Dokumen tersebut membahas tentang e-government dan model-modelnya, khususnya Government-to-Citizen (G2C) dimana pemerintah menyediakan layanan publik secara online kepada masyarakat. Beberapa contoh layanan G2C yang disebutkan adalah pengurusan surat nikah, kartu tanda penduduk, ktp, dan ijin usaha berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah terkait.
1. E-GOVERMENT
Government-to-Citizen atau Government-to-Customer
(G2C)
Fakultas Teknik Informatika
Universitas Dr Soetomo Surabaya
JL. Semolowaru (Nginden Semolo) No 84 Surabaya
- Litafira Syahadiyanti
(2011420087)
- Muhammad Arifin
2011420095)
- Radian Hardianti
(2011420107)
2. E-Goverment
kependekan dari elektronik
pemerintah. E-Goverment biasa
dikenal e-gov, pemerintah digital,
online pemerintah atau pemerintah
transformasi.
E-Government adalah Suatu upaya
untuk mengembangkan
penyalenggaraan kepemerintahan
yang berbasis elektronik
3. Model
E-Goverment
a. Government-to-Citizen atau Government-to-
Customer (G2C)
Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah
oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran
informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah,
contoh G2C : Pajak online, Layanan Jaminan sosial, Layanan
imigrasi
4. Model
E-Goverment
b. Government-to-Business (G2B)
Adalah transaksi - transaksi elektronik dimana pemerintah
menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi
kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah
Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran
Perusahaan
5. Model
E-Goverment
c. Government-to-Government (G2G)
Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi
online antar departemen atau lembaga pemerintahan
melalui basisdata terintegrasi.
Contoh : Konsultasi secara online,blogging untuk kalangan
legislative
6. 1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat.
Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu,
tanpa harus menunggu dibukanya kantor .
2. Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.
3. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat
memperbaiki kinerja pemerintah. Selain tampilan dan
paduan warna yang menarik, informasi-infromasi yang
disajikan sangatlah lengkap dan up to date.
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan
dalam pemerintahan atau yang disebut e-government
membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses
kebijakan pemerintah sehingga program yang
dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.
Keuntungan
E-Goverment
bagi rakyat
7. Kerugian
E-Goverment
bagi rakyat
1. Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya
anggaran yang dialokasikan untuk pengembanngan e-government.
2. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses
jaringan internet.
3. Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin
(pemerintah) dengan masyarakat, karena e- government
dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah,
masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.
4. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs
pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber
crime yang dapat merusak system TIK pada e-government.
Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika
penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.
8. Government-to-
Citizen atau
Government-to-
Customer (G2C)
Mengurus Surat Nikah (NA)
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang
Perkawinan
9. Government-to-
Citizen atau
Government-to-
Customer (G2C)
Kartu Ijin Penduduk Musiman
Perda nomor 1 Tahun 1997 tentang izin
pemakaian tanah
Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah
Keputusan Walikota Surabaya Kepala
Daerah Tk.II Surabaya No.1 tahun 1998
tentang Tata Cara Penyelesaian Izin
Pemakaian Tanah
10. Government-to-
Citizen atau
Government-to-
Customer (G2C)
KTP Baru Bagi WNI
Perpres Republik Indonesia
Nomor 126 Tahun 2012
11. Government-to-
Citizen atau
Government-to-
Customer (G2C)
Kartu Keluarga Bagi WNI
Pasal 28 UU No 23 Tahun 2006
12. Government-to-
Citizen atau
Government-to-
Customer (G2C)
Pencatatan Lahir Mati Bagi WNI
Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013
Pasal 28 UU No 23 Tahun 2006
13. Government-to-
Citizen atau
Government-to-
Customer (G2C)
Surat Ijin Usaha Perdagangan
Perda No.1 Tahun 2010 Bab IV
pasal 5 ayat 1
14. Government-to-
Citizen atau
Government-to-
Customer (G2C)
Ijin Gangguan (HO)
Perda No. 4 Tahun 2011 tentang izin
gangguan
Peraturan Walikota Surabaya No. 74
Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin
Gangguan
15. Government-to-
Citizen atau
Government-to-
Customer (G2C)
Izin Mendirikan Bangunan IMB
Perda nomor 1 Tahun 1997 tentang
izin pemakaian tanah
Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010
tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
Keputusan Walikota Surabaya
Kepala Daerah Tk.II Surabaya No.1
tahun 1998 tentang Tata Cara
Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah
