Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokjanis Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen BAKD Kemendagri pada Sosialisasi Humum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 126 TAHUN 2003
TENTANG
BENTUK PRODUK ‑ PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang :
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memperlancar penyusunan Produk‑produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa perlu pedoman mengenai Bentuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Bentuk Produk‑produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa;
Mengingat :
Undang‑undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang‑undangan dan Bentuk Rancangan Undang‑undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk produk Hukum Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk‑produk Hukum Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk‑produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Produk‑Produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk‑Produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA.
Pasal 1
Produk‑produk Hukum dilingkungan Pemerintahan Desa adalah Produk‑produk Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
Pasal 2
Bentuk Produk‑produk Hukum dilingkungan Pemerintahan Desa meliputi:
a. Peraturan Desa;
b. Keputusan Kepala Desa;
c. Keputusan bersama
d. Instruksi Kepala Desa.
Pasal 3
Bentuk Produk‑produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2003
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
HARI SABARNO
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pokok-Pokok Perubahan Penggolongan Dan Kodefikasi BMD.pptx
1. POKOK-POKOK PERUBAHAN
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
NOMOR 108 TAHUN 2016
TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI
BARANG MILIK DAERAH
•
Oleh
DR. HARINUR CAHY
AMURNI, M.Si
Direkt m BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah
DIREKTORAT BUMD, BLUD, dan BARANG M ILIK DAERAH
DITJEN. BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. 'Permendag i 17tioo7'
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.
• Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun
2008 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah
Permendagr i 108/2016
• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tenteng Pedoman Pengelolalan
Barang Milik Daerah.
)II,.''W!II);U.Ui 'ElAJQ
ftJ'I,;UIDC' "
fll.1IIA'.1:IU,."iTDJ ) .!.Alitmi&llltm.Wt. 1'00¢<1.'
'IIIW(IIIJOIt.lkl'tJ0111
t."111
1 € . . 1 1 Ql1h:DOQU..'1 tv.RA · .ma:IW'.R'dl
3. .
::
. '
¥1 PENGERTIAN DAN TUJUAN
. . • • __.J.!-!._ . .
·:.......,.......
, . - - - - -
Permendagri 17/2007
• Kodefikasi adalah pemberian
pengkodean barang pada setiap
barang inventaris milik Pemerintah
Daerah yang menyatakan kode
lokasi dan kode barang.
• Tujuan pemberian kodefikasi
adalah untuk mengamankan dan
memberikan kejelasan status
kepemilikan dan status
penggunaan barang pada masing
masing pengguna.
Permendagri 108/2016
• Kodefikasi Barang adalah
pemberian kode barang milik
daerah sesuai dengan
penggolorngan masing-masing
barang milik daerah
• Tujuan : Penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah
bertujuan untuk mempermudah
pelaksanaan pengelolaan dan
penatausahaan barang milik
daerah.
4.
5. KODE LOKASI BARANG :
• barang milik pemerintah pusat BM/KN
(kode 00);
• barang milik pemerintah daerah provinsi
(kode 11);
• barang milik pemerintah daerah
kabupaten/kota (kode ll2); dan
Permendagri
108/2016
• barang milik pemerintah pusat (kode
00);
• barang milik pemerintah daerah
provinsi (kode 11);
• barang milik pemerintah daerah
kabupaten/kota (kode 12); dan
barang milik lainnya (kode 13).
7. •!• Kode urut provinsi diatur dalam
lampiran 39 Permendagri 17/2007.
-
-•!• Kode urut Kabupaten/Kota diatur
dalam Iampiran 40 Permendagri
17/2007.
• 0
•
•
Nomor Koode SKPD memperhatikan
pengelompokkan Bidang(22 Bidang)
•
D
'l""''
0
N
•!• Kode provinsi sesuai peraturan
perundang-undangan yang mengatur
kode dan data wilayah administrasi
pemerintaha n.
•• •!• Kode kabupaten/kota sesuai peraturan
- perundang-u ndangan yang mengatur
kode dan data wilayah administrasi
• 0
• pemerintaha n.
•
•
Kode pengguna barang untuk daftar
barang pengguna atau kode pengelola
barang untuk daftar barang pengelola
sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.
•!• Kode kuasa pengguna barangsesuai
ketentuan peraturan perundang
undangan.
9. Kode
Kepemilikan
X X . X X . X X
lxlxl.lxlxl .lxlxl .lxlxl .lxlxlxlxlxl .lxlxlxlxlxl .lxlxlxlxlxl
Kode
Kabupaten/Kota
Kode Provinsi
Kode Unit
Bidang
Kode Bidang
Kode Sub Unit I
Satuan Kerja
KodeTahun
Pembelian
I
-.¥
Kode lntrakompta elf
Ekstrakomptab I
I I
Permendagri 108/2016
Kode
Kabupaten/Kota
Kode Kuasa
Pengguna Barang
Kode status
Kepemilikan
Kode Provinsi
Kode Pengguna
Barang/Pegelola Barang
Kode Sub
Kuasa Penguna Barang
11. K o d e s t a t u s k e p e m i l i . k a n
b a r a n g
K o d e I n t r a k o m p t a b e l a t a u
E k s t r a k o m p t a b e l
Kode provinsi
K o d e k a b u p a t e n / k o t a
K o d e p e n g g u n a b a r a n g
a t a u
p e n g e l o l a b a r a n g
K o d e k u a s a p e n g g u n a b a r a n g
- K o d e s u b k u a s a p e n g g u n a
b a r a n g
[ T a h u n P e r o l e h a n
X X X X X
.
(
x
(
J
(
x
(
x
(
1 - "'x 'x x x=
x.xxx X X X . X X X
X X
x.x X • .i$. - X 2$. ·.iix.xxx.xxxxxx
N o m o r u r u . t
p en d a f t a r a n S u b -S u b
r i n c ia n o b j e k S u b
R i n c i a n o b e k
R i n c i a n
o b j e k
O b je k
J e n i s
K e l o m p o k
A k u n
Permendagri 108/2016 J
