MANAJEMEN EKSPLORASI TAMBANG

1. Regulasi manajemen
tambang
Kelompok : 1. Gusti Dinata
2. Muhammad
3. Indri Novia
4. Irfan Ade Utama
5. M. Aqil Fadilah
6. Maysyarah Winda Aswati

2. Sistem Manajemen tambang
Dalam sistem manajemen tambang, terdapat beberapa hal yang harus
diperhatikan. Pertama, aspek keselamatan dan kesehatan kerja harus
menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan tambang. Hal ini sesuai
dengan Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017.Kedua, tata kelola
tambang harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Hal ini dapat diwujudkan dengan mengikuti Peraturan Menteri ESDM No.
25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara. Dengan begitu, kegiatan tambang dapat dilakukan
secara legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Pada awalnya, regulasi terkait manajemen
tambang sangat sederhana. Hanya ada beberapa
aturan dasar yang harus dipatuhi oleh para pekerja
tambang. Namun, seiring dengan perkembangan
teknologi dan kesadaran akan lingkungan, regulasi
tersebut semakin berkembang.
Regulasi lama lebih menekankan pada aspek
keselamatan kerja dan kesehatan pekerja
tambang. Hal ini mencakup persyaratan untuk
penggunaan alat pelindung diri, pemeriksaan
kesehatan secara berkala, dan pelatihan
keselamatan kerja.
Regulasi lama

4. Regulasi baru
Regulasi baru terkait manajemen
tambang lebih fokus pada aspek
lingkungan dan sosial. Regulasi ini
mencakup persyaratan untuk melakukan
studi dampak lingkungan sebelum
memulai kegiatan tambang, pengelolaan
limbah dan air limbah, serta tanggung
jawab sosial perusahaan.Selain itu,
regulasi baru juga menekankan pada
perlindungan hak-hak pekerja tambang.
Hal ini termasuk upah yang layak,
jaminan kesehatan, dan hak untuk
membentuk serikat pekerja.

5. Regulasi lama Tahun 2009
Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia
mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara. Regulasi ini mengatur tentang
sistem manajemen tambang yang harus
diterapkan oleh perusahaan
tambang.Sistem manajemen tambang yang
harus diterapkan meliputi perencanaan,
pengawasan, dan evaluasi kegiatan
penambangan serta pemantauan dampak
lingkungan yang ditimbulkan.
Regulasi barutahun 2017
Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia
mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM
Nomor 42 tentang Tata Cara Penerbitan
Izin Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara. Regulasi ini menetapkan
persyaratan yang lebih ketat bagi
perusahaan tambang untuk mendapatkan
izin usaha.Persyaratan tersebut antara lain
meliputi kewajiban untuk melakukan
reklamasi lahan bekas tambang,
memperhatikan aspek keselamatan dan
kesehatan kerja, serta mematuhi standar
lingkungan yang ditetapkan

6. Penegakan hukum
Dalam kegiatan tambang, penegakan hukum sangat
penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini
sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Jika terjadi
pelanggaran, maka pemegang izin tambang dapat
dikenakan sanksi administratif atau bahkan
pidana.Namun, penegakan hukum tidak hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah. Setiap orang yang terlibat
dalam kegiatan tambang juga harus mematuhi aturan
yang berlaku dan melaporkan jika terjadi pelanggaran.
Hal ini akan membantu menjaga keamanan dan
keselamatan seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan
tambang.

7. kesimpulan
Manajemen tambang di Indonesia diatur oleh beberapa
peraturan, mulai dari yang lama hingga yang terbaru. Aspek
keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi prioritas utama
dalam setiap kegiatan tambang. Selain itu, tata kelola tambang
yang transparan dan akuntabel juga sangat penting.
Penegakan hukum dan inovasi teknologi juga harus menjadi
perhatian dalam kegiatan tambang. Dalam hal ini, setiap orang
yang terlibat dalam kegiatan tambang harus mematuhi aturan
yang berlaku dan bekerja sama untuk menjaga keamanan dan
keselamatan seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan
tambang.

8. terimakasih