Laporan Tahunan 2019 YSKK

DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................
Tentang YSKK.....................................................................................
Area Kerja YSKK ................................................................................
Pendekatan Kerja ............................................................................
Desa MANTAP (Mandiri, Terampil, Produktif) ................................
Pemulihan Mata Pencaharian Perempuan Terdampak
Bencana di Palu, Sigi, dan Donggala ......................................
Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat .................................
PAUD Ramah Anak ..........................................................................
Penguatan OMS & Akuntabilitas Sosial untuk PAUD yang
Berkualitas & Inklusif ....................................................................
Pengembangan Pertanian Organik ..............................................
Unit Penggalangan Sumber Daya .................................................
Publikasi .............................................................................................
Sumber Daya Manusia ....................................................................
Laporan Keuangan ..........................................................................
1
3
5
7
8
16
23
30
36
43
47
53
57
61

Laporan Tahunan 2019 Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK)1
Kata Pengantar
Menjaga konsistensi YSKK untuk terus bekerja bagi
kelompok rentan selama 18 tahun adalah
keniscayaan sekaligus pertaruhan atas mandat
sebagai organisasi masyarakat sipil. Dinamika social
dan politik yang terjadi di Indonesia dan pergeseran
kebijakan program dari mitra-mitra strategis menjadi
tantangan besar YSKK untuk melakukan penye-
lerasan arah dan gerak organisasi.
Kerja-kerja kolaborasi dengan organisasi lain
menjadi pilihan strategi bagi YSKK. Setidaknya ada 3
proyek kolaborasi yang dilakukan YSKK pada tahun
2019 ini, yaitu: (a) Proyek pengembangan pertanian
organic di kabupaten Simalungun, kolaborasi
dengan PT. INDMIRA atas dukungan dari PT. Japfa
Comfeed Indonesia, Tbk. (b) Proyek Memperkuat
masyarakat sipil dan akuntabilitas sosial untuk
meningkatnya akses terhadap layanan PAUD
bermutu inklusif di NTT, kolbaroasi dengan Childfund
Swedia (Barnfonden), LPMM dan SID atas dukungan
Kangsure Suroto
Direktur Pelaksana
Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK)

Laporan Tahunan 2019Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) 2
dari Uni Eropa; (c) Proyek Pemulihan Mata
Pencaharian Perempuan Korban Bencana di Palu,
Sigi dan Donggala, kolaborasi dengan Childfund
Indonesia, LPBI-NU dan True creative Aid.
Tahun 2019 menjadi tahun akhir dari periode
Rencana Strategis YSKK tahun 2016-2019, sekaligus
periode terakhir jabatan direktur pelaksana.
Secara internal penataan kelembagaan dan
proses transisi kepemimpinan juga sudah mulai
disiapkan. Meskipun tidak mudah tetapi proses
transisi kepemimpinan menjadi sebuah kenis-
cayaan bagi YSKK sebagai konsekuensi dari
organisasi pembelajar dan dinamis terhadap
perubahan.
Laporan tahunan 2019 ini kami susun sebagai
bagian dari akuntabilitas kinerja dan media
berbagi pengalaman atas kerja-kerja yang
dilakukan YSKK baik kepada internal maupun
eksternal YSKK.
Pada kesempatan ini kami juga ingin menyam-
paikan penghargaan yang tinggi kepada
anggota Badan Pelaksan dan Badan Pengurus
YSKK (Pengurus, Pengawas, Pembina) serta para
pihak yang telah mendukung kerja-kerja YSKK.
Semoga kinerja YSKK dimasa yang akan dating
dengan Renstra dan Kepemimpinan yang baru
menjadi lebih efektif lagi.
Salam penggerak
Kangsure Suroto
Direktur Pelaksana

YSKK adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang
independen tidak memiliki aliasi secara langsung
maupun tidak langsung dengan pemerintah, partai
politik, agama, suku dan golongan tertentu. YSKK
didirkan oleh sekelompok pegiat pemberdayaan
masyarakat yang sudah cukup lama berkiprah di
berbagai organisasi masyarakat sipil, pada tanggal 12
Mei 2001 di kota Surakarta provinsi Jawa Tengah.
Masih banyaknya masyarakat marginal dan rentan
yang belum terpenuhi hak-hak dasarnya dari aspek
ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik menjadi alasan
utama lahirnya YSKK, disamping diilhami oleh semangat
gerakan reformasi yang digagas oleh masyarakat sipil
dan mahasiswa pada tahun 1998. Atas dasar itulah,
YSKK menetapkan diri sebagai bagian dari pelaku
pembangunan bangsa yang kritis dan solutif.
tentang yskk

Penggerak perubahan masyarakat
menjadi berdaya dan inklusif.
Visi
Misi
Ÿ Memberdayakan perempuan yang
rentan dari aspek ekonomi dan politik;
Ÿ M e n i n g k a t k a n a k s e s l a y a n a n
pendidikan anak usia dini dan
pendidikan dasar yang berkualitas dan
berkeadilan;
Ÿ Meningkatkan akuntabilitas sosial
layanan publik; dan
Ÿ Mewujudkan lembaga yang kuat dan
mandiri.

Area Kerja YSKK
Sampai dengan akhir tahun 2019,
cakupan wilayah kerja (program)
YSKK, baik yang sudah berakhir
maupun sedang berjalan, berada di
7 Provinsi (Jawa Tengah, D.I.
Yogyakarta, Lampung, NTT, NTB,
Sumatera Utara, Sulawesi Tengah); 18
kabupaten / kota (Sragen, Surakarta,
Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali,
Gunungkidul, Bandar Lampung,
Lombok, Tengah, Lombok Timur,
Lombok Barat, Mataram, Sumba
Timur, Sumba Barat Daya, kab.
Kupang, kota Kupang, Simalungun,
Palu, Sigi, Donggala); 90 desa; 130
sekolah; 61 koperasi perempuan dan
pra koperasi (kelompok swadaya
masyarakat, kelompok wanita tani).

Pendekatan Kerja
Asset Based Community Development (ABCD), yaitu
dengan melibatkan secara aktif kelompok kepentingan
langsung dalam kegiatan program/proyek, serta
mendorong mereka mengidentikasi dan memilih
alternatif pemecahan masalah dengan mendasarkan
pada potensi atau aset yang mereka miliki.
Pendekatan ini juga memungkinkan terjadinya
pertemuan multipihak untuk berdiskusi (dialog) isu
bersama, menyusun rekomendasi bersama bahkan
mensepakati agenda aksi bersama untuk mewujudkan
tujuan program/proyek. Proses-proses inilah yang akan
membuat semua pihak meningkat kesadaran kritisnya,
lebih percaya diri karena ada penghargaan atas
potensi/aset dan ada kesempatan untuk terlibat, serta
adanya rasa kepemilikan yang kuat atas hasil program/
proyek sehingga akan menjamin keberlanjutannya.
DREAM DISCOVER
DESIGN DESTINY

1 Desa MANTAP
(Mandiri Terampil Produktif)

UU No. 6 / 2014 tentang Desa pada pasal 78
menjelaskan bahwa pembangunan desa
memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia
serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan
sarana dan prasarana desa, pengembangan
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan
sumber daya alam (SDA) dan lingkungan
secara berkelanjutan. Pembangunan desa
harus mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian
dan keadilan sosial. Untuk pelaksanaan
pembangunan desa, pada pasal 81
disebutkan bahwa pelaksana pembangunan
adalah pemerintah desa dengan melibatkan
seluruh masyarakat desa dengan semangat
gotong-royong.
Hal ini menegaskan bahwa proses pem-
bangunan desa, termasuk pembangunan
ekonomi desa, harus dilaksanakan secara
demokratis (politik) dan dijalankan dengan
prinsip dan asas-asas demokrasi ekonomi.

Menurut bung Hatta (1960), cita-cita demokrasi Indonesa ialah demokrasi sosial,
melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Setelah sekarang
demokrasi politik sudah terwujud, saatnya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat
melalui demokrasi ekonomi, di kota-kota dan di desa-desa.
Ketimpangan ekonomi antara desa dengan kota masih sangat tinggi, meskipun sebagian
besar wilayah Indonesia adalah perdesaan tetapi perputaran ekonomi sebagian besar
masih berkutat di perkotaan. Dari sisi gender, ketimpangan yang terjadi antara laki-laki
dan perempuan juga masih terjadi, baik dari aspek ekonomi, sosial dan politik. Secara
ekonomi, tingkat penghasilan dan pengeluaran perempuan lebih rendah dibandingkan
laki-laki, yaitu sekitar 60%. Sumber-sumber ekonomi keluarga juga lebih banyak dikuasi
oleh laki-laki. Secara politik, keterlibatan dan peran perempuan dalam ruang-ruang politik
dan pemerintahan juga masih terbatas. Sementara secara sosial, posisi perempuan juga
masih dianggap sebagai warga kelas dua, baik dilingkup ranah keluarga maupun
masyarakat.
Sampah plastik yang dihasilkan pabrik
dimanfaatkan warga Desa Sambirejo
menjadi kerajinan-kerajinan yang cukup
diminati oleh pasar.

Pada tahun 2019, YSKK melanjutkan gagasan
untuk menginisiasi model Desa MANTAP (Mandiri,
Terampil, Produktif) yang dilaksanakan di 4 desa di
kabupaten Gunungkidul-D.I. Yogyakarta.
Intervensi program ini fokus pada 3 hal, yaitu:
a. Penumbuh-Kembangan perempuan-
perempuan pengusaha mikro sekaligus
peningkatan kualitas produk (barang dan
jasa) yang mereka hasilkan. Sampai dengan
akhir tahun 2019 ini setidaknya sudah muncul
produk unggulan dari masing-masing desa
lokasi program. Untuk menjamin kualitas
produk, ijin dari Dinas Kesehatan yaitu PIRT
(Produk Industri Rumah Tangga) juga sudah
mereka miliki secara kolektif.
b. Penguatan kelembagaan ekonomi perem-
puan, yaitu 3 Koperasi Perempuan dan 2
Kelompok Wanita Tani sebagai wadah
Kontribusi YSKK
Sekolah Kewirausahaan Perempuan yang
dilaksanakan secara reguler untuk
meningkatkan kapasitas anggota terkait
usaha yang dijalankan.

Gerakan ekonomi perempuan dalam hal
akses permodalan, pemasaran, belajar dan
advokasi. Hampir sebagian besar anggota
koperasi dan KWT sudah bisa difasilitasi
kebutuhan modal usaha meskipun dengan
nominal yang terbatas. Beberapa produk
anggota juga sudah dipasarkan oleh koperasi
dan KWT melalui kerjasama dengan toko
oleh-oleh maupun outlet yang dibuka di
secretariat. Untuk mendukung kegiatan
usaha anggota, koperasi juga menyeleng-
garakan Sekolah Kewirausahaan Perempuan
secara tematik sesuai dengan kebutuhan
anggota.
c. Penguatan kolaborasi terutama dengan
pemerintah desa agar pengembangan Desa
MANTAP selaras dengan arah kebijakan
pembangunan pemerintah desa sebagai-
mana yang dimandatkan dalam UU Desa.
Wujud kolaborasi yang dibangun dengan
pemerintah desa adalah penyelarasan
rencana kerja pembangunan (RKP) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) dengan konsep program YSKK.
Setidaknya sudah ada 2 Desa yang sudah
Nampak wujud kolaborasinya, yaitu Desa
Sambirejo dan Desa Semin. Selain itu, untuk
mendukung pemasaran produk anggota
koperasi dan KWT, pemerintah kabupaten
Gunungkidul juga selalu memberikan
kesempatan terlibat dalam pameran produk
UMKM.
Intervensi program difokuskan pada:

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki YSKK
untuk menjalankan program ini, karena hanya
mengandalkan sumber dana internal yang
berasal dari surplus dana program yang didanai
pihak luar. Membangun usaha membutuhkan
totalitas dan konsistensi terutama pada tahap
perintisan, tetapi pada saat inilah banyak
perempuan yang tidak kuat dan akhirnya
berhenti karena usaha belum menghasilkan
pendapatan yang cukup dan pasti. Keter-
batasan penggunaan tehnologi tepat guna
dalam proses produksi membuat biaya produksi
tinggi dan kualitas produk juga tidak bisa
terjaga, hal ini membuat permintaan pasar
relatif kurang.
TANTANGAN
Pelatihan pemasaran produk
menggunakan media sosial.

CAPAIAN program
Ÿ Produk unggulan Desa Sambirejo:
Olahan kelor
Ÿ Produk unggulan Desa Semin:
olahan singkong
Ÿ Produk unggulan Desa Watusigar:
Rengginang aneka rasa
Ÿ Produk unggulan Desa Kampung:
krupuk pati
Produk Olahan Makanan
Jumlah penerima manfaat:
Ÿ Kopwan Karya Perempuan
Mandiri: 132 orang
Ÿ Kopwan Sekar Arum: 55 orang
Ÿ Kopwan Mitra Usaha Perempuan:
115 orang
Ÿ Kelompok Desa Prima Semin: 25
orang
Beberapa produk unggulan yang
dihasilkan perempuan pengusaha mikro di
Kabupaten Gunungkidul.

Aktiva dan Laba Koperasi
Aktiva
Laba
Identiﬁkasi usaha dengan menggunakan
tools Bussiness Model Canvas.

2
pemulihan mata pencaharian
perempuan terdampak bencana
di palu, sigi, dan donggala

Pada hari Jumat 28 September, 2018 pukul 17.02 WIB
(10: 02UTC) gempa berkekuatan 7,4 RS dan pusat
gempa 10 km melanda timur laut Donggala, Sulawesi
Tengah di pulau Sulawesi. Ini diikuti oleh tsunami yang
melanda pantai barat Sulawesi, pantai Talise di Kota
Palu dan pantai di Donggala. Tsunami dan gempa
bumi menyebabkan korban signikan dengan 2.045
melaporkan kematian dan lebih dari 10.679 terluka.
Ada 82.775 pengungsi di lebih dari 147 pusat evakuasi.
Pada situasi bencana seperti ini sudah bisa dipastikan
kelompok-kelompok rentanlah yang paling
merasakan dampaknya. Banyak sekali anak-anak
yang sekolahnya hancur dan perlengkapan belajar
mereka hilang sehingga mereka kesulitan untuk
kembali mendapatkan hak belajarnya. Sementara
orang tua mereka juga kehilangan aset-aset ekonomi,
pekerjaan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Hidup
mereka hanya mengandalkan bantuan dari
pemerintah dan pihak lainnya seperti NGO, swasta,
dan pihak lainnya. Kegiatan ekonomi mikro-kecil yang
menjadi sumber pendapatan sebagian besar
masyarakat berhenti.
Dampak Gempa & Tsunami
Sulawesi di Sektor Ekonomi:

Kontribusi YSKK
Untuk mendukung percepatan pemulihan di
PASIGALA (Palu, Sigi, dan Donggala), khususnya
di bidang pendidikan dan ekonomi, Yayasan
Satu Karsa Karya (YSKK) bekerja sama dengan
TRUE Creative Aid (TCA) dan lembaga
Perawatan LPBI-NU / NU Peduli dan menerima
dukungan dana dari ChildFund International dan
AKH Jerman, telah melaksanakan program
'Sulawesi Early Recovery Phase - Pendidikan
Transisional dan Penghidupan bagi Perempuan
di Usaha Mikro' selama 8 bulan (Maret-Oktober
2019).
Dalam proyek ini YSKK berperan penuh dalam
membantu perempuan-perempuan korban
bencana untuk kembali melakukan aktivitas
produktif yang sempat terhenti akibat bencana
di kota Palu, kabupaten Sigi dan Donggala.
Intervensi proyek difokuskan pada:
a. Pemetaan perempuan terdampak dan
kebutuhannya terkait dengan upaya
Koordinator Proyek, Iwan Setiyoko,
secara simbolik melakukan penyerahan
stimulan modal usaha bagi perempuan
pengusaha mikro.

pemulihan kegiatan mata pencaharian.
Koordinasi dengan berbagai pihak
(pemerintah dan NGO) lain menjadi sangat
krusial untuk memastikan target, lokasi dan
bantuan yang akan diberikan efektif karena
banyanya organisasi yang bekerja pasca
bencana.
b. Pengorganisasian perempuan-perempuan
pengusaha mikro dan calon pengusaha
mikro dalam kelompok ekonomi perempuan.
Hal ini ditujukan agar mereka memiliki wadah
untuk menyatukan segala potensi yang
tersisa dan berbagi untuk saling menguatkan
dalam pemulihan kegiatan mata penca-
harian. Keberadaan kelompok juga penting
untuk menjaga keberlanjutan proyek melalui
mekanisme pengawasan yang mereka
sepakti sendiri. Selain tentu saja untuk
memudahkan tehnis pendampingan proyek
kepada perempuan pelaku usaha mikro.
Setidaknya sampai dengan akhir proyek ada
556 perempuan pengusaha mikro yang
tergabung dalam 20 kelompok ekonomi
Intervensi program
difokuskan pada:
Pemetaan
perempuan
terdampak
Pengorganisasian
perempuan-perempuan
pengusaha mikro
Bantuan peralatan
dan modal usaha
Penguatan kapasitas
terkait pengelolaan
usaha dan tehnis produksi
Kolaborasi dengan
Pemda untuk
keberlanjutan program

perempuan di kota Palu, kabupaten
Donggala dan Sigi.
c. Penguatan kapasitas, khususnya terkait
dengan pengelolaan usaha dan tehnis
produksinya. Proyek membantu para
perempuan menyusun rencana usaha
dengan model bisnis kanvas, membimbing
implementasi usahanya dan membantu
menemukan produk-produk unggulan yang
ada disetiap kelompok ekonomi perempuan.
Pada akhir proyek terdapat ??? Produk
unggulan yang sudah layak dipasaran baik
secara kualitas maupun kemasan.
d. Bantuan peralatan dan modal usaha juga
diberikan dengan total nilai sekitar 1,6 Milyar
baik secara perorangan maupun kelompok
untuk membantu mereka bisa segera bangkit
memulai kegiatan mata pecahariannya.
e. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk
memastikan keberlanjutan pendampingan
kepada 20 kelompok ekonomi perempuan.
Durasi proyek yang hanya 8 bulan tentu
belum cukup dan sifatnya tahap awal.
Komitmen ini kemudian ditunjukan oleh
Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah melalui
penandatanganan nota kesepahaman dan
ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/
kota Palu, Sigi dan Donggala lewat
pendampingan ijin PIRT, Badan Hukum
Koperasi, Fasilitasi Pemasaran, dll.
Pembentukan Kelompok Perempuan
pengusaha mikro di Kecamatan Lolu,
Kabupaten Sigi.

S i t u a s i p a s c a b e n c a n a m e m b u t u h k a n
pengambilan keputusan dan aksi yang cepat dan
ini seringkali kurang sesuai dengan prinsip kehati-
hatian dan akuntabel dalam manajemen proyek.
Durasi proyek yang hanya 8 bulan dengan tujuan
untuk pemulihan kegiatan mata pencaharian
tentu sangat kurang, terlebih dimasa pasca
bencana. Hal ini menjadi pertaruhan terkait
keberlanjutan proyek khususnya keberlanjutan
kegiatan-kegiatan usaha perempuan yang sudah
dimulai pada masa proyek. Keberadaan
kelompok sebagai salah satu strategi menjaga
keberlanjutan, belum mendapatkan intervensi
yang cukup karena pada masa proyek lebih fokus
pada intervensi pemulihan mata pencaharian
anggota kelompok.
TANTANGAN
Pelatihan Manajemen Usaha
yang dilaksanakan di tenda
pengungsian.

capaian program
Beberapa produk unggulan yang
telah di-rebranding.
556 perempuan sudah
memulai kembali kegiatan
mata pencaharian
20 perempuan terlatih
sebagai kader penggerak
masyarakat.
14 produk anggota KEP
potensial dikembangkan.
448 perempuan terhubung
dengan perbankan.
Dukungan & sinergitas
dengan Pemdes/kelurahan
dan OPD.

3 Pengelolaan Sampah
Berbasis Masyarakat

Penanganan persoalan sampah yang dilakukan
oleh pemerintah tidak kunjung selesai bahkan
cenderung semakin kompleks. Keberadaan
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang
sudah tidak mampu lagi menampung volume
sampah ditambah lagi dengan budaya
masyarakat Indonesia yang belum ramah
lingkungan terutama tingginya penggunaan
plastic menjadi salah satu penyebab utamanya.
Data yang dilansir oleh berbagai pihak termasuk
pemerintah menunjukkan volume sampah
semakin bertambah signicant. Sudah banyak
pemerintah daerah yang sudah mulai kuwalahan
menangani persoalan sampah rumah tangga,
ditambah lagi diaerah Kawasan industri yang juga
sangat rawan dengan pencemaran akibat
pengelolaan limbah yang tidak baik. Berbagai
kebijakan sudah banyak dikeluarkan oleh
pemerintah pusat maupun daerah bahkan desa,
tetapi implementasinya belum berjalan efektif
hingga saat ini. Bangunan budaya yang
berdampak pada kesadaran masyarakat
terhadap sampah masih sangat lemah.
Buku Tabungan Sampah
nasabah Si RePi.

KONTRIBUSI YSKK
YSKK melalui PT. SAKAN dengan dukungan PT.
Japfa Comfeed Indonesia, Tbk menggagas
sebuah model pengelolaan sampah secara
kolektif dan ramah lingkungan, dengan
pendekatan dari, oleh dan untuk warga. Program
yang dinamai Pengelolaan Sampah Berbasis
Masyarakat ini dilaksanakan di desa Duyungan
kecamatan Sidoharjo dan kelurahan Plumbungan
kecamatan Karangmalang kabupaten Sragen.
Salah satu strategi utama program ini adalah
mengembangkan Bank Sampah sebagai wadah
dalam mengorganisir masyarakat sekaligus media
dalam mengelola sampah organic maupun non
organic. Karena penanganan sampah bukan
hanya terkait tehnis tetapi juga terkait budaya,
maka tahapan pengorganisasian masyarakat
melalui kampanye perubahan perilaku menjadi
yang utama. Meminimalisir produksi sampah
plastik dan melakukan pemilahan sampah rumah
tangga menjadi tahapan paling dasar yang perlu
Kunjungan Bupati & Wakil Bupati
Sragen di Bank Sampah Si Repi.

ditujukan sebagai pendidikan ekonomi anggota
melalui kegiatan menabung. Karena berbagai
program ekonomi yang dilaksanakan oleh
pemerintah dan non pemerintah selalu berkaitan
dengan akses pinjaman, sementara persoalan
ekonomi masyarakat lebih pada pengelolaan
ekonomi rumah tangga dan produktivitas.
Sedangkan untuk sampah organik, pada tahun ini
sudah diuji coba untuk diolah menjadi pupuk
organik. Ini sejalan dengan mimpi ke depan Bank
Sampah Si Repi untuk menjadikan Duyungan
sebagai sentra pupuk organik.
dilakukan oleh anggota Bank Sampah. Bukan
hanya rumah tangga, kampanye perubahan
perilaku terkait sampah juga dilakukan di sekolah-
sekolah yang ada disekitar desa Duyungan dan
kelurahan Plumbungan.
Selanjutnya, Bank Sampah melalui unit layanan
tabungan akan menerima tabungan sampah non
organik dari anggota yang dikonversi dalam
nominal rupiah dalam buku tabungan mereka.
Kegiatan tabungan sampah ini selain ditujukan
untuk mengurangi volume sampah non organik
yang mencemari lingkungan, juga sebagai

Pandangan sebagian masyarakat dilokasi proyek
masih menganggap sampah belum menjadi
persoalan. Masih banyaknya lahan kosong
disekitar tempat tinggal mereka (karena wilayah
perdesaan) memudah mereka untuk membuang
sampah baik organic maupun non organic. Hal ini
berdampak pada masih belum konsistennya
warga dalam memilah sampah di rumah serta
keengganan mereka mengumpulkan sampah
organik untuk diolah menjadi pupuk organik.
TANTANGAN
Untuk mendukung kemandirian dan keberlanjutan
Bank Sampah, pada tahun ini Bank Sampah Si Repi
sudah berhasil mendapatkan pengesahan
sebagai lembaga berbadan hukum dalam bentuk
Koperasi. Legalitas Badan Hukum bagi Bank
Sampah menjadi sangat penting untuk mem-
perluas kegiatan usahanya sekaligus memu-
dahkan bekerjasama dengan berbagai pihak.
Pengujian kualitas pupuk yang
dihasilkan Bank Sampah.
Proses produksi pupuk di
Bank Sampah.

CAPAIAN PROGRAM
Ÿ Anggota yang aktif menabung
sampah rata-rata setiap bulan 40
orang dari 128 anggota saat ini.
Ÿ Volume sampah non organik yang
masuk rata-rata 2 ton per bulan
untuk 2 Bank Sampah.
Ÿ Produksi pupuk organik sudah
mulai diuji cobakan di Bank
Sampah Si Repi.
Unit Usaha
Kelembagaan
Ÿ Badan Hukum Koperasi untuk Bank
Sampah Si Repi sudah ada.
Ÿ Keaktifan pengurus (kegiatan &
pertemuan rutin) sekitar 70%.
Ÿ AD, ART dan peraturan khusus
sudah tersusun secara baik &
tertulis.
Pendampingan administrasi
keuangan.
Layanan tabungan sampah.

Lingkungan
Kebersihan lingkungan (JAPSUNGSA),
Penghijauan jalan utama Sukorejo,
Pembuatan taman RT.
Ÿ Pelibatan dalam kegiatan
kabupaten & provinsi
Ÿ Dukungan APBDes sebesar Rp 5
juta untuk Bank Sampah.
Ÿ Lokasi lomba desa SOS.
Ÿ Kunjungan Bupati & Wakil Bupati.
Ÿ Liputan media.
Pengakuan & Dukungan
Administrasi
Ÿ Pencatatan & pelaporan ke-
uangan menggunakan sistem
yang sederhana tapi memenuhi
kaidah akuntansi, terdiri dari: BKH,
BUM, BUK, NS, Nerasa & R/I.
Ÿ Fungsi pencatatan secara manual
sudah bisa dilakukan Pengurus,
sedangkan secara komputer
masih bersama pendamping.
Proses pemilahan sampah non
organik sesuai jenisnya.

4 PAUD Ramah Anak

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi
yang mengatur perlindungan hak anak dalam
pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28
B yang menyebutkan “Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, UU Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 11
Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya, PP Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pendidikan Inklusi, PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Standar Nasional Pendidikan, Permen PP dan PA
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak dan Permen PP dan PA Nomor 11
tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dengan demikian sudah menjadi kewajiban bagi
setiap lembaga pendidikan untuk menerapkan
layanan pendidikan yang ramah bagi anak di
semua jenjang/tingakatan pendidikan. Sekolah
sebagai salah satu lingkungan bagi pendidikan
anak, sudah semestinya menjadi salah satu
tempat terbaik, teraman dan ternyaman bagi
anak-anak dalam mengembangkan segala
potensi yang dimilikinya. Termasuk di Lembaga
PAUD, karena berkualitas atau tidaknya seseorang
di masa dewasa diyakini dipengaruhi oleh stimulasi
pendidikan yang diterima di masa usia
keemasannya (0-8 tahun). Pada Usia ini
diharapkan anak-anak tumbuh dan berkembang
dengan segala keceriaannya tanpa ada
kekerasan, tanpa ada rasa takut sehingga anak
m a m p u m e n g e k s p r e s i k a n d a n
mengaktualisasikan dirinya secara positif dalam
berbagai bentuk. Layanan pendidikan yang
ramah anak atau yang sering kita kenal dengan
Sekolah Ramah Anak menjadi sebuah kebutuhan
untuk diterapkan sejak PAUD.

KONTRIBUSI YSKK
Sejak 2 tahun terakhir YSKK menginisiasi PAUD Ramah Anak
yang dimulai dari pemetaan layanan PAUD dan
penyusunan indeks PAUD Ramah Anak. Pada tahun 2019,
focus kegiatan yang dilakukan adalah uji coba Indeks
PAUD Ramah Anak dan Diseminasi hasil.
Uji coba Indeks PAUD Ramah Anak dilakukan di 32
Lembaga PAUD yang ada di 12 kecamatan di kabupaten
Sukoharjo provinsi Jawa Tengah. Metode yang
digunakan penulis adalah metode survey. Yang dilakukan
dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini, didasarkan
pada kriteria umum, yaitu: (a) Lembaga PAUD yang
berada di wilayah perkotaan, wilayah sub-urban atau
wilayah pedesaan; (b) Lembaga PAUD merupakan Gugus
PAUD inti ataupun Gugus PAUD Imba. Dari kriteria umum
tersebut kemudian dibagi dalam dua kriteria khusus, yaitu:
(a) Berbentuk Kelompok Bermain dan Taman Kanak-
Kanak; (b) Telah beroperasional diatas 3 tahun; (c)
Memiliki jumlah anak didik minimal 15 anak.
Aktivitas mencuci tangan di lembaga
PAUD.

13 Indikator
Pernyataan
Terdapat 4 aspek dalam Indeks PAUD Ramah Anak, dengan total 70 indikator.
Aspek Kebijakan PAUD
Ramah Anak
13 Indikator
Pernyataan
Aspek Sarana
dan Prasarana
15 Indikator
Pernyataan
AspekKurikulum
dan Program
8 Indikator
Pernyataan
Aspek Pendidik
dan Tenaga Pendidik

Hasil Uji Indeks PAUD Ramah
Anak
Ÿ Secara umum 63% lembaga
sudah memenuhi kriteria PAUD
Ramah Anak sesuai dengan
Indeks PAUD yang dikem-
bangkan oleh YSKK.
Ÿ Dari empat aspek yang dinilai.
A s p e k d e n g a n t i n g k a t
pelaksanaan yang tertinggi
pada aspek kurikulum dan
p r o g r a m . S e d a n g a s p e k
dengan pencapaian terendah
pada aspek kebijakan PAUD
Ramah Anak.
Ÿ P a d a a s p e k s a r a n a d a n
prasarana, indikator yang
paling rendah (belum sama
sekali dilakukan) pada indikator
tersedia jalur evakuasi bencana
yang dikenali semua warga
sekolah/lembaga PAUD
Aspek Kebijakan
PAUD Ramah Anak
Aspek Sarana
dan Prasarana
Aspek Kurikulum
dan Program
Aspek Pendidik
dan Tenaga Pendidik
Dibawah ini merupakan prosentase lembaga PAUD
yang BELUM memenuhi indikator Ramah Anak menurut
Belum memiliki
kebijakan atau
komitmen tertulis untuk
Pengurangan Risiko
Bencana (PRB)
97%
Komite sekolah/
paguyuban PAUD
belum memiliki program
kegiatan yang
mendukung
pengembangan PAUD
34%
Pendidik belum
memahami tentang hak-
hak anak dan upaya-
upaya pemenuhannya
dalam proses interaksi
dengan anak di lembaga
PAUD.
97%
Belum tersedia jalur
evakuasi bencana
yang dikenali semua
warga
sekolah/lembaga
PAUD.
100%

Hasil Uji Indeks PAUD Ramah Anak tersebut juga
sudah didiseminasikan kepada seluruh stakeholder
terkait di kabupaten Sukoharjo, baik itu pemerintah
(dinas Pendidikan), Himpaudi, IGTKI, lembaga
PAUD, perguruan tinggi, media dan pegiat
Pendidikan lainnya.
Selain itu, tahun 2019 YSKK juga masih melanjutkan
pendampingan ke 9 Lembaga PAUD berbasis
masyarakat yang ada di kecamatan Weru
kabupaten Sukoharjo. Pendampingan difokuskan
pada aspek kelembagaan dan tehnis layanan
lembaga PAUD termasuk juga mendorong
adanya dukungan dari pemerintah desa.
Setidaknya masih ada sekitar 260 anak didik yang
mendapatkan manfaat layanan PAUD dengan 25
pendidik.
Referensi terkait Indeks PAUD Ramah Anak masih
sangat terbatas, karena yang sudah tersedia
kebijakan dan panduannya adalah Sekolah
Ramah Anak untuk jenjang mulai Sekolah Dasar.
Karakteristik dan kebutuhan untuk lembaga PAUD
sangat berbeda dengan sekolah formal, hal ini
berdampak pada proses penyusunan Indeks PAUD
Ramah Anak yang lebih panjang. Dukungan dari
pemerintah terkait implementasi PAUD Ramah
Anak juga masih lemah dan kurang aplikatif.
tantangan
Apresiasi kepada lembaga PAUD yang
memenuhi Indeks PAUD Ramah Anak.

5
Penguatan OMS & Akuntabilitas
Sosial untuk PAUD Yang
Berkualitas & Inklusif

Meskipun era desentralisasi daerah (otonomi
daerah) sudah berjalan cukup lama di Indonesia
dan diperkuat dengan desentralisasi desa pada
tahun 2014, namun Organisasi Berbasis Masyarakat
(OBM) masih memiliki suara yang terbatas dan
perencanaan daerah dan desa setempat belum
mencerminkan prioritas masyarakat terlebih
kelompok rentan. Dukungan anggaran daerah
dan desa terhadap Pengembangan Anak Usia
Dini (PAUD) masih sangat terbatas meskipun
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD masih sekitar 72
persen.
Sebagian besar orangtua sudah meyakini bahwa
dengan mengirimkan anak-anak mengikuti
program Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)
membantu meningkatkan keterampilan kognitif
dan sosial anak-anak mereka. Tetapi sebagian
besar lembaga PAUD di Kawasan Timur Indonesia
tidak memenuhi standar minimum PAUD bermutu,
sehingga menghambat anak-anak tumbuh dan
berkembang secara optimal. Lembaga PAUD juga
memiliki keterbatasan mengakses dana publik
guna memperbaiki layanan.
Rencana pengelolaan unit usaha dalam
Pelatihan Pengembangan Usaha di Sumba
Barat Daya.

YSKK bersama dengan ChildFund Swedia (Barnfonden)
sebagai pemimpin konsorsium dan SID (Sumba
Integrated Development) dan LPMM (Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Madani) sebagai mitra
pelaksana lokal, dan didukung pendanaannya dari Uni
Eropa dan Swedia Sverige, merancang sebuah proyek
Penguatan OMS & Akuntabilitas Sosial untuk PAUD Yang
Berkualitas & Inklusif. Sasaran proyek ini adalah 54
lembaga PAUD yang ada di 30 desa di kabupaten
Kupang, kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat
Daya, provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kegiatan proyek ini bertujuan untuk memutus lingkaran
setan dari buruknya kualitas layanan PAUD yang terus
mengikat rendahnya tingkat kehadiran dan terbatasnya
dampak belajar yang diperoleh. Membangun
masyarakat sipil yang berpengetahuan baik dan
diperkuat dengan ketrampilan advokasi yang baik akan
membantu mereka secara proaktif berkontribusi
membentuk kebijakan-kebijakan pendidikan inklusif
yang memberikan manfaat bagi anak laki-laki dan
KONTRIBUSI YSKK
Pengembangan rencana bisnis dengan
Businnes Model Canvas dalam ToT
Pengembangan Usaha di Kupang.

perempuan. Kegiatan proyek ini menitikberatkan
perhatian pada area-area kesenjangan kapasitas
tata kelola pemerintahan yang bertanggung
jawab melalui peningkatan kapasitas dan
advokasi yang ditargetkan untuk semua tingkatan,
termasuk mempromosikan dan meningkatkan
akuntabilitas sosial. Organisasi Masyarakat Sipil
(OMS) menjadi pendorong dalam pelaksanaan
program inklusif, guna memenuhi hak anak, seiring
dengan keberadaan Pemerintah Daerah dan
Desa yang bertanggung jawab kepada
masyarakat.
Permainan “Menang Sebanyak Mungkin” terkait strategi
pemasaran dalam Pelatihan Pengembangan Usaha bagi
Lembaga PAUD di Sumba Barat Daya

Dampak perantara yang diharapkan
dari proyek ini, antara lain:
Ÿ OMS memiliki ruang dan alat untuk
mengatur diri mereka sendiri dan
kapasitas untuk memobilisasi
sumber daya, masyarakat, du-
kungan dan advokasi untuk peme-
nuhan hak anak
Ÿ Pusat-pusat PAUD inklusif bersumber
daya memadai melalui pember-
dayaan OBM yang mempengaruhi
Pemda dan proses penganggaran
PAUD.
Ÿ Peningkatan kehadiran dalam
pusat-pusat PAUD inklusif akibat
pemberdayaan OBM yang mampu
mempengaruhi perilaku melalui
inisiatif-inisiatif yang dipimpin oleh
masyarakat
Ÿ Meningkatnya mutu penyeleng-
garaan PAUD inklusif melalui
diberdayakannya OMS, OBM dan
Pemda yang bekerja secara
kolaboratif.
Mandiri
Inklusif
Inovatif Kolaboratif

Tahun 2019 fokus pendampingan tehnis yang
dilakukan YSKK antara lain meningkatkan
kapasitas organisasi masyarakat sipil local
t e n t a n g s y s t e m p e r e n c a n a a n d a n
penganggaran daerah dan desa. OMS penting
untuk mengetahui titik-itik rawan sekaligus ruang-
ruang partisipatif dalam proses perencanaan
dan penganggaran daerah dan desa. Mereka
juga perlu menguasai analisis anggaran daerah
dan desa untuk mengetahui sejauhmana
orientasi pembangunan untuk mendukung
pengembangan anak usia dini. Selain itu, OMS
juga dibekali tehnik advokasi kebijakan dan
tehnik fasilitasi agar hasil-hasil pelatihan dan
peningkatan kapasitas lainnya yang diperoleh
dapat disebarluaskan secera efektif.
Selain kepada OMS, pelatihan tentang system
perencanaan dan penganggaran daerah dan
desa juga diberikan kepada Organisasi
Pemerintah Daerah (OPD), staf kantor
kecamatan, pemerintah desa dan komite PAUD
di lokasi proyek. Bagi pemerintah daerah dan
desa, pelatihan ini penting agar mereka memiliki
pemahaman dan komitmen yang kuat untuk
Kajian regulasi terkait PAUD dalam TOT
Advokasi Perencanaan & Penganggaran
Daerah dan Desa di Kupang.

mendukung arah kebijakan pembangunan yang
responsif terhadap PAUD. Sementara bagi komite
PAUD, pelatihan ini untuk membekali mereka
terlibat secara efektif dalam proses perencanaan
dan penganggaran desa yang responsive
terhadap PAUD.
Pada akhir tahun 2019, YSKK juga membantu
organisasi masyarakat sipil dan lembaga PAUD
merancang unit usaha sebagai sumber alternative
pendanaan operasional lembaga PAUD.
Ketersediaan sumber pendanaan penting untuk
mendukung layanan lembaga PAUD lebih
berkualitas sekaligus mengurangi beban orang tua
yang sebagian besar kurang mampu.
TANTANGAN
Proyek ini merupakan konsorsium yang melibatkan
banyak organisasi (4 organisasi pelaksana proyek
dan 2 lembaga donor), hal ini membutuhkan
mekanisme komunikasi dan koordinasi yang cukup
panjang. Tipologi lokasi proyek yang cukup
beragam dari 3 kabupaten, 30 desa dan 54
lembaga PAUD membutuhkan penyesuaian
intervensi proyek yang beragam.
Analisa “mandat vs praktik pelayanan
publik” dalam pelatihan perencanaan dan
penganggaran daerah bagi OPD di Kupang.

6 Pengembangan
Pertanian Organik

Sistem pertanian konvensional yang berkembang saat
ini membawa dampak serius secara jangka panjang
pada pemadatan tanah, erosi, penurunan kesuburan
tanah secara keseluruhan, juga dampak kesehatan
pada manusia akibat bahan kimia beracun yang masuk
ke bahan pangan. Pertanian konvensional
menggunakan pestisida dan pupuk sintetik untuk
mengoptimalkan produktivitasnya.
Terbatasnya jumlah pupuk organic yang beredar
dipasaran ditambah dengan mahalnya harga
membuat masyarakat enggan menggunakan pupuk
organik. Kondisi ini ditambah dengan tingkat
pemahaman masyarakat yang rendah tentang
pengolahan pupuk organik yang bersumber dari bahan-
bahan lokal yang tersedia disekitar mereka.
Pembangunan lokasi produksi
pupuk ikan oleh KWT.

S i s t e m p e r t a n i a n k o n v e n s i o n a l y a n g
berkembang saat ini membawa dampak serius
secara jangka panjang pada pemadatan
tanah, erosi, penurunan kesuburan tanah
secara keseluruhan, juga dampak kesehatan
pada manusia akibat bahan kimia beracun
yang masuk ke bahan pangan. Pertanian
konvensional menggunakan pestisida dan
pupuk sintetik untuk mengoptimalkan
produktivitasnya.
Terbatasnya jumlah pupuk organic yang
beredar dipasaran ditambah dengan
mahalnya harga membuat masyarakat
KONTRIBUSI YSKK
Pembentukan Kelompok Wanita
Tani (KWT)
Pengorganisasian petani perempuan
berbasis lokasi tempat tinggal atau
lahan pertanian; mendorong KWT
sebagai tempat berbagi &
berkolaborasi; mendorong KWT
sebagai penggerak pertanian
organik.
Alih TTG Pengolahan Pupuk
Organik
Penguatan kapasitas & alih TTG
ketiga KWT; Ujicoba pengolahan
pupuk: Monitoring & pendampingan
tehnis.
Pemanfaatan Pupuk Organik
Pendidikan pertanian ramah
lingkungan; Ujicoba pupuk organik di
lahan pertanian & warung hidup di 4
SD.

Sampai saat ini Kelompok Wanita Tani telah
berhasil melakukan 3 kali proses produksi pupuk
padat. Pada proses pertama memproses
sebanyak 2.4 ton bahan dasar. Pada proses kedua
mengolah 1.6 ton dan proses ketiga juga
mengolah 1.6 ton. Pada proses pupuk cair terjadi 2
kali proses. Masing-masing proses menggunakam
input bahan sebanyak 100 kg dengan hasil estimasi
pupuk cair masing-masing menghasilkan 1020 L.
Hasil produksi pupuk oleh KWT saat ini sedang
diujicobakan pada lahan pertanian anggota KWT
dengan model demplot meskipun dalam luas
terbatas.
Budaya berorganisasi masyarakat dilokasi proyek
masih sangat rendah, budaya berkumpul juga
hanya terjadi pada acara adat, kematian,
hajatan. Hal ini berdampak pada proses
pembentukan dan konsolidasi Kelompok Wanita
Tani (KWT) membutuhkan proses yang Panjang.
Kondisi infrastruktur yang sangat buruk di lokasi
proyek juga berakibat menghambat mobilisasi
masyarakat dan kurang berkembangnya
kegiatan ekonomi.
TANTANGAN
Proses produksi pembuatan
pupuk ikan.
Penyiapan lahan demplot
pertanian organik.

7
Unit Penggalangan
Sumber Daya

Organisasi nirlaba di Indonesia (khususnya LSM)
berkembang cukup dinamis, namun mengalami
kecenderungan penurunan di tahun-tahun terakhir
ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah
keterbatasan sumber pendanaan akibat
menurunnya dukungan dari lembaga donor.
Ketergantungan sebagian besar dana operasional
LSM di Indonesia kepada lembaga donor,
menjadikan LSM dalam kondisi yang kritis.
Berubahnya status Indonesia dari negara
berpenghasilan rendah menjadi menengah,
membuat sebagian lembaga donor mengurangi
bahkan mengalihkan dukungannya ke negara lain.
Pelatihan Perencanaan dan
Penganggaran Desa bagi
OBM di Bogor.

Situasi seperti inilah yang mendorong LSM,
termasuk Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK),
untuk bersaing menawarkan gagasan-
gagasan program yang inovatif, di tengah
keterbatasan sumber pendanaan dari
lembaga donor. Selain itu, tentu saja LSM
juga dituntut untuk berusaha mencari dan
menciptakan akses sumber daya alternatif,
guna memastikan tercapainya visi dan misi
organisasi. Prinsipnya, organisasi akan
berjalan dengan baik bila semua pihak yang
terlibat di dalamnya mempunyai visi-misi
pribadi yang selaras dengan visi-misi
organisasi.
Setidaknya ada 2 strategi yang dilakukan
oleh YSKK untuk mendapatkan altenatif
sumber dana (diluar strategi konvensional
yaitu pendanaan dari donor), yaitu Layanan
Konsultansi dan Usaha Penggemukan Sapi.
STRATEGI YSKK
Rapat Koordinasi Penggerakan KB
‘Aisyiyah Provinsi Jawa Tengah 2019.

Unit layanan konsultansi YSKK memiliki misi
menyediakan data dan membantu meningkatkan
kinerja para pelaku pemberdayaan masyarakat
agar mampu merancang, melaksanakan dan
mengevaluasi berbagai program secara efektif
dan berkelanjutan. Ada 2 jenis layanan utama,
yaitu:
Ÿ Pelatihan. Membantu para pelaku pember-
dayaan masyarakat melalui berbagai jenis
pelatihan, baik yang diselenggarakan secara
reguler oleh YSKK maupun atas permintaan
ketiga
Ÿ Penelitian. Membantu para pelaku pember-
d a y a a n m a s y a r a k a t m e n d a p a t k a n
data/informasi, tanggapan dan penilaian dari
berbagai sumber terkait sebagai dasar dalam
pengambilan kebijakan program dan/atau
peraturan perundang-undangan.
Sampai dengan akhir tahun 2019 ini sudah lebih
dari 75 jenis & 33 topik pelatihan; lebih dari 15
Layanan Konsultasi
Pelatihan Perencanaan dan
Penganggaran Desa Partisipatif untuk
Pemerintah Desa Pekalongan di Solo.

penelitian; 2.739 alumni pelatihan; 50 institusi pengguna di 16
provinsi. Pada tahun 2019, setidaknya ada 11 kegiatan
konsultansi, meliputi pelatihan manajemen BUMDES, Studi
Kelayakan UPK-BKAD, Pemberdayaan Masyarakat,
Perencanaan Strategis, Perencanaan & Penganggaran
Desa yang Responsif Gender, Pengelolaan OMS,
Manajemen Pembangunan Partisipatif. Lembaga
penggunanya adalah: LP3M-UMY, JICA, CFI, ANBTI, Dinas
DP3AKB Jateng, BKAD Sragen, TPID Wonogiri, TPID Magelang,
Pemdes Kalijoyo-Pekalongan.
Lebih dari
13 penelitian
2.739 Alumni
pelatihan
50 Institusi
pengguna
Lebih dari 75
jenis & 33 topik
pelatihan

Usaha ini dijalankan langsung YSKK dengan
mengambil lokasi kendang di kabupaten
Gunungkidul. Pada tahap awal jumlah sapi yang
digemukan sebanyak 12 ekor dengan jenis metal,
brahman dan jawa. Jenis pakan yang digunakan
perpaduan antara jerami fermentasi dan
konsentrat dengan durasi pemeliharaan setiap
periodenya sekitar 4 bulan. Pada akhir tahun 2019,
usaha ini dihentikan karena secara kalkulasi tidak
memberikan keuntungan.
Usaha Penggemukan Sapi
TANTANGAN
Akhir-akhir ini semakin banyak bermunculan
lembaga yang menfokuskan pada penyediaan
jasa konsultansi kegiatan pemberdayaan
masyarakat. Hal ini tentu membuat peta
persaingan lembaga penyedia jasa konsultansi
m e n j a d i t i n g g i . T e r k a i t d e n g a n u s a h a
penggemukan sapi, tingginya biaya operasional
sebagai akibat dari minimnya pakan local yang
ada di lokasi kondang membuat tidak
seimbangnya dengan harga jual sapi.

PUBLIKASI

@yskksolo
Yayasan Satu
Karsa Karya (YSKK)
Yayasan Satu
Karsa Karya
media publikasi
yskk.org

Blog pelaksana program

PRODUK PENGETAHUAN

sumber daya
manusia

STRUKTUR ORGANISASI

PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Asri Budiati
Spesialis Tehnis Keuangan
S1 Akuntansi, bidang keahlian
manajemen keuangan dan
personalia, pengalaman 16 tahun.
Okiel Trisma
Program Ofcer
Pemberdayaan Perempuan
S1 Teknologi Pangan, bidang
keahlian teknologi pertanian dan
pengorganisasian masyarakat,
pengalaman 6 tahun.
Yorge A. Nope
Spesialis Akuntabilitas Sosial
S1 Keguruan, bidang keahlian
advokasi dan pengorganisasian
masyarakat, pengalaman 16 tahun.

LAPORAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan YSKK mengacu pada PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan)
Nomor 45 khusus untuk organisasi nirlaba, serta secara rutin (setiap tahun) diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik independen. Selama tahun 2019, jumlah dana yang dikelola YSKK dari berbagai
sumber berjumlah 6.300.000.000.

YAYASAN SATU KARSA KARYA (YSKK)
Singopuran Rt.04/II, Kartasura, Sukoharjo 57164 Jawa Tengah

Laporan Tahunan 2019 YSKK

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Laporan Tahunan 2019 YSKK

Similar to Laporan Tahunan 2019 YSKK (20)

More from Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK)

More from Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) (10)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

Laporan Tahunan 2019 YSKK