SlideShare a Scribd company logo

Keterbukaan Kontrak dan Pengungkapan Beneficial Ownership

•
•
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Negara-negara di seluruh dunia memungut pajak dari rakyatnya dalam berbagai macam bentuk, pajak penghasilan, pajak kendaraan, pajak bumi-bangunan, iuran dari ekstraksi sumber daya alam (royalti) dan lain sebagainya. John Locke menyatakan pembayaran pajak sebagai timbal balik atas pemenuhan kebutuhan rakyat untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan tersebut dapat dimaknai sebagai jaminan dan pemenuhan atas hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, sehat, memiliki properti, dan pendidikan. Richard Murphy mempertegas prinsip perlindungan tersebut bahwa negara yang memungut pajak harus melindungi warganya tanpa diskriminasi dan menyediakan kebutuhan publik (public goods).

Government & Nonprofit
1 of 32
Download to read offline
1
2 A. Pendahuluan 1) John Locke, Second Treatise of Government, 1690 2) Ibid. 3) Richard Murphy, A Code of Conduct for Taxation, Association of Accountancy and Business Affairs, Tax Justice Network, & Tax Research LLP, 2007, https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/AABA-TR-Code_long.pdf 4) Yenny Sucipto & Yenti Nurhidayat, Memantau Anggaran dan Belanja Daerah: Panduan untuk Komunitas Lingkar Tambang, PWYP Indonesia, 2015. 5) Ibid. 6) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945 7) Christopher Bovis, European Integration and Public Procurement dalam Public Procurement in the European Union, London: Palgrave Macmillan, 2005. 8) EITI International Secretariat, Contract Transparency in Oil, Gas, and Mining: Opportunities for EITI Countries, EITI Secretariat, Juni 2018. https://eiti.org/files/documents/2018_eiti_contract_transparency_brief.pdf Negara-negara di seluruh dunia memungut pajak dari rakyatnya dalam berbagai macam bentuk, pajak penghasilan, pajak kendaraan, pajak bumi- -bangunan, iuran dari ekstraksi sumber daya alam (royalti) dan lain sebagainya. John Locke menya- takan pembayaran pajak sebagai timbal balik atas pemenuhan kebutuhan rakyat untuk mendapatkan perlindungan dari negara.1 Perlindungan tersebut dapat dimaknai sebagai jaminan dan pemenuhan atas hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, sehat, memiliki properti, dan pendidikan.2 Richard Mur- phy mempertegas prinsip perlindungan tersebut bahwa negara yang memungut pajak harus melin- dungi warganya tanpa diskriminasi dan menyedia- kan kebutuhan publik (public goods).3 Dari sisi negara, pemungutan pajak ini menjadi penting bagi negara sebagai sumber pemasukan. Dengan demikian, negara dapat membiayai ope- rasionalnya seperti membayar gaji pejabat, pe- gawai, polisi dan penegak hukum lainnya untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada rakyat. Selain itu, negara juga memiliki anggaran untuk melaksanakan berbagai kebijakan dan pro- gram yang bertujuan menyejahterakan warganya. Anggaran negara yang disusun secara berkala merupakan cerminan dari tanggung jawab dan ke- wenangan negara.4 Anggaran negara juga sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam me- laksanakan fungsi dan mencapai tujuan negara:5 melindungi warganya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia.6 Dalam mewujudkan tujuan tersebut, negara melak- sanakan berbagai kebijakan dan program di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruk- tur, dan berbagai sektor lainnya. Dalam menjalan- kan kebijakan dan program tersebut, pemerintah melakukan pengadaan publik. Pengadaaan publik dimaknai sebagai suatu sistem untuk memperoleh segera barang, dan/atau jasa yang penting oleh negara dan institusinya demi kepentingan publik.7 Pelaksanaan pengadaan publik tersebut seringkali melibatkan pihak di luar negara sebagai penye- dia barang dan/atau jasa. Negara sebagai bentuk representasi dari kepentingan rakyat/publik ke- mudian mengikatkan diri dalam hubungan hukum keperdataan dengan pihak tersebut melalui per- janjian atau seringkali disebut kontrak.8
3 B. Keterbukaan Kontrak (Open Contracting) 9) Marie Chêne, The Benefits of Open Contracting, U4, 2012. https://www.u4.no/publications/the-benefits-of-open-contracting. pdf 10) Open Government Partnership (OGP), OGP Global Report: Open Contracting, OGP, 2019, https://www.opengovpartnership.org/ wp-content/uploads/2019/05/Global-Report_Open-Contract.pdf. Lihat juga Nilufa Khanom, Conceptual Issues in Defining Public Private Partnerships (PPPs), International Review of Business Research Papers Volume. 6. 150-163, 2012. 11) Indonesia (2), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pasal 6 ayat (2). 12) Indonesia (3), Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Pasal 8. 13) Indonesia (4), Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 10. 14) Dessy Eko Prayitno, Kerangka Hukum Keterbukaan Kontrak di Indonesia, PWYP Indonesia, 2020. 15) Indonesia (4), Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 169 huruf a. Lihat pula Indonesia (4), op.cit., Pasal 10. 16) Open Contracting Partnership, Transforming Public Contracting Through Open Data & Smarter Engagement, https://www. open-contracting.org/what-is-open-contracting/ Kontrak pada umumnya dimaknai sebagai doku- men fisik yang berisi kesepakatan dua pihak atau lebih dalam bidang keperdataan. Lebih jauh dari itu, keterbukaan kontrak dalam inisiatif open contracting merupakan publikasi dan transpa- ransi kontrak kerja pemerintah, mulai dari tahap- an penunjukan hingga pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kontrak.9 Keterbukaan kontrak tidak hanya terkait pengadaan publik berupa barang atau jasa, tetapi juga melingkupi berbagai bentuk kesepakatan. Berbagai kesepakatan antara peme- rintah dengan pihak ketiga (perusahaan) misalnya konsesi yang umumnya digunakan untuk pengelo- laan kekayaan sumber daya alam atau kesepakat- an pemerintah dan swasta (public-private partner- ship) untuk kerja sama institusional jangka panjang dalam penyediaan layanan publik/pembangunan infrastruktur.10 Sistem kontrak dalam pengelolaan migas, pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 44 Prp Ta- hun 1960, yang disebut sebagai perjanjian karya.11 Perjanjian karya ini, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 disebut sebagai kontrak karya,12 se- dangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tetap disebut sebagai perjanjian karya.13 Dalam pe- laksanaannya, perjanjian atau kontrak karya migas yang dikenal di Indonesia adalah kontrak bagi ha- sil (KBH)/production sharing contract (PSC), baik melalui joint operation body (JOB), gross split, ma- upun cost recovery.14 Untuk sektor pertambang- an mineral dan batu bara, dikenal sebagai perjan- jian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).15 Gagasan keterbukaan kontrak mengemuka karena pengadaan publik tersebut menggunakan anggar- an negara sehingga dalam proses pengadaan, pe- laksanaan, dan hingga evaluasinya haruslah dapat diketahui oleh publik.16
4 Jaminan Hukum 17) Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 18) Human Rights Initiative, Right to Information: International Standards, https://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/ international/intl_standards.htm 19) Ibid. 20) Ibid. Jaminan hukum atas keterbukaan dan/atau akses atas informasi merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari keterbukaan kontrak. Berbagai instrumen hukum internasional dan nasional telah menjamin keterbukaan dan akses warga terhadap informasi publik. Pada tahun 1948, Deklarasi Uni- versal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjamin se- tiap orang memiliki hak untuk menerima dan mem- bagi informasi dalam bentuk dan situasi apa pun.17 Hal ini kemudian diperinci dan dipertegas pada tahun 1966 melalui Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang kemudian diratifikasi menjadi dasar hukum yang berlaku di Indonesia melalui Undang- -undang No. 12 Tahun 2005. Pemenuhan hak atas informasi mengalami kemajuan setelah pada tahun 1998 Special Rapporteur dari Komisi untuk Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi yang mewajibkan negara untuk menjamin akses terha- dap informasi. Jaminan ini terutama terhadap in- formasi yang dimiliki oleh negara dalam berbagai macam bentuk. Pada tahun 2005, hak atas informasi kemudian di- tegaskan sebagai hak asasi manusia yang funda- mental untuk seluruh warga yang wajib dipenuhi negara dengan mengesahkan hukum “berdasar- kan prinsip keterbukaan yang maksimal”.18 Pe- negasan tersebut dilakukan oleh Organization of American States and Organization for Security and Co-operation in Europe karena hak atas informasi diyakini mampu mewujudkan partisipasi demokra- tik, akuntabilitas negara, dan mencegah korup- si.19 Gambar 1 di bawah ini memperinci beberapa prinsip-prinsip utama hak atas informasi yang dite- tapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).20 Prinsip PBB terhadap Hak Atas Informasi Lembaga publik berkewajiban membuka informasi kepada publik Lembaga publik mempublikasikan dan menyebarluaskan secara luas dokumen yang signifikan bagi kepentingan publik Menentukan kriteria dan mekanisme untuk mengatasi kultur kerasahasiaan di pe- merintahan Pembatasan keterbukaan informasi harus ditentukan secara terbatas Seluruh lembaga publik diwajibkan menyediakan layanan informasi yang terbuka dan terjangkau Biaya rendah/murah untuk memperoleh informasi Menganggap semua pertemuan lembaga publik terbuka Mewajibkan aturan hukum lain tunduk terhadap rezim keterbukaan informasi Memberikan perlindungan hukum bagi petugas yang membuka informasi mengenai pelanggaran lembaga publik Gambar 1: Prinsip-Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Hak atas Informasi
5 Perkembangan dunia mengenai hak atas informa- si direspon baik oleh masyarakat sipil, pemerintah dan parlemen Indonesia. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menegaskan kewajiban negara untuk diseminasi informasi dan hak publik untuk mengaksesnya. Pasal 11 ayat 1 huruf (e) UU KIP tersebut mewajibkan Badan Publik untuk menye- diakan setiap saat perjanjian (kontrak) Badan pub- lik dengan pihak ketiga. Selain itu, pasal tersebut juga mengatur bahwa segala hasil keputusan Ba- dan publik beserta pertimbangannya, dan rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran ta- hunan Badan Publik sebagai informasi yang wajib disediakan setiap saat. Ketentuan ini yang men- jadi landasan utama untuk mendorong pening- katan keterbukaan dan akses terhadap kontrak pemerintah. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juga mengamanatkan “setiap Badan publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait”. Keterbukaan kontrak pemerintah ini juga menjadi babak baru atas jaminan dan pelaksanaan keterbukaan informasi di Afrika Selatan. Secara lebih rinci, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengklasifikasi informasi yang terbuka dan wajib dipublikasikan dalam pengadaan publik be- rupa barang dan jasa, diantaranya:
6 Tabel 1. Informasi dalam Pengadaan Publik (diadopsi dari ICW)21 Perencanaan Lelang/Pengadaan Paska Lelang/Pengadaan ⁘⁘ Sumber Dana ⁘⁘ Pagu Anggaran ⁘⁘ Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah yang Me- lakukan Pengadaan ⁘⁘ Satuan Kerja ⁘⁘ Metode Pemilihan ⁘⁘ Periode Pekerjaan ⁘⁘ Periode Pemilihan ⁘⁘ ID Pengadaan (Tercakup Rencana Umum Pengadaan (RUP)) ⁘⁘ Pengumuman Lelang ⁘⁘ Sumber Dana ⁘⁘ Pagu Anggaran ⁘⁘ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ⁘⁘ Metode Pemilihan ⁘⁘ Metode Evaluasi ⁘⁘ Cara Memasukkan Dokumen Penawaran ⁘⁘ Peserta ⁘⁘ Harga Penawaran ⁘⁘ Pemenang (Nama, Alamat, NPWP) ⁘⁘ Kategori Pengadaan (Ba- rang, Jasa, Konstruksi, Jasa Lainnya) ⁘⁘ Jenis Kontrak ⁘⁘ Lokasi Pekerjaan ⁘⁘ Kualifikasi Usaha (Kecil, Non- -Kecil, dan Lainnya) ⁘⁘ Syarat Kualifikasi ⁘⁘ Tanggal Penandatanganan Kontrak ⁘⁘ Harga Setelah Negosiasi/ Kontrak 21) Dessy Eko Prayitno, Sulastio, Elizabeth Napitupulu, Policy Brief: Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif, PWYP Indonesia: Februari 2018. 22) Dessy Eko Prayitno, Sulastio, Elizabeth Napitupulu, Policy Brief: Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif, PWYP Indonesia: Februari 2018. Pada kerja sama dalam pengelolaan minyak, gas dan mineral, keterbukaan kontrak seharusnya me- liputi:22 1. Teks lengkap kontrak, konsesi, kesepakatan bagi hasil produksi atau kesepakatan-kese- pakatan lainnya terkait dengan eksploitasi mi- nyak, gas, dan mineral; 2. Teks lengkap seluruh lampiran, adendum yang menetapkan hak eksploitasi minyak, gas, dan mineral; dan 3. Teks lengkap perubahan atau amandemen kontrak. 4. Dokumen izin, yang harus dibuka meliputi: ⁘⁘ Lengkap izin, sewa, judul atau izin yang
7 diberikan kepada perusahaan yang mela- kukan eksploitasi minyak, gas, dan mine- ral; ⁘⁘ Teks lengkap seluruh lampiran, adendum yang menetapkan hak eksploitasi minyak, gas, dan mineral; Manfaat Keterbukaan Kontrak Keterbukaan kontrak dapat menghasilkan penge- lolaan pemerintah yang baik (good public govern- ance), kesepakatan yang menguntungkan peme- rintah, publik, dan perusahaan, serta meningkatkan integritas iklim berusaha.23 Keterbukaan kontrak berkembang sebagai suatu strategi untuk mening- katkan transparansi dan pengawasan kontrak.24 Kondisi ini diyakini mampu meningkatkan kualitas dan layanan pemerintahan, mengurangi korupsi, efisiensi penggunaan anggaran negara, dan mem- perbaiki capaian pembangunan.25 Keterbukaan kontrak diyakini mampu mengu- rangi korupsi dalam pengadaan publik. Pengusa- ha melaporkan membayar lebih sedikit suap dan 23) Open Contracting Partnership, Transforming Public Contracting Through Open Data & Smarter Engagement, https://www. open-contracting.org/what-is-open-contracting/ 24) Ibid. 25) Georg Neumann, Why Open Contracting is Good Business, 20 Mei 2016, https://www.open-contracting.org/2016/05/20/open- -contracting-good-business/ 26) Stephen Knack, Nataliya Biletska & Kanishka Kacker, Deterring Kickbacks and Encouraging Entry in Public Procurement Mar- kets, Policy Research Working Paper, 2017, <http://documents.worldbank.org/curated/en/817871496169519447/pdf/WPS8078. pdf>. 27) Ibid 28) Lucas Amin, Making the Case for Open Contracting in Healthcare Procurement, Transparency International UK, 2017, http:// ti-health.org/wp-content/uploads/2017/01/Making_The_Case_for_Open_Contracting_TI_PHP_Web.pdf kickbacks di negara yang lebih transparan sistem pengadaan publiknya, memiliki mekanisme peng- aduan yang efektif dan independen, serta sistem audit eksternal yang lebih efektif.26 Temuan pene- litian World Bank ini sangat kuat karena diperoleh setelah menganalisis data 34.000 perusahaan di 88 negara.27 Di Indonesia, keterbukaan kontrak pernah digunakan oleh jurnalis untuk menelusuri pem- bengkakan harga (mark up) dalam pengadaan alat kesehatan. Temuan ini kemudian digunakan oleh penegak hukum untuk menghukum kedua orang yang terlibat hingga Gubernur Banten saat itu, Ratu Atut.28 Pencegahan dan pengurangan korup- si akibat dari keterbukaan kontrak suatu kondisi yang bermanfaat bagi pemerintah, perusahaan, dan publik. Keterbukaan kontrak tidak hanya bermanfaat bagi pencegahan korupsi, tetapi secara spesifik ber- manfaat bagi pemerintah, perusahaan, dan publik atau masyarakat sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.
8 Gambar 2: Manfaat Keterbukaan Kontrak bagi Pemerintah, Perusahaan dan Publik/Masyarakat 1. Pemerintah 29) Open Contracting Partnership, Red Flags for Integrity: Giving The Green Light to Open Data Solutions, https://www.open-con- tracting.org/wp-content/uploads/2016/11/Red-flags-for-integrity-Giving-the-green-light-to-open-data-solutions-shared.pdf 30) Open Government Partnership (OGP), OGP Global Report: Open Contracting, OGP, 2019, https://www.opengovpartnership. org/wp-content/uploads/2019/05/Global-Report_Open-Contract.pdf. 31) Evenett, Si. J. & Hoekman, B. M., 2004, Government Procurement : Market Access, Transparency, And Multilateral Trade Rules, http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/3195.html Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pe- merintah sesuai dengan prinsip pemerintahan yang terbuka dapat meningkatkan integritas pe- merintah. Hal ini dikarenakan keterbukaan kontrak mampu mengurangi potensi korupsi, kolusi dan berbagai praktik koruptif dalam pengadaan pub- lik.29 Kondisi ini kemudian mampu meningkatkan kepercayaan publik sehingga legitimasi pemerin- tah menjadi semakin kuat. Penelitian World Bank juga menemukan lebih ba- nyaknya perusahaan yang berpartisipasi dalam pengadaan publik di negara yang lebih transparan. Semakin banyak perusahaan yang berpartisipasi akan membuat kompetisi semakin sehat. Dengan demikian, pemerintah mampu memilih perusaha- an yang menawarkan barang, pekerjaan, atau jasa dengan kualitas paling baik dengan harga yang paling terjangkau. Pemerintah Paraguay, misal- nya, mampu menghemat uang negara sebesar 68 juta dolar untuk pengadaan alat tulis bagi kantor pemerintah melalui keterbukaan proses penga- daan.30 Beberapa penelitian menyatakan bahwa peningkatan keterbukaan dan kompetisi dalam pengadaan publik berpotensi meningkatkan pere- konomian.31 Peningkaktan Integri- tas dan Kepercayaan Publik Peningkatan Kualitas Pengadaan Publik Mencimptakan Kom- petisi yang Sehat Perkecil Biaya dan Resiko Investasi Optimalisasi Peng- gunaan Penerimaan Negara Peningkatan Kualitas Pengadaan Publik Publik/MasyarakatPerusahaanPemerintah
9 2. Perusahaan 32) Artur Kovalchuk, Charles Kenny & Mallika Snyder, Examining the Impact of E-Procurement in Ukraine, The Center for Global Development, Working Paper 511, June 2019. 33) OECD, ‘Policy Framework For Investment Oganisation for Economic Cooperation and Development <http://www.oecd.org/ investment/investment-policy/36671400.pdf>. 34) Matthew Jenkins, The Relationship Between Business Integrity and Commercial Success, U4 Anti-Corruption Resource Cen- tre, Chr. Michelsen Institute (U4 Helpdesk Answer 2017:14) https://www.u4.no/publications/the-relationship-between-business- -integrity-and-commercial-success 35) Marie Chêne, The Benefits of Open Contracting, U4, 2012. https://www.u4.no/publications/the-benefits-of-open-contracting. pdf Keterbukaan kontrak menciptakan kompetisi antar perusahaan semakin sehat dan adil. Kondisi ini da- pat menumbuhkan kewirausahaan (entrepreneur- ship) dengan membuat proses pengadaan publik menjadi lebih kompetitif dan mudah diakses. Se- perti telah dijelaskan sebelumnya, keterbukaan kontrak dapat meningkatkan jumlah perusahaan yang ikut serta dalam pengadaan publik. Hal ini terbukti di Ukraina di mana jumlah perusahaan yang mengajukan penawaran untuk menyediakan barang, pekerjaan, atau jasa ke pemerintah me- ningkat.32 Penelitian tersebut juga membuktikan keterbu- kaan kontrak mempercepat proses pengadaan publik, suatu hal yang menjadi insentif bagi ba- nyak perusahaan. Proses pengadaan publik yang cepat, pasti, dan sederhana mampu memperkecil resiko investasi. Dengan keterbukaan prosesnya, pemerintah juga dapat lebih akuntabel dan ber- tanggung jawab dalam menggunakan kewenang- annya.33 Kondisi ini membuat resiko perusahaan untuk bekerja sama dengan pemerintah, seperti tidak terpenuhinya isi kontrak, dapat diminimali- sir. Selain itu biaya-biaya ilegal untuk memperoleh informasi terkait atau mengikuti proses pengada- an publik juga dapat dikurangi sebagaimana hasil penelitian pada bagian sebelumnya. Perusahaan yang menjalankan program anti korupsi dan pan- duan etik yang kuat memiliki insiden korupsi 50% lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang tidak memilikinya.34 3. Publik/Masyarakat Keterbukaan kontrak memiliki manfaat bagi publik atau masyarakat. Sebagai pihak yang membayar pajak kepada negara, publik tentu berhak menge- tahui untuk apa dan kemana alokasi pajak tersebut digunakan oleh negara.35 Publik kemudian memi- liki informasi penting yang utuh mengenai spesifi- kasi barang, pekerjaan, atau jasa beserta dengan rincian harganya. Informasi-informasi tersebut dapat ditinjau secara kritis oleh publik dalam ta- hapan pengadaan, pelaksanaan, hingga hasil akhir berupa perolehan barang, pekerjaan, atau jasa. Keterbukaan kontrak seperti ini dapat mengu- rangi potensi pengadaan yang boros atau tidak efisien. Publik tentu akan dirugikan apabila nega- ra membeli suatu barang atau jasa dengan harga yang mahal dengan kuantitas dan kualitas yang
10 rendah.36 Di Afghanistan misalnya, keterbukaan kontrak hingga pengawasan pelaksanaan kontrak mampu meningkatkan kualitas jalan.37 Direktur World Bank’s Global Indicators Group, Augusto Lopez-Claros, menyatakan keterbukaan kontrak dapat menjadi katalis yang sangat kuat untuk meningkatkan perekonomian dan berperan 36) Simon J. Evenett, Can developing countries benefit from negotiations on transparency in government procurement in the Doha Round?, Task Force 9 (Open, Rule-Based Trading System) of the United Nations Millennium Project, 2003 37) Eli Berman, Michael Callen, & Luke N Condra, Community Monitors vs . Leakage : Experimental Evidence from Af- ghanistan. 14 Juni 2017, https://pdfs.semanticscholar.org/6644/16a11a0d988f517e2fa6f8803cba5945e4f3.pdf?_ ga=2.98764766.1543409334.1592860681-710849077.1561472796 38) World Bank Group: Transparency the Primary Obstacle for Private Businesses Conducting Public Procurement, https://www. uschamber.com/press-release/world-bank-group-transparency-the-primary-obstacle-private-businesses-conducting 39) Open Contracting, How Open Contracting Helped Fix Colombia’s Biggest School Meal Program, 9 April 2018, https://medium. com/open-contracting-stories/the-deals-behind-the-meals-c4592e9466a2 40) Inter-American Development Bank (IDB) & Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), A Beneficial Ownership Implementation Toolkit, 2019, https://www.oecd.org/tax/transparency/beneficial-ownership-toolkit.pdf 41) Ibid. 42) Ibid. 43) Liz Confalone, A Brief, Recent History of Beneficial Ownership Transparency on the Global Agenda, Global Financial Integrity, 2014, https://gfintegrity.org/brief-recent-history-beneficial-ownership-transparency-global-agenda/ penting untuk pemberian layanan publik yang lebih efektif.38 Contoh yang paling banyak dikutip ialah penyediaan makanan untuk anak sekolah di Ko- lumbia. Keterbukaan pengadaan makanan mampu menghemat anggaran antara 10-15 persen, me- mangkas makelar, dan meningkatkan jumlah per- usahaan yang terlibat.39 C. Transparansi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pemilik manfaat (beneficial ownership) ialah orang atau individu yang pada prinsipnya memiliki atau menguasai suatu badan hukum (Indonesia meng- gunakan istilah korporasi).40 Transparansi pemilik manfaat suatu perusahaan (beneficial ownership) telah berkembang sebagai salah satu kebijakan penting untuk melawan korupsi, melacak aliran uang ilegal, dan melawan penghindaran pajak.41 Dalam praktik berbisnis, perusahaan seringkali memanfaatkan perusahaan anonim untuk menu- tupi korupsi. Transparansi beneficial ownership memudahkan pihak terkait untuk mengidentifika- si individu yang memiliki manfaat dan karenanya bertanggung jawab atas usaha yang dijalankan perusahaan.42 Pertanggungjawaban tersebut ter- masuk juga dalam kaitannya dengan perpajakan. Perkembangan dan Pengaturan Beneficial Ownership Gagasan pengungkapan pemilik manfaat dice- tuskan secara global oleh OECD pada tahun 1977. Prinsip-prinsip atas keterbukaan pemilik manfaat kemudian disepakati oleh pimpinan negara-nega- ra G8 pada Juni 2013.43 Kesepakatan itu menyata- kan bahwa perusahaan harus mengelola informasi
11 mengenai pemilik manfaat suatu perusahaan, dan informasi tersebut haruslah tersedia bagi penegak hukum dan lembaga terkait. Informasi tersebut juga penting untuk tersedia bagi lembaga finansial. Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Financial Action Task Force (FATF), lembaga yang menen- tukan standar internasional untuk pemberantasan pencucian uang, dalam Guidance on Transparency and Beneficial Ownership pada Oktober 2014. Ne- gara-negara G20, termasuk Indonesia, kemudian juga menyepakati dalam High Level Principles on Beneficial Ownership pada November 2014. Selain pertemuan G20, pemerintah Indonesia yang tergabung dalam berbagai inisiatif global berko- mitmen untuk mengungkapkan pemilik manfa- at badan hukum yang ada di jurisdiksinya. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya dalam Anti-Corruption Summit di London dan Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Glo- bal Forum).44 Pemerintah Indonesia juga sebagai anggota Standar Extractive Industries Transpar- ency Initiative (EITI) dan menyatakan komitmen transparansi beneficial ownership pada sektor mi- nyak, gas, dan tambang. Komitmen pengungkapan beneficial ownership juga dinyatakan pemerin- tah Indonesia dalam Rencana Aksi Nasional Open Government Partnership (RAN OGP) periode 2018- 2020. Setelah berkali-kali menyatakan komitmennya, pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 ten- 44) PWYP, Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia: Menutup Celah (Korupsi) untuk Perbaikan Tata Kelola, PWYP, 2018, https://pwypindonesia.org/id/pengungkapan-beneficial-ownership-di-indonesia-menutup-celah-korupsi-untuk-perbaikan-tata- -kelola/ tang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Man- faat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (perpres 13/2018). Setahun setelahnya, Kemente- rian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum- ham) mengesahkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Beberapa hal penting yang diatur dalam Perpres 13/2018, diantaranya: 1. Kewajiban pelaporan bagi setiap korporasi ⁘⁘ Korporasi yakni kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, meliputi: PT, yayasan, per- kumpulan, koperasi, CV, firma dan bentuk korporasi lainnya (Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (2)). ⁘⁘ Korporasi wajib menetapkan dan meng- ungkapkan pemilik manfaat pada waktu pendirian korporasi atau pada waktu kor- porasi sudah berjalan. 2. Penjelasan mengenai beneficial ownership ⁘⁘ Perpres 13/2018 menetapkan 7 (tujuh) kri- teria beneficial owner, yaitu orang perse- orangan yang: i. Memiliki saham lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana ter- cantum dalam anggaran dasar;
12 ii. Memiliki hak suara lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercan- tum dalam anggaran dasar; iii. Menerima keuntungan lebih dari 25% dari keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas per tahun; iv. Memiliki kewenangan untuk mengang- kat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komi- saris; v. Memiliki kewenangan atau kekuasaan un- tuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus menda- pat otorisasi dari pihak manapun; vi. Menerima manfaat dari perseroan terba- tas; dan/atau vii. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas 3. Kewajiban korporasi i. Menetapkan beneficial ownership (Pasal 3) ii. Menentukan kategori Beneficial Owner- ship sesuai informasi yang disampaikan (Pasal 12) iii. Menerapkan prinsip mengenali beneficial ownership (Pasal 14 s.d. Pasal 22) iv. Menunjuk Pejabat/Pegawai untuk melak- sanakan dan menyediakan informasi atas dasar permintaan instansi berwenang (Pasal 14) 45) Assegaf, Hamzah & Partners, Follow-Up Regulation on Disclosure of Ultimate Beneficial Ownership, https://www.ahp.id/client- update-9-august-2019 v. Informasi beneficial ownership wajib di- lengkapi dokumen pendukung (Pasal 16) vi. Menyampaikan informasi yang benar me- ngenai beneficial ownership (Pasal 18) vii. Update informasi secara berkala 1 tahun sekali (Pasal 21) viii. Menatausahakan dokumen terkait benefi- cial ownership minimal 5 tahun. Kewajib- an ini berlaku juga bagi notaris/pihak lain yang menerima kuasa, atau likuidator jika korporasi bubas(Pasal 22) Kedua, peraturan mengenai beneficial ownership tersebut mengikuti rekomendasi FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership (Pan- duan FATF). Panduan FATF membedakan konsep kepemilikan hukum dan penguasaan/pengenda- lian.45 Ketentuan beneficial ownership melingkupi orang yang memiliki badan hukum secara hukum dan juga orang yang mengendalikan badan hukum tersebut. Perumusan Pemenkumham merujuk pada formula- si beneficial ownership yang ditetapkan Panduan FATF dengan kriteria-kriteria berikut ini: 1. Uji kepemilikan: seseorang merupakan pemi- lik manfaat (beneficial owner) jika dia memi- liki saham atau hak pilih lebih dari 25%, atau menerima 25% lebih dari penghasilan tahunan badan usaha; 2. Uji pengendalian/penguasaan: seseorang me- rupakan pemilik manfaat (beneficial owner) jika dia memiliki kewenangan untuk menunjuk
13 dan mengganti direksi dan komisioner, atau memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan badan usaha; 3. Uji manfaat: seseorang merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) jika dia menerima manfaat dari badan usaha, atau dia seorang pemilik dari dana yang digunakan untuk kepe- milikan saham di perusahaan. 46) Open Government Partnership, Beneficial Ownership, https://www.opengovpartnership.org/policy-area/beneficial-ownership/ 47) Frederik Obermaier & Bastian Obermayer, Oligarchs Hide Billions In Shell Companies. Here's How We Stop Them, 3 April 2018, https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2018/apr/03/public-registries-shell-panama-papers Perpres tentang pengungkapan beneficial owner- ship ini juga selaras dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi (Perma 13/2016). Perma 13/2016 terse- but mengatur pertanggungjawaban pidana korpo- rasi atas kejahatan yang dilakukan korporasi atau orang yang ada hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi tersebut (vicarious liability). Manfaat Transparansi Beneficial Ownership 1. Pemerintah Anonimitas, situasi di mana orang yang melakukan, pemilik manfaat, atau bertanggung jawab atas su- atu badan hukum tidak diketahui, akan memu- dahkan aktivitas illegal tersembunyi dari penegak hukum. Aktivitas ilegal tesebut misalnya pengge- lapan pajak, korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan bentuk pidana lainnya. World Bank melaporkan sekitar 70% perkara korupsi besar yang terjadi antara tahun 1980-2010 melibatkan perusahaan anonim.46 Dalam pencucian uang, pelakunya melakukan transaksi yang kompleks untuk menyamarkan asal usul uang yang berasal dari kegiatan ilegal, seperti perdagangan narkotika atau penggelapan pajak, agar terlihat seolah-olah berasal dari ke- giatan yang sah/legal. Narasi penegakan hukum ini sangat mendominasi dalam pengusulan dan perumusan kebijakan beneficial ownership. Hal ini dapat pula dilihat dari titel Perpres 13/2018 yang menyertakan “Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”. Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah ada konsep beneficial own- ership hanya saja istilah yang dipakai adalah ‘Per- sonil Pengendali Korporasi’. Definisi tersebut ma- sih menggunakan rumusan beneficial owner yang bersifat umum dan tidak ada kriteria detilnya, yaitu “setiap orang yang memiliki kekuasaan atau we- wenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan. Transparansi beneficial ownership bermanfaat da- lam mengoptimalkan penerimaan negara, teruta- ma dalam bentuk pajak. Terbongkarnya Panama papers yang mengungkap beneficial ownership banyak perusahaan mampu membantu institusi pajak di seluruh negara untuk memulihkan pajak tak terbayar dengan total sekitar 500 juta dolar.47 Hasil analisis manfaat-biaya (benefit-cost anal-
14 ysis) yang dilakukan oleh European Commission dan UK Companies House menunjukkan dua man- faat dari pengumpulan informasi beneficial own- ership, yaitu meningkatkan kepatuhan pajak/fiskal dan mengurangi biaya penegakan hukum.48 2. Perusahaan Keterbukaan informasi mengenai beneficial own- ership memberikan kepercayaan kepada investor atau calon investor terhadap suatu perusahaan. Dalam pasar finansial, keterbukaan informasi me- ngenai kepemilikan, struktur, dan beneficial own- ership suatu perusahaan yang tercatat di bursa menjadi faktor yang mempengaruhi kepercayaan investor.49 Informasi ini juga bertujuan untuk me- lindungi investor minoritas atas resiko tindakan sewenang-wenang pemilik saham mayoritas atau beneficial ownership dari memanfaatkan aset per- usahaan atau peluang yang ada untuk kepenting- an pribadi.50 Transparansi beneficial ownership memberikan pesan yang tegas kepada para investor, mitra strategis, dan klien bahwa resiko para pihak tera- tasi dan terbuka. Pada tahun 2008 ketika Lehman Brothers bangkrut, lembaga finansial seluruh du- nia panik karena data beneficial ownership tidak tersedia, sehingga menyebabkan kesulitan untuk mengukur dampak mereka terhadap kebangkrut- 48) Transparency International, Ending Secrecy to End Impunity: Tracing The Beneficial Owner, 2014, https://images.transparenc- ycdn.org/images/2014_PolicyBrief2_BeneficialOwnership_EN.pdf 49) Mark Fenwick & Erik P.M. Vermeulen, Disclosure of Beneficial Ownership after the Panama Papers, IFC Corporate Gover- nance Group Focus 14, 2016, https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/56cbec95-6d90-42e5-b05d-7849907de64a/Focus-14. pdf?MOD=AJPERES&CVID=ltk4eU2 50) Ibid. 51) Thomson Reuters, How to Turn the Beneficial Ownership Rule Into a Competitive Advantage, https://legal.thomsonreuters. com/en/insights/articles/competitive-advantage-of-beneficial-ownership-rule 52) Emile van der Does de Willebois dkk, The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It, Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), the World Bank, & UNODC, 2011 an.51 Dengan pengungkapan beneficial ownership, perusahaan mungkin tidak kesulitan mengukur pe- nyebab rugi atau bangkrutnya perusahaan. Situasi ini kemudian dapat meningkatkan relasi atau hu- bungan antar investor. 3. Publik Beberapa manfaat yang diperoleh pemerintah dari transparansi beneficial ownership juga diperoleh secara tidak langsung oleh publik. Salah satunya ialah peningkatan penerimaan pajak. Hal ini tentu dapat memberikan manfaat kepada publik karena anggaran negara untuk melaksanakan pengadaan publik akan meningkat baik dari segi kualitas atau kuantitas. Selain itu, beneficial ownership juga berguna sebagai strategi untuk melacak aset yang hilang, dicuri, dan ditutupi melalui struktur kor- porasi.52 Aset-aset tersebut tentunya milik publik yang penguasaan dan pengelolaannya ada pada negara. Transparansi beneficial owner juga mem- bantu mencari kebenaran material, yaitu kebenar- an yang selalu dicari dalam perkara pidana. Data mengenai beneficial ownership yang terbu- ka bagi publik mampu memberdayakan publik un- tuk menuntut akuntabilitas korporasi. Jurnalis di Mexico dan Afrika Selatan, misalnya, hanya mam- pu mengidentifikasi pelanggaran korporasi tanpa mengetahui dan memiliki bukti lebih lanjut tentang
15 pemilik atau penguasa perusahaan sebenarnya. Apabila informasi beneficial ownership terbuka bagi publik, upaya partisipasi dan pengawasan 53) Open Government Partnership, Global Report: Beneficial Ownership, 2019, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/ uploads/2019/05/Global-Report_Beneficial-Ownership.pdf 54) Lusia Arumingtyas, Koalisi Menelusuri Kepemilikan Bisnis Asia Pulp and Paper, Apa Temuannya?, 3 Juni 2018, https://www. mongabay.co.id/2018/06/03/koalisi-menelusuri-kepemilikan-bisnis-asia-pulp-and-paper-apa-temuannya/ 55) Ibid. 56) PWYP, Upaya Mencegah Benturan Kepentingan dan Praktik Monopoli Melalui Pengungkapan Beneficial Ownership, https://pw- ypindonesia.org/id/upaya-mencegah-benturan-kepentingan-dan-praktik-monopoli-melalui-pengungkapan-beneficial-ownership/ publik dapat menjadi lebih optimal dalam mence- gah pelanggaran dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan.53 D. Implementasi Keterbukaan Kontrak dan Transparansi Beneficial Ownership Keterbukaan kontrak dan transparansi beneficial ownership merupakan dua inisiatif yang dapat di- hubungkan dan akan memberikan dampak yang lebih bermakna satu sama lain. Kedua inisiatif ini sebagaimana telah diulas pada bagian sebelum- nya sama-sama bertujuan untuk mengurangi po- tensi korupsi, terutama dalam pengadaan publik dan perizinan. Informasi mengenai kontrak umumnya terbatas pada informasi mengenai perusahaan yang meng- ikuti pengadaan publik. Pencatatan perusahaan umumnya hanya terbatas pada nama orang yang tertera di dokumen hukum berupa akta pendirian atau AD/ART. Perkembangan transparansi benefi- cial ownership membuat perusahaan mencatatkan pihak-pihak yang mengendalikan dan/atau pemilik manfaat dari kegiatan perusahaan. Pencatatan ini merupakan kunci dalam melindungi integritas pub- lik dan mencegah konflik kepentingan. Dalam laporan Koalisi Anti-Mafia Hutan pada tahun 2018, teridentifikasi 24 dari 27 pemasok kayu mit- ra “independen” Asia Pulp and Paper (APP) memi- liki konflik kepentingan karena adanya keterkaitan dengan Sinar Mas Group (SMG). APP, perusahaan bagian dari grup Sinar Mas, memiliki konsensi hu- tan tanaman industri (HTI) seluas 2,6 juta hektar. Koalisi Anti-Mafia Hutan menganalisis konsolida- si kepemilikan perusahaan melalui pengendalian saham oleh orang-orang yang terindikasi sebagai pejabat atau mantan pejabat Sinar Mas Grup atau afiliasinya. Hal ini patut diwaspadai sebagai struk- tur atas-nama (nominee structures) yang sangat mungkin dipakai untuk tujuan-tujuan lain, seperti penghindaran kewajiban pajak dan, atau penge- lakan risiko.54 Laporan tersebut disusun sebelum berlakunya Perpres 13/2018 sehingga upaya koa- lisi mengumpulkan dan menganalisis datanya sa- ngat berliku dan panjang.55 Koalisi awalnya meme- takan pemegang saham dan direktur perusahaan, kemudian memeriksa ulang data dengan berbagai informasi yang diperoleh di sosial media dan data di bursa efek.56 Pada tahap pengumpulan data, anggota koalisi menyatakan prosesnya sangat menantang karena pada saat itu masyarakat sipil bukanlah lembaga yang mempunyai otoritas da-
16 lam mengakses data beneficial ownership karena perpres 13/2018 belum berlaku.57 Transparansi beneficial ownership dan terbukanya informasi tersebut sangat bermanfaat dan memu- dahkan publik untuk mengawasi pengadaan publik. Masyarakat sipil di Slovakia mengalami pengalam- an yang lebih mudah dibanding Koalisi Anti-Mafia Hutan tersebut di atas. Di Slovakia, informasi me- ngenai korporasi terbuka bagi publik sehingga me- mudahkan media dan lembaga swadaya masyara- kat untuk mengawasi dan melaporkan kesalahan pelaporan informasi pemilik dan/atau pengenda- li korporasi yang menang banyak atas kontrak pengadaan dengan Pemerintah, yang nilainya be- sar. Pelaporan tersebut kemudian berakhir dengan penjatuhan sanksi oleh lembaga pengadaan publik (public procurement office) terhadap korporasi.58 Kombinasi kedua inisiatif, keterbukaan kontrak dan transparansi beneficial ownership, berguna untuk semakin meningkatkan transparansi, pengawas- an/partisipasi publik, serta kualitas proses dan ha- sil dari pengadaan publik. Implementasi keduanya secara bersamaan mampu mencegah terpilihnya 57) Ibid. 58) Open Government Partnership, Global Report: Beneficial Ownership, 2019, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/ uploads/2019/05/Global-Report_Beneficial-Ownership.pdf Open Government Partnership, Global Report: Beneficial Ownership, 2019, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/05/Global-Report_Beneficial-Ownership.pdf 59) Transparency International, Corruption-Free Infrastructure, 2019, https://www.transparency.org/files/content/feature/2019_ G20_Corruption-Free_Infrastructure_Transparency_International.pdf Gavin Hayman & Chris Taggart, How A Global Register of Beneficial Ownership Can Help End Secrecy, 4 April 2016, https://www.open-contracting.org/2016/04/04/open-contracting-bene- ficial-ownership/ 60) Tim Davies, Duncan Dewhurst, & Tim Williams, Infrastructure Transparency: Connecting Project and Contracting Data, 26 September 2018, https://www.open-contracting.org/2018/09/26/infrastructure-transparency-connecting-project-and-contrac- ting-data 61) OpenOwnership & Global Witness, Learning the lessons from the UK’s Public Beneficial Ownership Register, Oktober 2017, https://www.openownership.org/uploads/learning-the-lessons.pdf; Government of Canada, Strengthening Corporate Beneficial Ownership Transparency in Canada, Februari 2020, Open Government Partnership, Global Report: Beneficial Ownership, 2019, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/05/Global-Report_Beneficial-Ownership.pdf https://www.ic.gc.ca/ eic/site/142.nsf/eng/00001.html#61 ; 62) Gavin Hayman & Chris Taggart, How A Global Register of Beneficial Ownership Can Help End Secrecy, 4 April 2016, https:// korporasi yang berpotensi memiliki konflik kepen- tingan, memonopoli, dan/atau mengelola aliran uang ilegal (illicit financial flows) dalam pengada- an publik. Skema penerapan keterbukaan kontrak dengan mengaitkan pada transparansi beneficial ownership terdapat 2 (dua) bentuk. Pertama, transparansi informasi pada suatu reg- ister atau portal mengenai identitas dan benefi- cial ownership perusahaan yang mengajukan pe- nawaran dalam suatu pengadaan publik.59 Ketika suatu perusahaan mengajukan penawaran, data perusahaan tersebut kemudian dihubungkan dan dibandingkan dengan data pendaftaran perusa- haan dan informasi beneficial ownership.60 Portal registrasi tersebut sepantasnya dikelola oleh Ke- menterian/Lembaga (K/L) yang memiliki kewe- nangan untuk menerima pendaftaran dan menge- lola informasi korporasi, dalam konteks Indonesia yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Skema ini merupakan pilihan utama yang telah di- terapkan di Inggris serta diusung secara global.61 Dalam pencegahan korupsi lintas negara, terdapat dua hal yang penting untuk dilakukan:62
17 1. Proses keterbukaan kontrak, termasuk per- izinan, dilakukan sejak awal pada tahap pe- rencanaan. Setiap kontrak perlu identitas unik yang dapat dilacak sepanjang proses, mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan pelak- sanaan, hingga berakhirnya kontrak. 2. Register global mengenai beneficial owner- ship perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah. Register ini harus memuat identi- tas unik perusahaan, susunan kepengurusan, dan beneficial ownership. Register ini mesti- nya menjadi jembatan atau penghubung untuk semua kontrak atau kesepakatan publik.63 Kedua, keterkaitan antara keterbukaan kontrak dan transparansi beneficial ownership dengan mewajibkan perusahaan yang akan mengikuti tender pengadaan publik untuk mentransparansi- kan beneficial ownership.64 Hal ini bertujuan agar dapat teridentifikasi potensi konflik kepentingan, mencegah kolusi antara perusahaan yang berkait- an, menciptakan kompetisi yang sehat antar peru- sahaan, dan menjamin informasi utuh terkait pihak pemilik manfaat dari uang negara. World Bank, salah satu institusi swasta yang me- nerapkan prosedur pengungkapan beneficial own- ership pada pengadaan barang/jasanya. Ketika www.open-contracting.org/2016/04/04/open-contracting-beneficial-ownership/ 63) Gavin Hayman & Chris Taggart, How A Global Register of Beneficial Ownership Can Help End Secrecy, 4 April 2016, https:// www.open-contracting.org/2016/04/04/open-contracting-beneficial-ownership/ 64) Ibid. 65) World Bank, 2016 Procurement Framework: Mandatory Direct Payment & Beneficial Ownership, https://nl4worldbank.files. wordpress.com/2018/05/direct-payment-and-beneficial-ownership-outreach-program-april-2018.pdf 66) Gavin Hayman & Chris Taggart, How A Global Register of Beneficial Ownership Can Help End Secrecy, 4 April 2016, https:// www.open-contracting.org/2016/04/04/open-contracting-beneficial-ownership/ 67) Ibid. 68) Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/ Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf mengajukan penawaran, perusahaan diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai beneficial ownership kepada World Bank. World Bank juga menyediakan form keterbukaan agar perusahaan yang ditunjuk dapat mengungkapkan beneficial ownership sebelum kontrak diberikan atau ditan- datangani.65 Akan tetapi, skema kedua ini dapat menambah beban kerja perusahaan karena harus menyampaikan beneficial ownership setiap mena- warkan (bidding) atau mengikuti proses pengada- an publik.66 Selain itu, hal ini juga berpotensi men- dorong kontraktor yang kurang beretika apabila informasi beneficial ownership tidak terbuka dan dapat diakses kepada publik.67 Beberapa argumen tandingan untuk membu- ka kontrak atau pengadaan publik dan informasi mengenai beneficial ownership umumnya berku- tat pada isu kerahasiaan. Pertama, data pribadi yang terbuka ialah yang bersifat umum seperti nama, alamat dan sebagaimana diatur di berba- gai ketentuan mengenai pelayanan publik seperti pembuatan KTP, perusahaan dan sebagainya.68 Keterbukaan informasi ini sedapat mungkin tidak mengungkap informasi pribadi yang sensitif. Hal ini ada kaitannya dengan kedua, bahwa informa- si pribadi yang sensitif ketika diungkap memiliki dampak terhadap keamanan dan kenyamanan
18 kehidupan.69 Di Inggris, proses pengadaan publik sempat bermasalah karena mengungkap informa- si rekam medis dan kebutuhan medis seseorang yang difabel (penyandang disabilitas).70 Notaris di Indonesia juga menggunakan pasal 16 ayat (1) Un- dang-undang Jabatan Notaris untuk menegaskan kewajibannya menjaga kerahasiaan akta perusa- haan yang dibuatnya. Perlindungan kerahasiaan ini berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam bab sebelumnya telah dibahas, secara prinsip bahwa hukum pada bidang lain tunduk pada rezim keterbukaan informasi publik. Hal-hal yang dikecualikan oleh UU KIP dirinci pada pasal 17 dan itu tidak bersifat permanen sehing- ga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi harus melakukan pengujian konsekuensi terhadap setiap permohonan informasi. Pembukaan informasi kontrak dan beneficial own- ership yang bertanggung jawab dan sesuai ke- tentuan mampu mencegah berbagai resiko dalam pelaksanaan kontrak atau perizinan antara pe- merintah dengan korporasi. Risiko-risiko tersebut misalnya dalam bidang lingkungan, dan perlin- dungan hak-hak masyarakat terutama dalam hal kontrak dan pemberian izin pengelolaan konsesi tambang minyak, gas, dan mineral. Jika sebuah aktifitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam berakibat pada terjadinya pencemaran ling- kungan dan atau melanggar hak-hak masyarakat, 69) RUU Perlindungan Data Pribadi, https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2019/09/RUU-PDP.pdf 70) BBC, Council Apologises Over Personal Data Breach, https://www.bbc.com/news/uk-england-gloucestershire-39748772 71) PWYP, Illicit Financial Flows and Tax Crime in Mining Sector, Oktober 2015, https://www.pwyp.org/wp-content/uplo- ads/2016/01/IFF_Tax_in_Mining_PWYP-Indonesia.pdf 72) Ibid. maka penegakan hukum dan sanksi akan lebih mudah dilaksanakan. Selain itu, keterbukaan infor- masi tersebut dapat mengungkap dan memperje- las pembagian hasil dan manfaat (benefit sharing) terutama dalam pengelolaan konsesi sumber daya alam seperti mineral dan pertambangan. Upaya mengurangi resiko melalui pengawasan perusaha- an berbasis resiko dapat dilakukan oleh Kemente- rian Hukum dan HAM (Permenkumham 21/2019). Kemenkumham dapat bekerja bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyusun sectoral risk assessment (SRA) pada sektor yang beresiko tinggi terjadi- nya tindak pidana pencucian uang. Demikian hal- nya, Kemenkumham juga dapat bekerja bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait yang me- nyangkut sektor tertentu dalam memetakan dan mencegah resiko tindak pencucian uang, korupsi dan bentuk kejahatan lainnya. Misalnya dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor keuangan, dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di sektor energi dan in- dustri ekstraktif mineral, dan lain sebagainya. Pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki resiko tinggi. PWYP Indonesia mengesti- masi terdapat sekitar Rp 23,89 triliun aliran uang ilegal di sektor tambang pada tahun 2014. Selain itu, rasio pajak pada sektor pertambangan masih tergolong rendah sekitar 9,4%.71 Hal ini diduga karena adanya praktek penggelapan dan peng- hindaran pajak yang banyak terjadi.72 Kondisi ini
19 tentu mengurangi target pendapatan negara dan daerah, yang akan berdampak pada manfaat ha- sil yang diperoleh negara dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Implementasi keterbukaan kontrak bersamaan de- ngan transparansi beneficial ownership dapat ber- dampak pada meningkatnya integritas dan akun- tabilitas pemerintah. Kondisi ini kemudian dapat meningkatkan legitimasi, dan kepercayaan publik serta pihak swasta kepada pemerintah sehingga berpotensi pada peningkatan investasi baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu, dampak 73) G20 Anti-Corruption Working Group, https://star.worldbank.org/about-us/g20-anti-corruption-working-group 74) Ibid. 75) G20 Anti-Corruption Action Plan, https://star.worldbank.org/sites/star/files/g20_aacwg_seoul_2010_action_plan.pdf 76) G-20 Anti-Corruption Working Group, Guide to Beneficial Ownership Information: Legal Entities and Legal Arrangement, htt- ps://star.worldbank.org/sites/star/files/g20_bo_country_guide_indonesia.pdf 77) G20 Anti-Corruption Action Plan 2019-2021, https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/ WGB/RD(2018)10&docLanguage=En dari kedua inisiatif tersebut berkaitan juga dengan optimalisasi penerimaan negara (pajak dan pene- rimaan bukan pajak) dan penggunaan anggaran negara yang efektif dan efisien. Berbagai dampak positif tersebut kemudian berpotensi meningkat- kan perekonomian secara makro karena banyak- nya investasi untuk meningkatkan pergerakan roda perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pajak dan penerimaan ne- gara yang dapat digunakan untuk pembangunan, serta pembelanjaan anggaran berupa penyediaan kebutuhan publik yang optimal dari segi kualitas dan kuantitas. Tren dan Inisiatif Global 1. Kelompok Kerja Anti Korupsi (Anti Corruption Working Group) G-20 Kelompok Kerja Anti Korupsi (Anti-Corruption Working Group) didirikan pada Juni 2010 di Toron- to Summit dengan tujuan untuk menyiapkan “reko- mendasi komprehensif untuk pertimbangan bagi para pemimpin negara G-20 mengenai upaya-upa- ya yang dapat dilakukan dan memiliki kontribusi secara praktikal dan kebermanfaatan terhadap upaya internasional memberantas korupsi.”73 Ke- lompok kerja ini menyatakan dampak negatif ko- rupsi karena dapat “mengancam integritas pasar, melemahkan kompetisi yang sehat, menyimpang- kan alokasi sumber daya, meruntuhkan keperca- yaan publik, dan melemahkan negara hukum.”74 Kelompok kerja ini menempatkan keterbukaan kontrak dan transparansi beneficial ownership se- bagai prioritas strateginya. Sejak awal terbentuk di tahun 2010, pengungkapan beneficial ownership telah dicantumkan sebagai upaya pencegahan ko- rupsi dan pencucian uang.75 Pada tahun 2016, Ke- lompok kerja ini membuat panduan pengungkapan beneficial ownership untuk semua negara anggota termasuk Indonesia.76 Pada rencana aksi terakhir (2019-2021), kelompok kerja ini juga tetap men- cantumkan pengungkapan beneficial ownership, pengadaan publik, serta perhatian khusus terha- dap sektor rentan seperti pertambangan.77
20 2. Kemitraan Pemerintah Terbuka (Open Government Partnership-OGP) 78) CoST-Infrastructure Transparency Initiative, About Us, http://infrastructuretransparency.org/about-us/ 79) PWYP, Tantangan Pelaksanaan Komitmen Beneficial Ownership yang Efektif, 4 Juli 2019, https://pwypindonesia.org/id/tan- tangan-pelaksanaan-komitmen-beneficial-ownership-yang-efektif/ 80) Ibid. 81) Open Contracting Partnership, Global Principles, https://www.open-contracting.org/what-is-open-contracting/global-princip- les/ 82) Marie Chêne, The Benefits of Open Contracting, U4, 2012. https://www.u4.no/publications/the-benefits-of-open-contracting. pdf Indonesia menjadi pendiri dan bagian dari Open Government Partnership. Keterbukaan kontrak menjadi salah satu komitmen aksi bersama dalam Open Government Partnership yang dideklarasi- kan di Paris pada 7 Desember 2016 (Paris Decla- ration). Beberapa negara dan lembaga swadaya masyarakat berkomitmen terhadap keterbukaan kontrak sebagai suatu standar umum. Pihak nega- ra juga diharapkan mampu berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam siklus pengadaan publik.78 Komitmen transparansi beneficial ownership juga termasuk bagian dari OGP. Hingga Juli 2019, se- banyak 21 negara anggota OGP telah membuat komitmen untuk memajukan norma global me- ngenai transparansi beneficial ownership.79 Selain itu pada OGP Global Summit di Kanada bulan Mei 2019, OGP mendukung peluncuran koalisi global antar pemerintah dan mitra terkait dalam mema- jukan keterbukaan beneficial ownership. Koalisi ini bernama Beneficial Onwership Leadership Group yang bertujuan sebagai penghubung untuk ber- bagi pengetahuan dan praktik baik dalam pelak- sanaan komitmen tentang transparansi beneficial ownership.80 3. Kemitraan Keterbukaan Kontrak (Open Contracting Partnership) Kemitraan Open Contracting Partnership me- ngumpulkan berbagai macam norma dan prak- tik baik untuk keterbukaan dan partisipasi dalam pengadaan publik, termasuk perizinan. Prinsip dan panduan untuk memajukan keterbukaan kontrak di seluruh dunia dikembangkan melalui proses yang kolaboratif. Sekitar 200 anggota tergabung dalam kemitraan ini yang terdiri dari pemerintah, perusa- haan, organisasi masyarakat sipil, lembaga pem- bangunan, dan institusi keuangan internasional.81 Beberapa praktik baik yang dilakukan beberapa negara dan sektor industri tertentu memiliki kesa- maan karakteristik sebagai berikut:82 1. Membuka informasi keuangan; 2. Membuka pembayaran swasta ke pemerintah; 3. Menyusun panduan keterbukaan informasi dan pengadaan publik, termasuk perizinan; 4. Informasi atas evaluasi kinerja (audit perfor- mance).
21 4. The Infrastructure Transparency Initiative (CoST) 83) CoST- Infrastructure Transparency Initiative ,Our Approach, http://infrastructuretransparency.org/our-approach/ 84) Marie Chêne, The Benefits of Open Contracting, U4, 2012. https://www.u4.no/publications/the-benefits-of-open-contracting. pdf 85) CoST- Infrastructure Transparency Initiative, Better Value from Public Infrastructure Investments, http://infrastructuretranspa- rency.org/wp-content/uploads/2018/06/165_CoST-Better-value-from-public-infrastructure-investments-online.pdf 86) Open Contracting for Infrastructure Data Standards Toolkit 0.9.,1https://standard.open-contracting.org/infrastructure/latest/ en/about/ 87) CoST Infrastructure Data Standard, http://infrastructuretransparency.org/wp-content/uploads/2018/06/36_List_of_CoST_Pro- ject_Information.pdf CoST merupakan inisiatif multi pemangku kepen- tingan antara pemerintah, industri, dan masyara- kat sipil pada sektor infratruktur. Inisiatif ini ber- tujuan untuk meningkatkan keterbukaan, validasi, dan akses informasi atau data pada proyek pem- bangunan infrastruktur. CoST memiliki 4 (empat) pendekatan utama dalam mencapai tujuan terse- but:83 1. Kerja bersama multi pemangku kepentingan (Multi-stakeholders cooperation) dengan me- libatkan masyarakat sipil dan industri dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas proyek pembangunan infrastruktur; 2. Keterbukaan (Disclosure) informasi terkait tu- juan, lingkup, biaya, dan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur sehingga mudah diakses dan tersedia bagi publik; 3. Penjaminan (Assurance) terhadap transpa- ransi dan akuntabilitas proyek pembangunan infrastruktur dengan memeriksa dan mengi- dentifikasi permasalahan utama, kesenjangan antara data dan praktik baik; 4. Akuntabilitas Sosial (Social Accountability) melalui pelibatan dan diseminasi informasi oleh jurnalis, masyarakat sipil, dan akademisi. Beberapa informasi yang dibuka diantaranya spe- sifikasi proyek, tujuan, lokasi, pemilik manfaat, studi kelayakan, pendanaan proyek, proses tender lengkap dengan hasil evaluasinya, kontrak detil, pelaksanaan kontrak beserta informasi perubahan, dan laporan selesainya pembangunan.84 Inisiatif ini telah diuji cobakan di 8 negara pada kurun waktu 2008-2011 di Tanzania, Zambia, Malawi, Vietnam, Filipina, Ethiopia, Inggris, dan Guetamala. Di kota Guetamala, CoST mampu membatalkan kontrak rehabilitasi jembatan. Pembatalan ini di- karenakan hasil penjaminan (pemeriksaan) mene- mukan penunjukan kontrak melalui prosedur keda- ruratan ini tidak layak. Prosedur ini hanya pantas dilakukan untuk pengadaan untuk merespon kon- disi darurat seperti bencana alam. Pembatalan kontrak ini menghemat anggaran negara sebesar 5 juta dolar.85 Pengungkapan beneficial ownership juga menja- di perhatian CoST. CoST telah membuat standar pengungkapan informasi pada pengadaan infra- struktur dengan mengidentifikasi 67 informasi kunci yang harus dibuka kepada publik.86 Keterbu- kaan informasi ini, termasuk pemilik atau pengen- dali perusahaan,87 dianggap penting untuk mendu- kung pihak terkait dalam mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur.
22 5. Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) 88) PWYP, Buka-Bukaan Data Kontrak Tambang & Migas, https://pwypindonesia.org/id/buka-bukaan-data-kontrak-tambang- -migas/ Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) merupakan platform multi-stakeholder untuk me- lakukan transparansi di sektor industri ekstraktif. Indonesia termasuk salah satu anggota inisitif ini sejak tahun 2010 dan meraih status sebagai com- pliant country pada tahun 2014. Keterbukaan kon- trak di sektor migas dan tambang telah menjadi norma global dengan sebanyak 44 negara telah membuka kontrak di sektor migas dan tambang.88 Dari 44 negara tersebut, 3 diantaranya berasal dari Asia Tenggara yaitu Kamboja, Filipina, dan Ti- mor Leste. Ketentuan Standar EITI (EITI Rules) tahun 2016 menjabarkan keterbukaan kontrak, yaitu dengan cara: 1. Membuka segala kontrak dan izin yang ber- kaitan dengan eksploitasi minyak, gas, dan tambang 2. Menyusun laporan EITI yang berisi kebijakan pemerintah dalam keterbukaan kontrak dan izin eksploitasi minyak, gas dan tambang. La- poran ini melingkupi aturan hukum, praktik aktual keterbukaan kontrak/izin beserta upa- ya reformasi yang sedang direncanakan dan dijalankan. Laporan EITI juga harus membe- ritahukan kontrak dan izin yang terbuka bagi publik beserta referensi atau rujukan di mana dipublikasikannya. 3. Istilah kontrak melingkupi: ⁘⁘ Keseluruhan isi kontrak, konsesi, kesepa- kataan bagi hasil atau kesepakatan lain yang diberikan, atau diikuti oleh pemerin- tah berkaitan dengan eksploitasi minyak, gas, dan tambang ⁘⁘ Keseluruhan isi lampiran yang merinci hak dan kewajiban eksploitasi minyak, gas, dan tambang; ⁘⁘ Keseluruhan isi perubahan atau revisi ter- kait eksploitasi minyak, gas dan tambang. 4. Istilah perizinan melingkupi ⁘⁘ Keseluruhan isi perizinan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan atau indi- vidu sehingga berhak untuk mengeksploi- tasi minyak, gas, dan tambang ⁘⁘ Keseluruhan isi lampiran yang merinci perizinan dan hak eksploitasi minyak, gas, dan tambang; ⁘⁘ Keseluruhan isi perubahan atau revisi ter- kait perizinan untuk eksploitasi minyak, gas dan tambang.
23 Beberapa manfaat untuk keterbukaan kontrak, terutama di sektor minyak dan gas, yaitu:89 1. Meningkatkan pengawasan dan kepatuhan terhadap kewajiban pada kontrak; 2. Dengan terbukanya kontrak, maka lembaga audit memiliki rujukan untuk melakukan audit pelaksanaan kontrak. 3. Meningkatkan kolaborasi antar lembaga; 4. Meningkatkan proyeksi fiskal dan perkiraan pendapatan negara; 5. Meningkatkan pengawasan atas dampak in- dustri migas terhadap komunitas terdampak. 89) EITI, Contract Transparency in Oil, Gas and Mining Opportunities For EITI Countries, Juni 2018, https://eiti.org/files/documen- ts/2018_eiti_contract_transparency_brief.pdf 90) Open Government Partnership, Global Report: Beneficial Ownership, 2019, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/ uploads/2019/05/Global-Report_Beneficial-Ownership.pdf 91) Open Contracting Partnership, https://www.open-contracting.org/worldwide/#/ EITI juga mendukung pengungkapan beneficial ownership dari perusahaan yang memperoleh izin, hak, atau kontrak untuk mengekstrak minyak, gas, dan tambang. Beneficial ownership yang tidak ter- ungkap menyuburkan korupsi dan penggelapan pajak, terutama di negara yang kaya dengan ke- kayaan alam. Pengungkapan beneficial ownership dalam pemberian izin juga mampu mencegah kon- flik kepentingan. Dalam industri minyak, gas, dan tambang, The Natural Resources Governance In- stitute (NRGI) menemukan lebih dari setengah izin eksploitasi tersebut melibatkan pemilik manfaat yang merupakan orang yang memiliki pengaruh politik, baik itu pejabat pemerintahan atau afilia- sinya.90 6. Open Contracting Data Standard (OCDS) Implementasi Open Contracting Data Standard (OCDS) untuk keterbukaan proses pengadaan publik, termasuk tahapan perencanaan, tender, penunjukan, kontrak, dan implementasi. Standar ini merupakan yang paling sederhana dan mudah untuk dibuka sesegera mungkin, diakses, dan di- gunakan kembali data pada proses pengadaan publik. Open Contracting Partnership memberikan panduan dan tahapan, termasuk referensi dan ba- han untuk membantu pemerintah melalui proses- nya. Saat ini, sebanyak 20 negara telah membuka OCDS data (Afghanistan, Argentina, Armenia, Aus- tralia, Canada, Chile, Kolumbia, Georgia, Hondu- ras, Indonesia, Meksiko, Moldova, Nepal, Nigeria, Paraguay, Uganda, Ukraina, Inggris, Uruguay, dan Zambia).91
24 Praktik Baik Beberapa Negara 92) Open Ownership & Global Witness, Learning the lessons from the UK’s Public Beneficial Ownership Register, Oktober 2017, https://www.openownership.org/uploads/learning-the-lessons.pdf 93) Open Government Partnership (OGP), OGP Global Report: Open Contracting, OGP, 2019, https://www.opengovpartnership. org/wp-content/uploads/2019/05/Global-Report_Open-Contract.pdf. 94) Open Government Partnership, Global Report: Beneficial Ownership, 2019, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/ uploads/2019/05/Global-Report_Beneficial-Ownership.pdf 95) Tim Davies, Duncan Dewhurst, & Tim Williams, Infrastructure Transparency: Connecting Project and Contracting Data, 28 September 2018, https://www.open-contracting.org/2018/09/26/infrastructure-transparency-connecting-project-and-contrac- ting-data/ 96) Open Contracting, Bedrock for Better Public Infrastructure In Honduras, 6 Februari 2019, https://medium.com/open-contrac- ting-stories/bedrock-for-better-public-infrastructure-in-honduras-1e39526100a5 Inggris Inggris telah membangun sistem pendaftaran korporasi yang dilengkapi dengan identitas unik. Identitas unik ini kemudian dapat dihubungkan dan dilacak untuk mendapatkan informasi menge- nai pengadaan publik dan beneficial ownership. Informasi mengenai beneficial ownership terbuka untuk publik sejak tahun 2016 pada sebuah reg- ister publik bernama he register of persons with significant control (PSC).92 Slovakia Di Slovakia, informasi mengenai korporasi beser- ta dengan informasi beneficial ownership terbuka bagi publik sehingga memudahkan media dan lem- baga swadaya masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan kesalahan pelaporan informasi pemilik dan/atau pengendali korporasi yang memenang- kan banyak kontrak-kontrak besar dengan peme- rintah. Pelaporan tersebut jika terbukti bersalah kemudian berakhir dengan penjatuhan sanksi oleh lembaga pengadaan publik (public procurement office) terhadap korporasi.93 Ukraina Ukraina membangun portal dalam jaringan (online) untuk membuka informasi mengenai pengadaan publik, ProZorro. Informasi yang terdapat di por- tal tersebut menggunakan format OCDS. Infor- masi-informasi tersebut kemudian dibuka kepada publik untuk memperoleh masukan, catatan, dan pengawasan pada platform DoZorro. Sebuah la- poran mencatatkan sebanyak 74.000 catatan di- berikan oleh publik terhadap pengadaan publik di Ukraina, dan 20.000 diantaranya ditemukan me- langgar ketentuan pengadaan publik.94 Skema in- formasi berdasarkan OCDS itu dapat dihubungkan dengan pendaftaran korporasi atau informasi me- ngenai beneficial ownership.95 Honduras Honduras mengembangkan platform bernama SI- SOCS untuk ribuan proyek jalan dan infrastruktur pada tahun 2015.96 Ketentuan hukum di Honduras juga mendorong keterbukaan kontrak yang kemu- dian terjadi peningkatan keterbukaan informasi pada platform tersebut. Pada tahun 2014 hanya terdapat 24% informasi yang diwajibkan oleh hu-
25 kum untuk dibuka tersedia bagi publik. Peman- faatan platform tersebut mampu membuka 95% informasi yang diwajibkan terbuka oleh hukum.97 97) Ibid. 98) Bernadine Fernz, The #OC4IDS: A New Standard for Infrastructure Transparency, 17 April 2019, https://www.open-contracting. org/2019/04/17/the-oc4ids-a-new-standard-for-infrastructure-transparency/ Platform SISOCS tersebut secara rutin diperbarui oleh institusi pemerintah dengan rincian proyek dan kontrak.98 E. Rekomendasi dan Tawaran Kebijakan Membangun dan mengembangkan portal registrasi dan database korporasi dengan stan- dar keterbukaan data kontrak dan standar open beneficial ownership. Portal registrasi dan database korporasi ini dikembangkan secara terintegrasi dengan registrasi beneficial own- ership yang terbuka dan dapat diakses oleh publik; Mengoptimalkan portal pengadaan publik dengan menjamin ketersediaan, akses dan ke- terbukaan informasi dan data yang penting dalam proses pengadaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek bagi publik secara mudah dan murah; Portal pengadaan publik ini harus terintegrasi dengan database korporasi dan beneficial ownership. Melakukan inisiatif sectoral risk assessment antara Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan PPATK dan instansi terkait terhadap sektor miyak, gas, dan tambang serta sektor ekonomi strategis lainnya, untuk mendorong kepatuhan terhadap pengungkapan beneficial ownership dan keterbukaan kontrak. Inisiatif ini dapat dikembangkan melalui kolaborasi bersama multi-pemangku kepentingan lain seperti masyarakat sipil, sektor privat, lembaga multilateral serta inisiator yang concern mendorong good governance korporasi.# 1 2 3
26 Daftar Pustaka Amin, Lucas (2017). Making the Case for Open Contracting in Healthcare Procurement. Transparency International UK. http://ti-health.org/wp-content/uploads/2017/01/Making_The_Case_for_Open_Contrac- ting_TI_PHP_Web.pdf Arumingtyas, Lusia (2018). Koalisi Menelusuri Kepemilikan Bisnis Asia Pulp and Paper, Apa Temuannya?. https://www.mongabay.co.id/2018/06/03/koalisi-menelusuri-kepemilikan-bisnis-asia-pulp-and-paper- -apa-temuannya/ Assegaf, Hamzah & Partners (2019). Follow-Up Regulation on Disclosure of Ultimate Beneficial Owners- hip. https://www.ahp.id/client-update-9-august-2019 BBC (2017). Council Apologises Over Personal Data Breach. https://www.bbc.com/news/uk-england- -gloucestershire-39748772 Berman, Eli, Michael Callen, & Luke N Condra (2017), Community Monitors vs . Leakage : Experimental Evidence from Afghanistan. https://pdfs.semanticscholar.org/6644/16a11a0d988f517e2fa6f8803cba- 5945e4f3.pdf?_ga=2.98764766.1543409334.1592860681-710849077.1561472796 Bovis, Christopher (2005). European Integration and Public Procurement dalam Public Procurement in the European Union, London: Palgrave Macmillan. Chêne, Marie (2012). The Benefits of Open Contracting, U4. https://www.u4.no/publications/the-bene- fits-of-open-contracting.pdf Christian Evert Tutorong dkk. (2019). Mengimplementasikan Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia, ICW. Confalone, Liz (2014). A Brief, Recent History of Beneficial Ownership Transparency on the Global Agen- da. Global Financial Integrity. https://gfintegrity.org/brief-recent-history-beneficial-ownership-transpa- rency-global-agenda/. CoST Infrastructure Data Standard, http://infrastructuretransparency.org/wp-content/uplo- ads/2018/06/36_List_of_CoST_Project_Information.pdf. CoST- Infrastructure Transparency Initiative, About Us, http://infrastructuretransparency.org/about-us/.
27 CoST- Infrastructure Transparency Initiative, Better Value from Public Infrastructure Investments, http:// infrastructuretransparency.org/wp-content/uploads/2018/06/165_CoST-Better-value-from-public- -infrastructure-investments-online.pdf. CoST- Infrastructure Transparency Initiative. Our Approach, http://infrastructuretransparency.org/our- -approach/. Davies, Tim, Duncan Dewhurst, & Tim Williams (2018). Infrastructure Transparency: Connecting Project and Contracting Data. https://www.open-contracting.org/2018/09/26/infrastructure-transparency-con- necting-project-and-contracting-data Djafar, Wahyudi. Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, http://law.ugm.ac.id/wp-content/uplo- ads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf EITI International Secretariat (2018), Contract Transparency in Oil, Gas, and Mining: Opportunities for EITI Countries, EITI Secretariat. https://eiti.org/files/documents/2018_eiti_contract_transparency_brief.pdf Emile van der Does de Willebois dkk (2011), The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It. Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), the World Bank, & UNODC. Evenett, Si. J. & Hoekman, B. M. (2004), Government Procurement : Market Access, Transparency, And Multilateral Trade Rules, http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/3195.html Evenett, Simon J. (2003), Can Developing Countries Benefit From Negotiations on Transparency In Go- vernment Procurement In The Doha Round?, Task Force 9 (Open, Rule-Based Trading System) of the United Nations Millennium Project. Fenwick, Mark & Erik P.M. Vermeulen (2016). Disclosure of Beneficial Ownership after the Panama Papers, IFC Corporate Governance Group Focus. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/56cbec95-6d90-42e- 5-b05d-7849907de64a/Focus-14.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ltk4eU2 Fernz, Bernadine (2019). The #OC4IDS: A New Standard for Infrastructure Transparency. https://www. open-contracting.org/2019/04/17/the-oc4ids-a-new-standard-for-infrastructure-transparency/ G-20 Anti-Corruption Working Group. Guide to Beneficial Ownership Information: Legal Entities and Legal Arrangement, https://star.worldbank.org/sites/star/files/g20_bo_country_guide_indonesia.pdf G20 Anti-Corruption Working Group. About Us. https://star.worldbank.org/about-us/g20-anti-corruption- -working-group
28 G20 Anti-Corruption Working Group. Anti-Corruption Action Plan 2019-2021. https://www.oecd.org/offici- aldocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/WGB/RD(2018)10&docLanguage=En G20 Anti-Corruption Working Group. Anti-Corruption Action Plan. https://star.worldbank.org/sites/star/ files/g20_aacwg_seoul_2010_action_plan.pdf Government of Canada (2020). Strengthening Corporate Beneficial Ownership Transparency in Canada. https://www.ic.gc.ca/eic/site/142.nsf/eng/00001.html#61 ; Hayman, Gavin, & Chris Taggart (2016). How A Global Register of Beneficial Ownership Can Help End Secrecy. https://www.open-contracting.org/2016/04/04/open-contracting-beneficial-ownership/ Human Rights Initiative. Right to Information: International Standards. https://www.humanrightsinitiative. org/programs/ai/rti/international/intl_standards.htm Indonesia (4), Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 10. Indonesia (4), Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 169 huruf a. Lihat pula Indonesia (4), op.cit., Pasal 10. Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambang- an Minyak dan Gas Bumi, Pasal 6 ayat (2). Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Pasal 8. Inter-American Development Bank (IDB) & Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2019). A Beneficial Ownership Implementation Toolkit. https://www.oecd.org/tax/transparency/ beneficial-ownership-toolkit.pdf Jenkins, Matthew (2017). The Relationship Between Business Integrity and Commercial Success. U4 Anti- -Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute. https://www.u4.no/publications/the-relationship- -between-business-integrity-and-commercial-success Khanom, Nilufa (2012). Conceptual Issues in Defining Public Private Partnerships (PPPs). International Review of Business Research Papers Volume. 6. 150-163. Knack, Stephen, Nataliya Biletska & Kanishka Kacker (2017). Deterring Kickbacks and Encouraging Entry in Public Procurement Markets, Policy Research Working Paper. <http://documents.worldbank.org/curat- ed/en/817871496169519447/pdf/WPS8078.pdf>.
29 Kovalchuk, Artur, Charles Kenny & Mallika Snyder (2019). Examining the Impact of E-Procurement in Ukraine. The Center for Global Development, Working Paper 511. Locke, John (1690). Second Treatise of Governmen Murphy, Richard. A Code of Conduct for Taxation, Association of Accountancy and Business Affairs. Tax Justice Network, & Tax Research LLP. https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/AABA-TR-Code_long. pdf Naidoo, Lawson, Vinessa Naidoo & Marcus Ambe (2017). Open Contracting: A New Frontier dor Informa- tion Disclosure in Public Procurement. Public and Municipal Finance, 6(1), 24-36. Neumann, Georg (2016). Why Open Contracting is Good Business. https://www.open-contracting. org/2016/05/20/open-contracting-good-business/ Obermaier, Frederik, & Bastian Obermayer (2018), Oligarchs Hide Billions In Shell Companies. Here's How We Stop Them. https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2018/apr/03/public-registries-shell- -panama-papers OECD. Policy Framework For Investment Oganisation for Economic Cooperation and Development. <http:// www.oecd.org/investment/investment-policy/36671400.pdf>. Open Contracting (2018). How Open Contracting Helped Fix Colombia’s Biggest School Meal Program. https://medium.com/open-contracting-stories/the-deals-behind-the-meals-c4592e9466a2 Open Contracting (2019). Bedrock for Better Public Infrastructure In Honduras. https://medium.com/ open-contracting-stories/bedrock-for-better-public-infrastructure-in-honduras-1e39526100a5 Open Contracting Partnership, https://www.open-contracting.org/worldwide/#/ Open Contracting Partnership. Global Principles, https://www.open-contracting.org/what-is-open-con- tracting/global-principles/ Open Contracting Partnership. Open Contracting for Infrastructure Data Standards Toolkit 0.9.,1https:// standard.open-contracting.org/infrastructure/latest/en/about/ Open Contracting Partnership. Red Flags for Integrity: Giving The Green Light to Open Data Solutions. ht- tps://www.open-contracting.org/wp-content/uploads/2016/11/Red-flags-for-integrity-Giving-the-green- -light-to-open-data-solutions-shared.pdf
30 Open Contracting Partnership. Transforming Public Contracting Through Open Data & Smarter Engage- ment. https://www.open-contracting.org/what-is-open-contracting/ Open Government Partnership (2019). Global Report: Beneficial Ownership. https://www.opengovpart- nership.org/wp-content/uploads/2019/05/Global-Report_Beneficial-Ownership.pdf Open Government Partnership (OGP) (2019), OGP Global Report: Open Contracting. OGP. https://www. opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/05/Global-Report_Open-Contract.pdf. Open Government Partnership. Beneficial Ownership. https://www.opengovpartnership.org/policy-area/ beneficial-ownership/ Open Ownership & Global Witness (2017). Learning the lessons from the UK’s Public Beneficial Ownership Register. https://www.openownership.org/uploads/learning-the-lessons.pdf Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, http://www.dpr.go.id/jdih/ uu1945 Prayitno, Dessy Eko (2020), Kerangka Hukum Keterbukaan Kontrak di Indonesia, PWYP Indonesia. Prayitno, Dessy Eko, Sulastio, Elizabeth Napitupulu (2018). Policy Brief: Transparansi Kontrak dan Perizin- an dalam Industri Ekstraktif. PWYP Indonesia. PWYP (2015). Illicit Financial Flows and Tax Crime in Mining Sector. https://www.pwyp.org/wp-content/ uploads/2016/01/IFF_Tax_in_Mining_PWYP-Indonesia.pdf PWYP (2018). Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia: Menutup Celah (Korupsi) untuk Perba- ikan Tata Kelola. PWYP. https://pwypindonesia.org/id/pengungkapan-beneficial-ownership-di-indonesia- -menutup-celah-korupsi-untuk-perbaikan-tata-kelola/ PWYP (2019). Buka-Bukaan Data Kontrak Tambang & Migas, https://pwypindonesia.org/id/buka-bukaan- -data-kontrak-tambang-migas/ PWYP (2019). Tantangan Pelaksanaan Komitmen Beneficial Ownership yang Efektif. https://pwypindone- sia.org/id/tantangan-pelaksanaan-komitmen-beneficial-ownership-yang-efektif/ PWYP (2019). Upaya Mencegah Benturan Kepentingan dan Praktik Monopoli Melalui Pengungkapan Be- neficial Ownership, https://pwypindonesia.org/id/upaya-mencegah-benturan-kepentingan-dan-praktik- -monopoli-melalui-pengungkapan-beneficial-ownership/ RUU Perlindungan Data Pribadi, https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2019/09/RUU-PDP.pdf Suciptio, Yenny, &Yenti Nurhidayat (2015). Memantau Anggaran dan Belanja Daerah: Panduan untuk Ko- munitas Lingkar Tambang. PWYP Indonesia.
31 Penulis: Choky R. Ramadhan Peninjau: Maryati Abdullah, Yunus Husein, Meliana Lumbantoruan Design dan Layout: Abdun Syakuur Edisi Pertama, Juni 2020 Thomson Reuters. How to Turn the Beneficial Ownership Rule Into a Competitive Advantage. https://legal. thomsonreuters.com/en/insights/articles/competitive-advantage-of-beneficial-ownership-rule Transparency International (2014), Ending Secrecy to End Impunity: Tracing The Beneficial Owner. htt- ps://images.transparencycdn.org/images/2014_PolicyBrief2_BeneficialOwnership_EN.pdf Transparency International (2019). Corruption-Free Infrastructure. https://www.transparency.org/files/ content/feature/2019_G20_Corruption-Free_Infrastructure_Transparency_International.pdf World Bank (2016). Procurement Framework: Mandatory Direct Payment & Beneficial Ownership. https:// nl4worldbank.files.wordpress.com/2018/05/direct-payment-and-beneficial-ownership-outreach-pro- gram-april-2018.pdf World Bank Group: Transparency the Primary Obstacle for Private Businesses Conducting Public Pro- curement. https://www.uschamber.com/press-release/world-bank-group-transparency-the-primary- -obstacle-private-businesses-conducting
32 Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan lembaga koalisi nasional yang concern pada transparansi, akuntabilitas, perbaikan tata kelola ekstraktif, pertambangan, dan sumber daya alam. Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumber daya Ekstraktif, dan terafiliasi dalam kampanye Publish What You Pay di tingkat global. PWYP Indonesia mendorong transparansi dan akuntabilitas di sepan- jang rantai sumber daya ekstraktif, dari tahap pengembangan kontrak dan operasi pertambangan (publish why you pay and how you extract), tahap produksi dan pendapatan dari industri (publish what you pay), hingga tahap pengeluaran pendapatan untuk pembangunan berkelanjutan dan ke- sejahteraan sosial (publish what you earn and how you spent). Alamat Jl. Tebet Timur Dalam VIII K No. 12, RT 001/009, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820 Social Media pwypindonesia — Instagram pwyp_indonesia — Twitter Publish What You Pay Indonesia — Facebook Publish What You Pay Indonesia — Linkedin Kontak sekretariat@pwypindonesia.org — Email www.pwypindonesia.org — Website Publish What You Pay Indonesia [Yayasan Transparasi Sumberdaya Ekstraktif] Laporan Kajian ini disusun oleh Tim dari kantor sekretariat nasional Publish What You Pay Indone- sia. Dicetak atas dukungan hibah tidak mengikat dari Hivos melalui Program Open Contracting. Isi merupakan tanggung jawab Publish What You Pay Indonesia dan tidak mencerminkan pendapat dan sikap dari Hivos.

Recommended

Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia Menutup Celah (Korupsi) untuk ...
Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia Menutup Celah (Korupsi) untuk ...Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia Menutup Celah (Korupsi) untuk ...
Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia Menutup Celah (Korupsi) untuk ...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaKardoman Tumangger
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Evi Rohmatul Aini
 
STUDI KASUS HUKUM PERDATA PERIKATAN
STUDI KASUS HUKUM PERDATA PERIKATANSTUDI KASUS HUKUM PERDATA PERIKATAN
STUDI KASUS HUKUM PERDATA PERIKATAN
Totok Priyo Husodo
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Rizki Gumilar
 
Barang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatBarang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privat
Ariee Moeslim
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
Iko Matussuniah
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
Masrijal SH MH
 

Recommended

Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia Menutup Celah (Korupsi) untuk ...
Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia Menutup Celah (Korupsi) untuk ...Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia Menutup Celah (Korupsi) untuk ...
Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia Menutup Celah (Korupsi) untuk ...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaKardoman Tumangger
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Evi Rohmatul Aini
 
STUDI KASUS HUKUM PERDATA PERIKATAN
STUDI KASUS HUKUM PERDATA PERIKATANSTUDI KASUS HUKUM PERDATA PERIKATAN
STUDI KASUS HUKUM PERDATA PERIKATAN
Totok Priyo Husodo
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Rizki Gumilar
 
Barang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatBarang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privat
Ariee Moeslim
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
Iko Matussuniah
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
Masrijal SH MH
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
Tri Widodo W. UTOMO
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
Defina Sulastiningtiyas
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
Annisa Fitria SH MH M.kn
 
PAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKPAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKsischayank
 
Tindak pidana di bidang perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakanTindak pidana di bidang perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakanAhmad Muzzammil Ibnu Tasmiyah
 
Hukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata PemerintahanHukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata Pemerintahan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede Auditta
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede AudittaPenegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede Auditta
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede Auditta
I Gede Auditta
 
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...
GLC
 
hukum perikatan
hukum perikatanhukum perikatan
hukum perikatanamanda lubis
 
Argumentasi hukum
Argumentasi hukumArgumentasi hukum
Argumentasi hukumZulkifli Alkaf
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Tanggung renteng
Tanggung rentengTanggung renteng
Tanggung rentengYanels Garsione
 
Makalah hukum bisnis
Makalah hukum bisnisMakalah hukum bisnis
Makalah hukum bisnisNikky Ningsih
 
Pajak atas persewaan tanah bangunan
Pajak atas persewaan tanah bangunanPajak atas persewaan tanah bangunan
Pajak atas persewaan tanah bangunan
Catatan Ekstens
 
PPN Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN PPN Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
karomah95
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
Iqmal Muttaqin
 
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewaAspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewaLeks&Co
 
Analisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologiAnalisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologihudaaja
 
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesiaKerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Surat PWYP Indonesia Open Contract EITI
Surat PWYP Indonesia Open Contract EITISurat PWYP Indonesia Open Contract EITI
Surat PWYP Indonesia Open Contract EITI
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 

More Related Content

What's hot

Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
Tri Widodo W. UTOMO
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
Defina Sulastiningtiyas
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
Annisa Fitria SH MH M.kn
 
PAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKPAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKsischayank
 
Hukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata PemerintahanHukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata Pemerintahan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede Auditta
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede AudittaPenegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede Auditta
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede Auditta
I Gede Auditta
 
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...
GLC
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Makalah hukum bisnis
Makalah hukum bisnisMakalah hukum bisnis
Makalah hukum bisnisNikky Ningsih
 
Pajak atas persewaan tanah bangunan
Pajak atas persewaan tanah bangunanPajak atas persewaan tanah bangunan
Pajak atas persewaan tanah bangunan
Catatan Ekstens
 
PPN Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN PPN Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
karomah95
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
Iqmal Muttaqin
 
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewaAspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewaLeks&Co
 
Analisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologiAnalisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologihudaaja
 

What's hot (20)

Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
PAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKPAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAK
 
Tindak pidana di bidang perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakanTindak pidana di bidang perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakan
 
Hukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata PemerintahanHukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata Pemerintahan
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
 
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede Auditta
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede AudittaPenegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede Auditta
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede Auditta
 
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...
 
hukum perikatan
hukum perikatanhukum perikatan
hukum perikatan
 
Argumentasi hukum
Argumentasi hukumArgumentasi hukum
Argumentasi hukum
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Tanggung renteng
Tanggung rentengTanggung renteng
Tanggung renteng
 
Makalah hukum bisnis
Makalah hukum bisnisMakalah hukum bisnis
Makalah hukum bisnis
 
Pajak atas persewaan tanah bangunan
Pajak atas persewaan tanah bangunanPajak atas persewaan tanah bangunan
Pajak atas persewaan tanah bangunan
 
PPN Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN PPN Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
 
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewaAspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa
 
Analisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologiAnalisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologi
 

Similar to Keterbukaan Kontrak dan Pengungkapan Beneficial Ownership

Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesiaKerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Surat PWYP Indonesia Open Contract EITI
Surat PWYP Indonesia Open Contract EITISurat PWYP Indonesia Open Contract EITI
Surat PWYP Indonesia Open Contract EITI
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi PublikBuku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
LBH Masyarakat
 
Transparansi Kontrak dalam Industri Ekstaktif Indonesia
Transparansi Kontrak dalam Industri Ekstaktif IndonesiaTransparansi Kontrak dalam Industri Ekstaktif Indonesia
Transparansi Kontrak dalam Industri Ekstaktif Indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Rifky Indrawan
 
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008
ahmadefendi19
 
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
dedemit lampung
 
UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008
Isal Kadal
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi Publik
Indrayadi Hatta
 
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
infomagetan
 
Tanya jawab-standar-layanan-informasi-publik-icel
Tanya jawab-standar-layanan-informasi-publik-icelTanya jawab-standar-layanan-informasi-publik-icel
Tanya jawab-standar-layanan-informasi-publik-icel
tri-succes
 
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Muhammad Sirajuddin
 
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasi
Sudadi Kom
 
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfUU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
andrerizaldy1
 
Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008
CIkumparan
 
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kipUu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
trianita hermawati
 
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publikUu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publikMystic333
 
Pelaksanaan trip’s dan haki pada dunia bisnis di indonesia
Pelaksanaan trip’s dan haki pada dunia bisnis di indonesiaPelaksanaan trip’s dan haki pada dunia bisnis di indonesia
Pelaksanaan trip’s dan haki pada dunia bisnis di indonesiaYuca Siahaan
 
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Supri yanto
 

Similar to Keterbukaan Kontrak dan Pengungkapan Beneficial Ownership (20)

Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesiaKerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
 
Surat PWYP Indonesia Open Contract EITI
Surat PWYP Indonesia Open Contract EITISurat PWYP Indonesia Open Contract EITI
Surat PWYP Indonesia Open Contract EITI
 
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi PublikBuku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
 
Transparansi Kontrak dalam Industri Ekstaktif Indonesia
Transparansi Kontrak dalam Industri Ekstaktif IndonesiaTransparansi Kontrak dalam Industri Ekstaktif Indonesia
Transparansi Kontrak dalam Industri Ekstaktif Indonesia
 
Isi
IsiIsi
Isi
 
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008
 
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
 
UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi Publik
 
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
 
Tanya jawab-standar-layanan-informasi-publik-icel
Tanya jawab-standar-layanan-informasi-publik-icelTanya jawab-standar-layanan-informasi-publik-icel
Tanya jawab-standar-layanan-informasi-publik-icel
 
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasi
 
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfUU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
 
Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008
 
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kipUu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
 
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publikUu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
 
Pelaksanaan trip’s dan haki pada dunia bisnis di indonesia
Pelaksanaan trip’s dan haki pada dunia bisnis di indonesiaPelaksanaan trip’s dan haki pada dunia bisnis di indonesia
Pelaksanaan trip’s dan haki pada dunia bisnis di indonesia
 
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 

More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
Newsletter Voicing for Life April 2020 - English VersionNewsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter Voicing for Life Desember 2019
Newsletter Voicing for Life Desember 2019Newsletter Voicing for Life Desember 2019
Newsletter Voicing for Life Desember 2019
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English VersionNewsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter Voicing for Life April 2020
Newsletter Voicing for Life April 2020Newsletter Voicing for Life April 2020
Newsletter Voicing for Life April 2020
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in IndonesiaRevenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
Keterbukaan Kontrak dalam EITIKeterbukaan Kontrak dalam EITI
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter - Open Contracting - July 2020
Newsletter - Open Contracting - July 2020Newsletter - Open Contracting - July 2020
Newsletter - Open Contracting - July 2020
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter - Open Contracting - May 2020
Newsletter - Open Contracting - May 2020Newsletter - Open Contracting - May 2020
Newsletter - Open Contracting - May 2020
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter - Open Contracting - April 2020
Newsletter - Open Contracting - April 2020Newsletter - Open Contracting - April 2020
Newsletter - Open Contracting - April 2020
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Contract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Contract Disclosure and Beneficial Ownership TransparencyContract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Contract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITIPeluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 

More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)

Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
Newsletter Voicing for Life April 2020 - English VersionNewsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
 
Newsletter Voicing for Life Desember 2019
Newsletter Voicing for Life Desember 2019Newsletter Voicing for Life Desember 2019
Newsletter Voicing for Life Desember 2019
 
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English VersionNewsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
 
Newsletter Voicing for Life April 2020
Newsletter Voicing for Life April 2020Newsletter Voicing for Life April 2020
Newsletter Voicing for Life April 2020
 
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in IndonesiaRevenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
 
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
Keterbukaan Kontrak dalam EITIKeterbukaan Kontrak dalam EITI
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
 
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
 
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
 
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
 
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
 
Newsletter - Open Contracting - July 2020
Newsletter - Open Contracting - July 2020Newsletter - Open Contracting - July 2020
Newsletter - Open Contracting - July 2020
 
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
 
Newsletter - Open Contracting - May 2020
Newsletter - Open Contracting - May 2020Newsletter - Open Contracting - May 2020
Newsletter - Open Contracting - May 2020
 
Newsletter - Open Contracting - April 2020
Newsletter - Open Contracting - April 2020Newsletter - Open Contracting - April 2020
Newsletter - Open Contracting - April 2020
 
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
 
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
 
Contract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Contract Disclosure and Beneficial Ownership TransparencyContract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Contract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
 
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITIPeluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
 
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
 
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
 

Recently uploaded

PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 

Recently uploaded (17)

PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 

Keterbukaan Kontrak dan Pengungkapan Beneficial Ownership

  • 1. 1
  • 2. 2 A. Pendahuluan 1) John Locke, Second Treatise of Government, 1690 2) Ibid. 3) Richard Murphy, A Code of Conduct for Taxation, Association of Accountancy and Business Affairs, Tax Justice Network, & Tax Research LLP, 2007, https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/AABA-TR-Code_long.pdf 4) Yenny Sucipto & Yenti Nurhidayat, Memantau Anggaran dan Belanja Daerah: Panduan untuk Komunitas Lingkar Tambang, PWYP Indonesia, 2015. 5) Ibid. 6) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945 7) Christopher Bovis, European Integration and Public Procurement dalam Public Procurement in the European Union, London: Palgrave Macmillan, 2005. 8) EITI International Secretariat, Contract Transparency in Oil, Gas, and Mining: Opportunities for EITI Countries, EITI Secretariat, Juni 2018. https://eiti.org/files/documents/2018_eiti_contract_transparency_brief.pdf Negara-negara di seluruh dunia memungut pajak dari rakyatnya dalam berbagai macam bentuk, pajak penghasilan, pajak kendaraan, pajak bumi- -bangunan, iuran dari ekstraksi sumber daya alam (royalti) dan lain sebagainya. John Locke menya- takan pembayaran pajak sebagai timbal balik atas pemenuhan kebutuhan rakyat untuk mendapatkan perlindungan dari negara.1 Perlindungan tersebut dapat dimaknai sebagai jaminan dan pemenuhan atas hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, sehat, memiliki properti, dan pendidikan.2 Richard Mur- phy mempertegas prinsip perlindungan tersebut bahwa negara yang memungut pajak harus melin- dungi warganya tanpa diskriminasi dan menyedia- kan kebutuhan publik (public goods).3 Dari sisi negara, pemungutan pajak ini menjadi penting bagi negara sebagai sumber pemasukan. Dengan demikian, negara dapat membiayai ope- rasionalnya seperti membayar gaji pejabat, pe- gawai, polisi dan penegak hukum lainnya untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada rakyat. Selain itu, negara juga memiliki anggaran untuk melaksanakan berbagai kebijakan dan pro- gram yang bertujuan menyejahterakan warganya. Anggaran negara yang disusun secara berkala merupakan cerminan dari tanggung jawab dan ke- wenangan negara.4 Anggaran negara juga sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam me- laksanakan fungsi dan mencapai tujuan negara:5 melindungi warganya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia.6 Dalam mewujudkan tujuan tersebut, negara melak- sanakan berbagai kebijakan dan program di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruk- tur, dan berbagai sektor lainnya. Dalam menjalan- kan kebijakan dan program tersebut, pemerintah melakukan pengadaan publik. Pengadaaan publik dimaknai sebagai suatu sistem untuk memperoleh segera barang, dan/atau jasa yang penting oleh negara dan institusinya demi kepentingan publik.7 Pelaksanaan pengadaan publik tersebut seringkali melibatkan pihak di luar negara sebagai penye- dia barang dan/atau jasa. Negara sebagai bentuk representasi dari kepentingan rakyat/publik ke- mudian mengikatkan diri dalam hubungan hukum keperdataan dengan pihak tersebut melalui per- janjian atau seringkali disebut kontrak.8
  • 3. 3 B. Keterbukaan Kontrak (Open Contracting) 9) Marie Chêne, The Benefits of Open Contracting, U4, 2012. https://www.u4.no/publications/the-benefits-of-open-contracting. pdf 10) Open Government Partnership (OGP), OGP Global Report: Open Contracting, OGP, 2019, https://www.opengovpartnership.org/ wp-content/uploads/2019/05/Global-Report_Open-Contract.pdf. Lihat juga Nilufa Khanom, Conceptual Issues in Defining Public Private Partnerships (PPPs), International Review of Business Research Papers Volume. 6. 150-163, 2012. 11) Indonesia (2), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pasal 6 ayat (2). 12) Indonesia (3), Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Pasal 8. 13) Indonesia (4), Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 10. 14) Dessy Eko Prayitno, Kerangka Hukum Keterbukaan Kontrak di Indonesia, PWYP Indonesia, 2020. 15) Indonesia (4), Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 169 huruf a. Lihat pula Indonesia (4), op.cit., Pasal 10. 16) Open Contracting Partnership, Transforming Public Contracting Through Open Data & Smarter Engagement, https://www. open-contracting.org/what-is-open-contracting/ Kontrak pada umumnya dimaknai sebagai doku- men fisik yang berisi kesepakatan dua pihak atau lebih dalam bidang keperdataan. Lebih jauh dari itu, keterbukaan kontrak dalam inisiatif open contracting merupakan publikasi dan transpa- ransi kontrak kerja pemerintah, mulai dari tahap- an penunjukan hingga pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kontrak.9 Keterbukaan kontrak tidak hanya terkait pengadaan publik berupa barang atau jasa, tetapi juga melingkupi berbagai bentuk kesepakatan. Berbagai kesepakatan antara peme- rintah dengan pihak ketiga (perusahaan) misalnya konsesi yang umumnya digunakan untuk pengelo- laan kekayaan sumber daya alam atau kesepakat- an pemerintah dan swasta (public-private partner- ship) untuk kerja sama institusional jangka panjang dalam penyediaan layanan publik/pembangunan infrastruktur.10 Sistem kontrak dalam pengelolaan migas, pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 44 Prp Ta- hun 1960, yang disebut sebagai perjanjian karya.11 Perjanjian karya ini, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 disebut sebagai kontrak karya,12 se- dangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tetap disebut sebagai perjanjian karya.13 Dalam pe- laksanaannya, perjanjian atau kontrak karya migas yang dikenal di Indonesia adalah kontrak bagi ha- sil (KBH)/production sharing contract (PSC), baik melalui joint operation body (JOB), gross split, ma- upun cost recovery.14 Untuk sektor pertambang- an mineral dan batu bara, dikenal sebagai perjan- jian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).15 Gagasan keterbukaan kontrak mengemuka karena pengadaan publik tersebut menggunakan anggar- an negara sehingga dalam proses pengadaan, pe- laksanaan, dan hingga evaluasinya haruslah dapat diketahui oleh publik.16
  • 4. 4 Jaminan Hukum 17) Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 18) Human Rights Initiative, Right to Information: International Standards, https://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/ international/intl_standards.htm 19) Ibid. 20) Ibid. Jaminan hukum atas keterbukaan dan/atau akses atas informasi merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari keterbukaan kontrak. Berbagai instrumen hukum internasional dan nasional telah menjamin keterbukaan dan akses warga terhadap informasi publik. Pada tahun 1948, Deklarasi Uni- versal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjamin se- tiap orang memiliki hak untuk menerima dan mem- bagi informasi dalam bentuk dan situasi apa pun.17 Hal ini kemudian diperinci dan dipertegas pada tahun 1966 melalui Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang kemudian diratifikasi menjadi dasar hukum yang berlaku di Indonesia melalui Undang- -undang No. 12 Tahun 2005. Pemenuhan hak atas informasi mengalami kemajuan setelah pada tahun 1998 Special Rapporteur dari Komisi untuk Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi yang mewajibkan negara untuk menjamin akses terha- dap informasi. Jaminan ini terutama terhadap in- formasi yang dimiliki oleh negara dalam berbagai macam bentuk. Pada tahun 2005, hak atas informasi kemudian di- tegaskan sebagai hak asasi manusia yang funda- mental untuk seluruh warga yang wajib dipenuhi negara dengan mengesahkan hukum “berdasar- kan prinsip keterbukaan yang maksimal”.18 Pe- negasan tersebut dilakukan oleh Organization of American States and Organization for Security and Co-operation in Europe karena hak atas informasi diyakini mampu mewujudkan partisipasi demokra- tik, akuntabilitas negara, dan mencegah korup- si.19 Gambar 1 di bawah ini memperinci beberapa prinsip-prinsip utama hak atas informasi yang dite- tapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).20 Prinsip PBB terhadap Hak Atas Informasi Lembaga publik berkewajiban membuka informasi kepada publik Lembaga publik mempublikasikan dan menyebarluaskan secara luas dokumen yang signifikan bagi kepentingan publik Menentukan kriteria dan mekanisme untuk mengatasi kultur kerasahasiaan di pe- merintahan Pembatasan keterbukaan informasi harus ditentukan secara terbatas Seluruh lembaga publik diwajibkan menyediakan layanan informasi yang terbuka dan terjangkau Biaya rendah/murah untuk memperoleh informasi Menganggap semua pertemuan lembaga publik terbuka Mewajibkan aturan hukum lain tunduk terhadap rezim keterbukaan informasi Memberikan perlindungan hukum bagi petugas yang membuka informasi mengenai pelanggaran lembaga publik Gambar 1: Prinsip-Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Hak atas Informasi
  • 5. 5 Perkembangan dunia mengenai hak atas informa- si direspon baik oleh masyarakat sipil, pemerintah dan parlemen Indonesia. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menegaskan kewajiban negara untuk diseminasi informasi dan hak publik untuk mengaksesnya. Pasal 11 ayat 1 huruf (e) UU KIP tersebut mewajibkan Badan Publik untuk menye- diakan setiap saat perjanjian (kontrak) Badan pub- lik dengan pihak ketiga. Selain itu, pasal tersebut juga mengatur bahwa segala hasil keputusan Ba- dan publik beserta pertimbangannya, dan rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran ta- hunan Badan Publik sebagai informasi yang wajib disediakan setiap saat. Ketentuan ini yang men- jadi landasan utama untuk mendorong pening- katan keterbukaan dan akses terhadap kontrak pemerintah. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juga mengamanatkan “setiap Badan publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait”. Keterbukaan kontrak pemerintah ini juga menjadi babak baru atas jaminan dan pelaksanaan keterbukaan informasi di Afrika Selatan. Secara lebih rinci, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengklasifikasi informasi yang terbuka dan wajib dipublikasikan dalam pengadaan publik be- rupa barang dan jasa, diantaranya:
  • 6. 6 Tabel 1. Informasi dalam Pengadaan Publik (diadopsi dari ICW)21 Perencanaan Lelang/Pengadaan Paska Lelang/Pengadaan ⁘⁘ Sumber Dana ⁘⁘ Pagu Anggaran ⁘⁘ Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah yang Me- lakukan Pengadaan ⁘⁘ Satuan Kerja ⁘⁘ Metode Pemilihan ⁘⁘ Periode Pekerjaan ⁘⁘ Periode Pemilihan ⁘⁘ ID Pengadaan (Tercakup Rencana Umum Pengadaan (RUP)) ⁘⁘ Pengumuman Lelang ⁘⁘ Sumber Dana ⁘⁘ Pagu Anggaran ⁘⁘ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ⁘⁘ Metode Pemilihan ⁘⁘ Metode Evaluasi ⁘⁘ Cara Memasukkan Dokumen Penawaran ⁘⁘ Peserta ⁘⁘ Harga Penawaran ⁘⁘ Pemenang (Nama, Alamat, NPWP) ⁘⁘ Kategori Pengadaan (Ba- rang, Jasa, Konstruksi, Jasa Lainnya) ⁘⁘ Jenis Kontrak ⁘⁘ Lokasi Pekerjaan ⁘⁘ Kualifikasi Usaha (Kecil, Non- -Kecil, dan Lainnya) ⁘⁘ Syarat Kualifikasi ⁘⁘ Tanggal Penandatanganan Kontrak ⁘⁘ Harga Setelah Negosiasi/ Kontrak 21) Dessy Eko Prayitno, Sulastio, Elizabeth Napitupulu, Policy Brief: Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif, PWYP Indonesia: Februari 2018. 22) Dessy Eko Prayitno, Sulastio, Elizabeth Napitupulu, Policy Brief: Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif, PWYP Indonesia: Februari 2018. Pada kerja sama dalam pengelolaan minyak, gas dan mineral, keterbukaan kontrak seharusnya me- liputi:22 1. Teks lengkap kontrak, konsesi, kesepakatan bagi hasil produksi atau kesepakatan-kese- pakatan lainnya terkait dengan eksploitasi mi- nyak, gas, dan mineral; 2. Teks lengkap seluruh lampiran, adendum yang menetapkan hak eksploitasi minyak, gas, dan mineral; dan 3. Teks lengkap perubahan atau amandemen kontrak. 4. Dokumen izin, yang harus dibuka meliputi: ⁘⁘ Lengkap izin, sewa, judul atau izin yang
  • 7. 7 diberikan kepada perusahaan yang mela- kukan eksploitasi minyak, gas, dan mine- ral; ⁘⁘ Teks lengkap seluruh lampiran, adendum yang menetapkan hak eksploitasi minyak, gas, dan mineral; Manfaat Keterbukaan Kontrak Keterbukaan kontrak dapat menghasilkan penge- lolaan pemerintah yang baik (good public govern- ance), kesepakatan yang menguntungkan peme- rintah, publik, dan perusahaan, serta meningkatkan integritas iklim berusaha.23 Keterbukaan kontrak berkembang sebagai suatu strategi untuk mening- katkan transparansi dan pengawasan kontrak.24 Kondisi ini diyakini mampu meningkatkan kualitas dan layanan pemerintahan, mengurangi korupsi, efisiensi penggunaan anggaran negara, dan mem- perbaiki capaian pembangunan.25 Keterbukaan kontrak diyakini mampu mengu- rangi korupsi dalam pengadaan publik. Pengusa- ha melaporkan membayar lebih sedikit suap dan 23) Open Contracting Partnership, Transforming Public Contracting Through Open Data & Smarter Engagement, https://www. open-contracting.org/what-is-open-contracting/ 24) Ibid. 25) Georg Neumann, Why Open Contracting is Good Business, 20 Mei 2016, https://www.open-contracting.org/2016/05/20/open- -contracting-good-business/ 26) Stephen Knack, Nataliya Biletska & Kanishka Kacker, Deterring Kickbacks and Encouraging Entry in Public Procurement Mar- kets, Policy Research Working Paper, 2017, <http://documents.worldbank.org/curated/en/817871496169519447/pdf/WPS8078. pdf>. 27) Ibid 28) Lucas Amin, Making the Case for Open Contracting in Healthcare Procurement, Transparency International UK, 2017, http:// ti-health.org/wp-content/uploads/2017/01/Making_The_Case_for_Open_Contracting_TI_PHP_Web.pdf kickbacks di negara yang lebih transparan sistem pengadaan publiknya, memiliki mekanisme peng- aduan yang efektif dan independen, serta sistem audit eksternal yang lebih efektif.26 Temuan pene- litian World Bank ini sangat kuat karena diperoleh setelah menganalisis data 34.000 perusahaan di 88 negara.27 Di Indonesia, keterbukaan kontrak pernah digunakan oleh jurnalis untuk menelusuri pem- bengkakan harga (mark up) dalam pengadaan alat kesehatan. Temuan ini kemudian digunakan oleh penegak hukum untuk menghukum kedua orang yang terlibat hingga Gubernur Banten saat itu, Ratu Atut.28 Pencegahan dan pengurangan korup- si akibat dari keterbukaan kontrak suatu kondisi yang bermanfaat bagi pemerintah, perusahaan, dan publik. Keterbukaan kontrak tidak hanya bermanfaat bagi pencegahan korupsi, tetapi secara spesifik ber- manfaat bagi pemerintah, perusahaan, dan publik atau masyarakat sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.
  • 8. 8 Gambar 2: Manfaat Keterbukaan Kontrak bagi Pemerintah, Perusahaan dan Publik/Masyarakat 1. Pemerintah 29) Open Contracting Partnership, Red Flags for Integrity: Giving The Green Light to Open Data Solutions, https://www.open-con- tracting.org/wp-content/uploads/2016/11/Red-flags-for-integrity-Giving-the-green-light-to-open-data-solutions-shared.pdf 30) Open Government Partnership (OGP), OGP Global Report: Open Contracting, OGP, 2019, https://www.opengovpartnership. org/wp-content/uploads/2019/05/Global-Report_Open-Contract.pdf. 31) Evenett, Si. J. & Hoekman, B. M., 2004, Government Procurement : Market Access, Transparency, And Multilateral Trade Rules, http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/3195.html Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pe- merintah sesuai dengan prinsip pemerintahan yang terbuka dapat meningkatkan integritas pe- merintah. Hal ini dikarenakan keterbukaan kontrak mampu mengurangi potensi korupsi, kolusi dan berbagai praktik koruptif dalam pengadaan pub- lik.29 Kondisi ini kemudian mampu meningkatkan kepercayaan publik sehingga legitimasi pemerin- tah menjadi semakin kuat. Penelitian World Bank juga menemukan lebih ba- nyaknya perusahaan yang berpartisipasi dalam pengadaan publik di negara yang lebih transparan. Semakin banyak perusahaan yang berpartisipasi akan membuat kompetisi semakin sehat. Dengan demikian, pemerintah mampu memilih perusaha- an yang menawarkan barang, pekerjaan, atau jasa dengan kualitas paling baik dengan harga yang paling terjangkau. Pemerintah Paraguay, misal- nya, mampu menghemat uang negara sebesar 68 juta dolar untuk pengadaan alat tulis bagi kantor pemerintah melalui keterbukaan proses penga- daan.30 Beberapa penelitian menyatakan bahwa peningkatan keterbukaan dan kompetisi dalam pengadaan publik berpotensi meningkatkan pere- konomian.31 Peningkaktan Integri- tas dan Kepercayaan Publik Peningkatan Kualitas Pengadaan Publik Mencimptakan Kom- petisi yang Sehat Perkecil Biaya dan Resiko Investasi Optimalisasi Peng- gunaan Penerimaan Negara Peningkatan Kualitas Pengadaan Publik Publik/MasyarakatPerusahaanPemerintah
  • 9. 9 2. Perusahaan 32) Artur Kovalchuk, Charles Kenny & Mallika Snyder, Examining the Impact of E-Procurement in Ukraine, The Center for Global Development, Working Paper 511, June 2019. 33) OECD, ‘Policy Framework For Investment Oganisation for Economic Cooperation and Development <http://www.oecd.org/ investment/investment-policy/36671400.pdf>. 34) Matthew Jenkins, The Relationship Between Business Integrity and Commercial Success, U4 Anti-Corruption Resource Cen- tre, Chr. Michelsen Institute (U4 Helpdesk Answer 2017:14) https://www.u4.no/publications/the-relationship-between-business- -integrity-and-commercial-success 35) Marie Chêne, The Benefits of Open Contracting, U4, 2012. https://www.u4.no/publications/the-benefits-of-open-contracting. pdf Keterbukaan kontrak menciptakan kompetisi antar perusahaan semakin sehat dan adil. Kondisi ini da- pat menumbuhkan kewirausahaan (entrepreneur- ship) dengan membuat proses pengadaan publik menjadi lebih kompetitif dan mudah diakses. Se- perti telah dijelaskan sebelumnya, keterbukaan kontrak dapat meningkatkan jumlah perusahaan yang ikut serta dalam pengadaan publik. Hal ini terbukti di Ukraina di mana jumlah perusahaan yang mengajukan penawaran untuk menyediakan barang, pekerjaan, atau jasa ke pemerintah me- ningkat.32 Penelitian tersebut juga membuktikan keterbu- kaan kontrak mempercepat proses pengadaan publik, suatu hal yang menjadi insentif bagi ba- nyak perusahaan. Proses pengadaan publik yang cepat, pasti, dan sederhana mampu memperkecil resiko investasi. Dengan keterbukaan prosesnya, pemerintah juga dapat lebih akuntabel dan ber- tanggung jawab dalam menggunakan kewenang- annya.33 Kondisi ini membuat resiko perusahaan untuk bekerja sama dengan pemerintah, seperti tidak terpenuhinya isi kontrak, dapat diminimali- sir. Selain itu biaya-biaya ilegal untuk memperoleh informasi terkait atau mengikuti proses pengada- an publik juga dapat dikurangi sebagaimana hasil penelitian pada bagian sebelumnya. Perusahaan yang menjalankan program anti korupsi dan pan- duan etik yang kuat memiliki insiden korupsi 50% lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang tidak memilikinya.34 3. Publik/Masyarakat Keterbukaan kontrak memiliki manfaat bagi publik atau masyarakat. Sebagai pihak yang membayar pajak kepada negara, publik tentu berhak menge- tahui untuk apa dan kemana alokasi pajak tersebut digunakan oleh negara.35 Publik kemudian memi- liki informasi penting yang utuh mengenai spesifi- kasi barang, pekerjaan, atau jasa beserta dengan rincian harganya. Informasi-informasi tersebut dapat ditinjau secara kritis oleh publik dalam ta- hapan pengadaan, pelaksanaan, hingga hasil akhir berupa perolehan barang, pekerjaan, atau jasa. Keterbukaan kontrak seperti ini dapat mengu- rangi potensi pengadaan yang boros atau tidak efisien. Publik tentu akan dirugikan apabila nega- ra membeli suatu barang atau jasa dengan harga yang mahal dengan kuantitas dan kualitas yang
  • 10. 10 rendah.36 Di Afghanistan misalnya, keterbukaan kontrak hingga pengawasan pelaksanaan kontrak mampu meningkatkan kualitas jalan.37 Direktur World Bank’s Global Indicators Group, Augusto Lopez-Claros, menyatakan keterbukaan kontrak dapat menjadi katalis yang sangat kuat untuk meningkatkan perekonomian dan berperan 36) Simon J. Evenett, Can developing countries benefit from negotiations on transparency in government procurement in the Doha Round?, Task Force 9 (Open, Rule-Based Trading System) of the United Nations Millennium Project, 2003 37) Eli Berman, Michael Callen, & Luke N Condra, Community Monitors vs . Leakage : Experimental Evidence from Af- ghanistan. 14 Juni 2017, https://pdfs.semanticscholar.org/6644/16a11a0d988f517e2fa6f8803cba5945e4f3.pdf?_ ga=2.98764766.1543409334.1592860681-710849077.1561472796 38) World Bank Group: Transparency the Primary Obstacle for Private Businesses Conducting Public Procurement, https://www. uschamber.com/press-release/world-bank-group-transparency-the-primary-obstacle-private-businesses-conducting 39) Open Contracting, How Open Contracting Helped Fix Colombia’s Biggest School Meal Program, 9 April 2018, https://medium. com/open-contracting-stories/the-deals-behind-the-meals-c4592e9466a2 40) Inter-American Development Bank (IDB) & Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), A Beneficial Ownership Implementation Toolkit, 2019, https://www.oecd.org/tax/transparency/beneficial-ownership-toolkit.pdf 41) Ibid. 42) Ibid. 43) Liz Confalone, A Brief, Recent History of Beneficial Ownership Transparency on the Global Agenda, Global Financial Integrity, 2014, https://gfintegrity.org/brief-recent-history-beneficial-ownership-transparency-global-agenda/ penting untuk pemberian layanan publik yang lebih efektif.38 Contoh yang paling banyak dikutip ialah penyediaan makanan untuk anak sekolah di Ko- lumbia. Keterbukaan pengadaan makanan mampu menghemat anggaran antara 10-15 persen, me- mangkas makelar, dan meningkatkan jumlah per- usahaan yang terlibat.39 C. Transparansi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pemilik manfaat (beneficial ownership) ialah orang atau individu yang pada prinsipnya memiliki atau menguasai suatu badan hukum (Indonesia meng- gunakan istilah korporasi).40 Transparansi pemilik manfaat suatu perusahaan (beneficial ownership) telah berkembang sebagai salah satu kebijakan penting untuk melawan korupsi, melacak aliran uang ilegal, dan melawan penghindaran pajak.41 Dalam praktik berbisnis, perusahaan seringkali memanfaatkan perusahaan anonim untuk menu- tupi korupsi. Transparansi beneficial ownership memudahkan pihak terkait untuk mengidentifika- si individu yang memiliki manfaat dan karenanya bertanggung jawab atas usaha yang dijalankan perusahaan.42 Pertanggungjawaban tersebut ter- masuk juga dalam kaitannya dengan perpajakan. Perkembangan dan Pengaturan Beneficial Ownership Gagasan pengungkapan pemilik manfaat dice- tuskan secara global oleh OECD pada tahun 1977. Prinsip-prinsip atas keterbukaan pemilik manfaat kemudian disepakati oleh pimpinan negara-nega- ra G8 pada Juni 2013.43 Kesepakatan itu menyata- kan bahwa perusahaan harus mengelola informasi
  • 11. 11 mengenai pemilik manfaat suatu perusahaan, dan informasi tersebut haruslah tersedia bagi penegak hukum dan lembaga terkait. Informasi tersebut juga penting untuk tersedia bagi lembaga finansial. Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Financial Action Task Force (FATF), lembaga yang menen- tukan standar internasional untuk pemberantasan pencucian uang, dalam Guidance on Transparency and Beneficial Ownership pada Oktober 2014. Ne- gara-negara G20, termasuk Indonesia, kemudian juga menyepakati dalam High Level Principles on Beneficial Ownership pada November 2014. Selain pertemuan G20, pemerintah Indonesia yang tergabung dalam berbagai inisiatif global berko- mitmen untuk mengungkapkan pemilik manfa- at badan hukum yang ada di jurisdiksinya. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya dalam Anti-Corruption Summit di London dan Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Glo- bal Forum).44 Pemerintah Indonesia juga sebagai anggota Standar Extractive Industries Transpar- ency Initiative (EITI) dan menyatakan komitmen transparansi beneficial ownership pada sektor mi- nyak, gas, dan tambang. Komitmen pengungkapan beneficial ownership juga dinyatakan pemerin- tah Indonesia dalam Rencana Aksi Nasional Open Government Partnership (RAN OGP) periode 2018- 2020. Setelah berkali-kali menyatakan komitmennya, pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 ten- 44) PWYP, Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia: Menutup Celah (Korupsi) untuk Perbaikan Tata Kelola, PWYP, 2018, https://pwypindonesia.org/id/pengungkapan-beneficial-ownership-di-indonesia-menutup-celah-korupsi-untuk-perbaikan-tata- -kelola/ tang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Man- faat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (perpres 13/2018). Setahun setelahnya, Kemente- rian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum- ham) mengesahkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Beberapa hal penting yang diatur dalam Perpres 13/2018, diantaranya: 1. Kewajiban pelaporan bagi setiap korporasi ⁘⁘ Korporasi yakni kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, meliputi: PT, yayasan, per- kumpulan, koperasi, CV, firma dan bentuk korporasi lainnya (Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (2)). ⁘⁘ Korporasi wajib menetapkan dan meng- ungkapkan pemilik manfaat pada waktu pendirian korporasi atau pada waktu kor- porasi sudah berjalan. 2. Penjelasan mengenai beneficial ownership ⁘⁘ Perpres 13/2018 menetapkan 7 (tujuh) kri- teria beneficial owner, yaitu orang perse- orangan yang: i. Memiliki saham lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana ter- cantum dalam anggaran dasar;
  • 12. 12 ii. Memiliki hak suara lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercan- tum dalam anggaran dasar; iii. Menerima keuntungan lebih dari 25% dari keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas per tahun; iv. Memiliki kewenangan untuk mengang- kat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komi- saris; v. Memiliki kewenangan atau kekuasaan un- tuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus menda- pat otorisasi dari pihak manapun; vi. Menerima manfaat dari perseroan terba- tas; dan/atau vii. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas 3. Kewajiban korporasi i. Menetapkan beneficial ownership (Pasal 3) ii. Menentukan kategori Beneficial Owner- ship sesuai informasi yang disampaikan (Pasal 12) iii. Menerapkan prinsip mengenali beneficial ownership (Pasal 14 s.d. Pasal 22) iv. Menunjuk Pejabat/Pegawai untuk melak- sanakan dan menyediakan informasi atas dasar permintaan instansi berwenang (Pasal 14) 45) Assegaf, Hamzah & Partners, Follow-Up Regulation on Disclosure of Ultimate Beneficial Ownership, https://www.ahp.id/client- update-9-august-2019 v. Informasi beneficial ownership wajib di- lengkapi dokumen pendukung (Pasal 16) vi. Menyampaikan informasi yang benar me- ngenai beneficial ownership (Pasal 18) vii. Update informasi secara berkala 1 tahun sekali (Pasal 21) viii. Menatausahakan dokumen terkait benefi- cial ownership minimal 5 tahun. Kewajib- an ini berlaku juga bagi notaris/pihak lain yang menerima kuasa, atau likuidator jika korporasi bubas(Pasal 22) Kedua, peraturan mengenai beneficial ownership tersebut mengikuti rekomendasi FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership (Pan- duan FATF). Panduan FATF membedakan konsep kepemilikan hukum dan penguasaan/pengenda- lian.45 Ketentuan beneficial ownership melingkupi orang yang memiliki badan hukum secara hukum dan juga orang yang mengendalikan badan hukum tersebut. Perumusan Pemenkumham merujuk pada formula- si beneficial ownership yang ditetapkan Panduan FATF dengan kriteria-kriteria berikut ini: 1. Uji kepemilikan: seseorang merupakan pemi- lik manfaat (beneficial owner) jika dia memi- liki saham atau hak pilih lebih dari 25%, atau menerima 25% lebih dari penghasilan tahunan badan usaha; 2. Uji pengendalian/penguasaan: seseorang me- rupakan pemilik manfaat (beneficial owner) jika dia memiliki kewenangan untuk menunjuk
  • 13. 13 dan mengganti direksi dan komisioner, atau memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan badan usaha; 3. Uji manfaat: seseorang merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) jika dia menerima manfaat dari badan usaha, atau dia seorang pemilik dari dana yang digunakan untuk kepe- milikan saham di perusahaan. 46) Open Government Partnership, Beneficial Ownership, https://www.opengovpartnership.org/policy-area/beneficial-ownership/ 47) Frederik Obermaier & Bastian Obermayer, Oligarchs Hide Billions In Shell Companies. Here's How We Stop Them, 3 April 2018, https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2018/apr/03/public-registries-shell-panama-papers Perpres tentang pengungkapan beneficial owner- ship ini juga selaras dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi (Perma 13/2016). Perma 13/2016 terse- but mengatur pertanggungjawaban pidana korpo- rasi atas kejahatan yang dilakukan korporasi atau orang yang ada hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi tersebut (vicarious liability). Manfaat Transparansi Beneficial Ownership 1. Pemerintah Anonimitas, situasi di mana orang yang melakukan, pemilik manfaat, atau bertanggung jawab atas su- atu badan hukum tidak diketahui, akan memu- dahkan aktivitas illegal tersembunyi dari penegak hukum. Aktivitas ilegal tesebut misalnya pengge- lapan pajak, korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan bentuk pidana lainnya. World Bank melaporkan sekitar 70% perkara korupsi besar yang terjadi antara tahun 1980-2010 melibatkan perusahaan anonim.46 Dalam pencucian uang, pelakunya melakukan transaksi yang kompleks untuk menyamarkan asal usul uang yang berasal dari kegiatan ilegal, seperti perdagangan narkotika atau penggelapan pajak, agar terlihat seolah-olah berasal dari ke- giatan yang sah/legal. Narasi penegakan hukum ini sangat mendominasi dalam pengusulan dan perumusan kebijakan beneficial ownership. Hal ini dapat pula dilihat dari titel Perpres 13/2018 yang menyertakan “Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”. Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah ada konsep beneficial own- ership hanya saja istilah yang dipakai adalah ‘Per- sonil Pengendali Korporasi’. Definisi tersebut ma- sih menggunakan rumusan beneficial owner yang bersifat umum dan tidak ada kriteria detilnya, yaitu “setiap orang yang memiliki kekuasaan atau we- wenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan. Transparansi beneficial ownership bermanfaat da- lam mengoptimalkan penerimaan negara, teruta- ma dalam bentuk pajak. Terbongkarnya Panama papers yang mengungkap beneficial ownership banyak perusahaan mampu membantu institusi pajak di seluruh negara untuk memulihkan pajak tak terbayar dengan total sekitar 500 juta dolar.47 Hasil analisis manfaat-biaya (benefit-cost anal-
  • 14. 14 ysis) yang dilakukan oleh European Commission dan UK Companies House menunjukkan dua man- faat dari pengumpulan informasi beneficial own- ership, yaitu meningkatkan kepatuhan pajak/fiskal dan mengurangi biaya penegakan hukum.48 2. Perusahaan Keterbukaan informasi mengenai beneficial own- ership memberikan kepercayaan kepada investor atau calon investor terhadap suatu perusahaan. Dalam pasar finansial, keterbukaan informasi me- ngenai kepemilikan, struktur, dan beneficial own- ership suatu perusahaan yang tercatat di bursa menjadi faktor yang mempengaruhi kepercayaan investor.49 Informasi ini juga bertujuan untuk me- lindungi investor minoritas atas resiko tindakan sewenang-wenang pemilik saham mayoritas atau beneficial ownership dari memanfaatkan aset per- usahaan atau peluang yang ada untuk kepenting- an pribadi.50 Transparansi beneficial ownership memberikan pesan yang tegas kepada para investor, mitra strategis, dan klien bahwa resiko para pihak tera- tasi dan terbuka. Pada tahun 2008 ketika Lehman Brothers bangkrut, lembaga finansial seluruh du- nia panik karena data beneficial ownership tidak tersedia, sehingga menyebabkan kesulitan untuk mengukur dampak mereka terhadap kebangkrut- 48) Transparency International, Ending Secrecy to End Impunity: Tracing The Beneficial Owner, 2014, https://images.transparenc- ycdn.org/images/2014_PolicyBrief2_BeneficialOwnership_EN.pdf 49) Mark Fenwick & Erik P.M. Vermeulen, Disclosure of Beneficial Ownership after the Panama Papers, IFC Corporate Gover- nance Group Focus 14, 2016, https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/56cbec95-6d90-42e5-b05d-7849907de64a/Focus-14. pdf?MOD=AJPERES&CVID=ltk4eU2 50) Ibid. 51) Thomson Reuters, How to Turn the Beneficial Ownership Rule Into a Competitive Advantage, https://legal.thomsonreuters. com/en/insights/articles/competitive-advantage-of-beneficial-ownership-rule 52) Emile van der Does de Willebois dkk, The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It, Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), the World Bank, & UNODC, 2011 an.51 Dengan pengungkapan beneficial ownership, perusahaan mungkin tidak kesulitan mengukur pe- nyebab rugi atau bangkrutnya perusahaan. Situasi ini kemudian dapat meningkatkan relasi atau hu- bungan antar investor. 3. Publik Beberapa manfaat yang diperoleh pemerintah dari transparansi beneficial ownership juga diperoleh secara tidak langsung oleh publik. Salah satunya ialah peningkatan penerimaan pajak. Hal ini tentu dapat memberikan manfaat kepada publik karena anggaran negara untuk melaksanakan pengadaan publik akan meningkat baik dari segi kualitas atau kuantitas. Selain itu, beneficial ownership juga berguna sebagai strategi untuk melacak aset yang hilang, dicuri, dan ditutupi melalui struktur kor- porasi.52 Aset-aset tersebut tentunya milik publik yang penguasaan dan pengelolaannya ada pada negara. Transparansi beneficial owner juga mem- bantu mencari kebenaran material, yaitu kebenar- an yang selalu dicari dalam perkara pidana. Data mengenai beneficial ownership yang terbu- ka bagi publik mampu memberdayakan publik un- tuk menuntut akuntabilitas korporasi. Jurnalis di Mexico dan Afrika Selatan, misalnya, hanya mam- pu mengidentifikasi pelanggaran korporasi tanpa mengetahui dan memiliki bukti lebih lanjut tentang
  • 15. 15 pemilik atau penguasa perusahaan sebenarnya. Apabila informasi beneficial ownership terbuka bagi publik, upaya partisipasi dan pengawasan 53) Open Government Partnership, Global Report: Beneficial Ownership, 2019, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/ uploads/2019/05/Global-Report_Beneficial-Ownership.pdf 54) Lusia Arumingtyas, Koalisi Menelusuri Kepemilikan Bisnis Asia Pulp and Paper, Apa Temuannya?, 3 Juni 2018, https://www. mongabay.co.id/2018/06/03/koalisi-menelusuri-kepemilikan-bisnis-asia-pulp-and-paper-apa-temuannya/ 55) Ibid. 56) PWYP, Upaya Mencegah Benturan Kepentingan dan Praktik Monopoli Melalui Pengungkapan Beneficial Ownership, https://pw- ypindonesia.org/id/upaya-mencegah-benturan-kepentingan-dan-praktik-monopoli-melalui-pengungkapan-beneficial-ownership/ publik dapat menjadi lebih optimal dalam mence- gah pelanggaran dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan.53 D. Implementasi Keterbukaan Kontrak dan Transparansi Beneficial Ownership Keterbukaan kontrak dan transparansi beneficial ownership merupakan dua inisiatif yang dapat di- hubungkan dan akan memberikan dampak yang lebih bermakna satu sama lain. Kedua inisiatif ini sebagaimana telah diulas pada bagian sebelum- nya sama-sama bertujuan untuk mengurangi po- tensi korupsi, terutama dalam pengadaan publik dan perizinan. Informasi mengenai kontrak umumnya terbatas pada informasi mengenai perusahaan yang meng- ikuti pengadaan publik. Pencatatan perusahaan umumnya hanya terbatas pada nama orang yang tertera di dokumen hukum berupa akta pendirian atau AD/ART. Perkembangan transparansi benefi- cial ownership membuat perusahaan mencatatkan pihak-pihak yang mengendalikan dan/atau pemilik manfaat dari kegiatan perusahaan. Pencatatan ini merupakan kunci dalam melindungi integritas pub- lik dan mencegah konflik kepentingan. Dalam laporan Koalisi Anti-Mafia Hutan pada tahun 2018, teridentifikasi 24 dari 27 pemasok kayu mit- ra “independen” Asia Pulp and Paper (APP) memi- liki konflik kepentingan karena adanya keterkaitan dengan Sinar Mas Group (SMG). APP, perusahaan bagian dari grup Sinar Mas, memiliki konsensi hu- tan tanaman industri (HTI) seluas 2,6 juta hektar. Koalisi Anti-Mafia Hutan menganalisis konsolida- si kepemilikan perusahaan melalui pengendalian saham oleh orang-orang yang terindikasi sebagai pejabat atau mantan pejabat Sinar Mas Grup atau afiliasinya. Hal ini patut diwaspadai sebagai struk- tur atas-nama (nominee structures) yang sangat mungkin dipakai untuk tujuan-tujuan lain, seperti penghindaran kewajiban pajak dan, atau penge- lakan risiko.54 Laporan tersebut disusun sebelum berlakunya Perpres 13/2018 sehingga upaya koa- lisi mengumpulkan dan menganalisis datanya sa- ngat berliku dan panjang.55 Koalisi awalnya meme- takan pemegang saham dan direktur perusahaan, kemudian memeriksa ulang data dengan berbagai informasi yang diperoleh di sosial media dan data di bursa efek.56 Pada tahap pengumpulan data, anggota koalisi menyatakan prosesnya sangat menantang karena pada saat itu masyarakat sipil bukanlah lembaga yang mempunyai otoritas da-
  • 16. 16 lam mengakses data beneficial ownership karena perpres 13/2018 belum berlaku.57 Transparansi beneficial ownership dan terbukanya informasi tersebut sangat bermanfaat dan memu- dahkan publik untuk mengawasi pengadaan publik. Masyarakat sipil di Slovakia mengalami pengalam- an yang lebih mudah dibanding Koalisi Anti-Mafia Hutan tersebut di atas. Di Slovakia, informasi me- ngenai korporasi terbuka bagi publik sehingga me- mudahkan media dan lembaga swadaya masyara- kat untuk mengawasi dan melaporkan kesalahan pelaporan informasi pemilik dan/atau pengenda- li korporasi yang menang banyak atas kontrak pengadaan dengan Pemerintah, yang nilainya be- sar. Pelaporan tersebut kemudian berakhir dengan penjatuhan sanksi oleh lembaga pengadaan publik (public procurement office) terhadap korporasi.58 Kombinasi kedua inisiatif, keterbukaan kontrak dan transparansi beneficial ownership, berguna untuk semakin meningkatkan transparansi, pengawas- an/partisipasi publik, serta kualitas proses dan ha- sil dari pengadaan publik. Implementasi keduanya secara bersamaan mampu mencegah terpilihnya 57) Ibid. 58) Open Government Partnership, Global Report: Beneficial Ownership, 2019, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/ uploads/2019/05/Global-Report_Beneficial-Ownership.pdf Open Government Partnership, Global Report: Beneficial Ownership, 2019, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/05/Global-Report_Beneficial-Ownership.pdf 59) Transparency International, Corruption-Free Infrastructure, 2019, https://www.transparency.org/files/content/feature/2019_ G20_Corruption-Free_Infrastructure_Transparency_International.pdf Gavin Hayman & Chris Taggart, How A Global Register of Beneficial Ownership Can Help End Secrecy, 4 April 2016, https://www.open-contracting.org/2016/04/04/open-contracting-bene- ficial-ownership/ 60) Tim Davies, Duncan Dewhurst, & Tim Williams, Infrastructure Transparency: Connecting Project and Contracting Data, 26 September 2018, https://www.open-contracting.org/2018/09/26/infrastructure-transparency-connecting-project-and-contrac- ting-data 61) OpenOwnership & Global Witness, Learning the lessons from the UK’s Public Beneficial Ownership Register, Oktober 2017, https://www.openownership.org/uploads/learning-the-lessons.pdf; Government of Canada, Strengthening Corporate Beneficial Ownership Transparency in Canada, Februari 2020, Open Government Partnership, Global Report: Beneficial Ownership, 2019, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/05/Global-Report_Beneficial-Ownership.pdf https://www.ic.gc.ca/ eic/site/142.nsf/eng/00001.html#61 ; 62) Gavin Hayman & Chris Taggart, How A Global Register of Beneficial Ownership Can Help End Secrecy, 4 April 2016, https:// korporasi yang berpotensi memiliki konflik kepen- tingan, memonopoli, dan/atau mengelola aliran uang ilegal (illicit financial flows) dalam pengada- an publik. Skema penerapan keterbukaan kontrak dengan mengaitkan pada transparansi beneficial ownership terdapat 2 (dua) bentuk. Pertama, transparansi informasi pada suatu reg- ister atau portal mengenai identitas dan benefi- cial ownership perusahaan yang mengajukan pe- nawaran dalam suatu pengadaan publik.59 Ketika suatu perusahaan mengajukan penawaran, data perusahaan tersebut kemudian dihubungkan dan dibandingkan dengan data pendaftaran perusa- haan dan informasi beneficial ownership.60 Portal registrasi tersebut sepantasnya dikelola oleh Ke- menterian/Lembaga (K/L) yang memiliki kewe- nangan untuk menerima pendaftaran dan menge- lola informasi korporasi, dalam konteks Indonesia yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Skema ini merupakan pilihan utama yang telah di- terapkan di Inggris serta diusung secara global.61 Dalam pencegahan korupsi lintas negara, terdapat dua hal yang penting untuk dilakukan:62
  • 17. 17 1. Proses keterbukaan kontrak, termasuk per- izinan, dilakukan sejak awal pada tahap pe- rencanaan. Setiap kontrak perlu identitas unik yang dapat dilacak sepanjang proses, mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan pelak- sanaan, hingga berakhirnya kontrak. 2. Register global mengenai beneficial owner- ship perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah. Register ini harus memuat identi- tas unik perusahaan, susunan kepengurusan, dan beneficial ownership. Register ini mesti- nya menjadi jembatan atau penghubung untuk semua kontrak atau kesepakatan publik.63 Kedua, keterkaitan antara keterbukaan kontrak dan transparansi beneficial ownership dengan mewajibkan perusahaan yang akan mengikuti tender pengadaan publik untuk mentransparansi- kan beneficial ownership.64 Hal ini bertujuan agar dapat teridentifikasi potensi konflik kepentingan, mencegah kolusi antara perusahaan yang berkait- an, menciptakan kompetisi yang sehat antar peru- sahaan, dan menjamin informasi utuh terkait pihak pemilik manfaat dari uang negara. World Bank, salah satu institusi swasta yang me- nerapkan prosedur pengungkapan beneficial own- ership pada pengadaan barang/jasanya. Ketika www.open-contracting.org/2016/04/04/open-contracting-beneficial-ownership/ 63) Gavin Hayman & Chris Taggart, How A Global Register of Beneficial Ownership Can Help End Secrecy, 4 April 2016, https:// www.open-contracting.org/2016/04/04/open-contracting-beneficial-ownership/ 64) Ibid. 65) World Bank, 2016 Procurement Framework: Mandatory Direct Payment & Beneficial Ownership, https://nl4worldbank.files. wordpress.com/2018/05/direct-payment-and-beneficial-ownership-outreach-program-april-2018.pdf 66) Gavin Hayman & Chris Taggart, How A Global Register of Beneficial Ownership Can Help End Secrecy, 4 April 2016, https:// www.open-contracting.org/2016/04/04/open-contracting-beneficial-ownership/ 67) Ibid. 68) Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/ Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf mengajukan penawaran, perusahaan diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai beneficial ownership kepada World Bank. World Bank juga menyediakan form keterbukaan agar perusahaan yang ditunjuk dapat mengungkapkan beneficial ownership sebelum kontrak diberikan atau ditan- datangani.65 Akan tetapi, skema kedua ini dapat menambah beban kerja perusahaan karena harus menyampaikan beneficial ownership setiap mena- warkan (bidding) atau mengikuti proses pengada- an publik.66 Selain itu, hal ini juga berpotensi men- dorong kontraktor yang kurang beretika apabila informasi beneficial ownership tidak terbuka dan dapat diakses kepada publik.67 Beberapa argumen tandingan untuk membu- ka kontrak atau pengadaan publik dan informasi mengenai beneficial ownership umumnya berku- tat pada isu kerahasiaan. Pertama, data pribadi yang terbuka ialah yang bersifat umum seperti nama, alamat dan sebagaimana diatur di berba- gai ketentuan mengenai pelayanan publik seperti pembuatan KTP, perusahaan dan sebagainya.68 Keterbukaan informasi ini sedapat mungkin tidak mengungkap informasi pribadi yang sensitif. Hal ini ada kaitannya dengan kedua, bahwa informa- si pribadi yang sensitif ketika diungkap memiliki dampak terhadap keamanan dan kenyamanan
  • 18. 18 kehidupan.69 Di Inggris, proses pengadaan publik sempat bermasalah karena mengungkap informa- si rekam medis dan kebutuhan medis seseorang yang difabel (penyandang disabilitas).70 Notaris di Indonesia juga menggunakan pasal 16 ayat (1) Un- dang-undang Jabatan Notaris untuk menegaskan kewajibannya menjaga kerahasiaan akta perusa- haan yang dibuatnya. Perlindungan kerahasiaan ini berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam bab sebelumnya telah dibahas, secara prinsip bahwa hukum pada bidang lain tunduk pada rezim keterbukaan informasi publik. Hal-hal yang dikecualikan oleh UU KIP dirinci pada pasal 17 dan itu tidak bersifat permanen sehing- ga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi harus melakukan pengujian konsekuensi terhadap setiap permohonan informasi. Pembukaan informasi kontrak dan beneficial own- ership yang bertanggung jawab dan sesuai ke- tentuan mampu mencegah berbagai resiko dalam pelaksanaan kontrak atau perizinan antara pe- merintah dengan korporasi. Risiko-risiko tersebut misalnya dalam bidang lingkungan, dan perlin- dungan hak-hak masyarakat terutama dalam hal kontrak dan pemberian izin pengelolaan konsesi tambang minyak, gas, dan mineral. Jika sebuah aktifitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam berakibat pada terjadinya pencemaran ling- kungan dan atau melanggar hak-hak masyarakat, 69) RUU Perlindungan Data Pribadi, https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2019/09/RUU-PDP.pdf 70) BBC, Council Apologises Over Personal Data Breach, https://www.bbc.com/news/uk-england-gloucestershire-39748772 71) PWYP, Illicit Financial Flows and Tax Crime in Mining Sector, Oktober 2015, https://www.pwyp.org/wp-content/uplo- ads/2016/01/IFF_Tax_in_Mining_PWYP-Indonesia.pdf 72) Ibid. maka penegakan hukum dan sanksi akan lebih mudah dilaksanakan. Selain itu, keterbukaan infor- masi tersebut dapat mengungkap dan memperje- las pembagian hasil dan manfaat (benefit sharing) terutama dalam pengelolaan konsesi sumber daya alam seperti mineral dan pertambangan. Upaya mengurangi resiko melalui pengawasan perusaha- an berbasis resiko dapat dilakukan oleh Kemente- rian Hukum dan HAM (Permenkumham 21/2019). Kemenkumham dapat bekerja bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyusun sectoral risk assessment (SRA) pada sektor yang beresiko tinggi terjadi- nya tindak pidana pencucian uang. Demikian hal- nya, Kemenkumham juga dapat bekerja bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait yang me- nyangkut sektor tertentu dalam memetakan dan mencegah resiko tindak pencucian uang, korupsi dan bentuk kejahatan lainnya. Misalnya dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor keuangan, dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di sektor energi dan in- dustri ekstraktif mineral, dan lain sebagainya. Pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki resiko tinggi. PWYP Indonesia mengesti- masi terdapat sekitar Rp 23,89 triliun aliran uang ilegal di sektor tambang pada tahun 2014. Selain itu, rasio pajak pada sektor pertambangan masih tergolong rendah sekitar 9,4%.71 Hal ini diduga karena adanya praktek penggelapan dan peng- hindaran pajak yang banyak terjadi.72 Kondisi ini
  • 19. 19 tentu mengurangi target pendapatan negara dan daerah, yang akan berdampak pada manfaat ha- sil yang diperoleh negara dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Implementasi keterbukaan kontrak bersamaan de- ngan transparansi beneficial ownership dapat ber- dampak pada meningkatnya integritas dan akun- tabilitas pemerintah. Kondisi ini kemudian dapat meningkatkan legitimasi, dan kepercayaan publik serta pihak swasta kepada pemerintah sehingga berpotensi pada peningkatan investasi baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu, dampak 73) G20 Anti-Corruption Working Group, https://star.worldbank.org/about-us/g20-anti-corruption-working-group 74) Ibid. 75) G20 Anti-Corruption Action Plan, https://star.worldbank.org/sites/star/files/g20_aacwg_seoul_2010_action_plan.pdf 76) G-20 Anti-Corruption Working Group, Guide to Beneficial Ownership Information: Legal Entities and Legal Arrangement, htt- ps://star.worldbank.org/sites/star/files/g20_bo_country_guide_indonesia.pdf 77) G20 Anti-Corruption Action Plan 2019-2021, https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/ WGB/RD(2018)10&docLanguage=En dari kedua inisiatif tersebut berkaitan juga dengan optimalisasi penerimaan negara (pajak dan pene- rimaan bukan pajak) dan penggunaan anggaran negara yang efektif dan efisien. Berbagai dampak positif tersebut kemudian berpotensi meningkat- kan perekonomian secara makro karena banyak- nya investasi untuk meningkatkan pergerakan roda perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pajak dan penerimaan ne- gara yang dapat digunakan untuk pembangunan, serta pembelanjaan anggaran berupa penyediaan kebutuhan publik yang optimal dari segi kualitas dan kuantitas. Tren dan Inisiatif Global 1. Kelompok Kerja Anti Korupsi (Anti Corruption Working Group) G-20 Kelompok Kerja Anti Korupsi (Anti-Corruption Working Group) didirikan pada Juni 2010 di Toron- to Summit dengan tujuan untuk menyiapkan “reko- mendasi komprehensif untuk pertimbangan bagi para pemimpin negara G-20 mengenai upaya-upa- ya yang dapat dilakukan dan memiliki kontribusi secara praktikal dan kebermanfaatan terhadap upaya internasional memberantas korupsi.”73 Ke- lompok kerja ini menyatakan dampak negatif ko- rupsi karena dapat “mengancam integritas pasar, melemahkan kompetisi yang sehat, menyimpang- kan alokasi sumber daya, meruntuhkan keperca- yaan publik, dan melemahkan negara hukum.”74 Kelompok kerja ini menempatkan keterbukaan kontrak dan transparansi beneficial ownership se- bagai prioritas strateginya. Sejak awal terbentuk di tahun 2010, pengungkapan beneficial ownership telah dicantumkan sebagai upaya pencegahan ko- rupsi dan pencucian uang.75 Pada tahun 2016, Ke- lompok kerja ini membuat panduan pengungkapan beneficial ownership untuk semua negara anggota termasuk Indonesia.76 Pada rencana aksi terakhir (2019-2021), kelompok kerja ini juga tetap men- cantumkan pengungkapan beneficial ownership, pengadaan publik, serta perhatian khusus terha- dap sektor rentan seperti pertambangan.77
  • 20. 20 2. Kemitraan Pemerintah Terbuka (Open Government Partnership-OGP) 78) CoST-Infrastructure Transparency Initiative, About Us, http://infrastructuretransparency.org/about-us/ 79) PWYP, Tantangan Pelaksanaan Komitmen Beneficial Ownership yang Efektif, 4 Juli 2019, https://pwypindonesia.org/id/tan- tangan-pelaksanaan-komitmen-beneficial-ownership-yang-efektif/ 80) Ibid. 81) Open Contracting Partnership, Global Principles, https://www.open-contracting.org/what-is-open-contracting/global-princip- les/ 82) Marie Chêne, The Benefits of Open Contracting, U4, 2012. https://www.u4.no/publications/the-benefits-of-open-contracting. pdf Indonesia menjadi pendiri dan bagian dari Open Government Partnership. Keterbukaan kontrak menjadi salah satu komitmen aksi bersama dalam Open Government Partnership yang dideklarasi- kan di Paris pada 7 Desember 2016 (Paris Decla- ration). Beberapa negara dan lembaga swadaya masyarakat berkomitmen terhadap keterbukaan kontrak sebagai suatu standar umum. Pihak nega- ra juga diharapkan mampu berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam siklus pengadaan publik.78 Komitmen transparansi beneficial ownership juga termasuk bagian dari OGP. Hingga Juli 2019, se- banyak 21 negara anggota OGP telah membuat komitmen untuk memajukan norma global me- ngenai transparansi beneficial ownership.79 Selain itu pada OGP Global Summit di Kanada bulan Mei 2019, OGP mendukung peluncuran koalisi global antar pemerintah dan mitra terkait dalam mema- jukan keterbukaan beneficial ownership. Koalisi ini bernama Beneficial Onwership Leadership Group yang bertujuan sebagai penghubung untuk ber- bagi pengetahuan dan praktik baik dalam pelak- sanaan komitmen tentang transparansi beneficial ownership.80 3. Kemitraan Keterbukaan Kontrak (Open Contracting Partnership) Kemitraan Open Contracting Partnership me- ngumpulkan berbagai macam norma dan prak- tik baik untuk keterbukaan dan partisipasi dalam pengadaan publik, termasuk perizinan. Prinsip dan panduan untuk memajukan keterbukaan kontrak di seluruh dunia dikembangkan melalui proses yang kolaboratif. Sekitar 200 anggota tergabung dalam kemitraan ini yang terdiri dari pemerintah, perusa- haan, organisasi masyarakat sipil, lembaga pem- bangunan, dan institusi keuangan internasional.81 Beberapa praktik baik yang dilakukan beberapa negara dan sektor industri tertentu memiliki kesa- maan karakteristik sebagai berikut:82 1. Membuka informasi keuangan; 2. Membuka pembayaran swasta ke pemerintah; 3. Menyusun panduan keterbukaan informasi dan pengadaan publik, termasuk perizinan; 4. Informasi atas evaluasi kinerja (audit perfor- mance).
  • 21. 21 4. The Infrastructure Transparency Initiative (CoST) 83) CoST- Infrastructure Transparency Initiative ,Our Approach, http://infrastructuretransparency.org/our-approach/ 84) Marie Chêne, The Benefits of Open Contracting, U4, 2012. https://www.u4.no/publications/the-benefits-of-open-contracting. pdf 85) CoST- Infrastructure Transparency Initiative, Better Value from Public Infrastructure Investments, http://infrastructuretranspa- rency.org/wp-content/uploads/2018/06/165_CoST-Better-value-from-public-infrastructure-investments-online.pdf 86) Open Contracting for Infrastructure Data Standards Toolkit 0.9.,1https://standard.open-contracting.org/infrastructure/latest/ en/about/ 87) CoST Infrastructure Data Standard, http://infrastructuretransparency.org/wp-content/uploads/2018/06/36_List_of_CoST_Pro- ject_Information.pdf CoST merupakan inisiatif multi pemangku kepen- tingan antara pemerintah, industri, dan masyara- kat sipil pada sektor infratruktur. Inisiatif ini ber- tujuan untuk meningkatkan keterbukaan, validasi, dan akses informasi atau data pada proyek pem- bangunan infrastruktur. CoST memiliki 4 (empat) pendekatan utama dalam mencapai tujuan terse- but:83 1. Kerja bersama multi pemangku kepentingan (Multi-stakeholders cooperation) dengan me- libatkan masyarakat sipil dan industri dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas proyek pembangunan infrastruktur; 2. Keterbukaan (Disclosure) informasi terkait tu- juan, lingkup, biaya, dan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur sehingga mudah diakses dan tersedia bagi publik; 3. Penjaminan (Assurance) terhadap transpa- ransi dan akuntabilitas proyek pembangunan infrastruktur dengan memeriksa dan mengi- dentifikasi permasalahan utama, kesenjangan antara data dan praktik baik; 4. Akuntabilitas Sosial (Social Accountability) melalui pelibatan dan diseminasi informasi oleh jurnalis, masyarakat sipil, dan akademisi. Beberapa informasi yang dibuka diantaranya spe- sifikasi proyek, tujuan, lokasi, pemilik manfaat, studi kelayakan, pendanaan proyek, proses tender lengkap dengan hasil evaluasinya, kontrak detil, pelaksanaan kontrak beserta informasi perubahan, dan laporan selesainya pembangunan.84 Inisiatif ini telah diuji cobakan di 8 negara pada kurun waktu 2008-2011 di Tanzania, Zambia, Malawi, Vietnam, Filipina, Ethiopia, Inggris, dan Guetamala. Di kota Guetamala, CoST mampu membatalkan kontrak rehabilitasi jembatan. Pembatalan ini di- karenakan hasil penjaminan (pemeriksaan) mene- mukan penunjukan kontrak melalui prosedur keda- ruratan ini tidak layak. Prosedur ini hanya pantas dilakukan untuk pengadaan untuk merespon kon- disi darurat seperti bencana alam. Pembatalan kontrak ini menghemat anggaran negara sebesar 5 juta dolar.85 Pengungkapan beneficial ownership juga menja- di perhatian CoST. CoST telah membuat standar pengungkapan informasi pada pengadaan infra- struktur dengan mengidentifikasi 67 informasi kunci yang harus dibuka kepada publik.86 Keterbu- kaan informasi ini, termasuk pemilik atau pengen- dali perusahaan,87 dianggap penting untuk mendu- kung pihak terkait dalam mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur.
  • 22. 22 5. Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) 88) PWYP, Buka-Bukaan Data Kontrak Tambang & Migas, https://pwypindonesia.org/id/buka-bukaan-data-kontrak-tambang- -migas/ Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) merupakan platform multi-stakeholder untuk me- lakukan transparansi di sektor industri ekstraktif. Indonesia termasuk salah satu anggota inisitif ini sejak tahun 2010 dan meraih status sebagai com- pliant country pada tahun 2014. Keterbukaan kon- trak di sektor migas dan tambang telah menjadi norma global dengan sebanyak 44 negara telah membuka kontrak di sektor migas dan tambang.88 Dari 44 negara tersebut, 3 diantaranya berasal dari Asia Tenggara yaitu Kamboja, Filipina, dan Ti- mor Leste. Ketentuan Standar EITI (EITI Rules) tahun 2016 menjabarkan keterbukaan kontrak, yaitu dengan cara: 1. Membuka segala kontrak dan izin yang ber- kaitan dengan eksploitasi minyak, gas, dan tambang 2. Menyusun laporan EITI yang berisi kebijakan pemerintah dalam keterbukaan kontrak dan izin eksploitasi minyak, gas dan tambang. La- poran ini melingkupi aturan hukum, praktik aktual keterbukaan kontrak/izin beserta upa- ya reformasi yang sedang direncanakan dan dijalankan. Laporan EITI juga harus membe- ritahukan kontrak dan izin yang terbuka bagi publik beserta referensi atau rujukan di mana dipublikasikannya. 3. Istilah kontrak melingkupi: ⁘⁘ Keseluruhan isi kontrak, konsesi, kesepa- kataan bagi hasil atau kesepakatan lain yang diberikan, atau diikuti oleh pemerin- tah berkaitan dengan eksploitasi minyak, gas, dan tambang ⁘⁘ Keseluruhan isi lampiran yang merinci hak dan kewajiban eksploitasi minyak, gas, dan tambang; ⁘⁘ Keseluruhan isi perubahan atau revisi ter- kait eksploitasi minyak, gas dan tambang. 4. Istilah perizinan melingkupi ⁘⁘ Keseluruhan isi perizinan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan atau indi- vidu sehingga berhak untuk mengeksploi- tasi minyak, gas, dan tambang ⁘⁘ Keseluruhan isi lampiran yang merinci perizinan dan hak eksploitasi minyak, gas, dan tambang; ⁘⁘ Keseluruhan isi perubahan atau revisi ter- kait perizinan untuk eksploitasi minyak, gas dan tambang.
  • 23. 23 Beberapa manfaat untuk keterbukaan kontrak, terutama di sektor minyak dan gas, yaitu:89 1. Meningkatkan pengawasan dan kepatuhan terhadap kewajiban pada kontrak; 2. Dengan terbukanya kontrak, maka lembaga audit memiliki rujukan untuk melakukan audit pelaksanaan kontrak. 3. Meningkatkan kolaborasi antar lembaga; 4. Meningkatkan proyeksi fiskal dan perkiraan pendapatan negara; 5. Meningkatkan pengawasan atas dampak in- dustri migas terhadap komunitas terdampak. 89) EITI, Contract Transparency in Oil, Gas and Mining Opportunities For EITI Countries, Juni 2018, https://eiti.org/files/documen- ts/2018_eiti_contract_transparency_brief.pdf 90) Open Government Partnership, Global Report: Beneficial Ownership, 2019, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/ uploads/2019/05/Global-Report_Beneficial-Ownership.pdf 91) Open Contracting Partnership, https://www.open-contracting.org/worldwide/#/ EITI juga mendukung pengungkapan beneficial ownership dari perusahaan yang memperoleh izin, hak, atau kontrak untuk mengekstrak minyak, gas, dan tambang. Beneficial ownership yang tidak ter- ungkap menyuburkan korupsi dan penggelapan pajak, terutama di negara yang kaya dengan ke- kayaan alam. Pengungkapan beneficial ownership dalam pemberian izin juga mampu mencegah kon- flik kepentingan. Dalam industri minyak, gas, dan tambang, The Natural Resources Governance In- stitute (NRGI) menemukan lebih dari setengah izin eksploitasi tersebut melibatkan pemilik manfaat yang merupakan orang yang memiliki pengaruh politik, baik itu pejabat pemerintahan atau afilia- sinya.90 6. Open Contracting Data Standard (OCDS) Implementasi Open Contracting Data Standard (OCDS) untuk keterbukaan proses pengadaan publik, termasuk tahapan perencanaan, tender, penunjukan, kontrak, dan implementasi. Standar ini merupakan yang paling sederhana dan mudah untuk dibuka sesegera mungkin, diakses, dan di- gunakan kembali data pada proses pengadaan publik. Open Contracting Partnership memberikan panduan dan tahapan, termasuk referensi dan ba- han untuk membantu pemerintah melalui proses- nya. Saat ini, sebanyak 20 negara telah membuka OCDS data (Afghanistan, Argentina, Armenia, Aus- tralia, Canada, Chile, Kolumbia, Georgia, Hondu- ras, Indonesia, Meksiko, Moldova, Nepal, Nigeria, Paraguay, Uganda, Ukraina, Inggris, Uruguay, dan Zambia).91
  • 24. 24 Praktik Baik Beberapa Negara 92) Open Ownership & Global Witness, Learning the lessons from the UK’s Public Beneficial Ownership Register, Oktober 2017, https://www.openownership.org/uploads/learning-the-lessons.pdf 93) Open Government Partnership (OGP), OGP Global Report: Open Contracting, OGP, 2019, https://www.opengovpartnership. org/wp-content/uploads/2019/05/Global-Report_Open-Contract.pdf. 94) Open Government Partnership, Global Report: Beneficial Ownership, 2019, https://www.opengovpartnership.org/wp-content/ uploads/2019/05/Global-Report_Beneficial-Ownership.pdf 95) Tim Davies, Duncan Dewhurst, & Tim Williams, Infrastructure Transparency: Connecting Project and Contracting Data, 28 September 2018, https://www.open-contracting.org/2018/09/26/infrastructure-transparency-connecting-project-and-contrac- ting-data/ 96) Open Contracting, Bedrock for Better Public Infrastructure In Honduras, 6 Februari 2019, https://medium.com/open-contrac- ting-stories/bedrock-for-better-public-infrastructure-in-honduras-1e39526100a5 Inggris Inggris telah membangun sistem pendaftaran korporasi yang dilengkapi dengan identitas unik. Identitas unik ini kemudian dapat dihubungkan dan dilacak untuk mendapatkan informasi menge- nai pengadaan publik dan beneficial ownership. Informasi mengenai beneficial ownership terbuka untuk publik sejak tahun 2016 pada sebuah reg- ister publik bernama he register of persons with significant control (PSC).92 Slovakia Di Slovakia, informasi mengenai korporasi beser- ta dengan informasi beneficial ownership terbuka bagi publik sehingga memudahkan media dan lem- baga swadaya masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan kesalahan pelaporan informasi pemilik dan/atau pengendali korporasi yang memenang- kan banyak kontrak-kontrak besar dengan peme- rintah. Pelaporan tersebut jika terbukti bersalah kemudian berakhir dengan penjatuhan sanksi oleh lembaga pengadaan publik (public procurement office) terhadap korporasi.93 Ukraina Ukraina membangun portal dalam jaringan (online) untuk membuka informasi mengenai pengadaan publik, ProZorro. Informasi yang terdapat di por- tal tersebut menggunakan format OCDS. Infor- masi-informasi tersebut kemudian dibuka kepada publik untuk memperoleh masukan, catatan, dan pengawasan pada platform DoZorro. Sebuah la- poran mencatatkan sebanyak 74.000 catatan di- berikan oleh publik terhadap pengadaan publik di Ukraina, dan 20.000 diantaranya ditemukan me- langgar ketentuan pengadaan publik.94 Skema in- formasi berdasarkan OCDS itu dapat dihubungkan dengan pendaftaran korporasi atau informasi me- ngenai beneficial ownership.95 Honduras Honduras mengembangkan platform bernama SI- SOCS untuk ribuan proyek jalan dan infrastruktur pada tahun 2015.96 Ketentuan hukum di Honduras juga mendorong keterbukaan kontrak yang kemu- dian terjadi peningkatan keterbukaan informasi pada platform tersebut. Pada tahun 2014 hanya terdapat 24% informasi yang diwajibkan oleh hu-
  • 25. 25 kum untuk dibuka tersedia bagi publik. Peman- faatan platform tersebut mampu membuka 95% informasi yang diwajibkan terbuka oleh hukum.97 97) Ibid. 98) Bernadine Fernz, The #OC4IDS: A New Standard for Infrastructure Transparency, 17 April 2019, https://www.open-contracting. org/2019/04/17/the-oc4ids-a-new-standard-for-infrastructure-transparency/ Platform SISOCS tersebut secara rutin diperbarui oleh institusi pemerintah dengan rincian proyek dan kontrak.98 E. Rekomendasi dan Tawaran Kebijakan Membangun dan mengembangkan portal registrasi dan database korporasi dengan stan- dar keterbukaan data kontrak dan standar open beneficial ownership. Portal registrasi dan database korporasi ini dikembangkan secara terintegrasi dengan registrasi beneficial own- ership yang terbuka dan dapat diakses oleh publik; Mengoptimalkan portal pengadaan publik dengan menjamin ketersediaan, akses dan ke- terbukaan informasi dan data yang penting dalam proses pengadaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek bagi publik secara mudah dan murah; Portal pengadaan publik ini harus terintegrasi dengan database korporasi dan beneficial ownership. Melakukan inisiatif sectoral risk assessment antara Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan PPATK dan instansi terkait terhadap sektor miyak, gas, dan tambang serta sektor ekonomi strategis lainnya, untuk mendorong kepatuhan terhadap pengungkapan beneficial ownership dan keterbukaan kontrak. Inisiatif ini dapat dikembangkan melalui kolaborasi bersama multi-pemangku kepentingan lain seperti masyarakat sipil, sektor privat, lembaga multilateral serta inisiator yang concern mendorong good governance korporasi.# 1 2 3
  • 26. 26 Daftar Pustaka Amin, Lucas (2017). Making the Case for Open Contracting in Healthcare Procurement. Transparency International UK. http://ti-health.org/wp-content/uploads/2017/01/Making_The_Case_for_Open_Contrac- ting_TI_PHP_Web.pdf Arumingtyas, Lusia (2018). Koalisi Menelusuri Kepemilikan Bisnis Asia Pulp and Paper, Apa Temuannya?. https://www.mongabay.co.id/2018/06/03/koalisi-menelusuri-kepemilikan-bisnis-asia-pulp-and-paper- -apa-temuannya/ Assegaf, Hamzah & Partners (2019). Follow-Up Regulation on Disclosure of Ultimate Beneficial Owners- hip. https://www.ahp.id/client-update-9-august-2019 BBC (2017). Council Apologises Over Personal Data Breach. https://www.bbc.com/news/uk-england- -gloucestershire-39748772 Berman, Eli, Michael Callen, & Luke N Condra (2017), Community Monitors vs . Leakage : Experimental Evidence from Afghanistan. https://pdfs.semanticscholar.org/6644/16a11a0d988f517e2fa6f8803cba- 5945e4f3.pdf?_ga=2.98764766.1543409334.1592860681-710849077.1561472796 Bovis, Christopher (2005). European Integration and Public Procurement dalam Public Procurement in the European Union, London: Palgrave Macmillan. Chêne, Marie (2012). The Benefits of Open Contracting, U4. https://www.u4.no/publications/the-bene- fits-of-open-contracting.pdf Christian Evert Tutorong dkk. (2019). Mengimplementasikan Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia, ICW. Confalone, Liz (2014). A Brief, Recent History of Beneficial Ownership Transparency on the Global Agen- da. Global Financial Integrity. https://gfintegrity.org/brief-recent-history-beneficial-ownership-transpa- rency-global-agenda/. CoST Infrastructure Data Standard, http://infrastructuretransparency.org/wp-content/uplo- ads/2018/06/36_List_of_CoST_Project_Information.pdf. CoST- Infrastructure Transparency Initiative, About Us, http://infrastructuretransparency.org/about-us/.
  • 27. 27 CoST- Infrastructure Transparency Initiative, Better Value from Public Infrastructure Investments, http:// infrastructuretransparency.org/wp-content/uploads/2018/06/165_CoST-Better-value-from-public- -infrastructure-investments-online.pdf. CoST- Infrastructure Transparency Initiative. Our Approach, http://infrastructuretransparency.org/our- -approach/. Davies, Tim, Duncan Dewhurst, & Tim Williams (2018). Infrastructure Transparency: Connecting Project and Contracting Data. https://www.open-contracting.org/2018/09/26/infrastructure-transparency-con- necting-project-and-contracting-data Djafar, Wahyudi. Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, http://law.ugm.ac.id/wp-content/uplo- ads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf EITI International Secretariat (2018), Contract Transparency in Oil, Gas, and Mining: Opportunities for EITI Countries, EITI Secretariat. https://eiti.org/files/documents/2018_eiti_contract_transparency_brief.pdf Emile van der Does de Willebois dkk (2011), The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It. Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), the World Bank, & UNODC. Evenett, Si. J. & Hoekman, B. M. (2004), Government Procurement : Market Access, Transparency, And Multilateral Trade Rules, http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/3195.html Evenett, Simon J. (2003), Can Developing Countries Benefit From Negotiations on Transparency In Go- vernment Procurement In The Doha Round?, Task Force 9 (Open, Rule-Based Trading System) of the United Nations Millennium Project. Fenwick, Mark & Erik P.M. Vermeulen (2016). Disclosure of Beneficial Ownership after the Panama Papers, IFC Corporate Governance Group Focus. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/56cbec95-6d90-42e- 5-b05d-7849907de64a/Focus-14.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ltk4eU2 Fernz, Bernadine (2019). The #OC4IDS: A New Standard for Infrastructure Transparency. https://www. open-contracting.org/2019/04/17/the-oc4ids-a-new-standard-for-infrastructure-transparency/ G-20 Anti-Corruption Working Group. Guide to Beneficial Ownership Information: Legal Entities and Legal Arrangement, https://star.worldbank.org/sites/star/files/g20_bo_country_guide_indonesia.pdf G20 Anti-Corruption Working Group. About Us. https://star.worldbank.org/about-us/g20-anti-corruption- -working-group
  • 28. 28 G20 Anti-Corruption Working Group. Anti-Corruption Action Plan 2019-2021. https://www.oecd.org/offici- aldocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/WGB/RD(2018)10&docLanguage=En G20 Anti-Corruption Working Group. Anti-Corruption Action Plan. https://star.worldbank.org/sites/star/ files/g20_aacwg_seoul_2010_action_plan.pdf Government of Canada (2020). Strengthening Corporate Beneficial Ownership Transparency in Canada. https://www.ic.gc.ca/eic/site/142.nsf/eng/00001.html#61 ; Hayman, Gavin, & Chris Taggart (2016). How A Global Register of Beneficial Ownership Can Help End Secrecy. https://www.open-contracting.org/2016/04/04/open-contracting-beneficial-ownership/ Human Rights Initiative. Right to Information: International Standards. https://www.humanrightsinitiative. org/programs/ai/rti/international/intl_standards.htm Indonesia (4), Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 10. Indonesia (4), Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 169 huruf a. Lihat pula Indonesia (4), op.cit., Pasal 10. Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambang- an Minyak dan Gas Bumi, Pasal 6 ayat (2). Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Pasal 8. Inter-American Development Bank (IDB) & Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2019). A Beneficial Ownership Implementation Toolkit. https://www.oecd.org/tax/transparency/ beneficial-ownership-toolkit.pdf Jenkins, Matthew (2017). The Relationship Between Business Integrity and Commercial Success. U4 Anti- -Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute. https://www.u4.no/publications/the-relationship- -between-business-integrity-and-commercial-success Khanom, Nilufa (2012). Conceptual Issues in Defining Public Private Partnerships (PPPs). International Review of Business Research Papers Volume. 6. 150-163. Knack, Stephen, Nataliya Biletska & Kanishka Kacker (2017). Deterring Kickbacks and Encouraging Entry in Public Procurement Markets, Policy Research Working Paper. <http://documents.worldbank.org/curat- ed/en/817871496169519447/pdf/WPS8078.pdf>.
  • 29. 29 Kovalchuk, Artur, Charles Kenny & Mallika Snyder (2019). Examining the Impact of E-Procurement in Ukraine. The Center for Global Development, Working Paper 511. Locke, John (1690). Second Treatise of Governmen Murphy, Richard. A Code of Conduct for Taxation, Association of Accountancy and Business Affairs. Tax Justice Network, & Tax Research LLP. https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/AABA-TR-Code_long. pdf Naidoo, Lawson, Vinessa Naidoo & Marcus Ambe (2017). Open Contracting: A New Frontier dor Informa- tion Disclosure in Public Procurement. Public and Municipal Finance, 6(1), 24-36. Neumann, Georg (2016). Why Open Contracting is Good Business. https://www.open-contracting. org/2016/05/20/open-contracting-good-business/ Obermaier, Frederik, & Bastian Obermayer (2018), Oligarchs Hide Billions In Shell Companies. Here's How We Stop Them. https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2018/apr/03/public-registries-shell- -panama-papers OECD. Policy Framework For Investment Oganisation for Economic Cooperation and Development. <http:// www.oecd.org/investment/investment-policy/36671400.pdf>. Open Contracting (2018). How Open Contracting Helped Fix Colombia’s Biggest School Meal Program. https://medium.com/open-contracting-stories/the-deals-behind-the-meals-c4592e9466a2 Open Contracting (2019). Bedrock for Better Public Infrastructure In Honduras. https://medium.com/ open-contracting-stories/bedrock-for-better-public-infrastructure-in-honduras-1e39526100a5 Open Contracting Partnership, https://www.open-contracting.org/worldwide/#/ Open Contracting Partnership. Global Principles, https://www.open-contracting.org/what-is-open-con- tracting/global-principles/ Open Contracting Partnership. Open Contracting for Infrastructure Data Standards Toolkit 0.9.,1https:// standard.open-contracting.org/infrastructure/latest/en/about/ Open Contracting Partnership. Red Flags for Integrity: Giving The Green Light to Open Data Solutions. ht- tps://www.open-contracting.org/wp-content/uploads/2016/11/Red-flags-for-integrity-Giving-the-green- -light-to-open-data-solutions-shared.pdf
  • 30. 30 Open Contracting Partnership. Transforming Public Contracting Through Open Data & Smarter Engage- ment. https://www.open-contracting.org/what-is-open-contracting/ Open Government Partnership (2019). Global Report: Beneficial Ownership. https://www.opengovpart- nership.org/wp-content/uploads/2019/05/Global-Report_Beneficial-Ownership.pdf Open Government Partnership (OGP) (2019), OGP Global Report: Open Contracting. OGP. https://www. opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/05/Global-Report_Open-Contract.pdf. Open Government Partnership. Beneficial Ownership. https://www.opengovpartnership.org/policy-area/ beneficial-ownership/ Open Ownership & Global Witness (2017). Learning the lessons from the UK’s Public Beneficial Ownership Register. https://www.openownership.org/uploads/learning-the-lessons.pdf Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, http://www.dpr.go.id/jdih/ uu1945 Prayitno, Dessy Eko (2020), Kerangka Hukum Keterbukaan Kontrak di Indonesia, PWYP Indonesia. Prayitno, Dessy Eko, Sulastio, Elizabeth Napitupulu (2018). Policy Brief: Transparansi Kontrak dan Perizin- an dalam Industri Ekstraktif. PWYP Indonesia. PWYP (2015). Illicit Financial Flows and Tax Crime in Mining Sector. https://www.pwyp.org/wp-content/ uploads/2016/01/IFF_Tax_in_Mining_PWYP-Indonesia.pdf PWYP (2018). Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia: Menutup Celah (Korupsi) untuk Perba- ikan Tata Kelola. PWYP. https://pwypindonesia.org/id/pengungkapan-beneficial-ownership-di-indonesia- -menutup-celah-korupsi-untuk-perbaikan-tata-kelola/ PWYP (2019). Buka-Bukaan Data Kontrak Tambang & Migas, https://pwypindonesia.org/id/buka-bukaan- -data-kontrak-tambang-migas/ PWYP (2019). Tantangan Pelaksanaan Komitmen Beneficial Ownership yang Efektif. https://pwypindone- sia.org/id/tantangan-pelaksanaan-komitmen-beneficial-ownership-yang-efektif/ PWYP (2019). Upaya Mencegah Benturan Kepentingan dan Praktik Monopoli Melalui Pengungkapan Be- neficial Ownership, https://pwypindonesia.org/id/upaya-mencegah-benturan-kepentingan-dan-praktik- -monopoli-melalui-pengungkapan-beneficial-ownership/ RUU Perlindungan Data Pribadi, https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2019/09/RUU-PDP.pdf Suciptio, Yenny, &Yenti Nurhidayat (2015). Memantau Anggaran dan Belanja Daerah: Panduan untuk Ko- munitas Lingkar Tambang. PWYP Indonesia.
  • 31. 31 Penulis: Choky R. Ramadhan Peninjau: Maryati Abdullah, Yunus Husein, Meliana Lumbantoruan Design dan Layout: Abdun Syakuur Edisi Pertama, Juni 2020 Thomson Reuters. How to Turn the Beneficial Ownership Rule Into a Competitive Advantage. https://legal. thomsonreuters.com/en/insights/articles/competitive-advantage-of-beneficial-ownership-rule Transparency International (2014), Ending Secrecy to End Impunity: Tracing The Beneficial Owner. htt- ps://images.transparencycdn.org/images/2014_PolicyBrief2_BeneficialOwnership_EN.pdf Transparency International (2019). Corruption-Free Infrastructure. https://www.transparency.org/files/ content/feature/2019_G20_Corruption-Free_Infrastructure_Transparency_International.pdf World Bank (2016). Procurement Framework: Mandatory Direct Payment & Beneficial Ownership. https:// nl4worldbank.files.wordpress.com/2018/05/direct-payment-and-beneficial-ownership-outreach-pro- gram-april-2018.pdf World Bank Group: Transparency the Primary Obstacle for Private Businesses Conducting Public Pro- curement. https://www.uschamber.com/press-release/world-bank-group-transparency-the-primary- -obstacle-private-businesses-conducting
  • 32. 32 Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan lembaga koalisi nasional yang concern pada transparansi, akuntabilitas, perbaikan tata kelola ekstraktif, pertambangan, dan sumber daya alam. Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumber daya Ekstraktif, dan terafiliasi dalam kampanye Publish What You Pay di tingkat global. PWYP Indonesia mendorong transparansi dan akuntabilitas di sepan- jang rantai sumber daya ekstraktif, dari tahap pengembangan kontrak dan operasi pertambangan (publish why you pay and how you extract), tahap produksi dan pendapatan dari industri (publish what you pay), hingga tahap pengeluaran pendapatan untuk pembangunan berkelanjutan dan ke- sejahteraan sosial (publish what you earn and how you spent). Alamat Jl. Tebet Timur Dalam VIII K No. 12, RT 001/009, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820 Social Media pwypindonesia — Instagram pwyp_indonesia — Twitter Publish What You Pay Indonesia — Facebook Publish What You Pay Indonesia — Linkedin Kontak sekretariat@pwypindonesia.org — Email www.pwypindonesia.org — Website Publish What You Pay Indonesia [Yayasan Transparasi Sumberdaya Ekstraktif] Laporan Kajian ini disusun oleh Tim dari kantor sekretariat nasional Publish What You Pay Indone- sia. Dicetak atas dukungan hibah tidak mengikat dari Hivos melalui Program Open Contracting. Isi merupakan tanggung jawab Publish What You Pay Indonesia dan tidak mencerminkan pendapat dan sikap dari Hivos.