Risalah Bincang pagi Tantangan bebas dari kegelapan

1. BINCANG PAGI “ TANTANGAN BEBAS DARI KEGELAPAN”
NARASUMBER:
WIJAYANTO SAMIRIN (STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN BIDANG EKONOMI)
DR. TUMIRAN (ANGGOTA DEN)
Satya Widya Yudha (Waklil Ketua Komisi VII DPR)
 Proyek pembangunan 35.000 MW sistem ketenagalistrikan akan dibagi menjadi 10.000 mw
ditanggani oleh PLN dan 25 000 IPP (Independent Power Producer)
 Melihatdari komposisi proyekyangdibangun.PeranIPPmenjadisangatvital.Olehkarenaitu
pemerintah harus menciptkan iklim investasi yang kondusif dan regulasi yang jelas.
 Program 35.000 MW dicanangkan akan dibangun hingga 2019 dengan kata lain indonesia
membutuhkan 7000 MW pertahun. Besaran ini merupakan proyeksi dari kebutuhan listrik
dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6%-7%.
 Total kapasitasterpasangpembangkitan53.585 MW saatini denganpopulasisekitar250juta.
Dengan artian kosumsi listrik nasional sebesar 200 watt/kapita. Sebagai contoh Pulau
Sumaterapenduduksekitar50 jutadan dengankapasitaspembangkitanlistriksebesar6 GW
berarti konsumsi listrik sumatera sebesar 120 watt/kapita. Idealnya kosumsi listrik
berdasarkankajianbeberapalembagainternasioaladalah 1000/kapita,dengankosumsi listrik
seperti energi akan dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Sebagai
perbandingan kosumsi listrikdi bebera negara sebagai berikut: Malaysia 950 watt/kapita,
singapura2300 watt/kapita.Chinahampirmencapi 1000 watt/kapita.Denganproyek35.000
mw akan membutuhkan batubara sekitar 1/3 dari sumber daya yang digunakan. Kebutuhan
batubara mengakibatkan batubara bukan lagi menjadi sumber devisa. Peluang ini akan
membuat anak-anak bangsa dapat mentransformasikan knowledge dan skills
 Masalah utama yang menghambat pembangunan antara lain yaitu pembebasan lahan yang
berbelitdanmembutuhkanwaktuyangsangatlama.SebagaicontohpembebasanlahanPLTU
batang membutuhkan waktu 5 tahun. Selanjutnya kapastian hukum, koordinasi antar
kementerian, namun pemerintah telah banyak melakukan terobosan baik peraturan dan
sistem yang lainya. Regulasi yang paling signifikan yang telah ditetapkan pemerintah adalah
regulasi terkait lahan. Pembebasan lahan dapat di bebaskan dalam 360 hari apabila lahan
tersebutmilikpemerintahakandapatdiselesaikandalamwakti60hari.Masalahlainyaadalah
yaitu soal sinergitas pemerintah pusat dan daerah.
 PerputetangRUEN akanditetapkansehinggapemerintahdaerahdiwajibkanuntukmengikuti
apa yang telah ditetapkan pemeritah dalam RUED.
 Kebutuhan energi listrik nasional juga tertuang dalam PP 79 tahun 2014 tentang KEN.
Penyedian listrikdiharapkanpadatahun2025 adalahsebesar115.000 MW dan 430.000 MW
pada tahun 2050
 Diperlukan peran daerah dalam penyusunan RUED yang harus inline dengan RUEN masalah
energi bukanlagi hanyamasalahpemerintahpusatnamunjugamasalahpemerintahdaerah.
 Dari proyekpembangunanbangkitsebelumnyamasihterdapat7.000MW yangbelumselesai.
Sehinggapembangunanlistrikyangakandiselesaikanhinggapadatahun2019 adalahsebesar
42.000 MW
 Terobosan yang telah dilakukan pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan
proyek ini antara lain sebagai berikut:
1. Penyederhanaan perizinan

2. 2. Percepatan penujukan IPP
3. Percepatannegosiasi hargaIPP.Tahunini akan diselesaikanPPA denganIPPuntuk
pembangkitan 21 GW
4. Penguatan manajemen proyek
5. Penguatan koordinasi antar instansi (pusat dan daerah)
6. Swasta dimungkinkan untuk berpatisipasi membangun transmisi