Final PD_KPPN for Dummies (1).pdf

7
A. Latar Belakang
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki tugas untuk melaksanakan
kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan
atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas
negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya, KPPN memiliki empat seksi serta satu subbagian umum yang memiliki tugas dan
fungsinya masing-masing, salah satu seksi tersebut adalah Seksi Pencairan Dana.
Seksi Pencairan Dana memiliki tugas untuk melakukan pengujian resume tagihan dan
SPM, penerbitan SP2D, penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU, peneribita
Surat Pengesahan atas Ralat SPM dari satuan kerja dan Nota Dinas Kesalahan dan Perbaikan
SP2D Hasil Verifikasi pada KPPN, pengelolaan data kontrak, data supplier, dan belanja pegawai
satuan kerja, serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja. Sebagai unit eselon
IV yang menjadi core business utama dari KPPN, pelaksanaan tugas serta layanan kepada
stakeholders pada Seksi Pencairan Dana menggunakan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (SPAN) dan beberapa aplikasi lainnya, serta menggunakan aplikasi terbaru

8
yang digunakan secara penuh dan menyeluruh mulai tahun 2022, yaitu Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi (SAKTI). Proses bisnis dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut menuntut
pejabat dan pegawai KPPN untuk memperbaharui pengetahuan dan wawasan terhadap aplikasi
tersebut agar pelaksanan tugas dan fungsi Seksi Pencairan Dana dapat berjalan optimal dan
terhindar dari kesalahan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
KPPN Manokwari sebagai salah satu KPPN yang selalu mendapatkan pegawai fresh
graduate setiap tahunnya serta pejabat yang baru mendapatkan promosi dituntut untuk segera
mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan proses bisnis di semua seksi, termasuk Seksi
Pencairan Dana. Banyaknya aplikasi yang digunakan untuk menunjang proses bisnis pada Seksi
Pencairan Dana serta banyaknya kegiatan yang yang tidak diatur dalam SOP cukup menyulitkan
bagi pegawai dan pejabat terutama pegawai dan pejabat baru untuk memahami dan
mengimplementasikan tugas dan fungsi pada Seksi Pencairan Dana. Oleh karena itu, perlu adanya
suatu pedoman yang dapat dipahami dengan mudah dan cepat untuk melaksanakan tugas dan
fungsi serta mengimplementasikan aplikasi-aplikasi di Seksi Pencairan Dana. Hal tersebut yang
mendasari dibuatnya Buku “KPPN for Dummies : Edisi Pencairan Dana” ini.
B. Tujuan
Tujuan dibuatnya Buku “KPPN for Dummies : Edisi Pencairan Dana” ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pedoman bagi Pejabat/Kepala Seksi maupun pegawai yang baru
ditempatkan pada Seksi Pencairan Dana;
2. Memberikan informasi terkait peraturan, kebijakan, serta surat dinas terkait pelaksanaan
tugas dan fungsi pada Seksi Pencairan Dana;
3. Memberikan pedoman teknis terkait aplikasi-aplikasi yang digunakan pada Seksi
Pencairan Dana;
C. Manfaat
Buku ini diharapkan dapat digunakan oleh pegawai serta pejabat baru yang ditempatkan
di Seksi Pencairan Dana agar dapat mempelajari dan mengimplementasikan tugas dan fungsi Seksi
Pencairan Dana dengan cepat dan efisien.

9
D. Ruang Lingkup
Buku ini disusun sesuai SOP dan kegiatan sehari-hari sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi
Pencairan Dana sesuai KEP-287/PB/2015 dengan beberapa pembaharuan, terutama terkait
implementasi aplikasi SAKTI secara penuh pada tahun 2022. Tidak semua SOP pada KEP-
287/PB/2015 yang dicantumkan, namun hanya SOP yang dilaksanakan sehari-hari oleh Seksi
Pencairan Dana beserta detail operasi pada aplikasi yang digunakan.

10
A. Dasar Hukum
Dasar Hukum dalam penyusunan Buku “KPPN for Dummies : Edisi Pencairan Dana” ini
adalah sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktoran Jenderal Perbendaharaan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses
Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan Bagi Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal perbendaharaan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-287/PB/2015 tentang Standar
Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbandaharaan Negara

11
B. Tugas
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.05/2016, tugas Seksi Pencairan Dana
adalah sebagai berikut:
1. Tugas Seksi Pencairan Dana pada KPPN Tipe A1 adalah melakukan pengujian resume
tagihan dan Surat Perintah Membayar (SPM), pengujian Surat Perintah Pengesahan
Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (BLU), penerbitan Surat Tanggapan
Koreksi, melakukan pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier), dan belanja
pegawai satuan kerja, melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang, serta
melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan satuan kerja;
2. Tugas Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker pada KPPN Tipe A2 adalah
melakukan pengujian resume tagihan dan SPM, pengujian Surat Perintah Pengesahan
Pendapatan dan Belanja BLU, penerbitan Surat Tanggapan Koreksi, melakukan
pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier), dan belanja pegawai satuan kerja,
melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang, serta melakukan monitoring
dan evaluasi penyerapan satuan kerja, bimtek pengelolaan perbendaharaan, supervisi
teknis SPAN dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), asistensi Teknologi
Informasi (TI) dan Komunikasi eksternal, penyelenggaraan fungsi manajemen hubungan
pengguna layanan, pelaksanaan tugas Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan dan
rencana penarikan dana, melakukan koordinasi penyelenggaraan manajemen mutu
layanan, fasilitasi sertifikasi bendahara, fasilitasi kerjasama dengan pemerintah daerah dan
pihak lainnya, serta melakukan monitoring penerimaan dana transfer.
C. Klasifikasi Tugas dan Fungsi pada Seksi Pencairan Dana
Sebagai unit Eselon IV yang menjadi core business utama dari KPPN, pelaksanaan tugas
dan fungsi pada Seksi Pencairan Dana dibagi dalam lima bagian sebagai berikut:
1. Front Office
Sebelum aplikasi SAKTI diimplementasikan secara penuh, petugas Front Office
merupakan wajah terdepan KPPN dalam memberikan layanan kepada Satker. Petugas
Front Office menerima pengajuan SPM, SPM Koreksi, pendaftaran data kontrak, serta RPD.

12
Namun, dengan adanya implementasi aplikasi SAKTI, petugas FO tidak perlu melakukan
pelayanan tatap muka. Petugas FO hanya perlu mengambil SPM bebas pada aplikasi SAKTI
BUN untuk selanjutnya akan diproses oleh validator. Petugas FO juga dapat memproses SPM
koreksi pada aplikasi SAKTI BUN untuk selanjutnya divalidasi oleh validator di aplikasi SPAN.
Selain itu, petugas FO juga tidak diberikan kewenangan untuk mengakses aplikasi SPAN,
sehingga untuk pendaftaran supplier akan divalidasi oleh validator. Begitu pula dengan
pendaftaran kontrak, juga akan langsung divalidasi oleh validator.
2. Validator
Merupakan alur kedua dalam proses SPM dan koreksi SPM. SPM dan SPM koreksi yang
sudah diproses oleh petugas FO akan diunggah di aplikasi SPAN oleh validator beserta
melakukan pengecekan kesesuaian dengan dokumen dan ketentuan yang berlaku. Selain itu,
validator juga melakukan pendaftaran supplier dan kontrak pada aplikasi SPAN.
3. Middle Office
Petugas MO melakukan pengecekan SPM tahap ketiga secara adimisntratif dan teknis
terhadap dokumen sumber dari petugas validator untuk selanjutnya akan disetujui oleh
Kepala Seksi Pencairan Dana. Petugas MO juga diberikan kewenangan untuk melakukan
perubahan data supplier secara manual pada aplikasi SPAN, serta bertugas untuk
melanjutkan proses validasi supplier dan kontrak yang sudah divalidasi oleh validator.
4. Otorisasi Kepala Seksi Pencairan Dana
Kepala Seksi Pencairan Dana melakukan persetujuan tahap akhir melalui aplikasi
SPAN dan SAKTI terhadap seluruh SPM dan koreksi SPM. Selain itu, Kepala Seksi Pencairan
Dana juga melakukan persetujuan akhir terhadap pendaftaran supplier dan kontrak, serta
perubahan data supplier dan perubahan data kontrak.
5. Administrasi SKPP
Pelaksana seksi Pencairan Dana juga melakukan pengecekan terhadap permohonan
pengesahan SKPP yang diajukan oleh satker. Petugas administrasi melakukan penyesuaian
data pembayaran gaji pada aplikasi gaji terpusat KPPN serta melakukan penyeseuaian status

13
keaktifan supplier pada aplikasi SPAN. Jika sumber daya manusia pada KPPN terbatas,
petugas administrasi SKPP dapat merangkap sebagai FO, validator, maupun MO.
D. Uraian Jabatan
Uraian jabatan Seksi Pencairan Dana KPPN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
811/KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan Bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu sebagai berikut:
1. Melakukan penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar
pembayaran;
2. Melakukan pengujian terhadap data rekanan (supplier);
3. Melakukan pengujian resume tagihan untuk seluruh jenis surat perintah membayar;
4. Melakukan penatausahaan data pengawasan kontrak;
5. Melakukan pengujian Daftar Perubahan Data Pegawai;
6. Melakukan koreksi transaksi data keuangan, data pengeluaran dan/atau potongan
SPM/SP2D yang diajukan oleh satuan kerja;
7. Melakukan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B) BLU;
8. Melakukan penerbitan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT) Pengesahan Hibah;
9. Melakukan penerbitan SPPT atas pengembalian (retur) SP2D;
10. Melakukan pengesahan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) karena
pindah, pensiun atau meninggal dunia;
11. Melakukan penyusunan laporan kontrak yang belum selesai;
12. Melakukan perubahan data kontrak;
13. Melakukan reviu penyelesaian tagihan atas pelaksanaan anggaran satker;

14
E. Peraturan Terkait Pelaksanaan Anggaran

15
Pelaksanaan tugas pada Seksi Pencairan Dana secara umum adalah melakukan pencairan
dana tas beban APBN. Sesuai penjabaran pembagian tugas dan fungsi pada Seksi Pencairan Dana,
terdapat beberapa tugas pada Seksi Pencairan Dana yang dilakukan secara rutin sehari-hari. Tugas
tersebut diantaranya:
1. Proses SPM
2. Proses SPM Koreksi
3. Proses pendaftaran supplier
4. Proses perubahan data supplier
5. Proses pendaftaran data kontrak
6. Proses penerbitan SKPP
Berikut akan dijelaskan lebih lanjut alur proses tugas di Seksi Pencairan Dana sesuai pembagian tugas
dan fungsi Seksi Pencairan Dana yang melibatkan lima bagian dalam Seksi Pencairan Dana (Front Office,
Validator, Middle Office, Petugas Administrasi SKPP dan Otorisasi Kepala Seksi Pencairan Dana)

17
Secara sistematis, alur proses SPM di Seksi Pencairan Dana adalah sebagai berikut:
1. Satker
a. Satuan kerja menyiapkan SPM dan dokumen pendukung dengan benar sesuai jenis SPM
yang akan diajukan,
b. Satuan kerja melakukan OTP SPM oleh PPSPM pada aplikasi SAKTI.
2. Front Office
a. Mengambil SPM dan Dokumen kelengkapan yang telah di OTP satker pada aplikasi
SAKTI BUN,
b. Mengecek kelengkapan SPM dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang
berlaku,
c. Jika SPM dan dokumen pendukung sudah benar, maka dilanjutkan ke Validator SPM,
d. Jika SPM dan dokumen pendukung terdapat kesalahan, maka harus ditolak dan
dikembalikan pada Aplikasi SAKTI.
3. Validator SPM
a. Mengambil SPM dan Dokumen pendukung dari petugas Front Office atau mengambil
SPM bebas dari aplikasi SAKTI,
b. Mengecek kelengkapan SPM dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang
berlaku,
c. Mengunduh ADK PMRT dari aplikasi SAKTI sesuai dengan ADK SPM yang berhasil
diperiksa dengan benar dan lengkap,
d. Mengecek supplier pada aplikasi PORTAL SAKTI sebagai antisipasi jika terdapat supplier
yang belum diproses pada satker bersangkutan,
e. Upload ADK SPM pada aplikasi SPAN,
f. Jika Upload SPM berhasil (tanpa tolakan), teruskan SPM dan dokumen tersebut kepada
Middle Office sebagai korektor ketiga,
g. Jika SPM dan dokumen pendukung terdapat penolakan (setelah unggah pada SPAN),
maka harus ditolak pada aplikasi SPAN dan dikembalikan pada Aplikasi SAKTI.

18
4. Middle Office SPM
a. Mengambil SPM dan Dokumen kelengkapan setelah pengecekan dari validator,
b. Mengecek kelengkapan SPM dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku,
c. Jika Upload SPM berhasil (Tanpa tolakan), teruskan dengan menyetujui SPM dan
dokumen tersebut kepada Kasi Pencairan Dana,
d. Jika SPM dan dokumen pendukung terdapat kesalahan, maka harus ditolak dan
dikembalikan pada Aplikasi SAKTI.
5. Kepala Seksi Pencairan Dana
a. Melakukan pengecekan SPM terakhir setelah berhasil pada middle office.
b. Menyetujui SPM Jika SPM dan dokumen pendukung benar dan lengkap sesuai ketentuan.
c. Mengembalikan dan menolak jika SPM dan dokumen pendukung masih terdapat
kesalahan.
Proses pemeriksaan SPM yang dilakukan oleh Seksi Pencairan Dana baik oleh petugas Front Office,
Validator, Middle Office, maupun Kepala Seksi dilakukan secara formal dan substantif. Berikut cara
pemeriksaan SPM yang dilakukan oleh Seksi Pencairan Dana:
1. Memastikan kebenaran informasi yang tercantum pada SPM, mulai dari jenis tagihan, jatuh
tempo, tanggal SPM, nomor SPM, cara bayar, kode sumber dana, kebenaran akun yang
digunakan, kebenaran uraian SPM, supplier SPM, NPWP supplier, lokasi dan tanggal
penandatangan SPM, serta tanda tangan dan cap PPSPM sesuai dengan jenis SPM-nya. Berikut
adalah jenis SPM pada aplikasi SAKTI:
No Jenis SPM
1. 100 – Tagihan Kontraktual
110 - Kontraktual
111 – Non Gaji Kontraktual
112 – Penerusan Pinjaman Kontraktual
113 – Badan Lainnya Kontraktual
120 – Pembayaran Langsung
121 – SPD PL
122 – APD-PP
130 – L/C
131 – Surat Kuasa Pembebanan
132 – Surat Kuasa Membayar

19
133 – SPD LC
160 – Dana Escrow
167 – Pengisian Escrow
168 – Pembayaran Escrow
169 – Penilaian Escrow
2.
200 – Tagihan Non
Kontraktual
210 – Gaji Induk Pegawai
211 – Gaji Induk
212 – Gaji PPK Induk
214 – Gaji Pejabat Negara
217 – Penghasilan PPNPN Induk
220 – Gaji Pegawai Non Gaji
Induk
221 – Gaji Lainnya
222 – Kekurangan Gaji
223 – Gaji Susulan
226 – Gaji Susulan/Terusan PPK
227 – Penghasilan PPNPN Susulan
228 – Kekurangan Gaji PPPK
229 – Gaji Lainnya PPPK
230 – Non Gaji Pegawai
231 – Non Gaji
232 – SPM-IB-IJP
233 – SPM-IB-Pajak
234 – SPM-IB-PBB
235 – SPM-IB-BPHTB
237 – LS-Banyak Penerima
238 – LS-Potongan GOI Valas
239 – LS-Rekening Penyalur
250 – Gaji THR
251 – THR Gaji PNS/TNI/Polri
252 – THR PPPK
253 – THR Pejabat Negara
254 – THR PPNPN
259 – THR Tukin
260 – Gaji ke-13 PNS/TNI/Polri
651 – Gaji ke-13 PNS/TNI/Polri
262 – Gaji ke-13 PPPK
263 – Gaji ke-13 Pejabat Negara
264 – Penghasilan ke-13 PPNPN
269 – Tukin ke-13
3. 300 – UP dan TUP 310 – UP dan GUP
311 – UP
312 – GUP
313 – GUP Nihil
314 – UP-KP
315 - GUP-KP
316 – GUP-KP Nihil
317 – GUP-KKP

20
318 – GUP Valas
319 – GUP Valas Nihil
320 – TUP dan PTUP
321 – TUP
322 – PTUP
323 – PTUP KKP
324 – PTUP Valas
325 – TUP-KP
326 – PTUP-KP
4.
400 – Pengembalian
Pendapatan
410 – Pengembalian Pajak
411 – SPM-KP-Pajak
412 – SPM-KP-PBB
413 – SPM-KP-BPHTB
414 – SPM-P-BMDAB
415 – SPM-P-BMC
416 – SPM KPE/KBK
417 – SPM P DTP
420 – Pengembalian PNBP
421 – SPM-P-PNBP
422 – SPM-PP
430 – Pengembalian Bea dan Cukai
431 – SPMKC
432 – SPMKBE/SPMKBK
440 - PHP
441 – SPM-PHP-BPHTB
442 – SPM-PHP-PBB
443 – SPM-BP-PBB
5. 500 - Lainnya
510 – Pengesahan
511 – Pengesahan BLU
512 – Pengesahan Hibah
513 – Memo Penc Hibah Langsung Brg Jasa
Surat Berharga
514 – Surat Pengesahan Pengembalian
Pendapatan Hibah Langsung
515 – Koreksi
516 – Koreksi COA 15/16 Segmen
520 – Transito
521 – SPM-PFK-Bulog
522 – SPM-PFK-Pusat
523 – Pemotongan Dana Transfer
524 – Penyaluran Dana Transfer
530 – Transfer
531 – Transfer
532 – Transfer
540 - DTP 541 – BM DTP
6. 600 – Pengembalian Belanja
610 – Pengembalian Belanja 611 – Pengembalian Belanja
620 - Retur
621 – Retur
622 – Retur RKUN

21
Tidak seluruh jenis SPM rutin diajukan satker kepada KPPN. Hal tersebut dikarenakan jenis SPM
yang diajukan satker disesuaikan dengan pembayaran yang diajukan oleh satker, sedangkan
beberapa transaksi tidak rutin atau tidak selalu ada untuk diajukan oleh satker ke KPPN. Berikut
adalah jenis SPM sesuai dengan pembayaran yang rutin atau sering diajukan satker ke KPPN:
Pembayaran Kode Jenis SPM
Gaji Induk Pegawai 211 GAJI INDUK
Gaji Susulan pegawai 223 GAJI SUSULAN
Gaji Terusan pegawai
221 GAJI LAINNYA
Uang makan pegawai
Uang lembur pegawai
Kekurangan Gaji 222 KEKURANGAN GAJI
Tunjangan pegawai/PPNPN
237 LS-BANYAK PENERIMA
Honorarium dan vakasi
Uang lembur PPNPN
PPNPN Induk 217 Penghasilan PPNPN Induk
PPNPN Susulan 227 Penghasilan PPNPN Susulan
Pembayaran kwitansi di bawah 50 juta rupiah 231 NON GAJI
Pembayaran kontraktual 111 NON GAJI KONTRAKTUAL
Uang Persediaan 311 UP
Ganti Uang Persediaan (GUP) 312 GUP
Ganti Uang Persediaan KKP (GUP-KKP) 317 GUP KKP
Ganti Uang Persediaan (GUP) Nihil 313 GUP NIHIL
Tambahan Uang Persediaan (TUP) 321 TUP
Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan
(PTUP)
322 PTUP
Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan
(PTUP) KKP
323 PTUP KKP

22
Koreksi yang perlu diajukan ke KPPN 515 KOREKSI
Koreksi COA 15/16 Segmen (tidak perlu diajukan ke
KPPN)
516 Koreksi COA 15/16 Segmen
Selain jenis SPM, jenis pembayaran yang diajukan oleh satker juga berpengaruh pada uraian yang
dicantumkan pada uraian SPM. Berikut adalah uraian SPM sesuai dengan jenis SPM dan jenis
pembayaran yang diajukan oleh satker:
Jenis SPM Uraian SPM
Belanja Pegawai
Gaji Induk “Pembayaran belanja pegawai berupa Gaji Induk
Bulan…….tahun……untuk……pegawai/….jiwa”
Gaji Susulan “Pembayaran belanja susulan berupa Gaji Induk
Bulan…….tahun……untuk……pegawai/….jiwa”
Gaji Terusan “Pembayaran belanja pegawai berupa Gaji Terusan
ke ……. Bulan…….tahun……untuk……pegawai/….jiwa”
Kekurangan Gaji “Pembayaran belanja pegawai berupa Kekurangan
Gaji Bulan…….tahun……untuk……pegawai/….jiwa”
Uang Makan “Pembayaran belanja pegawai berupa Uang Makan
Bulan…….tahun……untuk……pegawai sesuai SPKL no…..
tanggal…….tahun……..”
Uang Lembur (PNS) “Pembayaran belanja pegawai berupa Uang Lembur
Bulan…….tahun……untuk……pegawai”
Tunjangan Kinerja “Pembayaran belanja pegawai berupa Tunjangan
Kinerja Bulan…….tahun……untuk……pegawai”
Tunjangan profesi guru dan dosen,
tunjangan khusus guru dan dosen,
tunjangan kehormatan profesor
“Pembayaran belanja pegawai berupa Tunjangan
Profesi Bulan…….tahun…… sesuai SK nomor…..
tanggal….. tahun…….. untuk……pegawai”

23
Non Belanja Pegawai
Non Gaji Non Kontraktual “Pembayaran belanja …… (barang/modal/lain-lain*)
berupa…….sesuai …… (SK/ST/SPD*) nomor …. Tanggal
…… tahun …….”
*untuk pembayaran honor dan vakasi perlu
dicantumkan uraian periode bulan dan tahun
pembayaran
PPNPN Induk “Pembayaran belanja barang berupa honor PPNPN
Induk bulan ……. Tahun …… sesuai SK nomor
…..tanggal…….. tahun …..”
PPNPN Susulan “Pembayaran belanja barang berupa honor PPNPN
Susulan bulan ……. Tahun …… sesuai SK nomor …..
tanggal…….. tahun …..”
Non Gaji Kwitansi “Pembayaran belanja …… (barang/modal/lain-lain*)
berupa…….sesuai …… (kwitansi/faktur/invoice*) nomor
…. Tanggal …… tahun …….”
Non Gaji Kontraktual (sekaligus) “Pembayaran Belanja … (Barang/Modal/Lain-lain*)
Sesuai BAST Nomor … Tanggal … tahun…..“
*jika terdapat addendum kontrak, nomor dan tanggal
addendum juga perlu dicantumkan
Non Gaji Kontraktual (uang muka) “Pembayaran Belanja … (Barang/Modal/Lain-lain*)
sesuai Jaminan Uang Muka Nomor … Tanggal…
tahun…..”
Non Gaji Kontraktual (termin)
*selain termin terakhir dan retensi
“Pembayaran Belanja … (Barang/Modal/Lain-lain*)
sesuai BAPP/BAP Nomor … Tanggal ……tahun……….”

24
Non Gaji Kontraktual (termin akhir) “Pembayaran Belanja … (Barang/Modal/Lain-lain*)
sesuai BAST nomor … tanggal …tahun………”
Non Gaji Kontraktual (retensi) “Pembayaran Belanja … (Barang/Modal/Lain-lain*)
sesuai BAST Nomor … Tanggal … Jaminan
Pemeliharaan Nomor … Tanggal …tahun…….”
Uang Persediaan (UP) “Penyediaan Uang Persediaan (RM/PNBP*)”
Tambahan Uang Persediaan (TUP) “Penyediaan Tambahan Uang Persediaan
(RM/PNBP*)”
Ganti Uang Persediaan (GUP) Isi “Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja ……… “
Ganti Uang Persediaan (GUP) Nihil Untuk GUP Nihil s.d tanggal 31 Desenber tahun
anggaran berjalan:
“Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja ……… “
Untuk GUP Nihil setelah tanggal 31 Desember tahun
anggaran berjalan:
“Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja ………
sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban UP
(RM/PNBP*) tahun anggaran ………“
Pertanggungjawaban Tambahan
Uang Persediaan
“Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan
untuk keperluan belanja …….. “

25
2. Memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung yang dilampirkan. Setiap jenis
pembayaran maupun jenis SPM memiliki kelengkapan dokumennya masing-masing. Berikut
adalah kelengkapan dokumen sesuai jenis pembayaran dan jenis SPM:
Jenis SPM Kelengkapan Dokumen Pendukung
Belanja Pegawai
Gaji Induk • Lampiran penerima SPM
• Daftar perubahan data pegawai yang telah diuji
dan ditandatangani oleh PPSPM
• SSP
• Lembar DO beras jika ada potongan beras
• Lampiran lain yang dipersyaratkan (SKPP untuk
pegawai pindah dan SK pengangkatan untuk
pegawai baru)
Gaji Susulan • Lampiran penerima SPM
• SSP
• Lampiran lain yang dipersyaratkan (SKPP untuk
pegawai pindah dan SK pengangkatan untuk
pegawai baru)
Gaji Terusan • Lampiran penerima SPM
• SSP

26
Kekurangan Gaji • Lampiran penerima SPM
• SSP
Uang Makan • Lampiran penerima SPM
• SSP
Uang Lembur (PNS) • Lampiran penerima SPM
• SSP
• Rekapitulasi perhitungan uang lembur yang
ditandatangani oleh PPK dan Bendahara
Tunjangan Kinerja • Lampiran penerima SPM
• SSP
• Rekapitulasi perhitungan tunjangan kinerja yang
ditandatangani oleh PPK dan Bendahara
Tunjangan profesi guru dan
dosen, tunjangan khusus guru
dan dosen, tunjangan
kehormatan profesor
• Lampiran penerima SPM
• SSP
• Rekapitulasi perhitungan tunjangan yang
ditandatangani oleh KPA, PPK dan Bendahara
• SPTJM yang ditandatangani oleh KPA
Non Belanja Pegawai
Non Gaji Non Kontraktual • Lampiran penerima
• SSP atau bukti setor/bukti penerimaan negara
PPNPN Induk • Lampiran penerima
• SPTJM
PPNPN Susulan • Lampiran penerima
Non Gaji Kwitansi • SSP atau bukti setor/bukti penerimaan negara

27
Non Gaji Kontraktual
(sekaligus)
• Resume dan kartu pengawasan kontrak terbaru
• MP dan lampiran untuk SPM yang bersumber dari
PNBP
Non Gaji Kontraktual (uang
muka)
PNBP
• Salinan jaminan uang muka yang dilegalisasi oleh
PPSPM
Non Gaji Kontraktual (termin)
*selain termin terakhir dan
retensi
PNBP
Non Gaji Kontraktual (termin
akhir)
PNBP
Non Gaji Kontraktual (retensi) • Resume dan kartu pengawasan kontrak terbaru
PNBP
• Salinan jamninan pemeliharaan yang dilegalisasi
oleh PPK
Uang Persediaan (UP) • Surat persetujuan permohonan UP dari KPPN
• Surat pernyataan KPA (Lampiran XIV/PMK
190/PMK.05/2012)

28
• Telah menyelesaikan persyaratan awal tahun
PNBP
Tambahan Uang Persediaan
(TUP)
• Surat persetujuan TUP dari KPPN
PNBP
Ganti Uang Persediaan (GUP)
Isi
PNBP
• Surat penjelasan keterlambatan revolving UP (jika
GUP dilakukan lebih dari 30 hari kalender sejak
tanggal SP2D UP/GUP terakhir)
Ganti Uang Persediaan (GUP)
Nihil
PNBP
• Surat penjelasan keterlambatan revolving UP (jika
GUP dilakukan lebih dari 30 hari kalender sejak
tanggal SP2D UP/GUP terakhir)
• Bukti setor sisa UP (jika ada kelebihan UP yang tidak
dinihilkan)
Pertanggungjawaban
Tambahan Uang Persediaan
PNBP
• Surat persetujuan perpanjangan TUP dari KPPN
(jika PTUP dilakukan lebih dari 30 hari kalender
sejak tanggal SP2D TUP terkahir)
• Bukti setor sisa TUP (jika adal kelebihan TUP yang
tidak dipertanggungjawabkan)

29
Berikut adalah contoh pemeriksaan SPM secara formal dan substantif sesuai ketentuan yang
berlaku:
Contoh 1:
Cek tanggal SPM (maks
disampaikan ke KPPN 2
hari kerja
Cek jenis SPM
dan jatuh tempo
RPD
Cek keseusian
akun belanja
dengan uraian
Cek nama dan
NPWP supplier
SPM
Cek uraian SPM
Cek lokasi dan
tanggal
Cek nilai bersih
Cek kode sumber
dana:
A = RM
D = PNBP
B=PHLN
T=SBSN
Cek nama dan
spesimen TTD
serta Cap
Cek kode BA es 1,
nilai, dan akun
potongan

30
Cek jumlah penerima
Cek nilai bersih
Cek no SPM
Cek nama dan
spesimen TTD
serta Cap
Cek jenis gaji dan
periode gaji
Cek nilai bruto, potongan,
dan nilai bersih
Cek spesimen, ttd
dan cap
Cek akun kesesuaian
akun potongan
dengan potongan
pada SPM
Cek uraian SSP
(harus memuat
uraian akun
potongan dan
kegiatan)
Cek periode
pembayaran pajak
Cek keseusaian
nominal pada SSP
dengan SPM dan
uraian terbilang
TTD dan cap
bendahara/pihak ketiga

31
Contoh 2:
Cek jenis SPM
dan jatuh tempo
RPD
Cek akun jenis
belanja
Cek nama dan
NPWP supplier
SPM
Cek uraian SPM
Cek lokasi dan
tanggal (harus
wilayah kerja
satker)
Cek nilai bersih
Cek nama dan
spesimen TTD
serta Cap
Cek kode BA es 1,
nilai, dan akun
potongan
Cek tanggal SPM (maks
disampaikan ke KPPN 2
hari kerja
Cek kode sumber
dana:
A = RM
D = PNBP
B=PHLN
T=SBSN
*untuk SPM SBSN dan
PHLN, terdapat kode
register. Cek ketersediaan
dana e-Monev dan Portal
BSI (SBSN) dan CBS BI
(PHLN)

32
Cek keseuaian
supplier dengan SPM
Cek no dan tgl
addendum (jika ada
addendum kontrak, no dan
tgl addendum wajib
dicantumkan di uraian SPM)
Cek tanggal selesai
kontrak (tanggal BAPP/BAST
tidak boleh melewati tanggal
selesai kontrak. Jika melewati,
wajib cantumkan denda pada
potongan SPM)
Cek nilai termin dan
no SPM (nilai SPM tidak
boleh melebihi nilai termin, dan
karwas harus sudah terisi kolom
no SPM nya)
Cek spesimen,
ttd, dan cap

33
Cek kesesuaian
NPWP SSP
dengan SPM
Cek uraian
nominal
Tandatangan dan
cap bendahara/
Pihak Ke-3
Cek akun kesesuaian
akun potongan
dengan potongan
pada SPM
Cek uraian SSP
(harus memuat
uraian akun
potongan dan
kegiatan)
Cek periode
pembayaran pajak
Cek keseusaian
nominal pada SSP
dengan SPM dan
uraian terbilang
*Batas-batas pengajuan SPM
1. Gaji Induk : tgl 1-15 sebelum bulan pembayaran
2. PPNPN Induk : tgl 21-26 bulan pembayaran
3. Kwitansi/BAPP/BAST : 17 hari kerja
4. GUP/PTUP : 30 hari setelah SPM UP/TUP/GUP terakhir
5. SPM Uang Makan/Uang Lembur/Tunjangan : paling
cepat tanggal 1 setelah bulan pembayaran

35
Secara sistematis, proses SPM koreksi hanya melibatkan petugas Front Office, Validator, dan Kepala
Seksi Pencairan Dana, serta Kepala Kantor sebagai penandatangan surat tanggapan koreksi.
Berikut adalah alur proses SPM Koreksi di Seksi Pencairan Dana:
1. Satker
a. Satker menyiapkan SPM koreksi dan dokumen pendukung berupa:
• Surat permintaan koreksi
• SPTJM yang ditandatangani oleh KPA
• Detail permintaan koreksi
• SPM koreksi
• SPM lama
b. Sastker melakukan OTP SPM koreksi oleh PPSPM pada aplikasi SAKTI
2. Front Office
a. Petugas mengambil SPM koreksi pada aplikasi SAKTI
b. Melakukan pengecekan secara formal dan substantif, serta kesesuaian dengan detail
permintaan koreksi dari sakter
c. Melanjutkan proses ke validator
3. Validator
a. Petugas melanjutkan proses SPM koreksi dari petugas FO atau dapat mengambil SPM
koreksi pada aplikasi SAKTI
b. Melakukan pengecekan secara formal dan substantif, serta kesesuaian dengan detail
c. Mengunduh ADK SPM koreksi dari aplikasi SAKTI
d. Melakukan unggah ADK SPM koreksi ke aplikasi SPAN
e. Melakukan pengecekan kesesuaian data antara ADK dengan koreksi SPM
f. Melanjutkan proses ke Kepala Seksi Pencairan Dana
4. Kepala Seksi Pencairan Dana
a. Melakukan pengecekan secara formal dan substantif, serta kesesuaian dengan detail

36
b. Melakukan pengecekan kesesuaian data antara ADK dengan koreksi SPM
c. Persetujuan akhir (approval)
d. Mencetak surat tanggapan koreksi dan menyerahkan ke Kepala KPPN
5. Kepala KPPN
Menandatangani surat tanggapan koreksi untuk kemudian dikirimkan kepada satker.
Apabila Kepala KPPN berhalangan dapat ditandatangani Kasi PD/PDMS a.n Kepala Kantor
Catatan Penting : koreksi SPM tidak boleh merubah Tanggal SPM, Nilai Jumlah Pengeluaran,
Potongan dan memperhatikan ketersediaan pagu
Berikut adalah contoh dokumen SPM koreksi:
Surat Permintaan Koreksi SPTJM oleh KPA
Cek no & tgl SPM
dan no & SP2D
Alasan koreksi
Spesimen, TTD,
dan cap KPA
Pernyataan
KPA

37
Terdapat perubahan
pada BAS
Cek keseuaian antara
lampiran COA SPM Koreksi
dengan detail permintaan
koreksi
Contoh: Koreksi SPM atas kesalahan
pembebanan Sumber Dana

39
Data supplier merupakan informasi yang terkait dengan pihak-pihak yang menerima
pembayaran atas beban APBN. Data supplier memuat informasi pokok berupa nama, NPWP,
kode satker, dan NRS, informasi lokasi berupa nama site, kode negara, kode KPPN, alamat, kota
provinsi, kode pas, dan kode tipe supplier, serta informasi rekening berupa nama pemilik rekeing,
nomor rekening, kode negara asal bank, kode bank, nama bank, nama cabang bank, dan kode
SWIFT/IBAN. Seluruh SPM yang diajukan ke KPPN harus dipastikan seluruh suppliernya sudah
terdaftar di KPPN.
TIpe supplier dalam SPAN terdiri dari tujuh tipe, yaitu:
1. Tipe supplier 1 (Satker-Bendahara)
Untuk transaksi yang dibayarkan kepada bendahara pengeluaran atau transaksi terkait
pelaksanaan pembayaran dengan uang persediaan dan pengesahan
2. Tipe supplier 2 (Penyedia barang dan jasa)
Untuk transaksi yang dibayarkan dengan mekanisme langsung kepada pihak
ketiga/rekanan
3. Tipe supplier 3 (Satker-Pegawai)
Untuk transaksi belanja pegawai yang dibayarkan kepada pegawai dari satker
4. TIpe supplier 4 (Penerima Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara)
Untuk transaksi terkait pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara kecuali
yang dikelompokkan ke dalam tipe 5 dan 6
5. Tipe supplier 5 (Penerima Transfer Daerah)
Untuk transaksi belanja transfer ke daerah yang dibayarkan kepada satu atau beberapa
penerima
6. TIpe supplier 6 (Penerima Penerusan Pinjaman)
Untuk transaksi penerusan pinjaman, pembayaran konsorsium, dan bantuan social yang
dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima, pembayaran secara langsung kepada
penerima yang bukan pegawai satuan kerja yang mengajukan tagihan (dengan
menggunakan rekening selain yang dipakai untuk pembayaran gaji/honor lembur

40
sebagaimana tipe 3). Perlu diketahui bahwa rekening yang sudah terdaftar di supplier tipe
3 tidak dapat didaftarkan di supplier tipe 6, begitu pula sebaliknya
7. TIpe supplier 7 (Lain-lain)
Untuk transaksi terkait pengembalian belanja, pengembalian pendapatan, dan tipe
lainnya yang tidak termasuk dalam tipe 1 hingga tipe 6. Transaksi tersebut di antaranya
adalah SPM Kelebihan Pajak (SPM-KP) dan SPM Imbal Balik (SPM-IB) tanpa kompensasi,
SPM-IB dengan kompensasi kepada wajib pajak yang bersangkutan (khusus SPM-KP
dengan kompensasi menggunakan tipe supplier tipe 6).

42
Perubahan data supplier mengacu pada PER-58/PB/2013 yang mengatur tentang supplier
dan kontrak, di mana elemen pokok (mandatory) harus ter-input dengan benar, sehingga jika
tidak sesuai akan tertolak oleh SPAN. Perubahan data supplier dapat menggunakan dua
mekanisme, yaitu menggunakan mekanisme pengajuan surat permintaan perubahan data
supplier (perubahan dilakukan secara manual oleh petugas seksi Pencairan Dana di aplikasi SPAN)
dan menggunakan mekanisme ADK BCSU (satker melakukan OTP ADK BCSU dan mengirimkan
surat permintaan perubahan supplier untuk kemudian diunggah di SPAN).
Mekanisme perubahan data supplier melalui surat permohonan perubahan data supplier
harus sesuai dengan format dalam PER-58/PB/2013 yang mencantumkan NRS, Nama supplier,
data supplier sebelum perubahan dan setelah perubahan, alasan permintaan perubahan data
supplier, serta bukti dukung (dapat berupa salinan buku rekening dan lainnya). Perubahan data
supplier tidak dapat mengubah data elemen pokok (mandatory) yang meliputi header nama dan
NPWP supplier, tipe supplier, nomor rekening, negara asal, Nama Bank, dan kode bank. Berikut
adalah salah satu contoh surat permintaan perubahan data supplier:
Cek perihal surat
Cek nama supplier dan NRS
Cek kesesuaian
perubahan data
supplier dengan bukti
dukung
Cek spesimen,
ttd dan cap

44
Berikut adalah contok pemeriksaan dokumen pendaftaran kontrak:
Cek tanggal
kontrak (maks
diajukan ke
KPPN 5 hari
kerja)
Cek uraian kontrak dan ketentuan sanksi
Cek cara pembayaran
Cek spesimen, ttd dan cap

45
Cek tanggal
kontrak (maks
diajukan ke
KPPN 5 hari
kerja)
Cek uraian kontrak dan ketentuan sanksi
Cek kesesuaian
akun dengan
uraian kontrak
Cek kesesuaian dengan
cara pembayaran
(termin/sekaligus)
Cek spesimen, ttd dan cap
Caution !!!!
Batas pengajuan pendaftaran kontrak ke
KPPN adalah 5 hari kerja.

47
SKPP atau Surat Keterangan Penghentian pembayaran merupakan surat yang diterbitkan oleh
satker dan kemudian disahkan oleh kepala seksi pencairan dana karena terdapat pegawai yang
mutasi/pindah ke satker yang baru baik di lingkup kerja KPPN maupun di luar lingkup kerja kppn
dan apabila terdapat pegawai yang pensiun dan meninggal dunia.
Terdapat beberapa jenis SKPP diantaranya:
1. SKPP PNS SKPP Pindah PNS
SKPP Pensiun PNS
SKPP Janda/Duda PNS
SKPP Pecat/Pemberhentian PNS
2. SKPP POLRI SKPP Pindah PNS Polri
SKPP Pindah PNS Polri
SKPP Pindah Anggota Polri
SKPP Pindah Anggota Polri (Kolektif)
SKPP Pensiun PNS Polri
SKPP Pensiun Anggota Polri
SKPP Pensiun Janda/Duda/Warakawuri
3. SKPP TNI SKPP Pindah PNS TNI/Kemhan
SKPP Pindah PNS TNI/Kemhan (Kolektif)
SKPP Pindah Personel TNI
SKPP Pindah Personel TNI
SKPP Pensiun PNS TNI/Kemhan
SKPP Pensiun Personel TNI
SKPP Pensiun Janda/Duda/Warakawuri
Untuk lebih jelasnya mengenai SKPP dan format dari masing-masing SKPP tersebut dapat diakses
melalui PER-2/PB/2018.

48
Tata cara proses SKPP pada KPPN Manokwari
Sampai dengan saat buku ini dibuat, KPPN Manokwari sedang mambangun Aplikasi MAESTRO,
yaitu aplikasi berbasis Web dan Mobile untuk penyampaian dan monitoring progres penyampaian SKPP
dan dokumen satker lainnya ke KPPN sehingga saat ini masih menggunakan sarana Email dengan
langkah sebagai berikut:
1. SKPP dapat diajukan secara langsung maupun melalui surat elektronik (e-mail). SKPP yang diajukan
langsung umumnya merupakan SKPP pensiun atau meninggal dunia.
2. Alamat e-mail untuk pengajuan SKPP adalah pencairandana065@gmail.com
3. Lakukan pengecekan kelengkapan dokumen SKPP, berupa surat pengantar dari satker, surat
penonaktifan supplier tipe 3, SKPP, dan SK pegawai baik mutasi/pindah maupun pensiun dan
meninggal dunia.
4. Apabila dokumen yang diajukan oleh satker sudah lengkap lakukan perubahan pada
kedudukan pegawai aktif menjadi pindah, pensiun/berhenti, dan meninggal dunia pada aplikasi
GPP.
5. Pada aplikasi GPP pilih setting, kemudian setting anak satker untuk memilih satker tempat
pegawai bekerja.

49
6. Pilih ubah kedudukan pegawai polri aktif dan cari nama pegwai yang akan diubah statusnya
7. Setelah kedudukan pegawai diubah cetak karwas gaji pegawai pada menu laporan kemudian
kartu pegawai dan cari nama pegawai yang bersangkutan kemudian klik cetak.
8. Masuk ke menu laporan, cetak report untuk mendapatkan karwas gaji pegawai yang
bersangkutan.
9. Setelah mendapatkan data karwas gaji pegawainya, cocokkan data pegawai pada karwas gaji
dengan SKPP seperti halnya gaji pokok, jumlah bersih, bulan terkahir pembayaran, nama
pegawai, nip/nrp, tanggal lahir, nomor sk, tanggal sk. Selain itu cek keaslian tanda tangan KPA
satker dan stempelnya.

50
10. Jika data dirasa sudah benar input data pegawai pada spreadsheet berikut: SKPP 065 - Google
Sheets.
11. Selanjutnya buka pada format baru isikan no urut data. Maka data otomatis akan muncul terisi
12. Selanjutnya buka extensions, auto crat, open. Hal tersebut dilakukan untuk membuat lembar surat
pengesahan skpp

51
13. Kemudian apabila prosesnya sudah selesai, klik link yang sudah muncul dan copy isi surat pengesahan
skpp.
14. Selanjutnya buka oa kemenkeu, kemudian ke menu Nadine, pilih buat naskah dinas, dan pilih surat.

52
15. Isikan data yang diperlukan, seperti “pengirim” diisi Kepala Seksi Pencairan dana, “kepada”diisi
satker yang bersangkutan dan diisi dengan cara menginput kode satker, lampiran diisi 1 (satu)
Berkas, hal diisi Pengesahan SKPP a.n. (nama pegawai yang dibuatkan skpp), dan kategori naskah
dinas dipilih administrasi.
16. Pilih selanjutnya dan tampilan akan menjadi seperti berikut ini

53
17. Kemudia copy paste isi surat pengesahan skpp pad acara sebelumnya yang melalui autocrat dan
paste kan pada naskah dinas.
18. Kemudian pilih simpan, dan klik tutup.
19. Setelah disimpan akan muncul konsep Nadine seperti berikut ini.

54
20. Buka konsep naskah dinas tersebut dan pilih kirim. Pastikan semua data pada surat pengesahan
tersebut sudah benar.
21. Insert pdf SKPP kemudian kirim ke role Kasi Pencairan Dana
22. Kepala Seksi Pencairan dana melakukan persetuujuan/penolakan melalui Nadine

57
Roll Out SAKTI untuk seluruh satuan kerja dimulai tahun 2022. Saat ini SAKTI BUN hanya
digunakan untuk memproses dan monitoring ADK tagihan/koreksi SPM, sedangkan ADK Kontrak
dan Supplier diproses menggunakan Portal SAKTI
A. User FO Validator SAKTI BUN
1. Buka browser pada PC (Chrome, Mozila, Internet Edge, dll)
2. Masuk ke sakti.kemenkeu.go.id
3. Akan keluar tampilan seperti di bawah ini :
4. Ketik nama pengguna dan kata sandi serta pilih periode tahun, lalu tekan tombol .
Untuk User FO KPPN, nama pengguna adalah oprkppn_(kode satker KPPN)_NIP.
5. Setelah memasukkan nama pengguna dan kata sandi, akan keluar tampilan seperti di bawah:

58
6. Pilih menu “KPPN” pada sebelah kiri halaman, lalu pilih submenu “Proses”, lalu pilih “SPM”
untuk memproses SPM harian, atau pilih “SPM koreksi” untuk memproses SPM Koreksi.
7. Setelah pilih menu “SPM”, akan keluar tampilan seperti ini:
8. Terdapat fitur untuk memfilter SPM dan/atau ADK berdasarkan kode satker, nama ADK, No
SPM, Jenis SPM, Status SPM, tangal Upload, serta petugas yang memproses SPM.
9. Pada halaman tersebut, juga tertera SPM dengan informasi : tanggal upload, Kode satker,
Nama ADK, jumlah SPM dalam satu ADK, Status ADK, nama petugas yang memporses, serta
kolom pilihan aksi.
Fitur filter SPM/ADK
Informasi ADK

59
10. Pilih ADK yang statusnya belum diproses
11. Klik tombol pada kolom Aksi, lalu tombol akan berubah seperti ini
12. Tekan tombol panah ke bawah pada tombol , lalu pilih pilihan “Tanda Terima”
dan “Lampiran” untuk mengunduh tanda terima dan lampiran SPM.

60
13. Setelah tanda terima dan lampiran SPM diunduh, cetak dan periksa SPM tersebut. Setelah
selesai diperiksa, klik tombol tanda panah ke bawah pada tombol lalu klik “ADK”
untuk mengunduh ADK PMRT dan menolak SPM jika SPM tersebut salah. Setelah memilih menu
“ADK”, maka akan keluar tampilan seperti ini:
14. Pilih SPM yang akan diproses lebih lanjut dan centang di kolom sebelah kiri. Jika terdapat SPM
yang ditolak, maka jangan melakukan centang pada SPM tersebut dan isi tolakan pada kolom
“Keterangan Tolakan” seperti contoh di bawah ini:

61
15. Langkah selanjutnya klik tombol untuk mengunduh ADK PMRT dalam bentuk
file excel. Selanjutnya, tombol pada kolom aksi akan berubah menjadi seperti ini:

62
16. Selanjutnya, klik tombol , lalu klik tombol “Lanjutkan” pada pojok kanan bawah seperti
contoh di bawah:
17. Selanjutnya, ADK tersebut akan hilang dari SAKTI BUN User FO/Opr dan akan masuk ke SAKTI
BUN User MO/Val. ADK akan diproses lebih lanjut di User MO/Va

63
B. User FO SAKTI BUN
Jika User Opr hanya sebagai FO dan bukan FO Validator, maka langkah pemrosesan SPM pada
SAKTI adalah sebagai berikut:
1. Buka browser pada PC, lalu masuk ke sakti.kemeneku.go.id.
2. Masuk menggunakan user operator Sakti BUN yang telah didaftarkan.
3. Untuk melakukan proses konversi, Klik pada menu KPPN - Proses – SPM,
4. Setelah terbuka menu proses SPM, klik proses untuk melakukan proses konversi SPM
(download berkas dokumen dan tanda terima SPM).
5. Setelah memeriksa kelengkapan berkas,

64
a. Jika SPM benar dan siap untuk di validasi oleh FO Validator, klik lanjutkan,
b. Jika SPM salah, maka tuliskan tolakan apa saja pada kolom keterangan tolakan.
6. Selanjutnya, FO Validator/Validator akan mem-validasi SPM tersebut seperti langkah
pemrosesan SPM pada user FO Validator untuk kemudian ADK SPM tersebut akan masuk ke
User MO setelah disetujui oleh FO Validator/Validator.

65
C. User MO SAKTI BUN
1. Buka browser pada PC (Chrome, Mozila, Internet Edge, dll)
2. Masuk ke sakti.kemenkeu.go.id
3. Akan keluar tampilan seperti di bawah ini :
4. Ketik nama pengguna dan kata sandi serta pilih periode tahun, lalu klik . Untuk User
MO KPPN, nama pengguna adalah valkppn_(kode satker KPPN)_NIP
5. Setelah memasukkan nama pengguna dan kata sandi, akan keluar tampilan seperti di bawah:

66
6. Masuk ke menu KPPN-Proses-SPM, maka akan keluar tampilan seperti di bawah ini
7. ADK yang masuk ke User MO adalah ADK yang sudah diproses oleh FO Validator/Validator yang
sudah dipasangkan oleh Kepala Seksi PD melalui user Apr. User MO tidak bisa memproses ADK
SPM yang bukan berasal dari user pasangannya.
8. Cek berkas fisik SPM yang diberikan oleh FO Validator/Validator dengan yang ada pada SAKTI.
Selanjutnya, pilih ADK SPM sesuai dengan berkas fisik, lalu klik tombol lalu klik tombol
a .

67
9. Jika SPM tersebut disetujui, setelah menekan tombol akan muncul tampilan di bawah
ini. Tekan tombol untuk melanjutkan pemrosesan SPM, dan selanjutnya ADK SPM akan
masuk ke user Apr/Kepala Seksi Pencairan Dana
10. Jika terdapat SPM yang ditolak, sebelum menekan tombol isi keterangan tolakan pada
kolom “Keterangan Tolakan” seperti contoh di bawah ini, lalu tekan tombol

68
11. Setelah menekan tombol , akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Tekan tombol
d untuk melanjutkan tolakan. Selanjutnya, keterangan tolakan akan muncul di SAKTI Satuan
Kerja untuk selanjutnya akan diperbaiki dan diajukan ulang oleh Satuan Kerja.

69
D. User Approval SAKTI BUN
User Approval adalah User SAKTI BUN yang di operasionalkan oleh Kepala Seksi Pencairan
Dana pada KPPN Tipe A1 dan Kasi PDMS pada KPPN Tipe A2.
1. Buka Browser Chrome/Mozilla pada PC
2. Buka situs https://sakti.kemenkeu.go.id/
3. Login User dan Password
User : aprkppn_KodeKPPN_NIP
Password: ( Mainimal 8 Karakter kombinasi huruf capital dan kecil,angka dan
tanda baca)
4. Monitoring Harian SPM
Klik menu KPPN – Monitoring – Monitoring Proses SPM
Untuk mengetahui jumlah SPM yang masuk (belum proses, sedang proses, selesai dst) dapat
melihat kolom sebelah kanan
Sedangkan untuk mencari status SPM per satker dapat dilakukan melalui menu filter
Pastikan SPM hari sebelumnya telah diproses seluruhnya hingga user Approval/Kasi PD

70
5. Setelah dipastikan seluruh SPM hari sebelumnya telah diproses, lanjutkan ke menu Proses
Pada menu tersebut akan muncul SPM yang memerlukan persetujuan Kasi Pencairan Dana
dengan status “proses persetujuan”, sesuaikan dengan berkas hardcopy yang diterima Kasi
PD dari petugas reviewer dan telah disetujui pada Aplikasi SPAN
Filter Kode Satker, Nomor dan Status SPM “Proses Persetujuan”
Klik angka 1 untuk melihat detail ADK, angka 2 untuk setuju atau tolak SPM dan jangan lupa
isi kolom keterangan alasan penolakan dengan jelas, angka 3 untuk melanjutkan persetujuan
1
2
3

71
6. Selanjutnya berkas hardcopy dikumpulkan dan diserahkan kepada petugas arsip untuk
disatukan dengan berkas asli yang diserahkan oleh satker
7. Approval SPM pada Aplikasi Sakti BUN dilakukan secara linier bersamaan dengan Approval
Aplikasi SPAN
8. Tujuan dari proses ini adalah memberikan informasi progress penyelesaian SPM pada satker
yang dapat dimonitor secara realtime pada Aplikasi SAKTI satker.
9. Lakukan monitoring penyelesaian secara periodik pagi dan sore/malam sebelum selesai
pekerjaan untuk mematikan tidak ada SPM yang terlewat/belum terproses

73
1. Buka browser pada PC (Google Chrome, Mozila Firefox, Microsoft Edge, dll)
2. Masuk ke espm.kemenkeu.go.id. Akan muncul tampilan seperti di bawah ini
3. Ketikkan username dan password lalu tekan tombol .Setelah itu akan muncul
tampilan seperti di bawah ini

74
4. Pilih menu “Proses (Tanpa DS)”-Gaji. Akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Terdapat fitur
untuk mem-filter ADK Gaji berdasarkan Kode Satker, Status ADK, Tanggal Upload, serta Petugas
Operator KPPN yang memproses ADK tersebut. Pada data di bawah, terdapat informasi berupa
tanggal upload ADK, kode satker, nama file, status adk, keterangan (biasanya berisi keterangan
tolakan atau informasi yang ingin disampaiakan kepada satker), fitur upload (biasanya berfungsi
untuk mengunggah tolakan dari Aplikasi Gaji KPPN Terpusat/GPP), nama petugas yang
memproses ADK Gaji, serta kolom aksi untuk mengubah status dan mengunduh file.
5. Cari ADK yang belum diproses dengan memanfaatkan fitur filter atau memilih ADK yang belum
diproses dengan melihat informasi pada “Status ADK”. ADK yang belum diproses akan memiliki
status ADK .
Fitur filter
Informasi ADK

75
6. Tekan tombol lalu tekan tombol “Update Status”.
7. Pilih status ADK “ADK sedang diproses” atau “ADK ssedang diperiksa”, lalu tekan tombol “Simpan”.
Selanjutnya, status ADK pada halaman akan berubah.

76
8. Tekan tombol untuk mengunduh ADK dan lampiran daftar perubahan data pegawai. File
yang diunduh seharusnya berisi ADK Gaji, ADK pegawai baru jika terdapat pegawai baru dalam
satker tersebut, ADK SK jika ada perubahan SK pada pegawai satker tersebut, serta daftar
perubahan data pegawai/prajurit yang ditandatangani dan dicap oleh PPSPM
9. Buka gaji.kemenkeu.go.id pada browser, lalu akan muncul tampilan seperti ini

77
10. Tekan tombol , lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Log in menggunakan
akun Digit.
11. Tekan tombol , lalu akan keluar tampilan seperti di bawah ini. Terdapat beberapa menu
pada apilkasi Gaji KPPN Terpusat atau GPP sesuai pada tampilan gambar di bawah ini. Selain itu,
terdapat empat menu pilihan jenis pegawai pada satker, yaitu menu PNS untuk pegawai non Polri
dan TNI, menu POLRI untuk anggota Polri, menu TNI untuk anggota TNI, serta PPPK.

78
12. Buka folder file yang sudah diunduh dari E-SPM, lalu buka daftar perubahan data pegawai yang
memiliki format file PDF seperti contoh di bawah ini. Pada lampiran daftar perubahan pegawai
yang didapat dari aplikasi GPP satker, terdapat beberapa informasi yaitu kode satker, anak satker,
jenis gaji, periode gaji, nilai gaji kotor, nilai potongan, serta nilai gaji bersih. Informasi tersebut harus
dipastikan sama dengan ADK gaji yang dikirimkan satker.
13. Buka Kembali aplikasi GPP, lalu sesuaikan jenis pegawai satker dengan menu jenis pegawai pada
aplikasi GPP. Pilih menu “Setting” lalu pilih submenu “Setting Anak Satker”.

79
14. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Ketikkan kode satker pada kolom
pencarian, lalu tekan tombol .
15. Selanjutnya, pilih menu “Utilitas”, lalu pilih submenu “Upload ADK”.
16. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Lalu tekan tombol .

80
17. Setelah menekan tombol , akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Isikan kode
satker, periode bulan dan tahun gaji sesuai daftar perubahan data pegawai, serta tekan tombol
untuk untuk mengunggah file.
18. Pertama, unggah ADK SK yang memiliki ekstensi .sk. Setelah itu, tekan tombol .
Selanjutnya, pilih menu “Pegawai”, lalu pilih submenu “Terima Kelengkapan SK
Polri/Pegawai/TNI”.
19. Selanjutnya, akan muncul tampilan seperti ini. Pilih periode bulan dan tahun lalu tekan tombol
asdda . Setelahnya, akan muncul notifikasi persetujuan, tekan tombol . Setelahnya, status
ADK akan berubah.

81
20. Setelah status ADK berubah menjadi “Selesai”, pilih menu “Utilitas” kembali dan unggah ADK
pegawai baru. ADK pegawai baru memiliki format file .BRU untuk anggota Polri/TNI dan .krm
untuk PNS biasa.

82
21. Setelah tekan tombol , pilih menu “Pegawai”, lalu pilih submenu “Terima Data Pegawai
Baru”. Proses selanjutnya sama dengan poin no 19.

83
22. Proses selanjutnya yaitu unggah ADK Gaji yang memiliki file dengan format .gpp. Pilih kembali
menu “Utilitas”, lalu pilih submenu “Upload ADK”. Unggah file dengan format .gpp. Pastikan 6 digit
angka belakang pada nama file sama dengan nomor gaji pada lampiran daftar perubahan data
pegawai. Lalu tekan tombol .
23. Selanjutnya pilih menu “Gaji”, lalu submenu “Persetujuan Pengujian Gaji”.

84
24. Akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Pilih periode bulan dan tahun, serta pilih jenis gaji sesuai
dengan informasi yang ada pada daftar perubahan data pegawai.
25. Tekan tombol , lalu tekan tombol hingga statusnya berubah menjadi .

85
Proses Rekon Gaji telah selesai dilakukan. ADK yang sudah selesai di-rekon nantinya akan diunduh
oleh satker melalui SAKTI satker tersebut. Selanjutnya, jika terdapat permintaan
pembatalan/penghapusan rekon gaji oleh satker, maka satker diminta untuk membuat surat
permohonan pembatalan/penghapusan rekon gaji kepada KPPN. Proses penghapusan rekon
adalah sebagai berikut :
1. Pilih menu “Utilitas”, lalu pilih submenu “Hapus Gaji per Anak Sakter”.
2. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Untuk mencari ADK gaji yang akan
dihapus dapat dicari dengan menggunakan periode gaji atau nomor gaji tersebut.

86
3. Setelah menemukan ADK Gaji yang dimaksud, akan muncul tampilan seperti ini. Tekan tombol
asdasdsdasdasd , lalu tekan tombol . Selanjutnya, proses penghapusan ADK Gaji akan
dilanjutkan di user GPP Kepala Seksi Pencairan Dana.
4. Buka situs https://digit.kemenkeu.go.id/ Login User dan Password Aplikasi Digit menggunakan user
Kepala Seksi Pencaniran dana, kemudian tekan tombol “Izinkan”

87
5. Pilih menu gaji selanjutnya masuk https://gaji.kemenkeu.go.id/gaji apabila terjadi gangguan
bisa masuk melalui Incognito/jendela samaran pada browser
6. Persetujuan Penghapusan Gaji
Pastikan satker telah mengajukan surat permohonan penghapusan rekon gaji yang disebabkan
antara lain:
- Kesalahan pencantuman nomor rekening (supplier baru atau pernah retur)
- Kesalahan pencantuman tunjangan
- Kesalahan pengenaan potongan beras natura
- Dll
Pastikan SPM belum disetujui / PPR oleh Seksi Bank
Caranya adalah klik pilih kategori satker PNS/POLRI/TNI/PPPK

88
7. Selanjutnya klik Setting – Setting Anak Satker – masukkan kode satker_ anak satker – lalu
klik Default
Contoh: 00948 00

89
8. Pilih menu Utility – Persetujuan Kasi-Hapus Gaji
9. Pilih periode rekon gaji, namun lebih mudahnya langsung default 1 Januari s.d hari berkenaan
kemudian klik Tampilkan
10. Selanjutnya akan muncul Nomor Gaji sesuai surat permohonan penghapusan rekon gaji
11. Setujui atau Tolak berdasarkan tanda yang muncul pada pop up, agar lebih valid lakukan
pengecekan pada Aplikasi SAKTI BUN masukkan kode satker dan jenis SPM “Gaji Induk”
pastikan SPM tersebut belum disampaikan, jika telah disampaikan namun belum persetujuan
maka lakukan batal invoice pada Aplikasi SPAN.
12. Setelah itu lakukan paraf disertai tgl/bulan dilakukan penonaktifkan lalu serahkan petugas
administrasi Seksi PD
13. Tujuan dari proses ini adalah menghindari retur atau salah bayar hingga dobel pembayaran

91
Syarat penyampaian data kontrak adalah maksimal 5 (lima) hari kerja setelah
penandatanganan kontrak. Sampai dengan saat ini penyampaian ADK Kontrak ke KPPN
menggunakan Portal SAKTI sedangkan dokumen pendukung (Resume/Karwas/Realisasi/Ijin prinsip
untuk kontrak multiyear) masih menggunakan sarana email atau media inovasi lainnya masing-
masing KPPN
2. Buka portalsakti.kemenkeu.go.id.
3. Log in menggunakan akun yang sudah terdaftar atau menggunakan akun DIGIT. Selanjutnya
akan muncul tampilan seperti ini.

92
4. Pilih menu “Download”, lalu pilih submenu “Modul Komitmen”, lalu akan muncul tampilan seperti
di bawah ini. Terdapat fitur “filter” untuk mencari ADK berdasarkan tanggal dan/atau kode satker.
Lalu ada fitur “search” untuk mencari ADK secara cepat berdasarkan nama file, nama satker, kode
satker, nama pengunduh, tanggal upload, maupun status ADK. Pada halaman ini sendiri juga
terdapat informasi ADK yang berisi nama file, kode KPPN, kode satker, nama satker, tanggal
upload, pengunduh, status unggah di SPAN, maupun status ADK.
5. Klik nama file pada kolom “Unduh File” untuk mengunduh ADK. ADK yang sudah diunduh
nantinya akan diproses lebih lanjut di aplikasi SPAN.
Fitur filter
Fitur “search”
Informasi ADK

93
6. ADK pada modul komitmen terdiri dari beberapa jenis, dan penamaan masing-masing ADK
tersebut sesuai dengan jenis ADK tersebut. Jenis ADK tersebut antara lain :
a. BCSR (Budget Commitment Supplier Register) – pendaftaran supplier baru
b. BCSU (Budget Commitment Supplier Ubah) – perubahan data supplier
c. BCKA (Budget Commitment Kontrak Annual) – pendaftaran data kontrak tahunan
d. BCAA (Budget Commitment Addendum Annual) – perubahan data kontrak tahunan
e. BCKM (Budget Commitment Kontrak Multiyears) – pendaftaran data kontrak tahun jamak
f. BCAM (Budget Commitment Addendum Multiyears) – perubahan data kontrak tahun jamak
g. BCKR (Budget Commitment Kontrak Release) – pendaftaran data kontrak release tahunan
pada kontrak tahun jamak
h. BCAR (Budget Commitment Addendum Release) – perubahan data kontrak release tahunan
pada kontrak tahun jamak
7. Format penamaan file ADK adalah [Jenis ADK] [Kode KPPN] [Kode Satker] [Tanggal Pembuatan
ADK] [Sequences]. Contoh : BCSR065667772202207050002, file tersebut merupakan ADK
pendaftaran kontrak satker 667772 yang diunggah pada tanggal 5 Juli 2022 dan merupakan ADK
kedua yang dibuat pada hari itu.

95
A. Proses Penyelesaian SPM
Pada bagian Ini akan menjelaskan bagaimana pemahaman sederhana proses penyelesaian
tagihan/SPM pada user FO SPAN:
1. Buka Internet Explorer pada PC SPAN, karena untuk mengakses aplikasi SPAN harus
menggunakan PC SPAN yang terkoneksi dengan jaringan intranet.
2. Masuk ke span.kemenkeu.go.id:3355
3. Log in menggunakan akun yang sudah terdaftar
4. Setelah berhasil log in, maka akan keluar tampilan seperti gambar di bawah ini. Untuk memproses
SPM, pilih menu “PM UNGGAH RT”, lalu pilih submenu “SPAN Resume Tagihan & SPM”.

96
5. Akan keluar kotak dialog seperti ini, tekan tombol “Run”.
6. Selanjutnya, aplikasi Oracle akan terbuka dan akan muncul tampilan seperti ini. Tekan tombol
“Unggah Data Resume Tagihan”, lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Tekan lagi tombol
“Unggah Data Resume Tagihan” pada halaman kedua.

97
7. Setelah menekan tombol “Unggah Data Resume Tagihan”, akan muncul kotak dialog seperti di
bawah ini. Jangan menekan tombol “OK” terlebih dahulu, karena ADK SPM belum diunggah. Akan
muncul tab baru di Internet Explorer.
8. Akan muncul tab baru di Internet Explorer dengan tampilan seperti ini. Tekan tombol “Browse”,
lalu pilih file ADK SPM yang akan diunggah. Pilih ADK dengan file “PMRT065xxxxxxxxxxxxxxxxx”.

98
9. Setelah memilih ADK SPM yang akan diunggah, tekan tombol “Upload”. Setelah itu, tab Internet
explorer akan otomatis tertutup. Kembali ke aplikasi Oracle, lalu tekan tombol “OK”.
10. Setelah itu akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini. Tekan tombol “OK”, lalu akan muncul
ADK SPM yang diunggah dengan tampilan seperti di bawah ini.

99
Pada tampilan di atas, terdapat beberapa informasi terkait ADK SPM, di antaranya; nomor resume
tagihan/no invoice dengan format [No SPM]/[Kode Satker]/[Tahun Anggaran], nomor register
supplier (NRS), nama supplier, NPWP supplier, kode pos supplier, tipe supplier, kode site supplier,
kode KPPN, tanggal GL (general ledger) dan tanggal termin, serta email SAKTI satker tersebut.
Pada tahap ini, isi kolom “Kelompok Bayar” sesuai dengan bank rekening yang ada pada SPM.
Jika terdapat lebih dari satu jenis bank dalam satu SPM, pilih bank dengan jumlah rekening
terbanyak. Namun hal ini berpotensi menyebabkan retur SP2D, maka akan lebih baik jika dalam
satu SPM hanya terdapat satu jenis bank pada supplier. Cara mengisi kolom kelompok bayar atau
paygroup adalah dengan mengetikkan huruf “r” pada kolom paygroup lalu tekan tombol down
pada keyboard, hingga kolom paygorup tersebut terisi semua. Selain itu, pengisian paygroup dapat
dilakukan secara manual, yaitu dengan menekan titik tiga pada ujung kanan bawah kolom

100
paygorup, lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Pilih paygroup sesuai dengan rekening
bank pada SPM, lalu tekan tombol “OK”.
11. Setelah semua paygroup terisi, tekan tombol “Simpan Data”.

101
12. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Jika SPM berhasil divalidasi, maka tombol
“Pengecekan” akan menyala. Tekan tombol “Pengcekan”, lalu jika berhasil validasi, tekan tombol
“OK”, lalu tombol “Proses Unggah” akan menyala. Tekan tombol “Proses Unggah”.

102
13. Proses validasi di user FO SPAN telah selesai dan akan dilanjutkan ke user MO SPAN. Jika terdapat
tolakan SPM, maka setelah menekan tombol “Simpan Data”, akan muncul tampilan seperti ini.
Tekan tombol “Laporan Tolakan”.
14. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti ini. Tekan tombol “OK”, lalu pilih menu “View”, pilih
submenu “Permintaan”. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

103
15. Pilih tolakan dengan nama “Daftar Penolakan Formal”, lalu tekan tombol “Lihat Keluaran”.
Keterangan tolakan akan muncul di tab baru Internet Explorer seperti tampilan berikut.
16. Simpan tolakan tersebut, lalu sampaikan kepada sakter. Tolakan dapat disampaikan melalui fitur
“Upload” pada SAKTI BUN, seperti contoh berikut.
Selanjutnya SPM akan diproses di SPAN User MO. Langkah-langkah pemrosesan SPM pada SPAN
User MO adalah sebagai berikut :

104
4. Setelah itu, akan muncul halaman beranda user MO SPAN seperti di bawah ini. SPM yang sudah
melewati proses validasi di user FO SPAN akan langsung masuk ke user MO SPAN. Proses dari selesai
validasi hingga masuk ke user MO SPAN sekitar 10 menit. Saat validasi di FO SPAN, data yang di
upload adalah satu ADK SPM, sementara di MO SPAN data yang diproses adalah satu SPM. SPM
yang masuk memiliki invoice dengan format [No SPM]/[Kode Satker]/[Tahun Anggaran].
Selanjutnya, tekan tombol “Daftar Penuh”.

105
5. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti ini. Centang kolom “Pilih” berdasarkan berkas fisik SPM
yang sudah divalidasi oleh FO.
6. Setelah dipastikan kesesuaian data antara SPM di SPAN dan berkas fisik SPM, tekan tombol
“Buka”.
7. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Cocokkan informasi antara berkas fisik SPM dengan
informasi yang ada di SPAN. Informasi tersebut antara lain Nomor, tanggal, deskripsi, dan total nilai
incoive, nama supplier, dan sebagainya. Selanjutnya, tekan tombol “Menyetujui”.

106
8. Proses SPM di MO SPAN sudah selesai. SPM selanjutnya akan masuk ke user SPAN Kepala Seksi
Pencairan Dana untuk selanjutnya disetujui Kepala Seksi Pencairan Dana.
SPM selanjutnya akan diproses di SPAN User Kasi sebagai persetujuan akhir/approval untuk
kemudian diproses di Seksi Bank. Proses persetujuan SPM di SPAN User KASI Pencairan Dana
sebenarnya sama persis dengan proses persetujuan SPM di SPAN User MO. Kepala Seksi Pencairan
Dana memiliki tanggungjawab terbesar atas disetujuinya SPM karena Kepala Seksi Pencairan
Dana melakukan proses persetujuan SPM terakhir sebelum SPM tersebut akan diproses lebih lanjut
oleh Seksi Bank. Oleh karena itu, mesikpun proses persetujuan SPM di User KASI Pencairan Dana
sama dengan proses persetujuan SPM di User MO, Kepala Seksi Pencairan Dana tidak dapat hanya
asal menyetujui SPM tersebut, melainkan harus benar-benar memastikan bahwa SPM yang
diajukan satker sudah benar dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
Jika terdapat SPM yang sudah diproses oleh FO dan MO hingga sampai ke User KASI,
selanjutnya jika SPMtelah benar Kepala Seksi PD/PDMS dapat langsung klik “Menyetujui” namun
jika menemukan kesalahan pada SPM tersebut yang menyebabkan SPM tersebut harus
ditolak/dikembalikan, terdapat dua opsi yang dapat diambil oleh Kepala Seksi Pencairan Dana.
Opsi pertama , Kepala Seksi Pencairan Dana dapat langsung membatalkan SPM tersebut dengan
menekan tombol “Menolak” pada saat memproses SPM tersebut.
Namun jika demikian, hal tersebut akan menjadi Tolakan Substantif dan dapat mempengaruhi
penilaian IKU Seksi Pencairan Dana. Opsi kedua, yaitu membatalkan validasi SPM melalui SPAN

107
User FO. Langkah-langkah pembatalan validasi SPM melalui SPAN User FO adalah sebagai
berikut :
1. Masuk ke SPAN User FO, lalu pilih menu “PM UNGGAH RT”, pilih submenu “Invoice”, lalu pilih
“Invoice”.
2. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Pada kolom Invoice, masukkan nomor
invoice dengan format [nomor SPM]T/[kode satker]/[tahun anggaran].

108
3. Setelah mengisikan nomor invoice, tekan tombol “Cari”.
4. Setelah itu muncul tampilan seperti di bawah ini. Tekan tombol “Tindakan”.

109
5. Centang/pilih “Batalkan Invoice”, lalu tekan tombol “OK”. Proses pembatalan SPM di SPAN User FO.

110
B. Proses Penyelesaian SPM Koreksi
Alur penyelesaian SPM Koreksi diproses dari User SPAN FO PD langsung ke User SPAN Kasi
PD setelah memeriksa kebenaran dokumen fisik selanjutnya dilakukan proses ADK SPM Koreksi
melalui aplikasi SPAN sebagai berikut:
4. Setelah berhasil log in, maka akan keluar tampilan seperti gambar di bawah ini. Untuk memproses
SPM, pilih menu “PM UNGGAH RT”, lalu pilih submenu “SPAN Koreksi”.

111
5. Akan keluar kotak dialog seperti ini, tekan tombol “Run”.
6. Selanjutnya, aplikasi Oracle akan terbuka dan akan muncul tampilan seperti ini. Tekan tombol
“Unggah Data”, lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

112
lalu pilih file ADK SPM yang akan diunggah. Pilih ADK dengan file “PMRT065xxxxxxxxxxxxxxxxx”.

113
8. Setelah memilih ADK SPM yang akan diunggah, tekan tombol “Upload”. Setelah itu, tab Internet
explorer akan otomatis tertutup. Kembali ke aplikasi Oracle, lalu tekan tombol “OK”.

114
9. Akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Periksa kesesuaian kolom koreksi di sebelah kanan
dengan permintaan koreksi yang diajukan oleh satker. Terdapat tiga jenis koreksi yang dapat
diajukan oleh satker, yaitu koreksi BAS (Bagian Akun Standar), koreksi uraian SPM, serta koreksi
rekening khusus. Centang/ pilih jenis koreksi sesuai dengan koreksi yang diajukan oleh satker.
10. Setelah itu, tekan tombol “Proses Awal”, dan proses unggah SPM koreksi di User SPAN FO sudah
selesai. Selanjutnya, proses SPM koreksi akan diproses di User SPAN KASI.

115
Pada bagian Ini akan menjelaskan bagaimana pemahaman sederhana proses penyelesaian
tagihan dan koreksi SPM pada user Kasi PD/PDMS SPAN:
2. Masuk ke span.kemenkeu.go.id:3355.
4. Akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Pilih menu “PM PERSETUJUAN TAGIHAN KASI”, lalu
pilih sub menu “SPAN Koreksi”.

116
5. Selanjutnya akan muncul tampilan aplikasi Oracle seperti di bawah ini.
6. Tekan tombol titik tiga di sampil kolom “No Invoice”, lalu pilih nomor invoice dengan status
“PROSES AWAL”.

117
7. Setelah memilih nomor invoice, tekan tombol “Tampilkan”.
8. Akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Periksa kesesuaian koreksi dengan permintaan koreksi
yang diajukan oleh satker, baik koreksi BAS, koreksi uraian SPM/deskripsi invoice, maupun koreksi
rekening khusus. Jika sudah sesuai, tekan tombol “Proses ©”

118
9. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini. Isi kolom sesuai dengan SPM Koreksi
serta dokumen pendukung yang diajukan oleh satker. Lalu tekan tombol “Cetak”.
10. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini. Tekan tombol “OK”.

119
11. Pilih menu “View”, pilih sub menu “Permintaan”. Lalu akan muncul tampilan seperti di bawah,
tekan tombol “Temukan”.

120
12. Akan muncul tampilan seperti di bawah. Pilih permintaan dengan “Tanggapan Koreksi” dengan
status “Selesai”, lalu tekan tombol “Lihat Keluaran”.
13. Akan muncul surat tanggapan koreksi seperti tampilan di bawah ini. Cetak surat tersebut dan surat
tersebut akan ditandatangani oleh Kepala KPPN. Proses persetujuan SPM Koreksi sudah selesai
dilakukan.

121
C. Pendaftaran Supplier
1. Buka Internet Explorer pada PC SPAN.
3. Log in menggunakan akun yang sudah terdaftar. Untuk pendaftaran supplier dapat
menggunakan akun FO maupun MO.
4. Setelah log in dan masuk ke halaman beranda, pilih menu “BC Supplier Verifikasi”, lalu pilih
submenu “Commitment Supplier Management”. Selanjutnya, aplikasi Oracle akan terbuka.

122
5. Tekan tombol “Buka” pada halaman Oracle, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Tekan tombol
“Unggah” untuk mengunggah ADK Supplier.
6. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti ini. Selanjutnya, tab baru akan otomatis terbuka di
Internet Explorer.

123
lalu pilih file ADK Supplier yang akan diunggah. Pilih ADK dengan file “BCSR065xxxxxxxxxxxxxxxxx”.
8. Setelah memilih ADK Supplier yang akan diunggah, tekan tombol “Upload”. Setelah itu, tab
Internet explorer akan otomatis tertutup. Kembali ke aplikasi Oracle, lalu tekan tombol “OK”.

124
9. Jika validasi supplier berhasil, akan muncul kotak dialog seperti ini. Tekan tombol “OK”.
Pada gambar di atas, terdapat beberapa informasi terkait supplier yang akan didaftarkan.
Informasi itu adalah Kode dan nama satker, kode KPPN, nama supplier, nama header supplier,
NPWP supplier, nomor supplier (NRS), kode site supplier, tipe supplier, alamat supplier, hingga
informasi rekening bank supplier. Pastikan semua informasi tersebut benar dan sesuai. Jika semua
informasi sudah dipastikan benar dan sesuai, tekan tombol “Lanjutkan”.

125
10. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti ini. Tekan tombol “OK”.
11. Selanjutnya, tombol “Lanjutkan” akan mati. Supplier berhasil divalidasi dan akan disetujui di user
SPAN Kepala Seksi Pencairan Dana.

126
12. Jika supplier gagal divalidasi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tombol “Tampilkan
Kesalahan” akan menyala.
13. Tekan tombol “Tampilkan Kesalahan”, lalu akan muncul tampilan seperti ini.

127
14. Salin teks tolakan tersebut, lalu tekan tombol “Tutup”. Selanjutnya, tekan tombol “Batal”.
15. Selanjutnya akan keluar tampilan seperti ini. Tempelkan tolakan yang sudah disalin tadi, lalu tekan
tombol “Tolak”. Tolakan tadi selanjutnya akan masuk dan muncul di SAKTI Satker.

128
16. Jika tolakan supplier terlalu Panjang, tolakan juga dapat dicetak melalui tombol “Rejection
Report”. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti di bawah. Catat report request number-nya,
lalu tekan tombol “OK”.

129
17. Selanjutnya pilih menu “View”, lalu pilih submenu permintaan. Akan muncul tampilan seperti ini.
Tekan tombol “Kirim Permintaan Baru”, lalu pilih ID laporan tolakan sesuai request number yang
telah dicatat tadi. Selanjutnya tekan tombol “Lihat Keluaran”.

130
18. Selanjutnya, Internet Explorer akan terbuka tab baru secara otomatis yang menampilkan tolakan
supplier seperti contoh di bawah ini. Kirimkan laporan tolakan tersebut ke satker bersangkutan.
1

131
Supplier selanjutnya akan diproses di SPAN User Kasi. Berikut adalah langkah-langkah persetujuan
supplier pada SPAN User Kasi:
1. Kasi PD mendapatkan invoice/informasi ADK Supplier telah diproses oleh petugas FO/MO SPAN
2. Login User SPAN Kasi PD kemudian klik BC_SUPPLIER_PERSETUJUAN sub menu COMMITMENT
SUPPLIER MANAGEMENT
3. Setelah klik menu “Commitment Supplier Management”, selanjutnya akan muncul kontak
dialog seperti dibawah ini kemudian klik “Yes”

132
4. Setelah melakukan klik kontak dialog maka akan muncul kontak dialog selanjutnya klik “Run”
5. Setelah klik kontak dialog “Run” maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini, kemudian
klik “Cari”

133
6. Selanjutnya akan muncul daftar pada tabel berikut ini, pilih invoice sesuai file BCSR yang di
ajukan klik “Buka”
Setelah klik “Buka” maka akan muncul detail ADK BCSR sebagai berikut periksa kebenaran
penginputan informasi nama, rekening dan pemilihan tipe supplier, perhatikan kewajaran
penginputan dan potensi retur, jika telah benar “Jalankan”

134
Kemudian apabila hasil pemeriksaan telah valid dan dijalankan akan muncul dialog sebagai
berikut selanjutnya klik “OK”
Selanjutnya setelah klik “OK” akan muncul dialog seperti berikut lakukan pemeriksaan ulang data
dan baca hasil validasi jika telah sesuai klik “Tetap Lanjutkan”

135
Proses Pendaftaran Supplier telah selesai dan terbit NRS, satker dapat melihat pada Aplikasi
SAKTI
D. Perubahan Data Supplier
2. Masuk ke span.kemenkeu.go.id:3355. Log in menggunakan akun SPAN yang sudah terdaftar.
Perubahan data supplier hanya dapat dilakukan dengan menggunakan akun MO.

136
3. Pilih menu “BC SUPPLIER VERIFIKASI”, lalu pilih sub menu “Commitment Supplier Manual
Register”. Akan muncul tampilan aplikasi Oracle seperti di bawah ini
4. Masukkan nama supplier pada kolom “Nama Supplier” beserta NRS nya, lalu tekan tombol
“Cari©”. Selanjutnya, pilih tipe supplier yang mau diubah pada bagian Tabel “Informasi Alamat”.

137
5. Pilih supplier yang ingin diubah datanya. Perubahan data supplier hanya melingkupi perubahan
nama pemilik rekening, nama pegawai, NPWP, dan NIP/NRP. Untuk memudahkan mencari
supplier yang dituju, tekan tombol F11 pada kolom “No Rekening” seperti contoh di bawah ini.
6. Ketikkan nomor rekening supplier yang akan diubah, lalu tekan CTRL+F11. Nomor rekening akan
langsung merujuk pada supplier yang akan diubah datanya.

138
7. Salin alamat email satker tersebut pada kolom “Alamat email”, lalu tekan tombol “Perbarui”.

139
8. Tempel salinan alamat email pada kolom “Alamat email:. Lalu ubah data supplier sesuai dengan
permintaan satker.
9. Jika sudah mengubah data supplier sesuai permintaan satker, centang/pilih supplier yang akan
diubah pada tabel “Informasi supplier”, lalu tekan tombol “Lanjutkan”.

140
Proses selanjutnya adalah persetujuan perubahan data supplier pada SPAN User Kasi. Berikut
langkah-langkah ppersetujuan perubahan data supplier pada SPAN User Kasi:
1. Perubahan dan Penonaktifan Supplier terdapat pada menu dan alur yang sama pada user SPAN
Kasi PD
2. Kasi PD mendapatkan invoice/informasi ADK Supplier telah diproses oleh petugas FO/MO SPAN
3. Login User SPAN Kasi PD kemudian pilih BC_SUPPLIER_PERSETUJUAN dan klik sub menu
“Commitment Supplier Manual Report”
Berikutnya setelah klik sub menu “Commitment Supplier Manual Report” akan muncul tampilan
sebagai berikut kemudian pilih “Status”

141
Setelah klik status akan muncul tampilan sebagai berikut kemudian pilih ‘1ST
Approval” klik “OK”
Pastikan status telah berubah menjadi 1st
Approval kemudian klik “Cari”maka akan muncul daftar
Hirarki Persetujuan dari User MO SPAN pilih data sesuai surat permohonan yang diajukan, periksa
kebenaran nama dan nomor rekening supplier yang akan dilakukan perubahan maupun
penonaktifan kemudian klik cheklist dan tombol “Jalankan”

142
Setelah klik tombol “Jalankan” akan muncul dialog sebagai berikut lanjutkan klik “OK”
Selanjutnya setelah klik “OK” akan muncul dialog berikutnya klik “OK” lagi dan selanjutnya
proses perubahan/penonaktifan supplier telah selesai

143
E. Penonaktifan Supplier
1. Log in ke SPAN User MO, lalu pilih menu “Supplier Manual Register”
2. Isi nama supplier pada kolom “Nama Supplier”

144
3. Isi nomor rekening pegawai yang akan dinonaktifkan pada informasi bank dengan cara menekan
tombol F11 pada keyboard, lalu tekan ctrl+f11
4. Salin email pada menu supplier informasi bank dan tempelkan pada kolom “Alamat email” pada
halaman status supplier.

145
5. Pada bagian “End Date”, pilih tanggal sesuai dengan tanggal surat penonaktifan supplier
6. Centang supplier yang akan dinonaktifkan, lalu tekan tombol “Lanjutkan”.

146
F. Pendaftaran dan Perubahan Data Kontrak
Kontrak Tahunan atau Kontrak Tahun Tunggal adalah kontrak yang pelaksanaan
pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa satu tahun anggaran.
Unggah ADK Kontrak Tahunan merupakan aktivitas awal dari proses pendaftaran kontrak
tahunan baru ke dalam Sistem Aplikasi SPAN dengan cara mengunggah format file (ADK) yang
dikirimkan oleh satker ke KPPN.
Input : ADK Kontrak dengan penamaan BCKAAAABBBBBBYYYYMMDDCCC dimana
penjelasannya adalah sebagai berikut :
BCKA : Budget Commitment Kontrak Anual
AAA : Kode KPPN
BBBBBB : Kode Satker
YYYYMMDD : Tahun, Bulan, Tanggal
CCC : Nomor Urut ADK
Contoh :- BCKA01997738620110921001
- BCKA01997738620111021053
Proses : Pada aktivitas ini petugas validasi bertugas memvalidasi pendaftaran kontrak baru
berdasarkan aturan yang ditetapkan dengan mengunggah ADK data kontrak tahunan (format
file BCKA) ke dalam Sistem Aplikasi SPAN.

147
Output : File persetujuan yang akan diteruskan secara otomatis by system ke user Petugas Review
Seksi Pencairan Dana .
Unggah Data Kontrak Tahunan Baru
1. Cek Karwas dan Resume Data Kontrak
Resume dan karwas kontrak satker dikirimkan ke webmail
pdkppnmanokwari@kemenkeu.go.id
2. Ambil ADK Data Kontrak
ADK dengan format BCKA065XXXXXX di portal.sakti.kemenkeu.go.id dan kirimkan ADK
ke PC SPAN
3. Unggah ADK ke SPAN dengan User FO
Buka Internet Explore di PC SPAN > login User SPAN FO PD KPPN dan masuk ke
responsibility BC_RFC_UPLOAD > New Contract Upload > akan masuk ke JAVA
Klik Buka > Ungah

148
jendela akan berpindah dari JAVA ke Internet Explore
Klik Browse... > masuk folder, pilih ADK BCKA065XXXXXX > klik Open > klik Upload
4. Proses ADK BCKA065XXXXXX yang sudah diunggah
Klik OK pada pop up > Cek Hasil validasi apakah berhasil atau tidak
Hasil Validasi Berhasil akan muncul pop up;

149
Jalankan ADK Data Kontrak
Akan Muncul pop up berisi tentang Nomor PO/Nomor CAN
Setelah itu dana harus dicadangkan;
5. Cadangkan Dana
Langkah selanjutnya adalah kembali ke halaman muka Aplikasi SPAN. Di bagian
menu utama pilih “BC_RFC_UPLOAD” > “Purchase Order Summary”, lalu pilih

150
“Annual Kontrak (Web)”.
6. Cari PO yang telah dibuat dengan menggunakan nomor PO yang telah didapat
sebelumnya (Contoh : 22000123/0). Perhatikan status kontrak adalah “Tidak Lengkap”
karena masih berada di Pelaksana Pencairan Dana (Petugas Validasi). Pilih PO
tersebut, tentukan Pilih Order sebagai “Update”, lalu klik “Go”.
7. Selanjutnya akan masuk ke bagian detail dari PO yang telah dipilih tadi. Pada bagian
“Tindakan” pada sebelah kanan atas, pilih “Mengelola Dana” dari menu dropdown,
kemudian klik “Go”.

151
8. Tentukan tindakan “Mencadangkan” lalu klik “Terapkan”.
9. Tindakan pengendalian anggaran berhasil diselesaikan.
10. Untuk meneruskan dokumen kontrak ini ke level selanjutnya, klik ”Opsi Persetujuan”
11. Tentukan “Path Persetujuan” dan “Pemberi Persetujuan” yang akan digunakan.
Lalu klik ”Kirimkan Dokumen”.

154
2. Masuk ke gajikita-ppnpn.kemenkeu.go.id. Akan muncul tampilan seperti di bawah ini.
3. Log in menggunakan KemenkeuID atau akun Digit. Ketikkan username dan password lalu tekan
tombol . Setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini.
4. Pilih menu “Monitoring”. Lalu klik submenu “Monitoring ADK Perlu Diproses”.

155
5. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Disini dapat terlihat status gaji
satker mana saja yang belum diproses KPPN.
6. Pilih menu “Setting” lalu klik submenu “Default Anak Satker”. Akan muncul tampilan seperti
gambar di bawah ini.

156
7. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Ketikkan kode satker pada
kolom pencarian, lalu tekan tombol centang.
8. Pilih menu “Perhitungan” lalu klik submenu “Daftar Pembayaran Penghasilan/DPP”. Akan
muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu klik tombol aksi centang untuk menyetujui ADK yang
dikirimkan Satker ke KPPN.

157
9. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Tekan tombol “Ya”.
10. Akan muncul notifikasi “Data berhasil ditambahkan” yang berarti ADK sudah berhasil disetujui.

159
A. Pengecekan Saldo pada Aplikasi BSI-SPAN
2. Masuk ke bo2span.bsm.co.id. Akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Masukkan e-mail dan
password yang sudah terdaftar lalu tekan “Login now”.
3. Pilih “Menu” lalu tekan submenu “Account Balance Reksus”.

160
4. Pilih Bank Account sesuai Satker yang mengajukan SPM dengan sumber dana SBSN. Akan
muncul tampilan seperti dibawah ini. Terdapat 2 nama akun, yaitu Reksus SBSN dan RR Reksus
SBSN. Pastikan nominal SPM tidak melebihi Amount Balance Reksus SBSN. Akun RR Reksus SBSN
diperuntukkan Retur SPM yang menggunakan dana SBSN.
B. Pengecekan Saldo pada Aplikasi E-Monev
5. Kemudian, masuk ke e-monev.kemenkeu.go.id. Akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Log
in menggunakan user yang telah terdaftar lalu tekan Log In.

161
6. Pilih menu “Monitor RPD”, lalu pilih submenu “Monitor RPD KPPN”.
7. Pilih bulan lalu masukkan Kode Satker pada kolom. Lalu tekan cari. Akan muncul tampilan
seperti di bawah ini. Pastikan nominal SPM tidak melenihi “Jumlah Sisa RPD”.

162
Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, terjadi pemalangan jalan (kerusuhan) oleh
masyarakat setempat yang mengakibatkan terputusnya akses menuju Gedung Keuangan Negara
Manokwari. Hal itu mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan kepada para stakeholder,
khusunya KPPN Manokwari, dimana saat itu sedang dalam periode pengajuan THR. Dalam
rangka menjaga pelayanan agar tetap berjalan, KPPN Manokwari melaksanakan Business
Continuity Plan (BCP) dengan melakukan pelayanan sementara di KPPN Sorong.
(Situasi proses evakuasi pegawai KPPN Manokwari menuju tempat yang lebih aman)

163
Adapun untuk proses pelaksanaan BCP secara umum akan dijelaskan dengan diagram
sederhana berikut:

164
DOKUMENTASI PELAKSANAAN BCP KPPN MANOKWARI

165
BAGAN ALUR SISTEM MANAJEMEN KELANGSUNGAN BISNIS
SESUAI KEP-695/PB/2018

167
KPPN Manokwari sebagai unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang berkembang pesat dalam
bidang pengembangan sistem infomasi dan teknologi untuk mendukung pengelolaan APBN yang
handal dan siap dalam segala kondisi apapun. KPPN Manokari hadir untuk mengawal APBN
dalam pembangunan disegala bidang khususnya di Provinsi Papua Barat. Business continuity plan
(BCP) atau rencana kesinambungan bisnis yang telah diterapkan berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-695/PB/2018 tanggal 31 Desember 2018 sangat penting
untuk organisasi mana pun dan kapanpun dapat membantu mempersiapkan diri dari kejadian
tak terduga. Dengan memiliki rencana kesinambungan bisnis, maka dipastikan bahwa individu
yang menjalankan organisasi siap menghadapi bencana.
Apa itu Business Continuity Plan?
Business continuity plan (BCP) atau rencana kelangsungan bisnis adalah dokumen yang
menguraikan informasi penting tentang perusahaan yang diperlukan jika terjadi keadaan darurat
atau tidak terduga. Rencana ini dapat mencakup tip dan teknik pemulihan dan pencegahan yang
digunakan untuk melindungi perusahaan dari ancaman serta memandu karyawan dan personel
lain jika terjadi bencana.
Sebagian besar bisnis akan menyiapkan rencana kesinambungan bisnis segera setelah
dimulainya perusahaan atau setelahnya sehingga siap dan tersedia jika keadaan darurat muncul.
Untuk membuat rencana kelangsungan bisnis, perusahaan harus terlebih dahulu mengidentifikasi
potensi ancaman dan keadaan darurat yang mungkin dihadapi selama masa hidup dalam sebuah
bisnis atau usaha. Risiko umum yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan termasuk serangan siber
dan bencana alam (gempa,kebakaran,banjir, angin topan, kerusuhan, dll.).
Tujuan utamanya adalah untuk menentukan jenis peristiwa apa yang akan berdampak
pada kemampuan perusahaan untuk beroperasi. Setelah risiko ini diidentifikasi, rencana
kesinambungan bisnis dapat menguraikan hal-hal berikut:
• Bagaimana ancaman spesifik akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk beroperasi
• Kerusakan diantisipasi jika peristiwa tertentu terjadi

168
• Membuat dan menerapkan prosedur yang akan membantu mengurangi risiko yang
ditimbulkan oleh ancaman
• Secara teratur menguji prosedur ini untuk memastikannya efektif
• Tinjau rencana kesinambungan bisnis setiap tahun (atau lebih sering) untuk memastikannya
mutakhir dan efektif
Membuat business continuity plan membantu perusahaan terus beroperasi dalam menghadapi
bencana. Tanpa rencana ini, perusahaan dapat kehilangan pendapatan, mengalami biaya yang
lebih tinggi dan mengalami penurunan profitabilitas secara keseluruhan.
Mengapa Business Continuity Plan Penting?
Memiliki business continuity plan terkini dapat bermanfaat karena sejumlah alasan.
Rencana ini penting karena memberi perusahaan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti
untuk diambil dalam keadaan darurat. Hal ini dapat memastikan bahwa personel siap dan tahu
apa yang harus dilakukan untuk menjaga perusahaan tetap beroperasi meskipun dalam kondisi
buruk. Selain itu, rencana kesinambungan bisnis penting karena:
• Memastikan bahwa semua orang berada di halaman yang sama dalam keadaan darurat
• Mempersiapkan karyawan untuk menangani bencana
• Melatih personel tentang cara menangani situasi darurat tertentu
• Membantu perusahaan lebih memahami polis asuransi mereka dan mempersiapkan apa yang
tidak tercakup dalam polis
• Dapat mencegah waktu henti yang berlebihan jika terjadi bencana
• Memungkinkan perusahaan untuk menyadari potensi ancaman atau kelemahan dalam
organisasi
• Dapat memungkinkan bisnis untuk terus menyediakan kebutuhan pelanggan meskipun dalam
keadaan darurat
Semakin rinci rencana kelangsungan bisnis, semakin siap perusahaan jika menghadapi situasi atau
peristiwa darurat.

169
Strategi Busines Continuity Plan (BCP) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb),
Kementerian Keuangan
Dalam beberapa tahun terakhir 4 kantor layanan DJPb mengalami kebakaran. Pada
tahun 2018, lebih dari 10 kantor vertikal DJPb mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Pada
tahun 2018, lebih dari 3 kantor vertikal DJPb mengalami kerusakan akibat banjir. Pada kurun
waktu beberapa tahun terakhir layanan KPPN Amlapura sempat dipindahkan ke KPPN Denpasar
akibat erupsi Gunung Agung. layanan KPPN Tahuna dipindahkan ke KPPN Manado karena
gangguan jaringan, dan yang terbaru pada bulan April 2022 adalah layanan KPPN Manokwari
sebagian dipindahkan ke KPPN Sorong akibat pemalangan/penutupan akses jalan menuju area
perkantoran.
Mengingat kondisi Indonesia yang rentan terhadap bencana dan gangguan keamanan
serta kantor vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, dalam rangka menjaga kesinambungan
pelayanan dan proses bisnisnya, DJPb maupun kantor insttansi vertikal pemerintah yang sejenis
perlu menyusun rencana untuk menjamin kelangsungan bisnis organisasi
Ketahanan operasi bisnis organisasi terhadap gangguan sangat penting untuk dijaga,
untuk mencapai hal tersebut diperlukan Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) / Busines
Continuity Plan (BCP) yang dilaksanakan dan dijaga oleh seluruh elemen dalam Direktorat
Jenderal Perbendaharaan(DJPb).
Tujuan utama MKB adalah mengupayakan keselamatan pegawai dan pemangku
kepentingan serta mempertahankan kegiatan-kegiatan utama yang mendukung tujuan
organisasi. Dokumen MKB yang praktis dan handal sangat diperlukan untuk merespon setiap risiko
atau insiden yang dapat menggangu pelayanan utama serta organisasi. Untuk itu, perlu disusun
Manajemen Kelangsungan Bisnis yang diimplementasikan dan dipelihara di seluruh unit kerja DJPb.
Dokumen, kebijakan, prosedur, dan sarana MKB membutuhkan pemutakhiran saat kali
terjadi perubahan dalam operasi bisnis, dan Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis (SMKB)

170
merupakan suatu proses untuk memastikan pemutakhiran tersebut terjadi saat diperlukan dengan
mempertimbangkan berbagai masukan dari laporan,hasil reviu dan insiden yang terjadi.
Dalam kondisi bencana maupun gangguan keamanan hal pertama yang perlu
diperhatikan adalah Kebijakan Manajemen Kelangsungan Bisnis, kedua Implementasi Manajemen
Kelangsungan Bisnis, ketiga Prosedur Penanganan Bencana, keempat adalah Laporan Manajemen
termasuk kegiatan pemulihan dan pencabutan kondisi kahar.
1. Kebijakan Manajemen Kelangsungan Bisnis
MKB pada Ditjen Perbendaharaan mencakup seluruh sumber daya pada kantor pusat,
Kanwil, dan KPPN yang meliputi Sumber Daya Manusia, Gedung dan Bangunan, Sistem dan
Jaringan. Sedangkan tujuan pelaksanaan Manajemen Kelangsungan Bisnis pada Ditjen
Perbendaharaan, adalah memastikan kelangsungan layanan utama Ditjen Perbendaharaan
setelah terjadi gangguan, mengurangi dampak gangguan terhadap organisasi,
mengidentifikasi risiko-risiko utama yang dapat berdampak pada Ditjen Perbendaharaan dan
melakukan tindakan mitigasi yang sesuai, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan
untuk kelangsungan bisnis Ditjen Perbendaharaan dan menyusun strategi pemulihan yang
tepat,menetapkan tim yang terlibat dalam proses penanganan bencana, meningkatkan
kesadaran para pejabat/pegawai akan pentingnya kelangsungan bisnis
2. Implementasi Manajemen Kelangsungan Bisnis
Pada proses implementasi MKB dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu Penyusunan
Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis (SMKB) dan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen
Kelangsungan Bisnis. Pada tahap SMKB langkah awal yang harus dilakukan adalah
pembentukan struktur, peran dan tanggung jawab tim. Dalam pelaksanaan Sistem
Manajemen Kelangsungan Bisnis (SMKB), terdapat empat tim lintas fungsi yang terlibat.
Keempat tim tersebut beranggotakan pejabat/pegawai dari pusat fungsi Pengelolaan
Kelangsungan Bisnis yang terdapat pada Bagian Organisasi dan Tata Kelola, Setditjen, dan
pejabat/pegawai sebagai koordinator pelaksanaan SMKB yang berasal dari direktorat teknis,
Kanwil, dan KPPN. Sebagai salah satu komponen yang terlibat dalam SMKB, layanan Help

171
Desk yang berada pada Direktorat SITP perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan
perannya, yaitu dalam memastikan insiden yang dilaporkan dan berdampak pada
kelangsungan bisnis ditindaklanjuti secara cepat.
Pembentukan Koordinator Kelangsungan Bisnis (KKB) pada setiap unit harus ditetapkan
sebagai upaya menjaga kelangsungan bisnis menjangkau seluruh lingkup kerja DJPb. Meskipun
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (OTL) adalah pengelola utama Kelangsungan
bisnis DJPb, seluruh direktorat teknis, Kanwil DJPb, dan KPPN memiliki peran masing-masing
dalam Man.ajemen Kelangsungan Bisnis. Selain itu, setiap unit DJPb berpartisipasi dalam
kegiatan pemulihan ketika insiden yang berdampak pada kelangsungan bisnis terjadi. Untuk
itu, dalam meningkatkan koordinasi lintas fungsi tersebut, setiap unit DJPb memiliki seorang
pejabat sebagai Business Continuity Coordinator /Koordinator Kelangsungan Bisnis (KKB). Selain
itu, setiap unit harus mengusulkan pejabat kedua sebagai wakil jika KKB utama tidak berada
di tempat.
Setiap Kanwil dan KPPN harus memiliki KKB pada wilayahnya masing-masing. Pejabat
pada Kanwil yang ditunjuk sebagai KKB adalah Kepala Bagian Umum, sedangkan pejabat
pada KPPN yang ditunjuk sebagai KKB adalah Kepala Kantor. KKB memiliki tugas untuk
mengembangkan dan memperbarui dokumen Analisis Dampak Bencana (ADB) dan Penilaian
Resiko (PR) setiap semester, serta akan menjacli anggota Satgas Tanggap Darurat dan Satgas
Pemulihan yang diaktifkan ketika yang berdampak signifikan terjadi. Langkah berikutnya
adalah tahapan penyusunan dokumen rencana kelangsungan bisnis dan penentuan kriteria
penanganan bencana mana yang dapat ditangani oleh kantor terdampak bencana dan
ditangani oleh Tim Penanganan Bencana (TPB)
Sedangkan untuk tahap kedua yaitu Pelaksanaan Sistem Manajemen Kelangsungan
Bisnis (SMKB) terdapat empat kegiatan utama yang harus dilakukan oleh tim yang terlibat
dalam proses kelangsungan bisnis, antara lain pemeliharaan sistem manajemen kelangsungan
bisnis, manajemen risiko, pemulihan bencana, pelatihan dan uji coba.

172
3. Prosedur Penanganan Bencana
Berdasarkan waktu kejadian bencana, prosedur penanganan bencana terbagi atas 3
bagian yaitu: pra bencana, selama bencana, dan pasca bencana. Pra Bencana, yaitu langkah
persiapan dalam menghadapi bencana dengan tujuan untuk meminimalkan risiko yang
mungkin terjadi. Sebagai contoh: penyediaan sarana dan prasarana kantor sesuai standar
gedung, jaringan, peralatan, dan mesin yang telah ditetapkan, pengujian Sistem Manajemen
Kelangsungan bisnis, pelatihan keselamatan, safety induction, backup data, informasi petunjuk
keselamatan, update kontak darurat. Ketika bencana terjadi, KKB memastikan bahwa
pegawai dan seluruh pemangku kepentingan melakukan tindakan penyelamatan diri.
Selanjutnya, KKB perlu melakukan langkah-langkah penga_manan aset dan dokumen
penting lainnya. Lalu, KKB harus segera melaporkan kepada TPB melalui Help Desk. Respon
penyelamatan diri yang dilakukan sangat tergantung pada jenis bencana yang dihadapi.
Sebagai contoh, bencana yang dihadapi yaitu gempa bumi, kebakaran, banjir, erupsi hingga
kerusuhan. Segera setelah bencana, KKB meng-assess situasi dan mengikuti prosedur darurat
bencana sesuai situasi yang dihadapi. Jika Bencana terjadi di luar jam kerja, Petugas informasi
awal yang penting dan strategis disampaikan kepada TPB, yang meliputi detail waktu
terjadinya bencana, kondisi sumber daya (infrastruktur, sistem, jaringan, peralatan, dan
lingkungan) yang meliputi jumlah, tingkat kerusakan, kuantitas yang masih dapat
dioperasionalkan, identifikasi proses bisnis yang masih dapat berjalan, kondisi pegawai dan
keluarganya (jika diperlukan), yang meliputi keselamatan, kondisi fisik, dan kondisi psikis.
4. Laporan Manajemen
Bagian ini berisi laporan manajemen reguler dan standar yang akan disusun oleh TMKB
antara lain Laporan Kondisi dan Perkembangan MKB dan Laporan Kegiatan Pemulihan. Pada
setiap semester, TMKB menyiapkan laporan untuk Komite Kebijakan Kelangsungan Bisnis/Business
Continuity Steering Committee (KKKB) yang berisi bagian bagian antara lain kemajuan status
implementasi MKB pada Ditjen Perbendaharaan, masalah yang diidentifikasi selama Implementasi
MKB, dan rencana untuk enam bulan ke depan. Sedangkan untuk laporan kegiatan pemulihan

173
pada setiap minggu selama kegiatan pemulihan setelah bencana, TPB harus melaporkan kepada
KKKB antara lain kemajuan semua tim yang terlibat dalam pemulihan, masalah apa pun yang
dihadapi oleh tim yang terlibat dalam pemulihan bersama dengan rencana tindakan untuk
menyelesaikan masalah, tanggal penyelesaian kegiatan untuk upaya pemulihan.
Melihat dari kondisi geografis, ekonomi, politik dan keamanan yang ada di Provinsi Papua
Barat terlebih menjelang semaraknya pesta demokrasi Pemilihan Umum tahun 2024 perlu kiranya
Instansi Vertikal Pemerintah Pusat maupun Daerah bahkan perusahaan yang menjalankan bisnis
di Papua barat dapat melakukan hal yang sama seperti upaya yang telah dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam rangka memberikan layanan
kepada stakeholder dalam mengawal APBN dan membangun negeri.

Final PD_KPPN for Dummies (1).pdf

Final PD_KPPN for Dummies (1).pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Final PD_KPPN for Dummies (1).pdf

Similar to Final PD_KPPN for Dummies (1).pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Final PD_KPPN for Dummies (1).pdf