Dokumen tersebut membahas tiga masalah utama di Kalimantan Timur yaitu: 1) Dominasi korporasi besar dalam sektor energi fosil seperti pertambangan batubara dan migas menimbulkan konflik lahan dengan masyarakat. 2) Ketergantungan yang tinggi pada energi fosil untuk listrik telah menyebabkan kerusakan lingkungan besar-besaran. 3) Diperlukan diversifikasi sumber energi dan peningkatan rasio elektrifik

1. Kertas Posisi
Kaltim Darurat
(Korupsi)
Energi!
Krisis energi adalah sebuah realitas
yang tidak terelakkan lagi bagi
Kalimantan Timur saat ini. Kenyataan
yang ada menunjukkan bahwa
ketergantungan terhadap energi
fosil dalam pemenuhan konsumsi
masih tinggi (bahan bakar minyak
71%, batubara 2%, dan sumber
lainnya 27%). Sementara, upaya
untuk memaksimalkan pemanfaatan
energi terbarukan belum dapat
berjalan sebagaimana yang
direncanakan. Disisi lain, Kalimantan
Timur menghadapi penurunan
cadangan energi fosil dan belum
dapat diimbangi dengan penemuan
cadangan baru.
Keterbatasan infrastruktur energi
yang tersedia juga harus diakui
telah membatasi akses masyarakat
terhadap energi. Ikhtiar Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
memenuhi kebutuhan energi kerap
mengabaikan prinsip pembangunan
berkelanjutan, bahkan pada derajat
tertentu hal dapat memicu konflik di
tengah masyarakat.
Situasi ini kemudian diperparah
oleh kondisi dimana peruntukkan
lahan untuk tanaman pangan
dalam RTRW Kalimantan Timur
hanya 412.096 hektar. Alokasi
tersebut sangat memprihatinkan
jika dibandingkan dengan luasan
perkebunan lahan sawit 3.465.629
hektar, luas tambang 5.200.000
hektar, HTI seluas 1.600.000 hektar,
dan HPH 4.900.000 hektar. Tidak
dapat dipungkiri, hal ini akan
membuat asa untuk mewujudkan
kedaulatan pangan di Kalimantan
Timur semakin jauh dari harapan.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Energi Kalimantan Timur
Tempat Kejadian Perkara 13 Korban
Lubang Tambang di Samarinda - Kaltim

2. 1. Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2016
tentang RTRW Provinsi Kalimantan
Timur, terdapat 5,2 juta hektar
konsesi pertambangan batubara. Dari
hasil korsup minerba tahun 2015
masih terdapat 356 IUP non C&C
yang masih masuk kedalam konsesi
pertambangan batubara.
2. Terdapat 223 lubang tambang di
Samarinda yang tidak direklamasi dan
telah memakan korban jiwa sebanyak
13 orang anak akibat tenggelam di
lubang tambang. Sementara, untuk
wilayah se- Kalimantan Timur
terdapat 22 orang anak meninggal
dunia. Data korban lubang tambang
dapat dilihat dalam tabel disamping :
3. Data pertambangan (AMDAL, UPL/
UKL, Reklamasi, Pasca tambang, SK
IUP dan produksi) tidak terbuka,
contohnya pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara menolak
memberikan data dan informasi
pertambangan meski Mahkamah
Agung melalui SKMA 614 K/
TUN/2015 sudah memutuskan bahwa
data pertambangan adalah informasi
terbuka.
4. Dalam RTRW Kalimantan Timur
tercatat bahwa ekosistem kawasan
karst yang dilindungi seluas 307.337
hektar dari total 2.944.372 hektar.
Perlindungan ekosistem kawasan karts
tersebut masih parsial/spot by spot,
belum sebagai satu kesatuan ekosistem
kawasan yang utuh. Lebih dari 50%
kawasan karts tersebut terhampar
sepanjang Kabupaten Berau sampai
Kabupaten Kutai Timur dengan
luas1.867.676 hektar. Perlindungan
kawasan karst yang masih parsial
dikarenakan adanya beberapa lokasi
kawasan karst yang ternyata sudah
dibebankan beberapa izin usaha,
yaitu: HPH : 702.950 hektar, batubara
: 366.916 hektar, HTI : 235.916 hektar,
Sawit : 472.898 hektar.
5. Pemenuhan energi nasional 35 ribu
Temuan Masyarakat Sipil Kaltim
Sektor Minerba NO Perusahaan Korban Lokasi
Waktu
Kejadian
Wilayah
1 PT. Kitadin
Muhammad Fariqi
(14)
Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong
Seberang
26-Jan-12 Kukar
2 PT. Bara Sigi Mining (BSM) Sanofa M Rian (14)
Desa Sebulu Modern, RT 14 (jalan
poros Tenggarong-Sebulu),
Kecamatan Sebulu
05-Agust-15 Kukar
3 PT Muliana Jaya Budi Maulana (11)
Kelurahan Jawa RT. 4 Kecamatan
Sangasanga.
Agust-13 Kukar
4
PT. Multi Harapan Utama
(MHU)
Mulyadi (15)
RT 3, Kelurahan Loa Ipuh Darat,
Kecamatan Tenggarong
16-Des-15 Kukar
5 KSU Wijaya Kusuma Dewi Ratna (9) Desa Sumber sari Kec. sebulu 30-Des-15 Kukar
6 PT. Bukit Baiduri Energi
Noval Fajar Slamat
Riyadi (15)
Desa Bukit Raya RT. 19 Kec.
Tenggarong Seberang
23-Mar-16 Kukar
7 PT. Bukit Baiduri Energi Diky Aditya (15)
Desa Bukit Raya RT. 19 Kec.
Tenggarong Seberang
23-Mar-16 Kukar
8 PT Kitadin Tidak Teridentifikasi Tenggarong Seberang 2011 Kukar
9 PT. Hymco Coal
Miftahul Jannah
(10)
Sungai Kerbau Kec. Sambutan 13-Jul-11 Samarinda
10 PT. Hymco Coal Junaidi (13) Sungai Kerbau Kec. Sambutan 13-Jul-11 Samarinda
11 PT. Hymco Coal Ramadhani Sungai Kerbau Kec. Sambutan 13-Jul-11 Samarinda
12 PT. Panca Prima Mining
Dede Rahmad (Eza)
(6)
Sambutan Idaman Permai, Pelita 2 24-Des-11 Samarinda
13
PT. Panca Prima Mining/
PD. PAU
Emaliya Raya Dinata
(Ema) (6)
Sambutan Idaman Permai, Pelita 2 24-Des-11 Samarinda
14 PT. Insani Bara Perkasa
Maulana Mahendra
(11)
Blok B RT.20, Simpang Pasir, Palaran 25-Des-12 Samarinda
15 Tak teridentifikasi M. Shendy (8)
Sambutan, Pelita 4, Handil Kopi,
Blok L No 4
14-Mar-13 Samarinda
16
PT. Energi Cahaya
Industritama
Nadia Zaskia Putri
(10)
Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran 08-Apr-14 Samarinda
17 PT. Graha Benua Etam M Raihan Saputra
(10)
Sempaja 22-Des-14 Samarinda
18 PT. Cahaya Energi Mandiri Ardi Bin Hasyim (13) Kel. Sambutan 23-Mei-15 Samarinda
19 PT Lana Harita Indonesia
Muhammad Yusuf
Subhan (11)
Sungai Siring 24-Agust-15 Samarinda
20 PT Transisi Energi Satunama
Aprillia wulandari
(12)
Lok Bahu 18-Nov-2015 Samarinda
21 CV Atap Tri Utama Koko Handoko (16) Bantuas, Palaran 08-Des-15 Samarinda
22 PT Bumi Energi Kaltim
Agus Irawan (Iwan)
(20)
Buluminung, Penajam 12-Feb-16
Penajam
Paser Utara
Daftar Anak–anak Korban Lubang Tambang
di Kaltim Sejak 2011 – 2016.
MW akan mempercepat kerusakan
alam di Kalimantan Timur, karena
dari 35 ribu MW alokasi untuk
PLTU sebesar 20 ribu MW yang
mana 60% pasokan batubaranya
berasal dari Kalimantan Timur.
6. Untuk mempercepat proses pasokan
batubara ke PLTU, maka pemerintah
sudah mencanangkan pembangunan
rel kereta api khusus untuk batubara.
Dalam perkembangannya Gubernur
menginginkan agar pembangunan rel
kereta api ini dapat digunakan untuk
mengangkut penumpang sekaligus
barang. UU No.23 tahun 2007
tentang Perkeretaapian, PP No.56
Tahun 2009 tentang penyelenggaraan
perkeretaapian, Permenhub No.91
Tahun 2011 tentang penyelenggaraan
perkeretaapian khusus junto

3. Penguasaan oleh korporasi
besar seperti PT. Toba Sejahtera
mengusai sektor energi mulai dari
pertambangan batubara, Migas
hingga pembangunan PLTU di
Kalimantan Timur. Diversifikasi
tanah usaha sektor Energi di bawah
bendera TOBA tersebut mayoritas
berada di wilayah Kutai Kartaneg-
ara, Kalimantan Timur. Menguasai
hampir 15 ribu Ha hanya di Wilayah
Kutai Kartanegara, terdistribusi di 4
perusahaan pertambangannya, PT.
Adimitra Baratama Nusantara, PT
Indomining, PT. Trisensa Mineral
Utama dan PT. Kutai Energi.
PT Kutai Energi adalah salah
satu perusahaan yang sejak 2015
dalam penyelidikan Polda Kaltim atas
laporan masyarakat terkait dugaan
pencemaran di Sungai Nangka dan
dugaan perampasan lahan kebun lada
dan lahan tanaman pangan miliki
masyarakat di Kecamatanamatan
Muara Jawa, Kutai Kartanegera.
Sementara itu, pembangunan
PLTU oleh PT Trisensa Mineral Uta-
ma juga tidak luput dari konflik lahan
dengan masyarakat. Selain sumber
pasokan batubara yang sarat dengan
konflik sosial, juga kebutuhan listrik
sedianya terbebas dari hilangnya hak
dan askes masyarakat terhadap sum-
ber-sumber penghidupannya yang
mayoritas menggantungkan prekono-
mian mereka pada lahan pangan.
Terancamnya wilayah kelola
rakyat sebagai akibat penguasaan
korporasi besar di sektor energi fosil
seharusnya menjadi dasar pembangu-
nan energi yang berkelanjutan, tanpa
membiarkan masyarakat berha-
dap-hadapan langsung dengan kor-
porasi dalam menyelesaikan konflik.
Korporasi dan Konflik
dalam Pengelolaan Energi
1. Permenhub
No.55 tahun
2014 menyatakan
bahwa
perkeretaapian
khusus
tidak dapat
digunakan untuk
pengangkutan
penumpang
dan barang.
Rel kereta api
khusus tersebut
rencannya akan
melintasi 377 IUP,
KK & PKP2B
dan 22 desa yang
berpotensi pada
tergusurnya
masyarakat
dari lahan dan
pemukiman.

4. 1. 1. Perubahan kontrak Blok Ma-
hakam, dimana Provinsi Kaliman-
tan Timur diberikan Participating
Interest (PI) sebesar 10%. Hal ini
masih menjadi perdebatan terkait
dengan sharing antara Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur den-
gan Pemerintah Kabupaten Kutai
Kertanegara. Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur juga sudah
membuat perusahaan patungan
antara PT. Migas Mandiri Pratama
(BUMD) dengan PT. Yudishtira,
modal yang sudah disetorkan oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur sudah mencapai Rp. 160
milyar dan sampai saat ini belum
ada kejelasan terhadap tindak lan-
jut perusahaan patungan ini.
2. Tidak adanya transparansi in-
formasi terhadap data Migas di
Provinsi Kalimantan Timur. Ini
menyulitkan pemerintah daerah
menghitung potensi penerimaan
DBH-Migas dan publik juga tidak
bisa memberikan pengawasan
terhadap tata kelola Migas.
Rekomendasi
Sektor Minerba
1. 356 IUP non C&C harus dicabut
2. Penindakan hukum terhadap pelanggaran seperti pelanggaran perpajakan, reklamasi dan pascatambang.
3. Pemerintahmemastikan lubang-lubang tambang harus ditutup oleh perusahaan.
4. Dinas pertambangan dan energi daerah mempublikasi semua data pertambangandi website mereka.
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus merevisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur terkait luasan per-
lindungan ekosistem kawasan karst, dan segera mencabut izin usaha yang ada di ekosistem kawasan karst.
6. Menyiapkan strategi untuk meninggalkan PLTU dan beralih pada penggunaan EBTKE yang aman dan ramah
bagi lingkungan.
7. Menolak pembangunan rel kereta api khusus untuk batubara di Provinsi Kalimantan Timur, dan mendorong
pembangunan infrastruktur yang mengedepankan kepentingan masyarakat umum.
Sektor Migas
1. Pemerintah pusat turun tangan untuk menangani permasalahan tarik-menarik kepentingan terkait Partici-
pating Interest blok Mahakam.
2. Kementerian ESDM membuka data migas Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada hak-hak masyarakat yang dilanggar dalam proses pemberian izin
usaha.
1. Meningkatkan rasio elektrifikasi dan alokasi yang adil antara industri besar dengan rumah tangga dan indus-
tri kecil menengah melalui diversifikasi pembangkit tenaga listrik.
2. Menghitung kembali kebutuhan batubara untuk memenuhi pasokan energi di Kalimantan Timur sehingga
harus ada upaya teknis dari pemerintah untuk membatasi produksi batubara.
3. Menolak penggunaan nuklir sebagai energi alternatif.
Sektor Ketenagalistrikan
1. Data rasio elektrifikasi Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2015
adalah 85,62%. Dimana sekitar
65% dari total pasokan listrik
disupply ke industri besar, seh-
ingga alokasi listrik untuk rumah
tangga dan usaha kecil menengah
sangat terbatas. Padahal, dari
potensi cadangan energi (batubara
dan gas) cukup besar dan ini tidak
dimanfaatkan untuk memenuhi
Sektor Migas
Sektor
Ketenagalistrikan
Prakarsa Borneo | STABIL | WALHI Kaltim | POKJA 30 | JATAM Kaltim | Auriga | PWYP Indonesia
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Energi Kalimantan Timur :
kebutuhan listrik di Kaliman-
tan Timur, malahan digunakan
untuk mensupply energi di luar
Kalimantan Timur.
2. Kebutuhan ideal konsumsi listrik
perkapita Provinsi Kalimantan
Timur yang harus dipenuhi
adalah 14.470.000MWH
(konsumsi ideal perkapita
sebesar 4,4 MWH) yang sudah
dipenuhi saat ini masih seki-
tar 2.278.000MWH. Hal ini
menunjukkan bahwa adanya gap
sebesar 12.462.000MWH untuk
konsumsi listrik masyarakat.
3. Penggunaan nuklir sebagai
salah satu energi alternatif yang
sudah diusulkan oleh Guber-
nur Kalimantan Timur belum
terbukti aman baik secara baik
sosial maupun lingkungan dan
bertentangan dengan RTRW
Provinsi Kalimantan Timur.