Laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi pemerintah selama periode pelaporan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang Pengantar Akuntansi Pemerintahan di Universitas Pakuan, mencakup dasar hukum, pengertian, sistem, karakteristik, peranan, dan perbandingan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi swasta menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian penganggaran sektor publik, tujuan, karakteristik, jenis, dan prinsip-prinsip penganggaran sektor publik. Penganggaran sektor publik merupakan rencana kegiatan pemerintah dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dengan menyatakan biaya rencana dan sumber pendanaannya. Proses penganggaran meliputi perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang Pengantar Akuntansi Pemerintahan di Universitas Pakuan, mencakup dasar hukum, pengertian, sistem, karakteristik, peranan, dan perbandingan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi swasta menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian penganggaran sektor publik, tujuan, karakteristik, jenis, dan prinsip-prinsip penganggaran sektor publik. Penganggaran sektor publik merupakan rencana kegiatan pemerintah dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dengan menyatakan biaya rencana dan sumber pendanaannya. Proses penganggaran meliputi perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mencakup kerangka umum SAPP, hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, proses bisnis SAPP, dokumen sumber, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan, serta reviu atas laporan keuangan pemerintah."
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Terdapat beberapa jenis perencanaan berdasarkan periode dan ruang lingkupnya seperti RPJPN, RPJMN, RKP, dan RKA-K/L. Dokumen juga menjelaskan prinsip-prinsip penganggaran seperti transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, dan pendekatan kinerja. Selain itu dijelaskan pula proses
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
Dokumen tersebut membahas kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABUN berfokus pada akuntansi kas negara sedangkan SAI menangani akuntansi keuangan dan barang di instansi pemerintah. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
1. Dokumen tersebut membahas kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang mencakup dasar hukum, lingkungan, tujuan, entitas akuntansi dan pelaporan, serta tujuan pelaporan keuangan pemerintah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Akuntansi universitas melibatkan identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Universitas negeri dan swasta memiliki standar akuntansi berbeda. Tiga laporan keuangan utama universitas adalah laporan pendapatan, belanja, dan perubahan saldo dana.
Bab 1 ASP : Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPutri Yulia
Makalah ini membahas tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik. Ia menjelaskan pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik, perbedaan dengan sektor swasta, tujuan akuntansi sektor publik, dan dampak privatisasi serta otonomi daerah terhadap sektor publik.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi persediaan pemerintah daerah berbasis akrual. Ia menjelaskan definisi persediaan, klasifikasi persediaan, pengakuan persediaan dan beban persediaan, sistem pencatatan persediaan, serta pengukuran nilai persediaan.
Dokumen tersebut merangkum tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) di Indonesia. SAPP adalah sistem yang terkomputerisasi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya untuk perencanaan anggaran, pengelolaan aset, dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan pemerintah
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi pemerintahan daerah khususnya mengenai prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluruhans (SKPKD). Terdapat penjelasan mengenai jurnal standar, contoh penerapan, dan mekanisme pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
1. Siklus pengelolaan keuangan negara terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban;
2. Ada perbedaan antara siklus anggaran dan siklus akuntansi dalam fungsi, tujuan pencatatan, sistem pembukuan, output laporan, informasi yang dihasilkan, rentang waktu, dan transaksi yang dicatat.
Modul ini membahas sistem akuntansi pembiayaan pemerintah daerah. Pembiayaan terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, yang mencakup pinjaman, obligasi, dan penyertaan modal. Penerimaan pembiayaan akan menambah saldo kas dan kewajiban, sedangkan pengeluaran pembiayaan akan mengurangi kas dan kewajiban atau menambah investasi. Pihak terkait meliputi fungsi akuntansi dan Bendahara Umum Daerah
Dokumen tersebut membahas tentang teori dan sistem perencanaan publik. Ada dua jenis rencana yaitu rencana strategis untuk mencapai tujuan organisasi dan rencana operasional sebagai rincian pelaksanaannya. Tahapan perencanaan publik terbagi atas pra-pelaksanaan dan pelaksanaan, mencakup aktivitas seperti evaluasi, perumusan indikator, partisipasi masyarakat, hingga penetapan dokumen akhir. Siklus
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
Tiga kalimat ringkasan:
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, mencakup prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran serta struktur anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang standar akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai dasar kebutuhan standar akuntansi publik, perumusan standar, tujuan penyusunan, dan perkembangannya di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan analisis laporan keuangan pemerintah kota Manado tahun 2008-2009. Analisis menunjukkan hubungan antar laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Analisis rasio keuangan seperti rasio kemandirian dan efisiensi juga dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah kota Manado.
Dokumen membahas perbandingan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan antara basis kas menuju akrual dan basis akrual. Terdapat perbedaan pendekatan antara kedua kerangka konseptual terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan pemerintah."
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mencakup kerangka umum SAPP, hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, proses bisnis SAPP, dokumen sumber, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan, serta reviu atas laporan keuangan pemerintah."
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Terdapat beberapa jenis perencanaan berdasarkan periode dan ruang lingkupnya seperti RPJPN, RPJMN, RKP, dan RKA-K/L. Dokumen juga menjelaskan prinsip-prinsip penganggaran seperti transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, dan pendekatan kinerja. Selain itu dijelaskan pula proses
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
Dokumen tersebut membahas kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABUN berfokus pada akuntansi kas negara sedangkan SAI menangani akuntansi keuangan dan barang di instansi pemerintah. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
1. Dokumen tersebut membahas kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang mencakup dasar hukum, lingkungan, tujuan, entitas akuntansi dan pelaporan, serta tujuan pelaporan keuangan pemerintah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Akuntansi universitas melibatkan identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Universitas negeri dan swasta memiliki standar akuntansi berbeda. Tiga laporan keuangan utama universitas adalah laporan pendapatan, belanja, dan perubahan saldo dana.
Bab 1 ASP : Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPutri Yulia
Makalah ini membahas tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik. Ia menjelaskan pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik, perbedaan dengan sektor swasta, tujuan akuntansi sektor publik, dan dampak privatisasi serta otonomi daerah terhadap sektor publik.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi persediaan pemerintah daerah berbasis akrual. Ia menjelaskan definisi persediaan, klasifikasi persediaan, pengakuan persediaan dan beban persediaan, sistem pencatatan persediaan, serta pengukuran nilai persediaan.
Dokumen tersebut merangkum tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) di Indonesia. SAPP adalah sistem yang terkomputerisasi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya untuk perencanaan anggaran, pengelolaan aset, dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan pemerintah
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi pemerintahan daerah khususnya mengenai prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluruhans (SKPKD). Terdapat penjelasan mengenai jurnal standar, contoh penerapan, dan mekanisme pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
1. Siklus pengelolaan keuangan negara terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban;
2. Ada perbedaan antara siklus anggaran dan siklus akuntansi dalam fungsi, tujuan pencatatan, sistem pembukuan, output laporan, informasi yang dihasilkan, rentang waktu, dan transaksi yang dicatat.
Modul ini membahas sistem akuntansi pembiayaan pemerintah daerah. Pembiayaan terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, yang mencakup pinjaman, obligasi, dan penyertaan modal. Penerimaan pembiayaan akan menambah saldo kas dan kewajiban, sedangkan pengeluaran pembiayaan akan mengurangi kas dan kewajiban atau menambah investasi. Pihak terkait meliputi fungsi akuntansi dan Bendahara Umum Daerah
Dokumen tersebut membahas tentang teori dan sistem perencanaan publik. Ada dua jenis rencana yaitu rencana strategis untuk mencapai tujuan organisasi dan rencana operasional sebagai rincian pelaksanaannya. Tahapan perencanaan publik terbagi atas pra-pelaksanaan dan pelaksanaan, mencakup aktivitas seperti evaluasi, perumusan indikator, partisipasi masyarakat, hingga penetapan dokumen akhir. Siklus
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
Tiga kalimat ringkasan:
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, mencakup prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran serta struktur anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang standar akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai dasar kebutuhan standar akuntansi publik, perumusan standar, tujuan penyusunan, dan perkembangannya di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan analisis laporan keuangan pemerintah kota Manado tahun 2008-2009. Analisis menunjukkan hubungan antar laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Analisis rasio keuangan seperti rasio kemandirian dan efisiensi juga dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah kota Manado.
Dokumen membahas perbandingan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan antara basis kas menuju akrual dan basis akrual. Terdapat perbedaan pendekatan antara kedua kerangka konseptual terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan pemerintah."
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANLetifa Wahyuni
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pemerintah daerah yang mencakup tujuan penyusunan CaLK, format penulisan CaLK, sistematika isi CaLK, penjelasan akun-akun laporan keuangan, serta informasi non-keuangan yang perlu diungkapkan dalam CaLK."
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahharthy_sweet
Dokumen tersebut membahas tentang analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Ia menjelaskan definisi laporan keuangan pemerintah daerah, komponennya, pengguna laporan tersebut, sistem akuntansi pemerintah daerah, serta peranan pelaporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah.
Customized Public Service: Indonesian Experience on Innovating Public SectorTri Widodo W. UTOMO
Presented in the Korea-Indonesia Workshop on “New Paradigm of Government Services”, held by National Institute of Public Administration (NIPA) and Korean Embassy
Jakarta, August 24, 2015
Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi kewajiban pemerintah termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kewajiban diklasifikasi menjadi jangka pendek dan panjang. Kewajiban jangka pendek meliputi bagian lancar utang panjang, utang perhitungan fiak ketiga, utang kepada pihak ketiga, dan utang biaya pinjaman yang jatuh tempo dalam satu tahun.
Stmik angkatan 18 dan poltek 13 VA (a-g)PalComTech
This document lists the names of students from STMIK and POLITEKNIK PalComTech along with their assigned virtual account numbers for the year 2015. There are over 200 student names listed alphabetically with their 11-digit virtual account numbers. The document provides an accounting of student virtual bank accounts for the year 2015 for the specified educational institutions.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah daerah berbasis akrual. Menguraikan definisi, kriteria, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, cara perolehan, dan pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Juga memberikan contoh-contoh pencatatan transaksi aset tetap dengan berbagai cara perolehan seperti pembelian, swakelola, pertukaran, hibah, dan gabungan.
1. Reformasi pengelolaan keuangan negara dan akuntansi pemerintahan mencakup penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran serta sistem akuntansi.
2. Reformasi keuangan daerah bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
3. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah didelegasikan kepada gubernur/
The document provides an overview of cash management for governments. It defines cash management, its objectives and importance. It discusses components of an effective cash management program including policies, organization, banking relationships, receipts/deposits, disbursements and cash flow forecasting. It also covers treasury single accounts, debt and investment policies, and managing cash inflows and outflows through forecasting.
makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik Thema pointMhd. Abdullah Hamid
Dokumen tersebut membahas tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik menurut beberapa ahli. Tujuan utamanya adalah kepatuhan, akuntabilitas, perencanaan, dan kelangsungan organisasi. Dokumen juga membahas pengukuran kinerja sektor publik yang meliputi aspek finansial, kepuasan pelanggan, operasi internal, kepuasan pegawai dan komunitas, serta waktu. Informasi keuangan dan nonkeuangan digunakan untuk men
Makalah ini membahas tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk akuntabilitas, manajemen, transparansi, evaluasi kinerja, dan keseimbangan antargenerasi. BPK RI memberikan empat jenis opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu pendapat wajar tanpa
Dokumen tersebut membahas tentang standar akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas (1) dasar akuntansi berbasis kas dan akrual, (2) standar akuntansi pemerintahan yang mencakup penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, serta (3) akuntansi aset tetap, persediaan, dan investasi.
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahEnvaPya
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mengatur penyajian laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Arus Kas pemerintah yang mencakup dasar hukum, kewajiban pelaporan, komponen laporan keuangan, alur penyusunan, sistem akuntansi pusat, pengguna laporan keuangan, tujuan pelaporan, dan penjelasan mengenai aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang dicakup dalam Laporan Arus Kas."
Dokumen tersebut merangkum standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, tujuan pelaporan keuangan pemerintahan, komponen laporan keuangan, dan beberapa standar akuntansi pemerintahan terkait laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Laporan keuangan sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi keuangan kepada berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, legislatif, investor, dan manajemen.
2. Terdapat berbagai pemakai laporan keuangan sektor publik dengan kebutuhan informasi yang berbeda-beda seperti masyarakat, pemerintah, investor, dan pegawai.
3. Laporan keuangan sektor
Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan pemerintah. Secara garis besar dibahas mengenai basis akuntansi alternatif seperti berbasis kas, modifikasi berbasis kas, berbasis akrual, dan modifikasi berbasis akrual. Dokumen ini juga membedah pengakuan pendapatan berdasarkan basis akuntansi yang digunakan dan manfaat penerapan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Kerangka konseptual ini menjelaskan konsep dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah dan merupakan acuan bagi penyusun standar akuntansi, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan. Kerangka konseptual ini juga mendefinisikan entitas akuntansi dan entitas pelaporan
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
2. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana
pada undang-undang ini badan public memiliki kewajiban untuk
menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi public yang
berada di bawah kewenangan
Menurut Halim, ruang lingkup keuangan Negara dapat dikelompokkan
menjadi dua yaitu:
1) Dikelola langsung oleh pemerintah di mana komponen keuangan
Negara mencakup seluruh penerimaan dan pengeluarannya
2) Keuangan Negara yang dipisahkan kepengurusannya yaitu
komponen keuangan Negara yang pengurusaanya dipisahkan dan
cara pengelolaanya berdasarkan hukum public dan hukum perdata.
3. Pendapatan dalam APBN bersumber dari
penerimaan pajak (pajak dalam negeri maupun
internasional), penerimaan bukan pajak (dari SDA,
bagian pemerintah atas laba BUMN, maupun
lainnya), dan penerimaan hibah.
Karakteristik utama Good Governance yaitu
partisipasi masyarakat, berorientasi pada konsesus,
akuntabilitas, transparasi, responsive/cepat
tanggap, efektif dan efisien, adil dan inklusif,
penegakan/supremais hukum.
4. Laporan keuangan organisasi nonbisnis dapat memberikan
informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia
sumber daya, dalam pembuatan keputusan yang rasional
mengenai alokasi sumber daya organisasi.
Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon
penyedia sumber daya yang diberikan oleh organisasi nonbisnis
serta kemampuannya untuk melanjutkan member pelayanan
tersebut.
Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon
penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya
dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas
pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek
kinerja lainnya.
5. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban,
dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi,
peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan
kepentingan sumber daya tersebut.
Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu
periode.
Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh
dan membelanjakan kas, mengenai utang dan pembayaran kembali
utang, dan mengenai factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi
likuiditas organisasi.
Memberikan penjelasan dan interprestasi untuk membantu pemakai
dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.
6. Masyarakat penggunan pelayanan public membutuhkan informasi atas biaya,
harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan
dan pengguna dana yang telah diberikan.
Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko,
likuiditas, dan solvabilitas.
Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan
fungsi pengawasan, pencegahan terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan
pemerintah.
Manajer public membutuhkan informasi akuntansi.
Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.
7. Komponen laporan keuangan
basis kas menuju akrual
terdiri dari:
Komponen laporan
keuangan basis akrual
terdiri dari
1. Laporan Realisasi Anggaran
(LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Catatan atas Laporan Keuangan
(CALK)
1. Laporan Realisasi Anggara
(LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo
Anggara Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan
Keuangan
8. Ada dua jenis pelaporan yaitu :
Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk
mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas
serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan.
Pelaporan keuangan merupakan cerminan dari posisi
keuangan serta transaksi yang telah dilakukan suatu
organisasi sector public dalam kurun waktu tertentu.
9. Laporan keuangan sector public merupakan representasi
posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan
oleh suatu entitas sector public.
Tujuan khusus pelaporan keuangan sector public adalah
menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan
keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas sumber
daya
10. 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
2. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit)
3. Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Neto
4. Laporan Arus Kas
5. Kebijakan Akuntansi dan Catatan Atas Laporan
Keuangan
11. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 dan Permendagri No. 13 Tahun
2006, catatan atas laporan keuangan entitas public harus mencakup
hal-hal berikut:
1) Kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target
undang-undang APBN/PERDA APBD
2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
3) Kebijakan Akuntansi
4) Penjelasan tentang perkiraan laporan realisasi anggaran, neraca,
dan laporan arus kas:
5) Pengungkapan Lainnya
13. Merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan Pemerintah Pusat dalam bentuk Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
LKPP terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca
Pemerintah, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan
Keuangan.
14.
15. Dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, membentuk unit
akuntansi keuangan terdiri dari:
1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA);
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Eselon1 (UAPPA-E1)
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W);
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
Unit akuntansi barang terdiri dari:
1. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB);
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Eselon1 (UAPPB-E1);
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Wilayah (UAPPB-W);
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
18. Tahap pencatatan dan penggolongan
Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi
dan bukti pencatatan yang dicatat dalam jurnal.
Tahap Pengikhtisaran
Merupakan tahap yang dimulai dari transaksi-transaksi yang sudah dicatat
dan digolongkan dalam jurnal, diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku
besar dalam jangka waktu tertentu.
Tahap Pelaporan
Penyusunan laporan keuangan dilakukan melalui neraca lajur atau kertas
kerja, sistem pencatatan terbagi menjadi single book entry dan double book keeping entry.
Single book entry merupakan sistem pencatatan melibatkan satu buku
besar untuk pencatatan seluruh transaksi yang terjadi. Double book keeping entry yaitu sistem
pencatatan transaksi pada lebih dari satu akun buku besar.
19. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 dan UU No.1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mensyaratkan
setiap instansi pemerintah harus menyususn laporan
keuangan sebagai berikut :
• Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
• Neraca,
• Laporan Arus Kas, dan
• Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
20. Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi Laporan realisasi anggaran dan pemakaian
sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan
perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (Audited)
21. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (Audited)
22. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas
operasiona, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran
yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas
pemerintah daerah selama periode tertentu.
23. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka-
angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas.
Catatan atas laporan keuangan juga memuat informasi tentang kebijakan
akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang
diharuskan dan dianjurkan untuk diuangkapkan di dalam standar akuntansi
pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan
penyajian laporan keuangan secara wajar