Dokumen tersebut merupakan bagian dari rencana strategis Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2014. Terdiri dari 4 bab yang membahas pendahuluan, perencanaan strategis, rencana kerja tahun 2014, dan penutup. Rencana strategis bertujuan mewujudkan pengawasan yang profesional untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar.
Dokumen tersebut merupakan Kerangka Acuan Kerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2015. Dokumen ini membahas visi, misi, tujuan, dan strategi Inspektorat untuk memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar melalui pengawasan yang profesional.
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur, yang meliputi pengaturan kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas jabatan, unsur dan sub-unsur kegiatan, uraian tugas jabatan, serta hasil kerja yang harus dicapai.
Dokumen ini membahas penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk periode 2011-2015. Rencana strategis ini merupakan pedoman untuk meningkatkan kinerja kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta selaras dengan visi, misi, dan program pemerintah kota. Penyusunan rencana strategis ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan perencanaan pembangunan daerah."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru untuk tahun 2019, termasuk evaluasi kinerja tahun 2018 dan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Dokumen tersebut merupakan Kerangka Acuan Kerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2015. Dokumen ini membahas visi, misi, tujuan, dan strategi Inspektorat untuk memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar melalui pengawasan yang profesional.
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur, yang meliputi pengaturan kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas jabatan, unsur dan sub-unsur kegiatan, uraian tugas jabatan, serta hasil kerja yang harus dicapai.
Dokumen ini membahas penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk periode 2011-2015. Rencana strategis ini merupakan pedoman untuk meningkatkan kinerja kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta selaras dengan visi, misi, dan program pemerintah kota. Penyusunan rencana strategis ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan perencanaan pembangunan daerah."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru untuk tahun 2019, termasuk evaluasi kinerja tahun 2018 dan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan membawahi beberapa bidang dan seksi termasuk Seksi Perumahan dan Pemukiman.
Kecamatan Girian memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan. Organisasi Kecamatan Girian terdiri dari Camat, Sekretaris, dan beberapa seksi yang membawahi berbagai bidang tugas.
Ringkasan:
Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2016 menyajikan capaian kinerja strategis sekretariat selama tahun 2016 dan hal-hal yang perlu perbaikan. Capaian kinerja diukur berdasarkan indikator kinerja dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Rencana Strategis 2015-2019 dan Rencana Kinerja 2016. Laporan ini bertujuan memperbaiki kinerja di masa depan.
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisihumas4
Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Agama dalam mereformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui pembangunan Zona Integritas. Beberapa program prioritas reformasi birokrasi adalah penguatan pengawasan, akuntabilitas, layanan publik, perubahan budaya kerja, penataan organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pembangunan Zona Integritas diharap
Laporan ini memberikan ringkasan kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2013. Capaian kinerja kegiatan mencapai 100% untuk output dan outcome, memenuhi target. Semua sasaran dan program tercapai dengan capaian kumulatif 100%, termasuk kategori sangat berhasil.
Laporan ini membahas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013. Tercatat ada 34 sasaran strategis untuk mewujudkan misi RPJMD yang diukur melalui 63 indikator kinerja. Capaian kinerja mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan sebagainya. Masih ada kendala seperti perencanaan program yang kurang akurat dan sumber daya yang belum memadai. Pemerintah akan meningkatkan perencana
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan yang mengatur tentang tujuan, prinsip, manfaat dan pengertian standar operasional prosedur administrasi pemerintahan bagi instansi pemerintah."
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan yang mengatur tentang latar belakang, tujuan, pengertian, manfaat, dan prinsip-prinsip penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan bagi instansi pemerintah."
Peraturan ini mengatur perubahan atas pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah. Perubahan ini dimaksudkan agar pedoman evaluasi dapat diimplementasikan secara menyeluruh. Dokumen ini menjelaskan model penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian program-program reformasi birokrasi.
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Golongan III untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi PNS seperti akuntabilitas dan nasionalisme. Dokumen ini juga menganalisis isu-isu terkait belum optimalnya penyerapan anggaran kas di biro-biro sekretariat daerah.
Dokumen tersebut merupakan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama yang mengatur tentang bentuk dan format perjanjian kinerja, laporan capaian kinerja, dan reviu atas laporan kinerja di lingkungan Kementerian Agama."
Dokumen tersebut merupakan bagian dari Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2015. Dokumen ini membahas visi, misi, tujuan, dan strategi Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar selama periode 2015.
Dokumen tersebut membahas tentang efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah pada organisasi perangkat daerah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa poin penting yang diangkat adalah peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, evaluasi sistem pengendalian intern, serta strategi untuk meningkatkan efektifitasnya melalui pengawasan berkelanjutan dan keterlibatan semua pi
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan membawahi beberapa bidang dan seksi termasuk Seksi Perumahan dan Pemukiman.
Kecamatan Girian memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan. Organisasi Kecamatan Girian terdiri dari Camat, Sekretaris, dan beberapa seksi yang membawahi berbagai bidang tugas.
Ringkasan:
Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2016 menyajikan capaian kinerja strategis sekretariat selama tahun 2016 dan hal-hal yang perlu perbaikan. Capaian kinerja diukur berdasarkan indikator kinerja dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Rencana Strategis 2015-2019 dan Rencana Kinerja 2016. Laporan ini bertujuan memperbaiki kinerja di masa depan.
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisihumas4
Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Agama dalam mereformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui pembangunan Zona Integritas. Beberapa program prioritas reformasi birokrasi adalah penguatan pengawasan, akuntabilitas, layanan publik, perubahan budaya kerja, penataan organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pembangunan Zona Integritas diharap
Laporan ini memberikan ringkasan kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2013. Capaian kinerja kegiatan mencapai 100% untuk output dan outcome, memenuhi target. Semua sasaran dan program tercapai dengan capaian kumulatif 100%, termasuk kategori sangat berhasil.
Laporan ini membahas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013. Tercatat ada 34 sasaran strategis untuk mewujudkan misi RPJMD yang diukur melalui 63 indikator kinerja. Capaian kinerja mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan sebagainya. Masih ada kendala seperti perencanaan program yang kurang akurat dan sumber daya yang belum memadai. Pemerintah akan meningkatkan perencana
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan yang mengatur tentang tujuan, prinsip, manfaat dan pengertian standar operasional prosedur administrasi pemerintahan bagi instansi pemerintah."
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan yang mengatur tentang latar belakang, tujuan, pengertian, manfaat, dan prinsip-prinsip penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan bagi instansi pemerintah."
Peraturan ini mengatur perubahan atas pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah. Perubahan ini dimaksudkan agar pedoman evaluasi dapat diimplementasikan secara menyeluruh. Dokumen ini menjelaskan model penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian program-program reformasi birokrasi.
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Golongan III untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi PNS seperti akuntabilitas dan nasionalisme. Dokumen ini juga menganalisis isu-isu terkait belum optimalnya penyerapan anggaran kas di biro-biro sekretariat daerah.
Dokumen tersebut merupakan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama yang mengatur tentang bentuk dan format perjanjian kinerja, laporan capaian kinerja, dan reviu atas laporan kinerja di lingkungan Kementerian Agama."
Dokumen tersebut merupakan bagian dari Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2015. Dokumen ini membahas visi, misi, tujuan, dan strategi Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar selama periode 2015.
Dokumen tersebut membahas tentang efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah pada organisasi perangkat daerah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa poin penting yang diangkat adalah peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, evaluasi sistem pengendalian intern, serta strategi untuk meningkatkan efektifitasnya melalui pengawasan berkelanjutan dan keterlibatan semua pi
Pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan pengawasan pengelolaan keuangan desa untuk mengetahui penyimpangan dan meningkatkan tata kelola keuangan desa. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul bertugas melakukan pengawasan dengan program strategis sesuai visi meningkatkan mutu SDM dan kerjasama dengan lembaga pengawas lainnya.
Dokumen tersebut merupakan rencana strategi Inspektorat Kabupaten Banjar untuk periode 2016-2021. Rencana strategi ini disusun untuk menjadi pedoman kerja inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Banjar.
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...CaeCaew
Tugas Kelompok Akuntansi Sektor Publik"PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR DENGAN KOMPETENSI SDM"
Laporan ini membahas tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah kepada pihak yang memberi mandat. LAKIP disusun berdasarkan peraturan dan harus memenuhi ciri-ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. LAKIP disampaikan secara berkala maksimal 3 bulan setelah
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb Mulyadi Yusuf
1. Dokumen ini membahas analisis kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan rencana strategis dan mencapai target kinerja. 2. Kementerian ini bertugas mengkoordinasikan kebijakan reformasi birokrasi dan meningkatkan kinerja aparatur negara melalui berbagai program seperti penataan struktur birokrasi dan profesionalisasi PNS. 3. Kinerja kementerian dievaluasi berdas
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
Dokumen tersebut membahas pengaruh pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2017 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Paper ini menganalisis penerapan SAP, kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bogor serta pengaruh pemeriksaan BPK RI terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
Tugas 2 Paper Akuntansi Sektor Publik
4D AKUNTANSI
"PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017 DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)"
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (durrotun nafi'ah)Durrotun Nafi'ah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) memberikan ringkasan mengenai tujuan, manfaat, dan persyaratan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dalam kurang dari 3 kalimat."
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja inspektorat kabupaten Banjar untuk memastikan terlaksananya pengawasan dan pengendalian internal secara efektif dan meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan melalui serangkaian program dan kegiatan seperti pengawasan berkala, penyusunan kebijakan dan prosedur, pelatihan tenaga pengawasan, serta penanganan pengaduan masyarakat.
Perjanjian kinerja tahun 2018 antara Inspektorat Kabupaten Banjar dan unit-unit terkait menetapkan target-target kinerja untuk mencapai manajemen pemerintahan yang efektif dan transparan meliputi peningkatan kapabilitas pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, serta profesionalisme aparatur.
Rencana Aksi Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2018 berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan internal, penataan sistem dan prosedur, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, serta penanganan pengaduan masyarakat. Beberapa target utama meliputi peningkatan frekuensi pengawasan internal, penyempurnaan kebijakan dan prosedur, pelatihan tenaga pemeriksa, serta intensifikasi penanganan pengaduan
Rencana Kerja tahun 2018 SKPD Inspektorat memfokuskan pada pengawasan internal secara berkala, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penanganan pengaduan masyarakat. Beberapa program utama adalah pelaksanaan pengawasan 225 kali, pelatihan 75% aparatur, serta penyelesaian 80% kasus pengaduan. Total pagu anggaran yang dialokasikan adalah Rp. 639,65 miliar.
Rencana Kerja Tahun 2017 SKPD Inspektorat membahas program dan kegiatan prioritas untuk peningkatan pengawasan internal, penataan sistem dan prosedur pengawasan, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawasan. Target utama adalah terlaksananya pengawasan internal secara berkala, penyusunan dokumen sistem dan prosedur pengawasan, serta terdidik dan terlatihnya 30 orang sumber daya manusia.
Dokumen tersebut merupakan perjanjian kinerja tahun 2017 antara Inspektur Kabupaten Banjar beserta empat urban wilayah dengan Bupati Banjar. Perjanjian ini mencakup target-target kinerja untuk meningkatkan sistem pengawasan internal, penanganan pengaduan masyarakat, serta profesionalisme aparatur pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dokumen tersebut merupakan indikator kinerja utama (IKU) dari Inspektorat Kabupaten Banjar. Terdapat tujuan untuk mewujudkan Inspektorat yang efektif dan bertanggung jawab serta menjadi solusi dalam pengelolaan pemerintahan yang baik. Ikunya meliputi persentase kepatuhan SKPD terhadap peraturan, persentase temuan yang ditindaklanjuti, dan persentase pengaduan masyarakat yang ditangani.
1. Dokumen ini merupakan rincian anggaran belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah untuk tahun 2015.
2. Anggaran tersebut meliputi belanja pegawai seperti gaji pokok, tunjangan, dan tambahan penghasilan.
3. Total anggaran yang diusulkan adalah Rp3,35 miliar yang akan ditarik per triwulan.
Dokumen tersebut merupakan rekapitulasi belanja langsung menurut program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2015. Dokumen tersebut memuat program-program kerja, kegiatan, target, anggaran, dan realisasi keuangan masing-masing program selama setahun.
Laporan keuangan inspektorat Kabupaten Banjar untuk tahun 2015 menunjukkan defisit sebesar Rp6,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang tidak memiliki defisit. Defisit ini disebabkan oleh peningkatan beban pegawai dan barang serta jasa sebesar Rp6,7 triliun. Pendapatan daerah masih nol karena belum ada penerimaan pajak, retribusi, dan transfer dari pemerintah pusat maupun daerah
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2015 mencakup 7 program utama yaitu: (1) peningkatan sistem pengawasan internal, (2) penanganan pengaduan masyarakat, (3) peningkatan kompetensi aparatur, (4) penataan sistem dan prosedur pengawasan, (5) pelayanan administrasi kantor, (6) peningkatan sarana prasarana, dan (7) pengembangan pelaporan kinerja dan keuangan. Rencana ang
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
Inspektorat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banjar yang kemudian dilakukan perubahan Peraturan
Daerah Nomor 03 Tahun 20 12 tentang perubahan kedua dan Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banjar.
Inspektorat Kabupaten Banjar adalah Aparat Pengawasan
Fungsional merupakan salah satu Perangkat Daerah dalam bidang
Pengawasan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 32
Tahun 2009 disebutkan bahwa Tugas Pokok Inspektorat adalah
”Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di
daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa”
Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Inspektorat
Kabupaten Banjar dalam mempunyai fungsi :
a. Perencanaan program pengawasan ;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
bidang pemerintaha, perekonomian, pendapatan, kekayaan,
kesejahteraan sosial, aparatur, kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat ;
d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
e. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional
2. 2
BAB II
PERENCANAAN STRATEJIK
A. RENCANA STRATEJIK
1. VISI
Seiring dan sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten
Banjar serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat
Kabupaten Banjar mempunyai visi :
““Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Banjar
Melalui Pengawasan Yang Profesional “.
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung
makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara Inspektorat dan
seluruh stakeholder’s dalam memantapkan Penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar secara terpadu.
Sementara Pengawasan yang Profesional mengandung arti bahwa
Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Inspektorat
Kabupaten Banjar harus selalu meningkatkan kapasitas dan
integritasnya.
2. M I S I
Misi, adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus
dicapai organisasi dalam mencapai visi, mencerminkan segala
sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan pengertian
ini pernyataan misi harus: (1) menunjukan secara jelas apa yang
hendak dicapai oleh organisasi; (2) secara eksplisit mengandung
apa yang harus dilakukan untuk mencapainya; dan (3) mengandung
partisipasi masyarakat terhadap perkembangan bidang yang digeluti
Misi Inspektorat Kabupaten Banjar merupakan rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi inspektorat serta sebagai pemersatu gerak,
langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara
pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.
Adapun Misi Inspektorat Kabupaten Banjar adalah :
3. 3
1. Meningkatkan peranan pengawasan untuk mendorong
terwujudnya akuntabilitas instansi Pemerintah Daerah serta
terciptanya aparatur yang bersih.
2. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka meningkatkan
kinerja instansi Pemerintah.
3. Menumbuh kembangkan sinergi pengawasan di lingkungan
Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah.
4. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang
baik ( Good Governance).
3. TUJUAN
Tujuan organisasi pada dasarnya jangka panjang, yang
harus diselesaikan selama waktu itu, dan akan mengarahkan
kinerja tahunan organisasi. Tujuan mencerminkan pernyataan
kondisi yang diinginkan dan bukan merupakan proses atau
aktivitas.
Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Inspektorat, perlu
ditetapkan tujuan pengawasan Inspektorat Kabupaten Banjar (goal)
yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan
ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD
secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan
kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi
serta program yang telah ditetapkan.
Dengan memperhatikan faktor kunci keberhasilan dari
faktor internal yaitu adanya motovasi kerja aparatur yang tinggi
namun belum didukung oleh kualitas aparatur serta faktor eksternal
adanya program bimbingan teknis maupun pendidikan / pelatihan
yang berorientasi kompetensi serta dukungan Bupati Banjar melalui
kebijakan dan tersedianya peraturan perundang-undangan, maka
tujuan pertama yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten
Banjar adalah :
1. Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang
profesional.
4. 4
2. Mewujudkan proses Pengawasan yang efektif obyektif,
profesional dan proporsinal guna dijadikan dasar untuk
pengambilan keputusan yang tepat, sehingga mampu
meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka
memantapkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik
dan prima..
3. Mewujudkan peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif,
responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat,
antisipatif dan mampu menjadi solusi.
Dari ketiga tujuan tersebut dirangkum menjadi tujuan utama
Inspektorat Kabupaten Banjar yaitu Mewujudkan peran Inspektorat
Kabupaten Banjar sebagai APIP yang efektif dan efisien, responsif,
antisipatif dan menjadi solusi dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan prima di Kabupaten Banjar.
4. SASARAN
Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan
atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan
dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi
pada kegiatan (action oriented) yang mudah dipahami dan
dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek
biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (goal)
yang telah ditetapkan.
Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Banjar
selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai tujuan
yang ingin dicapai dengan melalui :
1. Terwujudnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang
profesional.
2. Adanya Proses Pengawasan yang efektif obyektif, profesional
dan proporsinal guna dijadikan dasar untuk pengambilan
keputusan yang tepat, sehingga mampu meningkatkan kinerja
instansi pemerintah dalam rangka memantapkan
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan prima.
5. 5
3. Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif,
responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat,
antisipatif dan mampu menjadi solusi.
5. STRAGTEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT
A. Strategi
Strategi yang baik hendaknya memenuhi kriteria diantaranya ;
1. Gambaran atau rumusan yang sederhana sebagai bagian dari
renstra,
2. Pengelompokan strategi berdasarkan perspektif yang
bersangkutan yang merupakan rumusan paling dekat dengan
tujuan organisasi
3. Penjelasan tentang hubungan kausal antar strategi.
Strategi menggambarkan perspektif dengan beberapa komponen
utama atau penting dalam yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Perspektif keuangan/finansial
Perspektif keuangan tetap menjadi perhatian karena ukuran
keuangan merupakan iktisar dari konsekuensi ekonomi yang
terjadi akibat keputusan dan kebijakan.Tujuan pencapaian
kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari tujuan-
tujuan yang ada dalam tiga perspektif lainnya.
2. Perspektif pelanggan/pengguna
Pelanggan atau pengguna Inspektorat adalah Bupati Banjar
dan para stakeholder lain yang berkepentingan atas kinerja
inspektorat
3. Perspektif Proses Bisnis Internal
Tahapan dalam proses bisnis internal meliputi inovasi, proses
kegiatan operasional, serta proses pembangunan kapasitas
aparat untuk memenuhi tuntutan tugas
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Perspektif ini untuk mendorong organisasi atau unit kerja agar
dapat belajar dan tumbuh. Tujuan dari perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan
infrastruktur untuk saling mendukung pencapaian ketiga
6. 6
perspektif lainnya sesuai dengan urusan hubungan
kausalnya.Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam
perspektif ini berkaitan dengan kemampuan karyawan dan
system informasi.
Memperhatikan ke empat perspektif tersebut, maka Inspektorat
Kabupaten Banjar menetapkan strategi untuk mencapai tujuan
dan sasarannya yaitu :
1. Tetapkan aturan tentang Kode Etik dan Standart Operating
Procedured (SOP)
2. Tingkatkan kapasitas Aparatur di lingkungan Inspektorat
Kabupaten Banjar
3. Laksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan Kepala
Daerah secara regular
4. Laksanakan reviu per semester atas Kinerja keuangan SKPD
dan Pemerintah Kabupaten Banjar
5. Laksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Banjar
6. Laksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pembinaan
pemerintahan desa
7. Data Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) dan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
8. Bentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
B. Kebijakan
Menurut Mustopadidjaja, A.R (2001), kebijakan adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan
tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai
tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang
berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
negara dan pembangunan. Dalam merumuskan atau menetapkan
suatu kebijakan-kebijakan dikenal adanya sistem kebijakan, yang
terdiri dari :
7. 7
1. Lingkungan kebijakan, adalah keadaan yang
melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan
timbulnya masalah kebijaksanaan, yang mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh suatu
kebijakan.
2. Pembuat dan Pelaksana Kebijakan, adalah orang atau
sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai ”peranan
tertentu” dalam sistem dan proses kebijaksanaan, sebab
mereka berada dalam posisi menentukan ataupun
mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijaksanaan
ataupun dalam tahap pelaksanaannya, dalam arti
pengawasan, pengendalian dan pelatihan atas hasil-hasil
yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan.
3. Kebijakan itu sendiri, yaitu keputusan atau serangkaian
pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang
dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.
4. Kelompok Sasaran Kebijakan, yaitu orang atau sekelompok
orang, atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang
perilaku atau keadaannya ingin dipenuhi oleh kebijakan
bersangkutan.
Memperhatikan ke empat sistem kebijakan diatas, maka untuk
mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan,
Inspektorat Kabupaten Banjar merumuskan kebijakan yang akan
dijadikan landasan dalam menentukan program dan kegiatan
yaitu :
1. Melaksanakan efektivitas pengawasan melalui dukungan
administrasi serta penyediaan sarana dan prasarana kantor.
2. Menetapkan dan menerbitkan Peraturan tentang Kode Etik
dan Standart Operating Procedured (SOP)
3. Mengirimkan Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten
Banjar untuk mengikuti Bimbingan Teknis sera Pendidikan
dan Latihan Teknis maupun Fungsional
4. Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
8. 8
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan
Kepala Daerah secara regular melalui Program Kerja
Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
6. Melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan tertentu
7. Melaksanakan reviu per semester atas Kinerja keuangan
SKPD dan Pemerintah Kabupaten Banjar
8. Melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Banjar
9. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan
pembinaan pemerintahan desa
10.Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) dan
menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
11.Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
12.Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat
9. 9
BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Kebijakan dan Program serta kegiatan yang telah ditetapkan pada
Renstra, maka Rencana Kinerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
12. 12
BAB IV
P E N U T U P
Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 ini
diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap aparat
Inspektorat Kabupaten Banjar untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam
mencapai visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan.
Martapura, Nopember 2013
INSPEKTUR KABUPATEN
Ir.H.IMAM SUHARJO,MT
NIP. 19650119 199003 1 006