SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
iv
DAFTAR ISI
PENGESAHAN iii
DAFTAR ISI iv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 6
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 8
2.1. Lembaga Perwakilan Di Indonesia 8
2.1.1 Tugas dan Fungsi MPR, DPR, DPD, DPRD 8
2.1.2 Kedudukan Lembaga MPR, DPR, DPD, DPRD
menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 10
2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 21
2.2.1 Pengertian Lembaga DPRD 21
2.2.2 Tugas Fungsi DPRD 26
2.2.3 Kedudukan DPRD Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 32
2.3 Teori Kedaulatan Rakyat 40
2.4 Peranan Partai Politik
2.4.1 Sistem Pemilu 48
2.4.2 Lembaga Penyelenggara Pemilu 54
BAB 3 METODE PENELITIAN 61
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian 64
3.2 Teknik Pengumpulan Data 65
3.2.1 Jenis Bahan Hukum 65
3.2.2 Sumber Bahan Hukum 65
3.3 Analisa Data 66
DAFTAR PUSTAKA 67
v

More Related Content

More from Dedy Iskandar

Caver proposal tesis
Caver proposal tesisCaver proposal tesis
Caver proposal tesisDedy Iskandar
 
Selecta Sistem Perwakilan dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945
Selecta Sistem Perwakilan dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945Selecta Sistem Perwakilan dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945
Selecta Sistem Perwakilan dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945Dedy Iskandar
 

More from Dedy Iskandar (6)

Caver proposal tesis
Caver proposal tesisCaver proposal tesis
Caver proposal tesis
 
Selecta Sistem Perwakilan dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945
Selecta Sistem Perwakilan dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945Selecta Sistem Perwakilan dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945
Selecta Sistem Perwakilan dan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945
 
Sk dewan etika pns
Sk dewan etika pnsSk dewan etika pns
Sk dewan etika pns
 
Translet
TransletTranslet
Translet
 
Caver proposal dedy
Caver proposal dedyCaver proposal dedy
Caver proposal dedy
 
Berita acara k2
Berita  acara k2Berita  acara k2
Berita acara k2
 

Recently uploaded

aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaastrinovianti699
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumekahariansyah96
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxmuhammadrezza14
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Sumardi Arahbani
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanDIVISIPENCEGAHAN
 
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDSumardi Arahbani
 

Recently uploaded (9)

aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
 
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
 

Daftar isi perubahan.

  • 1. iv DAFTAR ISI PENGESAHAN iii DAFTAR ISI iv BAB 1 PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang Masalah 1 1.2 Identifikasi Masalah 5 1.3 Tujuan Penelitian 5 1.4 Manfaat Penelitian 6 BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 8 2.1. Lembaga Perwakilan Di Indonesia 8 2.1.1 Tugas dan Fungsi MPR, DPR, DPD, DPRD 8 2.1.2 Kedudukan Lembaga MPR, DPR, DPD, DPRD menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 10 2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 21 2.2.1 Pengertian Lembaga DPRD 21 2.2.2 Tugas Fungsi DPRD 26 2.2.3 Kedudukan DPRD Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 32 2.3 Teori Kedaulatan Rakyat 40 2.4 Peranan Partai Politik 2.4.1 Sistem Pemilu 48 2.4.2 Lembaga Penyelenggara Pemilu 54 BAB 3 METODE PENELITIAN 61 3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian 64 3.2 Teknik Pengumpulan Data 65 3.2.1 Jenis Bahan Hukum 65 3.2.2 Sumber Bahan Hukum 65 3.3 Analisa Data 66 DAFTAR PUSTAKA 67
  • 2. v