Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah berdasarkan UU Perbankan, yaitu hubungan kepercayaan (fiduciary relation), kerahasiaan (confidential relation), dan kehati-hatian (prudential principle). Dokumen ini juga menjelaskan status independen Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur perbankan.

1. 10/2/2023 1
PRINSIP PERBANKAN DAN AZAS
KHUSUS PADA HUBUNGAN HUKUM
ANTARA BANK DAN NASABAH
(UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan)
 HUBUNGAN KEPERCAYAAN
(FIDUCIARY RELATION)
HUBUNGAN KERAHASIAAN
(CONFIDENTIAL RELATION)
PRINSIP KEHATI-HATIAN
(PRUDENTIAL PRINCIPLE)

2. 10/2/2023 2
Hubungan Kepercayaan
Hubungan antara bank dan nasabah
bukanlah sekedar hubungan debitur
dan kreditur semata, namun mengingat
status bank yang unik yaitu “a place of
safety and probity”. Maka
hubungannya adalah suatu “fiduciary”

3. 10/2/2023 3
Hubungan Kepercayaan
Menurut Simon Jr dengan menyebut hubungan
antata bank dan nasabah penyimpan dana
(misalnya deposan) sekedar hubungan pinjam-
meminjam biasa dimana bank berkewajiban
mengembalikan dana yang diterima dari deposan
pada saat tertentu sesuai dengan kesepakatan,
maka hal tersebut dianggap terlalu sempit dan
tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya,
yaitu bank dapat menggunakan dana sedemikian
rupa atas dasar kepercayaan nasabah (fiduciary
relation) untuk tujuan dan cara yang dapat
menjamin kepastian bahwa bank mampu
mengembalikan dana masyarakat yang disimpan
padanya apabila ditagih oleh penyimpannya

4. 10/2/2023 4
Hubungan Kepercayaan
 Agar supaya nasabah tidak dirugikan tanpa menyadari
resiko yang mungkin terjadi dan bank juga
melaksanakan transaksi untuk nasabah dengan hati-
hati, maka bank harus memberi advis kepada nasabah
mengenai resiko yang mungkin terjadi. Oleh karena
itu, Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
menetapkan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank
wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan
timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan
transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
 Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank
bertindak sebagai perantara penempatan dana dari
nasabah atau pembelian / penjualan surat berharga
untuk kepentingan dan atau perintah nasabah.

5. 10/2/2023 5
Hubungan Kerahasiaan
 Di Inggris, kewajiban untuk merahasiakan (duty of
secrecy) merupakan kewajiban yang tersirat (implied
duties). Artinya kewajiban tersebut bukan kewajiban
yang secara tegas dicantumkan di dalam kontrak
antara bank dengan nasabahnya, tetapi tersirat
sebagai diperjanjikan demikian.
 Kewajiban untuk merahasiakan itu tidak terbatas
hanya kepada informasi mengenai keadaan rekening
nasabah tetapi mengenai semua informasi yang
berasal dari rekening tersebut, oleh karena tidak ada
peraturan yang definitif mengenai hal tersebut.
 Demikian pula mengenai informasi yang diperoleh
bank sebelum maupun sesudah terjadinya hubungan
hukum antara bank dengan nasabah.

6. 10/2/2023 6
Hubungan Kerahasiaan
 Oleh karena itu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
yang ditetapkan pada tanggal 10 Nopember 1998
yang menyempurnakan sebagian ketentuan dari
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 merubah ruang
lingkup rahasia bank sehingga ketentuan-ketentuan
rahasia bank yang diatur dalam Pasal 40 menjadi
sebagai berikut :
1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai
nasabah penyimpan dana dan simpanannya kecuali
dalam hal sebagaimana dimaksud dlaam Pasal 41,
Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal
44A.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berlaku pula bagi pihak “terafiliasi”.

7. 10/2/2023 7
Hubungan Kerahasiaan
Disamping itu, pengecualian atas ketentuan rahasia bank juga
diperluas, sehingga meliputi :
 Kepentingan Perpajakan, atas perintah tertulis dari pimpinan Bank
Indonesia memenuhi Permintaan Menteri Keuangan.
 Kepentingan Penagihan piutang oleh BUPLN/PUPN, atas perintah
tertulis dari pimpinan Bank Indonesia memenuhi Permintaan ketua
BUPLN/PUPN.
 Kepentingan Perkara peradilan, atas Izin / perintah tertulis dari
pimpinan Bank Indonesia memenuhi Permintaan Kapolri, Jaksa
Agung dan Ketua Mahkamah Agung.
 Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank (tanpa izin BI)
 Permintaan atau persetujuan tertulis nasabah (tanpa izin BI)
 Kepentingan ahli waris yang sah dari nasabah (tanpa izin BI)

8. 10/2/2023 8
Hubungan Kerahasiaan
Ancaman pidana berkaitan dengan
ketentuan rahasia bank ini dikenakan
terhadap :
 Pihak yang dengan sengaja memaksa
bank untuk memberikan keterangan yang
wajib.
 Direksi, Komisaris atau pegawai bank
yang dengan sengaja membuka
keterangan yang wajib dirahasiakan.
 Direksi, Komisaris atau pegawai bank
yang dengan sengaja tidak memberikan
keterangan yang wajib dipenuhi.

9. 10/2/2023 9
Hubungan Kerahasiaan
Beberapa ketentua dalam peraturan tersebut antara lain :
 Bank wajib melaksanakan perintah atau izin tertulis
dari Bank Indonesia sebagaimana diatur Pasal 41,
Pasal 41 A dan Pasal 42 Undang-Undang No. 10
Tahun 1998 dengan memberikan keterangan baik
lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti
tertulis, surat-surat, dan hasil cetak elektronik,
tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan
yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis
tersebut.
 Bank dilarang memberikan keterangan tentang
keadaan keuangan nasabah penyimpan selain yang
disebutkan dalam perintah atau izin tertulis Bank
Indonesia.

10. 10/2/2023 10
Hubungan Kerahasiaan
 Permintaan tersebut diajukan kepada Gubernur
Bank Indonesia melalui Direktorat Hukum Bank
Indonesia.
 Jangka waktu pemberian perintah atau izin
Gubernur Bank Indonesia dalam waktu selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat
permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat
Hukum Bank Indonesia, sedangkan pemberian izin
tertulis berkaitan dengan tindak pidana korupsi
dilaksanakan oleh Gubernur Bank Indonesia dalam
waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
setelah surat permintaan diterima secara lengkap
oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia.

11. 10/2/2023 11
Hubungan Kerahasiaan
 Gubernur Bank Indonesia dapat menolak untuk
memberikan perintah atau izin tertulis membuka rahasia
bank apabila surat permintaan tidak memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, yang akan
diberitahukan selambat-lambatnya 14 hari sejak
permintaan diterima dan 3 hari kerja terhitung sejak surat
permintaan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi
diterima.
 Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama
nasabah penyimpan dan telah dinyatakan sebagai
tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim
dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin tertulis
dari Gubernur Bank Indonesia.

12. 10/2/2023 12
Hubungan Kerahasiaan
 Apabila polisi bermaksud untuk memperoleh
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan
simpananya yang diblokir dan atau disita pada bank,
harus dimintakan izin membuka rahasia bank kepada
Gubernur Bank Indonesia sesuai ketentuan yang
berlaku.
 Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 47
A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank yang
tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan ini
maupun sesuai dengan Undang-Undang Perbankan
dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Bank
Indonesia.

13. 10/2/2023 13
Prinsip Kehati-hatian
Bank Indonesia selaku otoritas perbankan sangat peduli
terhadap mengaturan perbankan, baik tentang
persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan izin
usaha (antara lain syarat kecukupan modal, fit and
proper terst terhadap pemegang saham pengendali,
pengurus dan pejabat eksekutif, daftar orang tercela
terhadap orang-orang yang tidak dapat menjadi
pemegang saham dan atau pengurus bank) maupun
penetapan ketentuan yang berkaitan dengan prinsip
kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha bank
misalnya Batas Maksimum Pemberian Kredit /
Penyisihan Aktiva Produktif, pembentukan Penyisihan
Aktiva Produktif, dan posisi aktiva Netto.

14. 10/2/2023 14
Prinsip Kehati-hatian
Alasan perlunya pengaturan dan pengawasan terhadap
perbankan di dasarkan pada 4 pertimbangan utama :
 Pentingnya posisi bank dalam sistem keuangan terutama
dalam sistem pembayaran dan kliring.
 Sistem Perbankan merupakan suatu sistem yang
berpotensi menimbulkan bahaya yang berkenaan dengan
operasional bank.
 Sifat dari perjanjian Bank
 Moral Hazarad yang timbul dari peranan perbankan
sebagai the laeder of the last resort , perlu diantisipasi
secara terus menerus oleh pemerintah (contoh dalam
transaksi pasar uang, bank dapat menjadi kreditur bagi
bank lainnya yang mengalami kekurangan likuiditas).

15. 10/2/2023 15
Prinsip Kehati-hatian
Bank mempunyai posisi yang penting dalam ekonomi
karena dua alasan utama :
 Mereka merupakan satu-satunya sumber dana bagi
sejumlah besar peminjam, lebih penting lagi perbankan
mengelola sistem pembayaran. Jika sistem perbankan
yang ada membahayakan atau beresiko, maka kekacauan
sistem keuangan yang timbul akan lebih serius daripada
yang ditimbulkan oleh sektor lain dalam sistem keuangan
(misalnya sektor asuransi)
 Karakter yang spesifik dari kegiatan usaha bank adalah
kewajiban bank untuk membayar simpanan masyarakat
dalam jumlah pasti namun hal tersebut tergantung pada
kinerja dan kualitas assetnya, misalnya kredit, surat
berharga dab lain-lain yang nilainya tidak pasti.

16. 10/2/2023 16
Prinsip Kehati-hatian
 Apabila bank mengalami kesulitan likuiditas,
kemungkinan besar terjadi efek yang menular
khususnya apabila suatu bank di-rush
(dananya diambil secara besar-besaran) oleh
nasabahnya.
 Keterkaitan posisi antar bank dalam sistem
kliring lebih besar daripada industri lainnya,
oleh karena itu kejatuhan suatu bank karena
ketidakmampuan bank tersebut untuk
membayar kewajibannya dalam pasar uang
antar bank, dapat langsung menyebabkan
kerugian kepada bank lainnya.

17. 10/2/2023 17
Prinsip Kehati-hatian
 Mengingat pada umumnya nasabah bank tidak dapat melakukan
pengawasan yang berkelanjutan terhadap operasional bank mereka,
namun skala usaha mereka dalam kegiatan ekonomi cukup penting,
maka peranan yang penting dari otoritas pengaturan dan pengawas
perbankan adalah untuk mengawasi tindaktanduk dari bank secara
efektif dan efisien. Dalam kenyataannya nasabah bank
mendelegasikan tugas untuk mengawasi lembaga keuangan tersebut
kepada otoritas perbankan, oleh karena itu dalam beberapa kasus,
otoritas perbankan dapat dianggap sebagai pemberi jasa
pengawasan perbankan kepada nasabah.
 Pada umumnya perlindungan nasabah merupakan hal yang
terpenting yang dipertimbangkan oleh otoritas perbankan. Hal ini
merupakan isu yang spesifik yang tergantung dalam hubungan
antara perbankan dan nasabah bank.

18. 10/2/2023 18
Prinsip Kehati-hatian
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, ada tiga
alasan utama perlunya pengaturan pemerintah
disektor publik adalah :
 Untuk melindungi nasabah bank dari kekuatan
monopilistik.
 Untuk melindungi nasabah yang lebih kecil, atau
yang bergerak di sektor retail yang pada
umumnya kurang mendapat informasi yang
cukup.
 Untuk memastikan terciptanya kestabilan sistem
keuangan.

19. 10/2/2023 19
Prinsip Kehati-hatian
Perlindungan kepada nasabah timbul dari 2
alasan :
 Karena lembaga keuangan dimana masyarakat
menyimpan dananya bangkrut atau pailit atau
gagal melaksanakan usahanya.
 Karena adanya tingkah laku perusahaan yang
merugikan nasabah.
Bangkrutnya lembaga keuangan akan
menimbulkan efek yang merugikan kestabilan
sistem keuangan dan menyebabkan hilangnya
kepercayaan nasabah penyimpan dana.

20. 10/2/2023 20
Status Bank Indonesia
(UU No. 23 Tahun 1999)
 BI adalah lembaga Negara yang independen.
 Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya dilarang
melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan
tugas Bank Indonesia.
 BI wajib menolak dan atau mengabaikan segala
bentuk campur tangan.
 Pelanggaran terhadap larangan campur tangan
maupun terhadap kewajiban untuk menolak
campur tangan, diancam penjara minimal 2 Tahun,
Maksimal 5 Tahun serta denda minimal Rp. 2
Miliyar, maksimal Rp. 5 Miliyar.

21. 10/2/2023 21
Tujuan Bank Indonesia
 BI hanya mempunyai satu tujuan yaitu
MENCAPAI & MEMELIHARA KESTABILAN
NILAI RUPIAH
 Pencapaian dan pemeliharaan nilai rupiah
tercermin pada:
Terhadap Barang dan Jasa = Inflasi
Terhadap mata uang negara lain = Kurs

22. 10/2/2023 22
Tugas Bank Indonesia
Guna mencapai tujuan kestabilan nilai tukar
rupiah, BI memiliki tiga tugas yaitu :
 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter.
 Mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran.
 Mengatur dan mengawasi Bank

23. 10/2/2023 23