Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan, meliputi pengawasan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah, asistensi pengelolaan dana desa, dan pemeriksaan pengaduan. Rencana Pengawasan Tahunan berisi Program Kerja dan Jadwal Pengawasan untuk menghindari tumpang tindih kegi

1. Pendidikan dan Pelatihan
Pembentukan Jabatan Fungsional PPUPD
Bagi PNS Yang Di Inpassing Angkatan III,IV
PPSDM Bandung, 15,16 Juni 2021
TEKNIS MENYUSUN RENCANA PENGAWASAN
TAHUNAN
Oleh :
Ir. Yosephus Nugroho Suprianto, M.Si
Pengawas Pemerintahan Madya
Profesional, Intergritas, Indefenden, Objektif, Sinergi
Assosiasi Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (APPUPD)

2. 2
UU No.
25/2004
UU No.
23/2014
PP No.
12/2017
Permendagri
No. 110/2017
Permendagri
No. 35/2018
RENCANA PENGAWASAN TAHUNAN (RPT)
JAKWAS PUSAT
JAKWAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
UU No.
25/2004
UU No.
23/2014
PP No.
12/2017
Permendagri
No. 109/2018

3. 3
Inspektorat Jenderal
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

4. 4
Inspektorat Jenderal
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MDN utk provinsi &
Gubernur utk kab/kota.
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA
(reviu, monitoring, evaluasi & pemeriksaan)
PENGAWASAN UMUM PENGAWASAN TEKNIS PENGAWASAN KDH THD PD
Menteri Teknis/Kepala Lembaga utk
provinsi &
Gubernur utk kab/kota.
Gubernur utk provinsi &
bup/walikota utk kab/kota
terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren, meliputi:
a. pembagian Urusan Pemerintahan;
b. kelembagaan Daerah;
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d. keuangan Daerah;
e. pembangunan Daerah;
f. pelayanan publik di Daerah;
g. kerja sama Daerah;
h. kebijakan Daerah;
i. kepala Daerah & DPRD; &
j. bentuk pembinaan lain sesuai dgn
ketentuan peraturan perun&g-
un&gan.
terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren, meliputi:
a. Kinerja & capaian pelaksanaan
SPM &/atau NSPK urusan yang
ditetapkan oleh pemerintah
pusat & diserahkan ke daerah
sesuai bi&g tugas masing-
masing;
b. Dampak pembinaan yang
dilakukan oleh kementerian
teknis/lembaga pemerintah
nonkementerian terhadap
pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren sesuai
dgn bi&g tugas masing-masing;
&
c. Akuntabilitas pengelolaan APBN
dlm melaksanakan urusan
pemerintahan konkuren di
daerah.
a. Pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan
daerah & ditugas pembantukan melalui
APBD.
b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi & pertanggungjawaban atas
pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah dgn kewenangan daerah sesuai
dgn NSPK berupa ketentuan perUUan.
c. Akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah yang bersumber dari APBD.
melalui :
• penyusunan dokumen perencanaan &
penganggaran daerah;
• pelaksanaan pembinaan umum
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
• berakhirnya masa jabatan gubernur
untuk mengevaluasi capaian RPJMD;
• pelaksanaan program strategis nasional
di daerah; &
• dlm rangka tujuan tertentu.
a. Pemeriksaan & penilaian atas manfaat &
keberhasilan kebijakan, pelaksanaan
program & kegiatan;
b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu
maupun pemeriksaan terpadu;
c. pengujian &/atau reviu terhadap dokumen
&/atau laporan berkala &/atau sewaktu-
waktu dari unit/satuan kerja;
d. pengusutan atas kebenaran laporan
mengenai a&ya indikasi terjadinya
penyimpangan, korupsi, kolusi &
nepotisme; &
e. monitoring & evaluasi pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah.
Membandingkan antara:
KEBIJAKAN oleh KDH &/atau DPRD dlm penyelenggaraan pemerintahan daerah dgn ketentuan per-UU-an.
oleh APIP sesuai fungsi & kewenangannya
(persyaratan kompetensi pengawas)

5. Inspektorat Jenderal
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Rencana Pengawasan Tahunan :
Pedoman atau Acuan dalam
Pelaksanaan tugas pengawasan di
lingkungan Kementerian maupun
pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan di daerah, serta pemeriksaan
dan pengusutan khusus terhadap kasus.

6. Inspektorat Jenderal
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Rencana Pengawasan Tahunan terdiri
dari :
1. Program Kerja Pengawasan Tahunan
2. Jadwal Pengawasan

7. Inspektorat Jenderal
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Kerja Pengawasan Tahunan, dengan ruang lingkup
layanan pengawasan dengan aktivitas :
1. Pemeriksaan kinerja
2. Pemeriksaan Dekon/TP
3. Reviu LK, Lakin, RKA
4. Monev RB
5. Pengawasan Urusan Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah
6. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah
7. Asistensi Penawalan Dana Desa
8. Pemeriksaan dan Pengusutan Kasus Pengaduan

8. Inspektorat Jenderal
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jadwal Pengawasan : rencana
pengaturan urutan kerja, daftar atau
tabel kegiatan rencana kegiatan dng
pembagian waktu pelaksanaan yg
terperinci.

9. RPT disusun dalam
bentuk Program
Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT)
dengan berpedoman
pada Jakwas.
Hindari
Tumpang
tindih
Keserasian
Keterpaduan
Efisiensi
Efektif
Ruang Lingkup
Sasaran
SKPD/OPD
Jadual
Pelaksana
Jumlah Tenaga
Anggaran
LHP Yg
Diterbitkan

10. Pengawasan atas penyelenggaraan pemda adalah proses kegiatan yang
ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemda berjalan sesuai
dengan rencana dan ketentuan peraturan peruu, meliputi aktivitas :
1. Pengawasan Urusan Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah
2. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah
3. Asistensi Penawalan Dana Desa
4. Pemeriksaan dan Pengusutan Kasus Pengaduan
Pengawasan K/L adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin
agar penyelenggaraan pemda berjalan sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan peruu, meliputi aktivitas :
1. Pemeriksaan kinerja
2. Pemeriksaan Dekon/TP
3. Reviu LK, Lakin, RKA
4. Monev RB

11. UU 23/2014
PP 12/2017
PMDN 23/2007 – PMDN 8/2009
• KEBIJAKAN DAERAH
• KELEMBAGAAN
• PEGAWAI DAERAH
• KEUANGAN DAERAH
• BARANG DAERAH
• URUSAN WAJIB
• URUSAN PILIHAN
• DANA DEKONSENTRASI
• TUGAS PEMBANTUAN
• KEBIJAKAN PHLN
ADM. UMUM PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN

12. No RUANG LINGKUP SASARAN SKPD/O
PD
JADUAL JML
TENAGA
(Org)
ANGG
ARAN
(Rp)
JML
LHP
1
2
Administrasi
Umum
Urusan Pem
1. Pegawai Daerah.
- Pengadaan Pegawai
- Pengangkatan Dlm Jabatan
- Dll.
2.Keuangan Daerah
- Kebijakan Keuda
- Pendapatan Daerah
- Dll.
3.Barang Daerah.
- Pemeliharaan Barang
- Penghapusan Barang
1.Pum & Otda.
- Penyelesaian Batas Drh.
- Bin Kab/Kota
2.Dst...
Bag
Kepeg
Bag Keu
Bag.
Perleng
Bag Pum
Nop
(18 hr)
10 100
Juta
1

13. RESIKO (RISK)
Adalah ketidak
pastian yang
dihadapi oleh
organisasi
dalam
mencapai
tujuannya
Potensi terjadinya
kondisi-kondisi
atau kejadian-
kejadian yg dapat
menghambat
pencapaian tujuan
RESIKO ORGANISASI RESIKO PENGAWASAN

14. Inspektorat Jenderal
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

15. Mandatnya adalah : Pasal 12 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 : Perencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahunan ditetapkan Paling
lambat akhir bulan April setiap tahun oleh Menteri
berdasarkan masukan dari menteri teknis/kepala
lembaga pemerintah Non kementerian dan kepala
daerah.
Inspektorat Jenderal
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

16. Menyinergikan pengawasan
yang dilakukan APIP
Menjamin mutu/Quality
Assurance atas pengawasan
APIP
Acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan
oleh seluruh APIP pada pemerintah daerah yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
Prioritas
Kegiatan
Current
Issue
Fokus/Titik
Berat

17. Inspektorat Jenderal
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

18. Inspektorat Jenderal
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

19. SEKIAN
Profesional, Intergritas, Indefenden, Objektif, Sinergi
Korps Pengawas Pemerintahan Indonesia (KP2I)