Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi terpisah atas sistem pengendalian intern pemerintah. Evaluasi terpisah merupakan kegiatan membandingkan pelaksanaan sistem pengendalian intern dengan standar yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh pihak independen seperti auditor internal, eksternal, atau konsultan. Tujuan evaluasi terpisah adalah menilai kinerja sistem pengendalian intern dan memberikan rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut rekomendasi hasil

2. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN SPIP
SUB UNSUR
EVALUASI TERPISAH
(5.2)
NOMOR : PER-1326/K/LB/2009
TANGGAL : 7 DESEMBER 2009

4. 5.2 Evaluasi Terpisah i
KATA PENGANTAR
Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) adalah tanggung jawab Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan pasal 59
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Pembinaan ini merupakan salah
satu cara untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem
pengendalian intern, yang menjadi tanggung jawab
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota sebagai
penyelenggara sistem pengendalian intern di lingkungan masing-
masing.
Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang menjadi tugas dan
tanggung jawab BPKP tersebut meliputi:
1. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
2. sosialisasi SPIP;
3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern
pemerintah.
Kelima kegiatan dimaksud diarahkan dalam rangka
penerapan unsur-unsur SPIP, yaitu:
1. lingkungan pengendalian;
2. penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian;
4. informasi dan komunikasi; dan
5. pemantauan pengendalian intern.

5. 5.2 Evaluasi Terpisah ii
Untuk memenuhi kebutuhan pedoman penyelenggaraan
SPIP, BPKP telah menyusun Pedoman Teknis Umum
Penyelenggaraan SPIP. Pedoman tersebut merupakan pedoman
tentang hal-hal apa saja yang perlu dibangun dan dilaksanakan
dalam rangka penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya, pedoman
tersebut dijabarkan ke dalam pedoman teknis penyelenggaraan
masing-masing sub unsur pengendalian. Pedoman teknis sub unsur
ini merupakan acuan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan
dalam penyelenggaraan sub unsur SPIP.
Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Sub unsur Evaluasi
Terpisah pada unsur Pemantauan merupakan acuan yang
memberikan arah bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam
menyelenggarakan sub unsur tersebut, dan dapat disesuaikan
dengan karakteristik masing-masing instansi, yang meliputi fungsi,
sifat, tujuan, dan kompleksitas instansi tersebut.
Pedoman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,
masukan dan saran perbaikan dari pengguna pedoman ini, sangat
diharapkan sebagai bahan penyempurnaan.
Jakarta, Desember 2009
Plt. Kepala,
Kuswono Soeseno
NIP 19500910 197511 1 001

6. 5.2 Evaluasi Terpisah iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................. i
DAFTAR ISI ................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ......................................................... 1
B. Sistematika Pedoman ............................................... 2
BAB II GAMBARAN UMUM
A. Pengertian ................................................................ 6
B. Tujuan dan Manfaat .................................................. 8
C. Parameter Penerapan .............................................. 9
D. Peraturan Perundang-undangan Terkait .................. 14
BAB III LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN
A. Tahap Persiapan ..................................................... 16
B. Tahap Pelaksanaan .................................................. 19
C. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu
Lainnya ..................................................................... 22
D. Tahap Pelaporan ...................................................... 29
BAB IV PENUTUP

7. 5.2 Evaluasi Terpisah iv

8. 5.2 Evaluasi Terpisah 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
para menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman
kepada sistem pengendalian intern pemerintah, sebagaimana
diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.
Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan
pemantauan terhadap kinerja sistem pengendalian intern
pemerintah untuk memastikan bahwa sistem telah berjalan
efektif. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan
melalui pemantauan berkelanjutan (on-going monitoring),
evaluasi terpisah (separate evaluation), tindak lanjut
rekomendasi hasil audit, dan reviu lainnya.
Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan sistem
pengendalian intern tersebut, diperlukan Pedoman Teknis
Pemantauan SPIP. Sesuai dengan amanah Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP memiliki kewajiban
untuk menyusun pedoman teknis dimaksud. Pedoman ini
merupakan pedoman tentang hal-hal apa saja yang harus
dibangun dan dilaksanakan dalam rangka pemantauan SPIP.

9. 5.2 Evaluasi Terpisah 2
Buku ini merupakan pedoman teknis evaluasi terpisah
atas Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah
pusat dan daerah, yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP
lainnya. Buku pedoman ini juga berisi pedoman teknis dari
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya.
Pedoman ini disusun dengan tujuan agar tersedia standar
acuan yang memberi arah bagi instansi pemerintah pusat dan
daerah dalam melakukan evaluasi terpisah atas
penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan tindak lanjut
rekomendasinya. Dalam penerapannya, pedoman ini dapat
disesuaikan dengan karakteristik masing-masing instansi yang
meliputi fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas instansi tersebut.
B. Sistematika Pedoman
Sistematika penyajian pedoman teknis Evaluasi Terpisah
dan Tindak Lanjut Rekomendasi ini adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang perlunya pedoman,
tujuan dan ruang lingkup pedoman, serta sistematika
pedoman.
Bab II Gambaran Umum Evaluasi Terpisah dan Tindak
Lanjut Rekomendasi
Bab ini menguraikan pengertian, maksud, tujuan,
indikator pelaksanaan sub unsur evaluasi terpisah, dan
tindak lanjut rekomendasi.

10. 5.2 Evaluasi Terpisah 3
Bab III Langkah-Langkah Penerapan Evaluasi Terpisah dan
Tindak Lanjut Rekomendasi
Bab ini menguraikan langkah-langkah yang perlu
dilaksanakan dalam menerapkan sub unsur evaluasi
terpisah dan tindak lanjut rekomendasi, yang terdiri dari
tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan
Bab IV Penutup
Bab ini merupakan penutup yang berisi hal-hal penting
yang perlu diperhatikan dan penjelasan atas
penggunaan pedoman ini.

11. 5.2 Evaluasi Terpisah 4

12. 5.2 Evaluasi Terpisah 5
BAB II
GAMBARAN UMUM
Pemantauan sistem pengendalian intern adalah suatu proses
penilaian kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode
tertentu. Pemantauan pengendalian intern itu, pada dasarnya
adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern pada suatu
instansi pemerintah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan
perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai
dengan perkembangan.
Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector
INTOSAI mengemukakan mengenai perlunya evaluasi
pengendalian intern, dengan menyatakan bahwa auditor internal
secara berkala menyediakan informasi mengenai berfungsi atau
tidaknya pengendalian intern, dengan perhatian yang lebih besar
pada evaluasi rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern.
Penjelasan di atas menunjukkan pentingnya evaluasi
pengendalian intern. Oleh karena itu, pimpinan instansi pemerintah
harus memahami bahwa:
1. Penilaian atau evaluasi atas SPI adalah sesuatu hal yang biasa
dilakukan.
2. Pihak yang dapat melakukan penilaian tersebut adalah pihak
yang tidak terkait dengan kegiatan dan independen, seperti unit
lain dalam organisasi, APIP, konsultan, atau auditor eksternal.
3. Dalam penilaian atas SPI, fokus perhatian yang besar diarahkan
kepada rancangan/desain dan operasional dari pengendalian
intern. Rancangan dan operasional dari pengendalian tersebut
merupakan tanggung jawab pimpinan instansi pemerintah.

13. 5.2 Evaluasi Terpisah 6
Pemantauan atas kinerja sistem pengendalian tersebut dapat
dilakukan dalam bentuk pemantauan berkelanjutan, evaluasi
terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi. Pedoman teknis ini akan
menguraikan lebih lanjut mengenai evaluasi terpisah dan tindak
lanjut rekomendasi.
A. Pengertian
Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/O5/M.PAN/03/2008 tanggal
31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah, disebutkan bahwa evaluasi adalah
rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu
kegiatan dengan rencana, standar, atau norma yang telah
ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai
tujuan.
Makna kata “terpisah”, lebih ditekankan pada pelaku
evaluasi yang berbeda dari pelaksana kegiatan pengendalian
yang dievaluasi. Dengan demikian, evaluasi terpisah adalah
kegiatan membandingkan kinerja sistem pengendalian dengan
standar yang seharusnya dan dilakukan oleh pihak di luar unit
kerja/instansi pemerintah yang melaksanakan sistem
pengendalian.
Dalam konteks penyelenggaraan SPIP, pengertian evaluasi
terpisah adalah kegiatan membandingkan pelaksanaan SPIP
dengan standar yang telah ditentukan dalam daftar uji atau
instrumen lain, yang telah ditetapkan pimpinan instansi
pemerintah atau pelaksana evaluasi terpisah.

14. 5.2 Evaluasi Terpisah 7
Evaluasi terpisah mencakup penilaian yang dilakukan
secara terpisah melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian
efektivitas sistem pengendalian intern. Evaluasi terpisah dapat
dilakukan pada tiap komponen sistem pengendalian intern.
Evaluasi terpisah ini, dapat dicapai melalui penilaian yang
dilakukan oleh instansi pemerintah itu sendiri, aparat
pengawasan intern pemerintah (APIP) atau pihak eksternal yang
independen. Penilaian sendiri yang dilaksanakan secara reguler,
membantu pimpinan untuk mengetahui lebih awal permasalahan
yang sedang terjadi, sehingga dapat meminimalkan dampak
atau akibatnya.
Adapun evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak independen
dapat dilakukan oleh auditor ekstern, konsultan, atau auditor
internal yang secara organisasi independen terhadap operasi
lembaga yang dievaluasi. Namun, evaluasi yang dilakukan
secara independen ini, hendaknya tidak menghilangkan
penilaian sendiri yang telah dijadwalkan secara rutin oleh
instansi pemerintah.
Frekuensi pelaksanaan evaluasi terpisah merupakan
kebijakan manajemen, namun dalam menentukannya,
manajemen hendaknya mempertimbangkan hasil pemantauan
berkelanjutan, pengendalian yang ada, serta penilaian risiko
yang dilakukan, serta kejadian yang ada, baik di dalam maupun
di luar instansi tersebut.
Hasil pelaksanaan evaluasi terpisah adalah simpulan
mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern dan
rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Semua
pelaksana evaluasi terpisah akan memberikan rekomendasi
untuk perbaikan sistem pengendalian intern. Oleh karena itu,

15. 5.2 Evaluasi Terpisah 8
instansi pemerintah harus segera menindaklanjuti rekomendasi
penyempurnaan sistem pengendalian, yang diyakini akan
meminimalkan terjadinya penyimpangan yang sama di masa
datang. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya
adalah upaya untuk memastikan bahwa temuan audit dan reviu
lainnya telah dan segera diselesaikan. Hal ini dilakukan sesuai
dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan
reviu lainnya yang ditetapkan pimpinan instansi pemerintah.
B. Tujuan dan Manfaat
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diselenggarakan
dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Evaluasi terpisah atas sistem pengendalian intern bertujuan
untuk menilai kinerja sistem tersebut apakah sudah berjalan
sebagaimana mestinya. Dengan adanya evaluasi terpisah,
diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan dari pengendalian
yang dirumuskan oleh manajemen, menentukan penyebab
gagalnya aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap
pencapaian tujuan instansi. Evaluasi terpisah juga dimaksudkan
untuk menilai efisiensi prosedur yang telah ditetapkan
manajemen. Prosedur yang tidak efisien akan dikomunikasikan
kepada manajemen untuk diperbaiki.
Selanjutnya, tindak lanjut dilakukan atas setiap
rekomendasi yang dihasilkan oleh evaluasi terpisah. Tujuannya
adalah untuk memperbaiki dengan segera kelemahan sistem
pengendalian intern. Bila evaluasi terpisah dan tindak lanjut

16. 5.2 Evaluasi Terpisah 9
rekomendasinya diterapkan dengan baik, instansi pemerintah
akan mendapatkan manfaat, yaitu:
 Menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya untuk
pengambilan keputusan.
 Menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat
waktu.
 Meningkatkan efektivitas pengamanan aset.
 Dipenuhinya ketentuan yang berlaku.
 Tercapainya tujuan instansi pemerintah.
C. Parameter Penerapan
Dalam menyelenggarakan SPIP, terdapat faktor-faktor
utama atau hal-hal penting yang dipertimbangkan sebagai
penentu berfungsinya pengendalian intern. Sebagai parameter
penerapan penyelenggaraan evaluasi terpisah adalah sebagai
berikut:
1. Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian intern
secara terpisah telah memadai bagi instansi pemerintah. Hal-
hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Hasil penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang
berkelanjutan dipertimbangkan saat menentukan lingkup
dan frekuensi evaluasi terpisah.
b. Kegiatan evaluasi terpisah seringkali diperlukan pada saat
adanya kejadian, misalnya perubahan besar dalam
rencana atau strategi manajemen, pemekaran atau
penciutan instansi pemerintah, atau perubahan
operasional, atau pemrosesan informasi keuangan dan
anggaran.

17. 5.2 Evaluasi Terpisah 10
c. Evaluasi secara berkala dilakukan terhadap bagian dari
pengendalian intern secara memadai.
d. Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai yang mempunyai
keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan
aparat pengawasan intern pemerintah atau auditor
eksternal.
2. Metodologi evaluasi pengendalian intern instansi pemerintah
haruslah logis dan memadai.
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Metodologi yang dipergunakan telah mencakup self
assessment, dengan menggunakan daftar periksa (check
list), daftar kuesioner, atau perangkat lainnya.
b. Evaluasi terpisah tersebut meliputi suatu reviu terhadap
rancangan pengendalian intern dan pengujian langsung
(direct testing) atas kegiatan pengendalian intern.
c. Dalam instansi pemerintah yang menggunakan sistem
informasi berbasis komputer, evaluasi terpisah dilakukan
dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer
untuk mengidentifikasi indikator inefisiensi, pemborosan,
atau penyalahgunaan.
d. Tim evaluasi terpisah menyusun suatu rencana evaluasi
untuk meyakinkan terlaksananya kegiatan tersebut secara
terkoordinasi.
e. Jika proses evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai
instansi pemerintah, maka harus dipimpin oleh seorang
pejabat dengan kewewenangan, kemampuan, dan
pengalaman memadai.

18. 5.2 Evaluasi Terpisah 11
f. Tim evaluasi terpisah harus memahami secara memadai
mengenai visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah, serta
kegiatannya.
g. Tim evaluasi terpisah sudah memahami bagaimana
pengendalian intern instansi pemerintah seharusnya
bekerja dan bagaimana implementasinya.
h. Tim evaluasi terpisah menganalisis hasil evaluasi
dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan.
i. Proses evaluasi didokumentasikan sebagaimana mestinya.
3. Jika evaluasi terpisah dilaksanakan oleh aparat pengawasan
intern pemerintah, maka aparat pengawasan intern
pemerintah tersebut harus memiliki sumber daya,
kemampuan, dan independensi yang memadai. Hal-hal yang
perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Aparat pengawasan intern pemerintah memiliki staf
dengan tingkat kompetensi dan pengalaman yang cukup.
b. Aparat pengawasan intern pemerintah secara organisasi
independen dan melapor langsung ke pimpinan tertinggi
di dalam instansi pemerintah.
c. Tanggung jawab, lingkup kerja, dan rencana pengawasan
aparat pengawasan intern pemerintah harus sesuai
dengan kebutuhan instansi pemerintah yang bersangkutan.
4. Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera
diselesaikan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah
sebagai berikut:

19. 5.2 Evaluasi Terpisah 12
a. Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan
kepada orang yang bertanggung jawab atas fungsi
tersebut dan atasan langsungnya.
b. Kelemahan dan masalah pengendalian intern yang serius
segera dilaporkan ke pimpinan tertinggi instansi
pemerintah.
Hal-hal penting dalam penerapan tindak lanjut rekomendasi
audit dan reviu lainnya, berikut parameter penerapan
pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
1. Instansi pemerintah sudah memiliki mekanisme untuk
meyakinkan ditindaklanjutinya temuan audit atau reviu lainnya
dengan segera. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah
sebagai berikut:
a. Pimpinan instansi pemerintah segera mereviu dan
mengevaluasi temuan audit, hasil penilaian, serta reviu
lainnya yang menunjukkan adanya kelemahan dan yang
mengidentifikasi perlunya perbaikan.
b. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan tindakan yang
memadai untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi.
c. Tindakan korektif untuk menyelesaikan masalah yang
menarik perhatian pimpinan instansi pemerintah
dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan.
d. Dalam hal terdapat ketidaksepakatan dengan temuan atau
rekomendasi, pimpinan instansi pemerintah menyatakan
bahwa temuan atau rekomendasi tersebut tidak tepat atau
tidak perlu ditindaklanjuti.

20. 5.2 Evaluasi Terpisah 13
e. Pimpinan instansi pemerintah mempertimbangkan untuk
melakukan konsultasi dengan auditor (seperti BPK, aparat
pengawasan intern pemerintah, dan auditor eksternal
lainnya) dan pereviu jika diyakini akan membantu dalam
proses penyelesaian audit.
2. Pimpinan instansi pemerintah tanggap terhadap temuan dan
rekomendasi audit dan reviu lainnya guna memperkuat
pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan
adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan instansi pemerintah yang berwenang
mengevaluasi temuan dan rekomendasi dan memutuskan
tindakan yang layak untuk memperbaiki atau meningkatkan
pengendalian.
b. Tindakan pengendalian intern yang diperlukan, diikuti
untuk memastikan penerapannya.
3. Instansi pemerintah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi
audit dan reviu lainnya dengan tepat. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Masalah yang berkaitan dengan transaksi atau kejadian
tertentu dikoreksi dengan segera.
b. Penyebab yang diungkapkan dalam temuan atau
rekomendasi diteliti oleh pimpinan instansi pemerintah.
c. Tindakan diambil untuk memperbaiki kondisi atau
mengatasi penyebab terjadinya temuan.
d. Pimpinan instansi pemerintah dan auditor memantau
temuan audit dan reviu, serta rekomendasinya untuk
meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah
dilaksanakan.

21. 5.2 Evaluasi Terpisah 14
e. Pimpinan instansi pemerintah secara berkala mendapat
laporan status penyelesaian audit dan reviu sehingga
pimpinan dapat meyakinkan kualitas dan ketepatan waktu
penyelesaian setiap rekomendasi.
Setiap pimpinan instansi pemerintah harus menetapkan dan
mengembangkan parameter penerapan penyelenggaraan SPIP,
dengan mengacu kepada daftar uji PP 60 Tahun 2008, yang
disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan risiko di masing-masing
instansi pemerintah (lihat lampiran PP 60 Tahun 2008 tentang
Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah – Pendahuluan,
paragraf ke-6).
D. Peraturan Perundang-undangan Terkait
Ketentuan yang terkait dengan evaluasi terpisah dan tindak
lanjut rekomendasi audit antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/O5/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008
tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah.

22. 5.2 Evaluasi Terpisah 15
BAB III
LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN
Penerapaan sub unsur evaluasi terpisah dan tindak lanjut
rekomendasi audit pada suatu instansi pemerintah merupakan
bagian yang melekat pada tahap penyelenggaraan SPIP.
Penerapan sub unsur ini, ditandai dengan adanya kebijakan
instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara terpisah
terhadap sistem pengendalian intern yang ada, perencanaan dan
pelaksanaan evaluasi terpisah, diikuti dengan tindak lanjut atas
rekomendasi dari evaluasi tersebut, serta tindak lanjut dari hasil
audit dan reviu lainnya.
Pedoman ini memberikan panduan dalam melakukan evaluasi
terpisah dalam tiga tahap utama, yaitu:
1. Tahap Persiapan, merupakan tahap awal implementasi, yang
ditujukan untuk memberikan pemahaman atau kesadaran yang
lebih baik, serta pemetaan kebutuhan penerapan.
2. Tahap Pelaksanaan, merupakan langkah tindak lanjut atas hasil
pemetaan, yang meliputi pembangunan infrastruktur dan
internalisasi.
3. Tahap Pelaporan, merupakan tahap pelaporan kegiatan dan
upaya pengembangan berkelanjutan.

23. 5.2 Evaluasi Terpisah 16
A. Tahap Persiapan
1. Penyiapan Peraturan, SDM dan Rencana Penyelenggaraan
Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan peraturan
pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di setiap kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan
penyelenggaraan SPIP, selanjutnya instansi pemerintah
membuat rencana penyelenggaraan yang antara lain
memuat:
 jadwal pelaksanaan kegiatan;
 waktu yang dibutuhkan;
 dana yang dibutuhkan; dan
 pihak-pihak yang terlibat.
Berdasarkan peraturan tersebut, perlu dibentuk tim
satuan tugas penyelenggaraan (Tim Satgas) SPIP, yang
ditugaskan mengawal pelaksanaan penyelenggaraan SPIP,
termasuk penerapan evaluasi terpisah. Tim Satgas tersebut
terlebih dulu diberi pelatihan tentang SPIP, khususnya sub
unsur terkait agar dapat menyelenggarakan sub unsur dalam
unsur SPIP.
2. Pemahaman (Knowing)
Tahap pemahaman adalah suatu langkah untuk
memberikan pemahaman kepada pimpinan dan pegawai
instansi pemerintah bahwa evaluasi terpisah dapat
memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas
pengendalian. Sistem pengendalian intern yang sudah
dibangun perlu dievaluasi apakah sudah berjalan sesuai
dengan yang diinginkan.

24. 5.2 Evaluasi Terpisah 17
Tahap ini, diawali dengan pengomunikasian
pentingnya aktivitas evaluasi terpisah, yang mencakup
pengertian, maksud dan tujuan, kapan dilaksanakan, siapa
yang dapat melaksanakan, dan hasil yang dapat diperoleh.
Pengomunikasian pentingnya evaluasi terpisah akan
menghasilkan kesamaan persepsi dan kepedulian
pentingnya kegiatan evaluasi terpisah. Instansi pemerintah
dapat memberikan pemahaman dan komitmen seluruh
pegawai melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan
(diklat), pelatihan di kantor sendiri (PKS), dan sebagainya.
3. Pemetaan (Mapping)
Setelah dilakukan sosialisasi pemahaman tentang
evaluasi terpisah, maka perlu dilakukan suatu pemetaan
terhadap evaluasi terpisah yang dijalankan di instansi
pemerintah. Pemetaan ini dapat dilakukan bersamaan
dengan pemetaan yang dilakukan pada unsur-unsur SPIP
lainnya (pemetaan dilakukan serentak terhadap semua unsur
dan sub unsur SPIP dengan mendasarkan pada Pedoman
Diagnostic Assessment)
Pemetaan dilakukan untuk melihat kondisi evaluasi
terpisah yang sudah diimplementasikan dan berjalan pada
instansi pemerintah, serta keberadaan infrastruktur dalam
bentuk kebijakan dan prosedur evaluasi terpisah. Dengan
pemetaan evaluasi terpisah akan diketahui kondisi yang
memerlukan perbaikan (areas of improvement).

25. 5.2 Evaluasi Terpisah 18
Pemetaan dilakukan dengan cara:
a. Melakukan inventarisasi atas struktur, kebijakan, prosedur
operasi baku (Standard Operating Procedure/SOP),
dokumentasi, serta kegiatan monitoring dan evaluasi atas
pengelolaan sistem informasi yang telah ada dan
dilaksanakan oleh instansi.
 Dilakukan dengan mendasarkan pada pedoman
pelaksanaan diagnostic assessment.
 Pelaksanaan diagnostic assessment dapat melalui
beberapa cara, antara lain melalui metode kuesioner,
interviu, dan diskusi kelompok terfokus (focus group
discussion).
 Data yang diperoleh perlu dilakukan uji silang (cross
check) untuk memastikan validitasnya.
 Keterlibatan seluruh pegawai pada saat pengumpulan
data ini sangat diperlukan guna mendapatkan gambaran
yang utuh mengenai evaluasi terpisah.
b. Melakukan inventarisasi/identifikasi atas struktur,
kebijakan, dan prosedur evaluasi terpisah yang
seharusnya ada dan dilaksanakan oleh instansi. Struktur,
kebijakan, dan prosedur evaluasi terpisah yang
seharusnya ada mengacu pada butir-butir yang terdapat
pada diagnostic assessment.
c. Membandingkan antara kondisi struktur, kebijakan, dan
prosedur yang ada (butir a) dengan kondisi yang
seharusnya ada (butir b).

26. 5.2 Evaluasi Terpisah 19
 Hasil pembandingan ini merupakan daftar pertanyaan
pengendalian (dari hasil diagnostic assessment) yang
belum ada/dilaksanakan oleh instansi (negative list).
 Negative list ini merupakan areas of improvement (AOI)
secara umum yang perlu dibangun oleh instansi dalam
tahap berikutnya (tahap pelaksanaan).
B. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan meliputi pembangunan infrastruktur,
internalisasi, dan tahap pengembangan berkelanjutan.
1. Pembangunan Infrastruktur (Norming)
Pada tahap ini, pimpinan instansi bertanggung jawab
untuk menetapkan kebijakan terkait evaluasi terpisah dan
tindak lanjut atas rekomendasi. Kebijakan terkait evaluasi
terpisah dan tindak lanjut atas rekomendasi audit dan reviu
lainnya yang harus dibangun, setidak-tidaknya meliputi
penetapan ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian
intern secara terpisah, serta kebijakan terkait pelaksanaan
evaluasi terpisah, baik dari segi organisasi, personil, maupun
strukturnya.
Dalam tahap membangun infrastruktur, yang perlu
diperhatikan adalah hal-hal berikut:
a. Dalam menetapkan ruang lingkup dan frekuensi
pelaksanaan evaluasi terpisah, perlu memertimbangkan
hasil penilaian risiko, efektivitas pemantauan berkelanjutan,
perubahan yang signifikan dalam rencana dan strategi
manajemen, perubahan organisasi, operasi, serta
pemrosesan keuangan.

27. 5.2 Evaluasi Terpisah 20
b. Evaluasi terpisah dilakukan dengan menggunakan
metodologi yang logis dan dilaksanakan oleh pegawai yang
memiliki keahlian tertentu yang dipersyaratkan, serta
melibatkan APIP, atau auditor ekstern.
c. Bila dilaksanakan oleh APIP, maka APIP tersebut harus
memiliki sumber daya, kemampuan, dan independensi
yang memadai.
Bila ditemukan kelemahan sistem pengendalian intern
selama evaluasi terpisah, maka harus segera diselesaikan.
Oleh karena itu, pimpinan instansi pemerintah harus
menetapkan kebijakan terkait tindak lanjut atas semua
rekomendasi, untuk seluruh kelemahan sistem pengendalian
intern yang terdapat dalam laporan hasil audit, baik yang
dilaksanakan oleh internal auditor maupun pihak eksternal
auditor.
Contoh dalam membangun infrastruktur evaluasi terpisah
adalah sebagai berikut: Sebelum program/kegiatan
dilaksanakan, pimpinan instansi pemerintah melakukan
penilaian risiko atas seluruh program/kegiatan. Terhadap risiko
signifikan yang menghambat pencapaian tujuan, ditentukan
kegiatan pengendalian yang tepat, serta rencana monitoring
berkelanjutan atas program/kegiatan tersebut. Untuk
mendapatkan keyakinan memadai bahwa pengendalian
berjalan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan penilaian
oleh pihak independen, sehingga pimpinan instansi pemerintah
harus merencanakan kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya yang
diperlukan.

28. 5.2 Evaluasi Terpisah 21
2. Internalisasi (Forming)
Tahap internalisasi adalah proses mewujudkan
infrastruktur yang sudah dibangun, menyatu, atau menjadi
bagian dari kegiatan operasional instansi. Terwujudnya
internalisasi, tercermin pada sejauh mana infrastruktur yang
ada memengaruhi pimpinan instansi dalam mengambil
keputusan dan memengaruhi perilaku pegawai dalam
melaksanakan kegiatan.
Internalisasi dalam evaluasi terpisah, terlihat antara lain,
pada:
a. Perencanaan atas evaluasi terpisah setiap periode.
Perencanaan ini mencakup ruang lingkup, frekuensi, unit
yang akan dievaluasi, pendanaan, metodologi, tim yang
melakukan evaluasi terpisah, serta kualifikasi
pelaksananya.
b. Pelaksanaan evaluasi terpisah memerhatikan hasil
pemantauan berkelanjutan dan penilaian risiko.
Tahap internalisasi tindak lanjut hasil audit adalah
pelaksanaan tindak lanjut hasil audit itu sendiri. Dalam hal ini,
perlu memerhatikan:
a. Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.
b. Pimpinan menunjukkan sikap tanggap atas hasil audit.
c. Tindak lanjut dilaksanakan dengan tepat.
3. Pengembangan Berkelanjutan (Performing)
Penyelenggaraan pengendalian intern harus terus
dipantau dan dievaluasi secara terus menerus, untuk
mengetahui apakah pengendalian intern tersebut
terselenggara sesuai dengan yang diharapkan.

29. 5.2 Evaluasi Terpisah 22
Pemantauan dilaksanakan untuk membantu
meyakinkan bahwa pengendalian intern secara terus menerus
berfungsi dengan efektif. Pengendalian intern yang tidak
dipantau, makin lama cenderung semakin memburuk.
Lingkungan organisasi, baik lingkungan intern maupun
ekstern selalu berubah, sehingga pengendalian juga harus
berkembang sesuai dengan perkembangan organisasi.
Pemantauan diperlukan untuk melihat apakah pengendalian
yang ada, masih memadai sesuai dengan perkembangan
organisasi.
C. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu Lainnya
Tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya merupakan bagian dari unsur pemantauan (monitoring),
yang merupakan salah satu kekhasan dari Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tindak lanjut:
1. Peran Pimpinan Instansi Pemerintah
Beberapa hal yang perlu dibangun oleh pimpinan instansi
pemerintah agar prosedur tindak lanjut audit dan reviu lainnya
dapat berjalan secara efektif:
a. Kebijakan dari pimpinan instansi pemerintah tentang
pentingnya prosedur tindak lanjut audit dan reviu lainnya
harus dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada
seluruh pimpinan unit di bawahnya, sedapat mungkin
kebijakan dan pengomunikasian kebijakan tersebut
diperbarui setiap awal tahun anggaran.

30. 5.2 Evaluasi Terpisah 23
b. Pimpinan instansi pemerintah harus menunjuk salah satu
pimpinan unit di bawahnya yang bertanggung jawab untuk
mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi, pemberian
tanggapan, dan proses perbaikan yang diperlukan dalam
rangka menindaklanjuti hasil audit serta reviu lainnya.
c. Pimpinan instansi pemerintah dapat meminta APIP untuk
membantu pelaksanaan tindak lanjut yang berkaitan
dengan perbaikan dan penyempurnaan sistem
pengendalian intern instansi pemerintah.
d. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan pedoman
tertulis, yang berisi prosedur untuk memastikan bahwa
seluruh temuan audit dan reviu lainnya segera dievaluasi,
ditentukan tanggapan yang tepat, dan dilaksanakannya
tindakan perbaikan. Pedoman tersebut dikomunikasikan
kepada seluruh pejabat unit di bawahnya untuk
dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh pimpinan unit yang
ditunjuk.
e. Kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh setiap unit
dilaporkan secara berkala kepada pimpinan instansi
pemerintah.
f. Monitoring atas efektivitas pelaksanaan tindak lanjut perlu
dilakukan untuk mencegah agar temuan yang sama tidak
berulang di dalam organisasi instansi pemerintah.
2. Penilaian Risiko atas Temuan Audit dan Reviu Lainnya
Pimpinan instansi pemerintah harus segera mereviu dan
mengevaluasi temuan audit dan reviu lainnya, sehingga dapat
diberikan penilaian prioritas risiko dalam melakukan tindak
lanjutnya. Apabila pimpinan instansi pemerintah tidak

31. 5.2 Evaluasi Terpisah 24
melakukan tindak lanjut atas temuan audit dan reviu lainnya,
maka hal tersebut akan meningkatkan level risiko dari
organisasi pada proses penilaian risiko.
Langkah-langkah yang diperlukan oleh pimpinan instansi
pemerintah dalam melakukan reviu atas temuan audit, hasil
penilaian, dan reviu lainnya, yaitu:
a. Mengidentifikasi temuan audit dan hasil reviu lainnya
berdasarkan jenis temuan dan prioritas tindak lanjutnya,
berdasarkan signifikansi temuan dan pengaruhnya
terhadap pencapaian tujuan pengendalian intern,
b. Memastikan bahwa setiap rekomendasi sudah bersifat
spesifik, dapat diterapkan (applicable), dan memenuhi
asas kemanfaatan (cost-benefit analysis). Dalam hal
terdapat rekomendasi yang tidak memenuhi syarat untuk
ditindaklanjuti, pimpinan instansi pemerintah segera
menginformasikan dan mengomunikasikan secara tepat
dan cepat kepada pimpinan instansi auditor atau pereviu
terkait.
c. Memetakan rekomendasi temuan audit dan reviu lainnya
yang menarik perhatian berdasarkan nilai signifikansi
temuan, serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan,
kaitannya dengan pengamanan aset instansi pemerintah,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi,
serta adanya potensi menimbulkan masalah hukum
di kemudian hari.
d. Mengidentifikasi pejabat yang mengoordinasikan tindak
lanjut dan pejabat yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan tindak lanjut,

32. 5.2 Evaluasi Terpisah 25
3. Pengendalian atas Pelaksanaan Tindak lanjut Temuan
Audit dan Reviu Lainnya
Beberapa komponen aktivitas pengendalian yang harus
dibangun dan dipelihara oleh pimpinan instansi pemerintah
dalam melaksanakan tindak lanjut temuan audit dan reviu
lainnya, yaitu:
a. Setiap instansi pemerintah harus mempunyai pedoman
tertulis yang memuat prosedur untuk memastikan bahwa
seluruh temuan audit dan reviu lainnya segera dievaluasi,
ditentukan tanggapan yang tepat, dan dilaksanakan
tindakan perbaikannya.
b. Prosedur tindak lanjut harus dilaksanakan dalam waktu
sesegera mungkin, terutama untuk temuan audit dan reviu
lainnya yang memiliki nilai signifikan, memengaruhi
penyajian laporan keuangan, berkaitan dengan
pengamanan aset instansi pemerintah, memengaruhi
efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi,
serta berpotensi menimbulkan masalah hukum
di kemudian hari.
c. Pejabat yang ditunjuk untuk mengoordinasikan
pelaksanaan tindak lanjut, membuat daftar rencana tindak
lanjut, yang berisi temuan-temuan audit dan reviu lainnya,
serta jenis rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh
pejabat terkait, waktu pelaksanaan tindak lanjut, dan hasil
atau output dari tindak lanjut yang dilaksanakan.
d. Terdapat mekanisme pelaporan berkala dari pejabat yang
mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut, serta
komunikasi yang efektif dengan unit atau instansi yang
melaksanakan audit atau reviu lainnya.

33. 5.2 Evaluasi Terpisah 26
4. Pengomunikasian Tindak Lanjut Hasil Audit dan Reviu
Lainnya
Pengomunikasian tindak lanjut merupakan kegiatan
yang melibatkan pimpinan instansi pemerintah dan pejabat
unit di bawahnya dengan tim dan pimpinan unit/instansi yang
melaksanakan audit atau reviu lainnya. Beberapa hal yang
perlu dibangun dalam pengomunikasian tindak lanjut hasil
audit dan reviu lainnya adalah:
a. Komunikasi yang efektif harus dibangun dengan tim
audit/tim reviu pada saat pelaksanaan audit. Pimpinan
instansi pemerintah dan pejabat unit terkait dengan proses
audit dan reviu lainnya harus memastikan keandalan
temuan hasil audit atau reviu lainnya pada saat
pembahasan temuan tersebut dengan tim audit atau tim
reviu.
b. Pimpinan instansi pemerintah dan pejabat unit terkait
harus mengapresiasi temuan-temuan hasil audit atau reviu
lainnya yang bersifat memperkuat sistem pengendalian
intern, dan mendiskusikan dengan tim audit/tim reviu
terkait mengenai permasalahan yang ditemukan.
c. Dalam hal temuan hasil audit dan hasil reviu lainnya
berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
tidak tepat, maka informasi berupa tanggapan atas hasil
audit dan hasil reviu lainnya supaya segera disampaikan
kepada tim audit/tim reviu, dan diupayakan adanya
persepsi yang sama mengenai permasalahan tersebut,
sehingga dicapai kesepakatan bahwa temuan hasil audit
dan hasil reviu tersebut tidak perlu ditindaklanjuti.

34. 5.2 Evaluasi Terpisah 27
d. Pimpinan instansi harus memberi perhatian terhadap
semua temuan hasil audit dan hasil reviu lainnya, yang
sudah disepakati dan harus segera ditindaklanjuti. Untuk
mencapai tindak lanjut yang efisien dan efektif, pimpinan
instansi pemerintah atau pejabat unit terkait, terlebih
dahulu dapat melakukan konsultasi dengan pimpinan
instansi yang mengaudit atau mereviu.
e. Pimpinan instansi pemerintah dalam kesempatan pertama
segera menginformasikan kepada pimpinan instansi yang
melakukan audit dan reviu lainnya, berkaitan dengan
pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh
instansi pemerintah atau unit di bawahnya.
f. Pimpinan instansi pemerintah harus memiliki database
yang mencatat semua informasi hasil audit dan hasil reviu,
berdasarkan laporan hasil audit dan hasil reviu yang
diterima dari instansi/unit yang melakukan audit dan reviu
lainnya. Database tersebut di-update berdasarkan tindak
lanjut hasil audit dan reviu lainnya yang telah dilaksanakan
dan disetujui oleh instansi yang melakukan audit dan reviu
lainnya. Hasil updating database tersebut dilaporkan oleh
pejabat yang mengoordinasikan tindak lanjut hasil audit
dan reviu lainnya kepada pimpinan instansi pemerintah.
5. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut
Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit
dan reviu lainnya merupakan tahap penting yang harus
dilakukan oleh instansi pemerintah, dengan maksud untuk
memastikan bahwa tindak lanjut yang dilakukan telah dapat
memperbaiki kondisi yang tidak diharapkan, atau

35. 5.2 Evaluasi Terpisah 28
menghilangkan penyebab dari kelemahan, serta memberikan
penekanan kepada pimpinan instansi pemerintah atau pejabat
unit di bawahnya bahwa dengan sudah dilaksanakannya
tindak lanjut atas temuan hasil audit dan hasil reviu tersebut,
maka temuan yang sama diharapkan tidak terjadi berulang-
ulang di tempat yang sama.
Beberapa hal yang harus dibangun dalam rangka
pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit dan
hasil reviu adalah:
a. Pimpinan instansi pemerintah bersama-sama dengan
pimpinan instansi/unit yang melaksanakan audit dan reviu
lainnya, secara berkala melakukan koordinasi untuk
melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut
hasil audit dan hasil reviu lainnya.
b. Untuk efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit,
pimpinan instansi pemerintah dapat mendelegasikan tugas
pemantauan tersebut kepada pejabat unit di bawahnya.
c. Secara berkala pejabat unit yang mempunyai tugas
melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tindak lanjut,
melaporkan hasil tindak lanjut hasil audit dan reviu lainnya
kepada pimpinan instansi pemerintah.
d. Pimpinan instansi pemerintah harus melakukan analisis
yang cukup terhadap temuan-temuan hasil audit dan reviu
lainnya yang tidak dapat ditindaklanjuti secara tuntas.
Hasil analisis tersebut dapat digunakan oleh pimpinan
instansi pemerintah untuk memutuskan alternatif tindak
lanjut yang harus dilakukan agar permalahan temuan audit
dan reviu lainnya menjadi tuntas, dan kegiatan organisasi
dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

36. 5.2 Evaluasi Terpisah 29
e. Pimpinan instansi pemerintah juga harus melakukan
evaluasi yang cukup atas efektivitas pelaksanaan tindak
lanjut hasil audit, yang dilakukan dengan maksud agar
kondisi yang menunjukkan kelemahan sistem
pengendalian intern dan penyebab dari kelemahan yang
ditemukan, sudah dapat diatasi serta mencegah agar
permasalahan yang sama tidak terulang dalam
pelaksanaan kegiatan yang sama.
D. Tahap Pelaporan
Setelah tahap pelaksanaan selesai, seluruh hasil kegiatan
evaluasi harus disusun dalam bentuk laporan. Laporan ini
terpisah dari laporan berkala yang dibuat oleh pimpinan instansi
pemerintah, tetapi bagian dari pelaporan tentang
penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan.
Laporan hasil evaluasi terpisah, sekurang-kurangnya
memberikan informasi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari:
a. Kegiatan pemahaman, antara lain kegiatan sosialisasi
(ceramah, diskusi, seminar, rapat kerja, dan fokus grup)
mengenai pengendalian intern.
b. Kegiatan pemetaan keberadaan dan penerapan
infrastruktur, yang antara lain berisi: 1) pemetaan
keberadaan kebijakan dan prosedur yang mendukung
pengendalian intern, 2) rencana tindak yang tepat untuk
menyempurnakan pengendalian intern yang ada.

37. 5.2 Evaluasi Terpisah 30
c. Kegiatan pembangunan infrastruktur, yang antara lain
menyusun kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk
memperkuat pengendalian intern.
d. Kegiatan internalisasi, yang antara lain berisi: 1) kegiatan
sosialisasi kebijakan dan prosedur untuk memperkuat
pengendalian intern, 2) kegiatan yang memastikan seluruh
pegawai telah menerima informasi dan memahami
kebijakan dan prosedur untuk memperkuat pengendalian
intern.
e. Kegiatan pengembangan berkelanjutan, yang antara
lain berisi: 1) kegiatan pemantauan penerapan kebijakan
dan prosedur yang memperkuat pengendalian intern,
2) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi
terpisah, audit, dan reviu lainnya.
2. Hambatan kegiatan
Apabila ditemukan hambatan-hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya
target/tujuan kegiatan tersebut, agar penyebabnya dijelaskan.
3. Saran
Saran diberikan berkaitan dengan ditemukannya
kelemahan pengendalian intern atau pengendalian intern
yang tidak efektif. Saran yang diberikan berupa langkah-
langkah untuk mengatasi kelemahan pengendalian intern dan
menghilangkan terjadinya kelemahan pengendalian tersebut.
Saran yang diberikan agar yang realistis dan benar-benar
dapat dilaksanakan.

38. 5.2 Evaluasi Terpisah 31
4. Tindak lanjut atas saran periode sebelumnya
Bagian ini mengungkapkan tindak lanjut yang telah
dilakukan atas saran yang telah diberikan pada kegiatan
periode sebelumnya.
Laporan hasil evaluasi terpisah ini merupakan bahan
dukungan bagi penyusunan laporan berkala dan tahunan
(penjelasan penyusunan laporan dapat dilihat pada Pedoman
Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP). Penyusunan laporan
hasil evaluasi terpisah menjadi tanggung jawab pelaksana
evaluasi terpisah. Laporan disampaikan kepada pimpinan
instansi pemerintah.

39. 5.2 Evaluasi Terpisah 32

40. 5.2 Evaluasi Terpisah 33
BAB IV
PENUTUP
Evaluasi terpisah dan tindak lanjut yang efektif merupakan
salah satu unsur penting dalam pemantauan atas kinerja SPIP.
Dengan dilaksanakannya kedua hal ini secara efektif,
memungkinkan dilaksanakannya kewajiban pengendalian intern
dan tanggung jawab operasional secara optimal.
Evaluasi terpisah dan tindak lanjut menunjukkan arti strategis
aspek pemantauan pengendalian intern terhadap pelaksanaan
pengendalian intern secara keseluruhan. Tanpa melaksanakan
pemantauan yang teratur dan sistematis, keempat aspek lainnya
yang telah dibangun dengan sumber daya yang besar akan menjadi
tidak efektif, karena tidak mendapatkan umpan balik berupa
penilaian dan perbaikan guna penyempurnaan sistem pengendalian
intern pada suatu organisasi.
Pedoman ini disusun untuk memberikan acuan praktis bagi
pimpinan instansi pemerintah dalam menciptakan dan
melaksanakan sistem pengendalian intern, khususnya pada unsur
pemantauan dengan sub unsur evaluasi terpisah dan tindak lanjut
di lingkungan instansi yang dipimpinnya.
Hal-hal yang dicakup dalam pedoman teknis ini adalah acuan
mendasar yang berlaku secara umum bagi seluruh instansi
pemerintah, yang minimal harus dipenuhi dalam menerapkan
evaluasi terpisah dan tindak lanjut, namun tidak mengatur secara
spesifik bagi instansi tertentu. Instansi pemerintah hendaknya dapat
mengembangkan lebih jauh langkah-langkah yang perlu diambil,
sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan tetap mengacu dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sesuai dengan perkembangan teori dan praktik-praktik sistem
pengendalian intern, pedoman ini dapat disesuaikan di kemudian hari.