PAPARAN KARO ORGANISASI MENYELURUH orientasi P3K (1) (1).pptx

1. 1
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dr. Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM
KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Semarang, 19 Juli 2022

2. SASARAN REFORMASI
BIROKRASI 2020-2024 :
1. Birokrasi yang bersih dan
akuntabel.
2. Birokrasi yang kapabel.
3. Pelayanan publik yg prima.
Kelembagaan
TataLaksana
Akuntabilitas
Pengawasan
Pelayanan
Publik
Manajemen
Perubahan
SDM
Aparatur
Peraturan
Per-UU
an

3. URUSAN
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
Diwadahi dalam
BADAN
Diwadahi dalam
DINAS
TIDAK SETIAP
URUSAN
DIBENTUK DALAM
ORGANISASI
TERSENDIRI
URUSAN
WAJIB &
PILIHAN
Cab Dinas &
UPT DINAS
UPT
BADAN
Pasal 217 UU 23/2014:
Dinas di bentukuntuk
melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
Pasal 219 UU 23/2014:
Badan dibentuk untuk
melaksana-kan fungsi
penunjang Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
KEPALA DAERAH DAN DPRD DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DIBANTU OLEH PERANGKAT DAERAH (PASAL 208)

4. VISI
KEPALA DAERAH
MISI
KEPALA DAERAH
STRATEGI
PENCAPAIAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
KEGIATAN
PEMBANGUNAN
Rakyat yang
sejahtera
Harga pangan
terjangkau
Swasembada
pangan
Peningkatan
produksi beras
- Penyediaan benih
bermutu
- Penyediaan pupuk
dengan harga
terjangkau
Perintah
Gubernur
DILAKSANAKAN
OLEH OPD
ILUSTRASI PRAKTIS

5.  STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA
 HUBUNGAN KERJA DAN TATA
LAKSANA
 KINERJA ORGANISASI
 PERLAKU ASN
 BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
 BIROKRASI YG JUJUR DAN AKUNTABEL
 BIROKRASI YANG BERORIENTASI PADA YANBIK

6. 6
DINAS/BADAN
PELAKSANA FUNGSI DINAS/BADAN
( PP 18/2016 )
CABANG DINAS
UPT DINAS/BADAN
 melaksanakan Urusan
Pemerintahan bidang pendidikan
dan Urusan Pemerintahan yang
hanya diotonomikan kepada
Daerah provinsi
 tidak mempunyai unit organisasi
terendah, kecuali sekretariat.
melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/
atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.
bersifat mandiri dan
mendukung tugas teknis
tertentu dari satu atau
lebih fungsi Dinas/Badan.

7. Percepatan
sistem kerja
Fokus pada
pekerjaan
fungsional
Birokrasi
yang
dinamis
dan agile
Mewujudkan
profesionalitas
ASN
Mendorong
efektivitas dan
efisiensi kinerja
7
TUJUAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI

8. Transformasi
Organisasi
Delayering
Mekanisme Kerja
yang Fleksibel &
Kolaboratif
Transformasi
Sistem Kerja
Digitalisasi
Proses Bisnis Internal
Digitalisasi
Pelayanan Publik
PERCEPATAN
TRANSFORMA
SI DIGITAL
PPER RC E P A T A N
P E N I N G K A T A N
K A P A SI T A S SDM
PENGEMBANGN
TALENTA
& KARIR
5
2
P E N G U AT AN
B U D A Y A
KE RJA & E M P L
O Y ER
B RA N D I NG
PE N ING KA T A N
KINERJA & SISTEM
PENGHARGAAN
PERANCAGNANJAB
PERENC& PENGADAAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYEDERHANAAN
BIROKRASI
GOVERNANCE 4.0
UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
MEWUJUDKAN BIROKRASI BERKELAS DUNIA
Tata Kelola Pemerintahan
Berbasis Digital (Super
Apps - Aplikasi Umum
SPBE) 8
6
4
5 1
3
Transformasi
Jabatan
6 P

9. Hierarki
“top
down”
Birokrasi
Bertingkat
Silos
Instruksi
yang
detail
Kerja Tim
yang
bertanggung
jawab pada
hasil
Perubahan cepat,
dinamis, sumber
daya yang fleksibel
Kepemimpinan yang
mampu mengarahkan
dan menggerakkan
Fokus pada
Aksi, Bukan
“kotak dan
garis”
ORGANISASI HIERARKIKAL ORGANISASI AGILE
Lingkungan SPBE dan Proses
Bisnis yang Terintegrasi
9
LATAR BELAKANG KONSEP TRANSFORMASI ORGANISASI
PEMERINTAH

10. JPT JA
Tim
JF
Tim
JF
Tim
JF
• Terdapat Pemisahan Administrasi dengan Fungsi
Teknis
• Fungsi Administrasi memberikan pelayanan dukungan
administrative terhadap tugas Tim Teknis ( Fungsi ini
dijabat oleh Administrasi ( Administrator dan atu
Pengawas
• Fungsi Teknis Melaksanakan Tugas dan Fungsi Yang
Menjadi Core Bisnis Organisasi
• Fungsi Teknis terdiri dari kelompok Ahli (Jabfung) yg
bekerja secara Tim dan Lintas Keahlian. JF Madya
sebagai Leader Project, sedangkan JF Muda dan
Pertama sebagai Anggota
• Project Leader bertanggungjawab secara langsung
kepada JPT
• Tik teknis diberikan Delegasi Pengambilan Keputusan
Terkait Fungsi Teknis
• JPT berperan sebagai pengarah fungsi teknis dan
pengendali fungsi administratif
KONSEP MEKANISME KERJA ORGANISASI BERBASIS FUNGSIONAL
Cross
Fungsional
Agile Team
23

11. PENYEDERHANAAN
BIROKRASI :
- PENYEDERHANAAN
STRUKTUR
ORGANISASI
- PENYETARAAN
JABATAN
36
OPD
5
OPD
OPD YANG DISETARAKAN :
 Setda
 Set. DPRD
 Badan ( 7 Badan )
 Dinas ( 22 Dinas )
 RSD ( 5 RSD )
OPD YANG TIDAK DISETARAKAN :
- Badan Penghubung ( Ess III)
- Inspektorat (tidak ada Ess IV)
- Dinas ESDM (tidak ada Ess IV)
- Cabang Dinas ( dikecualikan /
atributif)
- RSUD Kelet (Kelas C)
- RSJD Dr. RM. Soedjarwadi (kelas B)
UPT YANG DISETARAKAN :
 UPT pada Dinas = 81
 UPT pada Badan = 1
82
UPT
71
JENIS
JF
HASIL PENYEDERHANAAN
STRUKTUR ORGANISASI

12. ESELON III AHLI MADYA (% ) ESELON IV
AHLI
MUDA
(%)
414 28 6,7 1756 556 31,6
HASIL PENYETARAAN JABATAN

13. SUBSTANSI
MATERI A
B
Reviu Pengelolaan Kinerja (SAKIP)
Perencanaan Kinerja

14. WUJUDKAN BIROKRASI JUJUR
DAN AKUNTABEL

15. Mengapa Perlu Akuntabilitas Kinerja?
UU No. 5 Th.2014 & Per.Men. PAN-RB No.
53 Th. 2014
PP No. 8 Th. 2006
UU No. 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004 dan
UU No. 15 Th. 2004
Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999
UU No. 28 Tahun 1999
TAP MPR No. XI/MPR/1998
 Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi.
UU No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum
dalam penyelenggaraan negara.
 UU No. 17 Th. 2003 menegaskan bahwa salah satu asas best
practices dalam pengelolaan keuangan negara adalah
Akuntabilitas berorientasi pada hasil atau dengan kata lain
manajemen pemerintahan kita telah memasuki era
performance- based management.
 UU No. 5 Th. 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan
bahwa kinerja instansi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari
kinerja individu.
Dasar Regulasi
1
5

16. KINERJA YANG
DIRENCANAKA
N
KINERJA YANG
DIPERJANJIKAN
KINERJA YANG
DILAKSANAKAN
KINERJA YANG
DILAPORKAN
KINERJA YANG
DIEVALUASI
Perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan kinerja organisasi
dlm mencapai tujuan & sasaran
yg telah ditetapkan melalui
alat pertanggungjawaban
secara periodik.
INTI AKUNTABILITAS
KINERJA
Apa itu
Akuntabilitas
Kinerja??
1
6

17. SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SISTEM AKIP)
(sistem manajemen kinerja berorientasi hasil)
Organisasi
Aparatur
Akuntabilita
s
berorientasi
pada input
Akuntabilita
s yg
berorientasi
pd kinerja
(outcome &
output)
Instrumen mewujudkan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Bagaimana mewujudkan Akuntabilitas Kinerja
??
SAKI
P
1
7

18. Pengertian
Rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat, dan
prosedur yang dirancang untuk
tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran dan pelaporan
kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi
pemerintah.
Mengapa
diselenggarakan?
• Untuk penyusunan laporan
kinerja, selaras dan sesuai dg
Sistem Akuntansi
Pemerintahan dan tata cara
pengendalian, serta evaluasi
pelaksanaan rencana
pembangunan.
• Di daerah diselenggarakan
di tingkat Pemda dan di
Perangkat Daerah.
Meliputi apa saja?
1. Rencana Strategis (Renstra)
2. Perjanjian Kinerja (PK)
3. Pengukuran kinerja
4. Pengelolaan data kinerja
5. Pelaporan kinerja
6. Reviu dan evaluasi kinerja
18

19. Penjabaran Penyelenggaraan
SAKIP
• Dokumen perencanaan 5 tahunan yg disusun Perangkat Daerah sesuai
ketentuan peraturan per-UU-an.
• Menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.
Rencana Strategis
• Perangkat Daerah menyusun rencana kerja dan anggaran yg ditetapkan
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
• DPA menjadi dasar penyusunan PK.
• Disusun dg mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.
• Menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan/atau
program dan/atau kegiatan secara berjenjang.
• Disepakati oleh pimpinan secara berjenjang.
• Pemda mengikhtisarkan PK Perangkat Daerah ke dalam PK Pemda, dan
disampaikan kepada Presiden melalui Menteri PAN-RB.
• Pimpinan secara berjenjang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan
pencapaian kinerja PK dan anggaran yang dialokasikan masing-masing.
Perjanjian Kinerja
(PK)
19

20. • Pemda dan Perangkat Daerah melakukan pengukuran kinerja.
• Dilakukan dg menggunakan indikator kinerja dalam PK.
• Kinerja tahunan : Dilakukan dg membandingkan realisasi kinerja
dg target kinerja dlm PK pada APBN/APBD tahun berjalan.
• Kinerja 5 tahunan : Dilakukan dg membandingkan realisasi kinerja
tahun berjalan dg target kinerja 5 tahunan dlm Renstra Perangda.
Pengukuran Kinerja
• Pemda dan Perangda melakukan pengelolaan data kinerja dg
cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.
• Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan
informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan
manajerial, data/laporan keuangan yg dihasilkan dr sistem
akuntansi dan statistik pemerintah.
• Pengelolaan data kinerja mencakup penetapan dasar (base ine
data), penyediaan instrumen perolehan data (pencatatan dan
registrasi), penatausahaan dan penyimpanan data,
pengkompilasian dan perangkuman.
Pengelolaan Data
Kinerja
Lanjut
an ...
20

21. PERJANJIAN KINERJA
(PERFORMANCE
CONTRACT/AGREEMENT)
RENCANA KERJA
RENCANA STRATEGIS
RPJM
IK &
IKU
MONEV BERKALA
PELAKSANAAN & CAPAIAN
RENCANA KINERJA
ANGGARAN (RKA)
DIPA &POK
LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN KEUANGAN
LKjIP

22. KINERJA
• Tujuan
• Sasaran
• Outcome
• Hasil
• Kondisi positif yang
ingin diwujudkan
• Kondisi Negatif yang
ingin dihilangkan
KERJA
• Strategi/cara
untuk mencapai
kinerja
• Program, Kegiatan,
Sub-kegiatan,
komponen, dan
anggaran

24. WAJAH ASN
ADALAH
WAJAH
BIROKRASI
KITA

26. Peruba
han
besar
apa yg
terjadi
di
Birokra
si?
Apa yg
harus
dilakuka
n agar
bisa
menaklu
kkan
perubah
an?

28.  Memahami dan memenuhi kebutuhan masy.
 Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
 Melakukan perbaikan tiada henti.
 Memberi kesempatan kpd berbagai pihak utk
berkontribusi.
 Terbuka dalam bekerja sama utk. menghasilkan nilai
tambah.
 Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya
untuk tujuan bersama.
 Cepat menyesuaikan diri
menghadapi perubahan.
 Terus berinovasi dan
mengembangkan kreativitas.
 Bertindak proaktif.
 Memegang teguh ideologi Pancasila,
UUD 1945, setia pada NKRI dan
Pemerintahan yg sah.
 Menjaga nama baik sesama ASN,
pimpinan, instansi dan negara.
 Menjaga rahasia jabatan dan negara.
 Melaks. tugas dg jujur, bertanggung jawab,
disiplin & berintegritas tinggi.
 Menggunakan kekayaan & barang milik
negara dg bertanggung jawab, efektif dan
efisien.
 Tidak menyalahgunakan kewenangan
jabatan.
 Meningk. Kompetensi diri utk
menjawab tantangan yg selalu
berubah.
 Membantu orang lain belajar.
 Melaksanakan tugas dg kualitas
terbaik.
 Menghargai setiap orang
apapun latar belakangnya.
 Suka menolong orang lain.
 Membangun lingkungan kerja
kondusif.
1
2
3 4 5
6
7

29. Terima kasih