Paper definisi pengakuan pendapatan

Definition and Recognition of Revenues
1
BAB I PENDAHULUAN
Tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah menyampaikan informasi yang andal dan
relevan terhadap akuntabilitas dan kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan. Salah
satu unsur penting dalam laporan keuangan adalah pengakuan pendapatan. Informasi tentang
pendapatan memiliki peran penting dalam membantu pengguna untuk menilai kondisi keuangan
dan kinerja pemerintah. Membandingkan pendapatan dengan pengeluaran membantu pengguna
untuk menilai ekuitas antar periode. informasi pendapatan juga penting untuk pemerintah dalam
membuat penilaian, misalnya, dampak perpajakan dan pendapatan lainnya pada ekonomi atau
kebutuhan untuk pinjaman dalam jangka panjang.
Dalam Bab ini secara garis besar akan dibahas mengenai pengakuan pendapatan di laporan
keuangan untuk tujuan umum dari pemerintah nasional. Dengan membandingkan standar yang
digunakan di Indonesia dan standar yang digunakan Internasional. Bab ini akan menguraikan
antara lain Basis Akuntansi Alternatif, Definisi Exchange Revenue, Definis Pendapatan Non
Resiprokal, Pengakuan Pendapatan dan Klasifikasi Pendapatan
Tujuan Penulisan
Pembahasan berikut akan meneliti konsep, prinsip-prinsip dan isu- isu yang berkaitan dengan
definisi dan pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan pemerintah nasional dan entitas
non-bisnis pada sektor publik lainnya sesuai tujuan pelaporan tersebut secara umum. Kajian
pembahasan akan mengidentifikasi dan mendiskusikan mengenai :
(i) Definisi dan klasifikasi pendapatan
(ii) Isu-isu tertentu dan masalah-masalah yang timbul dari pendapatan pemerintah pada jenis
Tertentu
(iii) Efek dari basis akuntansi yang berbeda pada definisi dan pengakuan pendapatan.

2
BAB II PEMBAHASAN
A. BASIS AKUNTANSI ALTERNATIF
Informasi mengenai pendapatan merupakan hal yang penting dalam membantu pengguna menilai
kondisi keuangan dan kinerja pemerintah. Membandingkan pendapatan dan pengeluaran
membantu pengguna untuk menilai ekuitas antarperiode (yaitu, apakah pendapatan saat ini cukup
untuk menutupi biaya program dan layanan yang disediakan pada periode berjalan). Informasi
pendapatan juga penting untuk pemerintah dalam membuat penilaian, misalnya dampak
perpajakan dan pendapatan lainnya terhadap perekonomian atau kebutuhan pinjaman jangka
panjang. Namun tentu saja konsep pendapatan Pemerintah tidak dapat disamakan begitu saja
dengan konsep pendapatan pada sektor swasta. Meskipun terdapat beberapa kesamaan, tetapi
terdapat pula banyak perbedaan diantara keduanya.
Menurut International Federation of Accountants (IFAC), pendapatan pemerintah dikategorikan
menjadi beberapa kategori utama yaitu:
(i) Pendapatan yang berasal dari pertukaran dengan cara yang sama dengan sektor swasta.
Ini termasuk pendapatan dari penjualan barang atau jasa , dividen , bunga dan
keuntungan yang timbul dari penjualan aset.
(ii) Pendapatan yang berasal dari penggunaan kekuasaan pemerintahan. Ini termasuk
berbagai pajak langsung dan tidak langsung, bea , biaya dan denda.
(iii)Transfer non - timbal balik lain seperti hibah atau sumbangan dari pemerintah negara
lain , dari otoritas supranasional atau dari sektor
(iv) Arus masuk Pembiayaan , terutama pinjaman .
(v) Penerimaan Kustodian, termasuk pajak yang dikumpulkan sebagai agen pemerintah lain
Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas
transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini
berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan. Basis akuntansi pada umumnya ada
dua yaitu basis kas dan basis akrual. Selain kedua basis akuntansi tersebut terdapat banyak
variasi atau modifikasi dari keduanya, yaitu modifikasi dari akuntansi berbasis kas, dan
modifikasi dari akuntansi berbasis akrual. Jadi dapat dikatakan bahwa basis akuntansi ada 4
macam, yaitu:
1. Akuntansi berbasis kas (cash basis of accounting)
2. Modifikasi dari akuntansi berbasis kas (modified cash basis of accounting)
3. Akuntansi berbasis akrual (accrual basis of accounting)
4. Modifikasi dari akuntansi berbasis akrual (modified accrual basis of accounting)
Pembagian basis pencatatan (akuntansi) ini bukan sesuatu yang mutlak, dalam Government
Financial Statistic (GFS) yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) menyataka n
bahwa basis pencatatan (akuntansi) dibagi menjadi 4 macam, yaitu accrual basis, due- for-payment
basis, commitments basis, dan cash basis.

3
1. Akuntansi Berbasis Kas
Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas ini
dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui perbedaan antara
penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Basis kas menyediakan informasi
tentang sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana dan saldo kas pada
tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas biasanya berbentuk Laporan
Penerimaan dan Pembayaran (Statement of Receipts and Payment) atau Laporan Arus Kas (Cash
Flow Statement). Selain itu perlu dibuat suatu catatan atas laporan keuangan atau notes to
financial statement yang menyajikan secara detail tentang item- item yang ada dalam laporan
keuangan dan informasi tambahan seperti :
1. Item-item yang diakui dalam akuntansi berbasis akrual, seperti aktiva tetap dan utang/
pinjaman.
2. Item-item yang biasa diungkapkan dalam akuntansi berbasis akrual, seperti komitmen,
kontinjensi, dan jaminan.
3. Item-item lain, seperti informasi yang bersifat prakiraan (forecast).
Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran
berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum
Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah. Secara rinci pengakuan item- item dalam laporan realisasi anggaran, sesuai
dengan Exposure Draft PSAP Pernyataan No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah
sebagai berikut:
1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau
entitas pelaporan.
2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui pemegang kas
pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan
oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan
3. Dana Cadangan diakui pada saat pembentukan yaitu pada saat dilakukan penyisihan uang
untuk tujuan pencadangan dimaksud. Dana Cadangan berkurang pada saat terjadi
pencairan Dana Cadangan.
4. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Negara/Daerah.
5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah.
Akuntansi berbasis kas ini tentu mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan-kelebihan
akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana,
alokasi dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat
laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi, dan tidak
memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode. Sementara

itu keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode
pelaporan berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada
kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat
mendatang; laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan, karena tidak terdapat
pencatatan secara double entry; tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya
pelayanan(cost of service) sebagai alat untuk penetapan harga (pricing), kebijakan kontrak
publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja.
4
2. Modifikasi Dari Akuntansi Berbasis Kas
Basis akuntansi ini pada dasarnya sama dengan akuntansi berbasis kas, namun dalam basis ini
pembukuan untuk periode tahun berjalan masih ditambah dengan waktu atau periode tertentu
(specific period) misalnya 1 atau 2 bulan setelah periode berjalan (?leaves the books open?).
Penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode tertentu tetapi diakibatkan oleh
periode pelaporan sebelumnya akan diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran atas periode
pelaporan yang lalu (periode sebelumnya). Arus kas pada awal periode pelaporan yang
diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun lalu dikurangkan dari periode pelaporan berjalan.
Laporan keuangan dalam basis ini juga memerlukan pengungkapan tambahan atas item- item
tertentu yang biasanya diakui dalam basis akuntansi akrual. Pengungkapan tersebut sangat
beragam sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebagai tambahan atas item- item yang
diungkapkan dalam basis kas, ada beberapa pengungkapan yang terpisah atas saldo near-cash
yang diperlihatkan dengan piutang-piutang yang akan diterima dan utang-utang yang akan
dibayar selama periode tertentu dan financial assets and liabilities. Sebagai contoh Pemerintah
Malaysia menggunakan specified period dalam laporan keuangan tahunan, yang mengungkapkan
beberapa catatan (memo) mengenai : aktiva, investasi, kewajiban, utang pemerintah (public
debt), jaminan (guarantees), dan notes payable.
Dalam basis ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :
a. Fokus pengukuran di bawah basis ini adalah pada sumber keuangan sekarang (current
financial resources) dan perubahan-perubahan atas sumber-sumber keuangan tersebut. Basis
akuntansi ini mempunyai fokus pengukuran yang lebih luas dari basis kas, pengakuan
penerimaan dan pembayaran kas tertentu selama periode spesifik berarti bahwa terdapat
informasi mengenai pituang dan hutang, meskipun tidak diakui sebagai aktiva dan kewajiban.
b. Penetapan panjangnya periode tertentu bervariasi antara beberapa pemerintah, namun ada
beberapa ketentuan, yaitu :
1. periode tertentu diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun
2. periode tertentu harus sama untuk penerimaan dan pembayaran kas
3. kriteria yang sama atas pengakuan penerimaan dan pembayaran kas selama periode tertentu
harus diterapkan untuk seluruh penerimaan dan pembayaran
4. satu bulan adalah waktu yang tepat, karena pembelian barang secara kredit umumnya
diselesaikan dalam periode tersebut, periode tertentu yang terlalu lama mungkin
mengakibatkan kesulitan dalam menghasilkan laporan keuangan
5. kebijakan akuntansi yang dipakai harus diungkapkan secara penuh (fully disclosed)

5
c. Kriteria pengakuan atas penerimaan selama periode tertentu adalah bahwa penerimaan harus
berasal dari periode yang lalu, namun penerapan ini tidak seragam untuk semua negara.
Beberapa pemerintah menganggap bahwa seluruh penerimaan yang diterima selama periode
tertentu adalah berasal dari periode sebelumnya, sedangkan pemerintah yang lain mengakui
hanya beberapa dari penerimaan tersebut.
3. Akuntansi Berbasis Akrual
Akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa
lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan
keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima
atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual ini banyak dipakai oleh institusi sektor non publik
dan lembaga lain yang bertujuan mencari keuntungan. International Monetary Fund (IMF)
sebagai lembaga kreditur menyusun Government Finance Statistics (GFS) yang di dalamnya
menyarankan kepada negara-negara debiturnya untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual
dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan penerapan basis akrual ini karena saat pencatatan
(recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya. Jadi basis akrual ini menyediakan
estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro.
Selain itu basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus
sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal, in-kind transaction, dan arus ekonomi lainnya.
Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan basis akrual, baik bagi pengguna
laporan (user) maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuangan. Manfaat tersebut
antara lain :
1. dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan perubahannya
2. memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya
3. menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh aktiva & kewajibannya yang
diakui dalam laporan keuangan
4. memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan
kasnya
5. memungkinkan user untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam medanai aktivitasnya
dan dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya
6. membantu user dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan sumber daya ke atau
melakukan bisnis dengan entitas
7. user dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya pelayanan, efisiensi dan
penyampaian pelayanan tersebut.
4. Modifikasi dari Akuntansi Berbasis Akrual
Basis akuntansi ini meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya, seperti aktiva
fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya, seperti utang pensiun.

Contoh bervariasinya (modifikasi) dari akuntansi akrual, dapat ditemukan dalam paktek sebagai
berikut ini :
1.Pengakuan seluruh aktiva, kecuali aktiva infrastruktur, aktiva pertahanan dan aktiva
bersejarah/warisan, yang diakui sebagai beban (expense) pada waktu pengakuisisian atau
pembangunan. Perlakuan ini diadopsi karena praktek yang sulit dan biaya yang besar untuk
mengidentifikasi atau menilai aktiva-aktiva tersebut.
2.Pengakuan hampir seluruh aktiva dan kewajiban menurut basis akrual, namun pengakuan
pendapatan berdasar pada basis kas atau modifikasi dari basis kas
3.Pengakuan hanya untuk aktiva dan kewajiban finansial jangka pendek
4. Pengakuan seluruh kewajiban dengan pengecualian kewajiban tertentu seperti utang pensiun.
Beberapa penyusun standar telah mengidentifikasi kriteria atas waktu pengakuan pendapatan
dengan akuntansi berbasis akrual, sebagai contoh Pemerintah Kanada mengakui pendapatan
dalam periode di mana transaksi atau peristiwa telah terjadi ketika pendapatan tersebut dapat
diukur (measurable). Pemerintah Federal Amerika Serikat (State) mengakui pendapatan pajak
dalam periode akuntansi di mana pendapatan tersebut menjadi susceptible to accrual (yaitu
ketika pendapatan menjadi measurable dan available untuk mendanai pengeluaran). Available
berarti dapat ditagih dalam periode sekarang atau segera setelah terjadi transaksi.
Basis akuntansi mana yang dipakai oleh suatu pemerintah tertentu, tergantung pada kebijakan
dan kondisi yang ada. Masing-masing basis akuntansi tersebut mempunyai kelebihan dan
kekurangan, basis akuntansi akrual memberikan manfaat yang lebih banyak dibandingkan
dengan basis akuntansi yang lain, baik bagi pemerintah sendiri sebagai penyusun laporan
keuangan maupun bagi pengguna laporan keuangan (user).
Di dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 diatur mengenai SAP Berbasis Akrual (Lampiran I) maupun
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (Lampiran II), penerapan SAP Berbasis Akrual paling lambat
diterapkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun anggaran 2015.
6
B. DEFINISI EXCHANGE REVENUES
IASC Framework memberikan definisi income yaitu jumlah kotor arus masuk keuntungan
ekonomis atau selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan jumlah
asset atau pengurangan jumlah kewajiban yang menyebabkan pertambahan ekuitas, tidak
termasuk pertambahan yang terkait dengan kontribusi dari pemilik. Baik revenue maupun gain
termasuk dalam definisi income, di mana revenues adalah penerimaan yang diperoleh dari
aktivitas utama perusahaan.
Pada sector public terdapat dua jenis pendapatan, yaitu exchange revenues dan non-resiprocal
revenues. Dalam beberapa hal, exchange revenue dapat disamakan dengan pendapatan (revenue)
pada perusahaan bisnis. Exchange Revenue pada entitas pemerintah dapat didefinisikan sebagai
arus masuk sumber daya pada entitas pemerintah yang berasal dari transaksi pertukaran.
Transaksi pertukaran dimaksud biasanya terjadi ketika masing-masing pihak yang bertransaksi
mengorbankan suatu nilai tertentu dan menerima return dengan nilai yang kurang lebih sama.
Exchange revenue juga biasa disebut sebagai earned revenue.

Keuntungan ekonomis yang diakui sebagai pendapatan adalah keuntungan ekonomis yang benar
benar menjadihak entitas pemerintah dimaksud. Jumlah yang diterima atas nama agen
pemerintah, organisasi pemerintahlainnya, atau pihak ketiga, tidak termasuk sebagai pendapatan.
Sebagai contoh, kantor pos menerima pembayaran listrik, maka yang menjadi pendapatan kantor
pos tersebut adalah fee yang diterima dari penerimaan tersebut. Sementara jumlah pembayaran
listrik adalah pendapatan bagi perusahaan listrik. Arus masuk pembiayaan, contohnya pinjaman,
juga tidak termasuk sebagai pendapatan karena mengakibatkan perubahan pada asset maupun
kewajiban dan tidak menyebabkan perubahan ekuitas.
7
1. Pengakuan Pendapatan Dari Transaksi Pertukaran
Pendapatan yang berasal dari exchange transaction (exchange revenues) diatur dalam
International Public Sector Accounting Standard (IPSAS 9) yang mengacu pada International
Accounting Standard (IAS) 18. IAS 18 mengasumsikan pengguna anakuntansi berbasis akrual
dan pendapatan yang diterima sebagai exchange revenues, bukan non-reciprocal revenues. IAS
18 dapat diaplikasikan pada pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang, penyediaan jasa ,
serta Pendapatan berupa bunga, royalti, dandividen yang diperoleh dari penggunaan asset entitas
oleh pihak lain. Sementara itu IAS 18 tidak mengatur pendapatan yang diperoleh dari perjanjian
sewa, dividen dari investasi yang dicatat dalam metode ekuitas, kontrak asuransi pada
perusahaan asuransi, perubahan nilai wajar dari asset dan kewajiban keuangan, perubahan nilai
current assets, kontrak konstruksi, pertambahan pada ternak serta produk agrikultur dan
kehutanan, dan ekstraksi pertambangan.
Pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang jadi
Pendapatan hasil penjualan barang jadi harus diakui ketika memenuhi criteria sebagai berikut :
 Risiko dan status kepemilikan barang telah dialihkan kepada pihak pembeli
 Entitas tidaklagi memiliki keterlibatan manajerial terkait kepemilikan dan pengendalian
atas barang yang telah dijual
 Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal
 Tahap penyelesaiaan transaksi pada tanggal pelaporan dapat diukur secara andal
 Biaya yang terjadi atau akan terjad idapat diukur secara andal
Ketika timbul ketidakyakinan atas penagihan jumlah yang terlanjur dimasukkan dalam
pendapatan, jumlah yang tak tertagih akan diakui sebagai beban, bukan penyesuaian atas
pendapatan yang telah diterima
Pendapatan yang diperoleh dari penyediaan jasa
Ketika outcome transaksi yang melibatkan penyediaan jasa dapat diestimasi secara meyakinkan,
pendapatan yang berhubungan dengan transaksi harus diakui berdasarkan referensi tahap
penyelesaiaan transaksi pada tanggal pelaporan. Outcome dari suatu transaksi dapat diestimasi
ketika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal
 Kemungkinan besar ada keuntungan ekonomis atau jasa yang potensial yang akan
diterima entitas
 Tahap penyelesaiaan transaksi pada tanggal pelaporan dapat diukur secara andal

 Biaya yang dikeluarkan untuk transaksi dan biaya penyelesaiaan transaksi dapat diukur
8
secara andal
Pengakuan pendapatan berdasarkan tahap penyelesaian transaksi biasanya disebut sebagai
percentage of completion method. Pengakuan pendapatan dengan dasar ini menyediakan
informasi bergunaatas aktivitas jasa dan kinerja selama satu periode. Akan tetapi,untuk tujuan
praktikal, ketika suatu jasa dilakukan dengan beberapa kegiatan yang tidak dapat dihitungdalam
kurun waktu tertentu, pendapatandapat diakui dengan straight line basis selama kurunwaktu yang
ditentukan kecuali terdapat bukti adanya metode lain yang lebih efektif. Ketika timbul
ketidakyakinan atas penagihan jumlah yang terlanjur dimasukkan dalam pendapatan, jumlah
yang tak tertagih akan diakui sebagai beban, bukan penyesuaian atas pendapatan yang telah
diterima.
Apabila outcome suatu transaksi melibatkan jasa yang tidak dapat diestimasi secara
amda;,pendapatan sebaiknya diakui hanyasebatas beban yang diakui dapat diperolehkembali.
Sementara apabila outcome transaksi tidak dapat diestimasi dan biaya yang timbul tidak dapat
diperoleh kembali, pendapatan tidak diakui. Biaya yang timbul diakui sebagai beban.
Pendapatan berupa bunga, royalti, dan dividen yang diperoleh dari penggunaan aset entitas oleh
pihak lain Pendapatan yang berasal dari penggunaan asset perolehan bunga, royalti, dan dividen
oleh pihak lain harus diakui menggunakan perlakuan akuntansi sebagai berikut:
 Bunga diakui dengan time proportion basis dengan memperhitungkan tingkat suku bunga
 Royalti diakui ketika diterima sesuai dengan substansi perjanjian yang terkait
 Dividen atau sejenisnya diakui ketika hak pemegang saham atau entitas untuk menerima
pembayaran ditetapkan
C. PENDAPATAN NON-RESIPROKAL
Pendapatan non - resiprokal (pendapatan yang tidak memberikan timbal balik secara
kasat mata) bisa diartikan sebagai suatu transfer dimana sebuah entitas menerima aset atau
jasa, atau mengalami pengurangan kewajiban, tanpa memberi secara langsung jumlah yang
setara sebagai balasan dari transfer yang diberikan oleh pihak lain tersebut.Oleh karena itu,
beberapa menggunakan istilah “non-exchange transfer” daripada transfer non-resiprokal.
Sebagai contoh, GASB mendefinisikan pendapatan sebagai berikut :
“In governmental funds, increases in financial resources from transactions other than
interfund transfers, the issuance of general long-term capital debt, and the sale or capital
lease of capital assets. Governmental fund revenues usually result from taxation and other
nonexchange transactions or events” (GASB Statement 11, page 99).
Dalam pemerintahan suatu Negara, termasuk Indonesia, contoh pendapatan non-resiprokal
adalah dalam bentuk pajak, retribusi, bea dan denda yang diperoleh sebagai alat
pengelolaan negara. Dalam hubungan pemerintahan, antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah, transfer non-resiprokal menjadi sesuatu yang rutin dan pasti yang muncul dalam
Anggaran Pemerintah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK). Pendapatan non resiprokal lain dapat menyerupai hibah dan sumbangan yang
diterima oleh entitas non-pemerintah.
9
1. Pentingnya Pendapatan Non-Resiprokal bagi Pemerintah
Pada Perusahaan swasta, jumlah pendapatan adalah komponen yang penting dalam
penentuan profit, yang merupakan ukuran utama atas performa operasional perusahaan dan
dapat memberikan indikasi atas efisiensi dan efektivitas perusahaan.Namun pada pemerintah,
memperoleh pendapatan sebanyak – banyaknya bukan merupakan tujuan utama.Pendapatan
sendiri merupakan sarana guna melaksanakan tujuan utama pemerintah, yakni meningkatkan
kesejahteraan rakyatnya. Walaupun pemerintah memiliki beberapa pendapatan yang sama
dengan jenis pendapatan di sektor swasta dan di bawah basis akuntansi akrual , mayoritas
pendapatan pemerintah adalah berbentuk non-resiprokal.
2. Bentuk pendapatan non-resiprokal pada pemerintah
Pendapatan non-resiprokal pada pemerintah dapat dibagi dalam kelompok-kelompok berikut:
a) Pendapatan yang berasal dari penggunaan kekuasaan pemerintahan (Sovereign Power)
Pendapatan yang sifatnya dipaksakan oleh pemerintah kepada para pembayar dengan
menggunakan kekuasaan pemerintah.Jenis transfer ini memiliki cakupan yang amat luas,
memiliki banyak istilah dan berbeda antara hukum yang satu dengan yang lainnya, namun
termasuk di dalamnya adalah :
- Pajak Penghasilan;
- Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Penjualan;
- Pajak Upah;
- Pajak Properti;
- Pajak atas Capital Gain;
- Pajak Lisensi;
- Pajak atas kendaraan bermotor;
- Denda.
Perpajakan adalah sumber utama dari transfer non-resiprokal, atau transfer tanpa imbal
balik di pemerintah. Walaupun pemerintah menyediakan barang dan jasa sebagai hasil dari
transfer ini, namun tidak disediakan secara langsung dan tidak dalam nilai yang setara dari
asset yang ditransfer.Pemerintah juga tidak diwajibkan untuk menyediakan barang dan jasa
pada setiap individu sebagai imbalan dari pembayaran non-sukarela tersebut.
Pemerintah dapat menetapkan tarif atas barang dan jasa yang disediakan untuk entitas
lain atau langsung kepada masyarakat. Meski demikian, dapat juga melakukannya pada harga
di bawah biaya untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial lainnya.Oleh karena pemerintah
memiliki kemampuan untuk menaikkan pajak, maka pemerintah dapat terus beroperasi
bahkan saat biaya telah melebihi pendapatan non-resiprokal. Tetapi di sisi lain walaupun
pemerintah dapat memperoleh pendapatan pajak melalui kekuasaanya untuk meminta
pembayaran, jumlah pendapatan ini tidak menggambarkan efisiensi ataupun efektivitas
pemerintah.
b) Pendapatan yang bukan berasal dari pengunaan kekuasaan pemerintah.
Pendapatan pemerintah berupa bantuan dari pemerintah lainnya atau pihak lain berupa
transfer sumberdaya yang bersifat sukarela tanpa adanya kewajiban bagi pemerintah yang

menerima untuk melakukan pengembalian atas transfer tersebut, contohnya hibah dan
bantuan.
10
- Hibah dan Bantuan
Standar IASC memberikan pengertian terbatas pada transfer non-resiprokal, selain dari IAS
20, Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah. Definisi hibah
pemerintah adalah :
“Government grants are assistance by government in the form of transfers of resources to an
enterprise in return for past or future compliance with certain conditions relating to the
operating activities of the enterprise …” (paragraph 3).
Ruang lingkup IAS 20 dibatasi pada hibah yang disediakan pemerintah sebagai imbalan
untuk pelaksanaan kondisi tertentu.Meskipun IAS 20 dimaksudkan untuk penerapan hibah
antara pemerintah dan pihak ketiga yang independen, prinsip akuntansi tersebut juga dapat
secara relevan diterapkan pada situasi saat departemen atau instansi menerima hibah dari
pemerintah pusat dalam hal untuk memungkinkan penerima melaksanakan aktivitas operasi
tertentu.
Selain itu, pemerintah juga dapat menjadi penerima hibah tanpa syarat atau bantuan tunai
(misalnya, pinjaman tanpa pelunasan dari pemerintah lain atau otoritas multinasional) atau
dalam bentuk (misalnya, bantuan asset purbakala). Hibah dan bantuan jenis ini sejalan
dengan yang ada di sektor swasta nirlaba ; (misalnya, bantuan moneter, jasa sukarela atau
bantuan barang sejenisnya). Transfer tersebut meliputi cakupan transfer non-resiprokal yang
lebih luas daripada hibah yang dimaksud dalam IAS 20.
Hibah dapat berbentuk tunai (misalnya, penerimaan hibah uang dari Luar Negeri yang
langsung diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga atau kepada Pemerintah Daerah
tanpa melalui BUN/BUD), jasa (misalnya, hibah yang diperoleh oleh satuan kerja instansi
pusat maupun SKPD yang dapat berupa kegiatan pelatihan, sosialisasi, workshop dan
seminar, serta technical assistance), transfer asset (misalnya, tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan jalan irigasi jaringan, asset tetap lainnya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan) atau pengurangan kewajiban yang ada. Syarat tertentu dapat
ditambahkan pada hibah. Di beberapa Negara, istilah “hibah” diasosiasikan dengan jenis
tertentu dari penerimaan yang dibatasi penggunaannya dan istilah “transfer” merujuk pada
cakupan luas transfer non-resiprokal termasuk hibah, persetujuan pembagian biaya dan
entitlement.
3. Restricted dan Unrestricted Revenue
Pendapatan non resiprokal ada yang sudah dibatasi penggunaannya dan ada yang masih
tersedia untuk digunakan secara bebas oleh pemerintah.Hibah dengan peruntukan tertentu
yang disyaratkan oleh donor adalah salah satu bentuk dari pendapatan yang dibatasi
penggunaannya. Sedangkan pendapatan lain yang tidak disertai dengan konsekuensi seperti
itu biasa disebut sebagai unrestricted revenue, contohnya pendapatan pajak dimana
pemerintah bebas menentukan bagaimana mereka akan membelanjakan pendapatan tersebut.
Penting untuk dipahami bahwa bagian pendapatan pemerintah yang dialokasikan untuk
belanja tertentu bukanlah bentuk pendapatan yang dibatasi penggunaanya, karena pemerintah
dapat saja mengubah alokasi tersebut sewaktu-sewaktu jika dibutuhkan.

11
4. Informasi tambahan
- Terdapat perbedaan pandangan terhadap pendapatan perpajakan. Pandangan pertama
melihat bahwa pajak seharusnya tidak diklasifikasikan sebagai pendapatan ( revenue).
Pandangan ini berpendapat bahwa yang termasuk dalam pendapatan adala h transfer
masuk yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu kegiatan operasional yang menghasilkan
jasa atau barang, sehingga seringkali pendapatan (terutama dalam entitas bisnis) dilihat
sebagai tolak ukur kualitas performa organisasi. Pandangan lainnya menyebutkan bahwa
pengumpulan pajak merupakan bagian dari aktivitas utama pemerintah dalam
menjalankan fungsinya. Pengumpulan pajak membutuhkan alokasi sumber daya yang
besar dan pemerintah perlu melakukan kinerja perpajakan yang baik untuk dapat
mencapai target pendapatan pajaknya. Oleh sebab itu, pajak dapat dipandang (dalam
entitas pemerintah) sebagai komponen pendapatan (revenue).
- Dalam PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual,
dijelaskan bahwa pendapatan non-resiprokal pemerintah (berupa pajak dan iuran wajib
lainnya) harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), terutama
informasi mengenai kebijakan pengakuannya. Sebagai contoh, dalam CaLKpemerintah
daerah harus menjelaskan dasar dan kebijakan dalam pengakuan pendapatan pajak bumi
dan bangunan di wilayah kekuasaannya.
D. PENGAKUAN PENDAPATAN
Dalam paragraph 19 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah tentang Kebutuhan
informasi para pengguna laporan keuangan dinyatakan bahwa “Kebutuhan informasi tentang
kegiatan operasional pemerintahanserta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan
lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan
munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata.Namun, apabila terdapat
ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengharuskan penyajian suatu laporan keuangan
dengan basis kas, makalaporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian. Masih dalam
Kerangka Konseptual pada paragraph 84 disebutkan bahwa. Pengakuan dalam akuntansi adalah
proses penetapan terpenuhinyakriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansisehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban,
ekuitas,pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban,sebagaimana akan
termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yangbersangkutan. Pengakuan diwujudkan
dalam pencatatan jumlah uang terhadappos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh
kejadian atau peristiwa terkait.Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau
peristiwa untuk diakui yaitu:
a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengankejadian atau
peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang
bersangkutan;
b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapatdiukur atau dapat
diestimasi dengan andal.
Selanjutnya yang dimaksud dengan Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan
Terjadi Dijelaskan dalam paragraf 87 PSAP bahwa dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep
kemungkinan besarmanfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian

derajatkepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan posatau
kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan.Konsep ini diperlukan
dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasionalpemerintah. Pengkajian derajat
kepastian yang melekat dalam arus manfaatekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang
dapat diperoleh pada saatpenyusunan laporan keuangan.
Untuk dapat dilakukan identifikasi terhadap item yang telah memenuhi kriteria manfaat
ekonomi masa depan diikuti kemudian oleh kriteria Keandalan Pengukuran yang dalam
paragraph 88 PSAP dinyatakan bahwa Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai
uangakibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namunada kalanya
pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabilapengukuran berdasarkan biaya dan
estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan,maka pengakuan transaksi demikian cukup
diungkapkan pada Catatan atasLaporan Keuangan.
Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadiapabila kriteria pengakuan
baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadiperistiwa atau keadaan lain di masa
mendatang.Masih dalam kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah secara umum dalam SAP
Pengakuan Pendapatan terbagi menjadi dua yaitu Pendapatan-LO yang diakui pada saat
timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Dan yang
kedua adalah masih adanya Pendapatan-LRA yang diakuipada saat kas diterima di Rekening Kas
Umum Negara/Daerah atau oleh entitaspelaporan.
12
1. Pengakuan Pendapatan menurut PP 71 Tahun 2010
a. Akuntansi Pendapatan-LRA
Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan
Realisasi Anggaran Berbasis Kas Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan Pendapatan-LRA diakui pada
saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Walaupun termuat didalam Standar
Akuntansi Pemerintah berbasis akrual namun pengakuan pendapatan LRA tersebut sangat
jelas masih menggunakan basis kas. Hal ini memang merupakan keunikan dalam SAP
Pemerintah Indonesia dimana mengingat Anggaran masih menggunakan basis kasmaka LRA
juga ditetapkan menggunakan basis yang sama dengan basis penganggarannya. Hal ini sesuai
dengan ketentuan PP 71 tahun 2010 Pasal 1 ayat 8 yang manyatakan bahwa “SAP Berbasis
Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam
APBN/APBD”. Jadi jelas guna menyusun Laporan LRA maka item Pendapatan LRA diakui
pada saat Kas/Setara kas diterima pada RKUN/RKUD mengingat APBN/APBD masih
menganut basis kas dalam penyusunannya.
Dalam penerapan Paragraf 21 dan di atas, timbul pertanyaan apakah pendapatan yang
diterima langsung oleh entitas pemerintah atau entitas lainnya yang belum dise tor ke
Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/RKUD), dan sering juga pendapatan tersebut
tidak disetor ke rekening kas umum negara/daerah tetapi langsung digunakan oleh entitas
yang menerimanya, dapat diakui sebagai Pendapatan-LRA Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah?. Atas hal tersebut KSAP mengeluarkan IPSAP no 02 tentang Pengakuan
Pendapatan yang diterima pada RKUN/RKUD. Interpretasi atas paragraph 21 tersebut di atas
artinya pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan

bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Oleh
karena itu,pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD perlu
diinterpretasikan sehingga pendapatan sesuai PSAP di atas mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD.
b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan
negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD,dengan
ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.
c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke
RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD
untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan
untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya
kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas
13
yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
Perlu kita ingat pasal 12 ayat (2) UU no 1 Tahun 2004 “Semua penerimaan dan pengeluaran
negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara.”. Praktek Pendapatan LRA diatas
nampaknya tidak sesuai dengan bunyi pasal tersebut.
b. Akuntansi Pendapatan-LO
Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis
akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode
sebelumnya.
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagaipenambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidakperlu dibayar kembali. Sedangkan
dalam paragraph 19 PSAP no 13 Tentang Laporan Operasional disebutkan bahwa Pendapatan-
LO diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan;
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
Paragraf selanjutnya menjelaskan mengenai saat pengakuan Pendapatan-LO dimulai
Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni diakui pada
saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Kemudian Pendapatan-LO yang diperoleh
sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan,diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Dan yang terakhir
Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah
tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
Basis akrual akuntansi pendapatan LO mengakui pengaruh transaksi penghasil pendapatan
atau peristiwa lain penghasil pendapatan pada saat transaksi atau peristiwa penyebab timbulnya

hak atas pendapatan terjadi, tanpa memerhatikan saat pendapatan tersebut diterima dalam bentuk
tunai atau bentuk penerimaan lain, PSAP Pendapatan mengatur kebijakan akuntansi pendapatan
berdasar prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik spesifik yang
boleh dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian LK, mengambil hikmah
sub-bab Definisi tentang Basis Akrual pada Lampiran 1.02 PSAP 01. Karena itu, pendapatan
perpajakan berbasis akrual mengikuti hukum pajak.( Jan Hoesada, 2013).
Terdapat beberapa Kajian dalam rangka pengakuan basis akrual padaPendapatan LO yang,
14
diantaranya oleh Bambang Widjajarso dijelaskan sebagai berikut :
“Dalam Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan
di Indonesia yang dijadikan bahan bahasan limited hearing KSAP tahun 2006 yang lalu,
masalah pengakuan pendapatan sudah diungkap. Jika basis akrual diterapkan, pendapatan
diakui pada saat timbul hakdari pemerintah. Masalahnya adalah dalam hak pajak yang
menganut self assessment dimana wajib pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya, hak
tersebut menjadi belum final – karena masih dimungkinkan adanya restitusi - meskipun
sudah ada SPT, sehingga dokumen yang dijadikan dasar penentuan hak tagih pajak menjadi
masalah.
Memang benar, pendapatan harus diakui jika telah muncul hak sehingga pencatatan
pendapatan dilakukan setiap kali ada transaksi munculnya hak tersebut. Logikanya, standar
akuntansi pemerintah nantinya harus menciptakan kriteria yang jelas atas pengakuan
pendapatan tersebut. Misalnya, seperti yang diterapkan oleh State and Local Governments
di Amerika, pendapatan diakui jika terpenuhinya kriteria measurable dan available. Dengan
demikian, pendapatan pajak yang harus diakui adalah jika dapat diukur dan tersedia untuk
operasi entitas pelaporan. Contoh jenis pajak yang memenuhi kriteria seperti itu adalah
pajak property, misalnya Pajak Bumi Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor dan
sebagainya. Dalam kondisi itu, pajak property harus langsung diakui dan dicatat sebagai
pendapatan. Bagaimana dengan pajak yang lain? Untuk jenis pajak yang lain, misalnya
Pajak Penghasilan, menurut penulis, kriteria dapat diukur dan tersedia tetap harus
diberlakukan. Jika kedua kriteria tersebut tidak secara bersamaan dapat terpenuhi,
pendapatan pajak jenis itu tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Alternatifnya, karena
pendapatan pajak mempunyai karakteristik non exchange revenues, peraturan perpajakan
harus ditafsirkan oleh badan penyusun standar akuntansi pemerintahan kapan memenuhi
kriteria measurable dan kapan memenuhi available.
Suatu angsuran pajak, misalnya, yang belum secara definitif dapat dikatakan sebagai hak
negara, tidak dapat diakui sebagai pendapatan pajak, kecuali pada jenis usaha tertentu,
misalnya pada perbankan yang diwajibkan menyusun laporan keuangan triwulanan dan
sekaligus menyampaikan kewajiban pajaknya melalui SPT Masa, dapat diakui sebagai
pendapatan pajak oleh pemerintah. Jika SPT mempunyai dasar keterukuran pendapatan
pajak dan jika batas restitusi bisa ditentukan, pajak penghasilan baru dapat diakui sebagai
pendapatan.Untuk jenis pajak yang lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai, menurut
penulis, kriteria diatas juga tetap berlaku. Artinya, penyampaian SPT Masa dalam pajak
jenis itu dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan PPN, karena pada saat SPT Masa telah
disampaikan, kedua kriteria pendapatan telah terpenuhi, sehingga pendapatan yang berasal
dari PPN dapat diakui. Untuk pajak lainnya, seyogyanya diberlakukan analogi bahasan
pemenuhan kriteria seperti pada Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.”.

Penerapan basis akrual bagi pemerintah juga dapat ditelaah dari sisi kesesuaiannya dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelaahan terhadap masalah tersebut
menemukan beberapa anomali yang mungkin perlu dicermati sehingga pelaksanaan Akuntansi
Basis Akrual Penuh sejalan dengan Peraturan perundang-undangan. Kajian mengenai hal tersebit
diantaranya sebagaimana dijelaskan oleh Sri Suryanovi sebagai berikut :
a. Penggunaan Basis Akrual dalam Pengakuan Pendapatan Negara dan Kontroversinya
15
dengan Peraturan Perundang-undangan
Pendapatan negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat 13
didefinisikan sebagai ”hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih.” Hal senada juga diungkapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004, pasal
12 ayat (1) ayang menyatakan “APBN dalam satu tahun anggaran meliputi: hak
pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.” Berdasarkan
pasal-pasal tersebut, maka basis akuntansi yang digunakan dalam mengakui pendapatan
negara adalah basis akrual, yaitu pendapatan diakui ketika hak atas pendapatan tersebut
timbul tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas akan diterima. Akan tetapi,
kontroversi pengakuan pendapatan negara basis akrual ini timbul ketika menyimak bunyi
pasal 11 ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendapatan negara
terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Sementara itu,
penerimaan negara didefinisikan sebagai “uang yang masuk ke kas negara,” (pasal 1 ayat
9). Berdasarkan pasal 11 ayat 3 serta mengacu pada pasal 1 ayat 9 tersebut, pendapatan
negara bisa diartikan sebagai uang yang masuk ke kas negara yang berasal dari pajak,
bukan pajak, dan hibah. Dengan demikian, maka basis akuntansi yang digunakan untuk
mengakui pendapatan negara seharusnya adalah basis kas, yaitu pendapatan diakui ketika
uang masuk ke kas negara.
b. Pengakuan Piutang Pajak/Retribusi pada Basis Akrual dan Kontroversinya dengan
Peraturan Perundang-undangan.
Pada basis akrual, pengakuan pendapatan bisa dilakukan ketika hak atas
pendapatan tersebut timbul, meskipun belum ada kas/setara kas yang diterima. Misalnya,
ketika suatu entitas menerbitkan surat ketetapan retribusi, pada saat itu pendapatan
retribusi sudah diakui dan dicatat, meskipun uangnya belum diterima, dan di sisi lain,
pada saat yang bersamaan juga diakui piutang retribusi. Ketika basis akrual diterapkan,
maka pengakuan atas piutang (pajak dan atau retribusi) menimbulkan konsekuensi
adanya pengakuan terhadap pendapatan. Disini, piutang terkait dimunculkan di sisi debet
sedang di sisi kredit dimunculkan pendapatan pajak/retribusi. Pengakuan pendapatan
pajak atau retribusi tersebut dicerminkan dalam LRA yang nantinya merupakan bagian
dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Pengakuan piutang dengan
mengkredit pendapatan berdasarkan basis akrual ini, sesuai dengan pasal 1 ayat 13 dan 15
UU Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendapatan negara/daerah adalah
hak pemerintah pusat/ pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih.
Namun di sisi lain, pengakuan piutang dengan mengkredit pendapatan
berdasarkan basis akrual ini, tidak sesuai dengan pasal 11 (ayat 3) UU Nomor 17 Tahun
2003, yang menyatakan bahwa “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak,
penerimaan bukan pajak, dan hibah.” Dengan merujuk pada pasal 1 (ayat 9 dan 11) yang
menyatakan bahwa “penerimaan negara/daerah adalah uang yang masuk ke kas

negara/daerah,” maka pasal 11 ayat 3, UU Nomor 17 Tahun 2003 tidak menghendaki
adanya pengakuan pendapatan meskipun hak atas pendapatan tersebut sudah timbul
dengan diakuinya piutang.
c. Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka pada Basis Akrual dan Kontroversinya dengan
16
Peraturan Perundang-undangan.
Pada basis akrual, uang yang diterima atas penyerahan barang/jasa yang baru akan
dilakukan tahun berikutnya belum diakui sebagai pendapatan pada periode berjalan
karena hak atas pendapatan tersebut belum timbul. Penerimaan uang tersebut akan dicatat
sebagai kewajiban (pendapatan diterima dimuka) pada akhir tahun berjalan. Misalnya
pada tahun berjalan pemerintah sudah menerima uang dari masyarakat sebagai biaya
pengurusan visa/pasport. Pada akhir tahun berjalan, visa/pasport tersebut belum selesai
dan belum diserahkan pada masyarakat. Uang yang sudah diterima dari transaksi
tersebut, menurut basis akrual, seharusnya tidak dibukukan sebagai pendapatan, tapi
sebagai pendapatan ditangguhkan.
Pengakuan sebagai pendapatan ditangguhkan tersebut, sesuai dengan pasal 3 ayat
(5) dan ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2003 yang antara lain menyatakan bahwa, semua
penerimaan yang menjadi hak negara/daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan
harus dimasukkan dalam APBN/APBD. Secara tidak langsung pasal tersebut menegaskan
bahwa hanya penerimaan yang menjadi hak negara/daerah dalam tahun anggaran yang
bersangkutan yang dimasukkan dalam APBN/APBD, sedang penerimaan yang belum
menjadi hak negara/daerah seharusnya tidak dimasukkan dalam APBN/APBD dalam arti
bahwa tidak diakui sebagai pendapatan.
Akan tetapi, jika menyimak bunyi pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa
“pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah,”
maka seluruh penerimaan yang berasal dari pajak, bukan pajak, dan hibah harus diakui
sebagai pendapatan tanpa memperhatikan apakah hak atas penerimaan tersebut sudah
timbul atau belum. Dengan demikian, pengakuan dan pelaporan pendapatan yang
diterima di muka, atas uang yang sudah diterima tetapi belum menjadi hak, tidak sesuai
dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 11 (ayat 3).
2. Pengakuan Pendapatan menurut International Public Sector Accounting
Standard (IPSAS)
Sesuai dengan kategori pendapatan dalam sektor publik, IPSAS membagi pengaturan mengenai
pengakuan pendapatan ke dalam dua bagian utama yaitu Revenue From Exchange Transactions
yang diatur dalam IPSAS 9 dan Revenue From Non-Exchange dalam IPSAS 23
a. International Public Accounting Standard (IPSAS) 9 Revenue From Exchange Transactions
Tujuan dari IPSAS 9 adalah mengatur perlakuan akuntansi pendapatan yang timbul dari transaksi
dan peristiwa tukar-menukar. Isu utama dalam akuntansi pendapatan adalah kapan waktu
mengakui pendapatan. Pendapatan diakui ketika adanya kemungkinan besar terjadinya manfaat
ekonomi di masa mendatangatau potensi jasa yang akan diterima dan manfaat-manfaat tersebut
dapat diukur dengan baik. Standar ini mengidentifikasi keadaan dimana kriteria ini dipenuhi dan,
karena itu, pendapatan akan diakui. Hal ini juga memberikan panduan praktis dalam penerapan
kriteria tersebut.

Adapun ruang lingkup IPSAS ini tersebut antara lain:
1) Suatu entitas yang menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual
17
menggunakan standar ini dalam hal pengakuan pendapatan akibat:
a) Pemberian jasa
b) Penjualan barang
c) Penggunaan aset oleh entitas lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen.
2) Standar ini berlaku untuk semua entitas sektor publik selain BUMN.
3) Standar ini tidak berlaku untuk pendapatan yang timbul dari transaksi nonpertukaran.
4) Standar ini tidak berurusan dengan pendapatan yang:
a) Dibahas di Standar Internasional lainnya Sektor Publik Akuntansi, termasuk:
i) perjanjian sewa (IPSAS 13, "Sewa " )
ii) Dividen yang timbul dari investasi yang dicatat berdasarkan metode ekuitas (IPSAS 7)
iii) Keuntungan dari penjualan aktiva tetap (IPSAS 17)
b) Timbul dari kontrak asuransi entitas asuransi
c) Timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan/ pelepasannya
d) Timbul dari perubahan nilai aktiva lancar lainnya
e) Timbul dari kenaikan alami pada peternakan, dan produk pertanian dan hutan
f) Timbul dari ekstraksi bijih mineral
Sesuai dengan jenis pendapatan dalam Exchange Transactions, berikut ini akan dijelaskan
masing-masing perlakuan dalam pengakuan pendapatan.
Pemberian Jasa
Apabila outcome transaksi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan terkait
dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi
tersebut pada tanggal pelaporan. Outcome dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi
berikut dipenuhi:
a) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal
b) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi atau potensi layanan yang terkait dengan
transaksi tersebut akan mengalir ke entitas
c) Tahap penyelesaian transaksi pada tanggal pelaporan dapat diukur dengan andal
d) Biaya yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat
diukur dengan andal
Pengakuan pendapatan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi sering disebut
sebagai metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan diakui pada periode
pelaporan saat jasa diserahkan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang
berguna pada sejauh mana kegiatan pelayanan dan kinerja selama suatu periode.
Pendapatan diakui hanya bila besar kemungkinan manfaat ekonomi atau potensi layanan yang
terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Namun, ketika ketidakpastian timbul
tentang kolektibilitas jumlah yang sudah termasuk dalam pendapatan, nilai yang tidak tertagih,
atau nilai yang sudah dianggap probable, diakui sebagai beban, bukan sebagai penyesuaian dari
jumlah pendapatan awalnya diakui.

Tahap penyelesaian transaksi dapat ditentukan dengan berbagai metode. Entitas menggunakan
metode yang mengukur andal jasa yang dilakukan. Tergantung pada sifat transaksi, metode
mungkin termasuk:
a) Survei pekerjaan yang dilakukan
b) Jasa yang dilakukan sampai saat ini sebagai persentase dari total jasa yang akan
18
dilakukan ; atau
c) Proporsi yang biaya yang dikeluarkan hingga tanggal dengan total biaya transaksi. Hanya
biaya yang mencerminkan jasa yang dilakukan sampai saat ini termasuk dalam biaya
yang dikeluarkan sampai saat ini. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilakukan
atau yang akan dilakukan termasuk dalam total biaya transaksi.
Untuk tujuan praktis, saat jasa dilakukan dalam jumlah tindakan tak tentu selama jangka waktu
tertentu, pendapatan diakui atas dasar garis lurus selama jangka waktu yang ditentukan kecuali
ada bukti bahwa beberapa metode lain yang lebih baik merupakan tahap penyelesaian. Ketika
tindakan tertentu jauh lebih signifikan daripada tindakan lainnya, pengakuan pendapatan ditunda
sampai tindakan signifikan dijalankan.
Apabila hasil transaksi yang melibatkan pemberian jasa tidak dapat diestimasi dengan andal,
pendapatan harus diakui hanya sebatas biaya yang diakui yang recoverable. Selama tahap awal
transaksi, itu sering terjadi bahwa hasil transaksi tersebut tidak dapat diestimasi dengan andal.
Namun demikian, besar kemungkinan bahwa entitas akan mengembalikan biaya transaksi yang
terjadi. Oleh karena itu, pendapatan diakui hanya sebatas biaya yang terjadi diharapkan dapat
dipulihkan. Sebagai hasil dari transaksi tersebut tidak dapat diestimasi dengan andal, tidak ada
kelebihan diakui. Apabila hasil transaksi tidak dapat diestimasi dengan andal dan tidak mungkin
bahwa biaya yang dikeluarkan akan pulih, pendapatan tidak diakui dan biaya yang dikeluarkan
diakui sebagai beban.
Penjualan Barang
Pendapatan dari penjualan barang diakui bila seluruh kondisi berikut telah dipenuhi:
a) Entitas telah mengalihkan risiko secara signifikan dan manfaat kepemilikan barang
kepada pembeli
b) Entitas tidak lagi ikut campur dalam pengelolaan pada tingkat yang biasanya
berhubungan dengan kepemilikan atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang
dijual
c) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal
d) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi atau potensi layanan yang terkait dengan
e) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat diukur
dengan andal
Jika entitas mempertahankan risiko signifikan dari kepemilikan, transaksi tersebut bukan
penjualan dan pendapatan tidak diakui. Entitas dapat mempertahankan risiko yang signifikan dari
kepemilikan dalam beberapa cara. Jika entitas hanya mempertahankan risiko yang tidak
signifikan dari kepemilikan, transaksi penjualan dan pendapatan diakui.

Pengkajian kapan entitas telah memindahkan risiko secara signifikan dan manfaat kepemilikan
kepada pembeli memerlukan sebuah penelitian dari keadaan transaksi. Dalam kebanyakan kasus,
transfer risiko dan manfaat kepemilikan bersamaan dengan pengalihan hak hukum atau
pengalihan kepemilikan. Namun, dalam kasus tertentu lainnya, pengalihan risiko dan manfaat
kepemilikan terjadi pada waktu yang berbeda dari pengalihan hak hukum atau pengalihan
kepemilikan.
Pendapatan diakui hanya bila besar kemungkinan manfaat ekonomi atau potensi layanan yang
terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Dalam beberapa kasus, hal ini
mungkin tidak mungkin sampai pertimbangan diterima atau sampai suatu ketidakpastian akan
dihapus. Pengakuan mungkin tertunda sampai telah terjadi. Saat barang diberikan, ketidakpastian
akan dihapus dan pendapatan diakui. Namun, ketika ketidakpastian timbul tentang kolektibilitas
jumlah yang sudah termasuk dalam pendapatan, nilai yang tidak tertagih atau nilai yang sudah
dianggap probable, diakui sebagai beban, bukan sebagai penyesuaian dari jumlah pendapatan
awalnya diakui.
19
Bunga, Royalti dan Dividen
Pendapatan yang timbul dari penggunaan oleh orang lain aset entitas menghasilkan bunga,
royalti dan dividen harus diakui jika:
a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi atau potensi layanan yang terkait dengan
b) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal
Pendapatan harus diakui dengan menggunakan perlakuan akuntansi berikut ini:
a) Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan effective yield
aktiva tersebut
b) Royalti harus diakui sebagai mereka yang diperoleh sesuai dengan substansi perjanjian
yang relevan
c) Dividen atau setara mereka harus diakui pada saat pemegang saham atau hak entitas
untuk menerima pembayaran ditetapkan
Effective yield suatu aset merupakan tingkat bunga yang diperlukan untuk diskon aliran
penerimaan kas masa depan yang diharapkan selama umur aset untuk menyamakan nilai tercatat
awal aset tersebut. Pendapatan bunga yang meliputi jumlah amortisasi diskonto, premi atau
perbedaan lain antara jumlah tercatat awal surat hutang dan jumlahnya pada saat jatuh tempo.
Royalti, seperti royalti minyak bumi, bertambah sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian
yang relevan dan biasanya diakui atas dasar itu kecuali, dengan memperhatikan substansi
perjanjian tersebut, lebih tepat untuk mengakui pendapatan pada beberapa sistematis lain dan
rasional dasar. Pendapatan diakui hanya bila besar kemungkinan manfaat ekonomi atau potensi
layanan yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Dalam beberapa kasus,
hal ini mungkin tidak mungkin sampai pertimbangan diterima atau sampai suatu ketidakpastian
akan dihapus. Pengakuan mungkin tertunda sampai telah terjadi. Saat barang diberikan,
ketidakpastian akan dihapus dan pendapatan diakui. Namun, ketika ketidakpastian timbul tentang
kolektibilitas jumlah yang sudah termasuk dalam pendapatan, nilai yang tidak tertagih atau nilai

yang sudah dianggap probable, diakui sebagai beban, bukan sebagai penyesuaian dari jumlah
pendapatan awalnya diakui.
b. International Public Accounting Standard (IPSAS) 23 Revenue From Non-Exchange
Transactions
IPSAS 23 mengatur tentang pendapatan dari transaksi non-exchange. Pendapatan dari transaksi
nonexchange terdiri dari pajak dan transfer –termasuk hibah- yang merupakan pendapatan utama
dari entitas sektor publik. Tujuan dari standar ini adalah mengatur persyaratan pelaporan
keuangan untuk pendapatan yang berasal dari transaksi non-exchange dimana perlu
dipertimbangkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dari transaksi non-exchange termasuk
identifikasi kontribusi dari pemilik.
IPSAS 23 diterapkan pada entitas yang mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan
menggunakan basis akrual untuk akuntansi pendapatan non-exchange. Standar ini tidak berlaku
untuk kombinasi entitas yang melakukan transaksi non-exchange.
Dalam melakukan pengakuan pendapatan Non-Exchange Transactions, Sebuah aliran sumber
daya dari transaksi non-pertukaran yang diakui sebagai aset harus diakui sebagai pendapatan,
kecuali ada kewajiban yang juga diakui sehubungan dengan aliran yang sama. Pendapatan dari
transaksi non-exchange harus diukur pada jumlah kenaikan aktiva bersih yang diakui oleh
entitas.
Ketika suatu entitas memenuhi persyaratan yang diakui sebagai kewajiban atas transaksi non-exchange
tersebut, maka entitas harus mengurangi jumlah kewajiban yang sudah diakui
20
sebelumnya dan mengakui pendapatan sebesar pengurangan atas kewajiban tersebut.
Aset didefinisikan dalam IPSAS 1, sebagai sumber daya yang dikontrol oleh entitas sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu, yang dari mana manfaat ekonomi masa depan atau potensi
layanan diharapkan mengalir ke entitas. Masuknya sumber daya dari transaksi non-exchange,
selain jasa, yang memenuhi definisi suatu aset harus diakui sebagai aset jika, dan hanya jika:
a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan atau potensi layanan yang
terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas
b) nilai wajar aset dapat diukur secara andal
Aset yang diperoleh melalui transaksi non-exchange harus awalnya diukur pada nilai wajarnya
pada tanggal akuisisi.
Selain itu, sebuah persyaratan yang ada dalam transaksi non-exchange yang memenuhi definisi
kewajiban harus diakui sebagai kewajiban jika, dan hanya jika:
a) Besar kemungkinan besar adanya arus keluar sumber daya yang memiliki manfaat
ekonomi di masa depan atau potensi jasa yang akan diperlukan untuk menyelesaikan
kewajiban.
b) Estimasi yang andal dapat dilakukan atas jumlah kewajiban.
Jumlah yang diakui sebagai kewajiban harus merupakan estimasi terbaik atas nilai yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini pada saat tanggal pelaporan.

21
c. KLASIFIKASI PENDAPATAN
Klasifikasi dilakukan untuk mempermudah pembaca laporan keuangan memahami isi laporan
keuangan yang diberikan. Dengan adanya klasifikasi, maka dapat dilihat dengan jelas berapa
besar pendapatan untuk tiap jenis bidang usaha yang dilakukan. Di Indonesia, pendapatan
diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk
pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan,
pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk
pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli
daerah, pendapatan transfer, dan lain- lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan
tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Berikut penggolongan pendapatan di
Indonesia:
KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN
PEMERINTAH PUSAT
PENDAPATAN PERPAJAKAN
Pendapatan Pajak Penghasilan
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pendapatan Cukai
Pendapatan Bea Masuk
Pendapatan Pajak Ekspor
Pendapatan Pajak Lainnya
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapatan Sumber Daya Alam
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah
PEMERINTAH PROVINSI
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pendapatan Asli Daerah Lainnya
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Lainnya

22
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pendapatan Asli Daerah Lainnya
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Dari klasifikasi pendapatan di atas, yang termasuk exchange revenue adalah:
 Pendapatan Pemerintah Pusat:
- Pendapatan Negara Bukan Pajak
 Pendapatan Pemerintah Provinsi
- Pendapatan Retribusi Daerah
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Pendapatan Asli Daerah Lainnya
 Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pendapatan Retribusi Daerah
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Pendapatan Asli Daerah Lainnya
Dari klasifikasi pendapatan di atas, yang termasuk non-reciprocal revenue adalah:
 Pendapatan Pemerintah Pusat:
- Pendapatan Perpajakan
- Pendapatan Hibah
 Pendapatan Pemerintah Provinsi
- Pendapatan Pajak Daerah
- Pendapatan Transfer
- Lain-lain Pendapatan yang Sah
 Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pendapatan Pajak Daerah
- Pendapatan Transfer
- Lain-lain Pendapatan yang Sah

23
III SIMPULAN
Pengguna laporan keuangan pemerintah membutuhkan informasi yang andal dan relevan untuk
menilai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah. Untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan
informasi tersebut, pemerintah perlu melaporkan pendapatan dan beban. Perbedaan antara
pendapatan dan beban membantu pengguna untuk menilai kebutuhan pinjaman pemerintah dan
untuk menentukan apakah ekuitas antar periode telah dicapai.
Dalam proses penyajian Laporan Keuangan, penyaji membutuhkan basis akuntansi yang tepat.
Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas
transaksi harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Terdapat empat alternative basis
akuntansi yakni basis kas, modifikasi kas, akrual, dan akrual modifikasi. Pemerintah Indonesia
sedang beralih dari basis kas menuju basis akrual penuh melalui masa transisi.
Praktik akuntansi basis kas memang yang paling banyak digunakan untuk pengklasifikasian.
Namun, dengan menggunakan akuntansi basis kas untuk pendapatan non- reciprocal akan
mendapatkan beberapa masalah. Pemerintah dapat memilih untuk memanipulasi pendapatan
dengan penetapan tanggal untuk pendapatan yang akan diterima.
Mengingat juga meluasnya penggunaan langkah-langkah untuk menghitung pendapatan pajak,
akan ada variasi besar dalam pendapatan dilaporkan tergantung pada kebijakan yang diambil.
Perbedaan waktu memiliki efek penting pada hasil yang menunjukkan kepatuhan terkait batas
anggaran dan otorisasi serta dalam memfasilitasi pencapaian ekuitas antarperiode.
IFAC PSC meyakini bahwa kebutuhan informasi bagi pengguna akan lebih baik jika pemerintah
konsisten mengubah akuntansi basis kas ke akuntansi basis akrual penuh atau setidaknya ke basis
akrual dimodifikasi. Sehingga akan lebih berkonsentrasi pada definisi dan pengakuan pendapatan
dengan metode akuntansi basis akrual penuh. Namun, perkembangan pedoman akuntansi untuk
pendapatan non-reciprocal atas dasar akrual penuh tidak cukup baik dan mungkin tergantung
secara signifikan pada pengaturan legislatif, administratif dan akuntansi dalam yurisdiksi
tertentu.
Transisi menuju ke basis akrual akan mampu memenuhi kebutuhan informasi pengguna, namun
juga masih memiliki beberapa tantangan masalah yang cukup kompleks yang harus diselesaikan
dengan baik.

24
DAFTAR PUSTAKA
IASC, IAS 18 Revenue, January 1995.
IFAC, 1996; Public Sector Committee, Study 9, Definition and Recognition of Revenues,
December 1996.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerinta h
Hoesada, Jan. 2013. Latar Belakang Akuntansi Pendapatan Laporan Operasional (LO) Dalam
Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: KSAP
KSAP. 2013. Interpretasi SAP 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima Pada
Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Jakarta:KSAP
Pemerintah Republik Indonesia. 2011. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Jakarta : Visi Media
Suryanovi, Sri. Kajian basis akrual dalam akuntansi Pemerintahan indonesia: Kontroversinya
berdasarkan Perspektif peraturan perundangundangan.
Widjajarso , Bambang. Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah
Kajian Pendahuluan

Paper definisi pengakuan pendapatan

More Related Content

What's hot

Viewers also liked

Similar to Paper definisi pengakuan pendapatan

Paper definisi pengakuan pendapatan