Mutu atau KualitasMutu atau Kualitas Unjuk KerjaUnjuk Kerja Dimensi atau UkuranDimensi atau Ukuran Sistem OperasiSistem Operasi Kandungan BahanKandungan Bahan KompatibilitasKompatibilitas
  • 16. DENGAN OTONOMI DAERAHDENGAN OTONOMI DAERAH MAKA EKONOMI AKAN:MAKA EKONOMI AKAN: 1.1. EFISIENEFISIEN 2.2. BERDAYA SAING TINGGI BAIKBERDAYA SAING TINGGI BAIK TINGKAT LOKAL, NASIONAL,TINGKAT LOKAL, NASIONAL, MAUPUN GLOBALMAUPUN GLOBAL 3.3. BERMANFAAT BAGI MASYARAKATBERMANFAAT BAGI MASYARAKAT SEKITARNYA (LAPANGAN KERJASEKITARNYA (LAPANGAN KERJA DAN DAMPAK POSITIF LAINNYA)DAN DAMPAK POSITIF LAINNYA)
  • 17. CONTOH STRATEGICONTOH STRATEGI (CONTOH KASUS DI PROPINSI OITA JEPANG) 1.SATU PROPINSI SATU KOMODITAS1.SATU PROPINSI SATU KOMODITAS UNGGULANUNGGULAN 2.SATU KABUPATEN SATU KOMODITAS2.SATU KABUPATEN SATU KOMODITAS UNGGULANUNGGULAN 3.SATU DESA SATU KOMODITAS UNGGULAN3.SATU DESA SATU KOMODITAS UNGGULAN 4.SATU KELOMPOK SATU KOMODITAS4.SATU KELOMPOK SATU KOMODITAS UNGGULANUNGGULAN 5.SATU ORANG SATU KOMODITAS ISTIMEWA5.SATU ORANG SATU KOMODITAS ISTIMEWA