[Ringkasan]
Prosedur standar operasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional auditor di lingkungan aparat pengawasan internal pemerintah dirangkum. Prosedur ini mengatur proses pengumpulan bukti kinerja, penilaian oleh tim, dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan kenaikan pangkat auditor. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan penetapan angka kredit secara adil, transparan, dan tepat waktu.
Keputusan Inspektur Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2010 menetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk mendorong budaya etis dan mencegah perilaku tidak etis agar terwujud aparat pengawas yang kredibel dan kinerja optimal. Kode etik terdiri dari prinsip integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi serta aturan perilaku yang menjelaskannya lebih
Bab I memberikan latar belakang dan tujuan dari prosedur kegiatan baku penilaian dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional auditor. Bab II menjelaskan bidang kegiatan auditor yang terdiri dari pendidikan, pengawasan, pengembangan profesi pengawasan, dan penunjang tugas pengawasan serta angka kredit yang dapat diperoleh dari masing-masing bidang kegiatan.
Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis tentang jabatan fungsional analis kepegawaian keahlian dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang ruang lingkup, unsur utama, dan penunjang kegiatan analis kepegawaian serta pengertian istilah-istilah yang terkait.
Perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan peraturMuhaiat
Dokumen tersebut mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Dokumen ini menjelaskan tujuan, prinsip, dan unsur-unsur penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil seperti sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Dokumen ini juga menjelaskan definisi kunci seperti pegawai negeri sipil, penilaian prestasi kerja, prestasi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Web Master
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
#manajemen_pns
#pp_nomor_17_tahun_2020
Keputusan Inspektur Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2010 menetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk mendorong budaya etis dan mencegah perilaku tidak etis agar terwujud aparat pengawas yang kredibel dan kinerja optimal. Kode etik terdiri dari prinsip integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi serta aturan perilaku yang menjelaskannya lebih
Bab I memberikan latar belakang dan tujuan dari prosedur kegiatan baku penilaian dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional auditor. Bab II menjelaskan bidang kegiatan auditor yang terdiri dari pendidikan, pengawasan, pengembangan profesi pengawasan, dan penunjang tugas pengawasan serta angka kredit yang dapat diperoleh dari masing-masing bidang kegiatan.
Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis tentang jabatan fungsional analis kepegawaian keahlian dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang ruang lingkup, unsur utama, dan penunjang kegiatan analis kepegawaian serta pengertian istilah-istilah yang terkait.
Perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan peraturMuhaiat
Dokumen tersebut mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Dokumen ini menjelaskan tujuan, prinsip, dan unsur-unsur penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil seperti sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Dokumen ini juga menjelaskan definisi kunci seperti pegawai negeri sipil, penilaian prestasi kerja, prestasi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Web Master
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
#manajemen_pns
#pp_nomor_17_tahun_2020
Dokumen tersebut merupakan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama yang mengatur tentang bentuk dan format perjanjian kinerja, laporan capaian kinerja, dan reviu atas laporan kinerja di lingkungan Kementerian Agama."
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...temanna #LABEDDU
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, mencakup kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas, unsur kegiatan, dan hasil kerja jabatan tersebut.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan karier yang bertugas melakukan kajian dan analisis kebijakan. Instansi pembina jabatan ini adalah Lembaga Administrasi Negara, yang antara lain menyusun pedoman dan mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis Kebijakan. Jenjang jabatan terdiri atas Analis Keb
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional analis kepegawaian. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian syarat pengangkatan dan penilaian jabatan serta ketentuan peralihan jabatan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS) yang mencakup penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, dan aspek-aspek lainnya dalam manajemen PNS. Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan kebutuhan PNS yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun berdasarkan analisis j
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfakRidho Fitrah Hyzkia
[Ringkasan]
Pedoman ini mengatur tentang penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional analis kebijakan, mencakup kurikulum pelatihan, kepesertaan, tenaga pelatihan, fasilitas, penyelenggaraan, perencanaan, pembiayaan, dan evaluasi pelatihan. Tujuannya adalah mempersiapkan, membentuk, dan meningkatkan kompetensi serta profesionalisme analis kebijakan dalam melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...Yudhi Aldriand
Peraturan ini mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi kinerja PNS dan digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan pembinaan, karier, pengangkatan, dan penghargaan PNS. Penilaian meliputi penilaian terhadap pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja PNS.
Dokumen tersebut mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Dokumen ini menjelaskan tujuan, prinsip, dan unsur-unsur penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil serta menetapkan pedoman bagi pegawai negeri sipil dan pejabat penilai dalam melaksanakan penilaian tersebut.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), mencakup penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan PPPK. Peraturan ini mengatur pula tentang pengadaan PPPK untuk mengisi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi tert
Surat edaran ini memberikan penjelasan mengenai beberapa hal terkait penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional auditor, yakni: (1) unsur pengembangan profesi yang perlu dipenuhi untuk kenaikan pangkat, (2) perhitungan jam kerja untuk penghitungan angka kredit, dan (3) alokasi angka kredit bagi auditor yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala perwakilan.
Dokumen tersebut membahas proses pembinaan dan supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Terdapat penjelasan mengenai struktur organisasi baru Kantor Wilayah, proses bisnis pembinaan dan supervisi KPPN, serta aspek-aspek yang menjadi fokus pembinaan dan supervisi seperti perubahan ketentuan, peningkatan kualitas pelayanan, dan peny
Organisasi, Kedudukan dan Profesionalisme "Satuan Pengawasan Internal (Intern...Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan dan organisasi Satuan Pengawasan Internal (SPI) di perusahaan dan lembaga pemerintah. SPI berada di bawah tanggung jawab langsung Direktur Utama/Rektor/Kepala Daerah dan bertugas mengawasi pelaksanaan kerja unit-unit organisasi. Dokumen ini juga menjelaskan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangan SPI serta standar profesional yang harus dipatuhi oleh auditor internal.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil di Indonesia. Ia menjelaskan tujuan, prosedur, dan unsur-unsur penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) sebagai dasar evaluasi kinerja pegawai negeri sipil. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya penilaian kinerja yang objektif untuk dasar pertimbangan kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan pegawai negeri sipil.
Dokumen tersebut merupakan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama yang mengatur tentang bentuk dan format perjanjian kinerja, laporan capaian kinerja, dan reviu atas laporan kinerja di lingkungan Kementerian Agama."
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...temanna #LABEDDU
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, mencakup kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas, unsur kegiatan, dan hasil kerja jabatan tersebut.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan karier yang bertugas melakukan kajian dan analisis kebijakan. Instansi pembina jabatan ini adalah Lembaga Administrasi Negara, yang antara lain menyusun pedoman dan mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis Kebijakan. Jenjang jabatan terdiri atas Analis Keb
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional analis kepegawaian. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian syarat pengangkatan dan penilaian jabatan serta ketentuan peralihan jabatan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS) yang mencakup penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, dan aspek-aspek lainnya dalam manajemen PNS. Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan kebutuhan PNS yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun berdasarkan analisis j
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfakRidho Fitrah Hyzkia
[Ringkasan]
Pedoman ini mengatur tentang penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional analis kebijakan, mencakup kurikulum pelatihan, kepesertaan, tenaga pelatihan, fasilitas, penyelenggaraan, perencanaan, pembiayaan, dan evaluasi pelatihan. Tujuannya adalah mempersiapkan, membentuk, dan meningkatkan kompetensi serta profesionalisme analis kebijakan dalam melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...Yudhi Aldriand
Peraturan ini mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi kinerja PNS dan digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan pembinaan, karier, pengangkatan, dan penghargaan PNS. Penilaian meliputi penilaian terhadap pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja PNS.
Dokumen tersebut mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Dokumen ini menjelaskan tujuan, prinsip, dan unsur-unsur penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil serta menetapkan pedoman bagi pegawai negeri sipil dan pejabat penilai dalam melaksanakan penilaian tersebut.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), mencakup penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan PPPK. Peraturan ini mengatur pula tentang pengadaan PPPK untuk mengisi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi tert
Surat edaran ini memberikan penjelasan mengenai beberapa hal terkait penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional auditor, yakni: (1) unsur pengembangan profesi yang perlu dipenuhi untuk kenaikan pangkat, (2) perhitungan jam kerja untuk penghitungan angka kredit, dan (3) alokasi angka kredit bagi auditor yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala perwakilan.
Dokumen tersebut membahas proses pembinaan dan supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Terdapat penjelasan mengenai struktur organisasi baru Kantor Wilayah, proses bisnis pembinaan dan supervisi KPPN, serta aspek-aspek yang menjadi fokus pembinaan dan supervisi seperti perubahan ketentuan, peningkatan kualitas pelayanan, dan peny
Organisasi, Kedudukan dan Profesionalisme "Satuan Pengawasan Internal (Intern...Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan dan organisasi Satuan Pengawasan Internal (SPI) di perusahaan dan lembaga pemerintah. SPI berada di bawah tanggung jawab langsung Direktur Utama/Rektor/Kepala Daerah dan bertugas mengawasi pelaksanaan kerja unit-unit organisasi. Dokumen ini juga menjelaskan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangan SPI serta standar profesional yang harus dipatuhi oleh auditor internal.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil di Indonesia. Ia menjelaskan tujuan, prosedur, dan unsur-unsur penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) sebagai dasar evaluasi kinerja pegawai negeri sipil. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya penilaian kinerja yang objektif untuk dasar pertimbangan kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan pegawai negeri sipil.
Dokumen tersebut membahas tentang panduan penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Pegawai Negeri Sipil. Dokumen menjelaskan tujuan, unsur-unsur, dan tata cara penyusunan SKP yang meliputi kegiatan tugas jabatan, target, dan angka kredit. Contoh formulir penyusunan SKP juga disertakan.
Dokumen tersebut membahas tentang panduan penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Dokumen menjelaskan tujuan, prosedur, dan unsur-unsur penting dalam penyusunan SKP seperti kegiatan tugas jabatan, target, dan penilaian kinerja berdasarkan pencapaian target.
Dokumen tersebut membahas tentang Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Pusbin-JFK bertugas melaksanakan pembinaan jabatan fungsional kepegawaian, meliputi penyiapan kebijakan, sertifikasi, penilaian, dan pelayanan administrasi. Dokumen ini juga menjelaskan kriteria, jenjang, dan persyaratan pengangkatan jabatan fungsional kepegawaian.
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan intern dan pengelolaan barang milik negara di perguruan tinggi negeri; (2) Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertugas membantu pemimpin perguruan tinggi dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan barang milik negara; (3) Audit internal perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan barang milik negara sesuai peraturan.
Telaah sejawat ekstern merupakan bagian penting dari program penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan intern yang bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik pengawasan intern dengan standar audit serta meningkatkan efektivitas penerapan kode etik, efisiensi, dan pemenuhan harapan pemangku kepentingan. Telaah sejawat dilaksanakan oleh tim yang independen dan kompeten secara berkala.
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi terpisah atas sistem pengendalian intern pemerintah. Evaluasi terpisah merupakan kegiatan membandingkan pelaksanaan sistem pengendalian intern dengan standar yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh pihak independen seperti auditor internal, eksternal, atau konsultan. Tujuan evaluasi terpisah adalah menilai kinerja sistem pengendalian intern dan memberikan rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut rekomendasi hasil
Standar ini membahas tanggung jawab auditor eksternal dalam menggunakan pekerjaan auditor internal ketika fungsi audit internal dianggap relevan dengan audit. Auditor eksternal harus mengevaluasi objektivitas, kompetensi, dan kualitas pekerjaan auditor internal sebelum menggunakannya, serta mendokumentasikan evaluasi dan prosedur yang dilakukan atas pekerjaan tersebut.
Penilaian DUPAK (Mekan dan verif berkas DUPAK) pelat Tim Penilai 280721.pptxZulkarnain619989
Dokumen tersebut membahas mekanisme pengajuan dan verifikasi Dokumen Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) untuk kenaikan jabatan fungsional kesehatan, mencakup pengertian umum tentang jabatan fungsional dan angka kredit, tahapan pengajuan DUPAK, verifikasi berkas DUPAK oleh tim penilai, serta contoh bukti fisik yang dibutuhkan.
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja inspektorat kabupaten Banjar untuk memastikan terlaksananya pengawasan dan pengendalian internal secara efektif dan meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan melalui serangkaian program dan kegiatan seperti pengawasan berkala, penyusunan kebijakan dan prosedur, pelatihan tenaga pengawasan, serta penanganan pengaduan masyarakat.
Perjanjian kinerja tahun 2018 antara Inspektorat Kabupaten Banjar dan unit-unit terkait menetapkan target-target kinerja untuk mencapai manajemen pemerintahan yang efektif dan transparan meliputi peningkatan kapabilitas pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, serta profesionalisme aparatur.
Rencana Aksi Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2018 berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan internal, penataan sistem dan prosedur, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, serta penanganan pengaduan masyarakat. Beberapa target utama meliputi peningkatan frekuensi pengawasan internal, penyempurnaan kebijakan dan prosedur, pelatihan tenaga pemeriksa, serta intensifikasi penanganan pengaduan
Rencana Kerja tahun 2018 SKPD Inspektorat memfokuskan pada pengawasan internal secara berkala, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penanganan pengaduan masyarakat. Beberapa program utama adalah pelaksanaan pengawasan 225 kali, pelatihan 75% aparatur, serta penyelesaian 80% kasus pengaduan. Total pagu anggaran yang dialokasikan adalah Rp. 639,65 miliar.
Rencana Kerja Tahun 2017 SKPD Inspektorat membahas program dan kegiatan prioritas untuk peningkatan pengawasan internal, penataan sistem dan prosedur pengawasan, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawasan. Target utama adalah terlaksananya pengawasan internal secara berkala, penyusunan dokumen sistem dan prosedur pengawasan, serta terdidik dan terlatihnya 30 orang sumber daya manusia.
Dokumen tersebut merupakan perjanjian kinerja tahun 2017 antara Inspektur Kabupaten Banjar beserta empat urban wilayah dengan Bupati Banjar. Perjanjian ini mencakup target-target kinerja untuk meningkatkan sistem pengawasan internal, penanganan pengaduan masyarakat, serta profesionalisme aparatur pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dokumen tersebut merupakan rencana strategi Inspektorat Kabupaten Banjar untuk periode 2016-2021. Rencana strategi ini disusun untuk menjadi pedoman kerja inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Banjar.
Dokumen tersebut merupakan Kerangka Acuan Kerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2015. Dokumen ini membahas visi, misi, tujuan, dan strategi Inspektorat untuk memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar melalui pengawasan yang profesional.
1. PENILAIAN dan PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
REPUBLIK INDONESIA
PROSEDUR KEGIATAN BAKU
(Standard Operating Procedures)
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DI LINGKUNGAN
APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH
Lampiran Keputusan
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor: KEP – 817/K/JF/2002
Tanggal: 03 Desember 2002
1
2. Ringkasan Eksekutif
PROSEDUR KEGIATAN BAKU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA
KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
I. PENDAHULUAN
a. Umum
1. Dalam Kepmenpan 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan
Angka Kreditnya serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, dinyatakan
bahwa perolehan angka kredit Pejabat Fungsional Auditor ditetapkan
oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit setelah melalui
proses pengumpulan dan penilaian angka kredit yang melibatkan Pejabat
Pengusul, Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai, dan Pejabat Fungsional
Auditor yang bersangkutan.
2. Mengingat pentingnya proses penilaian hingga penetapan angka kredit
dipandang perlu terdapat suatu prosedur kegiatan baku sebagai acuan
bagi pejabat terkait untuk menjamin tercapainya perlakuan yang sama,
obyektif, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku, serta
terselenggaranya proses penetapan angka kredit secara tepat waktu..
b. Tujuan
1. Terwujudnya penetapan angka kredit secara tepat waktu, sebagai dasar
untuk kenaikan pangkat, bahan perencanaan kepesertaan diklat, dan
penjenjangan serta pengembangan karir Auditor.
2. Menyediakan acuan bagi Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka
Kredit, Pejabat Pengusul, Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai, dan PFA
yang bersangkutan mengenai kegiatan yang harus dilaksanakan, waktu
pelaksanaan kegiatan dan dokumen-dokumen yang terkait.
3. Menjamin tercapainya transparansi dan keseragaman dalam proses
penilaian dan penetapan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Ruang Lingkup
1. Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan dan Penetapan Angka Kredit
digunakan untuk Pejabat Fungsional Auditor yang berada di lingkungan
BPKP dan APIP lainnya
2. Pedoman ini mengatur mengenai pelaksanaan penetapan angka kredit
dengan Penilaian Terpusat dan Penilaian Setempat.
2
3. 3. Penilaian Terpusat adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai
Pusat yang berkedudukan di BPKP Pusat untuk Auditor di lingkungan
BPKP dan APIP lainnya dengan jabatan Auditor Ahli Madya dan
Auditor Ahli Utama.
4. Penilaian Setempat adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai
pada masing-masing organisasi/unit pengawasan untuk jabatan Auditor
Ahli Pertama sampai dengan Auditor Ahli Muda dan Auditor Pelaksana
sampai dengan Auditor Penyelia.
d. Sistematika Penyajian. Deleted: ¶
¶
Penyajian prosedur-prosedur dalam pedoman ini secara garis besar terdiri
dari:
a. Uraian pendahuluan yang berisikan garis besar prosedur yang akan
dijelaskan.
b. Pejabat/pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan prosedur.
c. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur.
d. Dokumen-dokumen yang digunakan dan dihasilkan dari prosedur
yang dilaksanakan.
e. Waktu pelaksanaan kegiatan.
f. Langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan.
g. Bagan alir kegiatan untuk memberikan kemudahan pemahaman
dalam pelaksanaan prosedur-prosedur.
II. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
Angka Kredit
1. Angka kredit dalam Jabatan Fungsional Auditor dinilai berdasarkan
norma hasil, sesuai dengan jenjang jabatan atau peran PFA yang
bersangkutan. Angka kredit dapat diberikan bila PFA yang bersangkutan
telah selesai melaksanakan penugasan yang diberikan dengan
menunjukkan bukti yang menyatakan bahwa penugasan yang
dilaksanakan telah memperoleh suatu hasil.
Tugas Limpah
2. Apabila pada suatu unit organisasi tidak terdapat PFA yang sesuai
dengan peran yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kep Menpan No.
19/1996 atau berdasarkan pertimbangan lainnya dari Kepala/Pimpinan
Unit Organisasi, PFA lain yang setingkat di atas atau di bawahnya, dapat
melakukan kegiatan tersebut (tugas limpah) berdasarkan penugasan
secara tertulis dari Kepala/Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan.
3
4. Atasan Langsung
3. Dalam setiap penugasan yang berbentuk Tim Mandiri, Atasan Langsung
PFA yang menandatangani SPMK adalah sebagai berikut:
a. Atasan Langsung PFA dengan peran sebagai Anggota Tim dan Ketua
Tim adalah Pengendali Teknis.
b. Atasan Langsung PFA dengan peran sebagai Pengendali Teknis
adalah Pengendali Mutu.
c. Atasan Langsung PFA dengan peran sebagai Pengendali Mutu adalah
Kepala/Pimpinan Unit Kerja atau Pejabat setingkat eselon I atau
eselon II yang membawahkannya.
4. Untuk penugasan yang tidak berbentuk Tim Mandiri, Atasan Langsung
PFA yang menandatangani SPMK adalah Atasan Langsung yang telah
ditetapkan pada setiap awal tahun oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja atau
Pejabat setingkat eselon I atau eselon II yang membawahkannya.
Pejabat Pengusul Angka Kredit
5. Pejabat Pengusul Angka Kredit untuk Penilaian Terpusat adalah:
a. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi di lingkungan Sekretariat
Utama BPKP
b. Direktur di lingkungan Deputi BPKP.
c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen di lingkungan Inspektorat
Jenderal Departemen.
d. Sekretaris Inspektorat Utama atau Kepala/Pimpinan unit organisasi
(Eselon II) yang membidangi kepegawaian di lingkungan Inspektorat
Utama LPND.
e. Inspektur di lingkungan Inspektorat LPND.
f. Kepala Pusat, dan Kepala Perwakilan di lingkungan BPKP.
g. Kepala Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota di lingkungan unit
pengawasan Pemerintah Daerah.
6. Pejabat Pengusul Angka kredit untuk Penilaian Setempat adalah:
a. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi di lingkungan Sekretariat
Utama BPKP.
b. Direktur di lingkungan Deputi BPKP
c. Kepala Bagian/Sub-unit organisasi (Eselon III) yang membidangi
kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen dan
Inspektorat Utama LPND.
d. Kepala Sub-bagian TU atau Pejabat di bidang kepegawaian di
lingkungan Inspektorat LPND.
e. Kepala Bagian Tata Usaha atau pejabat struktural lain di lingkungan
Pusat-pusat dan Perwakilan BPKP.
f. Kepala Bagian Tata Usaha (TU) atau Sekretaris Bawasda di
lingkungan Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota.
4
5. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
7. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk Auditor Ahli
Madya dan Auditor Ahli Utama di lingkungan BPKP dan APIP lainnya
adalah Sekretaris Utama BPKP.
8. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk Auditor Ahli
Pertama dan Auditor Ahli Muda serta Auditor Pelaksana, Auditor
Pelaksana Lanjutan, dan Auditor Penyelia adalah:
a. Sekretaris Utama di lingkungan Sekretariat Utama BPKP.
b. Deputi di lingkungan Deputi BPKP.
c. Inspektur Jenderal di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen.
d. Inspektur Utama di lingkungan Inspektorat Utama LPND.
e. Inspektur di lingkungan Inspektorat LPND.
f. Kepala Pusat dan Kepala Perwakilan di lingkungan Pusat-pusat dan
Perwakilan BPKP
g. Kepala Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota.
Tim Penilai Angka Kredit
9. Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari PFA dan Pejabat Struktural
dengan jumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dengan rincian
sebagai berikut:
a. Seorang ketua merangkap anggota
b. Seorang wakil ketua merangkap anggota
c. Seorang sekretaris merangkap anggota
d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota
Jumlah Anggota Tim Penilai yang berasal dari PFA harus lebih besar dari
jumlah pejabat struktural.
10. Jumlah Anggota Tim Penilai harus ganjil dengan ketentuan 1 (satu) orang
Anggota Tim Penilai untuk kurang lebih 50 (lima puluh) orang PFA yang
dinilai. Jumlah Anggota Tim Penilai ditentukan berdasarkan kemampuan
dalam melakukan penilaian dengan memperhatikan jumlah PFA yang
dinilai dan batasan waktu penilaian yang harus dipenuhi sebagaimana
diuraikan dalam BAB V.
Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit
11. Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai. Jumlah staf
sekretariat tim penilai ditetapkan berdasarkan pertimbangan Pejabat
yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dengan berdasarkan pada
kemampuan dalam melakukan tata administrasi dokumentasi penilaian
dan penetapan angka kredit dengan persyaratan harus dapat aktif
melakukan kegiatan kesekretariatan.
5
6. Periode Penilaian Angka Kredit
12. Bulan Januari dan Juli untuk penilaian dan penetapan angka kredit
reguler.
13. Bulan Maret dan September atau bulan sebelumnya berdasarkan yang
mana yang dianggap memungkinkan berdasarkan keputusan Pejabat
yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk penilaian dan
penetapan angka kredit tambahan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan
bahwa SK PAK tersebut harus ditetapkan sebelum tanggal kenaikan
pangkat dan batas waktu pengajuan dokumen usulan kenaikan pangkat
ke BKN
14. Setiap saat dibutuhkan atau tidak terikat pada periode tertentu untuk
penilaian dan penetapan angka kredit keperluan lain, seperti pada saat
pembebasan sementara, perpindahan ke jabatan di luar jabatan
fungsional auditor, pindah unit kerja, dan pengangkatan pertama atau
pengangkatan kembali sebagai PFA.
III. INTISARI PEDOMAN
a. Prosedur I – Prosedur Prosedur Pengumpulan dan Pengusulan Angka
Kredit.
1. Sub-prosedur I.1 - pengumpulan angka kredit oleh PFA
i. Pengumpulan angka kredit oleh PFA (flowchart I.1.1.a – e)
ii. Pengadministrasian SPMK serta penyampaian DUPAK kepada
Pejabat Pengusul Angka Kredit (flowchart I.1.2)
2. Sub-prosedur I.2 - penerimaan dan penelitian usulan angka kredit oleh
Pejabat Pengusul Angka Kredit.
Penelitian kelengkapan DUPAK serta Penyampaian DUPAK kepada
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui
Sekretariat Tim Penilai (flowchart I.2).
b. Prosedur II - Prosedur Penilaian dan Penetapan Angka Kredit.
1. Sub-prosedur II.1 - penilaian angka kredit.
i. Penelitian kelengkapan DUPAK (flowchart II.1.1)
ii. Penilaian DUPAK oleh Tim Penilai dan Rapat Penilaian Angka Kredit
(flowchart II.1.2)
2. Sub-prosedur II.2 - penetapan angka kredit.
i. Penyerahan hasil penilaian oleh Sekretariat Tim Penilai kepada
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (flowchart II.2.1)
ii. Penelaahan dan penandatanganan SK PAK oleh Pejabat yang
Berwenang Menetapkan Angka Kredit (flowchart II.2.2)
6
7. 3. Sub-prosedur II.3 – pendistribusian keputusan angka kredit.
i. Pendistribusian SK PAK (lihat flowchart II.3.1)
ii. Penyusunan Laporan Semester Tim Penilai oleh Sekretariat Tim
Penilai (lihat flowchart II.3.2)
7
8. IV. ALUR KEGIATAN
Pejabat yg Sekretariat
Atasan
Pejabat Pengusul Berwenang Tim Penilai Tim Penilai
PFA Langsung
Angka Kredit Menetapkan Angka Angka Kredit
PFA
Angka Kredit Kredit
Melakukan
Kegiatan
I.1.1.a – d I.1.1.a – d
Membuat
SPMK dan Review
Bukti SPMK
Pendukung
I.1.2
Mengadmi-
nistrasikan
SPMK
I.1.2 I.2 II.1.1 II.1.2
DUPAK dan
Penelitian Penelitian
Penelitian dan Berkas
Menyusun Pendahuluan Lanjutan dan
Penandatanganan Pendukung
DUPAK Kelengkapan Penilaian
DUPAK Terkait
DUPAK DUPAK
II.1.2
Rapat Tim
Penilai
II.2.2 II.2.1 II.1.2
Penelaahan dan
Konsep
penandatangan SK PAK
SK PAK
SK PAK
II.3.1
Penggandaan
SK PAK
dan
Tertandatangani
Distribusi SK
PAK
SK PAK SK PAK
Pejabat Lain yg Berkepentingan SK PAK
8