Kebijakan Pengawasan

5,095 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,095
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
155
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kebijakan Pengawasan

  1. 1. KEBIJAKAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERBAPABUM Oleh M.S. Marpaung Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral Batubara dan Panas BumiDIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI DIREKTORAT JENDERAL MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI BANDUNG, 11 MEI 2009
  2. 2. DASAR HUKUM PENGAWASAN MINERBAPUM• UU No.4 Tahun 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara• UU No. 1 Tahun 1970 ttg Keselamatan Kerja• UU No. 23 Tahun 1997 ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup• UU No. 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan• UU No. 27 tahun 2003 ttg Panas bumi• UU No.32 Tahun 2004 ttg Otonomi Daerah• PP No.32 Tahun 1969 ttg Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967• PP No.19 Tahun 1973 ttg Pengaturan dan Pengawasan K3 di Bidang Pertambangan• PP No. 27 Tahun 1999 ttg Analisis Mengenai Dampak Lingkungan• PP No.38 Tahun 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Kota
  3. 3. Dasar Hukum lanjutan…..• PP No.18 jo 85 Tahun 1999 ttg Pengelolaan Limbah B3• PP No. 59 Tahun 2007 ttg Kegiatan Usaha Panas Bumi• Permen No.02 P. Tahun 1990 ttg K2 Panas Bumi• Permen No.06.P Tahun 1991 ttg Pemeriksaan K2 atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Migas dan Panas Bumi• Kepmen.No.2555.K Tahun 1993 ttg PIT Pertambangan Umum• Kepmen No.555.K Tahun 1995 ttg K3 Pertambangan Umum• Kepmen No. 1211 Tahun 1995 ttg Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pd Kegiatan Pertambangan• Kepmen.No.667.K Tahun 2002 ttg Penugasan kepada Ditjen. GSDM dan Ditjen LPE dalam Pengusahaan Panas Bumi• Permen ESDM No 18 Tahun 2008 ttg Reklamasi dan Penutupan Tambang
  4. 4. PENGAWASAN PERTAMBANGAN UU NO. 4/2009 ttg Pertambangan Mineral Dan BatubaraPs 140(Ayat 1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraa pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.(Ayat 2) Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.(Ayat 3) Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK.
  5. 5. PENGAWASAN PERTAMBANGAN UU NO. 4/2009 ttg Pertambangan Mineral Dan BatubaraPs 141(Ayat 1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, antara lain, berupa: a. teknis pertambangan, b. pemasaran, c. keuangan, d. pengelolaan data mineral dan batubara, e. konservasi sumber daya mineral dan batubara, f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, g. keselamatan operasi pertambangan, h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri. j. l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
  6. 6. PELAKSANAAN PENGAWASAN TEKNIK PERTAMBANGANA. PENGAWASAN ADMINISTRATIF – Dokumen Studi Kelayakan – Rencana Kerja dan Anggaran Biaya – Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan – Laporan Kemajuan Kegiatan Pertambangan (Triwulan)
  7. 7. PELAKSANAAN PENGAWASAN TEKNIK PERTAMBANGAN (LANJUTAN)B. PENGAWASAN LAPANGAN – Pengawasan Teknik Pertambangan • Pengawasan Teknik Pertambangan pada Tahap Kegiatan Konstruksi • Pengawasan Teknik Pertambangan pada Tahap Kegiatan Produksi  Pengawasan Kelaikan Teknik Penambangan  Pengawasan Kelaikan Teknik Pengolahan  Pengawasan Kelaikan Teknik Pengangkutan – Pengawasan Kelaikan Sarana Teknis Pertambangan – Pengawasan Pematokan Batas Wilayah Pertambangan – Pemantauan Pelaksanaan OTDA/Pemberian Rekomendasi Teknis Pertambangan – Pengawasan Konservasi Bahan Galian
  8. 8. UNSUR PENGAWASAN K3 DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGANA. PEMERINTAH PUSATB. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI (DEKONSENTRASI)C. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (DESENTRALISASI)
  9. 9. ELEMEN PENGELOLAAN K3 DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN• KEPALA PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG• PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG (PIT)/ INSPEKTUR TAMBANG (IT)• KEPALA TEKNIK TAMBANG• BUKU TAMBANG• ORGANISASI K3 DAN LINGKUNGAN• PROGRAM K3 DAN LINGKUNGAN• LAPORAN K3 DAN LINGKUNGAN
  10. 10. PENGELOLAAN LINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGANPRINSIP-PRINSIP LINGKUNGAN HIDUPa. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara;b. perlindungan keanekaragaman hayati;c. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made structure) lainnya;d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dane. menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.
  11. 11. PENGELOLAAN LINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGANAPLIKASI PRINSIP-PRINSIP LINGKUNGAN HIDUPa. Pemenuhan baku mutu kualitas air, tanah dan udarab. Mempertahankan buffer zone dalam rangka biodiversityc. Melakukan kajian geoteknik dalam rangka memastikan stabilitas dan keamanan timbunan, dengan mempertimbangkan kondisi curah hujan tertinggi di lokasi setempatd. Melakukan pemulihan lahan bekas tambang agar berdaya guna dan mempunyai nilai manfaate. Menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat; danf. Mengembangkan etika lingkungan (responsible miners)
  12. 12. PENGELOLAAN K3 PERTAMBANGANPRINSIP K3 Setiap kecelakaan pasti ada penyebabnya Penyebab kecelakaan harus dicegah/ditiadakan Setiap pekerjaan pasti dapat dilakukan dengan aman dan selamatPENTINGNYA K3 Menyelamatkan karyawan Menyelamatkan keluarga karyawan Menyelamatkan perusahaan DILAKUKAN OLEH : PEMERINTAH PERUSAHAAN
  13. 13. PELAKSANAAN PENGAWASANA. PENGAWASAN ADMINISTRATIF• Bahan Peledak (IVi/Rekomendasi)• Laporan Kecelakaan (IIIi; Vi; Vii; VIIi; VIIIi; IXi)• Peralatan (dokumen untuk perizinan)• Pengecualian (dokumen utk persetujuan)• Rencana Reklamasi• Rencana Pascatambang• Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan• Laporan Pelaksanaan Program K-3 (Triwulan)• Mengevaluasi Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan - Mengevaluasi Laporan Triwulan Pelaksanaan RKL-RPL/ UKL-UPL - Mengevaluasi Pelaksanaan Reklamasi - Mengevaluasi Pelaksanaan Pascatambang - Mengevaluasi Laporan Kasus Lingkungan
  14. 14. PELAKSANAAN PENGAWASAN LANJUTAN ….B. PENGAWASAN OPERASIONAL• Inspeksi Keselamatan Kerja• Inspeksi Kesehatan Kerja• Pemeriksaan /Penyelidikan Kecelakaan• Pemeriksaan /Penyelidikan Kejadian Berbahaya• Pengujian Kelayakan Sarana dan Peralatan• Pengujian Kondisi Lingkungan Kerja• Inspeksi Pengelolaan Lindungan Lingkungan Pertambangan• Inspeksi Penilaian Keberhasilan Reklamasi/Pascatambang• Inspeksi Kasus Lingkungan (akibat kegiatan pertambangan)• Inspeksi Bencana Lingkungan (akibat fenomena alam)
  15. 15. PELAKSANAAN PENGAWASAN LANJUTAN …..C. PENGUJIAN KELAYAKAN PERALATAN• Gudang Bahan Peledak• Penimbunan Bahan Bakar Cair• Kapal Keruk/Kapal Isap• Alat Angkut Orang• Alat Angkat (Tertentu)• Bejana Bertekanan• Instalasi Pipa• Pressure Safety Valve• Peralatan Listrik (tertentu)
  16. 16. PELAKSANAAN PENGAWASAN LANJUTAN ……D. PENGUJIAN/PENILAIAN KOMPETENSI• Penilaian kompetensi calon Kepala Teknik Tambang• Pengujian kompetensi Juru Ledak• Pengujian Kompetensi Juru Ukur• Pengujian Kompetensi Pengawas Operasional (POP; POM; POU)• Pengujian Kompetensi Juru Las (bekerja sama dengan pihak ke-3)• Pengujian Kompetensi Operator alat angkat (bekerja sama dengan pihak ke-3)
  17. 17. DESENTRALISASI PENGAWASAN K3 DAN LINGKUNGAN (KABUPATEN/KOTA)• Kabupaten/kota melakukan pengawasan sesuai kewenangan sebagai daerah otonom• Berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku serta juklak dan juknis yang ditetapkan oleh pemerintah• Inspeksi bersama daerah dan pusat• Investigasi kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan daerah dan pusat
  18. 18. DEKONSENTRASI PENGAWASAN K3 DAN LINGKUNGAN (PROVINSI)A. MELAKUKAN SUPERVISI THD PENGAWASAN K3 DAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KAB/KOTA :• Hasil Inspeksi• Hasil investigasi kecelakaan/kejadian berbahaya• Proses perizinan• RekomendasiB. MELAKUKAN INVENTARISASI :• Statistik Kecelakaan• Pembelian dan Penggunaan dan stok bahan peledak• Jumlah dan jenis perizinan• Data penggunaan lahan
  19. 19. PENUTUP• Pengawasan dilakukan dalam rangka PREVENTION DAN ASSURANCE, meliputi : - Tingkat kepatuhan dan pentaatan terhadap peraturan - Pencapaian target dari rencana kerja yang telah disusun - Mengetahui sejak dini bila terjadi penyimpangan baik berdasarkan ketentuan/peraturan maupun rencana kerja - Dapat segera melakukan koreksi bila terjadi perubahan rencana kerja atau perubahan kebijakan Pemerintah• Karakteristik kegiatan yang melibatkan peralatan besar, intensitas kegiatan yang tinggi, cepatnya perubahan medan kerja, menyebabkan pertambangan rawan terhadap kecelakaan. Maka diperlukan tenaga kerja yang SADAR K3 setiap saat.• Diperlukan industri yang mempunyai ketahanan internal maupun eksternal untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional. (K3 = ketahanan internal, Lingkungan = ketahanan external)

×