Tugas Akhir Semester       Kapita Selekta GeofisikaMohammad Risyad12308046Teknik GeofisikaFakultas Teknik Pertambangan dan...
1   Bagaimanakah mekanisme kegiatan Usaha Hulu Migas    di Indonesia mengacu pada UU No. 22 Tahun 2001?    Jawaban :    Me...
•   Pasal 13    Setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1    (satu) Wilayah Kerja.    Dalam hal Badan U...
2 Apakah yang menjadi tugas Dewan Energi Nasional (DEN) menurut UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi? Dan bagaimana mekanis...
Anggota DEN terdiri atas 7 (tujuh) orang baik Menteri maupun pejabatpemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung ja...
Sumber : http://www.den.go.id/index.php/page/readPage/3
Sumber : http://www.den.go.id/index.php/page/readPage/7
3 PP No. 31 Tahun 2003 mengatur mengenai perubahan bentuk  PERTAMINA menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).  Mengapa hal ...
Salah satu implikasi dari perubahan ini adalah :• PERTAMINA yang telah berubah menjadi PERSERO menjadi Badan  Usaha atau K...
Sumber : http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/visi_dan_misi
4 Dalam UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 23 Ayat (1) disebutkan  bahwa Kegiatan Usaha Hilir hanya dapat dilaksanakan oleh  Badan...
Jawaban :Definisi Badan Usaha“Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenisusaha bersifat tetap, terus menerus d...
Adapun implikasi dari dibukanya SPBU berlogo asing yangmenjadi saingan SPBU PERTAMINA adalah :• Terjadinya persaingan usah...
Hal ini tidak serta merta membuat penjualan BBM oleh SPBUPERTAMINA mengalami penurunanKarena SPBU berlogo asing mayoritas ...
Sumber : http://www.pertamina.com/index.php/detail/view/news-release/9072/pertamina-luncurkan-spbu-bbk-di-kawasan-elite
5   Apa yang menjadi Hak dan Peran Masyarakat menurut UU No.    30 Tahun 2007? Bagaimana mahasiswa dalam berpartisipasi   ...
Mahasiswa juga dapat beperan dengan cara mendermakan ilmupengetahuannya melalui penelitian dalam hal penyediaan danpemanfa...
Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK mengenaienergi diatur dalam UU No. 30 Tahun 2007 Pasal 30 yangmenyebu...
SEKIAN     danTERIMA KASIH
Hukum Energi Indonesia
Hukum Energi Indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hukum Energi Indonesia

1,399 views

Published on

Presentasi untuk mata kuliah KAPITA SELEKTA GEOFISIKA, dipresentasikan pada tanggal 5 mei 2012.

Dosen : Dr. Aisyah Kusuma

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hukum Energi Indonesia

  1. 1. Tugas Akhir Semester Kapita Selekta GeofisikaMohammad Risyad12308046Teknik GeofisikaFakultas Teknik Pertambangan dan PerminyakanINSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
  2. 2. 1 Bagaimanakah mekanisme kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia mengacu pada UU No. 22 Tahun 2001? Jawaban : Menurut UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi : • Pasal 6 Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (BP MIGAS) • Pasal 11 Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditanda tangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. • Pasal 12 Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah. Penawaran Wilayah kerja serta penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja dilakukan oleh Menteri.
  3. 3. • Pasal 13 Setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja. Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.• Pasal 14 Jangka waktu Kontrak Kerja Sama dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama paling lama 20 (dua puluh) tahun.• Pasal 16 Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri
  4. 4. 2 Apakah yang menjadi tugas Dewan Energi Nasional (DEN) menurut UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi? Dan bagaimana mekanisme kerja Dewan Energi Nasional? Jawaban : Dewan Energi Nasional (DEN) adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan energi nasional. (Ketentuan Umum Pasal 1 angka 26). Tugas Dewan Energi Nasional : • Merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat • Menetapakan rencana umum energi nasional • Menetapkan langkah – langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi • Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral Dewan Energi Nasional (DEN) dibentuk oleh Presiden RI. Pimpinan DEN terdiri atas : Presiden sebagai Ketua, Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua dan Menteri yang membidangi energi sebagai Ketua Harian.
  5. 5. Anggota DEN terdiri atas 7 (tujuh) orang baik Menteri maupun pejabatpemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab ataspenyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi; dan 8orang (delapan) dari pemangku kepentingan, dengan komposisi :• 2 (dua) orang dari kalangan akademisi• 2 (dua) orang dari kalangan industri• 1 (satu) orang dari kalangan teknologi• 1 (satu) orang dari kalangan lingkungan hidup• 2 (dua) orang dari kalangan konsumenAnggaran DEN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN). Dalam melaksanakan tugasnya, DEN dibantu olehSekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
  6. 6. Sumber : http://www.den.go.id/index.php/page/readPage/3
  7. 7. Sumber : http://www.den.go.id/index.php/page/readPage/7
  8. 8. 3 PP No. 31 Tahun 2003 mengatur mengenai perubahan bentuk PERTAMINA menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Mengapa hal ini diperlukan? Apa yang terjadi apabila PERTAMINA tidak diubah menjadi PERSERO hingga saat ini? Jawaban : Sesuai dengan PP No. 31 Tahun 2003 tentang perubahan bentuk PERTAMINA menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pasal 2, Perusahaan Perseroan bertujuan untuk : • Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien. • Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebelum menjadi PERSERO, PERTAMINA merupakan perusahaan negara yang dibiayai oleh pemerintah dan bekerja sesuai dengan instruksi pemerintah. Namun, dengan cara itu kinerja PERTAMINA masih tertinggal daripada di belakang perusahaan - perusahaan yang bergerak di bidang energi dan masih sulit untuk bersaing dalam persaingan global dengan perusahaan – perusahaan asing yang memiliki orientasi mencari keuntungan sebesar besarnya dengan pengelolaan yang efektif dan efisien.
  9. 9. Salah satu implikasi dari perubahan ini adalah :• PERTAMINA yang telah berubah menjadi PERSERO menjadi Badan Usaha atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang kegiatannya dikendalikan oleh BP MIGAS,• Keadaan ini mengharuskan PERTAMINA untuk bersikap kompetitif dalam bidang usahanya karena memiliki posisi yang sama dengan KKKS lainnya.Apabila PERTAMINA tidak dialihkan menjadi PERSERO,PERTAMINA mungkin tidak terpacu untuk mengembangkan kegiatanusaha di bidang energi terbarukan seperti panas bumi.Kini, PERTAMINA memiliki tujuan baru yang membuatnya terangsanguntuk mengembangkan kegiatan – kegiatan usahanya di bidang energiyang membawa keuntungan bagi PERTAMINA dan seluruh rakyatIndonesia.
  10. 10. Sumber : http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/visi_dan_misi
  11. 11. 4 Dalam UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 23 Ayat (1) disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Akan tetapi, dalam beberapa tahun belakangan ini, bermunculan SPBU-SPBU dengan logo asing, seperti Shell, Petronas, dan Total. Mengapa perusahaan perusahaan asing ini dapat merambah ke Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup ke dalam kegiatan niaga? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh SPBU PERTAMINA?
  12. 12. Jawaban :Definisi Badan Usaha“Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenisusaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sertabekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia”Perusahaan asing yang berminat untuk melebarkan sayap kekegiatan usaha hilir terutama kegiatan niaga harus mendirikanbadan hukum tersendiri agar dapat mendirikan SPBU diwilayah NKRI.Sebagai contoh, SPBU SPBU berlogo asing seperti SPBU Shell,Petronas dan Total adalah SPBU yang dimiliki oleh PT ShellIndonesia, PT Petronas Niaga Indonesia dan PT Total OilIndonesia.
  13. 13. Adapun implikasi dari dibukanya SPBU berlogo asing yangmenjadi saingan SPBU PERTAMINA adalah :• Terjadinya persaingan usaha yang kompetitif antara SPBU PERTAMINA dan SPBU berlogo asing.• Perbedaan kualitas pelayanan antara SPBU PERTAMINA dengan SPBU berlogo asingPersaingan usaha yang sehat dan kompetitif pada akhirnyaakan memberikan keuntungan kepada konsumen.
  14. 14. Hal ini tidak serta merta membuat penjualan BBM oleh SPBUPERTAMINA mengalami penurunanKarena SPBU berlogo asing mayoritas berada di kota – kota besar saja,sedangkan SPBU PERTAMINA tersebar di seluruh Indonesia,menjadikannya memiliki pasar yang lebih luas dan konsumennya berasaldari semua kalanganTantangan bagi PERTAMINA :• Memperketat standardisasi SPBU PERTAMINA yang dikelola oleh pengusaha lokal dengan mengedepankan perbaikan pelayanan bagi konsumen• Pelaksanaan pengawasan oleh badan independen agar standar pelayanan tersebut dapat terjaga• Membuat strategi branding yang baik untuk menanamkan rasa memiliki PERTAMINA di hati konsumen
  15. 15. Sumber : http://www.pertamina.com/index.php/detail/view/news-release/9072/pertamina-luncurkan-spbu-bbk-di-kawasan-elite
  16. 16. 5 Apa yang menjadi Hak dan Peran Masyarakat menurut UU No. 30 Tahun 2007? Bagaimana mahasiswa dalam berpartisipasi dalam perannya sebagai bagian dari masyarakat? Jawaban : Menurut UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 19 menyebutkan : • Setiap orang berhak memperoleh energi. • Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam: a. penyusunan rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah; b. pengembangan energi untuk kepentingan umum. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat dapat berperan dalam : • Mengawasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta • Menjadi fasilitator untuk komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat luas. Komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat perlu dijaga agar terjadi suasana yang kondusif, tentu hal ini dapat terwujud dengan bantuan media informasi yang kian berkembang dewasa ini.
  17. 17. Mahasiswa juga dapat beperan dengan cara mendermakan ilmupengetahuannya melalui penelitian dalam hal penyediaan danpemanfaatan energi, terutama energi baru dan terbarukan yangdidukung oleh pihak pemerintah dan swasta.Sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2007 Pasal 29 yang menyebutkan :• Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penyediaan dan pemanfaatan energi wajib difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.• Penelitian dan pengembangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan terutama untuk pengembangan energi baru dan energi terbarukan untuk menunjang pengembangan industri energi nasional yang mandiri.
  18. 18. Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK mengenaienergi diatur dalam UU No. 30 Tahun 2007 Pasal 30 yangmenyebutkan :• Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.• Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dana dari swasta.• Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian tentang energi baru dan energi terbarukan dibiayai dari pendapatan negara yang berasal dari energi tak terbarukan.• Ketentuan mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
  19. 19. SEKIAN danTERIMA KASIH

×