Dokumen tersebut merangkum rencana proyek perubahan untuk meningkatkan penyusunan sasaran kerja pegawai di lingkungan pemerintah kota Palu. Proyek ini akan dilaksanakan dengan memberikan asistensi kepada pegawai untuk menyusun sasaran kerja masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai dan tercapainya penilaian kinerja yang objektif.

1. DISUSUN OLEH ;
DEDY ISKANDAR, S.H
No. Peserta: 16/PIM IV-A.XXVI/2014

2. VISI dan MISI
 Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu adalah ;
“Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah
Kota Palu Yang Berkualitas Dan Profesional”.
 Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu adalah ;
1. Menyelenggarakan pelayanan kepegawaian yang berkualitas
dengan mengedepankan prinsip Good Governance.
2. Mewujudkan pengelolaan administrasi kepegawaian berbasis
teknologi informasi.
3. Mewujudkan pola pembinaan pegawai negeri sipil secara
komprehensif.
4. Meningkatkan kompotensi pegawai negeri sipil melalui
pendidikan dan pelatihan.

3. Latar Belakang
 Tugas dan Fungsi SUB BIDANG PENGHARGAAN DAN
PEMBINAAN PEGAWAI adalah Melaksanakan
pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan bahan,
pelaksanaan penyiapan penghargaan dan pembinaan
pegawai, evaluasi, pemantauan dan penyusunan laporan
Daslearmta mpeelalakksasnaankaaanntugTausglaaisn yPanogk doikberdikaann aFtausnagns. i SUB
BIDANG PENGHARGAAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI, yaitu ;
a. Pelayanan Izin Cerai
b. Pelayanan Izin Cuti Tahunan, Cuti Melahirkan, Cuti Alasan
Penting dan
Cuti Sakit.
c. Pemberian Teguran Disiplin PNS
d. Pemberhentian PNS
e. Pelaksanaan Sumpah Jabatan PNS
f. Pemberian Penghargaan PNS
g. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas

4. Lanjutan,…..
 Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja dan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai, yang mewajibkan setiap Pegawai
Negeri Sipil untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) sejak 1 Januari 2014.
 Untuk Obyektivitas penilaian prestasi kerja PNS
diperlukan parameter penilaian sebagai ukuran dan
standar penilaian hasil kerja dari tingkat capaian
Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

5. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan
1) Tujuan ;
Tujuan yang dicapai Dalam Proyek Perubahan Yaitu
Terlaksananya Asistensi sebagai penyusunan Sasaran
Kerja Pegawai (SKP)
2). Manfaat ;
Manfaat yang dicapai dalam Proyek Perubahan yaitu
termotivasinya Pegawai Negeri Sipil untuk
menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

6. Ruang Lingkup Proyek Perubahan
 Belum terwujudnya PNS menyusun Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) di masing-masing SKPD, yang
selama ini telah dilakukan Sosialisasi dan
Pemberitahuan melalui Surat Edaran Walikota
Palu, dengan adanya Proyek Perubahan melalui
Asistensi SKP, maka motivasi PNS untuk
menyusun SKP bisa terwujud di tahun 2014.
 Jenis Perubahan; adanya Penyusunan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) oleh Pegawai Negeri Sipil.

7. I N O V A S I
Kondisi Proyek Perubahan Saat Ini ;
 Tidak termotivasinya pegawai negeri sipil di
masing-masing SKPD untuk menyusun Sasaran
Kerja Pegawai (SKP) sehingga belum adanya
Sasaran Kerja Pegawai yang dibuat oleh
Pegawai Negeri Sipil.

8. Kondisi Proyek Perubahan Yang Diharapkan ;
Dengan adanya Asistensi Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) oleh Badan Kepegawaian
Daerah Kota Palu, maka terwujudlah
Pegawai Negeri Sipil dimasing-masing
SKPD untuk menyusun Sasaran Kerja
Pegawai (SKP).

9. Stakeholder Proyek Perubahan ;
Stakeholder Intern adalah Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Palu, Kepala Bidang
Pengembangan Karir (Mentor), Kepala Bidang,
Kepala Sub Bidang dan Seluruh Staf di jajaran
Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu.
 Stakeholder Ekstern adalah Pimpinan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan
Seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Kota Palu.

10. Milestone
NO. MILESTONE TAHAPAN
WAKTU OUTPUT
1 2 3
4 5
I PERSIAPAN 1. Konsultasi dan Koordinasi dengan Mentor 1 hari Arahan Mentor
2. Rapat pertemuan dengan mentor dan staf
membahas Kegiatan Asistensi
II TIM ASISTENSI
SKP
1. Melaksanakan pertemuan pembentukan
Tim Asistensi SKP
2 hari Hasil Rapat
1 hari Usulan Nama Tim
2. Penerbitan Surat Keputusan Tim Asistensi
SKP
1 hari SK Tim Asistensi
III PELAKSANAAN 1. Rapat Tim Asistensi SKP 3 hari Hasil Rapat
2. Menyusun Jadwal Tim Asistensi SKP 4 hari Draft Jadwal
3. Membuat Undangan dan Penyampaian
Jadwal Asistensi ke SKPD
4 hari Undangan
4. Pelaksanaan Asistensi SKP 5 hari Pelaksanaan Proyek
IV EVALUASI HASIL 1. Iventarisasi SKPD yang tidak
Tidak hadir Asistensi SKP
2. Mengiventarisasi Jumlah Pegawai
dari setiap SKPD yang telah membuat SKP
V TINDAK LANJUT 1. Adanya hasil SKP yang disampaikan ke
BKD Kota Palu
3 hari
5 hari
5 hari
Daftar SKPD
Daftar Jumlah Pegawai
yang menyusun SKP
SKP yang telah tersusun
2. Laporan kepada Sekretaris Daerah Kota 5 hari Laporan Asistensi

11. Prediksi Masalah & Resiko
 Masalah ; 1. Sulitnya merubah pola pikir
pegawai yang kurang disipin
menyusun sasaran kerja pegawai
(SKP).
2.Tidak adanya keseriusan untuk
menyusun sasaran kerja pegawai (SKP)
 Resiko ; Resiko yang mungkin muncul dalam proses
pengerjaan proyek perubahan antara lain
motivasi Pegawai Negeri Sipil yang menurun
untuk menyusun SKP di Tahun 2014.

12. Kendala Internal & Eksternal ;
Internal : 1.Sulitnya merubah pola pikir pegawai yang kurang
disipin menyusun sasaran kerja pegawai (SKP) di
masing- masing SKPD.
2.Tidak adanya keseriusan pimpinan SKPD untuk
melakukan pengawasan kepada PNS untuk
menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
Eksternal : 1. Pimpinan SKPD tidak melakukan
pengawasan kepada pegawai untuk
melakukan penyusunan SKP.
2. Tidak tersedianya informasi penyusunan SKP
3. Mengabaikan Surat Edaran tentang
penyusunan SKP.

13. Kriteria Keberhasilan
1. Terbentuknya Tim Asistensi Sasaran Kerja
(SKP) di Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu.
2. Tersusunya Sasaran Kerja Pegawai (SKP) oleh PNS
dimasing-masing SKPD.

14. Kesimpulan ;
Dengan melakukan proyek perubahan Asistensi dalam
penyusunan sasaran kerja pegawai (SKPP) penilaian prestasi
kerja PNS penekanannya pada pengukuran tingkat capaian
sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja
(output) yang direncanakan dan disepakati antara pejabat
penilaian dan PNS yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja

15. Penutup ;
Demikian Proposal Proyek Perubahan ini
disampaikan, sebagai syarat Pendidikan dan
Pelatihan PIM IV Tahun 2014 Pemerintah Kota
Palu bekerjasama Dengan Badan Diklat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,
semoga bisa menjadi INOVASI.