Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan kawasan Selat Karimata yang meliputi 9 provinsi dan 23 kabupaten/kota. Dilakukan pendekatan cluster dengan menetapkan pusat-pusat pertumbuhan di setiap wilayah untuk mengembangkan sektor perikanan tangkap, budidaya laut, pariwisata, dan industri pengolahan.
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Anton Riyanto
Dokumen tersebut merangkum analisis daya dukung lahan di Kota Tangerang. Analisis ini meliputi penentuan kawasan lindung, pengklasifikasian kemampuan lahan berdasarkan morfologi, kestabilan pondasi, drainase, ketersediaan air tanah, dan kerentanan bencana, serta kesesuaian rencana pengembangan lahan. Hasilnya menghasilkan peta zonasi kemampuan lahan untuk memandu pengembangan Kota Tangerang.
Penelitian ini membahas penentuan lokasi yang tepat untuk pabrik keramik Dinoyo Keramik di Kota Malang berdasarkan teori lokasi industri. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi antara lain kedekatan dengan bahan baku, konsentrasi permintaan, biaya transportasi, dan harga tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penentu lokasi industri serta implikasinya terhadap
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Anton Riyanto
Dokumen tersebut merangkum analisis daya dukung lahan di Kota Tangerang. Analisis ini meliputi penentuan kawasan lindung, pengklasifikasian kemampuan lahan berdasarkan morfologi, kestabilan pondasi, drainase, ketersediaan air tanah, dan kerentanan bencana, serta kesesuaian rencana pengembangan lahan. Hasilnya menghasilkan peta zonasi kemampuan lahan untuk memandu pengembangan Kota Tangerang.
Penelitian ini membahas penentuan lokasi yang tepat untuk pabrik keramik Dinoyo Keramik di Kota Malang berdasarkan teori lokasi industri. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi antara lain kedekatan dengan bahan baku, konsentrasi permintaan, biaya transportasi, dan harga tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penentu lokasi industri serta implikasinya terhadap
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, dan lokal yang terkait dengan RTRW, RPJM, dan rencana-rencana sektoral. Dibahas dasar hukum dan ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional berdasarkan UU No. 25/2004. Juga dibahas perbedaan dan keterkaitan antara perencanaan nasional, wilayah, dan kota serta pentingnya memadukan pendek
Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui kerjasama antardesa. Tata kelola pembangunan kawasan perdesaan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan rencana pembangunan kawasan perdesaan.
1. The document discusses various modeling perspectives and theories for regional and urban development, including location theory, external economies, central place theory, and endogenous growth theory.
2. It also covers different types of models used in regional modeling, such as statistical, econometric, dynamic, agent-based, and cellular automata models. Specific examples discussed include causal models, econometric panel data models, system dynamics simulations, and input-output models.
3. Key applications mentioned include assessing the impacts of infrastructure investments like toll roads on accessibility, land use changes, and social equity.
Dokumen tersebut membahas kondisi ekonomi dan sektor industri di Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi Lampung mengalami tren peningkatan dan lebih tinggi dari nasional. Sektor industri pengolahan dan perdagangan memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB Lampung. Dokumen ini juga menjelaskan strategi dan program pembangunan industri yang dilakukan pemerintah Lampung."[3 kalimat]
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia. DAS dijelaskan sebagai wilayah daratan yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke danau atau laut secara alami. Dokumen ini menjelaskan pentingnya pendekatan DAS dalam perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya alam karena karakteristik ekosistem DAS. Tujuan pengelolaan DAS ter
Analisis Interaksi Keruangan Kota Cirebon dengan Wilayah SekitarnyaSally Indah N
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas analisis interaksi keruangan antara Kota Cirebon dengan wilayah sekitarnya meliputi Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu.
2. Metode yang digunakan adalah menganalisis data kuantitatif dan kualitatif serta menggunakan model matriks asal tujuan dan model gravitasi.
3. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Dr. Dadang Solihin, direktur Bappenas yang memiliki latar belakang pendidikan SE dan MA. Dokumen ini juga menjelaskan tentang materi yang pernah disampaikan Dadang Solihin mengenai data dan informasi pembangunan daerah, perencanaan berbasis data spasial, serta pentingnya dimensi spasial dalam perencanaan pembangunan.
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
Dokumen tersebut merupakan rencana revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2011-2031 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Muaro Jambi. Rencana ini berisi tentang analisis potensi dan permasalahan wilayah, skenario pengembangan, rencana struktur dan pola ruang, rencana kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinyaDidi Sadili
Dokumen tersebut membahas rencana penataan kawasan tambak di Pantura Jawa dalam upaya revitalisasi. Dokumen menganalisis kondisi tambak saat ini, daya dukung lingkungan, dan merencanakan zonasi rincinya untuk meningkatkan produktivitas perikanan secara berkelanjutan. Dokumen ini juga menganalisis potensi revitalisasi di Kabupaten Gresik sebagai kawasan prioritas.
1. Dokumen membahas teknologi yang dibutuhkan nelayan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan penangkapan ikan serta mendukung kesejahteraan mereka.
2. Beberapa teknologi yang direkomendasikan adalah alat tangkap yang selektif, sistem informasi lokasi ikan, dan teknologi penanganan pascapanen untuk mempertahankan mutu ikan.
3. Peraturan pemerintah melarang alat tangkap tertent
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, dan lokal yang terkait dengan RTRW, RPJM, dan rencana-rencana sektoral. Dibahas dasar hukum dan ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional berdasarkan UU No. 25/2004. Juga dibahas perbedaan dan keterkaitan antara perencanaan nasional, wilayah, dan kota serta pentingnya memadukan pendek
Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui kerjasama antardesa. Tata kelola pembangunan kawasan perdesaan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan rencana pembangunan kawasan perdesaan.
1. The document discusses various modeling perspectives and theories for regional and urban development, including location theory, external economies, central place theory, and endogenous growth theory.
2. It also covers different types of models used in regional modeling, such as statistical, econometric, dynamic, agent-based, and cellular automata models. Specific examples discussed include causal models, econometric panel data models, system dynamics simulations, and input-output models.
3. Key applications mentioned include assessing the impacts of infrastructure investments like toll roads on accessibility, land use changes, and social equity.
Dokumen tersebut membahas kondisi ekonomi dan sektor industri di Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi Lampung mengalami tren peningkatan dan lebih tinggi dari nasional. Sektor industri pengolahan dan perdagangan memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB Lampung. Dokumen ini juga menjelaskan strategi dan program pembangunan industri yang dilakukan pemerintah Lampung."[3 kalimat]
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia. DAS dijelaskan sebagai wilayah daratan yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke danau atau laut secara alami. Dokumen ini menjelaskan pentingnya pendekatan DAS dalam perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya alam karena karakteristik ekosistem DAS. Tujuan pengelolaan DAS ter
Analisis Interaksi Keruangan Kota Cirebon dengan Wilayah SekitarnyaSally Indah N
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas analisis interaksi keruangan antara Kota Cirebon dengan wilayah sekitarnya meliputi Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu.
2. Metode yang digunakan adalah menganalisis data kuantitatif dan kualitatif serta menggunakan model matriks asal tujuan dan model gravitasi.
3. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Dr. Dadang Solihin, direktur Bappenas yang memiliki latar belakang pendidikan SE dan MA. Dokumen ini juga menjelaskan tentang materi yang pernah disampaikan Dadang Solihin mengenai data dan informasi pembangunan daerah, perencanaan berbasis data spasial, serta pentingnya dimensi spasial dalam perencanaan pembangunan.
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
Dokumen tersebut merupakan rencana revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2011-2031 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Muaro Jambi. Rencana ini berisi tentang analisis potensi dan permasalahan wilayah, skenario pengembangan, rencana struktur dan pola ruang, rencana kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinyaDidi Sadili
Dokumen tersebut membahas rencana penataan kawasan tambak di Pantura Jawa dalam upaya revitalisasi. Dokumen menganalisis kondisi tambak saat ini, daya dukung lingkungan, dan merencanakan zonasi rincinya untuk meningkatkan produktivitas perikanan secara berkelanjutan. Dokumen ini juga menganalisis potensi revitalisasi di Kabupaten Gresik sebagai kawasan prioritas.
1. Dokumen membahas teknologi yang dibutuhkan nelayan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan penangkapan ikan serta mendukung kesejahteraan mereka.
2. Beberapa teknologi yang direkomendasikan adalah alat tangkap yang selektif, sistem informasi lokasi ikan, dan teknologi penanganan pascapanen untuk mempertahankan mutu ikan.
3. Peraturan pemerintah melarang alat tangkap tertent
Dokumen tersebut membahas pentingnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan jasa kemaritiman Indonesia untuk meningkatkan posisi ekonomi negara di era globalisasi. Dokumen ini menyoroti perlunya penguatan kerja sama antar lembaga pemerintah dan swasta dalam melestarikan sumber daya kelautan serta mengembangkan pariwisata berkelanjutan guna memberdayakan masyarakat pesisir.
Industri perikanan, bisa juga disebut dengan industri penangkapan ikan adalah industri atau aktivitas menangkap, membudi dayakan, memproses, mengawetkan, menyimpan, mendistribusikan, dan memasarkan produk ikan. Istilah ini didefinisikan oleh FAO, mencakup juga yang dilakukan oleh pemancing rekreasi, nelayan tradisional, dan penangkapan ikan komersial.[1] Baik secara langsung maupun tidak langsung, industri perikanan (mulai dari penangkapan/budidaya hingga pemasaran) telah menghidupi sekitar 500 juta orang di negara berkembang di dunia.
Industri perikanan tradisional adalah praktik penangkapan ikan atau perikanan komersial skala kecil atau subsisten yang mendayagunakan metode penangkapan tradisional seperti penggunaan batang pancing, busur dan panah, harpoon, jaring lempar, tombak, dan sebagainya. Praktik ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, karena hasilnya dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Meski tidak selalu bergerak secara subsisten, istilah ini banyak digunakan ketika menyinggung ekspansi perikanan komersial yang menekan nelayan dan pembudidaya kecil.
Tiga kalimat:
Dokumen ini membahas strategi pengembangan sektor perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dengan menekankan pada potensi sumber daya perairan yang besar, namun perlu ditingkatkan pengelolaan, regulasi, dan dukungan teknologi untuk masyarakat nelayan agar sektor perikanan dapat menjadi pilar ekonomi berkelanjutan di provinsi tersebut.
Dokumen tersebut membahas strategi pemanfaatan ruang laut nasional Indonesia secara komprehensif dan terpadu untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam laut secara berkelanjutan. Beberapa strategi yang diusulkan antara lain mengintegrasikan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, menetapkan visi dan misi pembangunan wilayah pesisir yang lestari, serta menata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara ter
Dokumen tersebut membahas tentang strategi dan program pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi ini memiliki empat kawasan strategis nasional yakni kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam, Bintan, dan Karimun serta kawasan perbatasan laut. Visi pembangunan adalah menjadikan Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu yang sejahtera dengan melakukan pembangunan berbasis kelautan, pariwisata
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanDidi Sadili
Pedoman pengelolaan perikanan di Wilayah Kelola Perikanan Masyarakat (WKPM) dalam Kawasan Konservasi Perairan (KKP) memberikan kerangka bagi pengelola KKP untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal dan adat dalam memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan di zona perikanan. Pedoman ini juga memberi panduan kepada masyarakat dalam mengajukan proposal kerja sama pengelolaan perikanan di KKP.
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdfDewiSyamsul
Strategi pengelolaan sumber daya kelautan mendukung wisata bahari di Indonesia mencakup peningkatan pengelolaan kelautan berkelanjutan, pemanfaatan ekosistem untuk wisata bahari, serta pengembangan desa wisata bahari berbasis masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Beberapa poin pentingnya adalah letak strategis di ujung barat Indonesia, luas wilayah laut mencapai 295.370 km2, panjang garis pantai 1.660 km, dan 180 pulau yang menunjukkan potensi besar sektor kelautan dan perikanan.
GAPURA adalah gerakan pembangunan perikanan berkelanjutan di pantai utara dan selatan Jawa Barat yang melibatkan multi stakeholder dalam skema siklus tertutup untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di IndonesiaDidi Sadili
Ikan hiu sebagai predator puncak dalam rantai makanannya menjadi penyeimbang dalam suatu ekosistem perairan namun populasinya kini kian menurun akibat penangkapan berlebihan. Untuk itu perlu adanya regulasi nasional untuk membatasi penangkapannya
Paparan Kepala Bappeda Kepri Kuliah MPKD 45 UGMJulianto Wibowo
Dokumen ini membahas perencanaan pembangunan daerah di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, termasuk profil daerah, visi dan misi pembangunan, program-program unggulan seperti pembangunan kawasan Batam-Bintan-Karimun dan Natuna-Anambas-Lingga, serta upaya pengentasan kemiskinan.
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkpagus_ibnu_hasan
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Bogor tahun 2012. Terdapat empat kecamatan yang akan dikembangkan yaitu Ciseeng, Parung, Gunung Sindur, dan Kemang dengan komoditas utama budidaya lele. Dukungan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya meliputi kolam percontohan, rehabilitasi saluran irigasi, pembangunan hatchery, dan pemberian induk lele. Diperkuat pula den
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas rencana struktur dan pola ruang Kepulauan Maluku yang mencakup tujuan pembangunan wilayah, kebijakan, dan strategi untuk mengembangkan Kepulauan Maluku sebagai (1) lumbung ikan nasional yang berkelanjutan, (2) pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan sumber daya alam, dan (3) pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan.
Dokumen tersebut membahas pentingnya inovasi maritim untuk memperkuat kedaulatan dan kemakmuran Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar. Beberapa inovasi yang disebutkan meliputi pengembangan budaya bahari, kolaborasi antarlembaga, dan produk-produk untuk mendukung nelayan dan pariwisata bahari.
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan Kawasan Danau Toba yang mencakup latar belakang, peluang dan tantangan, permasalahan, skenario proyeksi wisatawan, konsep pengembangan, dan arah kebijakan strategis untuk mewujudkan potensi pariwisata di kawasan tersebut."
Similar to Rencana pengembangan selat karimata (20)
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...Didi Sadili
COP18 CITES memutuskan untuk memasukkan beberapa spesies ikan dan teripang ke dalam Appendiks II, termasuk pari, hiu, dan teripang dari Indonesia. Hal ini menuntut pemerintah Indonesia mengambil tindakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti pemantauan perdagangan, penyusunan NDF, dan peningkatan penegakan hukum. Selain itu, diperlukan up
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Didi Sadili
Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat beberapa poin penting:
1. Reklamasi teluk Jakarta berpotensi memperparah masalah pencemaran, sedimentasi, dan penurunan kualitas air di teluk akibat melemahnya sirkulasi arus.
2. Pembangunan Great Sea Wall dan danau resapan air dikhawatirkan akan memperburuk masalah tersebut dengan menjebak limbah dan sedimen di perairan tersebut.
3. Penyebab utama pen
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilDidi Sadili
Kebijakan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil membutuhkan regulasi untuk memastikan bahwa reklamasi dapat mempertahankan atau menambah manfaat wilayah tersebut serta menjamin kelestarian lingkungan dan keberlanjutan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan definisi, jenis, subjek, batasan, dan larangan kegiatan reklamasi serta kepemilikan lahan hasil reklamasi.
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Didi Sadili
Dokumen tersebut membahas mengenai izin lokasi perairan dan izin pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Izin lokasi perairan diberikan kepada pelaku usaha yang akan memanfaatkan ruang perairan secara tetap, sedangkan izin pelaksanaan reklamasi diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau pelaku usaha yang akan melaksanakan proyek reklamasi. Dokumen ini juga
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaDidi Sadili
Beberapa jenis hiu dan pari ada yang berstatus dilindungi yang artinya jenis hiu dan pari tersebut dilarang untuk ditangkap, diperdagangkan, dan dikonsumsi. Ada juga beberapa jenis hiu yang dilarang untuk diekspor. Badan Karantina Ikan, mensyaratkan untuk jenis hiu dan pari yang akan diekspor dapat dikeluarkan Healt Certificate, HC nya apabila dilampirkan surat rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP yang menyatakan bahwa produk jenis hiu dan pari yang akan diekspor tidak termasuk dari jenis yang dilindungi dan atau yang dilarang diekspor.
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Didi Sadili
Kegiatan pekerjaan APBN terutama pembangunan fisik tidak selalu dapat diselesaikan pada bulan Desember tetapi ada yang memerlukan waktu tambahan atau diluncurkan ke beberapa hari di tahun berikutnya. Buku kecil ini bisa menjadi tuntunan agar proses penagihan pembayarannya ke kppn setempat dapat dilakukan dan benar.
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiDidi Sadili
Dokumen tersebut membahas peraturan terkait biota laut yang dilindungi di Indonesia, termasuk jenis-jenis biota laut yang dilindungi seperti mamalia, reptilia, pisces, crustacea, bivalvia, serta larangan dan sanksi yang berlaku.
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Didi Sadili
Perbedaan pengertian pajak dan PNBP terletak pada: 1) sumbernya dan 2) tingkat pelayanan dari pemerintah. Kawasan Konservasi Perairan Nasional walaupun sebagai wilayah yang dilindungi namun tetap memiliki peluang untuk menghasilkan PNBP. Ada 10 Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Indonesia ini yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dasar hokum dari penarikan PNBP dari pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional adalah Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Kelautan dan Perikanan
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirDidi Sadili
Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP/CCDP) yang direncanakan berlangsung selama 5 tahun (2013-2017) telah berakhir pada Desember 2017. Proyek ini bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir sasaran dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, produk yang merespon pasar, fokus pada kelompok masyarakat marginal, dan replikasi kegiatan ke desa lain. Proyek ini diimplementasikan di 12 kab
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Didi Sadili
pengelompokkan pulau-pulau kecil berdasarkan letak geografis dan status peruntukannya menjadi hal yang penting, agar pengelolaannya seperti perencanaanya, pemanfaatannya, dan pengawasannya menjadi lebih baik dan terarah
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanDidi Sadili
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kawasan konservasi perairan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kawasan yang terdiri atas banyak pulau kecil dan kurangnya dukungan pemerintah daerah. Ada beberapa alternatif penarikan biaya masuk seperti di pintu masuk utama, melalui hotel, agen wisata, tetapi metode ini juga memiliki kelemahan masing-masing. D
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Didi Sadili
Rencana pembangunan ekowisata di Pulau Cemara Besar, Karimun Jawa, Jawa Tengah membutuhkan kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengelola daratan pulau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengelola perairan sekitarnya yang merupakan kawasan Taman Nasional Karimun Jawa. Pemanfaatan daratan pulau untuk ekowisata dapat dilakukan, namun pemanfaatan perairan sekitarnya sepert
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Didi Sadili
Peluang PNBP dari kegiatan wisata bahari di kawasan konservasi perairan cukup besar karena trend wisata bahari khususnya ke kawasan konservasi perairan terus meningkat
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalDidi Sadili
kawasan konservasi peraiaran yang memiliki level tertinggi yaitu bersimbol gold atau emas dalam ekp3k adalah dimana kawasan konservasi itu telah dapat mendanai diri sendiri / pendanaan mandiri dan dapat berdampak ekonomi secara positif terhadap masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan konservasi.
selain itu aspek social dalam membangun kawasan konservasi peraiaran juga merupakan hal yang harus mendapat perhatian serius
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Didi Sadili
CBD tahun 2006 di Rio Brazil mencanangkan tiap Negara memiliki luas Kawasan Konservasi Perairan sebanyak 10% dari luas perairan Laut Yuridiksi Negara ybs
Indonesia telah mencanangkan target luasan Kawasan Konservasi Perairan sebanyak 10 juta Ha pada tahun 2010 dan 20 juta Ha pada tahun 2019.
bagaimana strategi Indonesia untuk mencapai target luasan tersebut?
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Didi Sadili
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas mengenai konservasi medis dugong di Indonesia dengan perspektif fisiologi dan patologi berdasarkan pelajaran yang didapat dari dugong bernama Dul dan Diana di Sea World Indonesia, Jakarta. Dokumen tersebut menjelaskan anatomi, sistem organ, fisiologi, dan patologi dugong serta teknik diagnosis yang dapat dilakukan secara non-invasif seperti radiografi, ultrason
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaDidi Sadili
sebelum tahun 1990, populasi dugong di perairan Indonesia ada 10.000 ekor, pada tahun 1990 tinggal 1000 ekor, dan kini mungkin tersisa sedikit sekali.
IUCN sudah memasukan dugong kepada status vulnerable begitu juga di CITES yang memasukannya kedalam Apendiks 1 pada tahun 2007, dan di Indonesia sendiri, dugong berstatus dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Satwa dan Tumbuhan. Dengan status dilindungi, artinya dugong beserta bagian tubuhnya, tidak boleh ditangkap, diperdagangkan, menyimpan, dan mengkonsumsinya.
Pemanfaatan bentuk lain masih bisa dilakukan yaitu melalui pemanfaatan non ekstraktif seperti dalam bentuk wisata, pendidikan, dan penelitian. Kiswara (2016) menghitung nilai ekonomi dari satu ekor dugong, apabila diperdagangkan atau dikonsumsi hanya Rp 6 juta saja, namun apabila dijadikan kegiatan wisata, nilainya dapat mencapai Rp 6 milyar.
Konservasi melalui pelesatarian dugong diperlukan sekali, selain tindakan pelesatarian terhadap individu dugongnya juga diperlukan pelestarian terhadap habitatnya yang berupa padang lamun.
1. DIREKTORAT TATA RUANG LAUT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2012
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. Orientasi Kawasan
Potensi dan Permasalahan
Tujuan, Konsep dan Pendekatan
Konsep Rencana Pengembangan
Arahan Pengembangan
Dukungan KKP
3. I. KAWASAN SELAT KARIMATA
4 PROVINSI
23 KAB./KOTA,
UU No. 32 Tahun
2004
•Kab. Karimun • Kab. Tanjabbar
•Kota Batam • Kab. Tanjabtim
•Kota Tanjung Pinang
•Kab. Bintan
•Kab. Lingga
•Kab. Natuna
•Kab. Kep. Anambas
Kep. Riau Jambi
•Kota Pangkal Pinang •Kab. Sambas
•Kab. Bangka •Kota Singkawang
•Kab. Bangka Barat •Kab. Bangkayang
•Kab. Bangka Tengah •Kab. Pontianak
•Kab. Bangka Selatan •Kab. Kubu Raya
•Kab. Belitung •Kab. Kayong Utara
•Kab. Belitung Timur •Kab. Ketapang
Kep. Kalimanta
Bangka
Belitung Barat
4. II. POTENSI & PERMASALAHAN (1)
ISU POTENSI PERMASALAHAN
6 pelabuhan umum, 4 bandara internasional dan 5
Pelayanan transportasi, terutama ke pulau-
TRANSPOSTASI bandara pelayanan skala lokal pulau dan daerah terpencil belum memadai.
ALKI I: 70.000 kapal /tahun atau sekitar 200 Belum tersedianya lokasi optimal untuk
kapal/hari dengan pertumbuhan 7,8% per tahun, pengisian BBM. Harga BBM untuk transportasi
20.000 kapal tangki raksasa yang berukuran laut yang cukup mahal
>180.000 DWT
tingkat pemanfaatan SDI 29%, penyebaran
PEMANFAATAN Perbatasan Negara, ZEE, Landas Kontinen, dan pemanfaatan < 12 mil, armada penangkapan
RUANG Pulau-Pulau Kecil Terluar yang masih kurang, produktivitas alat tangkap
cenderung semakin menurun.
2.487 pulau, ekosistem: terumbu karang, Overfishing, illegal fishing, destruktif fishing,
padang lamun dan mangrove yang berpotensi pencemaran, abrasi, konflik nelayan, tumpang
objek wisata bahari & Perikanan budidaya tindih kawasan
potensi lestari sumberdaya perikanan tangkap degradasi ekosistem, sekitar 30% kondisi
1.057,05 ribu ton/tahun (WPP 711) tingkat terumbu karang rusak luas lahan mangrove
pemanfaatan baru 35,49% mencapai 1,049,172.69 ha dan pengambilan
biota yg dilindungi,
53 eksiiting (3 PPN, 3PP, dan 47 PPI), 4 kegiatan pertambangan yg tak terkendali,
BBIP, 1 loka BL, 4 Balai Loka, 1 UPIS pemanfaatan baru sebatas tingkat eksplorasi
Penggunaan Teknologi Pertambangan Dasar nilai tambah produk kecil, harga yang masih
laut (Migas) lintas negara ditentukan pedagang
terletak pada kaw. cepat pertumbuhan dunia, Masih terbatasnya sistem pemantauan, patroli
dan KESR IMS-GT dan BIMP-EAGA dan pengawasan (Monitoring, Controling dan
Surveillance/MCS) di pulau-pulau kecil.
5. POTENSI & PERMASALAHAN (2)
ISU POTENSI PERMASALAHAN
Sarana dan Prasarana (Pelabuhan umum, Belum terkoordinasinya bank data (database)
INVESTASI Wilayah Bentang Laut Bastunamata;
pelabuhan perikanan jalan, air bersih, listrik,
dan telekomunikasi)
Sebagian besar merupakan kawasan tertinggal,
tidak berpenduduk atau jarang, menjadi
adanya swasta nasional yang sudah sengketa antar propinsi dan kabupaten/kota ;
bergerak.
Tidak terdapatnya Tempat Pelelangan
Ikan/Pangkalan Ikan Terpadu dan pengolahan
Kerjasama Ekonomi Sub-Regional Singapura
hasil perikanan skala besar.
– Johor – Riau (KESR SIJORI), Ekonomi Sub-
Regional IMS-GT, Asia Pasifik, dan kawasan
lainnya
Peruntukan lingkungan yang kurang optimal
Kesepakatan Bersama Gubernur Kalimantan Belum terumuskannya bentuk lembaga
Barat, Kep. Riau, Jambi, dan Kep. Bangka kerjasama pengelolaan Wilayah Bentang Laut
Belitung. (Sail Belitong, 2010) Bastunamata.
KELEMBAGAAN
Forum Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Masih rawannya tingkat keamanan
Daya Ikan (FKPPS) WPP-RI 711 (mis.perompakan dan perampokan kapal-kapal,
beranggotakan 6 provinsi (Kep. Riau, pencurian ikan, perusakan terumbu karang dan
Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Selatan, rumpon)
Riau & Kep. Bangka Belitung)
7. VISI KERJASAMA :
Pengelolaan bersama sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan untuk
pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan yang seimbang di Kawasan Selat
Karimata
DIJABARKAN
MISI KERJASAMA :
Membangun lingkungan pesisir dan laut yang lestari dan berkelanjutan
Mendorong dan menyeimbangkan pusat-pusat pertumbuhan dan
perkembangan wilayah
Memanfaatkan sumberdaya alam pesisir dan laut untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat
DIJABARKAN
TUJUAN KERJASAMA :
Mewujudkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pengelolaan
sumberdaya kelautan dan perikanan serta sumberdaya lainnya di kawasan Selat Karimata yang
saling terkait, saling mempengaruhi, saling menguntungkan, dan memberi manfaat bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama.
8. KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN
Konsep pengembangan wilayah yang
bebasis pada sumberdaya kelautan
1. Pengembangan kegiatan ekonomi
unggulan
Pendekatan yang 2. Pengembangan jaringan fasilitas
dititikberatkan pada pendukung
pegembangan pusat-
3. Peningkatan SDM
pusat pertumbuhan
wilayah 4. Peningkatan Kelembagaan
5. Pemantapan pertahanan keamanan dan
mitigasi bencana alam
9. PENDEKATAN KLUSTER
kelompok kegiatan dengan kegiatan inti yang memiliki keterkaitan secara intensif dan membentuk
partnership (kemitraan), baik dengan kegiatan pendukung (supporting) maupun dengan
kegiatan/jasa terkait (related), sehingga terjadi efisiensi secara kolektif dan memungkinkan
terciptanya inovasi.
Menggunakan resources
yang sama Penentuan pusat-pusat
pertumbuhan bertujuan
menetapkan suatu lokasi di
wilayah pesisir dan laut yang
memiliki “trickling down effect”
kepada wilayah sekitarnya
Kontinuitas, Ekspor
Jumlah Produksi Lokal
Harga
Clustering
menentukan arah dan kebijakan
pemanfaatan ruang sesuai
dengan karakteristik masing-
masing wilayah dan inter-
connectivity wilayah dalam
Menghasilkan bahan
pendukung (penolong) distribusi barang dan jasa
11. KONSEP KERJASAMA ANTAR WILAYAH
SENTRA PRODUKSI
DLM KEGIATAN PRODUKSI, BARANG/JASA
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN UNGGULAN
SENTRA PEMASARAN
(EKSPOR)
SENTRA
PENGOLAHAN
BARANG/JASA
UNGGULAN-
SENTRA PRODUKSI
BARANG/JASA
UNGGULAN-
SENTRA PRODUKSI
SENTRA BARANG/JASA
PENGOLAHAN UNGGULAN-
BARANG/JASA
UNGGULAN- SENTRA PRODUKSI
BARANG/JASA
UNGGULAN-
12. CLUSTER DAN PUSAT-PUSAT
PERTUMBUHAN KELAUTAN PERIKANAN
• Kepulauan Natuna dsk
A
• Kepulauan Anambas dsk
B
• Pulau Batam dsk
C
• Pulau Lingga dsk
A D
B
• Pantai Timur Jambi dsk
E
• Pulau Bangka dsk
F
• Pulau Belitung dsk
G
• Sambas dsk
H
• Ketapang dsk
I
13. CLUSTER PENGEMBANGAN
NATUNA
Pusat pengembangan: Ranai
Sektor yang dikembangkan:
• Perikanan Tangkap perairan di
sekitar pulau-pulau kecil masih
berpotensi untuk peningkatan hasil
tangkapan
• Budidaya Laut luas perairan di
pulau-pulau kecil dapat digunakan
untuk budidaya laut, sekaligus dgn
sistem sea ranching untuk
peningkatan stock ikan
• Pariwisata pengembangan pulau-
pulau kecil untuk wisata
• Pertambangan Migas penyediaan
fasilitas pendukung eksplorasi dan
eksploitasi migas, penyediaan
fasilitas pendukung eksplorasi dan
eksploitasi migas
14. CLUSTER PENGEMBANGAN
KEPULAUAN ANAMBAS
Pusat pengembangan:
• Tarempa
Sektor yang dikembangkan:
• Perikanan Tangkap perairan di
sekitar pulau-pulau kecil masih
berpotensi untuk peningkatan hasil
tangkapan
• Budidaya Laut luas perairan di pulau-
pulau kecil dapat digunakan untuk
budidaya laut, sekaligus dgn sistem
sea ranching untuk peningkatan stock
ikan
• Pariwisata pengembangan pulau-
pulau kecil untuk wisata
• Pertambangan Migas penyediaan
fasilitas pendukung eksplorasi dan
eksploitasi migas
15. CLUSTER PENGEMBANGAN
BATAM, BINTAN, KARIMUN
Pusat pengembangan:
• Batam
• Bintan, Tanjungbalai Karimun,
Tanjungpinang
Sektor yang dikembangkan:
• Perikanan Tangkap perairan di
sekitar pulau-pulau kecil masih
berpotensi untuk peningkatan
hasil tangkapan
• Budidaya Laut luas perairan di
pulau-pulau kecil dapat digunakan
untuk budidaya laut, sekaligus dgn
sistem sea ranching untuk
peningkatan stock ikan
• Industri pengolahan ikan
pembekuan dan grading untuk
pasar Singapura dan Malaysia
• Pariwisata pengembangan
pulau-pulau kecil untuk wisata
16. CLUSTER PENGEMBANGAN
LINGGA
Pusat pengembangan: Dabo
Sektor yang dikembangkan:
• Perikanan Tangkap
perairan di sekitar kepulauan
Dabo-Singkep masih
berpotensi untuk peningkatan
hasil tangkapan
• Budidaya Laut perairan di
sekitar kepulauan Dabo-
Singkep masih berpotensi
untuk pengembangan
budidaya ikan
• Industri pengolahan
sederhana utk target pasar
lokal Sumatera
17. CLUSTER PENGEMBANGAN
PULAU BANGKA
Pusat pengembangan:
•Sungai Liat
Sektor yang dikembangkan:
•Perikanan Tangkap perairan
Selat Bangka masih berpotensi
untuk peningkatan hasil
tangkapan
•Budidaya Laut perairan
sekitar Belitung masih
berpotensi untuk
pengembangan budidaya laut
•Budidaya Air Tawar
pengembangan budidaya ikan
air tawar di Pulau Bangka
•Pariwisata pengembangan
wisata pantai di Bangka
(Tanjung Ular) dan Belitung
18. CLUSTER PENGEMBANGAN
PULAU BELITUNG
Pusat pengembangan:
•Tanjungpandan
Sektor yang dikembangkan:
•Perikanan Tangkap perairan
Selat Bangka masih berpotensi
untuk peningkatan hasil
tangkapan
•Budidaya Laut perairan
sekitar Belitung masih
berpotensi untuk
pengembangan budidaya laut
•Budidaya Air Tawar
pengembangan budidaya ikan
air tawar di Pulau Bangka
•Pariwisata pengembangan
wisata pantai di Bangka
(Tanjung Ular) dan Belitung
19. CLUSTER PENGEMBANGAN
PANTAI TIMUR JAMBI
Pusat pengembangan: Muara
Sabak
Sektor yang dikembangkan:
•Perikanan Tangkap perairan di
sekitar pantai dan muara sungai
masih berpotensi untuk
peningkatan hasil tangkapan
•Budidaya Pantai lahan di sekitar
pantai masih berpotensi untuk
pengembangan budidaya ikan
•Industri Pengolahan ikan
pembekuan dan grading untuk
pasar lokal dan Sumatera
•Pertambangan Migas penyediaan
fasilitas pendukung eksplorasi dan
eksploitasi migas
20. CLUSTER PENGEMBANGAN
KETAPANG
Pusat pengembangan: Ketapang
Sektor yang dikembangkan:
• Perikanan Tangkap
perairan di sekitar pantai
dan muara sungai
• Perikanan Budidaya
Potensi ikan air tawar di
Kec. Manis Mata
(Ketapang), lahan di
sekitar pantai,
• Industri Pengolahan ikan
pembekuan dan
grading untuk pasar
lokal dan Jawa
21. CLUSTER PENGEMBANGAN
SAMBAS DSK
Pusat pengembangan: Pemangkat
Sektor yang dikembangkan:
•Perikanan Tangkap perairan di
sekitar pulau-pulau kecil masih
berpotensi untuk peningkatan
hasil tangkapan
•Budidaya Laut luas perairan di
pulau-pulau kecil dapat
digunakan untuk budidaya
laut, sekaligus dgn sistem sea
ranching untuk peningkatan
stock ikan
•Industri pengolahan ikan
pembekuan dan grading untuk
pasar Kuching, Malaysia
•Pertambangan Migas
penyediaan fasilitas pendukung
eksplorasi dan eksploitasi migas
23. ARAHAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
PERIKANAN TERPADU.
Kendala: 1. Ketersediaan energi dan
fasilitas transportasi, 2. Biaya transportasi
bahan baku.
Strategi: 1. Menempatkan pusat
pengembangan berdasarkan ketersediaan
energi dan transportasi, 2. Transportasi
terpadu.
24. ARAHAN PENGEMBANGAN
PERIKANAN TANGKAP
Kendala: 1. Armada penangkapan
ikan skala kecil, 2. Budaya perikanan
tangkap subsisten, 3. Illegal fishing.
Strategi: 1. Mendorong investasi
perikanan skala menengah, 2.
Pelatihan ABK industri perikanan
tangkap, 3. Pembentukan jejaring
pengawasan.
25. ARAHAN PENGEMBANGAN
PERIKANAN BUDIDAYA
Kendala: 1. Kesesuaian lokasi, 2.
Ketersediaan benih.
Strategi: 1. Pemetaan daerah
potensial untuk Budidaya, 2.
Pengembangan pusat perbenihan.
26. ARAHAN PENGEMBANGAN WISATA
PANTAI DAN BAHARI
Kendala: 1. Lokasi wisata belum dikenal luas, 2.
Ketersediaan transportasi dan akomodasi terbatas,
3. Kerusakan terumbu karang, 4. Konflik dengan
pemanfaatan lain.
Strategi: 1. Peningkatan ketersediaan transportasi
dan akomodasi, 2. Peningkatan promosi, 3.
Rehabilitasi terumbu karang, 4. Zonasi (Tata
Ruang) dan perlindungan kawasan.
28. DUKUNGAN KKP DLM UPAYA
KERJASAMA SELAT KARIMATA
TH 2005
1. Penandatanganan MoU oleh 4 Gubernur (Kalbar, Kepri, Jambi,
dan Babel) tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan Selat Karimata (Bersama Kemendagri).
2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Pesisir dan Laut Kawasan
Selat Karimata
TH 2006
Penyusunan Rencana Aksi Kerjasama Kawasan Selat Karimata
TH 2007
Penyusunan Rencana Bisnis Plan untuk Kawasan Prioritas
Provinsi Kalbar dan Babel
TH 2008
Penyusunan Rencana Bisnis Plan untuk Kawasan Prioritas
Provinsi Kepri dan Jambi
29. DUKUNGAN KKP DLM UPAYA
KERJASAMA SELAT KARIMATA
TH 2009
Pembinaan Pokja dalam rangka Pemantapan Rencana Aksi
Program Kerjasama dan Perjanjian Kerjasama.
TH 2010
1. Penyepakatan dan Pengesahan Naskah Perjanjian Kerjasama
2. Penetapan Prioritas Kegiatan Kerjasama
3. Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama oleh 4
Gubernur (Bersama Kemendagri)
TH 2011
1. Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan
(Rencana Strategis – Rencana Zonasi WP3K) di ke 4 Provinsi
2. Penyusunan Rencana Pengembangan Bentang Laut (Seascape)
Anambas-Natuna- Selat Karimata
30. Rekap Rencana Kegiatan KKP
PROVINSI
NO DITJEN PROGRAM KEGIATAN KAL KEP JAM BAB
BAR RI BI EL
1Kelautan, Pengelola Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi * √ * -
Pesisir, dan an SDKP Kawasan dan Jenis
Pulau-Pulau Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil * √ * √
Kecil (KP3K) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan * √ * √
Pengembangan Usaha
Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan √ √ √ √
Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi * - * √
Kawasan dan Jenis
2P2SDKP Pengawas Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber * √ * √
an dan Daya Kelautan
Pengendal Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber * √ * √
ian Daya Perikanan
pemanfaa Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber * √ * √
tan SDKP Daya Kelautan
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan * √ * √
Perikanan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas * √ * √
Teknis Lainnya Ditjen PSDKP
31. Rekap Rencana Kegiatan KKP
PROVINSI
NO DITJEN PROGRAM KEGIATAN KAL KEP JAM BAB
BAR RI BI EL
3Balitbang Program Penelitian observasi laut * √ * √
Litbang Penelitian sumberdaya dan kerentanan pesisir * √ *
Iptek Penelitian dan Pengembangan Pengolahan * √ √
Kelautan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan *
dan Penelitian Penelitian dan Perekayasaan Sosial * √ * *
Perikanan Ekonomi dan Kelautan dan Perikanan
4Perikanan Pengemba Pengadaan Kapal >30 GT √ √ √ √
Tangkap ngan Penebaran Benih √ √ √ √
Ekonomi PUMP Perikanan Tangkap √ √ √ √
SeHAT Nelayan √ √ √ √
Pengembangan PP / PPI - √ √ √
Kartu Nelayan - - √ -
Penyediaan Rumah Ikan - - - √
5Perikanan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) √ √ * *
Budidaya Perikanan Budidaya
Minapolitan Perikanan Budidaya Percontohan √ √ √ √
Dekonsentrasi (Pengembangan Produksi, √ √ * *
Pengembangan Sistem Usaha, Pengembangan
Sistem Keskanling) dan TP Provinsi
(Pengembangan Sarpras, Pengembangan
Sistem Perbenihan)