Dokumen tersebut membahas program Koordinasi dan Supervisi di Sektor Energi (Korsup Energi) yang diluncurkan KPK pada Februari 2016. Korsup Energi bertujuan untuk mendorong perbaikan sistem, regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan partisipasi publik di sektor energi. Beberapa isu yang dibahas meliputi illegal mining, illegal tapping, pembangunan kilang minyak, pengembangan energi terbarukan, serta dorongan unt

1. kan fungsi-fungsi pencegahan untuk
mendorong perbaikan sistem, regu-
lasi/kebijakan, peningkatan kapasitas
kelembagaan serta untuk merangkul
partisipasi publik secara luas.
Menteri ESDM Sudirman Said dalam
kesempatan tersebut menyambut
baik dan memberi apresiasi positif
upaya sinergi yang dikomandoi KPK
ini. Pihaknya, kata Sudirman, siap
menjadi laboratorium bagi tata ke-
lola pemerintahan yang baik di sek-
tor energi. “Saya bersyukur korsup
ini diperluas tidak hanya di sektor
Minerba namun hingga ke sektor
energi (Migas, Kelistrikan, Energi
Terbarukan dan Konservasi-Red).
Saya mohon dukungan penuh dari
Gubernur untuk menertibkan IUP”
tutur Menteri Sudirman Said dalam
sambutannya.
Sementara itu, Menteri Dalam
Negeri, Tjahjo Kumolo yang juga ha-
dir dalam pertemuan tersebut men-
gapresiasi program Korsup yang di-
lakukan KPK dan Kementerian ESDM
tersebut.
Pada kesempatan ini, Tjahjo juga
menyampaikan ide agar KPK dapat
menyelesaikan persoalan berbagai
izin yang tumpang tindih antara sawit,
kebun dan hutan. “Hal ini positif se-
bagai upaya membangun tata kelola
hubungan antara pusat dan daerah,
termasuk penegakan hukum agar
bisa ditingkatkan, dalam upaya mem-
bangun pemerintah yang efektif dan
efisien yang pada akhirnya menguat-
kan otonomi,” kata Tjahjo, mengutip
arahan Presiden Joko Widodo.
KPK Luncurkan Program Koordinasi dan Supervisi di
Sektor Energi
Resource
PWYP INDONESIA - Newsletter
Pada 15 Februari 2016 lalu, KPK
melakukan kick off meeting seb-
agai penanda dimulainya program
Koordinasi dan Supervisi di Sektor
Energi (Korsup Energi). Pertemuan
nasional yang dihadiri oleh Ketua
dan Pimpinan KPK, Menteri ESDM,
Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan
Kepala Daerah dari berbagai wilayah
tersebut merupakan perluasan
dari pelaksanaan Korsup di bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara
(Minerba).
Ketua KPK Agus Rahardjo dalam
pembukaan menegaskan bahwa KPK
akan terus berupaya menyelaras-
kan kegiatan di bidang penindakan,
pencegahan, serta koordinasi dan su-
pervisi seperti yang saat ini dilakukan.
Karenanya, KPK akan mengoptimal-
1
Juni 2016
Sumber: Merdeka.com
NewsNewsletter
G NANREVO C E

2. 2 PWYP INDONESIA - Newsletter
Selain menyoroti permasalahan di
sektor migas seperti masih adanya
praktek illegal tapping (pencurian
minyak mentah hasil produksi),
Koordinasi dan Supervisi Energi di
Palembang (11/5) juga mengung-
kap permasalahan di sektor tam-
bang, yaitu masih maraknya prak-
tek illegal mining (PETI).
Aktivitas illegal mining merupakan
penambangan yang dilakukan baik
oleh masyarakat atau perusahaan
tanpa izin dan tanpa menggunakan
prinsip pertambangan yang baik
dan benar (good mining practices).
Provinsi Sumatera Selatan men-
ertibkan PETI ini dengan melaku-
kan operasi PETI setiap tahun.
Berdasar Operasi PETI 2015, selain
praktek illegal tapping dan illegal
drilling di sektor migas, tambang
illegal di Sumsel juga terjadi pada
komoditas pasir.
Sedangkan di Jambi, mara-
knya pertambangan emas ilegal
di 3 Kabupaten yaitu Sarolangun,
Merangin, dan Bungo.
Dampak negatif dari tambang il-
legal di Jambi telah memicu terjadi
banjir bandang di Kab. Sarolangun
karena ekosistem sungai yang
rusak, dan tidak adanya kontri-
busi dari pertambangan bagi PAD
Provinsi Jambi.
Gubernur Kalimantan Timur
Awang Faroek dalam rapat
Monitoring Evaluasi Koordinasi dan
Supervisi sektor Energi di Balikpapan
menyampaikan aspirasi Pemda yang
ingin memanfaatkan energi baru
terbarukan guna mendukung ke-
mandirian energi daerah.
Hingga tahun 2020, Kaltim memer-
lukan 2.250 MW untuk mendukung
kebutuhan rumah tangga dan indus-
tri yang akan dikembangkan, dengan
laju pertumbuhan kebutuhan listrik
12,2% per tahun.
Menurut Awang Faroek, untuk me-
menuhi kebutuhan listrik provinsi
ini, pemprov memanfaatkan potensi
tenaga air sebesar 6.969 MW, potensi
biomasa 4.710 MW, dan tenaga surya
yang sudah terpasang sebanyak
27.691 unit (setara 1,6 MW). Selain
penggunaan tenaga air, juga penggu-
naan sumber energi biomassa.
Sebagai daerah penghasil minyak,
gas bumi, dan batu bara, Kalimantan
Timur berkontribusi besar terha-
dap pemenuhan energi nasional.
Sayangnya kondisi yang kaya itu
belum berkontribusi positif terha-
dap akses energi masyarakat Kaltim.
Rasio elektrifikasi Kaltim hanya
sebesar 76,5%, tentunya masih ban-
yak daerah yang tidak mendapat ali-
ran listrik.
Di Kaltim terdapat 30 Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B), 1057 IUP batuba-
ra dengan total luasan 3,4 Juta Ha.
Hal ini belum termasuk potensi batu
bara yang mencapai 42,54 miliar ton
dan cadangan saat ini sekitar 12,45
miliar ton.
Pemda Kaltim Ingin
Manfaatkan Energi
Baru-Terbarukan
untuk Kemandirian
Energi
Illegal Mining dan Illegal Tapping Masih
Marak di Sumsel, Babel, Lampung, dan
Jambi
Korsup Energi News
Sumber : theguardian.com
Dok. PWYP Indonesia

3. Ketersediaan cadangan minyak un-
tuk penyangga kebutuhan dalam neg-
eri sangat diperlukan. Karenanya,
Pembangunan kilang minyak men-
jadi salah satu topik yang disorot
dalam Koordinasi dan Supervisi sek-
tor Energi KPK bersama Kementerian
ESDM, dan pemerintah daerah yang
berlangsung di Balikpapan, (6/4) lalu.
Pertamina sebagai BUMN di sek-
tor migas tetap berkomitmen akan
membangun kilang di dalam negeri,
walaupun harga minyak dunia saat
ini sedang rendah (US$ 40/barrel).
Saat ini, Pertamina sudah mempun-
yai 7 kilang minyak dengan kapasitas
1,04 juta barrel/hari. Namun, jumlah
kilang ini masih dirasa kurang untuk
mendukung cadangan minyak.
Pasalnya, cadangan BBM Indonesia
hanya selama 18 hari, sementara
Singapura dan Korea sudah mencapai
90 hari.
Gubernur di wilayah Kalimantan
menyambut baik rencana pemban-
gunan kilang minyak ini. Tak heran
karena adanya kilang minyak ini bisa
mendorong pertumbuhan industri
sektor lainnya.
Rudy Rusnawan, Gubernur
Kalimantan Selatan menyampaikan,
banyak blok-blok migas yang masuk
wilayah Kalsel seperti Blok Sebuku
(Lapangan Ruby), Blok West Sageri,
Blok West Sebuku, dan Blok Sadang.
Dengan adanya kilang-kilang min-
yak baru, tentu akan mendatangkan
keuntungan bagi pemda Kalsel send-
iri.
Begitu juga dengan Awang Faroek,
Gubernur Kalimantan Timur yang
merespon positif rencana pembangu-
nan kilang minyak ini. Dengan kapa-
sitas produksi 36 juta barrel di tahun
2015, adanya kilang baru tentu memi-
cu pertumbuhan ekonomi masyarakat
Kaltim.
3PWYP INDONESIA - Newsletter
Krisis Listrik Jadi
Perhatian dalam
Korsup Energi di
NTT dan NTB
Rendahnya rasio elektrifikasi
Provinsi NTB dan NTT menjadi ma-
salah krusial bagi pemerintah dae-
rah, dan menjadi perhatian dalam
Monitoring Evaluasi Koordinasi dan
Supervisi di sektor Energi (27-28/4)
lalu.
Rasio elektrifikasi NTB baru menca-
pai 73,5%, itu pun sebagian besar ma-
sih tersebar untuk daerah perkotaan.
Masih ada lagi sekitar 26,5% dari total
rumah tangga di NTB atau sebanyak
358.662 rumah tangga yang belum
menikmati listrik.
Kondisi ini menyita perhatian para
pemangku kepentingan karena NTB
memiliki potensi sumber daya alam
yang seharusnya dapat berdampak
langsung bagi akses energi masyara-
katnya.
Di NTT, kondisinya lebih parah. Rasio
Elektrifikasi NTT mencapai 58,67%.
Dari 3.270 desa, sebanyak 1,.250
desa belum mendapat aliran listrik.
Hambatan dalam pembangunan in-
frastruktur listrik adalah minimnya
akses jalan menuju daerah terpen-
cil, terutama desa bagian Komunitas
Adat Terpencil.
Potensi dikembangkannya energi
terbarukan yang berasal dari panas
bumi (geothermal) terbuka lebar. Ma-
salah umum yang banyak mengemu-
ka soal pengembangan energi panas
bumi adalah selain soal investor yang
membutuhkan banyak instentif juga
koordinasi lintas kementerian dan
PLN dalam menetapkan harga jual
dari listrik.
Pemda Menyambut Baik Rencana
Pembangunan Kilang Minyak di Kalimantan
Korsup Energi News
Sumber: google.com
Sumber: okezone.com

4. Salah satu isu yang sering menge-
muka dalam koordinasi dan super-
visi energi di beberapa daerah adalah
dorongan untuk segera dikembang-
kannya energi bersih dan ramah
lingkungan serta secara bertahap
mengurangi penggunaan energi yang
bersumber dari bahan fossil, guna
memenuhi kebutuhan elektrifikasi
nasional.
Hadi Djatmiko, Koordinator Walhi
Sumsel dalam rapat koordinasi
dan supervisi yang berlangsung di
Palembang 11 Mei 2016 lalu menge-
mukakan bahwa Pemerintah harus
sudah mulai meninggalkan energi
kotor dan beralih ke energi bersih
yang banyak tersedia di sekitar kita,
terlebih penggunaan batubara selain
Koalisi NGO Dorong
Penertiban IUP
Non-CnC dan
Penyelesaian Kasus
Lubang Tambang
4 PWYP INDONESIA - Newsletter
Koalisi NGO yang aktif memantau
pelaksanaan koordinasi dan super-
visi sektor pertambangan dan energi
mendorong segera dilakukan pener-
tiban Izin Usaha Pertambangan (IUP)
yang berstatus Non-CnC.
Pasalnya, hingga April 2016 kema-
rin, masih terdapat 3.982 Izin Usaha
Pertambangan (IUP) yang berstatus
Non-CnC dari Total 10.348 IUP di se-
luruh Indonesia.
Pemerintah baik pusat dan dae-
rah diminta untuk segera melakukan
penertiban baik melalui penciutan
maupun pencabutan IUP-IUP terse-
but.
Selain itu, koalisi NGO juga mendo-
rong dilakukannya penegakan hukum
atas pelanggaran pidana lingkungan
yang terjadi.
Hendrik Siregar, Koordinator Ja-
ringan Advokasi Tambang (JATAM)
dalam pers konferensi yang berlang-
sung 10 Mei 2016 lalu menambahkan
: “jika Pemerintah tidak segera men-
ertibkan IUP yang bermasalah, tidak
menutup kemungkinan masyarakat
akan mengajukan gugatan perdata ke
PTUN”.
Carolus Tuah, Koordinator Pokja-30
Kalimantan Timur, dalam rapat su-
pervisi Korsup Energi di Balikpapan
mengemukakan bahwa korban lu-
bang tambang hingga kini telah men-
capai 23 orang.
Untuk itu, Pemerintah didesak un-
tuk segera menyelesaikan kasus ini,
jika tidak ingin timbul korban yang
lebih banyak lagi.
Agung Budiono, Manager Program
Korsup Energi Publish What You Pay
Indonesia menambahkan “secara
sistemik, mekanisme rehabilitasi dan
pasca-tambang harus benar benar
ditegakkan, perusahaan tidak boleh
lalai dalam melaksanakan reklamasi
dan kewajiban pasca-tambang, ter-
masuk Pemerintah juga harus men-
egakkan aturan terkait dana jaminan
berikut rencana pelaksanaan reklam-
asi dan pasca-tambang yang harus
dilaksanakan secara berkala”.
“Korsup Minerba KPK yang dilaku-
kan sejak tahun 2014 lalu berhasil
mendeteksi bahwa hampir sebagian
besar (lebih dari 50%) pemegang IUP
di seluruh Indonesia, tidak menyetor-
kan dana rehabilitasi dan pasca-tam-
bang” imbuh Agung di Jakarta.
Pemerintah Didorong
Kembangkan Energi
Terbarukan untuk
Listrik Nasional
Website : pwyp-indonesia.org
Email : sekretariat@pwyp-indonesia.org
Facebook Fanpage : Publish What You Pay Indonesia
Twitter : @PWYP_Indonesia
Korsup Energi New
menimbulkan emisi juga menimbul-
kan kerusakan lingkungan akibat laju
eksploitasi yang berlebihan.
Dirjen Energi Baru Terbarukan-
Kementerian ESDM Rida Mulyana
dalam paparannya pada Korsup
Energi mengemukakan bahwa
Indonesia saat ini memiliki potensi
energi baru terbarukan hingga 801,2
Giga Watt yang bersumber dari panas
bumi, tenaga air, surya, dan bioenergi.
Namun pemanfaatan sumber en-
ergi tersebut belum optimal, karena
menghadapi berbagai tantangan yang
tidak ringan seperti kendala infra-
struktur, investasi, serta koordinasi
lintas instansi. Rida mengemukakan
bahwa diperlukan dukungan dari
berbagai pihak untuk segera mewu-
judkan pemenuhan kebutuhan listrik
yang bersumber dari energi terbaru-
kan.
Sumber: energitoday.com
Sumber: kontan.co.id