Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kebijakannya, (2) Materi yang dibahas antara lain kedudukan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta prosedur persetujuan rencana tata ruang, (3) Dokumen ini juga membahas tentang perspektif anggaran berbasis kinerja dan rencana pembang
Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui kerjasama antardesa. Tata kelola pembangunan kawasan perdesaan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan rencana pembangunan kawasan perdesaan.
Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan PD selama 5 tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)."
Dokumen ini memberikan panduan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang tepat dalam perumusan prioritas pembangunan. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi analisis kondisi internal dan eksternal, identifikasi permasalahan pelayanan, penentuan faktor penghambat dan pendorong, serta penilaian isu-isu strategis menggunakan metode pembobotan berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya agar isu-isu yang diidentifikasi se
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kebijakannya, (2) Materi yang dibahas antara lain kedudukan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta prosedur persetujuan rencana tata ruang, (3) Dokumen ini juga membahas tentang perspektif anggaran berbasis kinerja dan rencana pembang
Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui kerjasama antardesa. Tata kelola pembangunan kawasan perdesaan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan rencana pembangunan kawasan perdesaan.
Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan PD selama 5 tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)."
Dokumen ini memberikan panduan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang tepat dalam perumusan prioritas pembangunan. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi analisis kondisi internal dan eksternal, identifikasi permasalahan pelayanan, penentuan faktor penghambat dan pendorong, serta penilaian isu-isu strategis menggunakan metode pembobotan berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya agar isu-isu yang diidentifikasi se
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan sementara target kinerja menentukan besaran yang direncanakan dicapai. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis indikator berdasarkan tahapannya seperti input, output, outcome, benefit, dan impact serta kriteria indikator yang baik."
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, dan lokal yang terkait dengan RTRW, RPJM, dan rencana-rencana sektoral. Dibahas dasar hukum dan ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional berdasarkan UU No. 25/2004. Juga dibahas perbedaan dan keterkaitan antara perencanaan nasional, wilayah, dan kota serta pentingnya memadukan pendek
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan tujuan mewujudkan RTRW kabupaten yang sesuai dengan UU Penataan Ruang. Pedoman ini mencakup ketentuan teknis muatan RTRW kabupaten dan proses penyusunannya, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan RTRW kabupaten.
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, meliputi tahapan perencanaan, permasalahan yang dihadapi, dan faktor-faktor kegagalan perencanaan. Dibahas pula konsep baru tentang good governance dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.
Teks tersebut membahas tentang penataan ruang kawasan khusus. Secara singkat, teks tersebut menjelaskan bahwa (1) penataan ruang bertujuan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang secara terencana, (2) pemerintah memainkan peran penting dalam penataan ruang melalui perencanaan dan pengendalian, (3) terdapat berbagai jenis rencana tata ruang.
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pedoman ini membantu Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja) dan Fasilitator dalam melaksanakan pembangunan sanitasi, mulai dari persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan, dan monitoring & evaluasi.
2. analisis permasalahan dan isu strategisbtkipkalteng
Dokumen tersebut memberikan panduan untuk mengidentifikasi kondisi umum, analisis permasalahan, dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain cara menunjukkan capaian kinerja, sumber daya, serta hambatan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut."
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan sementara target kinerja menentukan besaran yang direncanakan dicapai. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis indikator berdasarkan tahapannya seperti input, output, outcome, benefit, dan impact serta kriteria indikator yang baik."
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, dan lokal yang terkait dengan RTRW, RPJM, dan rencana-rencana sektoral. Dibahas dasar hukum dan ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional berdasarkan UU No. 25/2004. Juga dibahas perbedaan dan keterkaitan antara perencanaan nasional, wilayah, dan kota serta pentingnya memadukan pendek
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan tujuan mewujudkan RTRW kabupaten yang sesuai dengan UU Penataan Ruang. Pedoman ini mencakup ketentuan teknis muatan RTRW kabupaten dan proses penyusunannya, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan RTRW kabupaten.
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, meliputi tahapan perencanaan, permasalahan yang dihadapi, dan faktor-faktor kegagalan perencanaan. Dibahas pula konsep baru tentang good governance dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.
Teks tersebut membahas tentang penataan ruang kawasan khusus. Secara singkat, teks tersebut menjelaskan bahwa (1) penataan ruang bertujuan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang secara terencana, (2) pemerintah memainkan peran penting dalam penataan ruang melalui perencanaan dan pengendalian, (3) terdapat berbagai jenis rencana tata ruang.
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pedoman ini membantu Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja) dan Fasilitator dalam melaksanakan pembangunan sanitasi, mulai dari persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan, dan monitoring & evaluasi.
2. analisis permasalahan dan isu strategisbtkipkalteng
Dokumen tersebut memberikan panduan untuk mengidentifikasi kondisi umum, analisis permasalahan, dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain cara menunjukkan capaian kinerja, sumber daya, serta hambatan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut."
Dokumen ini membahas pentingnya mengenali isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi jalannya suatu organisasi. Isu strategis didefinisikan sebagai isu yang berdampak besar terhadap arah dan jalannya organisasi. Untuk mengenali isu strategis, perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap output organisasi, pemangku kepentingan, dan langkah apa yang harus diambil untuk menghadapinya. Mengenali isu strategis merupakan langk
Merancang Kinerja Unggul Organisasi Melalui Diagnostic ReadingTri Widodo W. UTOMO
Ceramah ini membahas pentingnya diagnostic reading untuk menemukan area perubahan dan inovasi di organisasi. Diagnostic reading bertujuan mengidentifikasi masalah yang ada, menganalisis penyebabnya, dan merancang target hasil intervensi. Beberapa instrumen identifikasi masalah seperti survei pelanggan dan model perbandingan digunakan untuk menemukan kesenjangan antara kondisi saat ini dan yang diharapkan. Berbagai model seperti McKinsey dan Peter Senge digunak
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang diklat kepemimpinan pola baru yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Diklat ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan peserta melalui pelaksanaan proyek perubahan di instansi masing-masing. Diklat dilaksanakan dalam beberapa tahapan mulai dari diagnosis kebutuhan perubahan, merancang proyek perubahan, hingga evaluasi hasil proyek perubahan yang
1. Dokumen tersebut membahas review bahan ajar tentang Diagnostic Reading dan MOBT. Diagnostic Reading digunakan untuk menganalisis masalah organisasi dengan mengidentifikasi faktor penyebabnya dan menentukan area intervensi untuk inovasi.
Disampaikan untuk Diklat Kepemimpinan II
PKP2A II LAN Makassar, 22 Agustus 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Organisasi Berkinerja Tinggi (High Performance Organization)Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan untuk Diklat Management of Training
Pusdiklat Teknis dan Fungsional LAN-RI
Jakarta, 12 Maret 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://inovasi.lan.go.id
Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...Penataan Ruang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruangnya. Pedoman ini bertujuan agar rencana tata ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah disusun sesuai dengan kaidah teknis penataan ruang sehingga terwujud rencana tata ruang yang terpadu dan komplementer. Prosedur per
Puisi ini menggambarkan sekolah pengarang dengan menggunakan bentuk-bentuk geometri sederhana seperti persegi panjang, persegi, dan lingkaran. Puisi ini juga menyoroti masalah sampah di sekolah dan janji pengarang untuk membersihkan kelas jika giliran piket. Secara keseluruhan, puisi ini sesuai untuk anak sekolah dasar karena menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan konten matematika geometri dasar.
Genre sastra indonesia, NURIL ANWAR, S.Pd.Nuril anwar
Genre sastra indonesia,
Secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poeima ‘membuat’ atau poeisis ‘pembuatan’, dan dalam bahasa Inggris disebut poem dan poetry. Puisi diartikan ‘membuat’ dan ‘pembuatan’ karena
lewat puisi pada dasarnya seorang telah menciptakan suatu dunia tersendiri, yang mungkin berisi pesan atau gambaran suasana-suasana tertentu, baik fisik maupun batiniah.
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Materi penjelasan Proyek Perubahan bagi Pim II ini saya rubah dan tidak seperti biasanya karena saya mencoba menggunakan pendekatan pengalaman dalam menuangkan gagasan ini. selamat membaca semoga bermanfaat
Merancang Inovasi: Transformasi Gagasan Kreatif Menjadi Rencana AksiTri Widodo W. UTOMO
Dokumen ini membahas tentang transformasi gagasan kreatif menjadi rencana aksi melalui tahapan merancang inovasi. Terdapat penjelasan mengenai tahapan dan dimensi inovasi laboratorium, dari diagnosis ide hingga desain rencana aksi. Dokumen ini juga menyediakan format rencana aksi inovasi yang mencakup kegiatan, deskripsi, waktu, pelaksana, tugas, dan hasil target beserta contoh isiannya.
This document discusses the importance of innovation for government agencies and developing a culture of innovation among civil servants. It provides examples of innovation from various organizations that involved employees, customers, partners/suppliers, competitors, and the public. It outlines Indonesia's Laboratory for Regional Innovation program in 2015 that engaged civil servants in various regions to generate new ideas. The document emphasizes that change and innovation are necessary and that civil servants should prepare themselves to be leaders of change.
This document summarizes key points from a presentation on change management. It discusses the need for transformational leadership to drive change in government institutions. It identifies three levels of change and emphasizes starting with understanding the reasons for change. It also highlights the importance of thinking about change across short, medium and long term time horizons. Barriers to change like resistance and fear of the unknown are addressed. The presentation argues for creating an organizational culture of change through developing growth mindsets, learning agility, collaboration and viewing change with possibility.
The document outlines a multi-year process for building a values-based, high-performance organization through whole system change. It involves 1) defining values and behaviors, 2) creating a vision and aligning structures, and 3) cascading leadership development programs down through the organization to reinforce values. Key elements include assessing culture, developing executive teams, and integrating values into performance management.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.
Menurut undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.
Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan kriteria penjaminan kualitas KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). KLHS merupakan upaya untuk memastikan proses KLHS dilaksanakan sesuai mekanisme dan memberikan rekomendasi agar prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam penyusunan KRP. KLHS perlu terintegrasi dengan baik dalam proses penyusunan dan evaluasi KRP agar efektif.
KLHS KSP KKJSS, KKJSM, Tanjung Bulu Pandan.pptxBundaHiel
Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis KSP Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura, dan Kawasan Ekonomi Unggulan Tanjung Bulu Pandan
Dokumen tersebut membahas tahapan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap lingkungan hidup meliputi identifikasi pemangku kepentingan, isu strategis, pengaruh kebijakan terhadap lingkungan, alternatif penyempurnaan, dan rekomendasi. Dokumen ini juga menjelaskan konsep kebijakan, rencana, dan program serta hubungannya dengan isu strategis dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang tahapan dan analisis kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang meliputi (1) identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan melalui penapisan dan penetapan isu prioritas, (2) pengumpulan dan analisis baseline data, dan (3) analisis spasial untuk menganalisis kondisi lokasi perencanaan.
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilDidi Sadili
Rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat prov/kab/kota adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisr
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tata ruang wilayah yang mencakup konsep, penyelenggaraan, ketentuan teknis, proses penetapan, dan integrasi perencanaan tata ruang. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek-aspek penting dalam perencanaan tata ruang mulai dari pengertian dasar, asas, tujuan, penyelenggaraan, jenis-jenis rencana tata ruang, muatan rencana, hingga
Modul ini membahas tentang pelingkupan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Terdapat penjelasan mengenai tujuan pelingkupan untuk membatasi luas dan dalamnya cakupan KLHS, aspek yang dilingkupi seperti materi/isu, wilayah, dan waktu, serta tata cara pelingkupan melalui menelaah dokumen, literatur, observasi lapangan, dan rapat/lokakarya untuk mengidentifikasi isu-isu strategis berdas
Dokumen tersebut membahas tentang hak atas lingkungan hidup yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta peran masyarakat dan analisis lingkungan hidup strategis (KLHS) dan amdal dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup."
2. Langkah Penyelenggaraan KLHS
Tahap Proses Tujuan
1 Pemahaman konteks KRP dan Memahami proses dan prosedur KRP dan
identifikasi peluang untuk mengembangkan isu-isu lingkungan hidup
mempengaruhi pengambilan dalam pembangunan berkelanjutan yang
keputusan perlu diintegrasikan
2 Pelibatan pemangku kepentingan Memastikan substansi KLHS menjadi
dan aktor kunci pengambil pertimbangan penyusunan KRP dan
keputusan pengambil keputusan
3 Identifikasi dan konsultasi isu-isu Menghasilkan kesepakatan tentang isu-isu
strategis lingkungan hidup dalam lingkungan hidup dalam pembangunan
pembangunan berkelanjutan berkelanjutan yang harus dikaji dan
dipertimbangkan dalam KRP
4 Kajian pengaruh dan perumusan Memprakirakan dampak dan risiko
alternatif lingkungan oleh KRP dan merumuskan
alternatif perbaikan KRP
5 Formulasi rekomendasi bagi Merumuskan rekomendasi perbaikan KRP
perbaikan KRP berdasarkan kesepakatan
3. Isu Strategis Lingkungan Hidup dalam
Pembangunan Berkelanjutan
Relevan terhadap wilayah perencanaan
Menyangkut hajat hidup orang banyak
Menjadi fokus perhatian utama di wilayah perencanaan
Dapat bersifat lintas sektor
Dapat bersifat lintas wilayah
Sedang berlangsung (empirik) atau dipercaya akan terjadi
(fenomena)
Berpotensi menimbulkan dampak negatif berjangka panjang,
jika tidak ditangani
Berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan
Berpotensi menimbulkan dampak kumulatif dan efek
berganda
Dalam konteks penyusunan RTRW, isu strategis memiliki
dimensi keruangan (spasial)
4. Rujukan Isu Lingkungan Hidup
UU No. 32 tahun 2009 Pasal 16
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup untuk pembangunan
Dampak dan risiko linkungan hidup
Kinerja layanan jasa ekosistem terkait fungsi penyedia,
regulator, dan pengendali
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap
perubahan iklim
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
5. Rujukan Isu Strategis Lingkungan Hidup
Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Huruf b
Dampak Atau Risiko Terhadap Lingkungan Hidup
Perubahan iklim : peningkatan GRK, kenaikan muka laut, intensitas
dan frekuensi extreme events, dan lainnya
Kerusakan, kemerosotan, kepunahan, atau perubahan signifikan
terhadap ekosistem penyangga keanekaragaman hayati
Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir,
longsor, kekeringan, atau kebakaran hutan dan lahan
Penurunan mutu dan kelimpahan sumberdaya alam
Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan
Peningkatan jumlah penduduk miskin atau penurunan
kesejahteraan sekelompok masyarakat
Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan
masyarakat
6. Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Persiapan penyusunan RTR
Pelibatan peran masyarakat
dalam perumusan konsepsi RTR
Pengumpulan data dan informasi
Proses Penyusunan RTR Analisis dan sintesis data dan
informasi
Perumusan konsepsi RTRW
Pembahasan rancangan RTR oleh
pemangku kepentingan
Penyusunan rancangan peraturan
per-UU-an tentang RTRW
PP No. 15/2010
7. Integrasi Identifikasi Isu Strategis Dalam
Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Penyusunan Rencana TR Penyelenggaraan KLHS
Analisis isu perencanaan
TR berdasarkan Isu strategis lingkungan hidup
data dan informasi dalam pembangunan berkelanjutan
dan proses publik
Merumuskan tujuan, Pengaruh dan dampak rencana TR
kebijakan, dan strategi terhadap isu strategis
pengembangan wilayah
lingkungan hidup
Mengembangkan konsep dan
alternatif rencana TR Alternatif dan mitigasi
untuk mengelaborasi bagi penyempurnaan rencana TR
kebijakan dan strategi TR
Perencanaan dan pelaksanaan Rekomendasi
program dan pengendalian pembangunan berkelanjutan
pemanfaatan ruang dalam rencana TR
8
8. Identifikasi Isu Strategis dalam Kerangka Pikir KLHS
Penyusunan Rencana Tata Ruang
Verifikasi, klarifikasi,
evaluasi
Identifikasi isu Identifikasi
perencanaan tata ruang pengaruh
wilayah RTRW terhadap
Analisis konteks
klhs terhadap isu strategis Alternatif Rekomendasi
rtrw dan peluang Isu LH dalam PB yang perbaikan KLHS
integrasi disepakatti RTRW
Identifikasi
Identifikasi pemangku kebutuhan
kepentingan yang penyempur
relevan naan RTRW
Masukan isu strategis
LH dalam PB
PERKEMBANGAN DAN KECENDERUNGAN PERKEMBANGAN DAN DOKUMENTASI DAN
SELF ASSESSMENT KECENDERUNGAN WILAYAH PERUBAHAN DENGAN RTRW PENGAMBILAN
PERENCANAAN TANPA RTRW KEPUTUSAN
9. Identifikasi Isu Strategis dalam Kerangka Pikir KLHS
Penyusunan Rencana Tata Ruang
DATA, ANALISIS, DAN
SINTESIS
Verifikasi, klarifikasi,
PROSES Penjaringan aspirasi
evaluasi
PENYUSUNAN masyarakat
RENCANA TATA Kebijakan terkait
RUANG WILAYAH Pengenalan kondisi wilayah :
Identifikasi isu Identifikasi
Penganggaran fisiografis, lingkungan,
perencanaan tata ruang pengaruh
KONSEP DAN RENCANA TR WILAYAH
Kajian awal : review sumber daya alam,
wilayah RTRW terhadap dan strategi
Tujuan, kebijakan, PENYEMPURNAAN
Analisis konteks
RTRW yang ada dan kependudukan, sosial
budaya, prasarana dan penataan ruang
isu strategis Alternatif RENCANA TR
Rekomendasi
klhs terhadap
kebijakan terkait
Rencana struktur dan pola ruang WILAYAH
Perumusan
rtrw dan peluang Isu LH dalam PB yang
sarana, penggunaan lahan, perbaikan KLHS
Rencana kawasan strategis Internalisasi
metodologi
integrasi disepakatti
kawasan rawan bencana RTRW
Arahan pemanfaatan ruang rekomendasi ke
Penyusunan rencana Identifikasi isu perencanaan Identifikasi
Arahan pengendalian pemanfaatan dalam produk
kerja dan tata ruang
Identifikasi pemangku kebutuhan
ruang rencana
pembentukan tim
Metode pendekatan kepentingan yang
ANALISIS DAN SINTESIS penyempur
dan rencana kerja relevan
Analisis penentuan daya
naan RTRW
Perangkat survei dukung dan daya tampung
Pemberitaan lingkungan hidup
penyusunan RTRW Masukan isu strategis
Analisis keterkaitan wilayah
LH dalam PB
Provinsi dengan provinsi
berdekatan
Analisis keterkaitan
antarwilayah
PERKEMBANGAN DAN KECENDERUNGAN PERKEMBANGAN DAN DOKUMENTASI DAN
SELF ASSESSMENT Kabupaten/Kota dalam
KECENDERUNGAN WILAYAH PERUBAHAN DENGAN RTRW PENGAMBILAN
Provinsi
PERENCANAAN TANPA RTRW KEPUTUSAN
10. Identifikasi Isu Strategis dalam
Perencanaan Tata Ruang Wilayah
Penyusunan RTRW Pemrakarsa RTRW Pemangku Kepentingan Pemangku Kepentingan
dalam Penyusunan RTRW dalam KLHS
Tahap Persiapan Penyiapan anggaran Peranserta pasif menerima informasi Peranserta pasif menerima informasi
Review RTRW yang ada dan kebijakan terkait prakarsa perencanaan tata ruang prakarsa perencanaan tata ruang dan
Persiapan teknis penyusunan rencana tata KLHS
ruang
Tahap Pengumpulan Kebijakan penataan ruang dan sektoral terkait Pemberian data dan informasi, Pemberian data dan informasi,
Data dan Informasi Kondisi fisiografi, lingkungan, dan SD alam masukan berupa aspirasi dan opini, masukan berupa aspirasi dan opini,
SD binaan, prasarana, dan sarana dan identifikasi masalah penataan dan identifikasi isu strategis
Kependudukan dan SDM ruang lingkungan hidup dalam
Perekonomian, sosial, dan budaya pembangnan berkelanjutan
Kelembagaan
Peta dan citra
Proses klarifikasi, konfirmasi,
justifikasi, verifikasi, dan evaluasi
Tahap Analisis dan Kawasan fungsional perkotaan Pemberian data dan informasi, Pemberian data dan informasi,
Sintesis Sistem perkotaan sesuai penyebaran kawasan masukan berupa aspirasi dan opini, masukan berupa aspirasi dan opini,
fungsional dan identifikasi masalah penataan dan identifikasi isu strategis
Daya dukung dan daya tampung dan optimasi ruang lingkungan hidup dalam
pemanfaatan ruang pembangnan berkelanjutan
Proses analisis dan sintesis
Tahap Perumusan Konsep Pengembangan Ruang Wilayah
Tahap Perumusan Konsep Rencana Tata Ruang
Tahap Penyusunan Raperda RTRW Tahap Penetapan Perda RTRW
11. Tahapan Formulasi Isu Strategis Lingkungan Hidup
dalam Pembangunan Berkelanjutan
Identifikasi isu-isu lingkungan hidup dalam pembangunan
berkelanjutan berdasarkan masukan dan kesepakatan
pemangku kepentingan
Pengelompokan isu-isu lingkungan hidup dalam kluster
apabila dibutuhkan
Konfirmasi dan verifikasi isu-isu lingkungan hidup dengan
memanfaatkan data dan informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah
Jika diperlukan dan disepakati dilakukan kajian khusus
untuk isu-isu tertentu yang dianggap penting atau
diperdebatkan
Penetapan isu-isu lingkungan hidup dalam pembangunan
berkelanjutan yang akan menjadi dasar kajian pengaruh
RTRW
12. Penentuan Isu Strategis Lingkungan Hidup
Isu strategis dinyatakan secara lengkap beserta
atributnya, seperti besaran, lokasi, luasan, durasi,
intensitas, frekuensi, dan lainnya
Isu strategis dinyatakan secara eksplisit
Isu strategis dapat dikelompokkan menjadi isu bersama
(yang diketahui dan dirasakan secara umum) isu
spesifik (isu penting yang belum tentu diketahui publik
secara umum)
13. Contoh Isu Strategis Lingkungan Hidup
Kelompok Isu Penjelasan
Ketersediaan air bersih Keterbatasan sumber air dan pasokannya
Penurunan debit mata air atau sungai
Kualitas air dari sumber dan alirannya
Prosentase jangkauan pasokan air bersih
Banjir dan genangan Peningkatan jumlah lokasi tergenang
Peningkatan lama genangan
Peningkatan tinggi genangan
Peningkatan luasan lahan terbangun
Hilangnya waduk dan situ
14. Sumber Identifikasi Isu Strategis
Masukan pemangku kepentingan
Pendapat ahli dan pakar (expert judgement)
Berbasis data dan informasi
Hasil penelitian, studi, atau kajian
Kriteria yang relevan, seperti kriteria
Kinerja implementasi perencanaan periode sebelumnya
yang belum terselesaikan atau tercapai
15. Kiat Identifikasi Isu Strategis Lingkungan Hidup
dalam Pembangunan Berkelanjutan
Fokus pada isu-isu lingkungan hidup yang menjadi perhatian
utama di wilayah perencanaan
Memanfaatkan data dan informasi yang tersedia dan hasil
kajian, telaah, studi, atau penelitian yang dilakukan
sebelumnya
Mempertimbangkan pandangan dan pendapat ahli, pakar,
dan tokoh
Memanfaatkan alat bantu yang tersedia, seperti peta, data
statistik, foto, video, diagram, dan lainnya untuk
menunjukkan dimensi numerik, spasial atau visual, dan
pengalaman tentang isu yang diidentifikasi
Isu-isu lingkungan hidup yang telah diidentifikasi perlu diuji
silang (crosscheck) dan disepakati oleh pemrakarsa RTRW
16. Proses Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah
KLHS : ANALISIS DAN SINTESIS
KLHS : PERSIAPAN
ISU STRATEGIS PelampauanANALISIS KECENDERUNGAN DAN PREDIKSI
daya dukung dan daya tampung lingkungan
Penganggaran penyusunan RTRW Daya dukung dan daya tampung lingkungan
- Dampak dan risiko negatif terhadap lingkungan
Kondisi lingkungan hidup dan kecenderungannya
Kajian awal Keterkaitan antar wilayah
- Penurunan kinerja layanan dan jasa ekosistem
Isu strategis lingkungan hidup dan pembangunan
Perumusan metodologi Keterkaitan intra wilayah
- Inefisiensi pemanfaatan sumber daya alam
berkelanjutan, terutama terkait perubahan iklim ,
Rencana kerja dan pembentukan tim
peningkatan GRK, kenaikan muka laut, intensitas dan - Kerentanan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
frekuensi extreem events; peningkatan intensitas dan - Penurunan ketahanan keanekaragaman hayati
cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, atau SKENARIO DAN KONSEP RENCANA TATA RUANG
kebakaran hutanlingkungan, sumber daya kemerosotan, dan
Gambaran fisik, dan lahan; kerusakan, alam, ekonomi,
kepunahan, atau perubahan signifikan terhadap ekosistem
sosial wilayah dan isu perencanaan tata ruang KLHS : PENGARUH RENCANA TERHADAP LINGKUNGAN
penyangga keanekaragaman hayati; berkurangnya kawasan Skenario perkembangan dan pertumbuhan terhadap daya dukung
berfungsi lindung; gangguan terhadap ketahanan pangan; Pelibatan peran lingkungan hidup
penurunan mutu dan kelimpahan sumberdaya alam; masyaratakat
Skenario perkembangan terhadap kerentanan keanekaragaman
KONDISI WILAYAH DAN KECENDERUNGAN
peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan; (PP No. 68/2010 dan
hayati
peningkatan jumlah penduduk miskin atau penurunan
Geologi, hidrogeologi, dan bencana geologi UU No.32/2009 Ps. 18)) perkembangan terhadap kinerja dan kualitas jasa ekologis
Skenario
kesejahteraan masyarakat banjir dan genangan
Hidrologi, sumber daya air, Kapasitas adaptasi terhadap bencana letusan gunung dan dampak
Sumber daya alam, lingkungan, dan hayati ikutannya
Demografi dan kecenderungannya Pengaruh kumulatif dalam konstelasi wilayah sekitarnya dan yang
Sosial dan budaya lebih luas
RENCANA TATA RUANG
Ekonomi dan keuangan
Tujuan, kebijakan, dan strategi tata ruang
Tingkat kesejahteraan KLHS : ALTERNATIF DAN EVALUASI RENCANA
(Arahan) rencana struktur ruang : sistem pusat dan hirarki
Prasarana dan sarana dasar Skenario pertumbuhan ekonomi dan penduduk
infrastruktur
Penggunaan lahan Pusat kegiatan dan intensitasnya
(Arahan) rencana pola ruang : kawasan lindung dan budidaya
Konservasi dan kawasan lindung Sistem dan jaringan transportasi
Rencana kawasan strategis
Penggunaan lahan
Arahan pemanfaatan ruang
Alternatif fasilitas dan utilitas dan sumbernya
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang
Alternatif program pembangunan dan kewilayahan
KEBIJAKAN TERKAIT
Kelembagaan dan pengembangan kapasitas
Alternatif tahapan pembangunan
RPJP Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
Pembiayaan pembangunan
RTRW Nasional, Provinsi (berbatasan), Kabupaten/Kota
(dalam Provinsi dan berbatasan)
Kebijakan Sektoral
17. Proses Peninjauan Kembali RTRW
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERDA
PROSES BIROKRATIK DAN POLITIK
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
Kajian daya RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PERDA dukung dan daya tampung lingkungan hidup
Kajian kinerja jasa ekosistem
Kajian potensi sumber daya alam dan pemanfaatannya PROGRAM PEMBANGUNAN DAN DEVELOPMENT
Kajian keanekaragaman hayati PROPOSAL
Kajian perubahan iklim dan dampaknya terhadap kenaikan
mukaIMPLEMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN
laut, kenaikan suhu udara, perubahan cuaca ekstrim
Kajian potensi sumber daya air, kejadian banjir, longsor, dan
kekeringan PEMBANGUNAN
Kajian kawasan hutan dan pengalihfungsiannya PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Satu kali dalam 5 tahun Perijinan, Pengawasan, Penertiban
atau lebih cepat
ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP (KLHS) UNTUK
PENINJAUAN KEMBALI RTRW : MONITORING DAN EVALUASI
REVISI RTRW
Pengkajian, Evaluasi, Penilaian, dan Rekomendasi Proses Teknokratik dan Birokratik
DEVIASI/SIMPANGAN
PERBAIKAN PERDA DAN
PENERTIBAN TERHADAP REVISI RTRW
PELANGGARANN RTRW
19. Peta Lokasi Banjir dan Genangan di DKI Jakarta
Tahun 2002 dan 2007
DKI Jakarta dilalui 13 sungai yang berhulu di Jawa Barat dan Banten dan
bermuara di Teluk Jakarta
20. Faktor Banjir Dan Genangan di DKIJakarta
Kondisi morfologi rendah
Kapasitas 40-50% di bawah muka Kondisi 13 sungai sebagai
pengelolaan laut jalur drainase tidak optimal
Alih fungsi lahan di
Tanah lunak, penyedotan
Kota Jakarta
airtanah dan amblesan
Alih fungsi lahan pada
Banjir dan
Perubahan pola
DAS Genangan di curah hujan
DKI Jakarta
Beban sampah dalam Nisbah badan air
sungai sepanjang DAS (waterbody ratio)
Okupasi bantaran Erosi sepanjang
sungai oleh permukiman Kenaikan muka air Sungai
laut
21. Sistem Tata Air dan Penggunaan Lahan Jabodetabekjur
2000 m + MSL
Evapotranspirasi
t0
Evapotranspirasi
Waduk
/situ
Upstream Sistim
Banjir
(Puncak-Bogor) t1 polder
kanal Evaporasi
Middlestream
(Bogor-Depok-Jaksel) t2 ..
.
.
.
Downstream
Resapan air (Jaksel-Jakut) t3
Perkebunan Waduk, situ, embung, kolam Pesisir t4
Dam Tanggul
Hutan Waduk, situ
Tanaman keras Badan sungai
Bantaran sungai Saluran drainase
Sumur resapan Bantaran sungai
22. Perkembangan Alih Fungsi Lahan Menjadi
Lahan Terbangun di DKI Jakarta
1972 1993 2002
1983 1998
1972 – 2002
23. Perkembangan Alih Fungsi Lahan Menjadi Lahan
Terbangun di Jabodetabekjur
2000
1972
1991 2005
1983
1972 - 2005
24. Kecenderungan Amblesan Tanah di DKI Jakarta
(Land Subsidence)
20 30 40
M uara karang river
Kerendang
river
40
20
Krukut
bawah
river
20
Petukangan canal
Cideng
river
Sodetan Grogol Pesanggrahan
25. Penurunan Muka Airtanah di DKI Jakarta
Penurunan muka
air tanah mencapai
40 m dalam kurun
waktu 45 tahun
(1950-1995)