SlideShare a Scribd company logo
1
BAB I
PENDAHULUAN
Inspektorat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banjar yang kemudian dilakukan perubahan Peraturan
Daerah Nomor 03 Tahun 20 12 tentang perubahan kedua dan Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banjar.
Inspektorat Kabupaten Banjar adalah Aparat Pengawasan
Fungsional merupakan salah satu Perangkat Daerah dalam bidang
Pengawasan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 32
Tahun 2009 disebutkan bahwa Tugas Pokok Inspektorat adalah
”Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di
daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa”
Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Inspektorat
Kabupaten Banjar dalam mempunyai fungsi :
a. Perencanaan program pengawasan ;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
bidang pemerintaha, perekonomian, pendapatan, kekayaan,
kesejahteraan sosial, aparatur, kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat ;
d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
e. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional
2
BAB II
PERENCANAAN STRATEJIK
A. RENCANA STRATEJIK
1. VISI
Seiring dan sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten
Banjar serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat
Kabupaten Banjar mempunyai visi :
““Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Banjar
Melalui Pengawasan Yang Profesional “.
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung
makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara Inspektorat dan
seluruh stakeholder’s dalam memantapkan Penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar secara terpadu.
Sementara Pengawasan yang Profesional mengandung arti bahwa
Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Inspektorat
Kabupaten Banjar harus selalu meningkatkan kapasitas dan
integritasnya.
2. M I S I
Misi, adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus
dicapai organisasi dalam mencapai visi, mencerminkan segala
sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan pengertian
ini pernyataan misi harus: (1) menunjukan secara jelas apa yang
hendak dicapai oleh organisasi; (2) secara eksplisit mengandung
apa yang harus dilakukan untuk mencapainya; dan (3) mengandung
partisipasi masyarakat terhadap perkembangan bidang yang digeluti
Misi Inspektorat Kabupaten Banjar merupakan rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi inspektorat serta sebagai pemersatu gerak,
langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara
pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.
Adapun Misi Inspektorat Kabupaten Banjar adalah :
3
1. Meningkatkan peranan pengawasan untuk mendorong
terwujudnya akuntabilitas instansi Pemerintah Daerah serta
terciptanya aparatur yang bersih.
2. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka meningkatkan
kinerja instansi Pemerintah.
3. Menumbuh kembangkan sinergi pengawasan di lingkungan
Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah.
4. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang
baik ( Good Governance).
3. TUJUAN
Tujuan organisasi pada dasarnya jangka panjang, yang
harus diselesaikan selama waktu itu, dan akan mengarahkan
kinerja tahunan organisasi. Tujuan mencerminkan pernyataan
kondisi yang diinginkan dan bukan merupakan proses atau
aktivitas.
Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Inspektorat, perlu
ditetapkan tujuan pengawasan Inspektorat Kabupaten Banjar (goal)
yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan
ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD
secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan
kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi
serta program yang telah ditetapkan.
Dengan memperhatikan faktor kunci keberhasilan dari
faktor internal yaitu adanya motovasi kerja aparatur yang tinggi
namun belum didukung oleh kualitas aparatur serta faktor eksternal
adanya program bimbingan teknis maupun pendidikan / pelatihan
yang berorientasi kompetensi serta dukungan Bupati Banjar melalui
kebijakan dan tersedianya peraturan perundang-undangan, maka
tujuan pertama yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten
Banjar adalah :
1. Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang
profesional.
4
2. Mewujudkan proses Pengawasan yang efektif obyektif,
profesional dan proporsinal guna dijadikan dasar untuk
pengambilan keputusan yang tepat, sehingga mampu
meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka
memantapkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik
dan prima..
3. Mewujudkan peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif,
responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat,
antisipatif dan mampu menjadi solusi.
Dari ketiga tujuan tersebut dirangkum menjadi tujuan utama
Inspektorat Kabupaten Banjar yaitu Mewujudkan peran Inspektorat
Kabupaten Banjar sebagai APIP yang efektif dan efisien, responsif,
antisipatif dan menjadi solusi dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan prima di Kabupaten Banjar.
4. SASARAN
Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan
atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan
dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi
pada kegiatan (action oriented) yang mudah dipahami dan
dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek
biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (goal)
yang telah ditetapkan.
Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Banjar
selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai tujuan
yang ingin dicapai dengan melalui :
1. Terwujudnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang
profesional.
2. Adanya Proses Pengawasan yang efektif obyektif, profesional
dan proporsinal guna dijadikan dasar untuk pengambilan
keputusan yang tepat, sehingga mampu meningkatkan kinerja
instansi pemerintah dalam rangka memantapkan
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan prima.
5
3. Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif,
responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat,
antisipatif dan mampu menjadi solusi.
5. STRAGTEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT
A. Strategi
Strategi yang baik hendaknya memenuhi kriteria diantaranya ;
1. Gambaran atau rumusan yang sederhana sebagai bagian dari
renstra,
2. Pengelompokan strategi berdasarkan perspektif yang
bersangkutan yang merupakan rumusan paling dekat dengan
tujuan organisasi
3. Penjelasan tentang hubungan kausal antar strategi.
Strategi menggambarkan perspektif dengan beberapa komponen
utama atau penting dalam yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Perspektif keuangan/finansial
Perspektif keuangan tetap menjadi perhatian karena ukuran
keuangan merupakan iktisar dari konsekuensi ekonomi yang
terjadi akibat keputusan dan kebijakan.Tujuan pencapaian
kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari tujuan-
tujuan yang ada dalam tiga perspektif lainnya.
2. Perspektif pelanggan/pengguna
Pelanggan atau pengguna Inspektorat adalah Bupati Banjar
dan para stakeholder lain yang berkepentingan atas kinerja
inspektorat
3. Perspektif Proses Bisnis Internal
Tahapan dalam proses bisnis internal meliputi inovasi, proses
kegiatan operasional, serta proses pembangunan kapasitas
aparat untuk memenuhi tuntutan tugas
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Perspektif ini untuk mendorong organisasi atau unit kerja agar
dapat belajar dan tumbuh. Tujuan dari perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan
infrastruktur untuk saling mendukung pencapaian ketiga
6
perspektif lainnya sesuai dengan urusan hubungan
kausalnya.Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam
perspektif ini berkaitan dengan kemampuan karyawan dan
system informasi.
Memperhatikan ke empat perspektif tersebut, maka Inspektorat
Kabupaten Banjar menetapkan strategi untuk mencapai tujuan
dan sasarannya yaitu :
1. Tetapkan aturan tentang Kode Etik dan Standart Operating
Procedured (SOP)
2. Tingkatkan kapasitas Aparatur di lingkungan Inspektorat
Kabupaten Banjar
3. Laksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan Kepala
Daerah secara regular
4. Laksanakan reviu per semester atas Kinerja keuangan SKPD
dan Pemerintah Kabupaten Banjar
5. Laksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Banjar
6. Laksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pembinaan
pemerintahan desa
7. Data Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) dan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
8. Bentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
B. Kebijakan
Menurut Mustopadidjaja, A.R (2001), kebijakan adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan
tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai
tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang
berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
negara dan pembangunan. Dalam merumuskan atau menetapkan
suatu kebijakan-kebijakan dikenal adanya sistem kebijakan, yang
terdiri dari :
7
1. Lingkungan kebijakan, adalah keadaan yang
melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan
timbulnya masalah kebijaksanaan, yang mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh suatu
kebijakan.
2. Pembuat dan Pelaksana Kebijakan, adalah orang atau
sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai ”peranan
tertentu” dalam sistem dan proses kebijaksanaan, sebab
mereka berada dalam posisi menentukan ataupun
mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijaksanaan
ataupun dalam tahap pelaksanaannya, dalam arti
pengawasan, pengendalian dan pelatihan atas hasil-hasil
yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan.
3. Kebijakan itu sendiri, yaitu keputusan atau serangkaian
pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang
dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.
4. Kelompok Sasaran Kebijakan, yaitu orang atau sekelompok
orang, atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang
perilaku atau keadaannya ingin dipenuhi oleh kebijakan
bersangkutan.
Memperhatikan ke empat sistem kebijakan diatas, maka untuk
mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan,
Inspektorat Kabupaten Banjar merumuskan kebijakan yang akan
dijadikan landasan dalam menentukan program dan kegiatan
yaitu :
1. Melaksanakan efektivitas pengawasan melalui dukungan
administrasi serta penyediaan sarana dan prasarana kantor.
2. Menetapkan dan menerbitkan Peraturan tentang Kode Etik
dan Standart Operating Procedured (SOP)
3. Mengirimkan Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten
Banjar untuk mengikuti Bimbingan Teknis sera Pendidikan
dan Latihan Teknis maupun Fungsional
4. Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
8
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan
Kepala Daerah secara regular melalui Program Kerja
Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
6. Melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan tertentu
7. Melaksanakan reviu per semester atas Kinerja keuangan
SKPD dan Pemerintah Kabupaten Banjar
8. Melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Banjar
9. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan
pembinaan pemerintahan desa
10.Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) dan
menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
11.Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
12.Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat
9
BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Kebijakan dan Program serta kegiatan yang telah ditetapkan pada
Renstra, maka Rencana Kinerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
10
11
12
BAB IV
P E N U T U P
Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 ini
diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap aparat
Inspektorat Kabupaten Banjar untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam
mencapai visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan.
Martapura, Nopember 2013
INSPEKTUR KABUPATEN
Ir.H.IMAM SUHARJO,MT
NIP. 19650119 199003 1 006

More Related Content

What's hot

Makalah penyesuaian andi ck ok
Makalah  penyesuaian  andi ck okMakalah  penyesuaian  andi ck ok
Makalah penyesuaian andi ck ok
ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Renstra
RenstraRenstra
Pandangan umum ranperda tata organisasi
Pandangan umum ranperda tata organisasiPandangan umum ranperda tata organisasi
Pandangan umum ranperda tata organisasiapotek agam farma
 
Reformasi birokrasi 1
Reformasi birokrasi 1Reformasi birokrasi 1
Reformasi birokrasi 1
pengawasankejatipapua
 
Laporan kinerja-sekretariat-komisi-informasi-pusat-tahun-2016
Laporan kinerja-sekretariat-komisi-informasi-pusat-tahun-2016Laporan kinerja-sekretariat-komisi-informasi-pusat-tahun-2016
Laporan kinerja-sekretariat-komisi-informasi-pusat-tahun-2016
Roy Siwabessy
 
Lkip kab. pakpak bharat tahun 2017
Lkip kab. pakpak bharat tahun 2017Lkip kab. pakpak bharat tahun 2017
Lkip kab. pakpak bharat tahun 2017
pandirambo900
 
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedis
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedisRancangan dilla aprilya muchtar paramedis
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedis
temanna #LABEDDU
 
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisi
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisiAsn integritas dan tahun toleransi 2022 revisi
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisi
humas4
 
RINGKASAN LAKIP
RINGKASAN LAKIPRINGKASAN LAKIP
Laporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintahLaporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintah
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
Lakip pemko psp 2014
Lakip pemko psp 2014Lakip pemko psp 2014
Lakip pemko psp 2014
manafhsb
 
Lakip kab pakpak bharat
Lakip kab pakpak bharatLakip kab pakpak bharat
Lakip kab pakpak bharat
ppbkab
 
Permenpan nomor 35 tahun 2012
Permenpan nomor 35 tahun 2012Permenpan nomor 35 tahun 2012
Permenpan nomor 35 tahun 2012
KutsiyatinMSi
 
Permenpan2012 035 sop
Permenpan2012 035 sopPermenpan2012 035 sop
Permenpan2012 035 sop
cipto1919
 
Permenpan no 30 tahun 2018
Permenpan no 30 tahun 2018 Permenpan no 30 tahun 2018
Permenpan no 30 tahun 2018
Hairi Mtp
 
Rancangan aktualisasi suriyanto lopang
Rancangan aktualisasi suriyanto lopangRancangan aktualisasi suriyanto lopang
Rancangan aktualisasi suriyanto lopang
temanna #LABEDDU
 
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
temanna #LABEDDU
 
Kma tentang kinerja
Kma tentang kinerjaKma tentang kinerja
Kma tentang kinerja
KutsiyatinMSi
 
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtar
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtarBab i bab 5 dilla aprilya muchtar
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtar
temanna #LABEDDU
 
Rancanga yuyun matriks tabel
Rancanga yuyun matriks tabelRancanga yuyun matriks tabel
Rancanga yuyun matriks tabel
temanna #LABEDDU
 

What's hot (20)

Makalah penyesuaian andi ck ok
Makalah  penyesuaian  andi ck okMakalah  penyesuaian  andi ck ok
Makalah penyesuaian andi ck ok
 
Renstra
RenstraRenstra
Renstra
 
Pandangan umum ranperda tata organisasi
Pandangan umum ranperda tata organisasiPandangan umum ranperda tata organisasi
Pandangan umum ranperda tata organisasi
 
Reformasi birokrasi 1
Reformasi birokrasi 1Reformasi birokrasi 1
Reformasi birokrasi 1
 
Laporan kinerja-sekretariat-komisi-informasi-pusat-tahun-2016
Laporan kinerja-sekretariat-komisi-informasi-pusat-tahun-2016Laporan kinerja-sekretariat-komisi-informasi-pusat-tahun-2016
Laporan kinerja-sekretariat-komisi-informasi-pusat-tahun-2016
 
Lkip kab. pakpak bharat tahun 2017
Lkip kab. pakpak bharat tahun 2017Lkip kab. pakpak bharat tahun 2017
Lkip kab. pakpak bharat tahun 2017
 
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedis
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedisRancangan dilla aprilya muchtar paramedis
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedis
 
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisi
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisiAsn integritas dan tahun toleransi 2022 revisi
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisi
 
RINGKASAN LAKIP
RINGKASAN LAKIPRINGKASAN LAKIP
RINGKASAN LAKIP
 
Laporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintahLaporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintah
 
Lakip pemko psp 2014
Lakip pemko psp 2014Lakip pemko psp 2014
Lakip pemko psp 2014
 
Lakip kab pakpak bharat
Lakip kab pakpak bharatLakip kab pakpak bharat
Lakip kab pakpak bharat
 
Permenpan nomor 35 tahun 2012
Permenpan nomor 35 tahun 2012Permenpan nomor 35 tahun 2012
Permenpan nomor 35 tahun 2012
 
Permenpan2012 035 sop
Permenpan2012 035 sopPermenpan2012 035 sop
Permenpan2012 035 sop
 
Permenpan no 30 tahun 2018
Permenpan no 30 tahun 2018 Permenpan no 30 tahun 2018
Permenpan no 30 tahun 2018
 
Rancangan aktualisasi suriyanto lopang
Rancangan aktualisasi suriyanto lopangRancangan aktualisasi suriyanto lopang
Rancangan aktualisasi suriyanto lopang
 
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
 
Kma tentang kinerja
Kma tentang kinerjaKma tentang kinerja
Kma tentang kinerja
 
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtar
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtarBab i bab 5 dilla aprilya muchtar
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtar
 
Rancanga yuyun matriks tabel
Rancanga yuyun matriks tabelRancanga yuyun matriks tabel
Rancanga yuyun matriks tabel
 

Similar to Renja-2014-inspektorat

Isi lakip bab i iv inspektorat 2015
Isi lakip bab i iv inspektorat 2015Isi lakip bab i iv inspektorat 2015
Isi lakip bab i iv inspektorat 2015
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
ayu.ppt
ayu.pptayu.ppt
ayu.ppt
ssuser24c2dc
 
CJR Manajemen Eka Gizi Reg_c.pdf
CJR Manajemen Eka Gizi Reg_c.pdfCJR Manajemen Eka Gizi Reg_c.pdf
CJR Manajemen Eka Gizi Reg_c.pdf
ChelsiTarigan
 
lakip-bab-i-iv-inspektorat-2014
lakip-bab-i-iv-inspektorat-2014lakip-bab-i-iv-inspektorat-2014
lakip-bab-i-iv-inspektorat-2014
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
Piagam pengawasan (revisi)
Piagam pengawasan (revisi)Piagam pengawasan (revisi)
Piagam pengawasan (revisi)
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.pptMateri_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
fajar710984
 
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.pptMateri_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
swanggie
 
Renstra 2016 2021
Renstra 2016 2021Renstra 2016 2021
Renstra 2016 2021
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptxPaparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
suryani180680
 
Penguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internalPenguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internal
Sujatmiko Wibowo
 
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
CaeCaew
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahLaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
irwanto IAINSKA
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahLaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
irwanto IAINSKA
 
Kata-pengantar-dll
Kata-pengantar-dllKata-pengantar-dll
Kata-pengantar-dll
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018
Adi Pujakesuma
 
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Mulyadi Yusuf
 
Perjanjian kinerja 2016
Perjanjian kinerja 2016Perjanjian kinerja 2016
Perjanjian kinerja 2016
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
MutiaRevelianti
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
MutiaRevelianti
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (durrotun nafi'ah)
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (durrotun nafi'ah)Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (durrotun nafi'ah)
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (durrotun nafi'ah)
Durrotun Nafi'ah
 

Similar to Renja-2014-inspektorat (20)

Isi lakip bab i iv inspektorat 2015
Isi lakip bab i iv inspektorat 2015Isi lakip bab i iv inspektorat 2015
Isi lakip bab i iv inspektorat 2015
 
ayu.ppt
ayu.pptayu.ppt
ayu.ppt
 
CJR Manajemen Eka Gizi Reg_c.pdf
CJR Manajemen Eka Gizi Reg_c.pdfCJR Manajemen Eka Gizi Reg_c.pdf
CJR Manajemen Eka Gizi Reg_c.pdf
 
lakip-bab-i-iv-inspektorat-2014
lakip-bab-i-iv-inspektorat-2014lakip-bab-i-iv-inspektorat-2014
lakip-bab-i-iv-inspektorat-2014
 
Piagam pengawasan (revisi)
Piagam pengawasan (revisi)Piagam pengawasan (revisi)
Piagam pengawasan (revisi)
 
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.pptMateri_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
 
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.pptMateri_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
 
Renstra 2016 2021
Renstra 2016 2021Renstra 2016 2021
Renstra 2016 2021
 
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptxPaparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
 
Penguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internalPenguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internal
 
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahLaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahLaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 
Kata-pengantar-dll
Kata-pengantar-dllKata-pengantar-dll
Kata-pengantar-dll
 
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Juli 2018
 
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
 
Perjanjian kinerja 2016
Perjanjian kinerja 2016Perjanjian kinerja 2016
Perjanjian kinerja 2016
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (durrotun nafi'ah)
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (durrotun nafi'ah)Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (durrotun nafi'ah)
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (durrotun nafi'ah)
 

More from Inspektorat Kabupaten Banjar

Piagam Pengawasan
Piagam PengawasanPiagam Pengawasan
Piagam Pengawasan
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
8. pokin inspektorat 2016
8. pokin inspektorat 20168. pokin inspektorat 2016
8. pokin inspektorat 2016
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
4. iku
4. iku4. iku
3. pk 2018 inspektorat
3. pk 2018 inspektorat3. pk 2018 inspektorat
3. pk 2018 inspektorat
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
6. rencana aksi 2018
6. rencana aksi 20186. rencana aksi 2018
6. rencana aksi 2018
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
2. renja 2018
2. renja 20182. renja 2018
6. rencana aksi 2017
6. rencana aksi 20176. rencana aksi 2017
6. rencana aksi 2017
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
Renja 2017
Renja 2017Renja 2017
pk 2017 inspektorat
pk 2017 inspektoratpk 2017 inspektorat
pk 2017 inspektorat
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
Rencana aksi kinerja
Rencana aksi kinerjaRencana aksi kinerja
Rencana aksi kinerja
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
Lampiran perjanjian kinerja 2015
Lampiran perjanjian kinerja 2015Lampiran perjanjian kinerja 2015
Lampiran perjanjian kinerja 2015
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
Iku
IkuIku
Bahan sakip 2016 (iku dan rencana aksi)
Bahan sakip 2016 (iku dan rencana aksi)Bahan sakip 2016 (iku dan rencana aksi)
Bahan sakip 2016 (iku dan rencana aksi)
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
Dpa btl
Dpa btlDpa btl
Dpa bl
Dpa blDpa bl
Rptlo2015
Rptlo2015Rptlo2015
Lampiran renja 2015 inspektorat
Lampiran renja 2015 inspektoratLampiran renja 2015 inspektorat
Lampiran renja 2015 inspektorat
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
Rptlpe2015
Rptlpe2015Rptlpe2015

More from Inspektorat Kabupaten Banjar (20)

Piagam Pengawasan
Piagam PengawasanPiagam Pengawasan
Piagam Pengawasan
 
8. pokin inspektorat 2016
8. pokin inspektorat 20168. pokin inspektorat 2016
8. pokin inspektorat 2016
 
4. iku
4. iku4. iku
4. iku
 
3. pk 2018 inspektorat
3. pk 2018 inspektorat3. pk 2018 inspektorat
3. pk 2018 inspektorat
 
6. rencana aksi 2018
6. rencana aksi 20186. rencana aksi 2018
6. rencana aksi 2018
 
2. renja 2018
2. renja 20182. renja 2018
2. renja 2018
 
6. rencana aksi 2017
6. rencana aksi 20176. rencana aksi 2017
6. rencana aksi 2017
 
Renja 2017
Renja 2017Renja 2017
Renja 2017
 
pk 2017 inspektorat
pk 2017 inspektoratpk 2017 inspektorat
pk 2017 inspektorat
 
Rkt skpd
Rkt skpdRkt skpd
Rkt skpd
 
Rencana aksi kinerja
Rencana aksi kinerjaRencana aksi kinerja
Rencana aksi kinerja
 
Lampiran perjanjian kinerja 2015
Lampiran perjanjian kinerja 2015Lampiran perjanjian kinerja 2015
Lampiran perjanjian kinerja 2015
 
Iku
IkuIku
Iku
 
Bahan sakip 2016 (iku dan rencana aksi)
Bahan sakip 2016 (iku dan rencana aksi)Bahan sakip 2016 (iku dan rencana aksi)
Bahan sakip 2016 (iku dan rencana aksi)
 
Rencana kinerja
Rencana kinerjaRencana kinerja
Rencana kinerja
 
Dpa btl
Dpa btlDpa btl
Dpa btl
 
Dpa bl
Dpa blDpa bl
Dpa bl
 
Rptlo2015
Rptlo2015Rptlo2015
Rptlo2015
 
Lampiran renja 2015 inspektorat
Lampiran renja 2015 inspektoratLampiran renja 2015 inspektorat
Lampiran renja 2015 inspektorat
 
Rptlpe2015
Rptlpe2015Rptlpe2015
Rptlpe2015
 

Recently uploaded

MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
newxclipse
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 

Recently uploaded (11)

MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 

Renja-2014-inspektorat

  • 1. 1 BAB I PENDAHULUAN Inspektorat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar yang kemudian dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 20 12 tentang perubahan kedua dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. Inspektorat Kabupaten Banjar adalah Aparat Pengawasan Fungsional merupakan salah satu Perangkat Daerah dalam bidang Pengawasan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa Tugas Pokok Inspektorat adalah ”Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa” Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Inspektorat Kabupaten Banjar dalam mempunyai fungsi : a. Perencanaan program pengawasan ; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ; c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintaha, perekonomian, pendapatan, kekayaan, kesejahteraan sosial, aparatur, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ; d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ; e. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional
  • 2. 2 BAB II PERENCANAAN STRATEJIK A. RENCANA STRATEJIK 1. VISI Seiring dan sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Banjar serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Banjar mempunyai visi : ““Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Banjar Melalui Pengawasan Yang Profesional “. Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara Inspektorat dan seluruh stakeholder’s dalam memantapkan Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar secara terpadu. Sementara Pengawasan yang Profesional mengandung arti bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar harus selalu meningkatkan kapasitas dan integritasnya. 2. M I S I Misi, adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi dalam mencapai visi, mencerminkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan pengertian ini pernyataan misi harus: (1) menunjukan secara jelas apa yang hendak dicapai oleh organisasi; (2) secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya; dan (3) mengandung partisipasi masyarakat terhadap perkembangan bidang yang digeluti Misi Inspektorat Kabupaten Banjar merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi inspektorat serta sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi Inspektorat Kabupaten Banjar adalah :
  • 3. 3 1. Meningkatkan peranan pengawasan untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas instansi Pemerintah Daerah serta terciptanya aparatur yang bersih. 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi Pemerintah. 3. Menumbuh kembangkan sinergi pengawasan di lingkungan Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah. 4. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik ( Good Governance). 3. TUJUAN Tujuan organisasi pada dasarnya jangka panjang, yang harus diselesaikan selama waktu itu, dan akan mengarahkan kinerja tahunan organisasi. Tujuan mencerminkan pernyataan kondisi yang diinginkan dan bukan merupakan proses atau aktivitas. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Inspektorat, perlu ditetapkan tujuan pengawasan Inspektorat Kabupaten Banjar (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan faktor kunci keberhasilan dari faktor internal yaitu adanya motovasi kerja aparatur yang tinggi namun belum didukung oleh kualitas aparatur serta faktor eksternal adanya program bimbingan teknis maupun pendidikan / pelatihan yang berorientasi kompetensi serta dukungan Bupati Banjar melalui kebijakan dan tersedianya peraturan perundang-undangan, maka tujuan pertama yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Banjar adalah : 1. Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional.
  • 4. 4 2. Mewujudkan proses Pengawasan yang efektif obyektif, profesional dan proporsinal guna dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat, sehingga mampu meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka memantapkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan prima.. 3. Mewujudkan peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi. Dari ketiga tujuan tersebut dirangkum menjadi tujuan utama Inspektorat Kabupaten Banjar yaitu Mewujudkan peran Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang efektif dan efisien, responsif, antisipatif dan menjadi solusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan prima di Kabupaten Banjar. 4. SASARAN Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (action oriented) yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Banjar selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai tujuan yang ingin dicapai dengan melalui : 1. Terwujudnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional. 2. Adanya Proses Pengawasan yang efektif obyektif, profesional dan proporsinal guna dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat, sehingga mampu meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka memantapkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan prima.
  • 5. 5 3. Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi. 5. STRAGTEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT A. Strategi Strategi yang baik hendaknya memenuhi kriteria diantaranya ; 1. Gambaran atau rumusan yang sederhana sebagai bagian dari renstra, 2. Pengelompokan strategi berdasarkan perspektif yang bersangkutan yang merupakan rumusan paling dekat dengan tujuan organisasi 3. Penjelasan tentang hubungan kausal antar strategi. Strategi menggambarkan perspektif dengan beberapa komponen utama atau penting dalam yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Perspektif keuangan/finansial Perspektif keuangan tetap menjadi perhatian karena ukuran keuangan merupakan iktisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan kebijakan.Tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari tujuan- tujuan yang ada dalam tiga perspektif lainnya. 2. Perspektif pelanggan/pengguna Pelanggan atau pengguna Inspektorat adalah Bupati Banjar dan para stakeholder lain yang berkepentingan atas kinerja inspektorat 3. Perspektif Proses Bisnis Internal Tahapan dalam proses bisnis internal meliputi inovasi, proses kegiatan operasional, serta proses pembangunan kapasitas aparat untuk memenuhi tuntutan tugas 4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Perspektif ini untuk mendorong organisasi atau unit kerja agar dapat belajar dan tumbuh. Tujuan dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan infrastruktur untuk saling mendukung pencapaian ketiga
  • 6. 6 perspektif lainnya sesuai dengan urusan hubungan kausalnya.Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perspektif ini berkaitan dengan kemampuan karyawan dan system informasi. Memperhatikan ke empat perspektif tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Banjar menetapkan strategi untuk mencapai tujuan dan sasarannya yaitu : 1. Tetapkan aturan tentang Kode Etik dan Standart Operating Procedured (SOP) 2. Tingkatkan kapasitas Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar 3. Laksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan Kepala Daerah secara regular 4. Laksanakan reviu per semester atas Kinerja keuangan SKPD dan Pemerintah Kabupaten Banjar 5. Laksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar 6. Laksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa 7. Data Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 8. Bentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat B. Kebijakan Menurut Mustopadidjaja, A.R (2001), kebijakan adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan. Dalam merumuskan atau menetapkan suatu kebijakan-kebijakan dikenal adanya sistem kebijakan, yang terdiri dari :
  • 7. 7 1. Lingkungan kebijakan, adalah keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya masalah kebijaksanaan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh suatu kebijakan. 2. Pembuat dan Pelaksana Kebijakan, adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai ”peranan tertentu” dalam sistem dan proses kebijaksanaan, sebab mereka berada dalam posisi menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijaksanaan ataupun dalam tahap pelaksanaannya, dalam arti pengawasan, pengendalian dan pelatihan atas hasil-hasil yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan. 3. Kebijakan itu sendiri, yaitu keputusan atau serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. 4. Kelompok Sasaran Kebijakan, yaitu orang atau sekelompok orang, atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipenuhi oleh kebijakan bersangkutan. Memperhatikan ke empat sistem kebijakan diatas, maka untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Banjar merumuskan kebijakan yang akan dijadikan landasan dalam menentukan program dan kegiatan yaitu : 1. Melaksanakan efektivitas pengawasan melalui dukungan administrasi serta penyediaan sarana dan prasarana kantor. 2. Menetapkan dan menerbitkan Peraturan tentang Kode Etik dan Standart Operating Procedured (SOP) 3. Mengirimkan Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk mengikuti Bimbingan Teknis sera Pendidikan dan Latihan Teknis maupun Fungsional 4. Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
  • 8. 8 5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan Kepala Daerah secara regular melalui Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 6. Melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan tertentu 7. Melaksanakan reviu per semester atas Kinerja keuangan SKPD dan Pemerintah Kabupaten Banjar 8. Melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar 9. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa 10.Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) dan menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 11.Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat 12.Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat
  • 9. 9 BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta kegiatan yang telah ditetapkan pada Renstra, maka Rencana Kinerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
  • 10. 10
  • 11. 11
  • 12. 12 BAB IV P E N U T U P Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Banjar untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan. Martapura, Nopember 2013 INSPEKTUR KABUPATEN Ir.H.IMAM SUHARJO,MT NIP. 19650119 199003 1 006