Dokumen tersebut merupakan laporan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang membahas tentang kerangka regulasi, tugas, fungsi, kebijakan, sistem penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, informasi layanan publik, serta aplikasi yang digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.
Presentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energiWijayanto Soehadi
Presentasi Direktorat Konservasi Energi, Direktorate Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM tentang regulasi, kebijakan, permasalahan, potensi dan program-program pengembangan konservasi energi di Indonesia.
Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...Smart Villages
By Deasy Kurniawati
Off-grid electrification for development of small islands represents a number of unique challenges under the broad category of rural electrification. Small, off-grid island communities are particularly vulnerable to diesel price fluctuations and natural disasters, and thus, enhancing resilience through more sustainable and cheaper energy technologies should be a key priority. Financing the transition to these technologies – usually photovoltaic, micro-hydro or sometimes wind – is an essential hurdle to overcome. Once electricity systems are in place it is equally important that they are sustained in the longer term with effective arrangements for operation and maintenance, cost recovery etc. Related to this, is the productive use of the energy provided to increase islander incomes.
The workshop on Bunaken Island, Sulawesi, Indonesia from 3 to 5 November 2015, organised by the Smart Villages Initiative in collaboration with Kopernik, will explore these issues and develop recommendations for policy makers, development agencies and other stakeholders in energy provision to island communities.
More info: http://e4sv.org/events/off-grid-islands-electricity-workshop/
Materi ini disampaikan oleh Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dalam Diskusi Publik "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara" (8/6).
Presentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energiWijayanto Soehadi
Presentasi Direktorat Konservasi Energi, Direktorate Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM tentang regulasi, kebijakan, permasalahan, potensi dan program-program pengembangan konservasi energi di Indonesia.
Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...Smart Villages
By Deasy Kurniawati
Off-grid electrification for development of small islands represents a number of unique challenges under the broad category of rural electrification. Small, off-grid island communities are particularly vulnerable to diesel price fluctuations and natural disasters, and thus, enhancing resilience through more sustainable and cheaper energy technologies should be a key priority. Financing the transition to these technologies – usually photovoltaic, micro-hydro or sometimes wind – is an essential hurdle to overcome. Once electricity systems are in place it is equally important that they are sustained in the longer term with effective arrangements for operation and maintenance, cost recovery etc. Related to this, is the productive use of the energy provided to increase islander incomes.
The workshop on Bunaken Island, Sulawesi, Indonesia from 3 to 5 November 2015, organised by the Smart Villages Initiative in collaboration with Kopernik, will explore these issues and develop recommendations for policy makers, development agencies and other stakeholders in energy provision to island communities.
More info: http://e4sv.org/events/off-grid-islands-electricity-workshop/
Materi ini disampaikan oleh Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dalam Diskusi Publik "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara" (8/6).
Outlook Energi Indonesia 2014 memuat proyeksi dan analisis terhadap kebutuhan dan penyediaan energi. Tahun 2013 sebagai tahun dasar untuk menghasilkan proyeksi masing-masing skenario dasar, yaitu skenario Business As Usual dan Skenario Kebijakan Energi Nasional.
ini file dari menteri ESDM yg sedikit dipresentasikan oleh stafnya,nah,,,katanya ini adalah usaha konversi energi yang udah dilakuin pemerintahh selama ni...
The smart energy defined as a core to the concept of the smart city, provides its users with a liveable, affordable, climate friendly and engaging environment that supports the needs and interests of its users is based on a sustainable economy.
Outlook Energi Indonesia 2014 memuat proyeksi dan analisis terhadap kebutuhan dan penyediaan energi. Tahun 2013 sebagai tahun dasar untuk menghasilkan proyeksi masing-masing skenario dasar, yaitu skenario Business As Usual dan Skenario Kebijakan Energi Nasional.
ini file dari menteri ESDM yg sedikit dipresentasikan oleh stafnya,nah,,,katanya ini adalah usaha konversi energi yang udah dilakuin pemerintahh selama ni...
The smart energy defined as a core to the concept of the smart city, provides its users with a liveable, affordable, climate friendly and engaging environment that supports the needs and interests of its users is based on a sustainable economy.
The Honeynet Project-Oleh Charles Lim
(Praktisi dan Akademisi Keamanan Informasi)
Seminar Kesadaran Keamanan Informasi
Hotel Trans Luxury, Bandung 11 Mei 2015
Green Jobs: The Future Renewable Energy Wants You!- Bapak Laode Sulaeman, S....zonaebt.com
Tentang zonaebt.com
zonaebt.com adalah platform media berbasis di Indonesia yang menghadirkan akses konten yang berfokus pada energi terbarukan, kendaraan listrik, bisnis berkelanjutan dan lingkungan. Memiliki tiga produk unggulan: Media Online, Green Jobs, Riset, dan Event Organizer.
FGD ASPEK LEGAL, TEKNIS, DAN PASAR.
PETA PELUANG INVESTASI
PROYEK STRATEGIS
YANG SIAP DITAWARKAN
DALAM RANGKA MENDUKUNG IBU KOTA NUSANTARA.
PROYEK MANUFAKTUR
TIMAH
PPT- Heri - MENKEU- -OECD Stakeholder Dialogue on Mobilising Clean Energy Fin...OECD Environment
Presentation from Heri - MENKEU
OECD Stakeholder dialogue: Mobilising Clean Energy Finance and Investment
Joint OECD-Government of Indonesia (GoI) Workshop at the Indo EBTKE Conex 2019, 8 November, Jakarta
Similar to Sosialisasi Keamanan Informasi_Bidang Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (20)
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Sosialisasi Keamanan Informasi_Bidang Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
1. 1
KementerianESDM Republik Indonesia
Jakarta, 29 Maret 2016
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
2. 2
KementerianESDM Republik Indonesia
I. Kerangka Regulasi 3
II. Tugas, Fungsi dan Kebijakan 5
III. Sistem Peyediaan dan Pemanfaatan EBTKE 7
IV. Informasi Layanan Publik 10
V. Aplikasi di Lingkungan Ditjen EBTKE 16
Daftar Isi
4. 4
KementerianESDM Republik Indonesia
UU No. 30/2007 tentang Energi
UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan
UU No. 21/2014 tentang Panas Bumi
PP RI No. 70/2009 tentang Konservasi Energi
PP RI No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
1. KONSERVASI ENERGI untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di sisi
suplai dan pemanfaatan (demand side), antara lain sektor industri, transportasi,
rumah tangga, dan komersial.
2. DIVERSIFIKASI ENERGI untuk meningkatkan pangsa energi baru terbarukan dalam
bauran energi nasional (supply side).
4
Kerangka Regulasi
6. 6
KementerianESDM Republik Indonesia
Kebijakan Direktorat Jenderal EBTKE:
1. Menambah kapasitas pembangkit/produksi energi;
Pertumbuhan energi berkisar 8% per tahun, perlu ada penambahan
kapasitas untuk memenuhi kebutuhan energi
2. Menambah penyediaan akses terhadap energi modern untuk
daerah terisolir jaringan PLN, khususnya di daerah – daerah
terpencil dan pulau kecil;
Energi terbarukan tersedia di seluruh wilayah tanah air, sebagai sumber
energi untuk penyediaan listrik pedesaan. Program yang berjalan:
Listrik/energi pedesaan dengan mikrohidro, surya, biomassa, biogas
3. Mengurangi subsidi BBM/listrik (energi) PLTD PLTS, PLTMH,
Biomassa;
Biaya produksi listrik dari energi terbarukan sudah bersaing dengan BPP
PLTD. Substitusi PLTD dengan pembangkit energi terbarukan dapat
mengurangi subsidi.
4. Mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
Peningkatan efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan
meminimalkan emisi GRK
5. Menghemat energi
Menghemat 1 kWh jauh lebih murah dan mudah, dibandingkan dengan
memproduksi 1 kWh.
Tugas Pokok dan
Fungsi Direktorat
Jenderal EBTKE
(Perpres No. 68/2015 –
Pasal 19):
Perumusan kebijakan di
bidang pembinaan,
pengendalian, dan
pengawasan kegiatan
pengusahaan, keteknikan,
keselamatan kerja,
lingkungan, serta
pembangunan sarana dan
prasarana tertentu di
bidang Panas Bumi,
Bioenergi, Aneka Energi
Baru dan Terbarukan dan
Konservasi Energi
Tugas, Fungsi dan Kebijakan
8. 8
KementerianESDM Republik Indonesia
Clustering EBTKE: Terminologi UU 30/2007 tentang Energi
KE
EBTKE
EBT
EB
ET
Batubara Tercairkan (Liquified Coal)
Gas Metana Batubara (Coal Bed Methane)
Batubara Tergaskan (Gasified Coal)
Nuklir
Hidrogen
Metana yang lain
Panas Bumi
Hidro
Bioenergi
Surya
Angin
Laut
Upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan
sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi
pemanfaatannya (PP 70/2009 tentang Konservasi Energi)
8
A
B
9. 9
KementerianESDM Republik Indonesia
PEMANFAATAN AKHIR
Tenaga
Listrik
Hasil :
Komersial
Industri
Rumah
Tangga
Transportasi
Produk Energi
Sektor
Pengguna
Pembangkitan
Tenaga Listrik
TransmisiDistribusi
Listrik
Penjualan
Tenaga Listrik
Cadangan
Panas
Bumi
Panas Bumi
Eksploitasi Eksplorasi
(Pemanfaatan Langsung)
INDUSTRI ENERGI PRIMER
Hulu (Mengangkat dari perut bumi)Hilir (Mengolah menjadi produk energi)
Bahan
Bakar
Nabati
Energi
Surya,
Panas Bumi
Bayu, dll
Pengangkutan/
Penyaluran
Penyimpanan /
Penimbunan
Niaga
Tanpa Aset
Niaga
Dengan Aset
Pengolahan
Heat
Efisiensi Energi
dan
Pemanfaatan
Akhir
Tenaga
Air
“ENERGI HIJAU” (Maksimalkan)
Bahan
Baku
Nabati
Sistem Penyediaan dan Pemanfaatan EBTKE
12. 12
KementerianESDM Republik Indonesia
Informasi Berkala Ditjen EBTKE :
LAKIP
Statistik EBTKE
Buletin
Harga BBN
Laporan Penggunaan Energi untuk Industri dan Bangunan yang
Mengkonsumsi 6000 TOE
Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja
Informasi Terbuka: Berkala
13. 13
KementerianESDM Republik Indonesia
Kapasitas Terpasang BBN
Produksi BBN Nasional
Laporan Standar Nasional Indonesia Bidang Bioenergi
Pengumuman Wilayah PSP
Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi
Daftar Perusahaan Jasa Penunjang Panas Bumi
Kapasitas Terpasang PLTP
Produksi Uap dan Listrik PLTP
Daftar Usaha Jasa Penunjang di Bidang Panas Bumi
Tata Cara Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Teknis dan Lingkungan
Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia di Bidang Panas Bumi (SNI dan SKKN)
Profil Potensi Panas Bumi Indonesia
Tata Cara Pemohonan PSP
Roadmap Pengembangan Panas Bumi
Informasi Terbuka: Serta Merta dan Setiap Saat
14. 14
KementerianESDM Republik Indonesia
Prosedur Pengajuan Izin Usaha Niaga BBN
Prosedur Rekomendasi Ekspor/Impor BBN
Info Produksi Listrik dan Uap
Informasi Terbuka: Serta Merta dan Setiap Saat
17. 17
KementerianESDM Republik Indonesia
No. Nama Aplikasi Kegunaan
1. Website Ditjen EBTKE Website Resmi Ditjen EBTKE
2. Sistem Informasi
Pemetaan Ditjen EBTKE
Mengetahui sebaran informasi pembangkitan listrik
(PLTS, PLTMH, PLTP dan Reaktor Biogas) yang
telah dibangun oleh Ditjen EBTKE berbasis web
dengan memanfaatkan teknologi GIS.
3. Monitoring PSP Panas
Bumi
Memudahkan pekerjaan dalam pelayanan informasi
mengenai panas bumi
4. Monitoring Produksi
Uap dan Listrik
Memudahkan memperoleh informasi produksi uap
dan listrik setiap bulan
5. Database Panas Bumi
Berbasis Web GIS
Memudahkan memperoleh informasi panas bumi
melalui media internet
6. Database Biomassa Database sumber energi biomassa, biogas, dan
sampah kota secara dinamis
Aplikasi di lingkungan Ditjen EBTKE (1/4)
18. 18
KementerianESDM Republik Indonesia
No. Nama Aplikasi Kegunaan
7. SI Layanan BBN Pembaruan dan penambahan data-data
perusahaan biofuel secara dinamis
8. Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis
Memudahkan proses registrasi pengelolaan surat
dinas dan pemberkasan arsip
9. Sistem Informasi
Pelelangan Ditjen EBTKE
Sistem Informasi yang digunakan secara internal
sebagai summary dari pelelangan yang telah dan
sedang dilakukan oleh Ditjen EBTKE
Aplikasi di lingkungan Ditjen EBTKE (2/4)
19. 19
KementerianESDM Republik Indonesia
No. Nama Aplikasi Kegunaan
10. Aplikasi Akuisisi Data PLTS Memantau performa dan memberi notifikasi
jika ada kesalahan dalam sistem PLTS
11. Sistem Informasi Kerjasama
Aneka EBT
Menampilkan data potensi EBT dan progres
pembangunan fisik Direktorat Aneka EBT
12. Pelelangan Kuota Kapasitas
PLTS
Sebagai Amanat Permen 17 th. 2013 untuk
melakukan lelang secara online
13. Sistem Informasi Pelayanan
dan Pengawasan Usaha Aneka
EBT (Rencana)
Sarana menyampaikan informasi terkait
dengan Pelayanan dan Pengawasan Usaha
Aneka Energi Baru Terbarukan secara Efisien
dan Efektif
14. Database dan Sistem Aplikasi
Permohonan Infrastruktur
EBT
Mengevaluasi permohonan / usulan
Pemerintah Daerah terkait infrastruktur EBT
sesuai Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2012
Aplikasi di Lingkungan Ditjen EBTKE (3/4)
20. 20
KementerianESDM Republik Indonesia
No. Nama Aplikasi Kegunaan
15. Sistem Pelaporan Online
Penghematan Energi dan Air
Di Lingkungan Instansi
Pemerintah (POPEA)
Aplikasi online yang digunakan instansi
Pemerintah Menyampaikan Laporan
penghematan pemakaian tenaga listrik sesuai
Permen ESDM 13/2012 dan Laporan
penghematan Penggunaan Air Tanah sesuai
Permen ESDM 15/2012
16. Sistem Pelaporan Online
Manajemen Energi (POME)
Aplikasi Online yang digunakan industri atau
bangunan gedung untuk menyampaikan
laporan pelaksanaan manajemen energi sesuai
Permen 14/2012
17. Aplikasi Produk Hemat Energi
(siPROHEGI)
Aplikasi Prohegi berupa database yang berisi
data produk hemat energi seperti kipas angin,
AC, lampu, penanak nasi dan refrigerator, yang
sudah memiliki label hemat energi
Aplikasi di lingkungan Ditjen EBTKE (4/4)
21. 21
KementerianESDM Republik Indonesia
• Guna menunjang sistem informasi yang ada, maka fasilitas
pendukung berupa hardware (perangkat jaringan dan server)
sangat diperlukan. Perangkat server tersedia khusus di sebuah
ruangan dan untuk perangkat networking tersedia di setiap lantai.
Dalam operasionalnya beberapa aplikasi terinterkoneksi dengan
pihak lain seperti Pusdatin dan server di daerah (aplikasi akuisisi
data PLTS)
• Bagian Rencana dan Laporan, Sub Bagian Pengelolaan Informasi
merupakan unit pengelola IT di Ditjen EBTKE yang memiliki tugas
mengelola sistem dan pelayanan informasi
• Assesment keamanan informasi dilaksanakan disesuaikan dengan
kebutuhan dan tidak rutin
• Koordinasi dilakukan dengan Pusdatin secara rutin dalam
pengelolaan jaringan dan ketika terjadi troubleshooting di sistem.
Infrastruktur dan Pengelolaan Teknologi Informasi