Manajemen ASN dan Smart Governance

MELAYANI DENGAN AMANAH, MEMBERIKAN YANG TERBAIK Pusdiklat Pegawai Kemendikbud
AGENDA III
KEDUDUKAN DAN PERAN PNS UNTUK
MENDUKUNG TERWUJUDNYA SMART
GOVERNANCE SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANGAN
(KLASIKAL)
PELATIHAN DASAR CPNS
Dr. Ir. Sahirman, MP
NIP. 196404171990021002
Widyaiswara Pusdiklat Kemdikbudristek
No. HP. 085219595845.
Email: sahir17hirman@gmail.com

Susetyaningsih
Deskripsi Singkat Pembelajaran
• Mata pelatihan Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam mendukung smart
governance secara Klasikal dengan memberi penekanan pada kemampuan
praktik (outdoor activity) di tempat kerja atau dimasyarakat sebagai bentuk
penguatan dan pendalaman hasil pembelajaran MOOC dan Distance Learning
dalam rangka pembentukan karakter PNS profesional sesuai bidang tugas.
• Materi yang disampaikan harus bersifat penguatan dan pendalaman pada level
C3-C6 pada Taksonomi Bloom.
• Selama pembelajaran klasikal, sikap perilaku peserta akan dinilai dan diberikan
bimbingan, serta apabila dibutuhkan peserta dapat diberikan konseling oleh
Pendamping.

Indikator Hasil Belajar
Susetyaningsih
Menyiapkan bahan presentasi pengalaman penguatan kedudukan
dan peran PNS dalam mendukung smart governace selama
habituasi sesuai Laporan Aktualisasi
Mempresentasikan pengalaman melakukan penguatan kedudukan
dan peran PNS mendukung smart governace dari masingmasing
kelompok secara bergantian
Menyusun sekenario role playing (bermain peran) untuk
mempraktikan manajemen ASN dan smart ASN
Mempraktikan role playing (bermain peran) simulasi ditempat
kerja atau di masyarakat terkait manajemen ASN dan smart ASN

Peserta: https://www.menti.com/96xxgmwzso
Fasilitator
https://www.mentimeter.com/app/presentation/9aa8012352c
976ee0996852f022638a4/af1646ecf2ba
The voting code 1323 7279

Kedudukan dan Peran ASN
Hak dan Kewajiban
Kode etik ASN
Sistem Merit dalam
Pengelolaan ASN
Memehami dan
mengimplementasikan
Kedudukan dan Peran sebagai
ASN
Manajemen ASN
Manajemen ASN

7
DASAR HUKUM
1. UU No. 5 Tahun 2014 ttg ASN
2. PP No. 94 Tahun 2021 ttg
Disiplin PNS
3. PP. 11 Tahun 2017 ttg
Manajemen PNS
4. PP. 49 Tahun 2018 ttg
Manajemen PPPK
5. PP No. 30 Tahun 2019 ttg
Penilaian Kinerja PNS

www.beritasatu.com . Asman Abnur: Ini Enam Penyakit Birokrasi di Indonesia. 30 Maret 2018
6 Penyakit Birokrasi di Indonesia:
1.Persentase belanja operasional untuk kebutuhan internal pemerintah daerah
yang lebih besar dari belanja publik.
2.Tingkat korupsi yang cukup tinggi.
3.Inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan pembangunan.
4.Kualitas ASN masih belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah.
5.Organisasi pemerintah yang cenderung besar, baik di pusat maupun di daerah.
6.Kualitas pelayanan publik yang masih belum memenuhi harapan publik.
"Masih banyak ASN yang berpikir bukan sebagai pelayan masyarakat, tetapi lebih
mengedepankan kekuasaan,"

FUNGSI, TUGAS DAN PERAN PEGAWAI ASN
FUNGSI
(psl. 10)
 sebagai
pelaksana
kebijakan publik;
 pelayan publik;
 perekat dan
pemersatu
bangsa.
PERAN
(psl. 12)
• Perencana
• Pelaksana
• Pengawas
Penyelenggara
Tugas Umum dan
Pemerintahan
TUGAS
(psl. 11)
 melaksanakan
kebijakan publik;
 memberikan
pelayanan publik
yang profesional
 mempererat
persatuan dan
kesatuan NKRI
ASN

JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN
JENIS
PNS
PPPK
STATUS
1. Berstatus pegawai tetap
dan Memiliki NIP secara
Nasional;
2. Menduduki jabatan
pemerintahan.
1. Diangkat dengan
perjanjian kerja sesuai
kebutuhan instansi dan
ketentuan UU.
2. Melaksanakan tugas
pemerintahan.
KEDUDUKAN
• Berkedudukan sebagai
unsur aparatur negara
• Melaksanakan
kebijakan yang
ditetapkan oleh
pimpinan
• Harus bebas dari
pengaruh/intervensi
golongan & partai
politik
. Berada di Pusat,
Daerah dan Luar Negeri

HAK DAN KEWAJIBAN ASN
JENIS
PNS
PPPK
HAK
1. gaji, tunjangan, dan
fasilitas;
2. cuti;
3. jaminan pensiun dan
jaminan hari tua;
4. perlindungan; dan
5. pengembangan
kompetensi.
1. gaji, tunjangan, dan
fasilitas;
2. cuti;
3. perlindungan; dan
4. pengembangan
kompetensi.
KEWAJIBAN
• setia dan taat pada Pancasila,
UUD NRI 1945, NKRI, dan
pemerintah yang sah;
• menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa;
• melaksanakan kebijakan
pemerintah;
• menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan;
• melaksanakan tugas
kedinasan;
• menunjukkan integritas dan
keteladanan;
• menyimpan rahasia jabatan
• bersedia ditempatkan di
seluruh wilayah NKRI

13

CUTIPNS
Aturan Cuti PNS,
PP.No. 11 / 2017, Ps.310
Peratuaran BKN 24/2017
1. Cuti Tahunan:
PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud adalah 12 (dua belas) hari kerja
2. Cuti Besar:
PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, menurut PP ini berhak lama 3 (tiga)
bulan
3. Cuti Sakit:
Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14
(empat belas) hari, Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila
diperlukan
4. Cuti Melahirkan:
Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti
melahirkan. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar. Lamanya cuti
melahirkan sebagaimana dimaksud adalah 3 (tiga) bulan
5. Cuti Karena Alasan Penting:
PNS berhak atas cuti karena alasan penting, paling lama 1 (satu) bulan
6. Cuti Bersama:
Cuti bersama tidak mengurangi cuti tahunan. PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama,
hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
7. Cuti Diluar Tanggungan Negara:
PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak
dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara itu dapat diberikan untuk paling
lama 3 (tiga) tahun
Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap Calon PNS

Hak PNS
Setiap PNS memiliki hak & kesempatan
yang sama didasarkan pada penilaian
kompetensi & penilaian kinerja

16
Fungsi KODE ETIK
1. Pedoman dan panduan bagi ASN dlm
melaksanakan tugas;
2. Standard penilaian sifat, perilaku dan
tindakan bagi ASN dlm melaksanakan tugas

KODE ETIK

19

20
OBJEKTIFITAS
semua tahapan dlm
pengelolaan ASN
1. Penyusunan dan penetapan
kebutuhan
2. Pengadaan
3. Pangkat dan jabatan
4. Pengembangan karier
5. Pola karier
6. Promosi
7. mutasi
8. Penilaian kinerja
9. Penggajian dan
tunjangan
10.Penghargaan
11. Disiplin
12. Pemberhentian
13. Jaminan pensiun dan
JHT
14. perlindungan
Manajemen PNS

Dasar penetapan kebutuhan terdiri atas :
1.Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
2.Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengan rincian
per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan
3.Ditetapkan oleh Menteri secara nasional
Metode yang digunakan adalah
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
1. PENETAPAN KEBUTUHAN
DAN PENGENDALIAN
JUMLAH

Kebutuhan
CPNS Instansi
Pemerintah
• Ditetapkan
MENPAN-RB.
• Jumlah & Jenis
Jabatan.
Pengumuman
secara Terbuka
• Persyaratan
ditetapkan oleh
PPK.
Seleksi CPNS
• Administrasi;
• Kompetensi
Dasar;
• Kompetensi
Bidang.
2. Proses Pengadaan PNS

Proses Pengadaan PNS
Masa Percobaan
• Dilaksanakan selama
1 Tahun.
• Wajib mengikuti
Diklat Dasar.
Pengangkatan
jadi PNS
• Lulus Diklat Dasar.
• Sehat Jasmani &
Rohani.
• Wajib mengucapkan
Sumpah/Janji.

No.
Urut
Pangkat Golongan Ruang
1. Juru Muda I a
2. Juru Muda Tk.I I b
3. Juru I c
4. Juru Tk.I I d
5. Pengatur Muda II a
6. Pengatur Muda Tk.I II b
7. Pengatur II c
8. Pengatur Tk.I II d
9. Penata Muda III a
10. Penata Muda Tk.I III b
11. Penata III c
12. Penata Tk.I III d
13. Pembina IV a
14. Pembina Tk.I IV b
15. Pembina Utama Muda IV c
16. Pembina Utama Madya IV d
17. Pembina Utama IV e
Pangkat dan Jabatan PNS

25
GOL RU STTB / IJAZAH
I/a SD
I/c SLTP
II/a SLTA, D.I
II/b SGPLB, D.II
II/c Sarjana Muda, Akademi, D. III
III/a Sarjana (S1), D.IV
III/b Dokter, Apoteker, Magister (S2)
III/c Doktor (S 3)

P
P
.
9
9
T
H
N
.
2
0
0
0
PENATA MUDA
III.a
PENATA MUDA Tk.I
PENATA
PENATA Tk.I
III.b
III.c
III.d
PEMBINA
PEMBINA Tk.I
PEMBINA UTAMA
MUDA
PEMBINA UTAMA
MADYA
IV.a
IV.b
IV.c
IV.d
PEMBINA UTAMA
IV.e

.
UTAMA
MADYA
PRATAMA
PIMPINAN TINGGI
ADMINSTRATOR
PENGAWAS
PELAKSANA
JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL
❖ Utama
❖ Madya
❖ Muda
❖ Pertama
KEAHLIAN
❖ Penyelia
❖ Mahir
❖ Terampil
❖ Pemula
KETERAMPILAN
Jenjang Jabatan ASN

01
02
03
Diukur dari tingkat pendidikan,
pelatihan structural atau
manajemen, dan pengalaman
kepemimpinan
MANAJERIAL
Diukur dari tingkat dan spesialis
pendidikan, pelatihan teknis
fungsional, dan pengalaman
bekerja secara teknis
TEKNIS
Diukur dari pengalaman kerja
berkaitan dengan masyarakat
majemuk dalam hal agama, suku,
dan budaya sehingga memiliki
wawasan kebangsaan
Sosial Kultural
Kompetensi PNS

2. Seminar
3. Kursus
5. Praktik Kerja
Di Instansi Pusat dan
Daerah selama 1
tahun
4. Penataran
1. Pendidikan dan
Latihan
6. Pertukaran PNS
dan Swasta
INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN
KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN
INSTANSI, MELAKSANAKAN DAN MELAKUKAN EVALUASI
Pengembangan Kompetensi sebagai Hak Pegawai ASN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

PNS diberhentikan dengan hormat karena
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri;
c. mencapai batas usia pensiun;
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang
mengakibatkan pensiun dini; atau
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan kewajiban.
PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena
a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
PNS diberhentikan sementara, apabila
a. Diangkat menjadi pejabat negara;
b. Diangkat menjadi komisioner atau anggota
lembaga nonstruktural; atau
c. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

6. Promosi PNS
Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai
hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang
jabatan yang lebih tinggi.
.
• Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara:
- kompetensi;
- kualifikasi;
- persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan;
- penilaian atas prestasi kerja;
- kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan
-pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi
Pemerintah
“tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.”
• Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS
dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai
Kinerja PNS pada Instansi yang dibentuk oleh PyB.

ASN yang menjadi Pejabat Negara
Pegawai ASN dari PNS yang diangkat
menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota MK;
BPK; KY; KPK; Menteri dan jabatan
setingkat menteri; Kepala perwakilan RI di
Luar Negeri yang berkedudukan sebagai
Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI
JABATANNYA DAN TIDAK KEHILANGAN
STATUS SEBAGAI PNS.
Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan
diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan
Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan
anggota DPR; DPD; gubernur dan wakil
gubernur; bupati/walikota dan wakil
bupati/wakil walikota WAJIB
MENYATAKAN PENGUNDURAN DIRI
SECARA TERTULIS SEBAGAI PNS sejak
mendaftar sebagai calon.

Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi
▪ Sifat: Kompetitif dan Terbuka
▪ Seleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi
Instansi yang dipilih dan diangkat oleh
PPK berkoordinasi dengan KASN
▪ Proses
− Pimpinan Tinggi Utama dan Madya
dilakukan pada tingkat NASIONAL
− Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan
pada tingkat NASIONAL, PROPINSI,
atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu)
KABUPATEN/KOTA.

Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan
prinsip larangan “konflik kepentingan”.
Pembiayaan sebagai dampak mutasi dibebankan
pada APBN dan APBD.
• Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam
satu Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, satu Instansi
Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan
Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri.
• Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya.
• Perpindahan PNS antarkabupaten/kota dalam satu
provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh
pertimbangan Kepala BKN.
• Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
• Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya,
ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang setelah
mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
• Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala
BKN.
7. Mutasi PNS

Dilakukan berdasarkan:
⮚ perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi;
Memperhatikan
⮚ target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
Metode
⮚ objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
⮚ Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang kepada
atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja
setingkat dan bawahannya.
⮚ Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.
PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja
dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penilaian Kinerja PNS

Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali
dalam 1 (satu) thn pd akhir Desember dan paling lambat akhir
Januari thn berikutnya yang
Terdiri atas unsur :
⇨Sasaran Kerja Pegawai = bobot nilai 60 %
⇨perilaku kerja = bobot nilai 40 %
SKP meliputi aspek :
 Kuantitas
 Kualitas
 waktu ; dan
 biaya
Unsur perilaku kerja meliputi :
 orientasi pelayanan
 Integritas
 komitmen
 Disiplin
 kerjasama
 kepemimpinan
Unsur perilaku kerja meliputi :
 berorentasi pelayanan
 akuntabel
 Kompeten
 Harmonis
 adaptif
 Kolaboratif

10. PENGHARGAAN
Kesempatan prioritas
untuk mengembangkan
kompetensi
Tanda Kehormatan Kenaikan pangkat istimewa
Kesempatan menghadiri
secara resmi dan/atau
acara kenegaraan
Pasal 82 UU No 5 2014
Penghargaan diberikan kepada PNS telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran,
kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya, dapat diberikan penghargaan berupa :
.

11. DISIPLIN

Peraturan
Pemerintah
Terbaru
Tentang
Disiplin PNS
Nomor 94
Tahun 2021

12. SISTEM
PEMBERHENTIAN
PNS
PP 32 TAHUN 1979
Atas permintaan sendiri
01
Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)
02
Penyederhanaan organisasi
03
Melakukan pelanggaran
/tindak/penyelewengan
04
Tidak cakap jasmani/rohani
05
Meninggalkan tugas
06
Meninggal dunia dan hilang
07
Pemberhentian karena hal-hal lain
08

42
Ps. 38 PP 11/2017

TIDAK DENGAN
HORMAT
a. penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945;
b. dihukum penjara/kurungan yang berkekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada
hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
c. MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK;
atau
d. dihukum penjara yang berkekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
Pemberhentian PNS

13. Batasan Usia
Pensiun
58 (lima puluh delapan) tahun
bagi Pejabat Administrasi;
60 (enam puluh) tahun bagi
Pejabat Pimpinan Tinggi
Sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
bagi Pejabat Fungsional.

FUNGSI :
a) Pembinaan dan pengembangan profesi ASN;
b) Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan
pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakan
tugas;
c) Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap
pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi;
d) Menyelenggarakan usaha-usaha unruk peningkatan kesejahteraan anggota
korps profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan
KEDUDUKAN :
Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya.
TUJUAN :
a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN;
dan
b. Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
Organisasi ASN

46
JABATAN ASN

47

48

1. 58 tahun: a. Pejabat administrasi
b. Pejabat fungsional ketrampilan
c. Pejabat fungsional keahlian (pertama & muda)
2. 60 tahun: a. Pejabat Pimpinan Tinggi
b. Pejabat fungsional keahlian (madya)
3. 65 tahun: a. Pejabat fungsional keahlian (utama)

50
Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua

51

52

SMART
ASN

Kerangka Kurikulum Literasi Digital
Digital
Safety
04
Digital
Ethics
03
Kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan,
menganalisis, menerapkan, menganalisis, menimbang dan
meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan
digital dalam kehidupan sehari-hari
Digital
Culture
02
Kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri
merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelo , etika
digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari
Digital
Skill
01
Kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat
keras dan piranti lunak TIK serta system
operasi digital dalam kehidupan sehari-hari
Kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan
membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila
Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui
pemanfaatan TIK

2. Pilar Literasi

Etika Bermedia
Digital
Tiga tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital :
1. Penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
Indonesia. Bukan hanya jumlah dan aksesnya yang bertambah, durasi
penggunaannya pun meningkat drastis
2. Perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari madia konvensional ke media
digital. Karakter media digital yang serba cepat dan serba instan, menyediakan
kesempatan tak terbatas dan big data, telah mengubah perilaku masyarakat dalam
segala hal, mulai dari belajar, bekerja, bertransaksi, hingga berkolaborasi.
3. Intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Situasi pandemi
COVID-19 yang menyebabkan intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin
tinggi, sehingga memunculkan berbagai isu dan gesekan. Semua ini tak lepas dari
situasi ketika semua orang berkumpul di media guna melaksanakan segala
aktivitasnya, tanpa batas.

Etika Bermedia
Digital
Media digital digunakan oleh siapa saja yang berbeda latar pendidikan dan
tingkat kompetensi. Karena itu, dibutuhkan panduan etis dan kontrol diri
(self-controlling) dalam menghadapi jarak perbedaan- perbedaan tersebut
dalam menggunakan media digital, yang disebut dengan Etika Digital.
Empat prinsip etika tersebut menjadi ujung tombak self-control setiap
individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan
berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa
dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif.

Cakap Bermedia Digital
● Berdasarkan data survei indeks literasi digital nasional 2020 (34 provinsi), akses
terhadap internet kian cepat, terjangkau, dan tersebar hingga ke pelosok
(Kominfo, 2020). Dalam survei tersebut juga terungkap bahwa literasi digital
masyarakat Indonesia masih berada pada
level sedang (Katadata Insight Center & Kominfo, 2020).
● Adapun indeks literasi digital yang diukur dibagi ke dalam 4 subindeks, subindeks
tertinggi
adalah subindeks informasi dan literasi data serta kemampuan teknologi (3,66),
diikuti dengan subindeks komunikasi dan kolaborasi (3,38), serta informasi dan
literasi data (3,17) (Kominfo, 2020).

● Data tersebut nyatanya selaras dengan laporan indeks pembangunan teknologi
informasi dan komunikasi (ICT Development Index) per tahun 2017. Indonesia
menempati posisi 114 dunia atau kedua terendah di G20 setelah India dalam rilis
tersebut (Jayani, 2020).

Sumber: Kominfo, Siberkreasi, & Deloitte
(2020)

Aman Bermedia Digital
● Kompetensi keamanan digital merupakan kecakapan individual yang bersifat formal dan mau tidak
mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Secara individual, terdapat tiga area kecakapan
keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital.
Kognitif
Memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat
digital (lunak maupun keras) maupun terhadap identitas digital dan data diri.
Afektif
Empati agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan
sekadar tentang perlindungan perangkat digital sendiri dan data diri sendiri, melainkan
juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta sistem keamanan yang kuat.
Konatif
atau
behavioral
Langkah-langkah praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data diri

Budaya Bermedia Digital
Kompetensi keamanan digital merupakan kecakapan individual
yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan
aspek hukum positif. Secara individual, terdapat tiga area
kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna
media digital.

Tugas kelompok -1
(Analisis manajemen ASN dan Smart ASN dalam
Laporan Aktualisasi)
1. Tentukan salah satu laporan aktualisasi peserta
2. Cermati Tabel laporan aktualisasi khususnya keterkaitan agenda3
(manajemen ASN dan Smart ASN) dalam setiap kegiatan dan
kontribusi kegiatan pada visi, misi, dan tujuan organisasi, serta
penguatan nilai-nilai organisasi.
3. Buat paparan terkait dengan tugas no 2 . Tentukan moderator dan
nutulen dalam paparan yang dilakukan

Talk Show
Deskripsi;
Tema : Kinerja dan kompetensi ASN
Langkah-Langkah:
a. Peserta di bagi menjadi 2 kelompok presenter dan pemirsa.
b. Kelompok 1 adayang berfungsi sebagai penanya (2 orang) ada yang berfungsi sebagai nara
sumber (5 orang) dari berbagai bidang ( Kepala biro kepegawaian, pakar administraasi negara,
professional diluar ASN 1 orang dan ASN yang berprestasi 1 orang, ASN yang ditempatkan di
bidang yang tidak sesuai dengan kompetensinya 1 orang)
c. Kelompok 2 : pemirsa 8 orang. Dalam kelompok tersebut 2 ada yang berfungsi sebagai
reporter yang mewawancarai masyarakat penerima pelayanan publik 2 orang). Pemirsa /
reporter berksesempatan bertanya saat talk show.
d. Peserta diberi waktu 20 menit untuk diskusi mencari bahan dan referensi sesuai perannya
• Kelompok pemirsa membuat pertanyaan yang akan diajukan ke nara sumber
• Presenter membuat bahan pertanyaan ke para nara sumber
• Masing-masing aktor mempersiapkan bahan yang akan dijadikan jawaban
c. Kegiatan talk show, kurang lebih 40 menit
MANAJEMEN ASN

RANDOM WORDS, PRODUK INOVASI PELAYANAN PUBLIK
Deskripsi;
Kelompok membuat produk pelayanan publik berdasarkan gambar-gambar
yang dipilih
SMART ASN

Game Random
words
• Peserta dibagi 4 kelompok
• Setiap kelompok memilih gambar minimal 5
gambar dari keseluruhan gambar, dan dari
gambara-gambar tersebut silahkan buat sebuah
rancangan produk-produk pelayanan publik atau
produk inovasi.
• Produk Inovasi yang dihasilkan harus memuat
unsur 8 prinsip smart ASN
• Kemudian setiap kelompok mempresentasikan
produk pelayanan publiknya dan inovasinya dan
kelompok yang menyimak presentasi silahkan
memilih produk pelayanan publik atau inovasi
yang menarik menurut kelompok dan sebutkan apa
yang membuat ketertarikannya
• Setiap kelompok saling memberikan penilaian
terhadapn kelompok lainnya sebagai apresiasi
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

Tugas kelompok Dosen

Setiap Kelompok membuat
1. Buat Yel-yel kelompok
2. Buat persembahan kelompok tema manajemen ASN atau Smart
ASN : pantun, lagu, puisi, atau persembahan lain.

Tugas kelompok -2 : Simulasi / Role Play Manajemen ASN
Kelompok 2 akan melakukan role play rapat misalnya rapat prodi, ada yang
memperankan sebagai kepala prodi dan ada yang memperankan sebagai pembicara/
pemakalah. Kelompok yang lain peserta rapat yang bertanya
Makalah : Penguatan fungsi, tugas dan peran dosen berorentasi manajemen ASN.
Makalah Berisi tentang:
• Tugas, fungsi dan peran ASN/dosen,
• hak dan kewajiban ASN/dosen,
• kode etik ASN/dosen dosen,
• Pangkat dan jabatan
• kedisiplinan,
• mutusi kerja
• Kinerja dosen
• Membangun jejaring dosen yang profesioanal

Tugas kelompok - 3 : Simulasi / Role Play Manajemen ASN
Kelompok 3 akan melakukan role play rapat misalnya rapat prodi, ada
yang memperankan sebagai kepala prodi dan ada yang memperankan
sebagai pembicara/ pemakalah. Kelompok yang lain peserta rapat yang
bertanya
Makalah : Pengelolaan dan Pengembangan karier dosen (Pola karier).
Makalah berisi tentang:
• Pangkat dan jabatan dosen
• Penerapan meritokrasi untuk dosen
• Pola pengembangan karier dosen
• Strategi menunju karier dosen menunju karier puncak.

Tugas Kelompok-4 : Role Play Rapat Fakultas
Role play rapat fakultas/ kampus. Sehingga ada yangverperan sebagai dekan.
Ada yang berperan sebagai ketua jurusan /dosen pemateri. Kelompok satu
sebagai peserta rapat yang bertanya.
Makalah: Strategi Pengembangan Kompetensi Dosen berorentasi SMART
ASN untuk mendukung Smart Governance
• Teori smart ASN
• Jenis Smart ASN
• Smart Governance
• Pemerintahan berkelas dunia
• Pengembangan kompetensi dosen
• Smart ASN mendukung Smart governace berkelas dunia
• Pengembangan dosen berkelas dunia

Tugas Kelompok 4 (alternatif)
• Role play rapat Faktultas. Sehingga ada yang berperan Dekan dan ada
yang berperan sebagai dosen pemateri
• Makalah : Penguatan kode etik dan kode prilaku dosen berorentasi
pada SMART ASN
• Kode etik ASN
• Kode etik ASN dan relevansi dengan 21 pedoman perilaku ASN
• Strategi penguatan kode etik dan prilaku dosen

Manajemen ASN dan Smart Governance

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Manajemen ASN dan Smart Governance

Similar to Manajemen ASN dan Smart Governance (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Manajemen ASN dan Smart Governance