Proses pembuatan undang-undang di Indonesia melibatkan berbagai lembaga seperti DPR, DPD, dan Presiden. Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota DPR atau Presiden, kemudian dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Jika tidak disetujui, rancangan tersebut akan menjadi undang-undang. UUD 1945 merupakan hukum dasar dan mengikat seluruh warga negara serta men

2. PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG
Dapat
mengajukanRUU
sesuai dengan
kewenangannya
Ikut membahas
RUU sesuai
dengan
kewenangannya
DPD
DPR
memegang
kekuasaan
membentuk
UU
Anggota DPR
berhak
mengajukan
UU
RUU dibahas
oleh DPR &
Presiden
untuk
mendapat
persetujuan
bersama
Presiden
berhak
mengajukan
UU
Mengesahkan
UU
Dlm waktu
30 hari RUU
tidak disahkan,
maka RUU tsb.
sah menjadi UU
dan wajib
diundangkan
Tidak boleh
diajukan lagi
dalam
persidangan
masa itu
mendapat
persetujuan bersama
tidak mendapat
persetujuan bersama

3. UUD 1945
Sebagai Hukum Dasar Peratura
Perundang-undangan
 Mengikat setiap warga negara
 Berisi norma dan ketentuan
yang harus ditaati
Sumber Hukum bagi :
 Peraturan perundang-undangan
 Hukum tertinggi dalam tata
urutan peraturan perundang-
undangan di Indonesia

4. UUD 1945
Disusun oleh BPUPKI (10 s/d 16 Juli 1945
Ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
Diamandemen
MPR
Tuntutan reformasi dalam sistem Pemerintahan di
Indonesia
MPR : Lembaga yang berwenang mengubah
dan menetapkan UUD 1945

5. TATA CARA PERUBAHAN UUD 1945
Tata cara perubahan UUD 1945 oleh MPR
berdasarkan pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dengan persyaratan utama :
• Harus dihadiri 2/3 anggota MPR
• Dan disetujui oleh sekurang kurangnya 50% +
1 anggota yang hadir

6. KESEPAKATAN DASAR DALAM
PERUBAHAN UUD 1945
• Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
• Tetap mempertahankan NKRI
• Mempertegas sistem pemerintahan presiden
sial
• Penjelasan UUD 1945 memuat hal hal norm
atif akan dimasukkan kedalam pasal pasal
• Melakukan perubahan dengan cara adendu
m