Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dan mekanisme pengangkatan melalui perpindahan jabatan bagi jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN dan jabatan fungsional pranata keuangan APBN. Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut.
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dan mekanisme pengangkatan melalui perpindahan jabatan bagi jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN dan jabatan fungsional pranata keuangan APBN. Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut.
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pedoman baru evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memperbarui pedoman sebelumnya dengan metode dan teknik evaluasi yang lebih sederhana sesuai kondisi saat ini serta mengatur pelaksanaan evaluasi internal dan nasional untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah."
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengawasan berlapis yang dilakukan inspektorat provinsi Jawa Tengah untuk memberikan rekomendasi agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta mengamankan aset. Dokumen ini juga menjelaskan proses pemberian hibah daerah mulai dari usulan calon penerima, penetapan penerima, penyaluran dana hingga pertanggungjawaban penggunaan dana hib
Dokumen tersebut merangkum materi pelatihan evaluasi jabatan PNS yang mencakup penjelasan tentang pengertian evaluasi jabatan, mekanisme pelaksanaannya, contoh penyusunan informasi faktor jabatan struktural dan penjelasan masing-masing faktor yang dinilai. Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai unit kerja dan bertujuan agar peserta mampu menyusun informasi faktor jabatan."
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan peningkatan kapabilitas Audit Internal Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah (PEMDA) melalui penjelasan mengenai mekanisme penilaian maturitas SPIP secara berkala, perbaikan perencanaan secara berkelanjutan, serta komitmen pimpinan dalam membangun lingkungan pengendalian internal yang kondusif
Modul ini membahas tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tingkat kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara. Pembahasan mencakup landasan hukum, pengertian, jenis, pemungutan, penetapan tarif, penggunaan, pelaporan, pemeriksaan, serta contoh-contoh PNBP khusus seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, dan laba BUMN.
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran SKPD, mulai dari tugas dan wewenang bendahara pengeluaran, pengajuan SPP, pembukuan belanja, hingga pertanggungjawaban administratif dan fungsional beserta langkah-langkahnya.
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klaten menunjuk narasumber dan moderator untuk dua kegiatan, yaitu Forum Musyawarah Tingkat Desa tentang Keluarga Berencana dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan menetapkan prosedur verifikasi informasi kerugian, pembentukan tim penyelesaian kerugian, dan penerbitan surat keterangan tanggung jawab mutlak serta surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara untuk memulihkan kerugian negara/daer
Lokakarya ini membahas rencana aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Semarang. Dokumen tersebut menjelaskan tentang analisis status pencapaian SPM saat ini, identifikasi kebutuhan untuk mencapai SPM, serta program dan anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan SPM selama 5 tahun ke depan."
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi terpisah atas sistem pengendalian intern pemerintah. Evaluasi terpisah merupakan kegiatan membandingkan pelaksanaan sistem pengendalian intern dengan standar yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh pihak independen seperti auditor internal, eksternal, atau konsultan. Tujuan evaluasi terpisah adalah menilai kinerja sistem pengendalian intern dan memberikan rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut rekomendasi hasil
Dokumen tersebut membahas tentang reformasi birokrasi dan zona integritas di Kalimantan Timur, termasuk prioritas pembangunan, evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD, kebijakan reformasi birokrasi, zona integritas, dan aksi pencegahan korupsi."
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan, meliputi pengawasan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah, asistensi pengelolaan dana desa, dan pemeriksaan pengaduan. Rencana Pengawasan Tahunan berisi Program Kerja dan Jadwal Pengawasan untuk menghindari tumpang tindih kegi
[Ringkasan]
Prosedur standar operasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional auditor di lingkungan aparat pengawasan internal pemerintah dirangkum. Prosedur ini mengatur proses pengumpulan bukti kinerja, penilaian oleh tim, dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan kenaikan pangkat auditor. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan penetapan angka kredit secara adil, transparan, dan tepat waktu.
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pedoman baru evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memperbarui pedoman sebelumnya dengan metode dan teknik evaluasi yang lebih sederhana sesuai kondisi saat ini serta mengatur pelaksanaan evaluasi internal dan nasional untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah."
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengawasan berlapis yang dilakukan inspektorat provinsi Jawa Tengah untuk memberikan rekomendasi agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta mengamankan aset. Dokumen ini juga menjelaskan proses pemberian hibah daerah mulai dari usulan calon penerima, penetapan penerima, penyaluran dana hingga pertanggungjawaban penggunaan dana hib
Dokumen tersebut merangkum materi pelatihan evaluasi jabatan PNS yang mencakup penjelasan tentang pengertian evaluasi jabatan, mekanisme pelaksanaannya, contoh penyusunan informasi faktor jabatan struktural dan penjelasan masing-masing faktor yang dinilai. Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai unit kerja dan bertujuan agar peserta mampu menyusun informasi faktor jabatan."
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan peningkatan kapabilitas Audit Internal Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah (PEMDA) melalui penjelasan mengenai mekanisme penilaian maturitas SPIP secara berkala, perbaikan perencanaan secara berkelanjutan, serta komitmen pimpinan dalam membangun lingkungan pengendalian internal yang kondusif
Modul ini membahas tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tingkat kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara. Pembahasan mencakup landasan hukum, pengertian, jenis, pemungutan, penetapan tarif, penggunaan, pelaporan, pemeriksaan, serta contoh-contoh PNBP khusus seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, dan laba BUMN.
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran SKPD, mulai dari tugas dan wewenang bendahara pengeluaran, pengajuan SPP, pembukuan belanja, hingga pertanggungjawaban administratif dan fungsional beserta langkah-langkahnya.
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klaten menunjuk narasumber dan moderator untuk dua kegiatan, yaitu Forum Musyawarah Tingkat Desa tentang Keluarga Berencana dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan menetapkan prosedur verifikasi informasi kerugian, pembentukan tim penyelesaian kerugian, dan penerbitan surat keterangan tanggung jawab mutlak serta surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara untuk memulihkan kerugian negara/daer
Lokakarya ini membahas rencana aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Semarang. Dokumen tersebut menjelaskan tentang analisis status pencapaian SPM saat ini, identifikasi kebutuhan untuk mencapai SPM, serta program dan anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan SPM selama 5 tahun ke depan."
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi terpisah atas sistem pengendalian intern pemerintah. Evaluasi terpisah merupakan kegiatan membandingkan pelaksanaan sistem pengendalian intern dengan standar yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh pihak independen seperti auditor internal, eksternal, atau konsultan. Tujuan evaluasi terpisah adalah menilai kinerja sistem pengendalian intern dan memberikan rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut rekomendasi hasil
Dokumen tersebut membahas tentang reformasi birokrasi dan zona integritas di Kalimantan Timur, termasuk prioritas pembangunan, evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD, kebijakan reformasi birokrasi, zona integritas, dan aksi pencegahan korupsi."
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan, meliputi pengawasan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah, asistensi pengelolaan dana desa, dan pemeriksaan pengaduan. Rencana Pengawasan Tahunan berisi Program Kerja dan Jadwal Pengawasan untuk menghindari tumpang tindih kegi
[Ringkasan]
Prosedur standar operasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional auditor di lingkungan aparat pengawasan internal pemerintah dirangkum. Prosedur ini mengatur proses pengumpulan bukti kinerja, penilaian oleh tim, dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan kenaikan pangkat auditor. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan penetapan angka kredit secara adil, transparan, dan tepat waktu.
Dokumen tersebut merupakan bagian dari rencana strategis Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2014. Terdiri dari 4 bab yang membahas pendahuluan, perencanaan strategis, rencana kerja tahun 2014, dan penutup. Rencana strategis bertujuan mewujudkan pengawasan yang profesional untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar.
Pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan pengawasan pengelolaan keuangan desa untuk mengetahui penyimpangan dan meningkatkan tata kelola keuangan desa. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul bertugas melakukan pengawasan dengan program strategis sesuai visi meningkatkan mutu SDM dan kerjasama dengan lembaga pengawas lainnya.
Dokumen tersebut membahas mengenai penguatan peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui dukungan dari Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Ada beberapa poin pembahasan antara lain mengenai penyesuaian peraturan terkait kedudukan SPI di PTN, penugasan rutin SPI, koordinasi antara SPI PTN dan rumah sakit universitas, dukungan dari pimpinan PTN, serta pengu
Dokumen tersebut merupakan bagian dari Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2015. Dokumen ini membahas visi, misi, tujuan, dan strategi Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar selama periode 2015.
Bab I memberikan latar belakang dan tujuan dari prosedur kegiatan baku penilaian dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional auditor. Bab II menjelaskan bidang kegiatan auditor yang terdiri dari pendidikan, pengawasan, pengembangan profesi pengawasan, dan penunjang tugas pengawasan serta angka kredit yang dapat diperoleh dari masing-masing bidang kegiatan.
Panduan ini memberikan petunjuk tentang penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Pegawai Negeri Sipil. SKP merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Instansi dan mencakup kegiatan, target, dan waktu pelaksanaan. SKP digunakan untuk menilai prestasi kerja PNS dan memberikan dasar pertimbangan untuk pengembangan karier. Penyusunan dan penilaian SKP harus dilakuk
2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...Winarto Winartoap
Dokumen tersebut mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Dokumen ini menjelaskan tujuan, lingkup, dan definisi kunci terkait penilaian prestasi kerja PNS.
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Bisa Deposit Memakai Bank BPD DIY Ad...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 06 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit BPD DIY Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Parung Panjang, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai BPD DIY khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Parung Panjang:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
ATRIUM GAMING : Slot Gacor Mudah Menang Terbaru 2024sayangkamuu240203
Hallo Selamat Datang di Situs ATRIUM GAMING, website TERBAIK dan terpercaya. Meyediakan Berbagai Macam Jenis Permainan Dari SportBook, Slot, Live Casino, Fishing, Lottry, Poker dan Berbagai Game Lainnya,
1.Bonus New Member 50%
2.Garansi Kekalahan 100%
3.Event Scatter Pojok Pracmatic Play
4.Event Scatter Pracmatic Play
5.Event Scatter PG SOFT
6.Event Bonus Perkalian Pragmatic Play.
main di mahjong ways dapat SCATTER emas hitam, wah di jamin seru pasti nya , modal recehan bisa jackpot jutaan , dan masih banyak bonus lainnya yang menguntungkan bagi new member & old member
ayo buruan daftar di Atrium Gaming, Kakak menang kita pun senang!!!
════════ ═════════════════ 💸 DEPOSIT VIA BANK & E-MONEY 💸 📥 Minimal Deposit 5.000 📥 📤 Minimal Withdraw 50.000 📤
Untuk Minimal Deposit Via Pulsa Telkomsel & XL Tanpa Potongan;
💸 IDR 10.000 / Rp 10RB 💸
══ ════════════ ═══════════ YUK BURUAN LANGSUNG JOIN DI LINK YANG ADA DI BIO KAMI YA
☎ http://wa.me/+62812-6407-2244
🌐 https://heylink.me/SlotGacorMudahMenang2024/
🌐 https://mez.ink/situsvipgacor
🌐 https://bio.site/AtriumGamingGACOR
🌐 https://bio.link/situsmudahmenang2024
🌐 https://bit.ly/m/AtriumGamingOffcial
Dalam permainan judi online ada yang namanya keberuntungan dan keberuntungan itu tidak ada di semua slot online,Akan tetapi jika anda main di situ ATRIUM GAMING dijamin anda bakalan betah dikarenkan situs online №1 di INDONESIA ini slot yang paling mudah mencari kemenangan,Jika anda tidak percaya silahkan dicoba bonus dan evet menanti kehadiran anda.!!!
ATRIUM GAMING Link Slot online mudah menang terbaru dari kamboja yang di dukung dengan server slot online yang di kenal dengan nama SERVER UG dan juga di kenal oleh sloter indonesia dengan server yang paling Stabil dan juga di kenal dengan server yang sering memberikan peluang kemenangan kepada setiap membernya
3. PERMENPAN No.PER/220/M.PAN/7/2008
Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang
lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk
melakukan pengawasan intern pada instansi
pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di
dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, yang
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat
yang berwenang.
4. 4
PER-503/K/JF/2010
Tentang Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka
Kredit Auditor
PER-709/K/JF/2009
Tentang Pengangkatan, KJ/KP, Pembebasan Sementara,
Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian
PER-708/K/JF/2009
Tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor
PER-707/K/JF/2009
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit
Auditor
PER-1310/K/JF/2008 dan 24 Tahun 2008
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan
Angka Kreditnya
PER/220/M.PAN/7/2008
Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
Juknis
Juklak
Aturan
JFA
PER-1274/K/JF/2010
Tentang Diklat dan Setifikasi Auditor APIP
6. AHLI
ALIH JABATAN
Text
PERTAMA
III a - III b
MUDA
III c - III d
MADYA
IV a - IV c
UTAMA
IV d - IV e
PELAKSANA
II c – II d
PENYELIA
III c – III d
PELAK. LANJ.
III a – III b TERAMPIL
7. Jabatan Gol.
AK
Kumulatif
Peran Diklat Sertifikasi
Auditor
Pelaksana
II/c 60
Anggota
Tim
Setiap jenjang ada
sertifikasi
(Per Ka BPKP
No.1274/2010 ttg Diklat
dan Sertifikasi Auditor
APIP)
II/d 80
Auditor
Pelaksana
Lanjutan
III/a 100
III/b 150
Auditor
Penyelia
III/c 200
III/d 300
POLA KARIER JFA
JENJANG TRAMPIL
Pusat Pembinaan JFA
8. POLA KARIER JFA
JENJANG AHLI
Jabatan Gol.
AK
Kumulatif
Peran Diklat Sertifikasi
Auditor
Pertama
III/a 100
Anggota Tim
Entry Level:
Pembentukan
Auditor Ahli
III/b 150
Auditor
Muda
III/c 200
Ketua Tim
Penjenjangan
Ketua Tim
AK = 175
III/d 300
Auditor
Madya
IV/a 400
Pengendali Teknis
Penjenjangan
Pengendali Teknis
AK = 350
IV/b 550
IV/c 700
Auditor
Utama
IV/d 850
Pengendali Mutu
Penjenjangan
Pengendali Mutu
AK = 775
IV/e 1050
Pusat Pembinaan JFA
AUDITOR MUDA
AUDITOR MADYA
AUDITOR UTAMA
9. Pengangkatan Pertama
Pengangkatan melalui
Perpindahan
Pengangkatan melalui
Penyesuaian/Inpassing/
Perlakuan Khusus
STOP
31 Des 2009
pengangkatan PNS ke dalam jabatan
Auditor melalui formasi CPNS dan belum
pernah mutasi baik dalam kepangkatan,
jabatan, maupun unit kerja
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari
jabatan lain ke dalam jabatan Auditor
pengangkatan ke dalam Jabatan Auditor
dengan persyaratan dan kemudahan
tertentu bagi PNS yang berasal dari staf
pengawas/pejabat fungsional umum
yang telah dan masih melaksanakan
tugas pengawasan di lingkungan APIP
yang belum menerapkan JFA
10. Pegawai Negeri Sipil
Auditor Terampil
Diploma III, Pengatur II/c
Auditor Ahli
Sarjana/DIV, Penata Muda III/a
DP3 paling kurang bernilai
baik 1 thn terakhir
Telah mengikuti Diklat
Pembentukan
Pegawai Negeri Sipil
Auditor Terampil
Minimal Diploma III, Pengatur,
II/c
Auditor Ahli
Minimal Sarjana/DIV, Penata
Muda (Ahli)
DP3 paling kurang bernilai
baik 1 thn terakhir
Usia maksimal 50 tahun
Telah lulus Diklat
Pembentukan
PERTAMA PERPINDAHAN
PENGANGKATAN
11. PROSEDUR PENGANGKATAN PERTAMA
PPK/PIMPINAN
APIP
surat usulan
persetujuan
pengangkatan
PNS ke dalam
jabatan Auditor
1. Fc. SK CPNS,
2. Fc. SK pengangkatan menjadi PNS,
3. Fc. Ijazah terakhir yang diakui
kedinasan,
4. Fc. DP3 tahun terakhir,
5. Fc. Sertifikat mengikuti Diklat
Pembentukan Auditor,
6. DUPAK atau DAFTAR PENUGASAN
• Fc. dokumen
penugasan,
• Fc. dokumen hasil
kegiatan,
• Fc. bukti fisik
lainnya
seluruh kegiatan
pengawasan yang
dilaksanakan sejak
CPNS sd saat
pengajuan persetujuan
KA BPKP u.p
KAPUSBIN JFA
meneliti dokumen
memberikan
persetujuan/
penolakan pangkat,
jabatan,
angka kredit
PPK
PEJABAT YANG
BERWENANG
MENETAPKAN AK
Pengangkatan
Auditor
Penetapan Angka
Kredit Awal
12. SK 2 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARA URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
13. KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
• Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah merupakan jabatan fungsional kategori
keahlian, terdiri dari :
• a. PPUPD Ahli Pertama
• b. PPUHPD Ahli Muda
• c. PPUPD Ahli Madya dan
• d. PPUPD Ahli Utama
14. TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN JENJANG JABATAN, DAN HASIL
KERJA
• Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan kegiatan
pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan
pemeriksaan.
• Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat
dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari:
• a. Pelaksanaan manajemen pengawasan;
• b. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan
daerah;
15. • c. Pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
• d. Pengawasan terhadap ketaatan atas norma,standar,
prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
• e. Pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
• f. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
• g. Pemeriksaan khusus; dan
• h. Pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern
pemerintah.
16. Sub-unsur dari unsur kegiatan tersebut di atas,
terdiri dari :
• a. pelaksanaan manajemen pengawasan, meliputi:
• · Perumusan perencanaan pengawasan 5 (lima) tahunan;
• · Perumusan perencanaan pengawasan tahunan;
• · Perumusan konsep rencana strategis atau rencana kerja
di lingkungan aparat pengawas intern pemerintah; dan
• · Pelaksanaan kegiatan pengoorganisasian dan
pengendalian pengawasan
17. • b. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan
daerah, pengawasan capaian standar pelayanan minimal,
pengawasan terhadap ketaatan atas norma,standar, prosedur
, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, pengawasan
terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren oleh pemerintahan daerah, pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa, pemeriksaan khusus;
dan pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern
pemerintah, meliputi :
• · Perencanaan Pengawasan
• · Pelaksanaan Pengawasan
• · Dan penyusunan laporan
18. • Dengan terbitnya Permanpan 36 tahun 2020 tentang PPUPD
diharapkan Keberadaan Jafung PPUPD akan menguatkan
peran APIP yang selama ini sepenuhnya dilaksanakan oleh
Jabatan Fungsional Auditor. Penguatan peran APIP ini
merupakan kunci keberhasilan dalam setiap melakukan
pekerjaan pada umumnya dan pengawasan dalam khususnya.
• Adapun peran APIP adalah, Menentukan apakah Sistem
Pengendalian Intern dalam organisasi berjalan dengan baik
atau tidak; Menjalankan fungsi assurance apakahtujuan Sistem
Pengendalian Intern dapat tercapai; serta Menjalankan
fungsi consulting kepada manajemen terkait effectiveness of
risk management, control dan governance processes sesuatu
yang istimewa, karena ini untuk pertama kalinya Kementrian
Dalam Negeri memiliki Jabatan Fungsional yang dibina secara
langsung dengan tugas utama melakukan pengawasan
terhadap kinerja pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.
19. • Ini juga menjadi bukti dan wujud kesungguhan tekad
pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi.
Kesungguhan tekad ini termanifestasi melalui penataan
regulasi bidang pengawasan dengan menghadirkan Jafung
PPUPD dan pelaksanaan akuntabilitas keuangan di
Kementerian Dalam Negeri.
• Sehubungan dengan hal itu diharapkan dari PPUPD dapat
focus pada perbaikan sistem agar dampak perbaikan yang
dihasilkan bisa berdimensi jangka panjang. Apabila sistem
yang buruk, maka seberapa banyak pun orang yang ditindak
dan diberi sanksi, pelanggar akan terus ada. Namun bila yang
dibenahi adalah sistemnya, maka celah untuk terjadi
penyimpangan menjadi tertutup.
20. • Langkah konkret yang harus dilakukan PPUPD yaitu melakukan
pembenahan secara kultural dan cara pandang terhadap
dirinya, baik dalam hal budaya kerja, kebersamaan, soliditas,
serta rasa cinta pada organisasi. Sebab, keberhasilan PPUPD
dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap
pemerintahan daerah tentu juga dipengaruhi oleh nilai dan
budaya kerja.
22. PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA
• Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional
Pol PP, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan
daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
• Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Pol PP
sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
• Jabatan Fungsional Pol PP Pemula adalah Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana
Pemula sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
• Jabatan Fungsional Pol PP Terampil adalah Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
• Jabatan Fungsional Pol PP Mahir adalah Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana
Lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
23. • Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Pol PP
Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya.
• Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Pol PP
Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya.
• Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Pol PP
Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya.
• Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pejabat Eselon I sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat Eselon II sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
24. • Pejabat Administrator adalah Pejabat Eselon III sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
• Pejabat Pengawas adalah Pejabat Eselon IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
• Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam
penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
• Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan
daerah kabupaten/kota.
• Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
• Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib,
dan teratur.
25. • Tim Penilai Angka Kredit Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas memberikan
pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pol PP.
• Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang
harus dicapai oleh Pol PP dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
• Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian
yang disusun oleh Pol PP baik perorangan atau kelompok di bidang tugas Pol PP.
• Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pol PP yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-
prinsip profesionalisme dan etika Pol PP.
• Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lancana
Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
26. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang
1. Jabatan Fungsional Pol PP terdiri dari:
• Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan; dan
• Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan dari yang paling rendah sampai dengan yang
paling tinggi, yaitu:
• Jabatan Fungsional Pol PP Pemula;
• Jabatan Fungsional Pol PP Terampil;
• Jabatan Fungsional Pol PP Mahir; dan
• Jabatan Fungsional Pol PP Penyelia.
3. Jenjang Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian dari yang paling rendah sampai dengan yang paling
tinggi, yaitu:
• Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama;
• Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda; dan
• Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya.
27. 4. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 2,
yaitu:
– Jabatan Fungsional Pol PP Pemula
• Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
– Jabatan Fungsional Pol PP Terampil:
– Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
– Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
– Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
– Jabatan Fungsional Pol PP Mahir:
• Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
• Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
– Jabatan Fungsional Pol PP Penyelia:
– Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
– Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
5. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 3, yaitu:
» Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama:
• Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
• Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
» Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda:
– Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
– Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
» Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya:
» Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
» Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
» Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
Jumlah kumuatif angka kredit inimal harus terpenuhi
Sesuai tuntutan pimpinan APIP, Auditor harus kompeten dan profesional yang ditunjukkan dengan kelulusan sertifikasi jabatan auditor sebagaimana pasal 51 PP 60/2008 ttg SPIP. Dalam tahun 2010 telah diterbitkan Per Ka BPKP No. 1274/2010 ttg Diklat dan Sertifikasi Auditor APIP berlaku efektif 1 Januari 2012, a.l mengatur kewajiban sertifikasi setiap mau promosi/kenaikan jabatan. Selama ini hanya di jenjang Ahli yang ad sertifikasi, shngg sesuai ketentuan tsb maka dalam jenjang terampil harus ada sertifikasi untuk kenaikan jabatan: Pelaksana ke Pelaksana Lanjutan dan Pelaksana Lanjutan ke Penyelia. DIKLATNYA HANYA SATU KALI SAAT PEMBENTUKAN.
Angka kredit mukulatif untuk kenaikan jabatan dan atau pangkat.
Komposisi dan Unsur PP
Contoh format usulan dari APIP sesuai lampiran II-c perka 709