Laporan Proyek Perubahan Diklat Pim III Kementerian Sekretariat Negara

I
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
TEKNIK PENGAWASAN INTERN BERBANTUAN KOMPUTER
(TPBK) YANG TERINTEGRASI PADA BADAN POM
Disusun Oleh:
Nama : Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt, MM
NIP : 19780629 200501 1 001
Instansi : Badan Pengawas Obat dan Makanan
PROGRAM DIKLAT KEPEMIMPINAN
TINGKAT III ANGKATAN XI
KEMENTERIAN SEKRETARIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018

III
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam Sejahtera
Om Swastiastu
Namo Budaya
Salam Kebajikan
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman, Islam serta
segala doa dimohonkan kepadaNya dan shalawat serta salam semoga selalu
tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, cahaya di atas cahaya, manusia
teladan sepanjang zaman sehingga penulis dapat menyelesaikan proyek
perubahan dengan laporan akhir berjudul “Teknik Pengawasan Intern
Berbantuan Komputer (TPBK) Yang Terintegrasi Pada Badan POM)”.
Laporan akhir ini disusun sebagai salah satu syarat memenuhi kewajiban
kurikuler dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III
Angkatan XI pada Badan Pengawas Obat dan Makanan RI yang bekerjasama
dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara di
Jakarta, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia (LAN – RI).
Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini dapat diselesaikan dengan baik
berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak masa
pendidikan sampai pada penyusunan laporan. Oleh karena itu dengan segala
kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya
kepada yang terhormat :
1. Ibu Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si selaku Inspektur Utama Badan POM, atas
dukungan dan arahan bagi keikutsertaan penulis dalam Diklat PIM III dan
selama implementasi Proyek Perubahan.
2. Ibu Dra. Zulaimah, Apt, M.Si selaku Inspektur II dan Mentor proyek
perubahan yang selalu mendukung untuk mewujudkan Proyek Perubahan
ini.
3. Bapak Dr. Akhmad Taufik, M.SI selaku Coach proyek perubahan.

IV
4. Seluruh Widyaiswara dan pegawai pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta.
5. Seluruh rekan-rekan yang bersama menjalani pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan tingkat III Angkatan XI pada Kementerian Sekretariat Negara.
6. Keluarga terkasih, Farida Kurniawati, Alvina Lintang Dharmastuti dan Aditya
Iqbal Dharmapradana atas cinta dan kebahagiaan yang dimiliki serta
kesabaran menantikan penulis menyelesaikan pendidikan.
7. Rekan-rekan Inspektorat Utama Badan POM, khususnya Bagian Tata
Usaha, Para Kasubbag Tata Usaha, Auditor dan teman di Bagian Tata
Usaha, Sdr. Hayati, Adit, Nina, Devi, Ibu Ana, Dodi, atas bantuan dan
pengertiannya untuk selalu menyelesaikan dengan hasil sangat baik setiap
penugasan kantor.
Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan
semua pihak yang telah membantu. Mohon maaf atas segala kesalahan yang
telah penulis perbuat baik disengaja maupun tidak disengaja selama
menyelesaikan laporan akhir ini.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 06 Desember 2018
Ali Yudhi Hartanto

V
DAFTAR ISI
Hal
Lembar Pengesahan ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Daftar Gambar vii
Daftar Tabel ix
Daftar Lampiran x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
1. Badan Pengawas Obat dan Makanan 1
2. Struktur Organisasi Inspektorat Utama 3
3. E-Governance dan Peran Inspektorat Utama 4
4 Diagnosis Organisasi 8
B. Tujuan Proyek Perubahan 13
C. Manfaat Proyek Perubahan 13
1. Pimpinan Badan POM 13
2. Stakeholder 14
3. Project Leader 14
D. Deskripsi Proyek Perubahan 14
E. Ruang Lingkup Perubahan 16
1. Lokus 16
2. Fokus 17
F. Identifikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder) 17
1. Jenis Stakeholder 17
2. Identifikasi Stakeholder 20
3. Strategi Komunikasi 22
G. Tim Efektif Proyek Perubahan 25
H. Tata Kelola Pelaksanaan Proyek Perubahan 27
I. Rancangan Tahapan dan Capaian (Milestone) Proyek Perubahan 30
1. Jangka Pendek (2 Bulan) 30
2. Jangka Menengah ( Tahun) 33
3. Jangka Panjang (2 Tahun) 34
BAB II IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN 36
A. Capaian Proyek Perubahan 36
B. Tahap Persiapan 39
C. Tahap Perancangan Sistem dan Uji Coba 46
D. Tahap Implementasi dan Pemantauan 50
E. Tahap Integrasi dengan Badan POM Command Center 54
F. Kendala Pelaksanaan proyek Perubahan 57
G. Strategi Mengatasi Kendala menuju Keberhasilan Proyek Perubahan 59

VI
BAB III KESIMPULAN 61
A. Kesimpulan 61
B. Rekomendasi 62
LAMPIRAN EVIDENCE 63

VII
DAFTAR GAMBAR
Gambar I. 1. : Struktur Organisasi Inspektorat Utama Badan POM 3
Gambar I. 2. : Data Jumlah Produk Obat dan Makanan secara
digital
5
Gambar I. 3. : Alur Diagnosis Organisasi 8
Gambar I. 4. : Net Map Stakeholder Internal dan Eksternal 18
Gambar I. 5. : Identifikasi Stakeholder Internal dan Eksternal 19
Gambar I. 6. : Kwadran Mapping Stakeholder 22
Gambar I. 7. : Bagan Struktur Tim Efektif 25
Gambar II. 1. : Rapat Internalisasi rencana proyek perubahan 40
Gambar II. 2. : Surat Keputusan Inspektur Utama Badan POM
tentang Pembentukan Tim TPBK
41
Gambar II. 3. : Tanda Terima Surat Keputusan Tim TPBK 42
Gambar II. 4. : Rapat koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi
Badan POM
43
Gambar II. 5. : Benchmarking ke Pusat Informasi Pengawasan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
44
Gambar II. 6. : Rapat identifikasi area of improvement dan road map
pengembangan TPBK
45
Gambar II. 7. : Interface survei identifikasi pengembangan TPBK
Badan POM
45
Gambar II. 8. : Table of Authority 46
Gambar II. 9. : Rapat koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi
dan pengembang aplikasi
47
Gambar II. 10. : Mock Up Teknik Pengawasan Intern Berbantuan
Komputer pada Badan POM Command Center
48
Gambar II. 11. : Rapat uji coba aplikasi 49

VIII
Gambar II. 12. : Rapat system integration testing (SIT) 49
Gambar II. 13. : Mock up video informasi Teknik Pengawasan Intern
Berbantuan Komputer
50
Gambar II. 14. : Manual Book aplikasi Simolekdesi 50
Gambar II. 15 : Sosialisasi Pembangunan Teknik Pengawasan
Intern Berbantuan Komputer oleh Project Leader
pada Pertemuan Nasional Peningkatan Kompetensi
Three Lines of Defence Dalam Implementasi
Manajemen Risiko yang Terintegrasi ISO 9001:2018
di Belitung
51
Gambar II. 16. : Penyampaian Pembangunan Teknik Pengawasan
Intern Berbantuan Komputer oleh Inspektur Utama
Badan POM pada Rapat Evaluasi Nasional (REN)
Badan POM Tahun 2018 bertempat di Padma Hotel
Denpasar
52
Gambar II. 17. : Rekapitulasi data Survei Kepuasan Masyarakat dan
Evaluasi Lakip
53
Gambar II. 18. : SOP Input data pengawasan intern 54
Gambar II. 19. : Tampilan data pada aplikasi yang terintegrasi Badan
POM Command Center
55
Gambar II. 20. : Perbandingan tampilan data aplikasi dengan Badan
POM Command Center
55
Gambar II. 21. : Rapat evaluasi tampilan data pengawasan intern
pada Badan POM Command Center
56
Gambar II. 22. : Tampilan data pengawasan intern secara
Geographical Informational System (GIS) pada
Badan POM Command Center
57

IX
DAFTAR TABEL
Tabel I. 1. : Perbandingan Jumlah Satuan Kerja/Unit Kerja vs
Jumlah Auditor
7
Tabel I. 2. : Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan
Ancaman
9
Tabel I. 3. : Analisis Tapisan USG 10
Tabel I. 4. : Capaian Kegiatan Strategis sampai periode
Semester I Tahun 2018
11
Tabel I. 5. : Analisis GAP 12
Tabel I. 6. : Potensi Dukungan Stakeholder 21
Tabel I. 7. : Tim Efektif Rancangan Proyek Perubahan 25
Tabel II.1. : Rencana, Realisasi Kegiatan dan Bukti Evidence 36
Tabel II. 2. : Kendala, Risiko serta Strategi Penanganan 58

X
DAFTAR LAMPIRAN
Tahap I – Persiapan
1 Internalisasi Rencana
Proyek Perubahan
Rapat Internalisasi Proyek
perubahan::
- Nota Dinas Undangan Rapat
Nomor B-TU.05,73,10,18,1827
tertanggal 03 Oktober 2018
- Presentasi
- Notulen Rapat
- Daftar Hadir
- Photo dan Video Rapat
Lampiran 1
2 Pembentukan Tim Efektif - Surat Keputusan Inspektur
Utama nomor B-
KP.07.07.06.7.73.10.8.0998
- Verbal
Lampiran 2
3 Konsolidasi tim efektif
terkait Job description
- Job desk Tim TPBK pada
lampiran SK TPBK
- Tanda Terima SK
Lampiran 3
4 Koordinasi dan
Brainstroming dengan
Stakeholder terkait
konsep Aplikasi
Rapat persiapan pembangunan
aplikasi
- Nota Dinas Undangan Nomor B-
TU.05,73.18.1834 tertanggal 03
Oktober 2018
- Presentasi
Notulen Rapat
- Daftar Hadir
- Photo Rapat
Lampiran 4
5 Benchmarking penerapan
TPBK ke APIP K/L Lain
Bechmarking ke PUsat Informasi
Pengwasan (Pusinfowas BPKP)
- Surat Tugas Nomor B-
PI.02.017.72.73.10.18.1946
- Hasil Benchmarking
- Photo Kegiatan
Lampiran 4

XI
6 Mengidentifikasi area of
improvement dan road
map pengembangan
TPBK
Rapat koordinasi bulanan
agenda 1 identifikasi area of
improvement
- Nota Dinas Undangan Nomor B-
TU.05,73.10.18.1913 tertanggal
11 Oktober 2018
- Notulen Rapat
- Photo kegiatan
- Daftar Hadir
- Surat Inspektur II Nomor B-
TU.09.02.73.10.18.2017
tentang Survei Identifikasi
Kebutuhan Pengembangan
TPBK
- Draft survey
- Formulir survey dengan google
form
- Dokumen Rekapitulasi hasil
survei untuk area of improvment
Lampiran 6
Tahap II - Perancangan
Sistem dan Uji Coba
7 Penyusunan desain dan
bisnis proses sistem
aplikasi
- Table of Authority Flow Process
- User akses
Lampiran 7
8 Koordinasi dan kolaborasi
pengembangan sistem
aplikasi
Rapat koordinasi dan kolaborasi
pengembangan system aplikasi
- Nota Dinas Undangan Nomor
IC.03.03.732.1.18.2071
- Notulen Rapat
- Surat Tugas
IC.03.03.732.10.18.2072
- Photo kegiatan
- Daftar Hadir
-
Lampiran 8
9 Evaluasi Mock Up Aplikasi - Draft Mock Up (design) Aplikasi Lampiran 9
10 Uji Coba Aplikasi secara
Internal Inspektorat
Utama
Rapat uji coba aplikasi
IC.07.02.73.11.18.2099
tertanggal 06 November 2018
Lampiran 10

XII
- Notulen Rapat
- Photo kegiatan
- Daftar Hadir
11 System Integration
Testing
Rapat System Integration Testing
(SIT)
- Nota Dinas undangan Nomor B-
IC.07,02,73,11,18,2122
- Notulen Rapat
- Daftar Hadir
- Photo Rapat
- Berita Cara SIT tertanggal 13
November 2018
Lampiran 11
12 Penyusunan Manual Book - Draft Story Line
- Video Story Line
- Buku Panduan terdiri dari :
a. Panduan Super admin
b. Panduan Inspektorat
c. Panduan Balai
Lampiran 12
Tahap III - Implementasi
dan pemantauan
13 Diseminasi Layanan
aplikasi kepada
Stakeholder
Sosialisasi TPBK di BW Belitung
- Presentasi
- Daftar Hadir
- Photo Kegiatan
Sosialisasi TPBK sebagai bagian
REN di Bali
- Presentasi
- Notulen
- Jadwal Kegiatan
Lampiran 13
14 Input Data dan Informasi
Pengawasan Intern
- Nota Dinas Nomor B-
PI.02.03.73.11.18.2049
perihal permintaan Rekapitulasi
Data Pengawasan Intern
- Rekap Data Survey Kepuasan
Masyarakat dan Nilai Evaluasi
LAKIP
Lampiran 14

XIII
15 Penyusunan SOP SOP POM-
16.01/CFM.01/SOP.01/IK-07.01
Penginputan Data Pada Aplikasi
Pengawasan Intern
Lampiran 15
Tahap IV - Integrasi
dengan BCC
16 Integrasi dengan Badan
POM Command Center
- Nota Dinas undangan Nomor B-
IC.07,02,73,11,18,2122
- Notulen Rapat
- Daftar Hadir
- Draft Data Tampilan pada BCC
Lampiran 16
17 Evaluasi Tampilan Data
pada BCC
- Data Tampilan pada Badan
POM Command Center
Lampiran 17
18 Daftar Dukungan
Stakeholder
Lampiran 18

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Badan Pengawas Obat dan Makanan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) hadir dan diberi mandat
sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Keputusan
Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non
Departemen dan terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017
tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
(LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
Pengawasan Obat dan Makanan
Visi dan Misi Badan POM yaitu :
Visi : Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
dan Daya Saing Bangsa.

2
Penjelasan Visi:
Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan
masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel
serta diarahkan untuk menyesuaikan permaslaahn kesehatan yang lebih.
Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah
sebagai berikut :
Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat
dan makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga
risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal
mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat
digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa
khasiat/ manfaat Obat dan Makanan meyakinkan,
keamanan memadai, dan mutunya terjamin.
Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa
yang telah memenuhi standar, baik standar nasional
maupun internasional, sehingga produk dapat bersaing
di tingkat Internasional
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai
berikut :
Misi : 1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis
risiko untuk melindungi masyarakat.
2. Mendorong kaapsitas dan komitmen pelaku usaha dalam
memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta
memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

3
2. Struktur Organisasi Inspektorat
Lebih lanjut, aturan mengenai organisasi dan tata kerja Badan POM telah
diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan
Makanan.
Gambar I. 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama Badan POM
Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat Utama terantum pada Pasal 362 yang
mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Inspektorat Utama sebagaimana dikemukakan pada Pasal 363
menyelenggarakan fungsi:
1) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2) pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
4) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.
Tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama diatur pada
Pasal 373 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan

4
pemberian dukungan administrasi Inspektorat Utama. Pasal 374, Bagian Tata
Usaha menyelenggarakan fungsi:
1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan,
dan evaluasi; dan
2) Pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan kerumahtanggaan.
3. E-Governance dan Peran Inspektorat Utama
Peran Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman.
Inspektorat Utama diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang dapat
menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah.
Inspektorat Utama merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting
dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan
pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government).
Manfaat pengawasan intern Inspektorat Utama diharapkan tidak hanya
menghasilkan banyaknya nilai temuan, namun mampu mendorong efektivitas
pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan yang dilaksanakan oleh unit
kerja.
Dalam ruang lingkup kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh
Inspektorat Utama, nilai tambah (added value) akan dihasilkan jika
rekomendasi hasil pengawasan dimanfaatkan pimpinan dalam pengambilan
keputusan maupun penyusunan kebijakan. Pengawasan intern akan menjadi
sia-sia tanpa adanya tindakan perbaikan, sehingga mengakibatkan tujuan dari
pengawasan intern itu sendiri tidak tercapai.
Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola kepemerintahan (e-
governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap
instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses kepemerintahan,
pelayanan publik dan penegakan aturan hukum.

5
Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi BPOM
untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan
akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan
sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat.
Gambar I. 2. Data Jumlah Produk Obat dan Makanan secara digital
BPOM telah merancang inovasi yang menawarkan kemudahan bagi
masyarakat dan pelaku usaha untuk mengakses pelayanan publik di bidang
Obat dan Makanan dengan berbasis teknologi informasi seperti e-PPUB
(Persetujuan Protokol Uji Bioekivalensi); e-PPUK (Persetujuan Pelaksanaan
Uji Klinik) satu pintu; SIDABBO (Aplikasi Database Bahan Baku Obat); ECD
(Export Consultation Desk), layanan berbasis web tentang informasi pokok
regulasi dan persyaratan Obat dan Makanan di negara tujuan ekspor; e-SKE
(Surat Keterangan Ekspor); SPP-IRT (Sertifikasi Produk Pangan Industri
Rumah Tangga) untuk memudahkan Dinas Kesehatan melaporkan
penerapan SPP-IRT; Puspaman (Pusat Informasi pasar Aman dari Bahan
Berbahaya); Aplikasi android/Iphone “Ayo Cek BTP” untuk mengetahui
informasi tentang bahan tambahan pangan yang diizinkan; Halo BPOM Mobile
untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi atau menyampaikan
pengaduan; ASROT (Aplikasi Sistem Registrasi Obat Tradisional) untuk
pendaftaran online Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; e-Notifikasi
untuk pendaftaran online kosmetika; SIREKA (Sistem Registrasi Iklan) untuk

6
pendaftaran on line Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan
SIMKA (Sistem Informasi Manajemen Kinerja) untuk meningkatkan mutu
pengawasan internal.
Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi
BPOM terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara
online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada
teknologi. Ke depan, BPOM akan menyusun sistem informasi distribusi obat
dan makanan yang terintegrasi berbasis digital dengan memberikan teknologi
otentifikasi produk pada kemasan (Barcode Security System), Track and
Trace System, serta Analytic Sistem.
Perkembangan pengawasan obat dan makanan berbasis digital menuntut
cara untuk melaksanakan pengawasan intern turut berubah. Inspektorat
Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah turut menerapkan e-
governance dalam pelaksanaan Pengawasan Intern. Secara generik hal ini
dikenal dengan istilah Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). TABK
adalah satu proses pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas
informasi yang digunakan untuk menentukan serta melaporkan tingkat
kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan.
Proses ini menggunakan bantuan komputer dengan menghasilkan bukti
berupa file data komputer (berbasis elektronik).
Melalui TABK, pelaksanaan audit menjadi efisen dengan prinsip do more with
less, TABK akan mengotomasikan pekerjaan rutin yang cenderung
menghabiskan waktu tanpa nilai tambah yang signifikan seperti: menguji
kebenaran perhitungan, evaluasi tindak lanjut, monitoring kinerja dan lain-lain.
Sehingga, TABK dapat digambarkan sebagai teknik audit berbantuan
perangkat komputer yang membantu auditor dalam semua fase penugasan
pengawasan intern yang dilaksanakan.

7
Dalam konteks Inspektorat Utama BPOM, TABK mengalami perluasan istilah
menjadi Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK). Perluasan
makna ini mengandung arti bahwa seluruh proses pengawasan intern
sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berupa audit, review,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dapat dilaksanakan
dengan berbantuan komputer.
Tabel I. 1. Perbandingan Jumlah Satuan Kerja/Unit Kerja vs
Jumlah Auditor
Pembangunan dan pengembangan digitalisasi pengawasan intern (Teknik
Pengawasan Intern Berbantuan Komputer) harus segera dikembangkan
mengingat pertambahan jumlah Satuan Kerja Badan POM dari semula
sejumlah 58 satker/unit kerja pada tahun 2016, sejumlah 103 satker/unit kerja
(penambahan 40 Loka POM) pada tahun 2018 dan proyeksi 123 satker/unit
kerrja pada tahun 2019 dengan penambahan 20 Loka POM.
Pada jangka panjang, Badan POM berusaha untuk mewujudkan kehadiran
Loka POM pada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Tantangan kehadiran
Unit Pelaksanan Teknis POM ini tidak diimbangi dengan penambahan jumlah
Aparatur Sipil Negara Auditor Inspektorat Utama. Jumlah Auditor
diproyeksikan hanya sejumlah 43 Auditor pada tahun 2019.

8
Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer Badan
POM dan integrasinyanya dengan Badan POM Command Center diharapkan
mampu bertindak sebagai Decision Support System bagi Pimpinan. Sinergi
data pengawasan intern dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih efisien
dan lebih efektif dan penyediaan data/informasi terkait kinerja dan integritas
aparatur dapat tersedia secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel (real time).
4. Diagnosis Organisasi
Gambar I. 3. Alur Diagnosis Organisasi
Inspektorat Utama telah membangun mimpi untuk mengembangkan Teknik
Pengawasan Intern Berbantuan Komputer Badan melalui pernyataan dalam
dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2014 sampai
dengan 2019.
Inspektorat Utama telah mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal
dan kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai
(controllable) dan berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan
organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang
dikuasai (uncontrollable) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan
ancaman dengan menggunakan analisis Strengths (kekuatan), Weaknesses
(kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) atau SWOT.

9
Tabel I. 2. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman
Kekuatan (Strengths - S) Kelemahan (Weaknesses –W)
1. Auditor dengan Sertifikasi JFA
2. Pedoman Operasi Baku/ISO 9001:2015 dan
pedoman pengawasan lainnya
3. Komitmen pimpinan
4. Kewenangan yang telah dimiliki Inspektorat
utama
1. Jumlah SDM kurang memadai
2. Kompetensi teknis belum memadai
3. Kedudukan Inspektorat sebatas Eselon II
dan miskin struktur
4. Sumber dana kurang memadai
5. Belum adanya sistem informasi
pengawasan.
6. Lemahnya kemampuan koordinasi dan
komunikasi publik
7. Kapasitas kelembagaan Internal Audit
Capability Model (IA-CM) pada level 1
Peluang (Opportunities – O) Ancaman (Threats – T )
1. Political will pemerintah untuk mewujudkan
good governance yang mempunyai peran
pengawasan dan posisi strategis dalam
system manajemen pembangunan nasional
yang cukup tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah
3. Perubahan paradigma pengawasan internal
dimana APIP sebagai mitra auditee
menjadikan APIP berperan sebagai
consultant partner.
4. Adanya satgas SPIP Pusat dan satgas
Laporan Keuangan (LK)
5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk
mempermudah fungsi pengawasan.
6. Partisipasi masyarakat terhadap peran dan
fungsi pengawasan meningkat.
1. Penurunan opini atas Laporan Keuangan
Badan POM oleh BPK RI
2. Mitra kerja yang kurang memahami peran
3. Belum adanya perundang-undangan terkait
4. Dinamika perubahan dalam sistem
manajemen birokrasi pemerintah masih
berorientasi pada pembenahan aspek
perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan, sementara aspek sistem
pengawasan masih tertinggal.
5. Penerapan SPIP belum optimal dalam
pelaksanaanya.
Berdasarkan tabel SWOT kemudian disusun strategi Inspektorat Utama.
Strategi dan dilakukan analisis komparasi (tapisan) dengan menggunakan
USG dengan rincian sebagai berikut :

10
Tabel I. 3. Analisis Tapisan USG
STRATEGI
TAPISAN USG
TOTAL PRIORITAS
URGENT SERIOUS GROWTH
Strategi
S + O
Menyusun kajian peningkatan
struktur organisasi Inspektorat
(peningkatan eselonisasi)
4 4 3 11 5
Mengoptimalkan teknologi dan
sistem informasi untuk
mengembangkan mekanisme
pengawasan by report, by
system dan by audit (Teknik
Audit Berbantuan Komputer)
4 4 4 12 4
Manfaatkan tingginya animo
dan apresiasi para pemangku
kepentingan/stakeholders
terhadap peranan Inspektorat
dalam pengawasan.
3 3 3 9 8
Strategi
W + O
Melaksanakan prioritas
pengawasan dengan risk base
audit
3 4 3 10 7
Tingkatkan kompetensi para
Pejabat Fungsional
Pengawasan melalui
pendidikan dan pelatihan
4 4 4 12 3
Peningkatan Kapasitas
kelembagaan model Internal
Audit Capability Model (IA-
CM)
5 5 5 15 1
Strategi
S + T
Melibatkan auditor dalam
mengawal pelaksanaan
program dan kegiatan serta
penyusunan laporan
keuangan.
3 3 2 8 9
Meningkatkan Maturitas SPIP
BPOM
5 5 4 14 2

11
STRATEGI
TAPISAN USG
TOTAL PRIORITAS
URGENT SERIOUS GROWTH
Strategi
W + T
Bekerjasama dengan
kementerian/ lembaga
pemerintah lainnya untuk
menunjang keberhasilan
pengawasan.
3 2 2 7 10
Pemberdayaan satgas SPIP
dan satgas LK sebagai bagian
dari three lines of defence
4 3 3 10 6
Metode komperasi strategi SWOT menghasilkan 5 (lima) Kegiatan utama yang
menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada periode implementasi Perencanaan
Strategis Inspektorat Utama BPOM Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
Tabel I. 4. Capaian Kegiatan Strategis sampai periode Semester I
Tahun 2018
No. Kegiatan Prioritas Pencapaian
1. Peningkatan Kapasitas
kelembagaan model Internal
Audit Capability Model (IA-CM)
 Laporan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor LR-
24/D2/03/2018 tertanggal 26 Februari 2018
perihal Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP
Badan POM Tahun 2017 telah berhasil mencapai
level 3 (Integrated).
2. Meningkatkan Maturitas SPIP
BPOM
 Pada tahun 2018 Badan POM berhasil
meningkatkan level maturitas SPIP dari level 2
Berkembang ke level 3 Terdefinisi.
Badan POM telah berhasil meraih level 3 lebih
cepat dari target nasional tahun 2019. Dari 86
Kementerian/Lembaga, hanya terdapat 21
Kementerian/Lembaga yang telah berhasil meraih
level 3

12
No. Kegiatan Prioritas Pencapaian
3. Tingkatkan kompetensi para
Pejabat Fungsional Pengawasan
melalui pendidikan dan pelatihan
 Jumlah pegawai yang mendapatkan sertifikasi
Internasional :
1 Inspektur mendapat sertifikasi QIA
3 pegawai mendapat sertifikasi CRMP
2 pegawai mendapat sertifikasi C.Fra
6 pegawai mendapat sertifikasi CRMO
4. Mengoptimalkan teknologi dan
sistem informasi untuk
mengembangkan mekanisme
pengawasan by report, by system
dan by audit (Teknik Audit
Berbantuan Komputer)
x Pengembangan TABK masih berlangsung dan
belum terintegrasi
5. Menyusun kajian peningkatan
struktur organisasi Inspektorat
(peningkatan eselonisasi)
 Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun
2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di
lingkungan Badan POM. APIP telah eselon I
Kegiatan Prioritas Inspektorat Utama yang masih menjadi issue untuk
diselesaikan adalah mengoptimalkan teknologi dan sistem informasi untuk
mengembangkan mekanisme Pengawasan Intern melalui Teknik
Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK).
Tabel I. 5. Analisis GAP
No Kondisi Saat Ini Kondisi Ideal Kesenjangan
1 Data pengawasan intern
tersedia pada masing-masing
Inspektorat sesuai dengan
wilayah pengawasannya
Data pengawasan intern tersedia
untuk seluruh satuan kerja/unit kerja
secara komprehensif dan
menggambarkan profil unit kerja
secara utuh
Belum adanya mekanisme
berbagi data
2 Keterlambatan dalam
penyediaan informasi bagi
pimpinan untuk perumusan
kebijakan
Data pengawasan intern tersedia
cepat dan akurat untuk mendukung
perumusan kebijakan pimpinan
Terbatasnya sarana dan
prasaranan serta sumber daya
manusia yang menangani
penyiapan data dan informasi
3 Terbatasnya media interaksi
untuk pengumpulan serta
Database pengawasan intern
terpelihara dengan baik
Belum adanya media berbagi
data berbasis informasi (web

13
No Kondisi Saat Ini Kondisi Ideal Kesenjangan
berbagi data pengawasan yang
mudah diakses oleh
stakeholder
based information) yang bisa
diakses stakeholder
4 Data Pengawasan Intern yang
tampil pada Badan POM
Command Center merupakan
data statis
Data Pengawasan Intern terintegrasi
dengan Badan POM Command
Center secara Real Time dan Up to
Date dan berbentuk Geograophical
Informational System (GIS)
Up date data secara manual
5 Pengembangan digitalisasi
pengawasan intern
disesuaikan dengan
ketersediaan anggaran
Tersedianya strategi pengembangan
digitalisasi pengawasan intern
Belum tersedianya strategi
pengembangan pengawasan
intern
B. Tujuan Proyek Perubahan
Perubahan yang dilakukan adalah dengan menerapkan beberapa solusi untuk
peningkatan e-government di Badan POM khususnya pengawasan intern.
Pembangunan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer yang
Terintegrasi bertujuan untuk membangun sistem informasi dan digitalisasi
pengawasan intern serta penyediaan data base pengawasan intern berbasis
sistem informasi (web-based information) bagi Pimpinan Badan Pengawas
Obat dan Makanan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Pimpinan
Satuan Kerja/Unit Kerja yang up to date dan real time.
C. Manfaat Proyek Perubahan
1. Pimpinan Badan POM
a. Tersedianya data dan informasi yang komprehensif, terstruktur, cepat,
tepat, akurat, akuntabel dan real time.
b. Tersedianya data dan informasi yang terintegrasi dengan Badan POM
Command Center diharapkan mampu mendukung untuk pengambilan
keputusan strategis (sebagai Decision Support System).
c. Tersedianya profil kinerja Satuan Kerja dan Unit Kerja Badan POM pusat
dan Unit Pelaksana Teknis di Seluruh Indonesia.

14
d. Media interaksi virtual berbasis internet (web-based) untuk memberikan
ruang komunikasi dan berbagi informasi dengan mitra pengawasan intern
Inspektorat Utama.
e. Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan rekomendasi pengawasan intern
dan akselerasi peningkatan kinerja satuan kerja/unit kerja.
2. Stakeholder
a. Tersedianya data dan informasi yang komprehensif, terstruktur, up to date
dan informatif yang mudah diakses stakeholder sehingga memudahkan
pemantauan kinerja Badan POM, khususnya terkait data dan informasi
pengawasan intern.
b. Mendukung secara langsung peningkatan penilaian Reformasi Birokrasi
pada area perubahan:
1) Bidang Pengawasan dengan hasil meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bebas KKN dan
2) Bidang Akuntabilitas dengan hasil yang diharapkan meningkatnya
kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.
c. Harmonisasi pengembangan TPBK dengan kebijakan satu data Pusat
Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
3. Project Leader
a. Pemeliharaan data dan informasi pengawasan intern secara online.
b. Membantu mempercepat dan mempermudah dalam pengumpulan data
dan informasi pengawasan intern yang dibutuhkan untuk membantu
dalam pembuatan analisis dan rekomendasi pengawasan intern.
c. Meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan
kepada pimpinan.
d. Tersedianya road map pengembangan Teknik Pengawasan Intern
Berbantuan Komputer.
D. Deskripsi Proyek Perubahan
Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) merupakan
merupakan inovasi yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan e-
governance Badan Pengawas Obat dan Makanan terutama digitalisasi

15
pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat utama Badan
Pengawas Obat dan Makanan.
Digitalisasi pengawasan intern sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi pelaksanaan
audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
Sebagai tahap awal, Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer yang
dikembangkan pada aspek pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
TPBK dirancang dan dikembangkan untuk men-digitalisasi hasil pengawasan
intern yang telah dilaksanakan Inspektorat Utama Badan POM.
Pembangunan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer yang akan
dikembangkan dirancang mampu menampilkan data dan informasi
pengawasan intern secara online dan realtime dengan cara:
1. Pembangunan Aplikasi Data Base dan sinergi dengan Aplikasi Sistem
Monitoring Secara elektronik dan Dashboard Evaluasi Kinerja (SIMOLEK
DESI BERKINERJA). Tahapan :
a. Pembangunan aplikasi data base pengawasan intern yang terdiri dari:
1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Satuan Kerja/Unit Kerja;
2) Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Satuan
Kerja/Unit Kerja;
3) Hasil Review RKA/KL Satuan Kerja/Unit Kerja;
4) Hasil Review Laporan Keuangan Satuan Kerja/Unit Kerja;
5) Hasil Reviw RKA BMN Satuan Kerja/Unit Kerja;
6) Data Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN Satuan
Kerja/Unit Kerja;
7) Data Benturan Kepentingan Satuan Kerja/Unit Kerja;
8) Data Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi Satuan Kerja/Unit Kerja;
b. Pembangunan aplikasi data base track record Aparatur Sipil Negara
Badan POM.
c. Sinergi aplikasi data base dengan aplikasi Simolek Desi Berkinerja

16
2. Integrasi data dan informasi pengawasan intern dengan Badan POM
Command Center secara real time dan up to date.
a. Data Status Tindak Lanjut Pengawasan BPK RI
b. Data Status Tindak Lanjut Pengawasan Intern Inspektorat Utama
c. Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
d. Data Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
3. Data dan Informasi pengawasan intern yang akan ditampilkan dalam
Badan POM Command Center berupa Geographic Informational System
Peta Indonesia
Inovasi ini berbeda dengan sistem yang sudah ada karena Teknik
Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) merupakan dengan ciri:
a. Inovasi tata kerja dan tatalaksana pengawasan intern.
Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer merupakan
digitalisasi pengawasan intern yang telah dilaksanakan Inspektorat
Utama Badan POM.
b. Inovasi Program
Teknik Pengawasan Intern Berbantuan computer didesain lengkap
dan terintegrasi dengan keunggulan Geographic Informational System
dan tracking system menunjang Pengambilan Keputusan Pimpinan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Decision Support System).
E. Ruang Lingkup Perubahan
1. Lokus
Lokus proyek perubahan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan
Komputer yang Terintegrasi akan dilaksanakan pada lingkup Inspektorat
Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Mitra Pengawasan Inter.

17
2. Fokus
Fokus proyek perubahan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan
Komputer yang Terintegrasi adalah digitalisasi pengawasan intern sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah meliputi pelaksanaan audit, review,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
Inovasi yang dirancang diharapkan mampu menampilkan data dan
informasi pengawasan intern secara online dan realtime dengan cara:
a. Pengembangan Aplikasi Sistem Monitoring Secara elektronik dan
Dashboard Evaluasi Kinerja (SIMOLEK DESI BERKINERJA) melalui
(1) Pembangunan aplikasi data base pengawasan intern dan (2)
Pembangunan aplikasi data base track record Aparatur Sipil Negara
Badan POM.
b. Integrasi data dan informasi pengawasan intern dengan Badan POM
Command Center secara real time dan up to date.
c. Data dan Informasi pengawasan intern yang akan ditampilkan dalam
Badan POM Command Center berupa Geographic Informational
System Peta Indonesia
d. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer
berkelanjutan
F. Identifikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
1 Jenis Stakeholder
Stakeholder diartikan sebagai individu, sekelompok manusia, komunitas atau
masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki
hubungan, interaksi serta kepentingan terhadap organisasi, individu maupun
kelompok atau masayarakat jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai
kekuasaan, legitimasi dan kepentingan terhadap organisasi.

18
Karakteristik tersebut dapat bernilai positif atau negatif dari suatu
kebijakan/proyek, atau menjadi pihak yang mempengaruhi pelaksanaan
kebijakan/ proyek.
Identifikasi stakeholder hendaknya dilakukan sedini mungkin pada awal
program untuk mengidentifikasikan berbagai kelompok yang tertarik, berkait
dan berminat dengan topik proyek perubahan. Identifikasi pandangan dan
karakteristik dari setiap stakeholder ini sangat penting, yang merupakan dasar
untuk pelaksanaan tahap berikutnya.
Gambar I. 4. Net Map Stakeholder Internal dan Eksternal
Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis stakeholder untuk
menganalisis pola hubungan yang terjalin dalam menyelesaikan proyek
perubahan. Pola hubungan kerja disajikan pada gambar dibawah ini.
Berikut adalah pemetaan stakeholder berdasarkan pengaruh, kekuatan, dan
kepentingan stakeholder terhadap proyek perubahan yang dilaksanakan.
Stakeholder pada proyek perubahan ini dapat diketegorikan, antara lain :

19
a. Stakeholder primer;
Stakeholder primer (utama) adalah individu (orang) atau kelompok yang
memperoleh manfaat secara langsung dari hasil suatu kegiatan proyek
perubahan. Atau terkena dampak secara langsung baik positif maupun
negatif. Jika dimobilisasi secara tepat maka penerima manfaat merupakan
pendukung yang paling terpercaya dan meyakinkan.
b. Stakeholder sekunder (pendukung);
Stakeholder sekunder (pendukung) adalah individu (orang), kelompok
maupun organisasi yang secara tidak langsung dipengaruhi baik positif
maupun negatif. Dalam proyek ini mempunyai pandangan atau posisi yang
sama dan siap bergabung didalam suatu koalisi untuk mendukung topik
permasalahan tertentu..
c. Stakeholder Utama;
Stakeholder kunci adalah individu atau kelompok pembuat keputusan atau
mereka yang berkepentingan dengan kekuasaan atau otoritas untuk
bertindak mempengaruhi perubahan atau kebijakan yang diharapkan.
Keputusan adalah merupakan target yang bermakna dalam suatu program
(proyek perubahan yang dilakukan). Kelompok ini mendapat perhatian yang
lebih dibandingkan dengan kelompok lainnya.
Gambar I. 5. Identifikasi Stakeholder Internal dan Eksternal

20
Pemangku kepentingan (stakeholders) dikelompokan menjadi dua kelompok
utama, yaitu stakeholders internal dan stakeholders eksternal. Stakeholders
internal adalah pihak-pihak baik institusi maupun personal yang terkait dengan
proyek perubahan yang berada dalam lingkup Badan Pengawas Obat dan
Makanan, sedangkan stakeholders eksternal adalah pihak-pihak yang terkait
dan berkepentingan yang berada di luar institusi Badan Pengawas Obat dan
Makanan.
2. Identifikasi Stakeholder
Setelah melakukan pemetaan awal stakeholder, selanjutnya perlu dilakukan
identifikasi lebih lanjut bagaimana perubahan yang akan dilakukan akan
memberikan dampak (impact) kepada para stakeholder dan bagaimana
tingkat pengaruh atau kewenangan (influence) para stakeholder tersebut atas
keberhasilan proyek perubahan.
Tujuan dari identifikasi stakeholder adalah untuk melakukan asesmen dan
memetakan para stakeholder terkait dengan peran dan kapasitas mereka
dalam mempengaruhi keberhasilan jalannya proyek perubahan agar berbagai
kepentingan (interests) dari masing - masing stakeholder dapat teridentifikasi
dengan baik dan jelas. Selain itu, juga berguna untuk menentukan prioritas
para stakeholder berdasarkan tingkat kewenangan dan derajat dampak yang
dimiliki sehingga strategi perubahan yang akan dibuat akan lebih efektif dan
mudah dalam implementasinya.
Setelah identifikasi jenis stakeholder, kemudian stakeholder tersebut
dipetakan menurut interest (horizontal) dan influence-nya (vertikal) baik yang
bersifat positif maupun yang bersifat negatif dalam matriks stakeholder.
Berikut adalah gambaran stakeholders baik internal dan eksternal serta posisi
dan potensi dukungan terhadap gagasan proyek perubahan.

21
Tabel I. 6. Potensi Dukungan Stakeholder
NO STAKEHOLDER POSISI
POTENSI
DUKUNGAN
STRATEGI
KOMUNIKASI
INTERNAL
1 Kepala Badan POM Promotors (+) Manage Closely
2 Inspektur Utama (atasan Mentor) Promotors (+) Manage Closely
3 Sekretaris Utama Promotors (+) Manage Closely
4 Deputi Badan POM Promotors (+) Manage Closely
5 Inspektur I Promotors (+) Manage Closely
6 Inspektur II (Mentor) Promotors (+) Manage Closely
7 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Promotors (+) Manage Closely
8 Kepala Biro Umum dan SDM Promotors (+) Manage Closely
9
Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan
dan Humas Promotors (+) Manage Closely
10 Kasubag Program & Evaluasi Promotors (+) Manage Closely
11 Kepala Pusat Data dan Informasi Latens (+) Keep Satisfy
12 Kepala Biro Hukum dan Organisasi Latens (+) Keep Satisfy
13 Kepala Bidang Tata Kelola dan Informasi Latens (+) Keep Satisfy
14 Kepala Bagian Aplikasi Latens (+/-) Keep Satisfy
15 Kepala Bagian Organisasi Latens (+) Keep Satisfy
16 Kepala Balai Besar/Balai POM Latens (+) Keep Satisfy
17 Kepala Bagian Evaluasi Latens (+) Keep Satisfy
18 Kasubag Umum & Keuangan Defenders (+) Keep Informed
19 Kasubag TU Inspektorat I Defenders (+) Keep Informed
20 Kasubag TU Inspektorat II Defenders (+) Keep Informed
21 Auditor Inspektorat I Defenders (+) Keep Informed
22 Auditor Inspektorat I Defenders (+) Keep Informed
EKSTERNAL
23 BPK RI Latens (+/-) Keep Satisfy
24 BPKP RI Latens (+/-) Keep Satisfy
25 Kementerian PAN dan RB Latens (+/-) Keep Satisfy
26 Ombudsman Republik Indonesia Latens (+/-) Keep Satisfy
Berikut adalah identifikasi stakeholder berdasarkan hubungan (internal-
eksternal), pemetaan, pengaruh (influence) dan kepentingan (interests) :

22
Gambar I. 6. Kwadran Mapping Stakeholder
3. Strategi Komunikasi
Komunikasi yang efektif sangatlah diperlukan dalam setiap melakukan proyek
perubahan yang ada di sebuah organisasi. Komunikasi yang efektif
dibutuhkan untuk menyampaikan dan memastikan bahwa makna yang
ditangkap oleh penerima adalah sama dengan makna yang disampaikan oleh
pemberi informasi, sehingga komunikasi akan membangun persepsi yang
sama antara pemberi dan penerima informasi. Dalam banyak pengalaman,
komunikasi sering dijadikan sebuah cara yang handal dan jitu untuk mengatasi
berbagai hambatan pada proses membangun sebuah perubahan.
Komunikasi adalah suatu proses simbolik, dimana salah satu kebutuhan
pokok manusia, penggunaan lambang-lambang atau simbol sebagai sesuatu
yang digunakan untuk menunjukan sesuatu lainya berdasarkan sekelompok
orang berdasarkan prinsip respek, empati, dimengerti, kejelasan dan rendah
hati.

23
Berdasarkan sifat kepentingannya, strategi komunikasi yang diterapkan dalam
proyek perubahan ini, dikelompokan menjadi:
a. Komunikasi Efektif;
Tujuan strategi komunikasi ini adalah terciptanya komunikasi efektif yang
mampu melahirkan efek: perubahan pengetahuan; perubahan sikap; dan
perubahan perilaku seluruh jajaran dan pemangku kepentingan terhadap
pelaksanaan proyek perubahan.
b. Partisipasi;
Secara umum konsep partisipasi adalah sebagai kemampuan stakeholder
untuk bertindak dalam keberhasilan (keterpaduan) yang teratur untuk
menanggapi kondisi lingkungan, sehingga dapat bertindak sesuai dengan
logika yang dikandung oleh kondisi lingkungan yang ada (to take part or
have share in an activity or event)
c. Fasilitasi;
Strategi komunikasi ini dilakukan dalam bentuk memberikan dukungan
dan kemudahan.
d. Negosiasi;
Strategi komunikasi ini dilakukan untuk mencari titik temu terhadap
perbedaan, mengelola konflik, menyelesaikan sengketa, menjalin
hubungan dengan pihak-pihak yang resisten agar tercapai perubahan
yang diharapkan secara sinergis. Negosiasi efektif lebih dari sekedar
mendapatkan apa yang diharapkan, akan tetapi juga memperoleh solusi
yang memuaskan bagi semua kelompok dan menciptakan peluang di
masa yang akan datang.
e. Paksaan
Penerapan strategi komunikasi ini lebih melekat pada kewenangan setiap
level dalam organisasi untuk melakukan sesuatu atau memerintah kepada
unsur organisasi yang ada dibawahnya, agar tujuan organisasi dapat
tercapai. Dalam rangka pencapaian tujuan perubahan para pemimpin
organisasi dengan kepemimpinannya harus mampu menggunakan
kewenangannya secara efektif

24
Secara umum pelaksanaan strategi komunikasi yang dilakukan dalam
proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :
1) Komunikasi Formal
Memberikan informasi dan sosialisasi melalui forum resmi (rapat,
konsultasi, diskusi) kepada pihak terkait (mentor, unit pengelola,
stakeholder terkait) tentang rencana, pelaksanaan, penerapan,
monitoring dan evaluasi kegiatan proyek perubahan secara periodik
sesuai pentahapan yang telah dirumuskan.
Hasil-hasil dari kegiatan komunikasi formal ini, dituangkan ke dalam
bentuk laporan, dokumen resmi atau rekaman-rekaman yang
merupakan bentuk persetujuan, dukungan, komitmen kesepakatan
dan kesepahaman; seperti Surat Keputusan, Form Persetujuan,
Notulen Rapat dsb.
2) Komunikasi In-formal
Melakukan komunikasi tidak resmi kepada tim kerja. Komunikasi ini
bersifat temporal (sewaktu-waktu bila dibutuhkan) tentang rencana,
pelaksanaan, penerapan dan kendala-kendala atau hambatan yang
terjadi selama kegiatan proyek perubahan, yang selanjutnya informasi
yang didapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan komunikasi
formal untuk dicari pemecahannya secara bersama-sama.
3) Menggunakan strategi (1) partisipasi; melibatkan peran serta
stakeholder dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan,
pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil kegiatan proyek perubahan. Dan
(2) fasilitasi tim kerja dimaksudkan untuk memberikan kemudahan
kepada para stakeholder melalui peningkatan kapasitas baik secara
individu, kelompok maupun lembaga sehingga mereka mau terlibat
secara sukarela dalam proses pelaksanaan proyek perubahan.

25
G.Tim Efektif Proyek Perubahan
Untuk merealisasikan proyek perubahan ini bangun sebuah tim
beranggotakan personal-personal yang merepresentasikan institusi terkait
(stakeholders) dan staf pendukung di Inspektorat Utama dan internal Bagian
Tata Usaha Inspektorat Utama.
Tim Efektif ini bekerja sama dalam suatu teamwork yang solid, saling
mendukung, kooperatif dan kolaboratif.
Gambar I. 7. Bagan Struktur Tim Efektif
Keanggotaan Tim Efektif terdiri dari :
Tabel I. 7. Tim Efektif Rancangan Proyek Perubahan
No Nama Jabatan
Peran Dalam
Tim
Tugas
1. Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si Inspektur Utama Pengarah Penanggungjawab
TPBK

26
No Nama Jabatan
Peran Dalam
Tim
Tugas
2. Dra. Zulaimah, Apt, M.Si Inspektur II Mentor Mengarahkan dan
mengevaluasi
pelaksanaan penugasan
3 Dr. Ahmad Taufik, S.Sos.,
M.Si.,
Widyaiswara Madya Coach Membimbing,
memantau, dan
memberikan feedback
dan mengevaluasi
evidences
4. Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt,
MM
Kepala Bagian Tata
Usaha Ittama
Project Leader Mengkoordinasi, dan
mengevaluasi
pelaksanan penugasan
5. Aditya Nugraha, S.Si, Apt,
M.Sc
Kepala Subbag
Program dan Evaluasi
Ketua Tim
Teknis
Merancang dan
implementasi aplikasi
6. Dodi Widianto, SAP Analis Data dan
Informasi
Anggota
7. Dini, ST PPPK Anggota
8. Okta Sihotang Programer Anggota
9. Hayati Nurhistianti Adisani,
S.Si, Apt
Kasubbag Keuangan
dan Umum
Ketua Tim
Administrasi
Menyiapkan
administrasi kegiatan
10. Devi Ari Primanti, Amd Bendahara Anggota
11. Ana Nawati Pengelola Keuangan Anggota
12. Verayan Narendra, SE PPPK Anggota
13. Tri Apriadi, S.Si, Apt Kasubbag Tata Usaha
Isnpektorat I
Ketua Tim
Integrasi
dengan BCC
Merancang integrasi
data ke Badan POM
Command Center
14. EKawati MH Amelia S.Kom Kepala Bidang Tata
Kelola IT Pusdatin
Anggota
15. Liza Eka Putri, S.Farm, Apt Auditor Muda Anggota
16. Ristra Tyas Irviantie, S.
Farm, Apt
Auditor Pertama Anggota
17. Moch Fachrul Rizal Kasubbag Tata Usaha
Inspektorat II
Ketua Tim
Substansi
Menyiapkan data
pengawasan intern
18. Mahardhika Hestiningtyas,
S.Farm, Apt
Auditor Muda Anggota
19. Dedi Gunawan, S.TP Auditor Pertama Anggota
20. Elida Sari Silalahi, SE Auditor Pertama Anggota

27
Budaya Organisasi
Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan hatus dihayati
dan diamalkan oleh seluru anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya.
Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi
semngat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya,
adalah :
1. Profesional; Menegakkan profesionalisme dengan integritas,
objektivitas, ketekunan dan Komitmen yang tinggi.
2. Integritas; Konsistensi dan ketugahan yang tak tergoyahkan dalam
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas; Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas,
nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim; Mengutamakan keterbukaan, saling pervaya dan
komunikasi yang baik.
5. Inovatif; Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi
terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap; Antisipatif dan rsponsif dalam mengatasi
masalah.
H. Tata Kelola Pelaksanaan Proyek Perubahan
Tata kelola proyek perubahan ditetapkan dengan tujuan untuk menjabarkan
kebijakan dan arahan serta strategi apa yang diterapkan. Selain itu juga
melakukan sosialisasi dan internalisasi agar kebijakan dan arahan
terimplementasi, sehingga terbangun persamaan persepsi, komitmen,
konsistensi serta keterlibatan semua pihak terkait dalam pelaksanaan
program dan kegiatan proyek perubahan ini. Proyek perubahan akan dikelola
dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:
Fungsi
1. Inspektur Utama adalah sebagai penanggungjawab atas setiap kegiatan
yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dari Proyek Perubahan

28
2. Inspektur II sebagai mentor, yang berfungsi untuk membantu Peserta,
memberikan dukungan penuh, bimbingan dan arahan dalam merumuskan
atau mengidentifikasi permasalahan krusial serta mengatasi kendalanya,
memetakan agenda yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal
pertemuan, menjelaskan kontrak penyelesaian tugas, serta memberikan
kesepakatan dan persetujuan dokumen rancangan dan memantau
pelaksanaan dan capaian milestones yang telah ditetapkan dalam
rancangan Proyek Perubahan serta memberikan feedback.
3. Dr. Ahmad Taufik, S.Sos., M.Si., sebagai coach, yang berfungsi untuk
membimbing, memantau, dan memberikan feedback terhadap
perkembangan pelaksanaan rancangan Proyek Perubahan, termasuk
memonitor dan mengevaluasi evidences dalam proses realisasi Proyek
Perubahan.
4. Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama sebagai Project Leader,
yang bertugas menyusun rancangan Proyek Perubahan, menggalang
dukungan dari stakeholders, serta mengimplementasikan rancangan
sesuai rencana dengan cara menggerakkan dan memanfaatkan semua
potensi stakeholders, serta memobilisasi Tim Efektif untuk melaksanakan
rancangan Proyek Perubahan sesuai dengan milestone yang telah
ditetapkan.
5. Kepala Subbagian Program dan Evaluasi sebagai Ketua Tim Teknis akan
bertanggung jawab terhadap pembuatan aplikasi sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan. Kepala Subbagian Program dan Evaluasi bertugas :
a. Membantu team leader dalam menyusun rencana detail proyek
perubaan.
b. Mendesain substansi dan questinaire bagi pengumpulan data
c. Menyusun Road Map Teknik Pengawasan Intern Berbantuan
Komputer (TPBK) (Automation);
d. Memberikan masukan kepada project leader terkait bisnis proses
dalam sistem informasi yang akan disusun
e. Mengkomunikasikan kepada project leader terkait hambatan dalam
pelaksanaan proyek perubahan.

29
f. Menyusun manual/pedoman penggunaan system informasi
g. Melakukan uji coba system informasi layanan
Tanggungjawab :
a. Menentukan substansi proyek perubahan agar sesuai dengan konsep
yang direncanakan.
b. Memastikan pengembangan teknik Pengawasan Intern Berbantuan
Komputer sebagai pendukung kebijakan dapat berjalan dengan baik.
c. Menjamin keamanan data pada sistem informasi
6. Kepala Subbagian Keuangan dan Umum sebagai Ketua Tim Administrasi
akan bertugas:
a. Membuat dan mengadministrasikan surat menyurat.
b. Membuat notulensi setiap pertemuan.
c. Mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari stakholder
d. Mendokumentasikan setiap kegiatan dan tahapan dalam
melaksanakan proyek perubahan
Tanggungjawab :
a. Memastikan kelancaran setiap pertemuan
b. Mengadminitrasikan serta mendokumentasikan surat menyurat, data
dan informasi.
7. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat I sebagai Ketua Tim Integrasi
dengan Badan POM Command Center akan bertugas :
a. Menyusun platform dan infrastruktur yang sesuai dengan Badan POM
Command Center (BCC)
b. Menyusun rencana integrasi dengan BCC
c. Koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Badan POM
d. Menganalisis kesesuaian infrastruktur Teknik Pengawasan Intern
Berbantuan Komputer dengan BCC
Tanggungjawab :
a. Memastikan Integrasi data dan informasi pengawasan intern dengan
Badan POM Command Center.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat II sebagai Ketua Tim Substansi
akan bertugas:

30
a. Menyiapkan data pengawasan intern yang akan ditampilkan pada
aplikasi
b. Input data dan informasi Pengawasan Intern
Tanggungjawab :
a. Menjamin kebenaran dan keakuratan data dan informasi pengawasan
Intern
b. Tersusunnya profile kinerja Unit Kerja BPOM
I. Rancangan Tahapan dan Capaian (Milestone) Proyek Perubahan
Rencana tahapan dan capaian (milestone) dalam pembangunan Teknik
Pengawasan Intern Berbantuan Komputer yang Terintegrasi di Badan POM
terbagi menjadi tiga tahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang.
1 Jangka Pendek (2 Bulan)
Milestone Jangka Pendek :
a. Pembentukan Tim Efektif
b. Identifikasi area of improvement TPBK
c. Pembangunan modul Pengawasan Intern (data pengawasan intern)
secara online
d. Pembangunan modul Track Record Aparatur Sipil Negara Badan POM.
e. System Integration Testing (SIT)
f. Diseminasi Layanan aplikasi kepada Stakeholder
g. Integrasi data dan informasi pengawasan intern dengan Badan POM
Command Center.
h. Tampilan Data dan Informasi pengawasan intern berupa Geographic
Informational System Peta Indonesia
i. Modul penggunaan aplikasi.

31
Tahapan pelaksanaan :
No Uraian Kegiatan Pelaksana
Waktu Pelaksanaan
Output
Oktober November
1 2 3 4 1 2 3 4 5
Proyek Perubahan
Project Leader Notulen Rapat
2 Pembentukan Tim Efektif Mentor dan
Project Leader
Surat Ketetapan
Inspektur Utama
Project Leader Job desk Tim TPBK
4 Koordinasi dan
Stakeholder terkait konsep
Aplikasi
Tim Efektif dan
Stakeholder
Notulen Rapat
5 Benchmarking penerapan
TPBK ke APIP K/L Lain
Tim Efektif Laporan
Benchmarking
6 Mengidentifikasi area of
improvement da road map
pengembangan TPBK
Tim Teknis dan
Auditor
Dok. Area of
improvement
Tahap II - Perancangan Sistem
dan Uji Coba
7 Penyusunan desain dan
bisnis proses sistem
aplikasi
Project Leader
dan Tim Teknis
- Table of
Authority
8 Koordinasi dan kolaborasi
pengembangan sistem
aplikasi
Mentor, Tim
Teknis dan
Stakeholder
Notulen Rapat
9 Evaluasi Mock Up Aplikasi Tim Teknis dan
Stakeholder
Laporan Evaluasi
10 Uji Coba Aplikasi dan
Perbaikan Sistem
Informasi
Tim Teknis dan
Stakeholder
Laporan Uji Coba
11 Unit Integration Tesing &
System Intergration
Testing
Tim Teknis dan
Stakeholder
Berita Acara System
Integration Testing
12 Penyusunan Manual
Book/video
Tim Efektif Manual Book
Tahap III - Implementasi dan
pemantauan
aplikasi kepada
Stakeholder
Tim Efektif dan
Stakeholder
Notulen Rapat
14 Input Data dan Informasi
Pengawasan Intern
Tim Substantif Input Data ke
Aplikasi
15 Penyusunan SOP Tim Teknis Dok. SOP

32
Waktu Pelaksanaan
Output
Oktober November
1 2 3 4 1 2 3 4 5
Tahap IV - Integrasi dengan
BCC
16 Integrasi dengan BCC Tim Integrasi Tampilan pada BCC
17 Evaluasi Tampilan Data
pada BCC
Tim Integrasi Tampian pada BCC

33
2 Jangka Menengah ( Tahun)
Milestone :
a. Penetapan Road Map Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer
b. Security Assessment Aplikasi oleh BSSN
c. Pelatihan e-audit Beginning
d. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi
Pelaporan Terpadu (SIPT)
Tahapan :
Waktu Pelaksanaan - Jangka Menengah 2019 Output
Des
18
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 Penyusunan dan
penetapan Road Map
pengembangan TPBK
Irtama dan Tim
Efektif
SK Road Map
TPBK
2 Securitisasi aplikasi
oleh BSSN
Tim Teknis Sertifikat
Securitisaasi
3 Koordinasi dan
kolaborasi
pengembangan sistem
aplikasi
Tim Efektif Lap Kegiatan

34
Waktu Pelaksanaan - Jangka Menengah 2019 Output
Des
18
4 Pengembangan
Modul Pengawasan
Intern
Tim Efektif Modul Aplikasi
5 Integrasi dengan BCC Tim Integrasi Tampilan
integrasi
6 Updating Data
Pemanfaatan
Tim Substantif Input Data online
7 Pemeliharaan aplikasi Tim Teknis Laporan
Pemeliharaan
8 Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
TPBK
Tim Teknis Laporan
Monitoring
9 Pelatihan e-audit
Tahap I (Beginner)
Tim Efektif Sertifikat Peserta
3 Jangka Panjang (2 Tahun)
Milestone :
a. Pelatihan e-audit Advance
b. FGD Pengembangan e-audit
c. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer
d. Diseminasi pemanfaatan TPBK

35
Waktu Pelaksanaan - Jangka Panjang 2010 Output
1 Pelatihan e-audit
Tahap II (Advance)
Tim Administratif Sertfikat Peserta
2 FGD Pengembangan
E-Audit
Tim Efektif Laporan
Disiminasi
3 Koordinasi dan
kolaborasi
pengembangan sistem
aplikasi
Tim Efektif Lap Kegiatan
4 Pengembangan
Modul Pengawasan
Intern
Tim Efektif Modul Aplikasi
5 Integrasi dengan BCC Tim Integrasi Tampilan
integrasi
6 Updating Data
Pemanfaatan
Tim Substantif Input Data online
7 Pemeliharaan aplikasi Tim Teknis Laporan
Pemeliharaan
8 Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
TPBK
Tim Teknis Laporan
Monitoring
9 Diseminasi
Pemanfaatan TPBK
Tim Substantif Laporan
Disiminasi

36
BAB II
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
A. Capaian Proyek Perubahan
Pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan telah terlaksana sesuai dengan
rencana, baik dari segi waktu pelaksanaan maupun dari output dan milestone.
Bahkan diseminasi Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer yang
sedianya hanya akan dilaksanakan pada tingkat pusat telah dilaksanakan
kepada seluruh Satuan Kerja/Unit Kerja Badan POM Pusat dan Daerah. Layanan
TPBK telah pula tersosialisasikan kepada seluruh pimpinan jajaran pimpinan
Badan POM eselon I, eselon II, Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM seluruh
Indonesia. Proyek perubahan ini telah pula berhasil menyusun Road Map
Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer yang
merupakan rencana kerja Jangka Menengah.
Tabel II.1 Rencana, Realisasi Kegiatan dan Bukti Evidence
No Kegiatan Output
Waktu
Bukti (Lampiran Nomor)
Rencana Realisasi
Proyek Perubahan
Notulen Rapat M1 Okt 03 Oktober
2018
Rapat Internalisasi Proyek
perubahan::
- Nota Dinas Undangan Rapat
Nomor B-
TU.05,73,10,18,1827
- Presentasi
- Notulen Rapat
- Daftar Hadir
- Photo dan Video Rapat
2 Pembentukan Tim
Efektif
Surat Ketetapan
Inspektur Utama
M1 sd M2
Okt
03 Oktober
2018
- Surat Keputusan Inspektur
Utama nomor B-
KP.07.07.06.7.73.10.8.0998
- Verbal
Job desk Tim
TPBK
M1 sd M2
Okt
04 Oktober
2018
- Job desk Tim TPBK pada
lampiran SK TPBK
- Tanda Terima SK
4 Koordinasi dan
Stakeholder terkait
konsep Aplikasi
Notulen Rapat M1 sd M2
Okt
04 Oktober
2018
Rapat persiapan pembangunan
aplikasi

37
No Kegiatan Output
Waktu
Rencana Realisasi
B-TU.05,73.18.1834
- Presentasi
Notulen Rapat
- Daftar Hadir
- Photo Rapat
5 Benchmarking
penerapan TPBK ke
APIP K/L Lain
Laporan
Benchmarking
M3 Okt 16 Okt 2018 Bechmarking ke PUsat Informasi
Pengwasan (Pusinfowas BPKP)
- Surat Tugas Nomor B-
PI.02.017.72.73.10.18.1946
- Hasil Benchmarking
- Photo Kegiatan
6 Mengidentifikasi area
of improvement dan
road map
pengembangan TPBK
Dok. Area of
improvement
M2 sd M4
Okt
15 Oktober
2018
19 Oktober
2018
29 Oktober
2018
Rapat koordinasi bulanan
agenda 1 identifikasi area of
improvement
B-TU.05,73.10.18.1913
- Notulen Rapat
- Photo kegiatan
- Daftar Hadir
- Surat Inspektur II Nomor B-
TU.09.02.73.10.18.2017
tentang Survei Identifikasi
Kebutuhan Pengembangan
TPBK
- Draft survey
- Formulir survey dengan
google form
- Dokumen Rekapitulasi hasil
survei untuk area of
improvment
Tahap II - Perancangan Sistem dan Uji Coba
7 Penyusunan desain
dan bisnis proses
sistem aplikasi
- Table of
Authority
- User akses
M1 sd M3
Okt
18 Oktober
2018
- Table of Authority Flow
Process
- User akses
8 Koordinasi dan
kolaborasi
pengembangan sistem
aplikasi
Notulen Rapat M2 Okt sd
M3 Nov
25 Oktober
2018
Rapat koordinasi dan kolaborasi
pengembangan system aplikasi
IC.03.03.732.1.18.2071
- Notulen Rapat

38
No Kegiatan Output
Waktu
Rencana Realisasi
- Surat Tugas
IC.03.03.732.10.18.2072
- Photo kegiatan
- Daftar Hadir
9 Evaluasi Mock Up
Aplikasi
Laporan
Evaluasi
M1 Nov 02 November
2018
- Draft Mock Up (design)
Aplikasi
10 Uji Coba Aplikasi
secara Internal
Inspektorat Utama
Laporan Uji
Coba
M1 sd M2
Okt
12 November
2018
Rapat uji coba aplikasi
IC.07.02.73.11.18.2099
- Notulen Rapat
- Photo kegiatan
- Daftar Hadir
-
11 System Integration
Testing
Berita Acara
System
Integration
Testing
M3 Nov 13 Nov 2018 Rapat System Integration
Testing (SIT)
- Nota Dinas undangan Nomor
B-IC.07,02,73,11,18,2122
- Notulen Rapat
- Daftar Hadir
- Photo Rapat
- Berita Cara SIT tertanggal 13
November 2018
12 Penyusunan Manual
Book
Manual Book M2 sd M4
Nov
08 November
2018
13 November
2018
03 Desember
2018
- Draft Story Line
- Video Story Line
- Buku Panduan terdiri dari :
a. Panduan Super admin
b. Panduan Inspektorat
c. Panduan Balai
Tahap III - Implementasi dan pemantauan
aplikasi kepada
Stakeholder
Notulen Rapat M3 Nov 08 November
2018
27 November
2018
Sosialisasi TPBK di BW Belitung
- Presentasi
- Daftar Hadir
- Photo Kegiatan
Sosialisasi TPBK sebagai bagian
REN di Bali
- Presentasi
- Notulen
- Jadwal Kegiatan

39
No Kegiatan Output
Waktu
Rencana Realisasi
14 Input Data dan
Informasi Pengawasan
Intern
Input Data ke
Aplikasi
M1 sd M3
Nov
19 November
2018
- Nota Dinas Nomor B-
PI.02.03.73.11.18.2049
perihal permintaan
Rekapitulasi Data
Pengawasan Intern
- Rekap Data Survey Kepuasan
Masyarakat dan Nilai Evaluasi
LAKIP
15 Penyusunan SOP Dok. SOP M2 sd M3
Nov
30 November
2018
SOP POM-
16.01/CFM.01/SOP.01/IK-07.01
Penginputan Data Pada Aplikasi
Pengawasan Intern
Tahap IV - Integrasi dengan BCC
16 Integrasi dengan
Badan POM Command
Center
Tampilan pada
BCC
M3 sd M4
Nov
13 November
2018
- Nota Dinas undangan Nomor
B-IC.07,02,73,11,18,2122
- Notulen Rapat
- Daftar Hadir
- Draft Data Tampilan pada
BCC
17 Evaluasi Tampilan
Data pada BCC
Tampilan pada
BCC
M3 Nov 30 November
2018
- Data Tampilan pada Badan
POM Command Center
B. Tahap Persiapan
1. Internalisasi Rencana Proyek Perubahan
Target : Diperolehnya kesepahaman akan pentingnya inovasi Teknik
Pengawasan Intern Berbantuan Komputer dalam pelaksanaan
pengawasan intern Inspektorat Utama Badan POM.
Output : Notulen rapat internalisasi rencana proyek perubahan Teknik
Pengawasan Intern Berbantuan Komputer.
Bukti : Presentasi dan notulen rapat dalam lampiran evidence.
Rapat Internalisasi Rencana Proyek Perubahan berlangsung tanggal 03
Oktober 2018 dengan peserta Tim Efektif Pembangunan TPBK. Project
leader menyampaikan bahwa Inovasi TPBK dikembangkan untuk
mendukung pelaksanaan e-governance Badan Pengawas Obat dan

40
Makanan terutama digitalisasi pengawasan intern yang dilaksanakan oleh
Inspektorat utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Digitalisasi pengawasan intern sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi
pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan
lainnya. Sebagai tahap awal, TPBK yang dikembangkan pada aspek
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
Gambar II. 1. Rapat Internalisasi rencana proyek perubahan
2. Terbentuknya Tim Efektif Implementasi Teknik Pengawasan Intern
Berbantuan Komputer di Badan POM
Target : Tersedianya aspek legalitas yang di representasikan melalui
Surat Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan
Makanan agar pelaksanaan inovasi ini dapat berjalan sesuai
rencana baik dari internal maupun external, sehingga tujuan dari
penyusunan proyek perubahan ini dapat tercapai

41
Output : Surat Keputusan Inspektur Utama Badan POM Nomor B-
KP.07.06.7.73.10.18.0998 tertanggal 02 Oktober 2018 tentang
Pembentukan Tim Teknik Pengawasan Intern Berbantuan
Komputer Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Tim TPBK bertugas untuk merencanakan,
mengimplementasikan, mengintegrasikan, memonitor dan
mengevaluasi pelaksanaannya..
Bukti : Dokumen Surat Keputusan dalam lampiran evidence
Gambar II. 2. Surat Keputusan Inspektur Utama Badan POM tentang
Pembentukan Tim TPBK
3. Konsolidasi tim efektif terkait Job description
Target : Tim TPBK telah mengerti tugas dan tangungjawabnya dalam
pelaksanaan inovasi TPBK
Output : Ketua dan anggota masing-masing Kelompok Kerja
mengetahui peran dan tanggungjawab dalam pelaksanaan
proyek perubahan TPBK

42
Bukti : Dokumen job desk dan tanda terima Surat Keputusan dalam
lampiran evidence
Gambar II. 3. Tanda Terima Surat Keputusan Tim TPBK
4. Koordinasi dan Brainstroming dengan Stakeholder terkait konsep
Aplikasi
Target : Kesepahaman dengan Pusat Data dan Informasi Badan POM
untuk mendukung inovasi TPBK
Output : Kesepahaman dengan Pusat
Bukti : Presentasi, daftar hadir, notulen rapat dan photo pada
lampiran evidence
: ..
Rapat koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Badan POM berlangsung
tanggal 04 Oktober 2018. Tim Pusatin memberikan masukan berupa :
a. Data berupa Geographic Informational System dapat ditampilkan dengan
2 (dua) alternative
i. Tampilan dengan menggunakan google view dan tag gps
ii. Tampilan dengan menggunakan peta statis
b. Tampilan data online dan realtime sebaiknya diatur dalam periode waktu
tertentu. Update bias diatur dengan periode setiap jam, setiap 6 jam,
setia hari, mngg bahkan bulan.

43
Semakin sering update, maka kinerja aplikasi akan semakin berat dan
lambat.
c. Perlu dibuatkan query pada server Inspektorat Utama untuk menampung
data yang akan dtampilkan dalam BCC. Aplikasi BCC akan mengambil
data dari query pada server Inspektorat Utama
Gambar II. 4. Rapat koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Badan POM
5. Benchmarking penerapan TPBK ke APIP K/L Lain
Target : Terindentifikasinya permasalahan dan factor keberhasilan
dalam pengembangan e-governance sector pengawasan
intern
Output : Laporan benchmarking ke pusinfowas BPKP
Bukti : Surat tugas, notulen dan photo pada lampiran evidence
Dalam mengembangkan E-Gov di bidang Pengawasan Intern, BPKP menyampaikan
Hal-hal yang perlu diperhatikan berupa :
a. Legalitas dari platform dan Bahasa program yang digunakan
b. Pengembang aplikasi harus menyerahkan dokumen program kepada users

44
c. Menjamin keberlangsungan kemanfaatan aplikasi
d. Maintenance dari aplikasi
e. Kesiapan infrastruktur (server, bandwith)
f. Menyusun SOP dengan informasi yang rinci dan lengkap sebelum memulai
pengembangan aplikasi
Gambar II. 5. Benchmarking ke Pusat Informasi Pengawasan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Mengidentifikasi area of improvement dan road map pengembangan
TPBK
Target : Teridentifikasinya area of improvement pengembangan TPBK
dan tersusunnya dokumen road map pengembangan TPBK
Inspektorat Badan POM
Output : Dokumen area of improvement dan road map pengembangan
Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer
Bukti : Daftar hadir, photo kegiatan, lembar survey pada lampiran
evidence
Rapat identifikasi pengembangan TPBK selanjutnya berlangsung tanggal
15 Oktober 2018, poin – poin rapat yang menyangkut TPBK sebagai
berikut :

45
a. Pengembangan pengawasan intern berbasis teknologi informasi dan
penggunaan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer
(TPBK) telah ditetapkan Inspektur Utama menjadi salah satu arah
kebijakan Inspektorat Utama Tahun 2019.
b. Identifikasi pengembangan aplikasi TPBK (area of improvement)
perlu dilakukan untuk menetapkan skala prioritas dan pendanaan
dalam APBN
c. Mengingat keterbatasan waktu dan padatnya kegiatan, agar
dilaksanakan survey kepada pejabat structural dan pejabat
fungsional untuk identifikasi kebutuhan pengembangan TPBK
Gambar II. 6. Rapat identifikasi area of improvement dan road map
pengembangan TPBK
Gambar II. 7. Interface survei identifikasi pengembangan TPBK Badan POM

46
C. Tahap Perancangan Sistem dan Uji Coba
7. Penyusunan desain dan bisnis proses sistem aplikasi
Target : Terdapat role dalam pembangunan aplikasi
Output : Table flow process dan penentuan hak akses
Bukti : Table of authority flow process dan penetuan hak akses pada
lampiran evidence
a. Table flow process
Terdiri dari flow process
Gambar II. 8 Table of Authority
b. Penentuan hak akses
Penentuan level hak akses pada aplikasi yang sering disebut dengan istilah
‘role’ dibagi ke dalam beberapa level, antara lain administrator, user level I
dan user level II. Masing-masing user level tersebut memiliki hak akses
yang beda-beda, tergantung kewenangan user yang akan kita berikan.
Berikut ini adalah pengertian dari masing-masing role (hak akses user
level) :

47
 ADMINISTRATOR
Role ini memiliki kedudukan tertinggi di dalam hak akses aplikasi. User
ini bisa memiliki akses semua fitur yang ada didalam aplikasi, antara
lain administrasi plugin dan manajemen user, manajemen kategori,
file dan media yang diupload.
 USER LEVEL I
Role I yang berada dibawah administrator adalah user. Hak akses
yang dimiliki oleh user adalah melakukan segala bentuk input, upload
file/media serta melakukan moderasi komentar. Akses yang TIDAK
bisa dilakukan oleh user adalah manajemen user dan plugin.
 USER LEVEL II
Role II setingkat dibawah User I adalah User II, ia berhak mengatur
manajemen komentar unitnya sendiri, serta berhak melakukan upload
file. Bedanya dengan role I adalah tidak bisa melakukan moderasi
komentar.
8. Koordinasi dan kolaborasi pengembangan sistem aplikasi
Target : Proyek perubahan berlangsung sesuai rencana
Output : Kesepahaman pengembangan aplikasi TPBK
Bukti : Notulen hasil rapat pada lampiran evidence
Gambar II. 9. Rapat koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi dan
pengembang aplikasi

48
9. Evaluasi Mock Up Aplikasi
Target : Evaluasi atas draft mock up TPBK pada Badan POM
Comamnd Center
Output : Draft mock up pembangunan TPBK pada Badan POM
Command Center
Bukti : Drat mock up TPK pada lampiran evidence
Gambar II. 10. Mock Up Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer
pada Badan POM Command Center
10. Uji Coba Aplikasi dan Perbaikan Sistem Informasi
Target : Evaluasi atas pembangunan aplikasi mencakup kesesuaian
dengan perencanaan, spesifikasi, alur sesuai proses bisnis,
dan fitur dapat digunakan.
Output : Kesesuaian aplikasi dengan design (mock up), spesifikasi dan
aplikasi dapat digunakan.
Bukti : Notulen dan photo pada lampiran evidence.

49
Gambar II. 11. Rapat uji coba aplikasi
11. System Integration Testing
Target : Semua fungsi dan fitur aplikasi berjalan dengan baik.
Output : Release aplikasi oleh Pusat Data dan Informasi Badan POM
Bukti : Berita Acara System Integration Testing pada lampiran
evidence
Gambar II. 12. Rapat system integration testing (SIT)
12. Penyusunan Manual Book
Target : Tersedianya pedoman operasional aplikasi Simolekdesi
Berkinerja bagi pengguna aplikasi
Output : Manual book dan video tentang TPBK
Bukti : Manual book dan video tentang TPBK pada lampiran evidence

50
Gambar II. 13. Mock up video informasi Teknik Pengawasan Intern
Berbantuan Komputer
Gambar II. 14. Manual Book aplikasi Simolekdesi
D. Tahap Implementasi dan Pemantauan
13. Diseminasi Layanan aplikasi kepada Stakeholder
Target : Seluruh satuan kerja dan unit kerja Badan Pengawas Obat dan
Makanan terpapar informasi program digitalisasi pengawasan
intern melalui Teknik Pengawasan Intern Berbantuan
Komputer (TPBK)
Output : Sosialisasi TPBK kepada seluruh stakeholder internal
Inspektorat Utama Badan POM

51
Bukti : Presentasi pada lampiran evidence
Gambar II. 15 Sosialisasi Pembangunan Teknik Pengawasan Intern
Berbantuan Komputer oleh Project Leader pada Pertemuan
Nasional Peningkatan Kompetensi Three Lines of Defence
Dalam Implementasi Manajemen Risiko yang Terintegrasi ISO
9001:2018 di Belitung

52
Gambar II. 16. Penyampaian Pembangunan Teknik Pengawasan Intern
Berbantuan Komputer oleh Inspektur Utama Badan POM pada
Rapat Evaluasi Nasional (REN) Badan POM Tahun 2018 bertempat
di Padma Hotel Denpasar
Ibu Inspektur Utama menyampaikan bahwa perkembangan pengawasan obat
dan makanan berbasis digital menuntut cara untuk melaksanakan pengawasan
intern turut berubah. Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern
Pemerintah turut menerapkan e-governance dalam pelaksanaan Pengawasan
Intern. Secara generik hal ini dikenal dengan istilah Teknik Audit Berbantuan
Komputer (TABK).
Manfaat Teknik Pengawaassan Intern Berbentuan Komputer terdiri dari: (1) Data
dan informasi komprehensif, terstruktur, cepat, tepat, akurat, akuntabel dan real
time; (2) Integrasi dengan BPOM Command Center; (3) Profil kinerja seluruh
satuan kerja dan Unit Kerja BPOM; (4) Media interaksi virtual berbasis internet
(web-based); (5) Meningkatkan kepatuhan dan akselerasi kinerja satuan
kerja/unit kerja.

53
14. Input Data dan Informasi Pengawasan Intern
Target : Rekapitulasi dan digitalisasi data pengawasan intern
Inspektorat Utama Badan POM
Output : Terinputnya data pengawasan intern ke aplikasi Sistem
Monitoring Secara Elektronik dan Dashboard Evaluasi Kinerja
(Simolekdesi Berkinerja)
Bukti : Rekapitulasi Data Survei Kepuasan Masyarakat dan Hasil
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja/ Unit
Kerja pada lampiran evidence
Gambar II. 17 Rekapitulasi data Survei Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi
Lakip

54
15. Penyusunan SOP
Target : Tersedianya prosedur input data pengawasan intern
Output : Dokumen SOP Input Data Pengawasan Intern
Bukti : SOP pada lampiran evidence
Gambar II. 18 SOP Input data pengawasan intern
E. Tahap Integrasi dengan Badan POM Command Center
16. Integrasi dengan Badan POM Command Center
Target : Kesesuaian data pengawasan intern pada aplikasi
Simolekdesi dengan data pengawasan intern pada Badan
POM Command Center
Output : Integrasi data pengawasan intern dengan Badan POM
Command Center berhasil
Bukti : Tampilan data pengawasan intern pada aplikasi pada lampiran
evidence

55
Gambar II. 19. Tampilan data pada aplikasi yang terintegrasi Badan POM
Command Center
Gambar II. 20. Perbandingan tampilan data aplikasi dengan Badan POM
Command Center
Data pada Aplikasi Data pada Badan POM Command Center

56
17. Evaluasi Tampilan Data pada BCC
Target : Tampilan data pengawasan intern pada Badan POM
Command Center telah berhasil dan sesuai dengan input data
pada aplikasi
Output : Tampilan data pengawasan intern pada Badan POM
Commmand Center telah sesuai
Bukti : Photo tampilan data pada lampiran evidence
Gambar II. 21.Rapat evaluasi tampilan data pengawasan intern pada Badan
POM Command Center

57
Gambar II. 22. Tampilan data pengawasan intern secara Geographical
Informational System (GIS) pada Badan POM Command
Center
F. Kendala Pelaksanaan proyek Perubahan
Dalam pelaksanaan proyek perubahan terdapat pembelajaran peran
kepemimpinan (leadership lesson-learned) bagi project leader. Project leader
dituntut untuk mampu menggerakkan tim efektif dan memastikan bahwa output
dan milstone yang direncanakan dapat dicapai pada waktu yang telah
direncanakan.
Peran project leader sangat penting dalam mengarahkan pelaksanaan setiap
kegiatan, mendorong partisipasi stakeholder, mengatasi kendala dan tantangan
yang dihadapi untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan.
Berikut adalah kendala dan resiko yang muncul dengan strategi penanganan dan
solusi yang dilakukan selama proyek perubahan berlangsung.

58
Tabel II. 2. Kendala, Risiko serta Strategi Penanganan
No. Kendala Penyebab Risiko Strategi Penanganan
1 Komitmen yang rendah
dari Stakeholder
Stakeholder mempunyai
kepentingan sendiri dan
ego sektoral tinggi
Keterlibatan
stakeholder rendah
Dukungan dari Mentor dan
Coach untuk
menyelesaikan proyek
perubahan
2 Keengganan anggota tim
kerja untuk terlibat
langsung dalam
penyelesaian proyek
perubahan.
Kurangnya kesadaran/
komitmen dari anggota
tim
Rendahnya
keterlibatan anggota
tim menyelesaikan
tahapan dan rincian
kegiatan
1. Koordinasi dengan
seluruh anggota Tim
Efektif
2. Supervisi Langsung
3 Kurangnya SDM yang
terlibat dalam proyek
perubahan
SDM di Inspektorat
Utama terbatas
Ketiadaan SDM yang
menangani tahapan
dan rincian kegiatan
Kolaborasi dengan
stakeholder
4 Ketidaktaatan pada plan of
action yang telah
ditetapkan.
Beban kerja (load
pekerjaan) rutin dari
masing-masing personil
Tim
Milestone tidak
tercapai
1. Penetapan quick win
yang terukur.
2. Melakukan monitoring
dan evaluasi untuk
setiap tahapan.
5 Aktifitas pengawasan
intern yang dilaksanakan
Inspektorat Utama cukup
menyita waktu kerja
anggota tim.
6 Anggaran tidak tersedia. Tidak terdapat
perencanaan anggaran
kegiatan
Ketiadaan Anggaran Revisi anggaran untuk
membiayai proyek
perubahan ini.

59
G. Strategi Mengatasi Kendala menuju Keberhasilan Proyek Perubahan
Faktor Kunci Keberhasilan
Terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan sebagai factor kunci
keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan dengan judul “Teknik Pengawasan
Intern Berbantuan Komputer (TABK) yang Terintegrasi di Badan POM”.
Faktor Kunci Keberhasilan tersebut :
1. Komitmen dari seluruh Stakeholder
Komitemen dari seluruh stakeholder untuk mendukung proyek perubahan
diperlukan sebagai prasyarat agar proyek perubahan tersebut dapat berhasil
guna dan berdaya guna.
2. Adaptif Leadership
Adaptif Leadership adalah kepemimpinan yang mengedepankan kolaborasi
dan partisipasi seluruh stakeholder untuk mewujudkan gagasan (Inovasi)
dan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan cara-cara non
teknikal.
3. Membangun Tim Efektif
Untuk merealisasikan proyek perubahan ini perlu dibangun sebuah tim efektif
yang dapat bekerja sama dalam suatu teamwork yang solid, saling
mendukung, kooperatif dan kolaboratif. Dari kolaborasi tersebut akan
tercipta ‘super tim’ yang mampu mewujud sinergi untuk keberhasilan
pencapaian milestone yang telah ditentukan.
4. Membangun Kolaborasi
Kolaborasi yang dilakukan bukanlah sekedar kerja sama diantara projek
leader dan tim efektif dengan stakeholder untuk menyelesaikan proyek
perubahan, namun merupakan proses bersama di dalam tim efektif dan
dengan stakeholder yang bekerja bersama untuk menyelesaikan proyek
perubahan.

60
5. Keberlangsungan Program
Untuk menjamin keberlangsungan proyek perubahan dapat terus
berlangsung (sustainability) sangat ditentukan oleh, yaitu: (1) kemampuan
untuk melakukan penyelarasan internal (internal alignment), (2) kemampuan
mencapai kualitas pelaksanaan program (quality of execution), (3) serta
kapasitas untuk memperbarui diri (renewal capacity)

61
BAB III
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Pelaksanaan kegiatan untuk mengimplementasikan Rancangan Proyek
Perubahan telah terlaksana sesuai dengan rencana, baik dari segi waktu
pelaksanaan maupun dari output dan milestone. Bahkan diseminasi
Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer yang sedianya hanya
akan dilaksanakan pada tingkat pusat telah dilaksanakan kepada seluruh
Satuan Kerja/Unit Kerja Badan POM Pusat dan Daerah,
1. Pada periode jangka pendek bulan Oktober sampai dengan
November 2018, proyek perubahan Teknik Pengawasan Intern
Berbantuan Komputer (TPBK) yang terintegrasi telah berhasil
mencapai tujuan jangka pendek yaitu :
a. Berkontribusi pada peningkatan e-government Badan Pengawas
Obat dan Makanan khususnya pengawasan intern.
b. Membangun sistem informasi dan digitalisasi pengawasan intern.
c. Penyediaan data base pengawasan intern dengan keunggulan :
1) Berbasis web (web-based information)
2) Up to date dan Real Time.
3) Terintegrasi dengan Badan POM Command Center
4) Geographical Informational System (GIS)
2. Keberhasilan implementasi Teknik Pengawasan Intern Berbantuan
Komputer yang Terintegrasi dengan badan POM Command Center
tidak terlepas dari dukungan dan Komitmen dari semua pihak
terutama pimpinan dan stakeholder Bagian Tata Usaha Inspektorat
Utama, baik eksternal maupun internal Inspektorat Utama Badan
POM.
3. Tim Kerja mampu menyelesaikan setiap kendala dan tantangan yang
dihadapi dan menerapkan strategi komunikasi dan koordinasi intensif

62
dengan pihak-pihak yang berkepentingan baik secara formal
institusional maupun secara personal.
4. Proyek perubahan yang telah diprakarsai ini telah disosialisasikan
kepada seluruh Satuan Kerja/Unit Kerja Badan POM dan mendapat
dukungan yang baik.
5. Layanan TPBK telah pula tersosialisasikan kepada seluruh pimpinan
jajaran pimpinan Badan POM eselon I, eselon II, Kepala Balai
Besar/Balai/Loka Pengawasan Obat dan Makanan seluruh
Indonesia. Proyek perubahan ini telah pula berhasil menyusun Road
Map Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan
Komputer yang merupakan rencana kerja Jangka Menengah.
B. Rekomendasi
1. Implementasi proyek perubahan Teknik Pengawasan Intern
Berbantuan Komputer yang Terintegrasi telah mencapai tahap
jangka pendek masih memerlukan beberapa perbaikan dan updating
data serta penyesuaian informasi yang akan ditayangkan serta
penentuan hak akses / keamanan (security) dari sistem monitoring
infrastruktur TIK di Badan POM.
2. Perluasan digitalisasi pengawasan intern dengan menyentuh aspek
audit, analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan intern.
3. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer
agar memperhatikan keberlangsungan (sustainability) pemanfaatan
yang ditentukan: oleh (1) kemampuan untuk melakukan
penyelarasan internal (internal alignment), (2) kemampuan mencapai
kualitas pelaksanaan program (quality of execution), (3) serta
kapasitas untuk memperbarui diri (renewal capacity)
4. Mengubah budaya kerja audit secara konfensional menuju
digitalisasi pengawasan intern Badan POM melalui Teknik
Pengawasan Intern Berbantuan Komputer harus terus diupayakan.

Lampiran 2. Formulir Persetujuan oleh Mentor
FORMULIR PERSETUJUAN MENTOR
PADA TAHAP MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA
1. Nama Peserta : Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt, MM
2. Unit Kerja : Inspektorat Utama Badan POM
3. Gagasan Perubahan : Pengembangan Teknik Pengawasan Intern
Berbasis Komputer (TPBK) Pada Badan POM
Catatan terhadap Gagasan Perubahan yang disiapkan Peserta
Koordinasi dengan Sekretariat Utama dan Pusat Data dan Informasi terkait
integrasi dengan :
1. Badan POM Command Center
2. Aplikasi SIPT BPOM
Rekomendasi
Strategi pengembangan TPBK agar memperhatikan Manajemen Satu Data
yang sedang dikembangkan Pusat Data dan Informasi Badan POM.
Jakarta, September 2018
MENTOR
INSPEKTUR II BADAN POM
Dra. Zulaimah, Apt, M.Si

Laporan Proyek Perubahan Diklat Pim III Kementerian Sekretariat Negara

Laporan Proyek Perubahan Diklat Pim III Kementerian Sekretariat Negara

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Laporan Proyek Perubahan Diklat Pim III Kementerian Sekretariat Negara

Similar to Laporan Proyek Perubahan Diklat Pim III Kementerian Sekretariat Negara (20)

More from aliyudhi_h

More from aliyudhi_h (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

Laporan Proyek Perubahan Diklat Pim III Kementerian Sekretariat Negara