Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia. DAS dijelaskan sebagai wilayah daratan yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke danau atau laut secara alami. Dokumen ini menjelaskan pentingnya pendekatan DAS dalam perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya alam karena karakteristik ekosistem DAS. Tujuan pengelolaan DAS ter

1. KEBIJAKAN
PENGELOLAAN DAS
O l e h :
DR. IR. HARRY SANTOSO
DIREKTUR PENGELOLAAN DAS
DITJEN RLPS-DEPARTEMEN KEHUTANAN
Disampaikan pada Sosialisasi dan Dialog Multi Pihak
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Bali, 15 Agustus 2006

2. DAS adalah : Suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi
menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari
curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat
merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan
daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan
(UU Sumber Daya Air No. 7 tahun 2004)

3. SKETSA DAS

4. MODEL DAS
DALAM SKETSA 3 DIMENSI

5. DAS SEBAGAI SISTEM HIDROLOGI

6. PENDEKATAN DAS
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
ADA 4 (EMPAT) MACAM UNIT ANALISIS DALAM PERENCANAAN WILAYAH
• WILAYAH ADMINISTRASI
MERUPAKAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (PROPINSI, KABUPATEN,
KOTA, KECAMATAN, DESA)
• WILAYAH EKONOMI (NODAL)
- DICIRIKAN ADANYA PUSAT (CENTER) DAN DAERAH PINGGIRAN
(HINTERLAND/PERIFERI)
- ADA HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA PUSAT PERMUKIMAN DAN PUSAT
PELAYANAN
• WILAYAH HOMOGEN
DICIRIKAN ADANYA KESAMAAN ASPEK TERTENTU MISALNYA GEOGRAFI, ETNIS
BUDAYA, ATAU KONDISI LINGKUNGAN
• DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
MERUPAKAN EKOSISTEM ALAMIAH BERUPA GEOMORFOLOGI, PENGGUNAAN
LAHAN DAN IKLIM YANG MEMUNGKINKAN TERWUJUDNYA EKOSISTEM HIDROLOGI
YANG UNIK

7. MENGAPA DAS DIGUNAKAN SEBAGAI UNIT
PENGERTIAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
?
KARENA :
• KEMAJUAN IPTEK:
- PERANAN AIR TERJUN UNTUK ENERGI LISTRIK
- PERANAN WADUK / BENDUNGAN UNTUK
IRIGASI, INDUSTRI, PERTANIAN, PERIKANAN,
WISATA
• MENINGKATNYA DEMAND TERHADAP PRODUK-
PRODUK DAS YAITU AIR (KUANTITAS DAN
KUALITAS), TANAH, KAYU, TANAMAN PERTANIAN /
PERKEBUNAN / KEHUTANAN, TERNAK, REKREASI
• URGENSI PENGENDALIAN BANJIR, EROSI TANAH,
DAN SEDIMENTASI SUNGAI / WADUK / DANAU /
RESERVOIR

8. PENYEBAB DEGRADASI KONDISI DAS
• Keadaan alam geomorfologi (geologi, tanah, dan topografi) yang
rentan terjadi erosi, banjir, tanah longsor dan kekeringan
(kemampuan lahan/daya dukung wilayah)
• Iklim/curah hujan tinggi yang potensial menimbulkan daya
merusak lahan/ tanah (erosivitas tinggi)
• Aktivitas manusia :
- Penebangan hutan ilegal (pencurian kayu hutan)
- Kebakaran hutan
- Perambahan hutan
- Eksploitasi hutan dan lahan berlebihan ( HPH, tambang,
kebun, industri, permukiman, jalan, pertanian dll.)
- Penggunaan / pemanfaatan lahan tidak menerapkan
kaidah konservasi tanah dan air

9. MENGAPA PERLU
PENGELOLAAN DAS DI INDONESIA ?
Karena intensitas curah hujan yang tinggi, dan
keadaan alam geomorfologi (geologi, tanah,
topografi), dan aktivitas manusia, potensial
mengakibatkan kerusakan sumber daya alam hutan,
tanah dan air
Karena kelestarian sumber daya hutan, tanah
dan air perlu dijaga untuk kelangsungan pembangunan
nasional dan daerah
Pengelolaan DAS yang lintas wilayah administrasi
mutlak diperlukan dalam pengelolaan hutan,

10. INPUT
•SDM
•Modal
•Teknologi
•Kebijakan
SDA
lainnya
Hutan dan
Lahan
Kondisi
optimal
Kondisi
terdegradasi
1. Ekonomi
terganggu
2. Lingkungan
rusak
3. Sosial resah
1.Ekonomi
meningkat
2.Lingkungan
baik
3.Sosial
mantap
Upaya
RHL
Pemulihan
Kondisi
DAS
Sumber daya
alam DAS
Feedback
negatif
Feedback
positif
MANFAAT PENGELOLAAN DAS
Pengelolaan
DAS

11. PERANAN PENGELOLAAN DAS
• DAS sebagai ekosistem alam , merupakan unit hidrologi
(tata air) :
- Air berperan sebagai integrator
- Air merupakan indikator terbaik untuk pengelolaan DAS
• Karena peran dan fungsi air tersebut, maka DAS sangat
tepat sebagai unit pengambilan keputusan dalam
perencanaan dan pengendalian rehabilitasi hutan dan
lahan (RHL)
• Karena DAS sebagai unit hidrologi, maka Pengelolaan DAS
dapat memadukan kepentingan:
- Antar kelompok masyarakat di daerah hulu dan hilir DAS,
- Antar wilayah administrasi (transboundary) antar
negara/prop/kab/kota
- Antar sektor/instansi/lembaga
- Antar disiplin ilmu/profesi
- Antar aktivitas di hulu dan hilir DAS

12. PRINSIP DASAR PENGELOLAAN DAS
• Pendekatan Ekosistem: Satu DAS-Satu Rencana-Satu Pengelolaan
Terpadu
• Asas : keterpaduan, kemanfaatan, kelestarian, keadilan
• Penyelenggaran : koordinasi lintas sektor/daerah/disiplin ilmu,
terpadu, menyeluruh, berwawasan lingkungan, , transparan,
partisipatif dan akuntabel
• Kontribusi pembiayaan untuk pengelolaan sumber daya alam DAS
-Prinsip Pemanfaat Membayar (beneficiaries pay principle) yaitu :
* Pengguna Membayar (users pay principle);
* Pembuat Polutan/Limbah Membayar (polluters pay principle);
-Prinsip Kewajiban Pemerintah (government obligation principle)
• Keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRWP/RTRWK)
• Tidak melampaui daya dukung wilayah dan daya tampung
lingkungan

13. MODEL MEKANISME PENDANAAN
PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN
DALAM DAS
CO2
PABRIK, PLTA, PDAM,
KENDARAAN BERMOTOR,
PERUSAHAAN WISATA ,
MASYARAKAT DI HILIR
HUTAN
Carbon, Air,
Pemandangan,
Keanekaragaman
hayati
Pemilik/Pengguna/Pengelola
Hutan
LEMBAGA
PEMBAYAR JASA
LINGKUNGAN
Rp
$

14. MODEL PENGELOLAAN DAS HULU
DENGAN SISTEM PROFIT-SHARING DI JEPANG
Hutan
(Sumber air)Suplai air
Anjyo City
(daerah hilir)
Neba City
(daerah hulu)
Asosiasi
Kehutanan
Perjanjian
Pembiayaan
Penitipan Uang
Pengelolaan
Hutan
Keuntungan dari Kayu

15. CONTOH MODEL PENDANAAN
PENGELOLAAN DAS CIDANAU,
PROP.BANTEN
HUTAN
(SUMBER AIR)
SUPLAI AIR
MASYARAKAT,
INDUSTRI KOTA
CILEGON (HILIR)
PEMERINTAH
KOTA
CILEGON
(HILIR)
IURAN AIR
PEMERINTAH
KAB/KOTA DI
HULU DAS
(PANDEGLANG,
SERANG)
KELOMPOK
PENGELOLA
HUTAN
PEMBIAYAAN
PENGELOLAAN
HUTAN
PENITIPAN
UANG

16. DIMENSI PENGELOLAAN DAS
• PENDEKATAN SISTEM YANG TERENCANA :
- Analisis/Model hidrologi, erosi, banjir, sedimentasi
- Pengelolaan tanah, air, vegetasi (hutan), konservasi tanah dan air
- Instrumen pengelolaan : regulasi, bimbingan teknis, litbang,
diklatluh, sarana/prasarana, kredit/subsidi, insentif/disinsentif
• TAHAPAN PROSES MANAJEMEN :
- Arahan kebijakan (peraturan per UU, prinsip, kebijakan dasar)
- Perencanaan (proses, hirarki, penyusunan rencana)
- Pengorganisasian (para pihak, bentuk lembaga, forum DAS)
- Pelaksanaan (manajemen hutan/tanah/air, sarpras, kelembagaan )
- Monev (penggunaan lahan, tata air, sosial ekonomi, kelembagaan)
• KETERKAITAN AKTIVITAS LINTAS INSTANSI/LEMBAGA
- Instansi Pemerintah Pusat/Propinsi/Kab/Kota
- Legislatif
- Yudikatif
- Akademisi
- LSM
- BUMN/BUMS/BUMD
- Kelompok masyarakat
- Media masa

17. TUJUAN
PENGELOLAAN DAS TERPADU
Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas
sektor/instansi/lembaga/wilayah dalam pengelolaan sumberdaya
hutan, tanah dan air dalam DAS
Terwujudnya kondisi hidrologi (tata air) DAS yang optimal meliputi
kuantitas, kualitas dan distribusinya
Terwujudnya peningkatan produktivitas hutan, tanah dan air dalam
DAS
Terbentuknya kelembagaan masyarakat yang mantap dalam kegiatan
pengelolaan DAS
Terjaminnya pemanfaatan/penggunaan hutan, tanah dan air dalam DAS
secara lestari sesuai daya dukung wilayah dan daya tampung
lingkungan
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan
dan pembangunan yang berkelanjutan

18. StakeholdersStakeholders
TUJUAN PENGELOLAAN DAS
TERPADU
Pemegang
Hak Kelola
“Hak” atas
manfaat
Rumah tangga
Industry
Kab
Prop
Nasional
Sektor
InstrumenygMendorongTerwujudnyaInstrumenygMendorongTerwujudnya
TujuanbersamayangsamaTujuanbersamayangsama
PemegangPemegang
Hak KelolaHak Kelola
““Hak” atasHak” atas
manfaatmanfaat
IndustriIndustri
R. tanggaR. tangga
Kab/KotaKab/Kota
PropProp
NasionalNasional
SektorSektor

19. KONTRIBUSI PERENCANAAN DAS
DALAM PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH
- Masukan data biofisik DAS meliputi tata
air, penggunaan lahan, status/fungsi
/luas hutan, lahan kritis, bencana alam
banjir/ tanah longsor/kekeringan dll.,
dalam penetapan KL dan KB
- Kriteria teknis dalam perencanaan DAS
sangat relevan untuk Kriteria Teknis
Ruang (KTR) dalam penyusunan
RTRWP/RTRWK
- Rencana Pengelolaan DAS yaitu RHL 5
tahun, Pola / RTL RHL, RTT RHL
sebagai basis rencana pengelolaan
sumber daya alam hutan,tanah dan air
didalam penyusunan RTRWP/RTRWK

20. KONTRIBUSI PENGELOLAAN DASKONTRIBUSI PENGELOLAAN DAS
DALAM PEMANFAATAN RUANG WILAYAHDALAM PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
- RHL dalam pengelolaan DAS,
memperbaiki dan memulihkan
kerusakan sumber daya alam
hutan dan lahan di KL dan KB
- Penggunaan dan pemanfaatan
hutan/lahan yang rasional dalam
pengelolaan DAS memberikan
kemantapan ekosistem biofisik
sesuai daya dukung wilayah
yang diperlukan bagi
pemanfaatan ruang wilayah
secara lestari di KL dan KB
- Penerapan kaidah2 konservasi
tanah dan air (vegetatif, sipil
teknis, dan kimiawi) mencegah
terjadinya degradasi lingkungan
(hutan dan lahan) di KL dan KB

21. KONTRIBUSI PENGELOLAAN DAS DALAMKONTRIBUSI PENGELOLAAN DAS DALAM
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAHPENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
- Kegiatan pemantauan terhadap perubahan
kondisi tata air DAS, kondisi iklim,
penggunaan hutan/lahan dan dinamika
aktivitas masyarakat, memberikan
data/informasi yang penting bagi
pemantauan pemanfaatan ruang wilayah di
KL dan KB
- Kegiatan evaluasi terhadap keragaan
(performance) dalam penerapan teknologi
dan aktivitas penggunaan hutan/lahan serta
rehabilitasi dan konservasi DAS,
memberikan umpan balik dalam rangka
evaluasi pemanfaatan ruang wilayah di KL
dan KB
- Kegiatan pemantauan dan evaluasi kondisi
ekosistem DAS, memberikan kontribusi
besar bagi pengendalian manfaat dan fungsi
ruang wilayah jika terjadi konflik
penggunaan/ pemanfaatan ruang dan
inefisiensi penggunaan ruang (lahan
diterlantarkan/idle, okupasi/perambahan
hutan/lahan dll) di KL dan KB

22. Sumber : Data Digital Penutupan Lahan Hasil Penafsiran Citra Landsat 7 ETM+ Liputan Tahun 2002/2003
PETA PENUTUPAN LAHAN INDONESIA 2003

23. PETA KAWASAN HUTAN INDONESIA

24. PETA TANAH EKSPLORASI INDONESIA

25. PETA DAS PRORITAS I, II, III DI
INDONESIA

26. I. Semak belukar, tanah terbuka, pertanian lahan kering bercampur semak
II. Hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder
III. Pertanian lahan kering, sawah, pertambangan, pemukiman
KPL I
KPL II
KPL III
KPL I
KPL II
KPL III
KPL I
KPL II
KPL III
60DAS Pr. I
222 DAS Pr. II
176DASPr.III
HK
HL
HP
LK
HK
HL
HP
LK
HK
HL
HP
LK
PROP/KAB/PROP/KAB/
KOTAKOTA
PrioritasI Pelaks. RHL PrioritasII Pelaks. RHL PrioritasIII Pelaks. RHL
PROP/KAB/PROP/KAB/
KOTAKOTA
PROP/KAB/PROP/KAB/
KOTAKOTA
Penetapan urutan prioritas
DAS ( sesuai SK Menhut No.
284/Kpts-II/99; 9 Mei 1999 )
Sumber: Ditjen RLPS, 2004

27. DAS PRIORITAS DI PROP. BALI
(SK Menhutbun No. 284/Kpts-II/1999)
 DAS PRIORITAS I
DAS Unda
 DAS PRIORITAS II
DAS Blingkang Angyar, DAS Nusa Penida, DAS Sena
Bona, DAS Teluk Terima Pancoran, DAS Oos Jinah
 DAS PRIORITAS III
DAS Sabah Daya, DAS Pangi Ayung, DAS Biluk Poh
Gumrih, DAS Klatakan Lubang, DAS Oten Sungi, DAS
Leh Balian.

28. KELEMBAGAAN PENGELOLAAN
DAS

29. MENGAPA PERLU DIBENTUK
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS ?
• Isu / Masalah Pengelolaan DAS umumnya :
- Pendayagunaan SDA yang sulit dipulihkan
(hutan, tanah dan air)
- Kompleks dan berjangka panjang
- Lintas sektor/instansi/lembaga
- Lintas wilayah administrasi
(negara/prop/kab /kota)
- Lintas disiplin ilmu (lingkungan, ekonomi,
sosial, politik, hukum)
• Di Indonesia, tidak ada satu
instansi/lembaga yang menangani
pengelolaan DAS dari hulu ke hilir mencakup
perencanaan, pengorganisasian,

30. FORUM PENGELOLAAN DAS
• Pengertian :
- Forum Koordinasi Multipihak berbasis Komitmen
Bersama yang Kuat untuk mengelola ekosistem
DAS secara profesional, transparan, partisipatif,
akuntabel dan berkelanjutan
- Forum DAS bukan Badan Otorita DAS
• Prasyarat :
- Bebas pamrih (interest) pribadi/kelompok
/golongan
- Bebas ego sektoral/instansi/lembaga/kedaerahan
- Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
- Lembaga independen, nir-laba, profesional
• Status :
Dapat menjadi bagian dari Dewan Sumber Daya Air
(UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)

31. Legislatif
Yudikatif
Akademisi
Pengusaha/
Badan Usaha
BUMN/BUMD/
BUMS
LSM
Klpk Tani/
Kader Petani
Media
Masa
Lembaga
Donor
Dalam dan
Luar Negeri
Eksekutif
Lintas Instansi/
Dinas/Lembaga
ANGGOTA
FORUM
DAS
KEANGGOTAAN FORUM DAS

32. LEGALITAS FORUM DAS
• Forum DAS tidak harus menjadi sub
ordinasi dari Pemerintah (Pusat/Prop/Kab/
Kota)
• Oleh karena itu Legalitas Forum DAS dapat:
- Dengan SK Pejabat (Gubernur dll.) atau
- Tanpa SK Pejabat
(Dipertimbangkan kemanfaatannya misal untuk : akses
kebijakan, dana dll.)

33. ALTERNATIF PROGRAM AKSI
FORUM DAS
• Merumuskan Pendekatan Sistem Pengelolaan DAS mencakup
analisis masalah, kebijakan, strategi, program, tujuan, sasaran dan
kegiatan
• Merumuskan Peran dan Keterkaitan Aktivitas
Instansi/Lembaga terkait dalam perencanaan, pengorganisasian,
pembiayaan, pelaksanaan dan pengendalian/ pengawasan
• Memadukan penggunaan/pemanfaatan hutan/lahan (land use)
dan air (water use) secara lestari antar daerah hulu dan hilir DAS,
antar sektor/ lembaga pengelola terkait, antar wilayah administrasi dll.
• Mewujudkan kualitas sumber daya hutan dan lahan ,
ketersediaan/ kualitas/distribusi air yang optimal dan lestari
di DAS ybs. dll.

34. FORUM DAS YANG TELAH TERBENTUK
No Forum DAS Lokasi
1 Forum PDAs Multipihak Krueng Aceh NAD
2 Forum PDAS Multipihak Deli Sumut
3 Forum PDAS Multipihak Batang Kuranji, Batang
Air Dingin dan Batang Arau
Sumbar
4 Forum PDAS Multipihak Prop. Sumbar Sumbar
5 Forum DAS Siak Riau
6 Forum DAS Cidanau Banten
7 Forum PDAS Multipihak Gede Pangrango Jabar
8 Forum DAS Burangrang Tangkuban Perahu Jabar
9 Forum DAS Banjarnegara Jateng
10 Forum DAS Wonosobo Jateng
11 Forum DAs Banyumas Jateng
12 Forum DAS Magelang Jateng
13 Forum DAS Kebumen Jateng
14 Forum DAS Peduli Solo Jateng
15 Forum DAS Multipihak Brantas Jatim

35. FORUM DAS YANG TELAH TERBENTUK (lanjutan)
No Forum DAS Lokasi
16 Forum DAS Segah Kaltim
17 Forum DAS Tondano Sulut
18 Forum DAS Limboto Gorontalo
19 Forum DAS Palu Sulteng
20 Forum DAS Paremang Sulbar
21 Forum DAS Lamasi Sulbar
22 Forum DAS Rongkong Sulbar
23 Forum Koordinasi PDAS Prop. Sulsel Sulsel
24 Forum DAS Buleleng Bali
25 Forum DAS NTT NTT
26 Forum DAS Pulau Lombok NTB
27 Forum DAS Bikuma Papua

36. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN DAS
UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah
PP No. 47 Tahun 1997 tentang RTRWN
PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dst. (Pengelolaan Hutan)
PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
Kep Menhutbun No. 284/Kpts-II/1999 Tentang Penetapan Urutan Prioritas Daerah Aliran
Sungai
Kep Menhut No. 20/Kpts-II/2001 tentang Pola Umum dan Standar serta Kriteria
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kep Menhut No. 52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan DAS
Per Menhut No. 346/Menhut-V/2005 tentang Kriteria Penetapan Urutan DAS Prioritas
Peraturan Menhut No. P.26/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pengelolaan DAS Terpadu
Peraturan Dirjen RLPS No.SK.167/V-SET/2004 tentang Penyusunan Data Spasial Lahan
Kritis
RUU Konservasi Tanah
RPP Pengelolaan DAS Terpadu