1. Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, termasuk ketentuan umum, prinsip sewa, alur pengajuan sewa, contoh perhitungan sewa, dan laporan pertanggungjawaban.
2. Disebutkan bahwa pemanfaatan BMD dapat berupa sewa, pinjam pakai, KSP, BGS atau BSG, dan KSPI tanpa mengubah status kepemilikan. Prinsip sewa mengoptimalkan aset
PP 28 Tahun 2020 mengatur perubahan atas PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan pengaturan agar pengelolaan BMN/D dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien seiring perkembangan zaman. Terdapat penambahan dan penyisipan pasal-pasal baru terkait penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN/D.
Perwal Kota Binjai Nomor 33 tahun 2020 tentang ASB TA 2021julisasmoheadi1
Dokumen tersebut merupakan peraturan walikota tentang analisis standar belanja tahun anggaran 2021 di Kota Binjai, Sumatera Utara. Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jenis, dan komponen analisis standar belanja yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran belanja daerah.
Surat ini mengundang para pejabat pemerintah daerah untuk mengikuti berbagai program pelatihan dan bimbingan teknis yang akan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah. Surat itu mencantumkan 29 judul pelatihan yang tersedia dengan berbagai topik seperti penilaian kinerja PNS, pengelolaan keuangan daerah, pembuatan peraturan daerah, dan lainnya. Kontak ditawarkan untuk memesan undangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014santoni toni
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara dengan berbagai bentuk seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Ditetapkan pula kewenangan dan tanggung jawab pengelola barang, pengguna barang, serta mitra pemanfaatan dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan barang milik negara (BMN) di Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan mengatur tentang pengertian, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan BMN.
PP 28 Tahun 2020 mengatur perubahan atas PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan pengaturan agar pengelolaan BMN/D dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien seiring perkembangan zaman. Terdapat penambahan dan penyisipan pasal-pasal baru terkait penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN/D.
Perwal Kota Binjai Nomor 33 tahun 2020 tentang ASB TA 2021julisasmoheadi1
Dokumen tersebut merupakan peraturan walikota tentang analisis standar belanja tahun anggaran 2021 di Kota Binjai, Sumatera Utara. Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jenis, dan komponen analisis standar belanja yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran belanja daerah.
Surat ini mengundang para pejabat pemerintah daerah untuk mengikuti berbagai program pelatihan dan bimbingan teknis yang akan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah. Surat itu mencantumkan 29 judul pelatihan yang tersedia dengan berbagai topik seperti penilaian kinerja PNS, pengelolaan keuangan daerah, pembuatan peraturan daerah, dan lainnya. Kontak ditawarkan untuk memesan undangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014santoni toni
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara dengan berbagai bentuk seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Ditetapkan pula kewenangan dan tanggung jawab pengelola barang, pengguna barang, serta mitra pemanfaatan dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan barang milik negara (BMN) di Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan mengatur tentang pengertian, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan BMN.
Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA...hersu12345
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019. Pedoman ini mencakup sinkronisasi kebijakan daerah dengan nasional, prinsip penyusunan yang sesuai kebutuhan dan efisien, serta teknis penyusunan anggaran.
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 yang mengatur tentang sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat serta pedoman teknis penyusunan anggaran daerah."
Perbup kulon progo no. 17 tahun 2016 ttg standarisasi harga barang dan jasa 2017Uning Prasetyo
Peraturan Bupati ini menetapkan standarisasi harga barang dan jasa untuk tahun anggaran 2017 di Kabupaten Kulon Progo. Standarisasi harga ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun anggaran belanja. Peraturan ini mengatur ruang lingkup, ketentuan standarisasi harga, dan ketentuan lain terkait pengadaan barang berdasarkan standarisasi harga yang telah
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 dengan mempertimbangkan perkembangan pesat pembangunan di Kota Binjai sejak peraturan sebelumnya ditetapkan pada tahun 2011 serta perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait. Dokumen ini menetapkan ketentuan umum mengenai pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam perencanaan tata ru
Peraturan Walikota Bukittinggi ini mengatur tentang penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap pemerintah kota Bukittinggi. Penyusutan aset tetap dilakukan untuk menyajikan nilai aset secara wajar, mengetahui potensi barang milik daerah, dan memberikan pendekatan yang sistematis dalam menganggarkan pemeliharaan atau belanja modal. Objek penyusutan meliputi peralatan, mesin, gedung, jalan, irigasi,
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur penetapan status penggunaan barang milik negara (PSP) mulai dari permohonan, pendelegasian kewenangan berdasarkan nilai barang, dan dokumen pendukung permohonan PSP untuk tanah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik negara di Indonesia. Secara garis besar mencakup hukum dan peraturan yang mengatur barang milik negara, pengertian penting terkait barang milik negara, wewenang pengelola, pengguna dan kuasa pengguna barang, prinsip-prinsip pengelolaan, serta tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan hingga pemelih
Dokumen tersebut membahas pengelolaan barang milik daerah melalui sistem informasi dan manajemen daerah barang milik daerah (SIMDA BMD). Isu utama yang dibahas adalah pentingnya pengelolaan aset daerah, tahapan pengelolaan barang milik daerah, dan peraturan terkait pengelolaan barang milik daerah.
PBJ Desa - Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019.pptxbachzulfa
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa. Beberapa poin penting meliputi penetapan tim pelaksana kegiatan, tugas kades, kasi/kaur, dan masyarakat dalam pengadaan serta prioritas cara pengadaan melalui swakelola atau penyedia.
Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA...hersu12345
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019. Pedoman ini mencakup sinkronisasi kebijakan daerah dengan nasional, prinsip penyusunan yang sesuai kebutuhan dan efisien, serta teknis penyusunan anggaran.
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 yang mengatur tentang sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat serta pedoman teknis penyusunan anggaran daerah."
Perbup kulon progo no. 17 tahun 2016 ttg standarisasi harga barang dan jasa 2017Uning Prasetyo
Peraturan Bupati ini menetapkan standarisasi harga barang dan jasa untuk tahun anggaran 2017 di Kabupaten Kulon Progo. Standarisasi harga ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun anggaran belanja. Peraturan ini mengatur ruang lingkup, ketentuan standarisasi harga, dan ketentuan lain terkait pengadaan barang berdasarkan standarisasi harga yang telah
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 dengan mempertimbangkan perkembangan pesat pembangunan di Kota Binjai sejak peraturan sebelumnya ditetapkan pada tahun 2011 serta perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait. Dokumen ini menetapkan ketentuan umum mengenai pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam perencanaan tata ru
Peraturan Walikota Bukittinggi ini mengatur tentang penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap pemerintah kota Bukittinggi. Penyusutan aset tetap dilakukan untuk menyajikan nilai aset secara wajar, mengetahui potensi barang milik daerah, dan memberikan pendekatan yang sistematis dalam menganggarkan pemeliharaan atau belanja modal. Objek penyusutan meliputi peralatan, mesin, gedung, jalan, irigasi,
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur penetapan status penggunaan barang milik negara (PSP) mulai dari permohonan, pendelegasian kewenangan berdasarkan nilai barang, dan dokumen pendukung permohonan PSP untuk tanah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik negara di Indonesia. Secara garis besar mencakup hukum dan peraturan yang mengatur barang milik negara, pengertian penting terkait barang milik negara, wewenang pengelola, pengguna dan kuasa pengguna barang, prinsip-prinsip pengelolaan, serta tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan hingga pemelih
Dokumen tersebut membahas pengelolaan barang milik daerah melalui sistem informasi dan manajemen daerah barang milik daerah (SIMDA BMD). Isu utama yang dibahas adalah pentingnya pengelolaan aset daerah, tahapan pengelolaan barang milik daerah, dan peraturan terkait pengelolaan barang milik daerah.
PBJ Desa - Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019.pptxbachzulfa
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa. Beberapa poin penting meliputi penetapan tim pelaksana kegiatan, tugas kades, kasi/kaur, dan masyarakat dalam pengadaan serta prioritas cara pengadaan melalui swakelola atau penyedia.
Perwako bukittinggi nomor 30 tahun 2015 tentang pengelolaan persediaan
Pemanfaatan dalam bentuk sewa.pptx
1. Ta n g g a l . . . . . B u l a n . . . . . 2 0 2 3
PEMANFAATAN DALAM
BENTUK SEWA
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2020
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 115/2020
Pemanfaatan Barang Milik Negara
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19
Tahun 2016
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
2
1
4
3
DASAR HUKUM
Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 9 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018
tentang Tarif Retribusi Daerah
3. KETENTUAN UMUM
Penyewaan BMD dilakukan sepanjang memberikan
manfaat ekonomi bagi Pemerintah dan/atau
masyarakat;
Penyewa dapat melakukan penerusan Sewa kepada
Pihak Lain dengan persetujuan Pengelola
Barang/Pengguna Barang
Selama masa Sewa, objek Sewa dapat diubah
bentuknya, dengan ketentuan: tidak merubah
konstruksi dasar, diatur dalam perjanjian Sewa, dan
objek Sewa wajib dikembalikan ke dalam kondisi baik
dan layak fungsi.
4. PEMANFAATAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemanfaatan
adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik
daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:
a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;
c. KSP;
d. BGS atau BSG; dan
e. KSPI.
5. PRINSIP SEWA
Objek Sewa pada prinsipnya mengoptimalkan daya guna
Aset
PelaksanaanSewa sepenuhnya diharapkan menguntungkan
PemerintahDaerah
Pembayaran uang Sewa dilakukan sekaligus secara tunai
sebelum ditandatanganinya perjanjian.
Jangka waktu sewa maksimal 5 tahun dan dapat
diperpanjang
Penyewaan BMN dituangkan dalam perjanjian yang
ditandatangani oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang
dan penyewa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak diterbitkannya keputusan Sewa/persetujuan
Sewa.
6. ALUR PENGAJUAN SEWA
PENGGUNA
BARANG
Mengajukan usulan
PENGELOLA BARANG
melakukan penelitian atas
kelayakan penyewaan
Menugaskan Penilai
Persetujuan/
Penolakan
PENOLAKAN
disertai dengan alasan
PERSETUJUAN
SURAT
PERSETUJUAN
SEWA
PERJANJIAN SEWA
1
2 3
4
5
6
Tanah/
Banguna
n
YA
BUKAN
Melakukan Penelitian
PenetapanKeputusan
Pelaksanaan Sewa
3
4
PENGGUNA BARANG
Melakukan perencanaan
Pemanfaatan BMD
PENGGUNA BARANG
Pertimbangan analisis rencana
Pemanfaatan BMD:
Sedang tidakdigunakan
Dalam rangka pengamanan
Potensi PAD
7. 1. Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016 Pasal 117 menyatakan formula
perhitungan tarif sewa BMD merupakan hasil perkalian dari a. Tarif Pokok Sewa, b.
Faktor Penyesuaian Sewa
2. Berdasarkan Pergub No. 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah pada Lampiran II
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah point D Retribusi Pemakaian Gedung Kantin
sebagai berikut :
PERHITUNGAN SEWA
No. JENIS BARANG LOKASI TARIF
1 Kantin Ibu Kota Provinsi Rp. 4.000/m2/bln
2 Kantin Kab/Kota Rp. 2.000/m2/bln
3 Kantin Kecamatan Rp. 1.000/m2/bln
4 Kantin Desa Rp. . 500/m2/bln
8. Sewa kantin yang berlokasi di Ibu Kota Prvinsi dengan pengukuran panjang bangunan
kantin 13,2 m dan lebar bangunan kantin 6 m dan besaran sewa kantin dengan luas 79,2
m2, maka perhitungan biaya sewa selama setahun :
CONTOH PERHITUNGAN
PERHITUNGAN
Rp. 4.000 X 79,2 m2 = Rp. 316.800/m/Bulan
Rp. 316.800 x 12 Bln = Rp. 3.801.600,-
Rp.3.801.800 x 20% = Rp. 760.320,-
Rp.3.810.600 + Rp. 780.320,- = Rp. 4.590.920,-
Catatan : 20% adalah Faktor Penyesuaian Sewa
Iuran listrik dan Air sesuai dengan kesepakatan antara Pengguna Barang dan Pihak Penyewa
9. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
1. Penyewa membayar secara tunai dan lunas paling
lambat 2 (dua) hari kerja sebelum
ditandatanganinya Perjanjian Sewa barang milik
daerah.
2. Pembayaran sewa disetorkan kepada Bendahara
Penerimaan di Kantor Badan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Utara atau
menyetorkannya ke Kas Umum Daerah Provinsi
Sumatera Utara dengan Rekening
100.01.01.000623.0 di Bank Sumut.
3. Pembayaran sewa dibuktikan dengan
menyerahkan bukti setor sebagai salah satu
dokumen yang menjadi bagian dari Perjanjian
Sewa.
4. Pelaksanaan Sewa barang milik daerah dituangkan
dalam Perjanjian Sewa dan Berita Acara Serah
Terima (BAST) Sewa ditandatangani oleh Para
Pihak.