Dokumen tersebut membahas tentang perbuatan melawan hukum dalam kegiatan perdagangan dan hak cipta serta hak-hak yang terkait dengan hak cipta. Terdapat dua perspektif hukum yaitu perdata dan pidana, serta berbagai kegiatan yang dilarang seperti monopoli dan dumping. Dibahas pula kerugian akibat perbuatan melawan hukum, teori kausalitas, serta hak cipta dan hak kekayaan intelektual seperti mere

1. PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEGIATAN
PERDAGANGAN DAN HAK CIPTA DAN HAK HAK
YANG TERKAIT DENGAN HAK CIPTA
PRODI ILMU HUKUM
FHISIP
UNIVERSITAS TERBUKA
Inisiasi Ke-3
HKUM 4207/ HUKUM DAGANG DAN KEPAILITAN MODUL 5 &6

2. Perspektif Hukum Perdata
Pasal 1365 BW yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang
perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam
hukum perdata.
Dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut
:
“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya
menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang
karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti
kerugian”

3. PERBUATAN MELANGGA HUKUM
Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)
Perbuatan yang mengakibatkan keguncangan
dalam keseimbangan di masyarakat, keguncangan
tersebut tidak hanya disebabkan oleh adanya
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan
hukum tertulis yang berlaku dimasyarakat, tetapi
termasuk pelanggaran terhadap peraturan-
peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan
santun yang hidup di masyarakat.

4. Akibat dari Perbuatan Melanggar Hukum
Dinyatakan dalam Pasal 1365 BW:
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang
membawa kerugian pada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut.

5. KEGIATAN YANG DILARANG
Kegiatan yang dilarang antara lain :
1) Monopoli
2) Monopsoni
3) Penguasaan Pasar
4) Dumping
5) Manipulasi Biaya
6) Persekongkolan

6. Dalam pengertian bahwa kerugian yang
disebabkan oleh perbuatan melawan
hukum dapat berupa :
Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian
yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.
Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan
hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-
nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat
menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan
kehilangan kesenangan hidup.

7. A. ASPEK TERPADU DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
World Commission On Environment and Development
(WCED) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah
sebagai pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan
hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang
untuk memenuhi kebutuhannya.
1. Aspek ekonomi;
2. Aspek lingkungan;
3. Aspek budaya.

8. Untuk memecahkan hubungan kausal
antara perbuatan melawan hukum dengan
kerugian, terdapat dua teori :
1. Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang
melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung
jawab jika perbuatannya condition sine qua non
menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari
pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang
harus ada untuk timbulnya akibat).
2. Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat
hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat
diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

9. Perspektif Hukum Pidana
Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-
perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-
perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana.
Langemeyer mengatakan untuk “melarang perbuatan yang tidak
bersifat melawan hukum, yang tidak dipandang keliru, itu tidak
masuk akal”.

10. HAK CIPTA DAN HAK- HAK YANG KAITANNYA
DENGAN HAK CIPTA
Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-
undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang
tersebut, pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif bagi
[p]encipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak [c]iptaannya atau memberikan izin untuk
itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”
(pasal 1 butir 1).

11. Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta:
A. Hak eksklusif
Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya
dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (UU 19/2002 pasal 3 dan 4). Pemilik hak cipta
dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi,
dengan persyaratan tertentu (UU 19/2002 bab V).
B. Hak ekonomi dan hak moral
Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan,
walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan
pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24–26 Undang-undang Hak Cipta.

12. HAK MILIK INDUSTRIAL/ HAK KEKAYAAN INDUSTRIAL
Hak Kekayaan Intelektual mencakup 2 kelompok yaitu Hak Cipta dan Hak
Kekayaan Industri. Keduanya dilindungi dan diatur di dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa melanggarnya akan
dikenai sanksi yang seberat-beratnya.
Klasifikasi Hak Atas Kekayaan Industri
Secara umumHak Kekayaan Industri, yang meliputi :
a. Hak Paten
b.Hak Merek
c. Hak Desain Industri
d. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
e. Hak Rahasia Dagang
f. Hak Indikasi

13. Merek memiliki beberapa istilah, antara lain :
a. Merek Dagang
b. Merek Jasa.
c. Merek Kolektif
Undang-undang yang mengatur mengenai hak merek antara lain :
 UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992
Nomor 81)
 UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992
tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001
Nomor 110)