1. Dokumen tersebut membahas tentang kontrak, definisi legal, syarat sahnya kontrak, akibat tidak dipenuhinya syarat kontrak, ketentuan kontrak nasional dan internasional, jenis kontrak, isi kontrak minimal, dan hak serta tanggung jawab para pihak berdasarkan kontrak.

1. DOKUMEN KONTRAK
BANJARMASIN, APRIL 2016
IR. FERDINAND PAKPAHAN,ME
Jafung Utama (IV/E)

2. DEFINISI (LEGAL ASPEK)
 Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara
dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang
disetujui oleh mereka. (Biasanya secara tertulis)
 Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
 Untuk dapat dianggap sah secara hukum, ada 4 syarat
yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia:
1. Kesepakatan para pihak.
2. Kecakapan para pihak.
3. Mengenai hal tertentu yang dapat ditentukan secara
jelas.
4. Sebab/causa yang diperbolehkan secara hukum.

3. Akibat dari tidak dipenuhinya syarat
kontrak
• Tidak dipenuhinya syarat No. 1 dan 2 di atas
memberi dasar kepada pihak-pihak yang
berkepentingan untuk memohon
kepada pengadilan yang berwenang untuk
membatalkan kontrak tersebut.
• Sementara itu, pelanggaran atas syarat No. 3 dan
4 mengakibatkan kontrak yang bersangkutan
menjadi batal demi hukum.
• Untuk Kontrak National (NCB) memakai perpres
54 Tahun 2010 dan International (LCB) memakai
FIDIC.

4. KETENTUAN PERPRES 54 THN2010
DAN PERUBAHANNYA
Perubahan pertama atas Perpres 54 Tahun
2010 :Perpres Nomor 35 Tahun 2011.
Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010
: Perpres Nomor 70 Tahun 2012.
Perubahan Ketiga atas Perpres 54 Tahun 2010
:Perpres Nomor 172 tahun 2014.
Perubahan Keempat atas Perpres 54 Tahun
2010 : Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

5. Jenis-Jenis Kontrak Menurut Perpres
No. 54 tahun 2010
• Pasal 50. jenis-jenis kontrak dibedakan berdasarkan:
1. Imbalannya (cara pembayarannya) yaitu:
a) Kontrak lumpsum; kontrak yang sudah pasti objeknya dan dengan
segala resiko.
b) Kontrak harga satuan; kontrak yang harga satuan tetap dan
volume pekerjaan bisa berubah.
c) Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.
d) Kontrak presentase; kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa
lainnya.
e) Kontrak terima jadi (turn key); kontrak yang harga pasti untuk
keseluruhan kinerja pekerjaan yang sudah ditetapkan.

6. 2. Jangka waktu pelaksanaan (pembebanan tahun anggaran) yaitu:
a) Kontrak tahun tunggal; kontrak yang mengikat 1 tahun anggaran.
b) Kontrak tahun jamak; kontrak yang mengikat lebih dari 1 tahun
anggaran
3. Sumber pendanaan yaitu:
a) Kontrak Pengadaan Tunggal; dibuat oleh satu PPK dan satu penyedia
barang/jasa tertentu.
b) Kontrak Pengadaan Bersama; dibuat oleh beberapa PPK dan satu
penyedia barang/jasa tertentu.
c) Kontrak Payung (Framework Contract); kontrak harga satuan dibuat
oleh pemerintah dan penyedia barang/jasa tertentu yang dapat di
manfaatkan oleh K/L/D/I
4. Berdasarkan Jenis pekerjaan.
a) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal : Kontrak pengadaan
barang/jasa terdiri dari satu pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau
pengawasan.
b) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi; kontrak pengadaan
pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan
menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau
pengawasan.

7. Dokumen Kontrak
Dokumen Kontrak terdiri dari :
1. Dokumen kontrak nasional (NCB) sesuai urutan kekuatan
hukumnya terdiri atas sebagai berikut :
1) Surat Perjanjian;
2) Surat Penunjukan Pemenang Lelang;
3) Surat Penawaran;
4) Adendum Dokumen Lelang (bila ada);
5) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
6) Syarat-Syarat Umum Kontrak
7) Spesifikasi Teknis;
8) Gambar-gambar;
9) Daftar Kuantitas dan Harga yang telah diisi hargapenawarannya;
10)Dokumen lain yang tercantum dalam data kontrak pembentuk
bagian dari kontrak.

8. 2.Dokumen kontrak internasional (ICB) sesuai
urutan kekuatan hukumnya terdiri atas sebagai
berikut :
1) the Contract Agreement (if completed);
2) the Letter of Acceptance;
3) the Bid and the Appendix to Bid;
4) the Conditions of Contract, Part II;
5) the Conditions of Contract, Part I;
6) the Specifications;
7) the Drawings;
8) the priced Bill of Quantities; and
9) other Documents, as listed in The Appendix to
Bid.

9. Isi kontrak sekurang-kurangnya
a) Para pihak yang menandatangani kontrak, yang meliputi:
nama, jabatan dan alamat
b) Pokok pekerjaan yang diperjanjikan
c) Hak dan kewajiban
d) Nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat-syarat
pembayaran
e) Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terperinci
f) Tempat dan jangka waktu penyelesaian/ penyerahan
disertasi jadwal waktu penyelesaian yang pasti serta
syarat-syarat penyerahannya
g) Jaminan teknis/ hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/
atau ketentuan mengenai kelaikan

10. h) Cidera janji dan sanksi
i) Pemutusan kontrak selama sepihak
j) Keadaan memaksa
k) Kewajiban para pihak dalam hal terjadi
kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan
l) Perlindungan tenaga kerja
m) Bentuk dan tanggung jawab gangguan
lingkungan
n) Penyelesaian perselisihan.
• Sesuai dengan ketentuan pasal. 86 ayat 3, kontrak
ditandatangani dalam waktu 14 hari sejak
diterbitkannya SPPBJ.

11. Batasan nilai Kontrak
• Sesuai dengan ketentuan pasal 55 Perpres No. 54 tahun
2010 apabila nilai pengadaan barang/ jasa kurang dari Rp.
5.000.000 cukup menggunakan bukti pembelian, untuk
nilai pengadaan barang/ jasa dibawah Rp.
10.000.000 menggunakan kwitansi bermeterai.
• Untuk pengadaan jasa konsultansi yang nilainya
dibawah Rp. 50.000.000 dan pengadaan barang lainnya
dibawah Rp. 100.000.000 menggunakan Surat Perintah
Kerja (SPK). Sedangkan untuk pengadaan jasa yang
nilainya lebih dari Rp. 50.000.000 dan pengadaan
barang yang nilainya lebih dari Rp. 100.000.000 maka
diwajibkan membuat Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
dengan jaminan pelaksanaan.

12. Contoh isi surat perjanjian kontrak
pelaksanaan proyek konstrukisi
1. Lokasi dan tanggal dilakukan kontrak, dimana dan kapan
diadakanya perjanjian?
2. Para pihak yang mengadakan perjanjian kontrak, menjelsakan
siapa owner atau pemberi tugas sebagai pihak pertama dan
kontraktor sebagai pihak kedua.
3. Lingkup pekerjaan, menjelaskan tentang batasan pekerjaan yang
menjadi kewajiban untuk dilaksanakan oleh kontraktor.
4. Dasar perjanjian kontrak, berisi alasan-alasan yang menjadi
landasan hukum diadakanya perjanjian.
5. Dasar pelaksanaan, berisi peraturan teknis, undang-undang,
peraturan administrasi yang menjadi landasan serta pedoman
dalam melaksanakan pembangunan.

13. 6. Nilai kontrak pekerjaan, Menjelaskan tentang berapa besar harga yang
disepakati antara pihak pertama dan kedua, sumber dananya dari mana
apakah dari anggaran pembelanjaan negara (APBN), anggaran
pembelanjaan daerah (APBD) untuk proyek pemerintah. atau dana
perusahaan untuk proyek swasta.
7. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, berisi batasan waktu yang
dipersyaratkan dalam melaksanakan pekerjaan, penjelasaan tentang
perpanjangan waktu.
8. Pembayaran, bagaimana sistem pembayaranya dan setiap berapa persen
kontraktor bisa melakukan penagihan.
9. Penyesuaian harga, bagaimana jika terjadi perubahan harga selama
melaksanakan pekerjaan, apakah kontraktor berhak mengajukan
kenaikan harga kontrak?
10. Pengelolaan lokasi kerja, bagaimana cara serahterima lahan antara
owner dan kontraktor untuk dimulai proses pembangunanya.
11. Jaminan pelaksanaan, Jaminan uang muka dan jaminan pemiliharaan,
seberapa besar nilai jaminan yang harus disediakan oleh kontraktor
untuk melaksanakan dan memelihara bangunan, berisi juga sistem
pengembalian jaminan dari owner apabila kontraktor telah selesai
melaksanakan tugasnya.

14. 12. Cara pembayaran, menjelaskan tentang bagaimana cara owner
membayar kepada kontraktor, jika melalui tranfer bank maka disebutkan
juga nomor rekening kontraktor yang digunakan sebagai alat
pembayaran.
13. Mulai pelaksanaan pekerjaan, kapan kontraktor harus memulai
pelaksanaan pembangunan?
14. Kerjasama/Sub Kontraktor, menjelaskan pakah general kontraktor boleh
mengalihkan pekerjaan kepada sub kontraktor, jika boleh apa saja
persyaratanya dan apa saja lingkup pekerjaan yang diperbolehkan.
15. Penggunaan produk dalam negeri, apakah owner mensyaratkan untuk
mengharuskan kontraktor memakai produk lokal.
16. Hak paten,Hak cipta, dan hak merek, berisi tentang batasan tanggung
jawab masing-masing pihak dalam hal penggunaan material yang
mengandung hak paten,hak cipta atau hak merek dalam pelaksanaan
pembangunan.
17. Pekerjaan tambah kurang, apakah kontraktor diperbolehkan melakukan
perubahan harga pekerjaan terkait penambahan atau pengurahan
pekerjaan, dan apabila bisa maka perlu disebutkan bagaimana
peraturanya.

15. 18. Manajemen konstruksi/konsultan pengawas, menjelaskan siapa pihak
manajemen konstruksi dan apa saja hak serta kewajibanya.
19. Hak dan kewajiban, apa saja yang menjadi hak serta kewajiban
kontraktor maupun owner terkait dengan pelaksanaan proyek.
20. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan, menjelaskan tentang kewajiban
kontraktor untuk mengendalikan pekerjaan agar mencapai kualitas
terbaik serta dikerjakan tepat pada waktunya.
21. Personil dan Peralatan konstruksi, seperti apa personil dan peralatan
yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pembangunan.
22. Bahan/Material, seperti apa bahan yang boleh digunakan.
23. Rencana dan jadwal pelaksaan pekerjaan, berisi kewajiban untuk
membuat rencana dan jadwal pekerjaan selama pelaksanaanya proyek
berlangsung, baik itu berupa kurva s, jadwal bulanan, jadwal mingguan
serta jadwal harian proyek. Asuransi, apa saja asuransi yang harus
diadakan dan pihak mana yang wajib mengadakanya.
24. Asuransi, apa saja asuransi yang harus diadakan dan pihak mana yang
wajib mengadakanya.
25. Retribusi, Siapa yang berkewajiban membayar retribusi selama
pelaksanaan proyek berlangsung.

16. 26. Sanksi dan Denda, apa saja sanksi dan denda yang akan didapatkan
masing-masing pihak apabila melakukan atau terjadi hal-hal tertentu.
27. Jaminan konstruksi dan kegagalan bangunan, bagaimana jaminanya,
siapa yang bertanggung jawab dan apa yang dilakukan jika terjadi
kegagalan bangunan.
28. Serah terima pekerjaan, bagaimana proses serah terima pekerjaan dari
kontraktor kepada owner.
29. Penghentian dan pemutusan kontrak kerja, bagaimana jika terjadi suatu
hal yang menyebabkan penghentian atau pemutusan kontrak.
30. Resiko dan tanggung jawab, siapa yang berkewajiban bertanggung jawab
atas resiko yang terjadi.
31. Keadaan kahar (Force Majure), apa yang menjadi hak dan kewajiban jika
terjadi bencana seperti gempa, banjir, kebakaran dll.
32. Korespondensi, dimana dan kepada siapa alamat surat menyurat.
33. Penyelesaian dan kedudukan perselisihan, dimana akan diadakan
penyelesaian jika terjadi perselisihan, misalnya penyelesaian masalah
disepakati secara musyawarah atau melalui badan arbritase nasional
indonesia (BANI).
34. Penutup, berisi penutup kontrak, tanda tangan diatas materai serta
stempel wakil dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

17. Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak
Hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak sesuai
dengan Perpres No.54 Tahun 2010 adalah diatur sebagai
berikut:
1. Setelah penandatanganan kontrak, apabila diperlukan
para pihak dapat melakukan pemeriksaan kondisi
lapangan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita
Acara. Apabila Apabila dalam pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus
dituangkan dalam adendum Kontrak.
2. Penyedia barang jasa dapat menerima uang muka dari
pengguna barang/jasa dengan jumlah setinggi tingginya
30% untuk Usaha Kecil dan 20% untuk Usaha Selain Kecil
dan penyedia jasa konsultansi dengan memperhitungkan
angsuran uang muka pada setiap angsuran berikutnya).

18. 3. Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung
jawab seluruh pekerjaan utama dengan
mengontrakkan kepada pihak lain;
4. Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung
jawab sebagian pekerjaan utama dengan
mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan
alasan apa pun, kecuali disubkontrakkan kepada
penyedia barang/jasa spesialis.
5. Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana
mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan
utama dengan mengontrakkan kepada pihak lain,
maka dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk
dan besarnya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

19. Perubahan Kontrak
Ketentuan mengenai perubahan kontrak diatur dalam pasal
87 Perpres No.54 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut:
1. Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan antara
KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa apabila terjadi
perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja atau waktu
pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi
lapangan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan
dalam dokumen kontrak (pekerjaan konstruksi fisik) maka
dapat dilakukan perubahan kontrak/addendum kontrak
dengan penambahan biaya maksimal 10% dari nilai
kontrak. Perubahan kontrak tersebut meliputi:

20. a) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang
tercantum dalam kontrak;
b) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
c) Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai
kebutuhan lapangan;
d) Mengubah jadwal pelaksanaan.
e) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh KPA/PPK
secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa,
kemudian ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan
harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita
Acara/Change Of Order (CCO) sebagai dasar
penyusunan Addendum Kontrak.

21. Penghentian/Pemutusan Kontrak
1. Pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan
Kahar.
2. Apabila terjadi penghentian Kontrak, maka
PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
3. Pemutusan Kontrak, yaitu dilakukan apabila:

22. Pemutusan Kontrak dilakukan (lanjutan) bila:
1) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat
kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui
5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
2) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
3) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang
diputuskan oleh instansi yang berwenang;
4) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan
KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh
instansi yang berwenang.

23. 4. Bilamana para pihak cedera janji atau tidak memenuhi kewajiban
dan tanggung jawabnya. Jika pemutusan diakibatkan oleh
kelalaian penyedia barang/jasa maka kepada penyedia
barang/jasa dikenakan sanksi berupa:
 Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan;
 Penyedia membayar denda;
 Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
5. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat
penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK
dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.
6. Kontrak dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak
asli pertama untuk KPA/PPK sedangkan kontrak asli kedua untuk
Penyedia Barang/Jasa, kedua kontrak tersebut ditandatangani di
atas materai secukupnya.

24. TERIMAKA
SIH